KEMENTAN & PORDASI JALIN KERJA SAMA

Usai penandatanganan MoU antara Kementan dan PORDASI. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) dan Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk meningkatkan kualitas komoditas kuda nasional sekaligus mendukung prestasi olahraga berkuda di Indonesia.

Ketua Umum Pordasi, Aryo P. S. Djojohadikusumo, menyatakan kerja sama ini berfokus pada pengembangan budi daya kuda, sistem registrasi kuda nasional, serta pembentukan zona bebas penyakit kuda (equine diseases free zone/EDFZ).

“Sistem registrasi dan paspor kuda diharapkan dapat meningkatkan nilai dan daya saing ternak kuda sekaligus mempermudah pengelolaan secara profesional,” ungkap Aryo dalam penandatanganan MoU antara Kementan dan Pordasi di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

EDFZ, yang direncanakan di wilayah Jabodetabek dan Bali, bertujuan memenuhi standar kesehatan internasional, memfasilitasi perdagangan kuda antarnegara, serta mendukung turnamen berkuda internasional.

Selain itu, pengembangan bibit kuda unggul juga menjadi prioritas. Bersama perguruan tinggi seperti IPB, Kementan dan Pordasi akan mempercepat pengadaan bibit unggul dari negara-negara terbaik untuk disilangkan dengan bibit lokal menggunakan teknologi sekuens DNA.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan komitmennya dalam mendukung kolaborasi ini. “Kami akan membentuk tim khusus untuk mempercepat pengadaan bibit, pengembangan registrasi, dan persiapan EDFZ. Indonesia harus memiliki kuda-kuda terbaik dunia,” ujar Mentan Amran.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan Indonesia dapat mengembangkan potensi besar komoditas kuda sekaligus membuka peluang baru bagi para peternak dan atlet berkuda di Tanah Air. (INF)

TAHAP AWAL, 124 RIBU DOSIS VAKSIN PMK DISALURKAN

Vaksin PMK yang akan disalurkan. (Foto: Istimewa)

Untuk menanggulangi kenaikan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada Desember 2024, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) mengalokasikan pengadaan vaksin PMK buatan lokal yang diproduksi Balai Besar Veteriner Farma (Pusvetma).

“Sebanyak 124.225 dosis vaksin telah didistribusikan ke tujuh provinsi dan unit perbibitan, termasuk Jawa Barat (20.000 dosis), Sumatra Barat (20.000 dosis), Sumatra Selatan (10.000 dosis), Sulawesi Barat (10.000 dosis), Jawa Tengah (40.000 dosis), Bali (17.000 dosis), Bangka Belitung (4.000 dosis), dan unit perbibitan ternak (3.225 dosis),” ujar Dirjen PKH, Agung Suganda, usai mengikuti Rapat Koordinasi Bidang Pangan di Palembang, Senin (13/1/2024).

Ia menjelaskan bahwa Pusvetma sebagai laboratorium rujukan PMK nasional telah menjadi produsen utama vaksin milik pemerintah. Sebelumnya pada Desember 2024, vaksin hibah sebanyak 51.200 dosis telah disalurkan ke delapan provinsi, selain 65.000 dosis vaksinasi mandiri yang dilakukan di berbagai wilayah. Pada 2025, Kementan menyiapkan 4 juta dosis vaksin PMK yang akan didistribusikan secara bertahap ke 25 provinsi dengan kasus PMK. 

Distribusi vaksin dilakukan secara bertahap sesuai permintaan dinas provinsi. Kementan menargetkan 400.000 dosis didistribusikan pada Januari, kemudian 1,2 juta dosis pada Februari, dan 400.000 dosis lagi pada Maret. Sedangkan alokasi 2 juta dosis lagi direncanakan untuk vaksinasi periode kedua pada Juli-September 2025.

Kepala Pusvetma, Edy Budi Susila, menambahkan bahwa pendistribusian vaksin diharapkan dapat segera diaplikasikan untuk menekan angka PMK di Indonesia.

“Pusvetma siap memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menjamin kualitas vaksin telah sesuai dengan standar nasional sehingga dijamin aman dan memiliki efikasi sebagaimana yang dipersyaratkan,” kata Edy. (INF)

GERCEP TANGANI PMK, VAKSINASI MASSAL DIGELAR SERENTAK

Vaksinasi PMK pada ternak milik warga. (Foto Istimewa)

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan), berkolaborasi dengan dinas peternakan provinsi, serta dinas yang membidangi fungsi peternakan di kabupaten/kota, bersama Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia (APPSI), pada 28-29 Desember 2024, telah melakukan distribusi dan vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) ke berbagai wilayah di Indonesia.

Kepala Balai Besar Veteriner Farma (BBVF) Pusvetma Surabaya, Edy Budi Susila, yang langsung mengkoordinasikan kegiatan di lokasi peternakan sapi Kabupaten Situbondo, menjelaskan bahwa vaksin PMK yang didistribusikan adalah produksi BBVF Pusvetma Kementan dan telah teruji serta mendapat persetujuan penggunaan oleh Ditjen PKH dalam pengendalian PMK.

“Vaksin diterima oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Situbondo didampingi pejabat otoritas veteriner (POV) kabupaten, petugas dinas provinsi, Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari, dan Ketua DPD APPSI Jatim untuk didistribusikan ke petugas kesehatan hewan dan langsung disuntikkan pada hewan sehat untuk menjaga dan membatasi penyebaran PMK,” ujar Edy sambil melakukan vaksinasi pada beberapa ternak.

Ia menambahkan, distribusi vaksin PMK mencapai 2.000 botol atau 50.000 dosis yang disebar ke berbagai wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bogor, Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Lampung. Untuk Jawa Timur, distribusi vaksin sejumlah 12.500 dosis diserahkan ke Dinas Kabupaten Kediri, Blitar, Tulungagung, Jombang, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, dan Jember.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (PPHNAK) Makmun, yang didampingi Kepala BBIB Singosari Akbar, langsung mengawal distribusi vaksin di wilayah Kediri. Disampaikan bahwa bantuan vaksin ini merupakan komitmen nyata dari pemerintah untuk melakukan pengendalian PMK di lapangan. Selain vaksin, Kementan juga menyediakan bantuan berupa obat-obatan, antibiotik, dan disinfektan untuk membantu peternak mengatasi potensi penyakit lainnya.

Sebelumnya, Dirjen PKH, Agung Suganda, mengingatkan perlunya meningkatkan kesiapsiagaan terkait potensi meningkatnya penyakit hewan. Menurutnya, kesehatan ternak merupakan faktor penting dalam mendukung peningkatan produksi ternak nasional.

“Vaksinasi adalah langkah preventif yang sangat penting untuk menjaga kesehatan ternak dan mencegah penularan penyakit, termasuk PMK. Pengendalian penyakit hewan sangat diperlukan untuk mendukung ketahanan pangan hewani dan memperkuat subsektor peternakan di Indonesia,” katanya di Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Sinergi antara pemerintah, produsen obat hewan, dan stakeholder terkait lainnya, lanjut Agung, menjadi kunci dalam mengatasi wabah PMK. Dengan kerja sama yang solid, diharapkan penyebaran PMK dapat dikendalikan, sehingga subsektor peternakan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. (INF)

PMK KEMBALI MEWABAH, ASOHI GALANG BANTUAN OBAT HEWAN

Ilustrasi PMK. (Foto: ANTARA)

Sehubungan dengan adanya informasi meningkatnya kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang kembali mewabah awal Desember 2024, Kementerian Pertanian melakukan koordinasi dengan Asosasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) dalam rangka penyediaan obat hewan melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).

Dalam surat keterangan resminya, ASOHI menyampaikan permohonan bantuan obat-obatan terkait keperluan darurat untuk menunjang sarana dan prasarana biosekuriti yang ketat agar wabah PMK tidak menyebar luas di daerah yang terdampak, meliputi Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sumatra Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo.

Untuk itu ASOHI mengajak kepada para anggotanya untuk berpartisipasi dalam penggalangan bantuan berupa disinfektan, vitamin injeksi, obat luka, antibiotika injeksi, analgesik, antipiretik, antiinflamasi, dan antihistamin, serta obat-obatan lainnya untuk hewan besar yang dapat digunakan untuk pencegahan maupun pengobatan PMK.

“Obat-obatan yang disumbangkan harus sudah memiliki nomor registrasi dari Kementerian Pertanian dengan spesifikasi obat hewan yang dibutuhkan,” sebut ASOHI dalam surat resminya.

Adapun spesifikasi obat hewan dalam rangka kedaruratan PMK, di antaranya:
1. Desinfektan Cair
• Komposisi minimal mengandung zat aktif glutaraldehyde/formaldehide/sodium hypocloride/didecyl dimethyl ammonium chloride/alkyl dimethyl benzil ammonium chloride/hypochloride acid/sodium hydroxide/sodium carbonate/sodium dicloroisocianurate/potasium peroksi monosulfate/pentopotassium bis (peroksomonosulfat) bis (sulfat)/sodium chloride/hypochlorous acid/HOCl/iodine;
• Memiliki nomor pendaftaran obat hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan disinfektan.

2. Disinfektan padat
• Komposisi minimal mengandung zat aktif glutaraldehyde/formaldehide/sodium hypocloride/didecyl dimethyl ammonium chloride/ alkyl dimethyl benzil ammonium chloride/hypochloride acid/sodium hydroxide/sodium carbonate/sodium dicloroisocianurate/potasium peroksi monosulfate/pentopotassium bis (peroksomonosulfat) bis (sulfat)/sodium chloride/hypochlorous acid/HOCl/iodine;
• Memiliki nomor pendaftaran obat hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan disinfektan.

3. Vitamin B komplek
• Bentuk sediaan cairan injeksi;
• Komposisi minimal paling kurang mengandung zat aktif vitamin B1, B2, B5, B12, nicotinamide, dan d-pathenol;
• Memiliki nomor Pendaftaran Obat Hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan vitamin B komplek.

4. Multivitamin
• Bentuk sediaan cairan injeksi;
• Komposisi minimal paling kurang mengandung zat aktif vitamin A, D3, dan E;
• Memiliki nomor Pendaftaran Obat Hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan multivitamin.

5. Antibiotic long acting broad spectrum
• Bentuk sediaan cairan injeksi;
• Komposisi obat mengandung antibiotik yang memiliki indikasi mengatasi infeksi sekunder yang ditimbulkan akibat PMK, seperti antibiotik golongan tetracyclin (antara lain oxytetracycline minimal 200 mg/mL dan lain-lain), golongan quinolon (antara lain enrofloxasin minimal 100mg/ml, dan lain-lain), golongan betalaktam (antara lain amoxicilin minimal 100mg/ml, cepalosporin minimal 100mg/ml dan lain- lain), dan lain-lain;
• Memiliki nomor Pendaftaran Obat Hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan antibiotic long acting broad spectrum.

6. Analgesik, antipiretik, antiinflamasi, dan antihistamin
• Bentuk sediaan cairan injeksi;
• Obat hewan yang memiliki indikasi analgesik/antipiretik/antiinflamasi/antihistamin dan/atau lebih dari satu indikasi tersebut, seperti dipyron, diphenhydramine, meloxicam, flunixin, dan lain-lain;
• Memiliki nomor Pendaftaran Obat Hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan analgesik, antipiretik, antiinflamasi, dan antihistamin.

7. Penguat otot (ATP)
• Bentuk sediaan cairan injeksi;
• Komposisi mempunyai indikasi penguat otot, seperti bio ATP (bio ATP dan kombinasinya), biophosphan, atau senyawa sejenis yang terdaftar di obat hewan;
• Memiliki nomor pendaftaran obat hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan penguat otot (ATP).

Bantuan tersebut dikumpulkan mulai 27 Desember 2024 melalui ASOHI Daerah terkait dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi ASOHI Pusat: Koordinator ASOHI Pusat, Rezki Eko Nugroho (+62 812-9776-5559). (INF)

IMPOR DISETOP, ASOSIASI MINTA DAGING LOKAL DISERAP

Pertemuan antara pemerintah dengan importir dan asosiasi untuk menjaga keberlanjutan usaha peternakan domba dan kambing rakyat. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) menghentikan sementara impor karkas dan daging domba dewasa atau mutton guna melindungi peternak lokal dari persaingan harga yang tidak sehat. Kebijakan ini bertujuan menjaga keberlanjutan usaha peternakan rakyat sekaligus memperkuat daya saing subsektor peternakan nasional.

“Kami stop sementara pengeluaran rekomendasi impornya agar harga daging domba impor tidak menekan peternak. Ini upaya kami melindungi peternak agar usahanya terus berjalan,” ujar Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Jumat (29/11/2024), di Jakarta.

Pihaknya telah mengambil serangkaian langkah untuk mendukung peternak. Pada 18 November 2024, audiensi digelar bersama Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI) guna menyerap aspirasi peternak. Selanjutnya, Rembuk Nasional di Boyolali pada 21 November 2024, sebagai forum penyusunan solusi bersama.

Pada 24 November 2024, inspeksi mendadak dilakukan ke-13 gudang importir untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan distribusi dan stok daging impor. Kemudian pada 26 November 2024, Kementan mewajibkan importir menandatangani surat pernyataan bermaterai yang berisi tiga poin penting, yaitu pelaporan stok secara berkala, larangan distribusi daging impor ke pelaku UMKM, dan komitmen menjaga pasar lokal.

Pada pertemuan dengan importir di Malang, Jawa Timur, 10 Desember 2024, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Agung Suganda, menegaskan pentingnya kolaborasi antara peternak dan importir. Ia meminta importir melaporkan stok secara transparan dan menyerap daging kambing serta domba lokal sesuai kebutuhan pasar.

Pertemuan lanjutan di Kantor Kementan pada 20 Desember 2024, HPDKI meminta proses penyesuaian harga dilakukan secara business-to-business (B2B) antara peternak dan importir. Asosiasi ini juga mendesak pemerintah tak memberikan izin impor baru untuk memastikan pasar lokal tetap terlindungi.

Ketua HPDKI, Yudi Guntara, mengusulkan agar importir menyerap 3.000 ekor kambing dan domba lokal dengan spesifikasi tertentu, yaitu karkas beku dari rumah pemotongan hewan (RPH) bersertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan halal.

“Kami ingin memperkuat posisi peternak lokal dan mendorong pertumbuhan industri domba serta kambing nasional,” ujar Yudi.

Asosiasi importir (APPHI, APPDI, dan ADDI) mengharapkan Kementan mendorong kepada para importir agar mendukung penyerapan daging lokal mulai Januari 2025. Harga jual akan disesuaikan secara B2B antara peternak dan importir.

Kementan juga mempercepat harmonisasi regulasi mulai 7 Januari 2025, guna membuka kembali ekspor domba dan kambing ke Malaysia dan Brunei. Langkah ini diharapkan menyerap surplus produksi lokal sekaligus memperluas pasar internasional.

“Jika produk dalam negeri mencukupi, tidak ada alasan untuk mengimpor. Pemerintah mendukung penuh upaya meningkatkan serapan lokal dan mendorong ekspor untuk mewujudkan kemandirian pangan,” ujar Agung.

Sementara Inspektur IV Kementan, Pujo Harmadi, menyatakan bahwa semua kebijakan akan dievaluasi secara berkala. Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis memperkuat ketahanan pangan berbasis domba dan kambing lokal. Sinergi antara pemerintah, asosiasi, dan importir diyakini mampu mengurangi impor serta meningkatkan daya saing subsektor peternakan nasional. (INF)

MAKAN DAGING AYAM BISA PENGARUHI HORMON LAKI-LAKI? INI FAKTANYA

Ilustrasi daging ayam. (Foto: Istimewa)

Belakangan ini beredar video yang menyebutkan bahwa pemberian nutrisi seperti lisin dan metionin pada pakan ayam bisa meningkatkan hormon estrogen pada ayam dan memengaruhi hormon anak laki-laki yang mengonsumsi daging ayam. Namun, kabar tersebut tidaklah benar dan tidak didukung bukti ilmiah.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Kementerian Pertanian, Nuryani Zainuddin, dalam keterangan resminya menyatakan bahwa lisin dan metionin adalah zat penting yang diberikan pada ayam untuk membantu pertumbuhan dan produksi, seperti pembentukan otot dan kesehatan tubuh. Menurutnya, zat ini tidak ada hubungannya dengan peningkatan hormon estrogen pada ayam.

Ia menjelaskan, estrogen adalah hormon alami yang memang ada pada ayam betina, terutama untuk membantu proses bertelur. Namun, pada ayam pedaging (broiler) yang banyak dikonsumsi biasanya dipanen saat usianya masih muda, yaitu sekitar 4-6 minggu. Pada usia tersebut, kadar hormon estrogen di tubuh ayam masih sangat rendah.

“Daging ayam yang kita makan mengandung hormon estrogen yang sangat kecil, tidak cukup untuk memengaruhi kesehatan atau hormon manusia, termasuk anak laki-laki,” kata Nuryani di Kantor Kementerian Pertanian Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Hal senada juga diungkapkan oleh pakar kesehatan masyarakat veteriner Denny Widaya Lukman, bersama ahli unggas Antimon Ilyas, dan pakar fisiologi biokimia Ronald Tarigan. Ketiganya menegaskan bahwa pemberian lisin dan metionin pada ayam tidak menyebabkan peningkatan kadar hormon estrogen.

Sementara itu menurut Guru Besar SKHB IPB University, Prof Wayan Teguh Wibawan, juga menanggapi demikian. "Itu ngarang dan tidak saintifik," sebutnya.

Oleh karena itu, pihak pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum terbukti.

“Semua proses produksi ayam termasuk pemberian pakan, diawasi dengan ketat untuk memastikan keamanan pangan. Jadi, daging ayam yang beredar di pasaran aman untuk dikonsumsi,” tambah Nuryani.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa pemberian lisin dan metionin pada pakan ayam tidak meningkatkan hormon estrogen pada ayam. Kabar bahwa daging ayam memengaruhi hormon anak laki-laki hanyalah hoaks yang tidak didukung fakta ilmiah.

"Jadi masyarakat tidak perlu khawatir untuk mengonsumsi daging ayam sebagai sumber protein yang sehat," tukasnya. (INF)

AKSI PROTES, MENTAN PERTEMUKAN PETERNAK DAN INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU

Konferensi pers Mentan Amran usai pertemukan peternak dan industri pengolahan susu di kantornya. (Foto: Istimewa)

Aksi protes peternak dan pengepul kepada industri pengolahan susu akhirnya berujung damai. Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mempertemukan peternak sapi perah, pengepul, dan industri pengolahan susu. Dalam mediasi tersebut, semua pihak bersepakat bekerja sama agar produksi susu dalam negeri dapat terserap.

“Kami sudah mempertemukan industri, peternak, dan pengepul. Semuanya sudah sepakat untuk berdamai,” ujar Amran, saat konferensi pers usai pertemuan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (11/11/2024).

Sebagai langkah konkret, Kementan akan mengubah regulasi untuk mewajibkan industri susu menyerap susu dari peternak lokal. “Seluruh industri wajib menyerap susu peternak. Kami sudah sepakati, tandatangani, dan kirim surat ke dinas peternakan provinsi dan kabupaten untuk ditindaklanjuti,” ucapnya.

Dengan adanya kebijakan ini, industri pengolahan susu nasional harus bisa meyerap semua susu peternak, kecuali susu memang mengalami kerusakan. Amran meyakini, kebijakan ini akan berdampak pada meningkatnya gairah para peternak sapi perah dalam berproduksi.

“Kami harapkan industri bersama pemerintah turun tangan untuk membina para peternak dan membantu meningkatkan kualitas susu dalam negeri. Ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemerintah untuk hadir di tengah-tengah industri dan peternak bisa tumbuh bersama,” ungkapnya.

Pihaknya pun berjanji akan melakukan evaluasi ketat terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Untuk sementara, lima perusahaan pengolahan susu ditahan izin impornya untuk memastikan mereka memenuhi kewajiban menyerap produksi peternak.

“Saya yakin industri akan mematuhi kebijakan kami. Tapi jika mereka menolak, kami akan cabut izin impor mereka selamanya. Ini ketegasan kami pemerintah untuk melindungi peternak,” tegas Amran.

Kebijakan Kementan tersebut akan diikuti Peraturan Presiden (Perpres) yang mewajibkan industri menyerap produksi susu dalam negeri. Aturan ini diharapkan dapat membalikkan kebijakan yang berlaku sejak krisis ekonomi tahun 1997/1998, saat Inpres No. 2/1985 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional dicabut karena mengikuti letter of intent antara Pemerintah RI dengan IMF. Sejak saat itu, ketergantungan pada impor meningkat drastis, dari 40% pada 1997 menjadi 80% saat ini.

Mensesneg Prasetyo Hadi, yang turut hadir dalam pertemuan, turut menyampaikan apresiasinya kepada Kementan yang sigap mencari solusi.

“Inilah yang menurut saya harus kita galakkan, meskipun ada permasalahan kita mencari solusi bersama-sama, tumbuh bersama teman-teman industri dan peternak susu. Menurut saya ini energi positif, karena industri ini vital, semua membutuhkan asupan gizi termasuk susu,” kata Prasetyo.

Sementara menurut salah satu pengepul susu asal Pasuruan, Bayu Aji Handayanto, yang turut melakukan aksi membuang susu kemarin, sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah menggelar mediasi.

"Semua berjalan lancar. Saya mewakili peternak sapi perah merasa terharu. Kami seperti mendapat sosok bapak baru, inspirasi kami kini didengar oleh Bapak Menteri Pertanian, Mensesneg, dan Wamentan yang telah merespons cepat," katanya.

Ia menambahkan bahwa selama ini tuntutan peternak hanya satu, namun dalam pertemuan mediasi mereka mendapat banyak perhatian dari pemerintah. Salah satu langkah yang sangat diapresiasi adalah akan dimasukkannya susu ke dalam daftar Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting), yang menurutnya akan memberi perlindungan lebih bagi peternak lokal. (INF)

WABAH JEMBRANA DI SULTRA, KEMENTAN TEGASKAN PERKETAT LALU LINTAS TERNAK

Vaksinasi adalah metode pengendalian paling efektif untuk mengatasi penyakit Jembrana. (Foto: Istimewa)

Menyusul kali pertama terjadinya wabah penyakit Jembrana yang menyerang sapi Bali di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kementerian Pertanian (Kementan) mengimbau agar setiap daerah memperketat upaya pencegahan dengan meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas ternak.

Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah penyebaran penyakit yang telah menginfeksi ratusan sapi di beberapa kabupaten di Sultra.

Kementan melalui Balai Besar Veteriner Maros telah mengonfirmasi tujuh sampel positif Jembrana dari 55 sampel yang diuji pada 11 Oktober 2024. Berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra yang diperoleh melalui iSIKHNAS, terdapat 422 ekor sapi yang terlapor terjangkit, tersebar di enam kabupaten yakni Bombana, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Selatan, dan Konawe Utara.

Meskipun angka kematian ternak kini mulai melandai berkat langkah biosekuriti dan pengobatan, Kementan tetap memperingatkan pentingnya pengawasan dan pengendalian penyakit.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Agung Suganda, menyatakan bahwa vaksinasi adalah metode pengendalian paling efektif untuk mengatasi penyakit Jembrana, di samping pemberian vitamin, obat-obatan, dan disinfektan di area peternakan.

“Kami telah mengirimkan pasokan obat-obatan, vitamin, dan disinfektan ke Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sultra pada 24 Oktober 2024 lalu,” ungkapnya.

Agung menekankan pentingnya pelaksanaan Permentan No. 17/2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Peraturan ini adalah tulang punggung ketahanan sistem kesehatan hewan di Indonesia. Kita harus belajar dari pengalaman wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada 2022. Upaya pencegahan akan selalu lebih efektif dibandingkan penanganan setelah wabah terjadi,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, aturan terkait pengawasan lalu lintas ternak telah dirancang berbasis digital untuk memudahkan implementasi dan menjadi standar nasional dalam upaya pengendalian risiko. Pemerintah Provinsi Sultra juga telah mengambil langkah pencegahan dengan mengimbau peternak untuk mengandangkan ternak mereka, memisahkan hewan yang sakit dari yang sehat, serta menerapkan biosekuriti seperti sanitasi, pembersihan, dan disinfeksi kandang.

Pemerintah Provinsi Sultra juga telah mengalokasikan 15.000 dosis vaksin Jembrana untuk 2025. Diharapkan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dapat menjalankan pelayanan kesehatan hewan yang andal dan profesional demi memastikan penanganan kesehatan ternak yang lebih baik. (INF)

CAPAI SWASEMBADA, KOMODITAS UNGGAS DIMINTA MENYASAR PASAR DUNIA

Komoditas unggas memberikan kontribusi 60% PDB peternakan. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Senin (14/10/2024). Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras telah mencapai swasembada dan memiliki keunggulan daya saing tinggi. Keduanya merupakan komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) sebagai sumber pangan hewani strategis yang dibutuhkan masyarakat.

Komoditas unggas memberikan kontribusi 60% Produk Domestik Bruto (PDB) Peternakan, 10% tenaga kerja nasional, dan total nilai ekonomi mencapai lebih dari Rp 700 triliun.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyebut pangan asal unggas Indonesia melimpah dan meneguhkan posisi Indonesia dapat berkontribusi besar terhadap pemenuhan pangan dunia. Pihaknya optimis dengan swasembada pangan asal unggas ini, Indonesia dapat ikut andil mengatasi krisis pangan dunia.

Sementara itu Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Agung Suganda, menjelaskan bahwa produk unggas Indonesia telah diakui dan diterima oleh beberapa negara. Berbagai hambatan teknis persyaratan ekspor termasuk regulatif yang sangat ketat telah diatasi dengan baik oleh pemerintah dan pelaku usaha.

Agung merinci bahwa PT Gizindo (CPI Group) telah melakukan ekspor telur konsumsi (table eggs) tujuan Singapura sepanjang Januari-September 2024 sebanyak 118 kali pengiriman dengan total jumlah 38,36 juta butir setara 2,37 ribu ton atau senilai 4,44 juta USD.

Selain telur ayam ras, dua perusahaan perunggasan besar yaitu PT Charoen Pokphand Indonesia dan PT Japfa Comfeed secara rutin setiap bulan melakukan ekspor DOC final stock (DOC FS) ayam ras petelur, karkas ayam beku, dan ayam hidup (live bird) tujuan Singapura. Dalam bulan ini menurut Agung, ekspor telur tetas (hatching egg) dari parent stock ayam ras pedaging sebanyak ratusan ribu butir tujuan Uni Emirat Arab (UEA) juga telah dilakukan kedua pelaku usaha perunggasan tersebut.

Agung juga menambahkan bahwa pihaknya telah menyusun peta jalan produksi telur guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2025-2029. Dengan produksi di 2025 sebesar 6,94 juta ton dan mencapai 7,81 juta ton pada 2029, surplus akan tetap terjaga sebesar 4-5% dan memastikan kebutuhan domestik dan program MBG terpenuhi.

Kementan berkomitmen meningkatkan kapasitas produksi unggas melalui inovasi teknologi dan peningkatan infrastruktur, meskipun ada tantangan global seperti perubahan iklim. “Surplus pada komoditas unggas menunjukkan bahwa kita berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan kemandirian pangan dan berperan aktif di pasar regional dan global,” kata Agung.

Dewasa ini, kemajuan perunggasan demikian pesat seiring meningkatnya produktivitas daging ayam ras dan telur ayam ras. Produksi daging ayam ras selama kurun waktu 2020-2024 tumbuh rata-rata 4,51% tiap tahun. Sementara produksi telur ayam ras pada periode yang sama juga tumbuh 5,45% tiap tahun.

Pada tahun existing 2024, Kementan mencatat produksi daging ayam ras nasional mencapai 3,84 juta ton dengan kebutuhan 3,72 juta ton, maka terdapat surplus bulanan 116,19 ribu ton atau surplus kumulatif (ditambah carry over) sebanyak 239,09 ribu ton.

Sementara pada produksi telur ayam ras, diproyeksikan mencapai 6,34 juta ton dengan kebutuhan 6,24 juta ton dan neraca surplus mencapai 173,62 ribu ton. Data supply dan demand komoditas unggas tersebut menunjukkan penguatan kapasitas produksi nasional dan kerap diintepretasikan sebagai kelebihan stok yang harus dikelola dalam sistem buffer stock nasional.

Indonesia memiliki peran strategis dan telah berkontribusi terhadap penyediaan pangan dunia asal unggas. Meski pangsa pasar telur konsumsi Indonesia baru menembus Timur Leste dan Singapura, proporsi produksi telur ayam ras Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah India. (INF)

BBPTU-HPT BATURRADEN RAIH PENGHARGAAN DARI KEMENTERIAN PANRB

Pemberian penghargaan dari Kementerian PANRB kepada BBPTU-HPT Baturraden. (Foto: Istimewa)

Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Baturraden, berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). BBPTU-HPT Baturraden masuk daftar 10 Terbaik Kategori Kementerian dengan predikat Pelayanan Prima.

Penghargaan diterima oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Ali Jamil, dalam acara Gebyar Pelayanan Prima di Jakarta (8/10/2024).

Kegiatan yang mengusung tema “Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif, dan Inklusif” ini memberikan apresiasi terhadap peningkatan pelayanan publik, khususnya dalam mendukung keberhasilan Reformasi Birokrasi Berdampak. BBPTU-HPT Baturraden ditetapkan sebagai Lokus Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh Kementerian PANRB, sebagai pengakuan atas inovasi dan upaya peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menyampaikan harapan bahwa Gebyar Pelayanan Prima dapat memperkuat sinergi antar instansi pemerintah dalam memberikan layanan publik yang lebih baik.

“Bagaimana kita ini mewujudkan reformasi birokrasi berdampak sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah,” ujar Anas.

Kementerian PANRB memberikan sejumlah penghargaan dalam acara tersebut, yang meliputi 10 Penghargaan Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan, kemudian sebanyak 21 Penghargaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, serta 75 Penghargaan Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik.

Sementara itu, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Agung Suganda, saat dikonfirmasi terpisah menyampaikan apresiasinya terhadap pencapaian BBPTU-HPT Baturraden.

“Penghargaan ini menjadi bukti komitmen kami untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” katanya.

Ia juga mengimbau untuk terus bekerja keras dan inovasi berkelanjutan dalam menghadapi tantangan di bidang peternakan.

“Kami berharap penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Ditjen PKH untuk terus melakukan perbaikan dalam pelayanan publik,” tegasnya.

Sebagai informasi, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nasional 2023 mencatat skor 3,78 dari skala 5, menempatkannya dalam kategori “baik.” Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nasional mencapai skor 3,53 dari skala 4. (INF)

MENUJU JAWARA, JAWA BEBAS RABIES 2029

Peluncuran roadmap Jawa Bebas Rabies (JAWARA) 2029. (Foto: Istimewa)

Sukabumi (3/10/2024), Peringatan Hari Rabies Sedunia 2024 menjadi momen penting, melalui Kementerian Pertanian meluncurkan "JAWARA 2029" (Jawa Bebas Rabies 2029).

Upaya ini bertujuan mengeliminasi rabies di Pulau Jawa pada 2029 mendatang melalui implementasi tujuh langkah strategis yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Plh. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Makmun, menekankan bahwa JAWARA 2029 tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kolaborasi semua pihak.

"Kami menargetkan vaksinasi 70 persen populasi anjing di daerah rawan rabies sebagai langkah awal. Pelaporan gigitan anjing dan pengendalian populasi anjing liar juga menjadi prioritas," kata Makmun.

Langkah tersebur menggarisbawahi tujuh langkah strategis, yaitu Koordinasi Lintas Sektor, Manajemen Populasi Anjing, Kampanye Kesadaran, Vaksinasi Massal, Surveilans Kasus, Pelaporan Kasus Gigitan Anjing (Takgit), dan Edukasi Masyarakat.

Sementara Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, mendukung penuh dan menegaskan peran Jawa Barat sebagai garda terdepan eliminasi rabies di Jawa. "Kami berkomitmen untuk memastikan seluruh masyarakat Jawa terbebas dari ancaman rabies," ucapnya.

Acara ini juga menyoroti vaksinasi di Bali dan Nusa Tenggara Barat, dua provinsi yang masih menghadapi kasus rabies tinggi. JAWARA 2029 diharapkan menjadi model bagi provinsi lain dalam mendukung Indonesia bebas rabies pada 2030.

Diharapkan dengan adanya upaya tersebut bisa tumbuh optimisme bahwa eliminasi rabies di Jawa dapat tercapai berkat kolaborasi lintas sektor. (INF)

INVESTOR ASAL VIETNAM DIAJAK MENTAN TINJAU LAHAN

Mentan saat membawa investor dari Vietnam meninjau lokasi di Sulteng. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) membawa investor dari Vietnam untuk berinvestasi sektor peternakan di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menjelaskan investasi tersebut berbentuk pembangunan industri sapi perah dan industri pengolahan susu.

“Investornya alhamdulillah mereka tertarik berinvestasi di Kabupaten Poso. Kami mendapatkan arahan dari presiden untuk kita membangun peternakan, dairy cattle untuk produksi susu di sini,” terang Mentan Amran saat meninjau lahan investasi di Napu, Poso, Rabu (25/9/2024).

Investasi ini merupakan tindak lanjut kerja sama dari hasil lawatan Mentan Amran saat ke Vietnam beberapa waktu lalu. “Ini (investor) merupakan perusahaan terbesar dalam memproduksi susu, kalau investasinya lancar, tiga sampai lima tahun target produksinya 1,8 juta ton,” katanya.

Saat ini Indonesia masih memenuhi kebutuhan susu dalam negeri dengan memasukkan produk susu dari luar negeri sebanyak 3,7 juta ton. Mentan berharap, pemerintah daerah dan pengambil kebijakan terkait menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk mendukung program tersebut. Sehingga perlu dilakukan akselerasi agar investor tidak pindah ke lain hati.

“Kepada masyarakat Poso, masyarakat Sulawesi Tengah agar mengawal dengan baik. Perusahaan ini sudah memiliki cabang di Amerika, New Zeland, Rusia, Australia, perusahaan ini perlu kita sambut dengan baik,” imbuhnya.

Sementara itu, Duta Besar RI untuk Vietnam, Denny Abdi, menyebutkan bahwa investasi perusahaan Vietnam untuk membangun Indonesia emas yang dicita-citakan bergantung kepada lahan yang dipersiapkan.

“Lahan yang available ada sekitar enam ribu hektare, kemudian bisa diperluas menjadi 60 ribu hektare. Bahkan bisa diperluas menjadi 100 ribu hektare. Dengan 100 ribu hektare dapat memproduksi 1,8 juta ton dengan nilai investasi mendekati satu miliar dolar,” tutur Denny.

Camat Lore Timur, Poso, Ferdianto Tarakolo, menyambut baik gagasan investasi dan mengucapkan apresiasinya, serta berkomitmen mendukung program ini ke depannya.

“Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah untuk mengunjungi wilayah kami yang mempunyai potensi pengembangan sapi perah, dengan langkah awal menggunakan lahan HPL. Sebagai pemerintah daerah dan mewakili masyarakat kami merespons positif rencana ini karena akan membuka lapangan pekerjaan dan memperbaiki gizi,” katanya. (INF)

DI RAKERNAS APPSI, MENTAN AJAK SUKSESKAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

Mentan saat memberikan sambutan pada Rakernas APPSI di Tangerang, Banten. (Foto: Istimewa)

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengajak Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia (APPSI) mendukung program makan bergizi gratis, salah satunya dengan menyediakan daging dan susu sapi berkualitas dan berkelanjutan.

"Ayo kerja keras dukung program makan bergizi gratis. Mulai hari ini kita harus mengubah mindset untuk sukses swasembada kalau kita bergerak bersama," kata Mentan dalam acara Rakernas APPSI, di Serpong, Tangerang, Banten, Jumat (20/9/2024).

Amran meyakini bahwa APPSI dapat membantu pemerintah mewujudkan swasembada daging, sehingga ke depan Indonesia tak perlu lagi melakukan impor. Artinya, tugas yang diemban ke depan hanya fokus pada pengembangbiakan dan penggemukan sapi nasional.

"Jadi ke depan untuk kita mencapai swasembada itu harus memiliki mimpi dan juga aksi. Ingat, ini momentum emas, di mana ada presiden memiliki perhatian luar biasa terhadap peternak," ucapnya.

Ketua Umum APPSI, Dadang, menyampaikan apresiasinya atas dukungan Kementerian Pertanian terhadap penggemukan sapi di Indonesia. Mengenai hal itu, Dadang mengaku siap memberikan berkontribusinya.

"Kami tentu mendukung program makan bergizi gratis. Alhamdulillah saat ini kita juga sudah mengangkat Ketua Dewan Pembina yaitu Bapak Ahmad Muzani yang Insyaallah kita akan sinergi dengan program pemerintah untuk kemajuan para peternak sapi di Indonesia," ujar Dadang.

Ia turut mengungkapkan bahwa program tersebut adalah program strategis masa depan untuk kemajuan Indonesia melalui pemenuhan daging dan sapi nasional. Dia pun mengaku siap mengkoordinasikan program tersebut dengan para peternak lain.

"APPSI berdiri sejak 2019 dan kami sudah menggelar kontes sekitar delapan kali di seluruh wilayah kepulauan Jawa. Ke depan kita ingin menaikkan taraf hidup atau penyemangat untuk para peternak sapi di Indonesia agar lebih dihargai bukan hanya berdasarkan nilai daging karkasnya saja, tetapi dari aspek lainnya termasuk pemenuhan daging untuk program makan bergizi gratis," tandasnya.

Pada kegiatan Rakernas tersebut dihadiri Dewan Pembina APPSI Ahmad Muzani, Anggota Komisi IV DPR RI TA. Khalid, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan sejumlah pengurus APPSI dari beberapa daerah. (INF)

MENTAN AMRAN: KITA AKAN DUKUNG PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

Menteri Pertanian saat Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI. (Foto: Istimewa)

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mendukung penuh program makan bergizi gratis yang disiapkan presiden terpilih. Persiapan itu di antaranya dengan meningkatkan produksi daging maupun proses hilirisasi yang dikerjasamakan dengan para pengusaha besar.

“Kita komitmen akan mendukung program makan bergizi gratis. Antara lain meningkatkan produksi daging (sapi, kambing, dan ayam) sampai pada tingkat pengolahannya (hilirisasi) juga akan kita siapkan melalui offtaker yang ada,” ujar Mentan Amran dalam siaran resminya usai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Senin (26/8/2024).

Menurutnya, kehadiran pengusaha sangat dibutuhkan untuk mempercepat jalannya program yang diinginkan presiden terpilih nanti. Namun begitu, dia berharap pemerintah juga menambah jumlah anggaran Kementan sebesar Rp 68 triliun.

“Kita memang perlu pengusaha untuk sektor pertanian. Selain itu kita juga memerlukan instrumen APBN dari sisi pangan. Namun yang pasti kita akan men-support program makan bergizi gratis,” katanya.

Khusus makan bergizi gratis, lanjut dia, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai penyedia makanan. Sementara Kementan sampai saat ini fokus pada peningkatan produksi peternakan.

Kendati demikian, pemerintah juga mempersiapkan peningkatan produksi padi sebagai program strategis lainnya. Salah satunya memperluas areal tanam atau PAT melalui solusi cepat pompanisasi.

“Yang pasti kita dukung semuanya. Namun untuk anggaran yang ada saat ini masih didominasi cetak sawah, irigasi, dan optimasi lahan rawa,” tukasnya. (INF)

DESIANTO BUDI UTOMO KEMBALI PIMPIN GPMT

Foto Bersama Jajaran Pengurus GPMT Periode 2024-2028
(Foto :CR)

Kongres Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) yang ke - 15 sukses digelar pada 21-22 Agustus 2024 yang lalu di Episode Hotel, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang. Hasil dari kongres tersebut kembali menujuk Drh Desianto Budi Utomo sebagai Ketua Umum GPMT periode 2024 - 2028. 

Dalam pidatonya, Desianto berterima kasih kepada para anggota GPMT yang masih memberinya kepercayaan dalam menjalankan organisasi. Desianto juga mengatakan kedepannya industri peternakan khususnya pakan ternak akan kerap menghadapi berbagai tantangan, dimana tantangan tersebut hanya dapat dihadapi secara bersama - sama dengan kolaborasi antar stakholder yang solid. 

"Untuk mencapai tujuan bersama, kita harus selalu solid dalam bersinergi dan kolaborasi. Kedepannya kami berharap GPMT dapat menjadi mitra strategis bagi asosiasi, pemerintah, maupun stakeholder lain di industri peternakan dalam menghadapi isu dan tantangan kedepan," tuturnya. 

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Drh Agung Suganda yang mewakili Menteri Pertanian pada hari itu juga memberikan sambutannya. Agung kembali mengingatkan akan pentingnya keberadaan industri pakan dalam membangun peternakan dan menyojong program ketahanan pangan nasional. 

"Keberadaan industri pakan tentunya juga memberikan dampak bagi ketersediaan protein hewani yang akan dikonsumsi masyarakat. Di sini tentu saja GPMT juga ikut andil dalam membangun bangsa melalui tersedianya pakan yang berkualitas dan terjangkau untuk para peternak," kata Agung. 

Agung juga mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah menyiapkan program makan bergizi gratis dimana tidak akan tersedia pangan yang mengandung gizi terutama protein hewani tanpa adanya peran serta GPMT terutama pada industri petrunggasan. 

"Sebagaiamana data yang disebutkan tadi, perunggasan menjadi tulang punggung dalam penyediaan protein hewani, negara kita mayoritas masyarakat mengonsumsi paling banyak telur dan daging ayam. Tentunya budidaya unggas menjadi prioritas, sehingga membutuhkan lebih banyak pakan untuk mencukupi kebutuhan unggas," tukas Agung.

Dirinya juga berharap agar GPMT selalu berusaha meningkatkan kualitas, daya saing, dan efisiensi dalam industri pakan. Ia juga berharap GPMT dapat mengoptimalkan penggunaan bahan baku pakan berbasis lokal ketimbang melakukan impor bahan baku. (CR)

Berikut ini adalah susunan pengurus GPMT periode 2024-2028

Ketua Umum

Desianto B. Utomo (PT. Charoen Pokphand Indonesia)

Ketua

Johan (PT. Japfa Comfeed Indonesia)

Ketua

Tevi Melviana (PT. New Hope Indonesia)

Ketua

Bagus Pekik (PT. De Heus Indonesia)

Ketua

Deny Mulyono (PT. Central Proteina Prima)

Sekretaris Jenderal

Yetti Liza (PT. Malindo Feedmill)

Bendahara

Azrul Arifin (PT. Japfa Comfeed Indonesia)

BADAN PENGURUS PUSAT

Pakan Agro

a. Anang Hermanta (PT. Sinta Prima Feedmill)

b. Sulistiyono (PT CJ Feed and Care Indonesia)

Pakan Akua

a. Andhi Trapsilo (PT. Suri Tani Pemuka)

b. Fauzan (PT. Gold Coin Indonesia)

Bahan Baku

a. Yussar Wirawan (PT. Charoen Pokphand Indonesia)

b. Yenny Wijaya (PT. Sreeya Sewu Indonesia)

c. Umi Fadhilah (PT. New Hope Indonesia)

Organisasi (Internal)

Helsintha (PT. CJ Feed and Care Indonesia)

Hubungan Antar Lembaga (Eksternal)

Firmansyah Sachroni (PT. Cargill Indonesia)

Legal

Wesly Manullang (PT. Charoen Pokphand Indonesia)

Sosial Media

Hendra Lukito (PT. Charoen Pokphand Indonesia)

DUKUNG PETERNAKAN BROILER DI BINTAN UNTUK PENUHI PASAR EKSPOR SINGAPURA

Peternakan ayam di Pulau Bintan mendapat pembinaan untuk bisa ikut memenuhi permintaan pasar Singapura. (Foto: Istimewa)

Menjawab permintaan pasar ayam broiler di Singapura yang semakin bertambah, Kementerian Pertanian melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan pembinaan ke peternakan ayam di Pulau Bintan.

Pasar ekspor ke negara tersebut telah dibuka sejak 2023 dan berasal dari dua peternakan di Gunung Kijang milik PT Indojaya Agrinusa, dengan pengiriman mencapai 110.796 ekor. Dalam upaya menambah sumber pasokan ekspor, dilakukan pembinaan terhadap peternakan ayam broiler agar memenuhi persyaratan kesehatan hewan dari Singapura.

Untuk mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Singapura, Singapore Food Agency (SFA) melakukan audit pada Toapaya Asri Farm di Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan pada Selasa (13/8/2024), dengan didampingi oleh tim dari Direktorat Kesehatan Hewan beserta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan.

Direktur Kesehatan Hewan, Drh Imron Suandy, menegaskan bahwa pemerintah memberikan penjaminan atas pemenuhan syarat kesehatan bagi ayam broiler hidup yang diekspor dari Indonesia ke Singapura. Ayam yang akan dikirim dipastikan bebas penyakit hewan seperti Avian influenza (AI), salmonella, dan penyakit unggas lainnya.

Penjaminan tersebut dilakukan secara khusus oleh Direktorat Kesehatan Hewan melalui sertifikasi kompartemen bebas AI. Sertifikasi diberikan bagi peternakan yang terbukti melakukan surveilans secara aktif dan kontinu terhadap keberadaan virus AI pada ayam, kandang, dan lingkungan sekitar. Sebagai pembuktian ayam bebas AI, dilakukan pengujian laboratorium yang dilakukan di Balai Veteriner Bukittinggi dan Balai Besar Veteriner Wates.

Selain itu, Singapura juga mempersyaratkan bebas Salmonella enteritidis untuk ayam yang akan diekspor dari Indonesia. Diketahui bahwa bakteri tersebut menular ke manusia melalui makanan dan menyebabkan sakit di saluran pencernaan. Untuk itu, dibutuhkan pengendalian agar ayam tidak mengandung bakteri sampai ke rantai pangan.

Imron menegaskan, untuk mengendalikan penyakit hewan menular pada broiler di Indonesia, peternakan harus menerapkan standar biosekuriti yang ketat. Pembatasan lalu lintas orang, barang, dan hewan, baik ke dalam maupun ke luar lingkungan peternakan wajib dilakukan untuk mencegah sirkulasi mikroba penyebab penyakit.

Kemudian kebersihan kandang, disinfeksi, vaksinasi, dan pemberian vitamin juga dilakukan sebagai upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan ayam. “Pasar ekspor produk hewan khususnya unggas dari Indonesia semakin meluas, hal ini disebabkan kita telah mampu memenuhi standar kesehatan hewan dunia dan semakin diperhitungkan di pasar internasional,” kata Imron. (INF)

KEMENTAN: GERAKAN MINUM SUSU DI BANYUMAS BERJALAN LANCAR

Siswa-siswi SD sedang minum susu. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), memastikan kelancaran program Gerakan Minum Susu bagi siswa Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Program yang dimulai sejak Senin (5/8/2024), bertujuan meningkatkan gizi anak-anak sekolah melalui peningkatan konsumsi susu. Hal tersebut disampaikan Dirjen PKH, Agung Suganda, saat meninjau pelaksanaan program di SDN Kalisube, Senin (12/8). Ia menegaskan pentingnya program ini sebagai komitmen pemerintah memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup sejak dini.

“Sesuai arahan Bapak Menteri Pertanian dan juga didukung Pj Bupati Banyumas, program ini bertujuan memastikan anak-anak kita mendapatkan asupan gizi yang cukup. Kami percaya bahwa peningkatan konsumsi susu akan berdampak positif terhadap perkembangan fisik, mental, dan kecerdasan anak-anak,” kata Agung.

Ia juga mengimbau pentingnya kerja sama dari semua pihak untuk kelancaran program ini. “Kami ajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, tenaga pendidik, hingga orang tua siswa untuk mendukung program ini agar berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi setiap anak,” imbuhnya.

Selama minggu pertama pelaksanaan program tersebut sebanyak 6.454 botol susu segar yang telah dipasteurisasi berukuran 200 ml telah didistribusikan. Dari jumlah tersebut sebanyak 5.728 botol (88,8%) habis, sementara 672 botol (10,4%) tidak habis diminum, dan 54 botol (0,8%) tidak diminum karena alasan alergi atau ketidakhadiran siswa.

Menanggapi hal itu, Ditjen PKH terus memantau dan memberikan edukasi agar siswa menghabiskan susu secara bertahap. Dinas Kesehatan bersama Puskesmas setempat juga melakukan monitoring berkala pasca minum susu.

Sekretaris Daerah Banyumas, Agus Nur Hadie, turut mengungkapkan optimistisme bahwa program ini akan memberikan manfaat signifikan bagi perkembangan anak-anak di Banyumas. “Dari Gerakan Minum Susu ini, kita berharap anak-anak menjadi lebih cerdas, memiliki ketahanan tubuh yang kuat, dan menjadi semakin sehat,” katanya.

Sementara Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional, Nasrullah, menambahkan bahwa pelaksanaan Gerakan Minum Susu ini turut mendukung ketahanan pangan nasional dan mendorong peningkatan produksi susu dalam negeri.

“Program ini tidak hanya meningkatkan gizi anak, tetapi juga sebagai langkah strategis mendukung ketahanan pangan nasional. Ini juga membuka peluang bagi peternakan lokal untuk berkembang,” ucap Nasrullah.

Untuk memastikan manfaat dari program tersebut, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman tengah mengumpulkan data untuk melakukan evaluasi dampak melalui pengukuran berat badan, tinggi badan, dan kadar hemoglobin dalam darah siswa di empat sekolah yang terlibat. Evaluasi ini akan dilakukan tiga kali selama pelaksanaan program.

Dengan pemantauan dan evaluasi ketat, Ditjen PKH berharap dapat berhasil meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak SD di Banyumas, serta menjadi model bagi daerah lain di Indonesia. (INF)

AGUNG SUGANDA RESMI MENJABAT DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Dr Drh Agung Suganda MSi. (Foto: Istimewa)

Dr Drh Agung Suganda MSi, resmi dilantik menjadi Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementerian Pertanian (Kementan) menggantikan Dr Ir Nasrullah MSc.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, di Auditorium Kantor Pusat Kementan, Jumat (9/8/2024).

Pada kegiatan tersebut, Mentan mengimbau bahwa adanya pergantian pejabat merupakan hal yang biasa. Ia juga meminta kepada setiap pejabat yang baru dilantik untuk selalu mengabdi kepada bangsa dan negara.

“Kita harus melakukan yang terbaik. Kita harus berjibaku dan bergandeng tangan untuk bisa mencapai swasembada pangan ke depan,” kata Amran.

Adapun sekilas info mengenai Agung Suganda merupakan pria kelahiran Indramayu, 1976. Ia menamatkan pendidikan dokter hewan dan S2 di Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) IPB University dan S3 di Universitas Hasanuddin.

Perjalanan karirnya tergolong cepat. Sebelum menjabat Dirjen PKH, Agung sempat menjadi Kepala Pusvetma Surabaya, kemudian pernah menjadi Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak (Dirbitpro).

Selain melantik Dirjen PKH, ada juga beberapa pejabat tinggi lingkup Kementerian Pertanian lainnya yang juga dilantik, di antaranya: 

• Dr Ir Nasrullah MSc sebagai Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional

• Dr Ir Suwandi MSi sebagai Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian

• Dr Ir Prihasto Setyanto MSc sebagai Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian

• Ir Ali Jamil MP PhD sebagai Staf Ahli Bidang Infrastuktur Pertanian

• Andi Nur Alam Syah STP MT sebagai Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

• Dr Yudi Sastro SP MP sebagai Direktur Jenderal Tanaman Pangan

• Dr Idha Widi Arsanti SP MP sebagai Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. (INF)

INDONESIA DAN VIETNAM JAJAKI POTENSI KERJA SAMA PETERNAKAN

Kegiatan kunjungan kerja Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam ke Indonesia. (Foto: Istimewa)

Dalam upaya memperkuat kerja sama bilateral di sektor pertanian, khususnya subsektor peternakan, Deputy General Director dari Departemen Produksi Peternakan Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam, Chinh X. Tong, melakukan kunjungan kerja ke Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, Selasa (6/8/2024).

Kunjungan tersebut bertujuan meningkatkan kolaborasi dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan antara kedua negara.

Chinh X. Tong disambut oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah, di Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai isu strategis, termasuk pengembangan sapi perah dan industri susu yang potensial bagi kedua negara.

“Kami sangat menghargai kunjungan ini sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat hubungan dan kerja sama di sektor peternakan. Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan manfaat besar bagi kedua negara, khususnya dalam peningkatan produksi dan kualitas peternakan,” ujar Nasrullah, saat menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam.

Nasrullah menyampaikan komitmen Indonesia dalam memberikan kemudahan bagi para investor Vietnam. Salah satunya ia turut membeberkan peluang ekspor kerja sama di sektor unggas.

“Saat ini komoditas telur di Indonesia surplus sebanyak 15%. Kami dapat membantu memenuhi konsumsi protein hewani masyarakat Vietnam melalui ekspor daging ayam, hatching eggs, dan produk olahan ayam dari Indonesia,” ucapnya.

Pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan surat kepada Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam terkait akses pasar untuk komoditas hatching egg, DOC, poultry, dan poultry product dari Indonesia.

Chinh X. Tong mengungkapkan harapannya agar kunjungan ini dapat membuka peluang baru dalam pengembangan sektor peternakan. “Konsumsi daging sapi dan susu di Vietnam sangat tinggi, namun kami memiliki lahan yang terbatas. Kami berharap dapat belajar dari Indonesia,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan melalui kerja sama yang lebih erat, kedua negara dapat saling berbagi pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan peternak di kedua negara.

Kunjungan ini diharapkan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Vietnam, serta mendorong pertumbuhan sektor peternakan yang berkelanjutan di kedua negara. Kerja sama ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi dan kualitas peternakan. (INF)