KEMENTAN MINTA BULOG FOKUS SERAP DUA KOMODITI STRATEGIS

Jagung sebagai komoditi strategis nasional. (Foto: Dok. Infovet)

Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, meminta Bulog memperkuat penyerapan dan distribusi hasil panen raya petani. Bulog diharapkan mampu membeli hasil panen dengan harga yang menguntungkan petani. Saat ini pihaknya tengah fokus pada pemenuhan pangan dalam negeri untuk menekan kebijakan impor. Dua di antara komoditas yang ditargetkan adalah padi dan jagung sebagai komoditi strategis nasional.

“Jangan sampai kita terlalu bersemangat pada impor daging kerbau tapi serap gabah dan jagung hasil panen raya petani malah tidak berdaya,” kata Mentan.

Hal tersebut menanggapi keluhan Direktur Utama Bulog soal tidak mendapatkan izin impor daging kerbau 2024. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dirkesmavet), Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan, Syamsul Ma’arif, mengatakan sesuai hasil Rakortas yang dikoordinasikan oleh Menko bidang Perekonomian pada 28 Maret 2024, telah diputuskan bahwa izin impor hanya diberikan pada PT Berdikari dan PT PPI.

“Rakortas pertama pada 13 Desember 2023 memutuskan impor daging kerbau hanya menyebutkan pelaksanaan oleh BUMN. Kemudian Rakortas kedua pada 28 Maret 2024 memutuskan penugasan impor daging kerbau kepada PT Berdikari dan PT PPI. Jadi begitu keputusan pemerintah selaku regulator,” tegas Syamsul melalui keterangan resminya di Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Syamsul juga mengatakan bahwa sebenarnya saat ini beban Bulog cukup berat. Untuk menyerap hasil panen jagung dan gabah petani saja tidak sanggup, sehingga sebaiknya tidak menambah beban perusahaan.

“Importasi jutaan ton beras saat ini sepertinya belum maksimal. Begitu pula serap jagung masih macet. Sebaiknya fokus bisnisnya membantu petani dalam negeri. Toh impor daging kerbau dilakukan juga oleh BUMN,” tukasnya. (INF)

PEMANTAUAN PANGAN JELANG LEBARAN, PEJABAT KEMENTAN: CUKUP DAN AMAN

Kementan bersama Komisi IV DPR RI melakukan pemantauan di pasar untuk memastikan ketersediaan pangan jelang Lebaran. (Foto: Istimewa)

Memasuki 10 hari menjelang Idul Fitri 1445 H, Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Komisi IV DPR RI melakukan pemantauan untuk memastikan ketersediaan dan pasokan 12 bahan pangan pokok aman dan mencukupi.

Dalam keterangan resminya, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah, mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersedian daging sapi, maupun daging dan telur ayam ras, karena pemerintah terus melakukan pemantauan di lapangan.

“Berdasarkan pemantauan ketersediaan telur ayam, daging ayam, dan daging sapi cukup tersedia dan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Idul Fitri,” kata Nasrullah saat melakukan pemantauan bersama di Pasar Cibinong dan Pasar Induk Kemang, Bogor, Jawa Barat, Senin (1/4/2024).

Ia menambahkan, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), pemerintah berkomitmen mengintensifkan pemantauan pasokan dan meningkatkan kelancaran distribusi bahan pangan dari daerah sentra produksi ke daerah konsumen. Selain itu juga memberikan informasi tentang kepastian penyediaan pasokan dan sekaligus meningkatkan keamanan pangan untuk mencegah terjadinya peredaran bahan pangan yang tidak memenuhi kaidah keamanan pangan.

Ditemui di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Budhy Setiawan, mengatakan bahwa kondisi pangan di Bogor dipastikan dalam keadaan aman dan terkendali. “Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan pangan jelang Lebaran itu tak terkendala apapun dan masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkannya,” katanya.

Sementara menurut Jamaludin, seorang penjual telur di Pasar Cibinong, menyampaikan bahwa pasokan telur ayam ke lapaknya sampai saat ini berjalan lancar, bahkan stok telur sampai lebaran dalam kondisi aman. “Untuk stok telur ayam masih aman sampai saat ini dan alhamdulillah pembeli terus berdatangan dan bertambah setiap harinya,” kata Jamaludin.

Selain itu, adapun untuk daging sapi juga disebutkan stoknya masih tercukupi. Hal tersebut diungkapkan oleh Yuda, salah seorang penjual daging sapi. Daging yang ia peroleh berasal dari pemasok dari rumah pemotongan hewan (RPH) Cibinong.

Hal senada juga dikatakan oleh Hermawan, penjual daging ayam broiler yang menyampaikan penjualannya berjalan normal dengan pasokan yang lancar. “Pembeli mau beli ayam berapapun kami siap potong untuk kebutuhan menjelang Idul Fitri, insyaallah aman,” katanya.

Pemantauan bersama tersebut juga dilakukan pada usaha peternakan unggas Kandang Jabrik yang terletak di Desa Tonjong, Tajurhalang, Bogor. Peternakan yang memiliki lahan 5.000 m2 dengan populasi broiler mencapai 27.000 ekor tersebut menjadi salah satu sasaran pemantauan karena perannya dalam produksi unggas di wilayah tersebut. (INF)

ANTRAKS DI DIY LANGSUNG DITANGANI CEPAT AGAR TAK MELUAS

Pemberian vaksinasi pada sapi untuk mencegah antraks. (Foto: Istimewa)

Mencuatnya kasus antraks yang menyerang ternak sapi dan kambing di Kabupaten Sleman dan Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta (DIY), ditangani secara cepat dengan mengintensifkan disinfeksi, vaksinasi, dan pengawasan lalu lintas ternak.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah, mengungkapkan bahwa kasus ini telah menjadi perhatian Menteri Pertanian untuk segera diambil langkah-langkah preventif agar tidak meluas.

“Inilah kepedulian pemerintah terhadap rakyat. Harapannya yaitu wilayah kasus bisa kita isolir. Pemerintah jangan sampai lengah terhadap vaksinasi antraks. Stok vaksin kita lebih dari cukup dan tidak impor. Kita produksi sendiri,” kata Nasrullah saat memberikan sambutan pada kegiatan vaksinasi untuk pencegahan antraks di Balai Desa Gayamharjo, Prambanan, Sleman, Selasa (19/3/2024).

Dalam keterangan resminya, Nasrullah menyoroti pentingnya pemahaman yang lebih baik dari peternak tentang bagaimana menjaga kesehatan ternak dan mencegah agar kasus antraks tidak terulang.

Ia mengimbau jika ternak sakit, segera laporkan kepada petugas, tidak boleh menyembelih di sembarang tempat tanpa izin, serta mengonsumsi  ternak yang sakit apalagi yang telah mati. Hal tersebut dapat membahayakan kesehatan diri sendiri maupun masyarakat.

“Sangat penting bagi peternak untuk memahami bahaya antraks dan langkah-langkah pencegahannya. Edukasi harus rutin diberikan kepada peternak dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat,” ucapnya.

Ia juga menambahkan, perlu diperkuat check point lalu lintas ternak yang ada dan melakukan koordinasi lintas wilayah yang berbatasan. Aparat Kepolisian juga diharapkan menindak oknum yang menjual ternak sakit atau ternak mati yang diduga antraks.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan upaya pendataan kelompok ternak di Kabupaten Sleman dan turut memantau perdagangan ternak secara ketat. Terutama wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, menjadi fokus utama dalam pemantauan.

“Kami telah melakukan upaya disinfeksi di lingkungan kandang ternak yang positif antraks dan Pemda Sleman terus berupaya memusnahkan daging ternak kena antraks yang telah ditaruh di kulkas-kulkas, kita ambil semua, ini bekerja sama juga dengan TNI dan Polri,” kata Kustini.

Ia juga membeberkan telah dilakukan pengobatan dan pemberian vitamin terhadap 143 ekor sapi dan 224 ekor kambing/domba. Vaksinasi juga terus dilakukan pada zona kuning yaitu di Dusun Nawung, Kalinongko, dan Kalinongko Lor. Semua dilakukan beserta jajaran Pemda Sleman agar penyebaran antraks berhenti.

Pada kesempatan yang sama Direktur Kesehatan Hewan, Nuryani Zainuddin, menjelaskan bahwa antraks yang terjadi di DIY merupakan kasus yang berulang dan ini disebabkan oleh beberapa hal salah satunya adalah ketidaktahuan masyarakat terkait bahaya antraks.

“Penyakit antraks sebenarnya adalah penyakit yang mudah ditangani kalau dilakukan vaksinasi secara rutin, yaitu setiap tahun. Selain dengan vaksinasi, pemerintah melalui Balai Besar Veteriner bisa melakukan flooring atau semenisasi untuk daerah yang terkena antraks,” tutur Nuryani.

Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY, Hery Sulistio Hermawan, juga menekankan pentingnya koordinasi antar instansi dalam menangani kasus ini. Menurutnya, seluruh wilayah di DIY harus mengambil langkah tegas dan waspada.

“Berawal dari 2 Februari 2024 terjadi utamanya di Kalinongko Kidul, Gayamharjo, beruntun sampai 7 Maret 2024. Kemudian pada 23 Februari 2024 juga terjadi kasus di Serut. Artinya ada di dua lokasi penyakit antraks. Dua lokasi tersebut saling berdekatan di perbatasan dengan jarak 100-200 meter,” terangnya.

Ia sampaikan telah terjadi kematian dua ekor sapi dan 10 ekor kambing dan saat ini sudah 14 hari sudah tidak ditemukan kasus lagi. Artinya, kematian ternak yang terakhir terkonfirmasi pada 7 Maret 2024.

“Update penanganan yaitu telah dilakukan disinfeksi, pengobatan antibiotik, dan vitamin sebanyak 750 ekor terdiri dari 238 sapi dan 519 kambing. Vaksinasi akan dilaksanakan 14 hari setelah ternak diobati. Untuk Klaten yang menjadi daerah terancam, juga telah vaksinasi 242 ekor yaitu terdiri dari 140 sapi, 55 kambing, dan 47 domba,” tukasnya.

Pada acara tersebut, Dirjen PKH Nasrullah juga menyerahkan bantuan Kementerian Pertanian berupa vaksin antraks (2.600 dosis), vitamin (1.500 botol), obat-obatan (600 botol), dan spuit (20.000 set) kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY. (INF)

TURUNKAN TIM KE LAPANGAN, KEMENTAN RESPONS CEPAT LAPORAN ANTRAKS DI YOGYAKARTA

Tim saat mengambil sampel di peternakan warga karena adanya laporan kasus antraks. (Foto: Istimewa)

Merespons laporan kasus antraks di Kabupaten Sleman dan Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada 8 Maret 2024, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementerian Pertanian (Kementan), langsung menurunkan tim ke lapangan.

“Tim kami dari Balai Besar Veteriner Wates telah melakukan investigasi dan pengujian laboratorium dengan hasil positif antraks dari sampel darah sapi dan tanah yang berasal dari Desa Serut, Kecamatan Gedangsari, Gunung Kidul dan sampel tanah dari Desa Gayamharjo, Kecamatan Prambanan, Sleman,” ujar Dirjen PKH, Kementan, Nasrullah, dalam siaran resminya di Jakarta, Selasa (12/3/2024).

Untuk mencegah tambahan kasus, ia sampaikan bahwa Kementan segera mengirimkan bantuan berupa vaksin sebanyak 1.000 dosis, 100 botol antibiotik, dan 1.000 botol vitamin untuk diberikan ke ternak di wilayah terdampak di DIY.

"Bantuan tersebut akan disalurkan untuk penanganan kejadian antraks yang dilaporkan dari Sleman, Gunung Kidul, dan wilayah terancam lainnya," ucapnya.

Sementara terkait adanya kasus antraks, Direktur Kesehatan Hewan, Kementan, Nuryani Zainuddin, menerangkan bahwa penyakit tersebut merupakan salah satu penyakit hewan yang dapat menular ke manusia (zoonosis).

"Saya minta masyarakat tetap waspada dan tidak menjual atau memotong hewan sakit, apalagi mengonsumsinya," imbuhnya. Sebab, adanya kasus pada masyarakat disebabkan karena mereka mengonsumsi ternak yang sakit dan dicurigai antraks.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa timnya bersama dinas setempat telah melakukan dekontaminasi dan disinfeksi pada lingkungan yang tercemar, yaitu lokasi penyembelihan, kandang dan area penguburan ternak, pengobatan antibiotik dan roboransia, serta KIE bersama dengan UPT Puskesmas. Sedangkan vaksinasi akan segera dilakukan setelah pengobatan.

“Tim kami akan terus melakukan penanganan di lapang dan dalam waktu dekat kita akan adakan pertemuan lintas sektor termasuk kesehatan yang dikoordinir oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY,” pungkasnya. (INF)

KEMENTAN LAKUKAN PERCEPATAN VAKSINASI PMK JELANG RAMADAN

Tim vaksinator memberikan vaksinasi PMK pada sapi. (Foto: Istimewa)

Sebagai upaya mencegah munculnya kembali penyakit mulut dan kuku (PMK) jelang Ramadan, Kementerian Pertanian (Kementan) didukung FAO ECTAD Indonesia melakukan percepatan vaksinasi PMK.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di delapan kabupaten pada lima provinsi, yaitu Kabupaten Indragiri Hulu di Riau, Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat, Kabupaten Barru di Sulawesi Selatan, Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Pati, Rembang, dan Wonogiri di Jawa Tengah.

“Akselerasi vaksinasi ini kita lakukan di daerah padat ternak, daerah yang merupakan produsen ternak, dan juga tinggi lalu lintas ternaknya” ujar Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Nasrullah, dalam siaran resminya di Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Lebih lanjut dijelaskan, vaksinasi tidak hanya dilakukan di daerah-daerah tersebut, namun dilaksanakan juga di wilayah lainnya di daerah tertular PMK.

Dalam program percepatan vaksinasi ini, pihaknya meminta dinas kabupaten menyiapkan tim vaksinator di setiap lokasi target untuk memetakan target wilayah vaksinasi, hewan, dan jumlah ternak yang akan divaksin, hingga merencanakan kegiatan edukasi ke peternak.

“Saya berharap bahwa dari kegiatan ini dinas dan tim vaksinator, serta semua pihak yang dilibatkan untuk berkomitmen bersama dalam memacu vaksinasi PMK di Lapangan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pusat Darurat FAO ECTAD di Indonesia, Luuk Schoonman, mengatakan bahwa pihaknya akan terus mendukung program pemerintah dalam pengendalian PMK. Dengan dukungan pemerintah Australia yang telah mengalokasikan anggaran khusus untuk hal tersebut termasuk dukungan percepatan vaksinasi.

Menurut Luuk, vaksinasi merupakan salah satu kunci pengendalian PMK dan diperlukan kolaborasi untuk mempercepat vaksinasi di berbagai wilayah di Indonesia.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Kesehatan Hewan, Kementan, Nuryani Zainuddin, menyampaikan bahwa hingga saat ini kasus PMK masih terus dilaporkan dari beberapa provinsi. Munculnya PMK menandakan bahwa virus masih terus bersirkulasi sehingga potensi penularannya tetap mungkin terjadi.

“PMK disebabkan oleh virus yang sampai saat ini belum ada pengobatan yang efektif, sehingga langkah terbaik yang bisa dilakukan adalah pencegahan dengan vaksinasi secara periodik, yaitu setiap enam bulan” kata Nuryani.

Ia menambahkan bahwa hasil pemetaan untuk kegiatan percepatan yang dilakukan dalam lima hari tersebut dengan total target vaksinasi diperkirakan akan mencapai 73.247 ekor dengan target jenis hewan sapi, kambing, dan domba.

Kegiatan percepatan vaksinasi direncanakan akan terus dilakukan secara bertahap di wilayah potensial hingga menjelang Idul Adha. Hal tersebut penting menurutnya, mengingat 1-3 bulan menjelang Idul Fitri dan Idul Adha, lalu lintas ternak sapi, kambing, dan domba akan tinggi untuk persiapan kebutuhan daging di hari raya tersebut.

“Kami tidak ingin ada lonjakan kasus PMK yang dapat menyebabkan kerugian bagi peternak akibat ternak sakit menjelang masa panen di hari raya, sehingga penting bagi kami untuk terus mengampanyekan vaksinasi dan mendorong dinas bersama tim vaksinator untuk terus meningkatkan capaian vaksinasi,” pungkasnya. (INF)

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH MELINDUNGI KEBERLANGSUNGAN HIDUP PETERNAK UNGGAS RAKYAT

Foto Bersama Narasumber Seminar

KPUN (Komunitas Peternak Unggas Nasional) berklobrasi bersama PSP3-IPB dan Saspri Nasional yang mewadahi para peternak unggas mandiri melaksanakan Seminar Perunggasan mengangkat tema “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Melindungi Keberlangsungan Hak Usaha Perunggasan Nasional”.

Acara tersebut dihelat di IICC Botani Square,Kota Bogor pada hari Rabu,(24/01/2024). Narasumber yang hadir diantaranya drh Agung Suganda Direktur Pakan Ternak, Ditjennakkeswan, Dr I Gusti Ketut Astwa Deputi 1 Bapanas RI, Alvino Antonio, Ketua KPUN, Dr Prabianto Mukti Wibowo, Komisioner Komnas HAM, dan Yeka Hendra Fatika yang merupakan Komisioner Ombudsman RI. Seminar juga dimoderatori oleh Prof Muladno yang merupakan mantan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sekaligus pendiri Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) dan Ketua PSP3 – IPB.

Dalam presentasinya, Drh Agung Suganda yang mewakili pemangku kebijakan memaparkan tentang arah kebijakan dan langkah-langkah kementerian pertanian dalam pelindungan dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat perunggasan.

“Kami saat ini sedang melakukan perubahan-perubahan sebagaimana diperintahkan oleh Pak Menteri, tujuan utamanya bukan hanya bagaimana meningkatkan produksi daging unggas dan telur ayam kita.

Ia juga menyebut saat ini Kementan mendorong pemberdayaan perlindungan terhadap peternak rakyat. Dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk juga para peternak mandiri yang melakukan usaha budidaya saat ini juga diperhatikan. 

Sedangkan Ketua KPUN Alvino Antonio dalam paparannya menyatakan rasa terima kasihnya atas terselenggaranya seminar ini. Dimana melalui seminar ini ada beberapa masukan dari instansi pemerintah lintas sektoral yang dapat diambil tindakan secepatnya.

"Tadi dijelaskan ada beberapa hal yang perlu diperbaiki diantaranya undang-undang dan beberapa aturan lain yang masih berpotensi merugikan peternak mandiri. Tentunya hal tersebut perlu dibahas lebih lanjut dan lebih mendalam bila perlu secepatnya. Hal yang akan disampaikan dan dibahas bersama lintas sektoral tadi diharapkan bisa menemukan jalan yang terbaik dan tercepat bagi industri perunggasan di Indonesia."tegas Alvino.

Masih menurut Alvino, peternak mandiri sejatinya telah terfokus meminta bantuan kepada pemerintah melalui kementan dan Kemendag, agar dapat berkonsolidasi mengangkat harga ayam dari peternak dengan harga yang sesuai. Karena harga ayam hidup itu jauh di bawah harga biaya produksi yang sekarang.

"Saat ini kami tidak bisa berbuat banyak karena harga pakan ternak terbilang tinggi harganya menyentuh Rp.10.000, untuk itu kami meminta pemerintah untuk bisa menekan harga pokok produksi khususnya pakan agar kami bisa menjual ayam dengan harga yang lebih baik,," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Ombudsman, Yeka Hendra Fatika menegaskan pemerintah wajib memberikan perlindungan yang nyata bagi peternak unggas baik di tingkat kebijakan dan implementasi.

Yeka mengatakan, Ombudsman telah menerima berbagai aduan dari para peternak di antaranya terkait rendahnya harga jual ayam hidup di kandang, tingginya biaya sarana produksi peternak hingga permasalahan PKPU antara Peternak dengan Perusahaan Pakan.

Di sisi lain para peternak mandiri juga mengadu soal terhambatnya proses pembayaran dalam Program Pencegahan Stunting oleh Pemerintah kepada Peternak.

Menurutnya, upaya jangka menengah dan jangka panjang yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan mendorong diskon pasar produk dari integrator dengan peternak rakyat/mandiri.

Sementara itu Prabianto Mukti Wibowo, Komisioner Komnas HAM menyoroti masalah Rekomendasi dan Pengembangan Industri Perunggusan Nasional yang Berkelanjutan serta Berkeadilan. (CR)

INDONESIA TERIMA BANTUAN VAKSIN LSD TAHAP KEDUA

Nuryani Zainuddin (kiri) saat penyerahan bantuan vaksin LSD tahap dua melalui Dane Roberts. (Foto: Istimewa)

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menerima bantuan vaksin lumpy skin disease (LSD) tahap kedua sebanyak 500.000 dosis dari Australia.

Vaksin tersebut diberikan secara resmi kepada Kementan dalam kegiatan serah terima pada Senin (8/1/2024), di Gudang cold chain  PT Kiat Ananda, untuk disimpan sebelum didistribusikan. Simbolis penyerahan bantuan vaksin dilakukan oleh Dane Roberts (Konselor Pertanian Australia), kepada Nuryani Zainuddin (Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan).

Pada kesempatan tersebut Nuryani mengatakan, kemitraan antara Indonesia dan Australia sangatlah penting untuk terus berkolaborasi dalam melawan penyakit LSD yang telah terkonfirmasi di 17 provinsi di Indonesia.

Penyerahan vaksin ini merupakan bagian keseluruhan donasi 1 juta dosis vaksin LSD yang telah disepakati di 2023, yang diberikan oleh Departemen Pertanian, Perikanan, dan Perhutanan Australia untuk membantu Indonesia dalam menangani LSD.

Sebelumnya, tahap pertama vaksin LSD sebanyak 500.000 dosis telah didonasikan pada Mei 2023 dan telah terdistribusi ke beberapa provinsi tertular.

“Dengan tambahan donasi 500 ribu dosis vaksin LSD, tahun ini vaksinasi akan dilakukan lebih intensif utamanya di provinsi-provinsi sentra ternak seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Lampung," ujar Nuryani, melalui siaran resminya, Rabu (10/1/2024).

Ia menambahkan bahwa harus dilakukan percepatan vaksinasi LSD dengan menyasar populasi rentan di provinsi baru tertular, ternak yang belum mendapatkan vaksin, dan untuk vaksinasi ulang tahunan di daerah tertular.

Menurutnya, dukungan dari Australia akan sangat membantu memperkuat kemampuan untuk mengendalikan dan mencegah perluasan penyebaran LSD di Indonesia.

“Pemerintah Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Australia atas pendekatan proaktif dan dukungan akan pentingnya kesehatan hewan dalam mempromosikan pertanian berkelanjutan, serta ketahanan pangan bagi masyarakat di Indonesia," ucapnya.

Sementara, Dane Roberts turut menyampaikan komitmen kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam penanganan LSD sudah ada sejak awal wabah.

“Kami memiliki hubungan kerja yang sangat erat dengan Indonesia dalam menyediakan dukungan upaya pengendalian penyakit hewan darurat, dan kami akan terus melanjutkan keterlibatan kami dalam memberikan dukungan teknis dan berbagai program lainnya," kata Dane. (INF)

AUDIENSI BERSAMA PETERNAK, AMRAN TEGASKAN: NEGARA DIBANGUN UNTUK MEMBANTU RAKYATNYA

Foto bersama saat audiensi antara Mentan Amran dengan para peternak unggas rakyat. (Foto: Istimewa)

Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, melakukan audiensi dengan para peternak unggas rakyat di kantornya pada Kamis (28/12/2023). Pada audiensi tersebut, Amran menegaskan keberpihakan pemerintah kepada para peternak rakyat.

“Negara dibangun untuk membantu rakyatnya,” tegas Amran dalam keterangan tertulisnya. Ia pun meminta jajarannya untuk merumuskan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang tata kelola ternak unggas. Diharapkan dengan peraturan terbaru tersebut nantinya akan lebih mudah bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan pasokan unggas nasional.

”Pendekatan dalam membenahi tata kelola peternakan unggas ini memang harus dilakukan secara holistik, tidak bisa parsial,” terang dia.

Pada kegiatan audiensi turut hadir sejumlah asosiasi peternak rakyat, antara lain Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar), Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN), dan Forum Peternak Layer Nasional.

Salah satu peternak asal Blitar, Nafisa, turut memberikan apresiasi salah satunya terkait respon cepat pemerintah dalam mengatasi permasalah pakan. ”Saya seorang ibu peternak. Ketika Pak Amran diangkat sebagai Menteri Pertanian, kami tidak percaya Bapak waktu itu. Kami ini sudah pasti mati lambat laun. Tapi setelah saya melihat sendiri kebijakannya, saya sangat apresiasi, saya sangat berterima kasih,” ungkap Nafisa.

Ia menyebut bahwa pemerintah bergerak cepat dalam mengatasi kendala pakan yang dialami para peternak unggas. Secara langsung, Kementerian Pertanian meminta Perum Bulog untuk menyalurkan jagung pakan khusus bagi para peternak rakyat.

”Ketika jagung belum ada, kami ini sampai menangis. Teman-teman kami bisa mati. Kapanpun bisa mati. Alhamdulillah Bapak Menteri Pertanian berusaha meng-cover kami,” ucapnya.

Lebih lanjut disampaikan, penyaluran stok jagung pakan telah berhasil membangkitkan usaha ternak miliknya maupun rekan-rekan peternak lainnya yang sempat kesulitan akibat kekurangan pakan.

”Memang peraturannya ketat (penyaluran stok pakan) dilakukan by name dan by address. Tapi kami ikuti semuanya. Alhamdulillah akhirnya kami punya jagung,” tukasnya. (INF)

PRODUKSI TURUN AKIBAT PMK, WAMENTAN HARAP PETERNAK LIBATKAN KUD

Wamentan Harvick Hasnul Qolbi saat menghadiri kegiatan di KUD Sembada, di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. (Foto: Istimewa)

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Harvick Hasnul Qolbi, mengatakan penyakit mulut dan kuku (PMK) turut memberikan dampak turunnya produksi susu nasional hingga 30-40 persen. Menurut Wamentan, hal tersebut disebabkan banyaknya populasi sapi yang mati.

Hal ini disampaikan saat meninjau peternakan sapi perah yang dikelola Koperasi Unit Desa (KUD) Sembada, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (15/12/2023). “Pasca PMK kemarin, populasi sapi perah mengalami penurunan, termasuk di Kabupaten Pasuruan. Ini tentu sangat berdampak pada produksi susu kita," kata Wamentan melalui siaran resminya.

Wamentan Harvick berharap para peternak di Pasuruan terus meningkatkan produksi susu melalui penambahan populasi dari masyarakat atau KUD melalui pembelian KUR. Sehingga, peternak dapat mengangsur dari bank pemerintah.

Selain itu, pihaknya juga akan merumuskan regulasi kepada Industri Pengolahan Susu (IPS) untuk mengutamakan koperasi yang melakukan pembinaan kepada peternak. “Padahal Pasuruan menjadi salah satu daerah penyumbang susu terbesar di Jawa Timur. Untuk itu saya meminta agar peternak dapat melibatkan KUD untuk menambah populasi sapi perah demi meningkatkan kembali produksi susu,” ucapnya.

Ketua KUD Sembodo Puspo, Purwo Budi Setiawan, mengungkapkan saat ini jumlah peternak sapi di koperasinya mencapai 3 ribu orang dengan rata-rata produksi susu mencapai 27 ton per hari.

Meski demikian, ia berharap pemerintah dapat memberikan kebijakan yang berpihak dan melindungi para peternak rakyat di Jawa Timur. “Sehingga program pemerintah untuk swasembada susu dapat berjalan,” katanya.

Sementara, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan, Ainur Alfiah, mengatakan populasi sapi perah di Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan hingga 7%, dari 97.101 ekor di 2021 menjadi 90.304 ekor di 2022.

“Sehingga dampaknya pada produktivitas susu juga turun hingga 30 persen. Pada 2021, produksi susu sapi di Kabupaten Pasuruan mencapai 137.590 ton. Untuk di 2022 turun hingga 30% menjadi 96.385 ton,” tukasnya. (INF)

DI PENGHUJUNG TAHUN, INDONESIA EKSPOR LAGI KE SINGAPURA

Sebanyak satu kontainer ayam beku dan satu kontainer produk olahan PT Malindo Food Delight diberangkatkan ke Singapura. (Foto: Istimewa)

PT Malindo Feedmill Tbk mendapat apresiasi oleh Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) karena keberhasilannya kembali menembus pasar Singapura lewat ayam bekunya di penghujung tahun.

Tercatat sebanyak satu kontainer ayam beku dan satu kontainer produk olahan PT Malindo Food Delight dengan nilai sekitar USD 65.000 diberangkatkan dari rumah pemotongan hewan unggas (RPHU) PT Malindo Feedmill Tbk di Desa Cijunti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (8/12/2023).

“Kami mengapresiasi keberhasilan PT Malindo Feedmill memasukkan produk ayam bekunya ke Singapura untuk pertama kali. Upaya ini tentu tidak mudah, karena seperti yang kita ketahui Singapura memiliki persyaratan ekspor yang ketat,” kata Dirjen PKH, Nasrullah, melalui siaran resminya.

Sementara dihubungi secara terpisah, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Tri Melasari, mengemukakan bahwa upaya pembukaan pasar produk unggas ke Singapura telah dilakukan sejak 2022 dan hal ini juga merupakan salah satu langkah konkret dari peran Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan regional khususnya di ASEAN.

“Berdasarkan data BPS, jumlah volume ekspor produk peternakan ke Singapura pada tahun ini sampai dengan Oktober 2023 mencapai 13.870 ton dengan nilai setara 49 juta USD,” ungkap Melasari.

Ia juga menegaskan keberhasilan ekspor produk peternakan ke Singapura adalah bukti bahwa produk peternakan Indonesia memiliki jaminan keamanan pangan yang berkualitas dan layak menembus di pasar internasional.

Direktur PT Malindo Feedmill Tbk, Rewin Hanrahan, pada kegiatan pelepasan ekspor mengatakan bahwa PT Malindo telah memenuhi persyaratan yang diminta oleh Pemerintah Singapura atau dalam hal ini Singapore Food Agency (SFA). SFA meminta agar produk yang diekspor harus berasal dari farm yang sudah memiliki sertifikat kompartemen bebas avian influenza (AI) dan tidak terdeteksi mengandung beberapa virus atau bakteri seperti salmonella.

“RPHU PT Malindo Feedmill Tbk ini memiliki kapasitas potong 3.000 ekor per jam dan cold storage 500 ton. Selain itu, kami juga memiliki ISO 22000:2018 Food Safety Management System, Nomor Kontrol Veteriner (NKV) level I dan sertifikat halal,” jelas Rewin.

Dalam kesempatan tersebut, Rewin turut memberikan apresiasinya kepada pemerintah yang terus mendukung dan mendorong PT Malindo untuk bisa ekspor secara berkelanjutan. “Pada awal 2024 nanti, kami menargetkan untuk dapat  mengekspor kembali ayam beku dan produk olahan ke Singapura, serta produk olahan ke Jepang. Diharapkan juga bisa terealisasi ekspor produk olahan ke United Arab Emirates,” pungkasnya. (INF)

KEMBALI MENJABAT, MENTAN AMRAN: FOKUS KERJA MEMPERKUAT PRODUKSI KOMODITAS STRATEGIS

Mentan Amran (kiri) langsung ke kantornya usai dilantik Presiden Jokowi di Istana Merdeka. (Foto: Istimewa)

Andi Amran Sulaiman yang kini resmi dilantik kembali menjadi Menteri Pertanian (Mentan), langsung bekerja di hari pertamanya. Ia katakan fokus kerja dalam satu tahun ke depan adalah memperkuat produksi berbagai komoditas strategis seperti padi dan jagung.

Hal tersebut ia sampaikan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta Indonesia meningkatkan produksi berbagai komoditas strategis. Amran mengaku optimis target tersebut dapat tercapai seperti yang pernah dilakukan pada 2017 dan 2021.

"Satu tahun ini saya fokus pada produksi padi, jagung, dan kedelai. Kita menekan dulu impor agar bisa swasembada," ujar Mentan melalui keterangan resminya usai dilantik Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (25/10/2023).

Amran juga menambahkan akan melanjutkan semua program yang baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salah satunya seperti program yang pernah ia gaungkan yakni Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani atau yang dikenal dengan Program Serasi.

Adapun saat ditanya mengenai El Nino yang saat ini tengah menerpa, Amran mengaku optimis bisa melawatinya. "Kita sudah pernah melewati El Nino dengan sangat baik. Jadi tahun ini kita hadapi juga dengan cara yang terbaik," katanya.

Terkahir, ia pun turut menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang selama ini menjalankan roda pembangunan pertanian Indonesia. "Saya menyampaikan terima kasih kepada presiden telah memberikan amanah dan kepercayaan ini. Padahal sebelumnya saya tidak pernah membayangkan akan kembali ke sini (Kementan)," tukasnya.

Amran datang ke Kantor Pusat Kementan, Jalan Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan sekitar pukul 10:30 WIB. Di sana, ia langsung berkoordinasi dengan para pejabat dan seluruh jajaran di lingkup Kementan. (INF)

SUKSES, PRODUK OLAHAN INDONESIA TEMBUS PASAR SINGAPURA

Pelepasan ekspor produk olahan PT Malindo ke Singapura. (Foto: Istimewa)

Plt. Menteri Pertanian (Mentan), Arief Prasetyo Adi, melepas ekspor produk olahan unggas Indonesia ke Singapura berupa karage dan nugget dari PT Malindo Food Delight.

Usai melepas tiga kontainer atau sekitar 18 ton produk olahan dengan nilai USD 90.000 atau setara Rp 1,4 miliar, Arief mengatakan bahwa Indonesia berpotensi menjadi produsen pangan dunia, salah satunya dengan mendorong para pelaku usaha agar aktif mencari peluang pasar internasional.

“Hari ini kita dorong tiga kontainer dari Malindofood ke Singapura, ke depan juga akan ke Jepang, dalam waktu dekat juga, kita harusnya buka pasar-pasar lain. UEA juga akan kita dorong agar masuk, sebenarnya Indonesia bisa menjadi produsen pangan dunia” kata Plt. Mentan Arief melalui siaran resminya saat di lokasi pelepasan ekspor di pabrik PT Malindo Food Delight di Cikarang, Jawa Barat, Jumat (20/10/2023).

Singapura menjadi salah satu negara yang dikenal ketat akan keamanan pangannya. Keberhasilan produk Indonesia, kata Arief, menjadi bukti bahwa produk peternakan Indonesia berkualitas. Selain membuka peluang ekspor, ia juga berharap produksi dalam negeri diperkuat sehingga upaya menekan importasi dapat terlaksana secara maksimal.

“Kalau produk kita sudah masuk Singapura, sudah masuk Jepang, tentu (negara) yang lain itu mudah, sehingga hari ini kita dorong terus ekosistem pangan Indonesia, begini cara mengelola pertanian Indonesia, kita kurangi secara berkala importasi, dorong produksi dalam negeri” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur PT Malindo Feedmill Tbk, Rewin Hanrahan, mengatakan bahwa dengan repeat order dari pihak buyer Singapura menandakan bahwa produk dalam negeri mendapat respon yang baik di tengah persaingan ketat dan tingkat ekonomi yang belum pulih sepenuhnya.

“Ini juga menjadi momentum penting bagi kami, bahwa produk Indonesia bisa menembus negara yang menjadi pusat perekonomian di Asia Tenggara bahkan dunia internasional,” ujar Rewin.

Ia menargetkan pada November nanti, pihaknya akan mengekspor dua kontainer ayam beku dan dua kontainer produk olahan ke Singapura. Ia juga berharap agar ekspor satu kontainer produk olahan ke UEA dan juga Jepang dapat segera terlaksana.

“Kami apresiasi kepada Pemerintah Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah memberi dukungan dan arahan mulai dari proses audit hingga terealisasinya ekspor ini,” tukasnya. (INF)

MENTAN AJAK PETERNAK MAKSIMALKAN PENYERAPAN KREDIT USAHA RAKYAT

Syahrul Yasin Limpo Disela Kunjungannya ke Boyolali
(Foto :Detik.com)

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengajak para peternak Indonesia untuk memperkuat hilirisasi pangan asal ternak sebagai kekuatan utama masa depan bangsa. Menurutnya peternakan tak hanya untuk makan saja, tetapi sekaligus menjadi lapangan kerja.

"Peternakan adalah sesuatu yang sangat penting, karena itu terkait dengan nutrisi yang ada dan peternakan tidak hanya untuk makan tetapi sekaligus lapangan kerja. Dan bisa dilakukan oleh rakyat secara langsung," ujar Syahrul kepada para wartawan dalam puncak peringatan bulan bakti peternak dan kesehatan hewan ke-187 di Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Jumat (22/9/2023).

Mentan juga mengatakan bahwa Presiden sudah mempersiapkan dana untuk membantu permodalan masyarakat yakni melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pihaknya bersama jajaran tingkat kabupaten siap membantu untuk memfasilitasi masyarakat yang akan menggunakan fasilitas KUR di dalam program peternakan.

Lebih lanjut ia menuturkan, Kementan memiliki banyak program unggul serta layanan kredit usaha rakyat yang bisa diakses para peternak dalam memperkuat modal usaha. Selain itu, Kementan juga memiliki program Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri atau disingkat Si Komandan.

"Program Si Komandan mampu melahirkan 8 juta ekor. Modalnya hanya 1,8 triliun (rupiah) tapi hasilnya bisa mencapai 41 triliun. Kenapa? Karena peternak ayam hanya 40 hari, telur cuma 2 bulan. Domba juga begitu. Kambing juga begitu. Jadi maukah kita membangun ternak kita untuk Indonesia. Oleh karena itu saya berharap di momentum bulan bakti ini kita lebih banyak konsolidasi memperbaiki budi daya dan serap akses KUR peternakan yang baru 21 triliun," katanya.

Melalui peringatan bulan peternak dan kesehatan hewan ini, lanjut dia, menjadi bagian-bagian untuk melakukan konsolidasi berbagai konsep dan program. Baik yang sementara ini berlangsung difaktualisasi dengan melihat hasil-hasil yang ada.

"Ada yang sangat berhasil, tentu ada yang sedang-sedang saja dan tentu banyak PR-PR dari hasil kita berada di Boyolali ini (peringatan hari bakti peternakan dan kesehatan hewan)," imbuh dia.

Capaian bidang peternakan tahun ini, kata Syahrul, menunjukkan tren yang cukup baik. Baik dari produksi dan budidaya, industrisasi dan hilirisasi sampai dengan prospek ekspornya yang terus meningkat. (INF)

KEMBANGKAN TERNAK SAPI TERINTEGRASI, PEMERINTAH GANDENG SWASTA DAN PERGURUAN TINGGI

Kementan menggandeng kerja sama dengan PT Berdikari dan PT Bosowa Corporindo, serta Universitas Hasanuddin. (Foto: Istimewa)

“Melalui MoU ini diharapkan ada sinergi dari semua pihak untuk menyiapkan program-program pengembangan peternakan sapi terintegrasi dapat direalisasikan dengan lebih baik.”

Hal itu disampaikan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL), saat menyaksikan penandatanganan kerja sama antara Kementerian Pertanian (Kementan), swasta (PT Berdikari dan PT Bosowa Corporindo), dan perguruan tinggi (Universitas Hasanuddin), dalam mengembangkan peternakan sapi terintegrasi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penandatanganan MoU di Universitas Hasanuddin, Makasar, Sabtu (9/9/2023), dilakukan oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Nasrullah, bersama Direktur Utama PT Berdikari Muhammad Syarkawi Rauf, dan Rektor Universitas Hasanuddin Jamaluddin Jompa, serta Direktur PT Bosowa Corporindo Suardi Madama.

Lebih lanjut SYL menambahkan, penguatan komitmen dengan PT Berdikari dan Universitas Hasanuddin sangat penting dalam menjawab permasalahan kebutuhan daging sapi dalam negeri. Adapun ruang lingkup dalam kerja sama meliputi produksi pakan dan teaching farm, program Corporate Social Responbility (CSR), dan pengembangan peternakan terintegrasi.

Sementara, Direktur Utama PT Berdikari, Muhammad Syarkawi Rauf, mengungkapkan bahwa pihaknya sebagai perusahaan milik negara tentu akan mengoptimalkan penyediaan komoditas yang menjadi sumber protein hewani melalui pengembangan peternakan sapi terintegrasi. Berdikari juga bersinergi melaksanakan aktivitas penggemukan sapi bakalan di Kabupaten Sidrap.

“Kami akan fokus dan memaksimalkan kesepakatan ini dan berkomitmen mengembangkan lini bisnis peternakan sapi,” kata Syarkawi.

Rektor Universitas Hasanuddin, Jamaluddin Jompa, turut menambahkan, pihak kampus menyambut baik kerja sama ini, dengan Tri Dharma perguruan tinggi, pihaknya dapat memberikan sumbangsih pada pengembangan peternakan sapi terintegrasi dalam mendorong keberhasilan pembangunan pertanian nasional.

Sedangkan menurut Dirjen PKH, Nasrullah, pengembangan peternakan sapi terintegrasi bisa menjadi langkah strategis meningkatkan produksi dalam negeri, terutama dengan adanya sinergi dan kolaborasi antar semua pihak dari hulu sampai hilir. Ia menyebut, untuk mencapai itu perlu dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk akademisi, sektor, dan masyarakat.

“Kami optimis dengan hasil kesepakatan kerja sama ini akan dapat tercapai peningkatan populasi dan produksi, serta peningkatan nilai tambah dan daya saing produk peternakan, khususnya sapi,” tandasnya. (INF)

MENTAN: FOKUS PADA PENINGKATAN NILAI TAMBAH & DAYA SAING PRODUK OLAHAN

Mentan SYL saat menghadiri launching hilirisasi peternakan. (Foto: Istimewa)

Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL), menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak melalui berbagai program kerja sama yang fokus pada peningkatan nilai tambah dan daya saing produk peternakan.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Launching Hilirisasi Peternakan: Produksi Perdana Susu dan Keju Organik Indonesia di Kabupaten Pasuruan. Launching tersebut menjadi salah satu langkah nyata Kementerian Pertanian mendorong hilirisasi produk peternakan khususnya susu dan keju.

“ini menjadi langkah pasti bagi Indonesia, negara kita besar dengan berbagai produk pertanian yang sangat berpotensi dan hari ini kita lakukan upaya hilirisasi, ini menjadi bagian yang sangat penting,” kata SYL di Koperasi Peternakan Sapi Perah Setia Kawan (KPSP), Nongkojajar, Kabupaten Pasuruan, Selasa (29/8).

Produksi susu organik dan hilirisasi keju organik pertama di Indonesia ini merupakan bukti hasil kerja sama negara Indonesia-Denmark. SYL menyebut kerja sama ini diharapkan dapat mendorong peternak di sentra persusuan lainnya untuk berperan dan melakukan replikasi peternakan sapi perah organik di wilayahnya.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Nasrullah, mengungkapkan bahwa produk organik komoditas peternakan Indonesia sangat potensial dikembangkan melalui konsep back to nature. Pemerintah telah menetapkan Peta Jalan Pengembangan Persusuan Organik Nasional 2022-2026, sehingga pengembangan susu organik dapat didorong maksimal dan menembus pasar ekspor dunia.

“Dengan launching susu dan keju organik oleh Bapak Menteri Pertanian ini, kami harap para peternak sapi perah organik lainnya dapat menghasilkan berbagai jenis produk olahan berkualitas, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah serta daya saing di dalam maupun luar negeri,” ungkapnya.

Sementara, Chargée d’affairs a.i. (Acting Ambassador of Denmark), Per Brixen, turut menyampaikan Pemerintah Denmark bangga mendukung komitmen kuat Indonesia dan para peternak, serta pengusaha perintis untuk mengembangkan produk susu organik, sehingga dapat mencapai peluang ekspor baru, meningkatkan pendapatan peternak, dan mengatasi tantangan lingkungan.

Berdasarkan data Ditjen PKH, lokasi Pilot Project Pengembangan Susu Organik yang ada di KPSP Setia Kawan Pasuruan, sejak dikonversi menjadi peternakan organik pada 2021, memiliki target produksi di 2023 mencapai 32 ribu liter susu organik segar yang akan diolah menjadi 3 ton keju organik. Proyeksi untuk tiga tahun ke depan (2026), produksi susu organik segar tahunan akan mencapai 1,5 juta liter dan keju organik sebanyak 157 ton. (INF)

LANGKAH PEMERINTAH KENDALIKAN ANTRAKS DI GUNUNGKIDUL

Pengendalian antraks melalui vaksinasi dan membangun kesadaran deteksi dini gejala antraks. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) kendalikan penyakit antraks melalui pengoptimalan vaksinasi pada hewan khusus ruminansia seperti sapi, kerbau, atau kambing. Selain vaksinasi, pihaknya bersama pemerintah daerah juga membangun kesadaran masyarakat melakukan pengecekan dini guna mengenali gejala antraks.

“Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu menurunkan penyebaran antraks sekaligus meningkatkan sistem kekebalan hewan ternak,” ujar Kepala Dinas Veteriner dan Kesehatan Hewan Gunung Kidul, Wibawanti, di Desa Candirejo, Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Kamis (13/7/2023), melalui siaran pers Kementan.

Sementara Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Syamsul Ma'arif, mengatakan antraks yang merupakan penyakit bakterial bersifat menular akut pada manusia dan hewan yang disebabkan bakteri Bacillus anthracis yang hidup di tanah. Bakteri ini dapat menyerang hewan pemakan rumput dan dapat menular ke manusia.

“Pelaporan adanya penyakit atau kematian hewan yang tidak biasa, wajib dilakukan pemilik ternak dan perusahaan peternakan untuk menanggulangi penyebaran,” kata Syamsul.

Ia mengimbau semua pihak bisa bekerja sama, utamanya dalam melaporkan hewan yang sedang sakit. Sesuai aspek keamanan pangan, ketika hewan sakit harus dilaporkan ke dokter hewan untuk memastikan bahwa penyakit tersebut tidak berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang mengonsumsinya.

“Bila dokter mendiagnosis penyakit antraks, maka sesuai aturan berdasarkan sifat penyakit, hewan tersebut dilarang untuk dipotong dan/atau membuka bangkainya. Sebab bakteri antraks yang keluar dari tubuh, begitu terpapar udara akan segera membentuk spora, dimana spora tersebut akan dapat bertahan di lingkungan hingga puluhan tahun,” jelasnya.

Lebih lanjut, spora tersebut akan menginfeksi manusia dan dapat menimbulkan empat tipe penyakit, yaitu tipe saluran pencernaan bila masyarakat mengonsumsi, tipe kulit yang ditunjukkan dengan adanya keropeng khas, tipe paru- paru bila mengirup spora dan tipe radang otak.

“Kalau hewan sudah mati harusnya langsung dikubur dengan kedalaman tertentu hingga tanah uruknya kira-kira dua meter, agar tidak digali oleh hewan pemakan daging lainnya,” sebutnya.

Berkaitan dengan antraks, Syamsul mengatakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang sangat masif pada masyarakat sangat penting untuk membangun kesadaran akan kesehatan hewan dan menjamin keamanan pangan.

“Penyembelihan hewan di RPH juga sangat penting untuk memastikan hewan yang disembelih sehat atau tak berpenyakit yang membahayakan kesehatan masyarakat,” tukasnya. (INF)

CEK TEMPAT HEWAN KURBAN, MENTAN SEBUT STOKNYA AMAN

Mentan SYL saat mengecek ketersediaan hewan kurban di Bogor. (Foto: Istimewa)

Jelang Idul Adha tahun ini, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL), memastikan ketersediaan hewan kurban secara nasional dalam kondisi aman.

“Kami hari ini melakukan pengecekan on the spot, tempat-tempat yang dipersiapkan untuk menampung sapi, kerbau, dan hewan lainnya dalam rangka persiapan idul kurban yang sebentar lagi akan berlangsung,” ujar Mentan SYL usai mengecek ketersediaan hewan kurban di Kandang Kelompok Ternak milik PT Bima Jaya Farm yang berlokasi di Simpang Yasmin, Bogor, Senin (19/6/2023).

Depo yang di cek langsung Mentan ini menampung 900 ekor sapi yang 90% di antaranya berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB) dan 150 kambing/domba. Berdasarkan informasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), seluruh hewan kurban di depo tersebut dipastikan telah mengantongi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). Bahkan usai meninjau depo, Mentan SYL menyatakan semua hewan kurban dalam kondisi sehat dan sesuai standar yang telah ditetapkan.

“Hari ini saya cek ear tag, jadi semua hewan kurban yang dari daerah, NTT, NTB, maupun Sulawesi harus ada ear tag, dan saya cek tadi yang di sini ada semua,” ucapnya.

Ia menambahkan, pihaknya bersama pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota senantiasa berkoordinasi mempersiapkan hewan kurban tahun ini dalam segala aspek. Ia mengaku telah membentuk tim gugus tugas yang setiap minggunya melaporkan kesiapan hewan kurban di tingkat daerah.

“Tahun ini saya pastikan Kementan mempersiapkan hewan kurban dengan jauh lebih baik dalam segala aspek, tentu kami bersama dengan kabupaten dan provinsi yang ada di Indonesia,” terang dia.

Diketahui, ketersediaan hewan kurban saat ini dalam kondisi cukup bahkan suprlus. Kementan mencatat ketersediaan hewan kurban 2023 secara nasional, baik sapi, kerbau, kambing, maupun domba mencapai 2.737.996 ekor, sementara kebutuhan hewan kurban tahun ini diproyeksikan sebanyak 1.743.051 ekor atau meningkat 2% dari tahun sebelumnya. (INF)

LANGKAH DARURAT PEMERINTAH RESPON PENINGKATAN KASUS RABIES

Vaksinasi rabies digeber untuk merespon peningkatan kasus. (Foto: Istimewa)

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan) merespon peningkatan kasus rabies di beberapa daerah, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan mengambil langkah darurat penyediaan vaksin rabies tambahan, peningkatan kapasitas petugas, dan kampanye kesadaran masyarakat tentang rabies.

Hal tersebut disampaikan Direktur Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, Nuryani Zainuddin dalam keterangan tertulisnya Minggu (18/6/2023). “Tahun ini Kementan telah mengalokasikan vaksin rabies senilai Rp 6,92 Milliar secara nasional,” kata Nuryani.

Kendati demikian, Nuryani bilang jumlah vaksin yang disiapkan belum mencukupi, sehingga pihaknya tengah berupaya mengakses vaksin rabies dari World Organisation for Animal Health (WOAH) dengan total 400 ribu dosis yang akan dikirimkan secara bertahap.

“Untuk respon darurat kita kirimkan tambahan vaksin rabies ke daerah yang kasusnya meningkat seperti di NTT,” jelasnya  “Fokus utama vaksinasi di desa tertular dan dilanjutkan di desa-desa lain di wilayah tertular. Minimal 70% populasi anjing di wilayah tertular harus divaksinasi.”

Ia mengungkapkan bahwa vaksinasi tidak hanya melindungi hewan dari ancaman rabies, namun juga agar siklus rabies di hewan berhenti dan masyarakat terlindungi dari ancaman rabies.

“Saya harap kerja sama dan peran aktif masyarakat mendukung kegiatan vaksinasi ini dan saya juga minta masyarakat memastikan anjingnya dikandangkan atau diikat dulu,” imbuhnya.

“Kami juga telah menggandeng kerja sama kemitraan untuk ketahanan Kesehatan Indonesia-Australia (AIHSP) untuk mendukung pengendalian rabies, khususnya untuk peningkatan kapasitas petugas, pengujian laboratorium, dan KIE.”

Peningkatan kasus rabies pada hewan dan manusia disebut merupakan dampak dari adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penurunan kegiatan vaksinasi rabies dalam tiga tahun terakhir.

Sebagai informasi, sebelumnya juga telah dilaksanakan pelatihan kepada 35 petugas vaksinator di kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) NTT. Pelatihan serupa juga akan dilaksanakan di wilayah tertular lainnya. “Untuk pelatihan pengendalian rabies secara daring akan dibuka untuk seluruh Indonesia,” tambahnya.

Selain itu, untuk bisa menuntaskan rabies di daerah tertular, pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Kementerian Kesehatan terkait kemungkinan penggunaan dana siap pakai (DSP) melalui penetapan tanggap darurat wabah rabies ataupun siaga darurat rabies.

“Ini segera kita lakukan pembahasan karena beberapa kabupaten telah menetapkan kejadian luar biasa, bahkan ada yang telah menetapkan tanggap darurat wabah rabies,” ucap Nuryani.

Pihaknya juga akan mendorong pembahasan terkait potensi penggunaan sumber pendanaan lain, seperti dana desa untuk mendukung pengendalian rabies. “Ada beberapa contoh desa yang berhasil menggunakan dana desa untuk mendukung pengendalian rabies, sehingga harapannya jika di semua desa tertular bisa mengakses dana ini, saya yakin akan lebih mudah mengendalikan dan memberantas rabies,” tandasnya. (INF)