HALALBIHALAL PB PDHI, SILATURAHMI SAMBIL BERKOLABORASI PERKUAT PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN

Foto bersama halalbihalal PB PDHI. (Foto-foto: Dok. Infovet)

Minggu (13/4/2025), bertempat di Arion Suites Hotel Kemang, Jakarta Selatan, Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI), menggelar halalbihalal sekaligus silaturahmi antar pengurus, pemerintah, swasta, organisasi, dan para akademisi yang terkait di industri peternakan dan kesehatan hewan.

"Hari ini menjadi hari yang paling bahagia karena kita bisa bersilaturahmi, saling memberikan maaf antar kita semuanya," ujar Ketua Umum PB PDHI, Drh M. Munawaroh.

Di tengah tingginya tantangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, ia mengajak pemangku kepentingan dan para stakeholder terkait untuk terus bergandengan tangan menciptakan peternakan yang aman dari ancaman penyakit guna mewujudkan ketahanan pangan asal produk peternakan.

"Permasalahan penyakit makin hari makin bertambah, kita masih terus berjuang bersama Kementerian Pertanian dalam mengendalikan penyakit mulut dan kuku (PMK), kemudian penyakit lumpy skin disease (LSD) juga belom selesai. Negara kita luas, ini menjadi potensi besar bagi peran dokter hewan kita," katanya.

Namun demikian, lanjut Munawaroh, terbatasnya tenaga dokter hewan yang menyebar di seluruh wilayah Tanah Air turut menjadi kendala dalam penanganan sektor kesehatan hewan.

"Jumlah dokter hewan masih terbatas, di PDHI hanya terdaftar 15 ribu orang, harus ditambah lagi dan diperkuat kualitasnya. Ke depan akan ada tambahan delapan program studi fakultas kedokteran hewan di beberapa universitas, semoga kualitas dokter hewan yang dihasilkan bisa lebih baik. Kita dorong, karena yang akan menangani kesehatan hewan di Indonesia itu dokter hewan," ucapnya.

"Selain itu, kita juga terus upayakan undang undang yang akan menjadikan payung hukum dalam penyelenggaraan dan pelayanan dokter hewan, kita terus lakukan audiensi bersama pemerintah dan DPR. PDHI terus berjuang, bahkan nanti melalui kepemimpinan baru semakin hari harus semakin maju. Kami ingin dokter hewan memiliki kompetensi yang terus meningkat, kita lakukan pembinaan supaya tidak tertinggal dengan negara negara lain."

Momen bersalam-salaman acara halalbihalal PB PDHI.

Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Kesehatan Hewan, Drh Imron Suandy, yang mewakili Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, bahwa momentum silaturahmi ini bisa menjadi ajang untuk memperkuat organisasi profesi dan pemerintah.

"Kami sangat apresiasi ke PDHI yang terus ikut berkontribusi dalam membangun sektor peternakan dan kesehatan hewan. Peran kolaboratif antara pemerintah, organisasi profesi, akademisi, dan masyarakat harus terus kita pertahankan. Kita memiliki budaya gotong royong atau guyub, itu terus kita perkuat untuk mengatasi dan mengendalikan penyakit hewan menular strategis," kata Imron.

Lebih lanjut disampaikan, pemerintah membuka diri dan menerima setiap masukkan untuk membantu menjaga keamanan ternak dan mewujudkan ketahanan pangan menuju Indonesia Emas 2045.

"Harapannya itu bisa terwujud, karena kita memiliki status kesehatan yang sama dengan negara negara lain. Oleh karena itu, seluruh sumber daya yang kita miliki kita upayakan untuk menggairahkan sektor peternakan dan kesehatan hewan supaya investasi di dalamnya makin berkembang," tukasnya.

Sementara itu, ditambahkan oleh Dewan Pembina PB PDHI, Prof Wiku, yang menyampaikan, "Intinya, panggung untuk dokter hewan sudah tersedia, kita harus akur dan bekerja sama dalam manangani dan mengendalikan kesehatan hewan agar ketahanan pangan dapat terwujud. Mari kita cegah tantangan penyakit bersama-sama, saya yakin PDHI mampu mengatasi dengan kompetensinya, makin kompak dan kolaboratif untuk meraih prestasi bersama." (RBS)

KEMENTAN DAN AL-AIN FARMS TEKEN KERJA SAMA DORONG INVESTASI SUSU

Investasi produksi susu menjadi bagian dari kerja sama bilateral antara Indonesia dan PEA. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Al-Ain Farms for Livestock Production dari Persatuan Emirat Arab (PEA) terkait investasi produksi susu di Indonesia.

Penandatanganan MoU ini menjadi bagian dari rangkaian kerja sama bilateral antara Indonesia dan PEA yang ditandatangani pada 9 April 2025 di Abu Dhabi, sebagai tindak lanjut kunjungan Presiden RI ke PEA.

Kesepakatan investasi produksi susu di Indonesia tertuang dalam Memorandum Saling Pengertian antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, dengan Al-Ain Farms for Livestock Production PEA.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menyambut positif setiap komitmen investasi dan menegaskan bahwa Kementan akan mengawal penuh prosesnya agar dapat segera direalisasikan.

“Jika ingin menarik investor, maka yang utama adalah kenyamanan. Pemerintah hadir untuk mengawal agar proses investasi tidak berbelit,” ujar Mentan Amran beberapa waktu lalu saat menerima kunjungan investor di Jakarta.

Lebih lanjut, ia menegaskan pihaknya akan berkoordinasi erat dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat proses implementasi investasi di lapangan. 

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menyampaikan bahwa kerja sama dengan Al-Ain Farms ini difokuskan pada pengembangan sektor susu nasional, termasuk peningkatan produksi dan kualitas susu, serta penguatan ekosistem industri peternakan yang berkelanjutan.

“Kami menyambut baik minat investasi dari Al-Ain Farms yang akan menjadi bagian dari upaya mempercepat swasembada susu. Kerja sama ini juga diharapkan membuka lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan peternak lokal melalui kemitraan,” ujar Agung di kantornya, Kamis (10/4/2025).

Ia menambahkan, selain peningkatan terhadap kuantitas dan kualitas susu, kerja sama ini juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Dalam nota kesepahaman tersebut, Kementan menyatakan dukungannya terhadap rencana investasi Al Ain Farms, salah satunya melalui program pengembangan sapi perah di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Selain itu, pemerintah juga menawarkan kemudahan akses lahan dan juga insentif diberikan, termasuk pembebasan bea masuk impor ternak dan peralatan industri, skema pembiayaan berbunga rendah, program asuransi peternakan, serta koordinasi lintas sektor demi memastikan keberhasilan implementasi di lapangan.

“Kami percaya bahwa kerja sama ini akan menjadi contoh model investasi strategis yang dapat direplikasi di wilayah lain dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” pungkasnya. (INF)

JELANG LEBARAN, KEMENTAN PASTIKAN PENGENDALIAN PMK TETAP BERJALAN

Pemeriksaan sapi oleh petugas di lapangan. (Foto: Istimewa)

Menjelang perayaan Idul Fitri, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK) tetap optimal di seluruh Indonesia. Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, meminta jajarannya tetap siaga.

Menurut Amran, timnya bergerak cepat dalam menangani penyebaran PMK. Pada saat tren kasus meningkat di awal tahun, Kementan mengalokasikan anggaran Rp 100 miliar untuk alokasi 4 juta dosis vaksin mengatasi wabah PMK.

“Begitu ada PMK, Rp 100 miliar langsung kami geser dan jutaan vaksin itu telah didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Alhamdulillah tren kasus PMK saat ini sudah melandai,” ungkap Mentan Amran, dalam keterangan persnya Rabu (26/3/2025).

Sementara itu, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Agung Suganda, menyatakan untuk memastikan pengendalian tetap optimal, timnya melakukan pemantauan harian rutin melalui portal Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional Terpadu (iSIKHNAS) untuk mengantisipasi lonjakan lalu lintas ternak di berbagai daerah menjelang Idul Fitri 1446 H.

Ia menambahkan, ternak yang baru tiba di lokasi tujuan biasanya mengalami penurunan daya tahan tubuh akibat kelelahan selama perjalanan. Kondisi ini membuat ternak rentan terserang penyakit, termasuk PMK.

“Ternak sakit yang tidak segera ditangani dapat menulari ternak lain dan merugikan peternak. Kami mengimbau peternak dan pelaku usaha untuk segera menghubungi petugas kesehatan hewan setempat jika menemukan ternak sakit, agar bisa segera ditangani,” kata Agung.

Untuk memastikan kasus PMK terus melandai, Kementan meningkatkan kapasitas epidemiologi petugas kesehatan hewan agar mampu melakukan deteksi dini, respons cepat, dan pengendalian PMK berbasis risiko. “Dengan sumber daya yang terbatas, strategi ini memungkinkan daerah untuk menerapkan kebijakan yang tepat guna mengantisipasi penyebaran PMK,” ucapnya.

Sebagai langkah pencegahan, Kementan telah melaksanakan Bulan Vaksinasi PMK pada Januari-Maret dan akan melanjutkan vaksinasi ulangan pada Juli-September. Hingga saat ini, capaian vaksinasi nasional yang bersumber dari APBN telah mencapai 1.078.189 dosis atau 68,10% dari distribusi 1.583.200 dosis. Sementara itu, vaksinasi yang bersumber dari APBD, hibah, CSR, feedlot, dan mandiri telah mencapai 607.462 dosis, sehingga total vaksinasi secara nasional mencapai 1.688.651 dosis.

“Angka ini masih terus bergerak karena petugas terus melakukan vaksinasi dan pelaporan melalui iSIKHNAS. Kami berharap bisa mencapai minimal 70%,” tambah Agung.

Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Imron Suandy, menyatakan bahwa pihaknya telah mendistribusikan obat-obatan dan logistik pendukung ke berbagai daerah dalam mempercepat pengendalian PMK. Bantuan mencakup antibiotik, vitamin, analgesik, disinfektan, dan peralatan medis lainnya.

Berdasarkan evaluasi nasional per 24 Maret 2025, pelaksanaan vaksinasi PMK terus menunjukkan progres positif. Sebagian besar provinsi telah mencapai target vaksinasi di atas 60%, dengan beberapa daerah mencatatkan capaian di atas 80%.

“Kami pastikan ternak yang sakit tertangani dengan baik dan vaksinasi berjalan optimal guna mencegah penyebaran lebih luas,” ujar Imron.

Selain vaksinasi, pengendalian PMK juga dilakukan melalui pengawasan ketat lalu lintas hewan dan produk hewan, penerapan biosekuriti, penyediaan pakan berkualitas, serta pemeriksaan kesehatan hewan secara rutin. “Semua aspek harus diperhatikan secara berkelanjutan,” tegasnya.

Upaya strategis pemerintah dalam pengendalian PMK bertujuan untuk menjamin ketersediaan ternak yang aman dan sehat menjelang Idul Fitri 2025. Sistem pengawasan lalu lintas ternak yang ketat serta penggunaan aplikasi pemantauan yang diawasi Pejabat Otoritas Veteriner (POV) menjadi langkah utama mencegah penyebaran PMK antar wilayah.

“Kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, termasuk peternak, pelaku usaha peternakan, dan masyarakat, agar upaya ini berhasil. Pastikan ternak sudah divaksin PMK dan memiliki sertifikat veteriner sebelum dilalulintaskan,” pungkasnya. (INF)

PERKUAT POPULASI, 1.250 SAPI PERAH KEMBALI DIDATANGKAN

Kedatangan 1.250 ekor sapi perah dengan usia kebuntingan 3-5 bulan di Pelabuhan Tanjungwangi, Banyuwangi. (Foto: Istimewa)

Sebanyak 1.250 ekor sapi perah asal Australia jenis Frisian Holstein (FH) dengan usia kebuntingan 3-5 bulan tiba di Pelabuhan Tanjungwangi, Banyuwangi, pada Minggu (9/3/2025).

Kedatangan sapi perah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong investasi untuk memperkuat populasi sapi perah nasional dan meningkatkan produksi susu segar.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan berbasis produk susu.

“Penambahan sapi perah ini adalah langkah konkret untuk meningkatkan produksi susu nasional dan mendukung program pangan bergizi bagi masyarakat. Dengan bertambahnya populasi sapi perah berkualitas, diharapkan dapat meningkatkan produksi susu segar dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor produk olahan susu,” ujar Agung dalam sambungan online secara langsung.

Kedatangan sapi ini juga sejalan dengan peta pengembangan sapi perah nasional yang melibatkan pemerintah dan sektor swasta. Dua perusahaan peternakan sapi perah swasta berkontribusi dalam importasi ini, yaitu PT Bumi Rojokoyo Banyuwangi yang mendatangkan 550 ekor sapi, sehingga total populasi sapi perah mereka mencapai 2.500 ekor, serta PT Bumi Ki Ronggo Joyo Bondowoso yang menambah 700 ekor sapi, menjadikan total populasi mereka mencapai 3.000 ekor.

Peningkatan populasi sapi perah ini diharapkan dapat memperkuat pasokan susu segar bagi industri pengolahan susu (IPS) serta mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, kualitas susu yang dihasilkan juga diharapkan meningkat, mengingat sapi yang didatangkan merupakan bibit unggul dengan produktivitas tinggi.

Sementara itu, Direkur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Imron Suandy, memastikan seluruh sapi perah yang diimpor telah melewati prosedur karantina dan pemeriksaan kesehatan ketat sebelum dan setelah tiba di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kesehatan ternak sebelum didistribusikan ke peternakan mitra.

Importasi sapi perah masih akan berlanjut, pada Juni 2025 mendatang, importasi bibit sapi perah tahap ketiga akan kembali dilakukan dengan jumlah yang sama, yakni 1.250 ekor. (INF)

PEMERINTAH GELAR OPERASI PASAR MURAH, HARGA DIBAWAH HET

Mentan Amran saat Kick Off Operasi Pasar Pangan Murah di Jakarta. (Foto: Istimewa)

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan pimpinan kementerian/lembaga terkait pangan menggelar operasi pasar murah di seluruh Indonesia dengan harga terjangkau di bawah harga eceran tertinggi (HET).

Dalam operasi pasar kali ini, daging kerbau beku dijual Rp 75.000/kg dari HET Rp 80.000/kg, lebih rendah dibandingkan harga daging kerbau dan sapi saat ini di pasaran. “Bapak Presiden Prabowo ingin agar masyarakat nyaman menjalankan ibadah puasa dan mendapatkan pangan yang terjangkau. Harga bahan pokok di operasi pasar di bawah HET. Dan saya ingatkan sekali lagi, jangan ada pengusaha yang menjual di atas HET. Itu ada pasal-pasalnya jika melanggar bisa disegel bahkan terancam penjara,” kata Mentan Amran usai melakukan Kick Off Operasi Pasar Pangan Murah di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin (24/2/2025).

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan kondisi stok komoditas pangan Indonesia relatif aman dibandingkan negara-negara lain seperti Malaysia, Filipina, dan Jepang yang saat ini tengah mengalami krisis pangan, khususnya beras.

”Kita patut bersyukur karena kita telah mempersiapkan diri dan bergerak cepat. Di saat negara lain mengalami krisis pangan, kita punya cadangan beras yang kuat. Bahkan parlemen Malaysia minta Kementerian Pertanian Malaysia belajar ke Indonesia. Itulah kebanggaan kita,” ucapnya.

Ia pun berharap agar semua pihak terus mempertahankan sinergitas untuk mewujudkan Indonesia yang semakin maju, termasuk mencapai swasembada pangan. Operasi pasar melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pangan Nasional, dan Satgas Pangan.

Seperti diketahui, Operasi Pasar Pangan Murah merupakan kolaborasi pemerintah dan BUMN Pangan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok selama Ramadan dan Idulfitri. Harga bahan pokok dijual di bawah HET. Selain daging kerbau, daging ayam ras beku dijual Rp 34.000/kg dari HET Rp 40.000/kg, Minyakita dijual Rp 14.700/liter dari HET Rp 15.700/liter, gula konsumsi Rp 15.000/kg dari HET Rp 18.500/kg, bawang putih Rp 32.000/kg dari HET Rp 40.000/ kg, dan beras SPHP Rp 12.000-12.600/kg dari HET Rp 12.500-13.500/kg.

Adapun pasokan pangan disediakan sejumlah jaringan asosiasi petani dan pengusaha komoditas, serta BUMN Pangan seperti Perum BULOG, PT RNI, PTPN, PT Berdikari, dan PT PPI.

Untuk memasifkan pelaksanaan operasi pasar kali ini, pemerintah juga menggandeng PT Pos Indonesia dan akan memanfaatkan jaringan BUMN Pangan serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementan di berbagai daerah. (INF)

GEJALA ANTRAKS MUNCUL DI GUNUNG KIDUL, TIM RESPONS CEPAT

Tim langsung merespons cepat dengan melakukan penelusuran dan pengambilan sampel kasus antraks di Gunung Kidul. (Foto: Istimewa)

Tim dari Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates yang merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian (Kementan) langsung merespons cepat satu kasus gejala antraks di Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, DIY, pada 15 Februari 2025.

“Pemerintah serius menangani setiap kasus penyakit hewan menular yang muncul. Kami telah mengirimkan tim ke lokasi kasus untuk melakukan penelusuran, pengambilan sampel, dan penyuluhan kepada pemilik ternak,” kata Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Agung Suganda, melalui siaran resminya saat meninjau laboratorium BBVet Wates, Selasa (18/2/2025).

Ia menambahkan, tim BBVet Wates juga terus berkoordinasi dengan Dinas PKH Kabupaten Gunung Kidul dan meminta untuk berkoordinasi lintas sektor dengan Dinas Kesehatan setempat dalam melakukan pemantauan dan cek kesehatan pada pemilik ternak atau yang memiliki riwayat kontak dengan ternak sakit.

Sementara itu, Kepala BBVet Wates, Hendra Wibawa, mengatakan tim BBVet Wates dan Dinas PKH Kabupaten Gunung Kidul telah melakukan disinfeksi secara menyeluruh pada kandang yang terdampak untuk memastikan dekontaminasi kuman, sehingga potensi penyebaran penyakit dapat dihilangkan.

“Ternak-ternak yang masih ada di kandang diisolasi, tidak boleh dikeluarkan, dan pembatasan akses keluar masuk, serta kandang terus dijaga biosekuritinya agar ternak tidak terpapar penyakit,” jelas Hendra.

“Pengobatan antibiotik pada ternak yang sekandang juga telah dilakukan dan akan dilanjutkan vaksinasi antraks pada ternak tersebut setelah masa kerja/residu antibiotik berakhir. Untuk di luar lokasi kasus, vaksinasi antraks dapat dilakukan secepatnya pada ternak-ternak yang sehat untuk mencegah penularan.”

Sampai berita ini diturunkan, pemerintah menyatakan tidak ditemukan penularan kasus pada ternak lain dan juga tidak ditemukan kasus klinis pada manusia. Kementan akan terus melakukan pemantauan dan penanganan kasus antraks untuk mencegah penyebaran penyakit, serta melindungi kesehatan hewan dan manusia. (INF)

JELANG RAMADAN, PEMERINTAH SIAPKAN OPERASI PASAR UNTUK STABILKAN HARGA

Rapat Koordinasi Ketersediaan Bahan Pokok bersama kementerian, lembaga, dan BUMN Pangan, di Kantor Pusat Kementan. (Foto: Istimewa)

Menjelang Ramadan pemerintah siapkan langkah strategis guna memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok di seluruh Indonesia. Salah satu langkah utama dengan menggelar operasi pasar di berbagai daerah dalam menekan potensi lonjakan harga pangan.

”Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, kita harapkan harga bahan pokok stabil, bila perlu harganya lebih rendah daripada tahun sebelumnya,” kata Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, sekaligus Menko Pangan Ad Interim saat memimpin Rapat Koordinasi Ketersediaan Bahan Pokok bersama kementerian, lembaga, dan BUMN Pangan, di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Senin (17/2/2025).

Mentan Amran mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan mekanisme operasi pasar, termasuk rencana volume komoditas yang didistribusikan, penentuan harga berbagai komoditas pada operasi pasar, hingga penentuan lokasi.

”Kita akan lakukan operasi pasar besar, khususnya komoditas daging, gula pasir, minyak goreng, dan seterusnya. Hari ini kita masih rapatkan dan keputusan terakhir itu pada 19 Februari 2025,” ucapnya.

Lebih lanjut disampaikan, pemerintah akan cermat dalam menentukan harga komoditas pada operasi pasar ataupun harga eceran tertinggi (HET) komoditas secara umum yang akan diumumkan pada 19 Februari 2025 nanti.

”Kita ingin di bulan suci Ramadan semua yang melaksanakan ibadah puasa tersenyum karena harga stabil. Tugas kita sebagai regulator dan pengatur kebijakan, bagaimana produsen dalam hal ini petani dan peternak tersenyum, konsumen bahagia, dan pengusaha tetap untung,” ungkapnya.

Mentan juga memastikan ketersediaan bahan pokok mencukupi jelang Ramadan. ”Beras aman, itu yang paling penting, beras aman karena ini kontribusinya kepada inflasi. Daging, bawang, insyaallah kita aman, stok aman. Intinya stok kita siapkan sekarang, kita sudah pantau, kita sudah rapat koordinasi tadi, stok aman, jumlahnya cukup,” tukasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, turut menyampaikan akan memberikan dukungan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok selama Ramadan. Salah satunya koordinasi dengan Dinas Perdagangan agar kegiatan operasi pasar menjangkau lapisan masyarakat di daerah.

”Atas arahan Bapak Menteri Pertanian, kami akan langsung berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan PD Pasar, terutama di daerah yang mengalami indikasi kenaikan agar bisa dikendalikan dan turun operasi pasar di sana dengan komoditas yang sudah ditentukan, juga dengan titik-titik yang telah ditentukan berdasarkan laporan,” katanya. (INF)

PENGUSAHA VIETNAM KUNJUNGI MENTAN, SIAP BERINVESTASI DI PETERNAKAN SAPI

Pertemuan Mentan dengan Madam Thai Huong di Jakarta. (Foto: Istimewa)

Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, menerima kunjungan dari Chairman TH Group Vietnam, Madam Thai Huong, dalam rangka menjajaki peluang investasi di sektor industri susu Indonesia. Pertemuan berlangsung pada Kamis (13/2/2025), di Jakarta.

Mentan Amran menegaskan bahwa Indonesia memiliki kebutuhan susu dan daging sapi yang cukup besar. Saat ini, produksi susu segar dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 20% dari kebutuhan nasional, dengan defisit mencapai 4,9 juta ton. Angka ini semakin meningkat dengan adanya program Makan Bergizi Gratis dari pemerintah baru, yang menambah kebutuhan sebesar 3,6 juta ton susu segar.

“Indonesia harus bisa meningkatkan kapasitas produksi susu dan daging sapi, yaitu sekitar 4,9 juta ton untuk susu segar dan 0,83 juta ton untuk daging sapi. Dengan tambahan kebutuhan dari program Makan Bergizi Gratis, kekurangan produksi menjadi 8,5 juta ton untuk susu segar dan 0,88 juta ton untuk daging sapi,” kata Amran.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah berkomitmen mendukung investasi luar negeri di sektor susu, khususnya dengan mitra terpercaya seperti TH Group Vietnam. Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah siap memberikan berbagai insentif kebijakan, mulai dari pembebasan bea impor untuk ternak dan peralatan industri susu, hingga skema pendanaan dengan bunga kompetitif dan asuransi usaha peternakan.

Sebagai bentuk fasilitasi, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyiapkan tiga lokasi strategis untuk investasi peternakan susu skala besar, yaitu Wajo-Sidrap Sulawesi Selatan, Barito Utara-Barito Selatan Kalimantan Tengah, dan Poso (Lembah Napu) Sulawesi Tengah.

Selain penyediaan lahan, pemerintah juga memastikan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, listrik, air bersih, serta layanan kesehatan dan pendidikan bagi pekerja di kawasan peternakan.

“Keberhasilan investasi industri susu tidak hanya bergantung pada lahan, tetapi juga infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen membangun akses jalan yang lebih baik, memastikan pasokan listrik stabil, serta menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi pekerja di sektor ini,” jelas Amran.

Pemerintah saat ini terus mendorong masuknya investasi luar negeri untuk peternakan sapi. Upaya ini dilakukan sebagai salah satu langkah strategis mewujudkan swasembada pangan. Tahun ini Kementan menargetkan bisa mendatangkan 200 ribu ekor sapi perah dan 200 ribu ekor pedaging.

Mentan pun berharap kerja sama investasi antara Indonesia dan TH Group Vietnam dapat segera terealisasi, sehingga mampu meningkatkan produksi susu segar dalam negeri dan memperkuat ketahanan pangan nasional. (INF)

KEMENTAN & PORDASI JALIN KERJA SAMA

Usai penandatanganan MoU antara Kementan dan PORDASI. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) dan Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk meningkatkan kualitas komoditas kuda nasional sekaligus mendukung prestasi olahraga berkuda di Indonesia.

Ketua Umum Pordasi, Aryo P. S. Djojohadikusumo, menyatakan kerja sama ini berfokus pada pengembangan budi daya kuda, sistem registrasi kuda nasional, serta pembentukan zona bebas penyakit kuda (equine diseases free zone/EDFZ).

“Sistem registrasi dan paspor kuda diharapkan dapat meningkatkan nilai dan daya saing ternak kuda sekaligus mempermudah pengelolaan secara profesional,” ungkap Aryo dalam penandatanganan MoU antara Kementan dan Pordasi di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

EDFZ, yang direncanakan di wilayah Jabodetabek dan Bali, bertujuan memenuhi standar kesehatan internasional, memfasilitasi perdagangan kuda antarnegara, serta mendukung turnamen berkuda internasional.

Selain itu, pengembangan bibit kuda unggul juga menjadi prioritas. Bersama perguruan tinggi seperti IPB, Kementan dan Pordasi akan mempercepat pengadaan bibit unggul dari negara-negara terbaik untuk disilangkan dengan bibit lokal menggunakan teknologi sekuens DNA.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan komitmennya dalam mendukung kolaborasi ini. “Kami akan membentuk tim khusus untuk mempercepat pengadaan bibit, pengembangan registrasi, dan persiapan EDFZ. Indonesia harus memiliki kuda-kuda terbaik dunia,” ujar Mentan Amran.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan Indonesia dapat mengembangkan potensi besar komoditas kuda sekaligus membuka peluang baru bagi para peternak dan atlet berkuda di Tanah Air. (INF)

TAHAP AWAL, 124 RIBU DOSIS VAKSIN PMK DISALURKAN

Vaksin PMK yang akan disalurkan. (Foto: Istimewa)

Untuk menanggulangi kenaikan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada Desember 2024, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) mengalokasikan pengadaan vaksin PMK buatan lokal yang diproduksi Balai Besar Veteriner Farma (Pusvetma).

“Sebanyak 124.225 dosis vaksin telah didistribusikan ke tujuh provinsi dan unit perbibitan, termasuk Jawa Barat (20.000 dosis), Sumatra Barat (20.000 dosis), Sumatra Selatan (10.000 dosis), Sulawesi Barat (10.000 dosis), Jawa Tengah (40.000 dosis), Bali (17.000 dosis), Bangka Belitung (4.000 dosis), dan unit perbibitan ternak (3.225 dosis),” ujar Dirjen PKH, Agung Suganda, usai mengikuti Rapat Koordinasi Bidang Pangan di Palembang, Senin (13/1/2024).

Ia menjelaskan bahwa Pusvetma sebagai laboratorium rujukan PMK nasional telah menjadi produsen utama vaksin milik pemerintah. Sebelumnya pada Desember 2024, vaksin hibah sebanyak 51.200 dosis telah disalurkan ke delapan provinsi, selain 65.000 dosis vaksinasi mandiri yang dilakukan di berbagai wilayah. Pada 2025, Kementan menyiapkan 4 juta dosis vaksin PMK yang akan didistribusikan secara bertahap ke 25 provinsi dengan kasus PMK. 

Distribusi vaksin dilakukan secara bertahap sesuai permintaan dinas provinsi. Kementan menargetkan 400.000 dosis didistribusikan pada Januari, kemudian 1,2 juta dosis pada Februari, dan 400.000 dosis lagi pada Maret. Sedangkan alokasi 2 juta dosis lagi direncanakan untuk vaksinasi periode kedua pada Juli-September 2025.

Kepala Pusvetma, Edy Budi Susila, menambahkan bahwa pendistribusian vaksin diharapkan dapat segera diaplikasikan untuk menekan angka PMK di Indonesia.

“Pusvetma siap memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menjamin kualitas vaksin telah sesuai dengan standar nasional sehingga dijamin aman dan memiliki efikasi sebagaimana yang dipersyaratkan,” kata Edy. (INF)

GERCEP TANGANI PMK, VAKSINASI MASSAL DIGELAR SERENTAK

Vaksinasi PMK pada ternak milik warga. (Foto Istimewa)

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan), berkolaborasi dengan dinas peternakan provinsi, serta dinas yang membidangi fungsi peternakan di kabupaten/kota, bersama Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia (APPSI), pada 28-29 Desember 2024, telah melakukan distribusi dan vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) ke berbagai wilayah di Indonesia.

Kepala Balai Besar Veteriner Farma (BBVF) Pusvetma Surabaya, Edy Budi Susila, yang langsung mengkoordinasikan kegiatan di lokasi peternakan sapi Kabupaten Situbondo, menjelaskan bahwa vaksin PMK yang didistribusikan adalah produksi BBVF Pusvetma Kementan dan telah teruji serta mendapat persetujuan penggunaan oleh Ditjen PKH dalam pengendalian PMK.

“Vaksin diterima oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Situbondo didampingi pejabat otoritas veteriner (POV) kabupaten, petugas dinas provinsi, Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari, dan Ketua DPD APPSI Jatim untuk didistribusikan ke petugas kesehatan hewan dan langsung disuntikkan pada hewan sehat untuk menjaga dan membatasi penyebaran PMK,” ujar Edy sambil melakukan vaksinasi pada beberapa ternak.

Ia menambahkan, distribusi vaksin PMK mencapai 2.000 botol atau 50.000 dosis yang disebar ke berbagai wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bogor, Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Lampung. Untuk Jawa Timur, distribusi vaksin sejumlah 12.500 dosis diserahkan ke Dinas Kabupaten Kediri, Blitar, Tulungagung, Jombang, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, dan Jember.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (PPHNAK) Makmun, yang didampingi Kepala BBIB Singosari Akbar, langsung mengawal distribusi vaksin di wilayah Kediri. Disampaikan bahwa bantuan vaksin ini merupakan komitmen nyata dari pemerintah untuk melakukan pengendalian PMK di lapangan. Selain vaksin, Kementan juga menyediakan bantuan berupa obat-obatan, antibiotik, dan disinfektan untuk membantu peternak mengatasi potensi penyakit lainnya.

Sebelumnya, Dirjen PKH, Agung Suganda, mengingatkan perlunya meningkatkan kesiapsiagaan terkait potensi meningkatnya penyakit hewan. Menurutnya, kesehatan ternak merupakan faktor penting dalam mendukung peningkatan produksi ternak nasional.

“Vaksinasi adalah langkah preventif yang sangat penting untuk menjaga kesehatan ternak dan mencegah penularan penyakit, termasuk PMK. Pengendalian penyakit hewan sangat diperlukan untuk mendukung ketahanan pangan hewani dan memperkuat subsektor peternakan di Indonesia,” katanya di Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Sinergi antara pemerintah, produsen obat hewan, dan stakeholder terkait lainnya, lanjut Agung, menjadi kunci dalam mengatasi wabah PMK. Dengan kerja sama yang solid, diharapkan penyebaran PMK dapat dikendalikan, sehingga subsektor peternakan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. (INF)

PMK KEMBALI MEWABAH, ASOHI GALANG BANTUAN OBAT HEWAN

Ilustrasi PMK. (Foto: ANTARA)

Sehubungan dengan adanya informasi meningkatnya kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang kembali mewabah awal Desember 2024, Kementerian Pertanian melakukan koordinasi dengan Asosasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) dalam rangka penyediaan obat hewan melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).

Dalam surat keterangan resminya, ASOHI menyampaikan permohonan bantuan obat-obatan terkait keperluan darurat untuk menunjang sarana dan prasarana biosekuriti yang ketat agar wabah PMK tidak menyebar luas di daerah yang terdampak, meliputi Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sumatra Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo.

Untuk itu ASOHI mengajak kepada para anggotanya untuk berpartisipasi dalam penggalangan bantuan berupa disinfektan, vitamin injeksi, obat luka, antibiotika injeksi, analgesik, antipiretik, antiinflamasi, dan antihistamin, serta obat-obatan lainnya untuk hewan besar yang dapat digunakan untuk pencegahan maupun pengobatan PMK.

“Obat-obatan yang disumbangkan harus sudah memiliki nomor registrasi dari Kementerian Pertanian dengan spesifikasi obat hewan yang dibutuhkan,” sebut ASOHI dalam surat resminya.

Adapun spesifikasi obat hewan dalam rangka kedaruratan PMK, di antaranya:
1. Desinfektan Cair
• Komposisi minimal mengandung zat aktif glutaraldehyde/formaldehide/sodium hypocloride/didecyl dimethyl ammonium chloride/alkyl dimethyl benzil ammonium chloride/hypochloride acid/sodium hydroxide/sodium carbonate/sodium dicloroisocianurate/potasium peroksi monosulfate/pentopotassium bis (peroksomonosulfat) bis (sulfat)/sodium chloride/hypochlorous acid/HOCl/iodine;
• Memiliki nomor pendaftaran obat hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan disinfektan.

2. Disinfektan padat
• Komposisi minimal mengandung zat aktif glutaraldehyde/formaldehide/sodium hypocloride/didecyl dimethyl ammonium chloride/ alkyl dimethyl benzil ammonium chloride/hypochloride acid/sodium hydroxide/sodium carbonate/sodium dicloroisocianurate/potasium peroksi monosulfate/pentopotassium bis (peroksomonosulfat) bis (sulfat)/sodium chloride/hypochlorous acid/HOCl/iodine;
• Memiliki nomor pendaftaran obat hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan disinfektan.

3. Vitamin B komplek
• Bentuk sediaan cairan injeksi;
• Komposisi minimal paling kurang mengandung zat aktif vitamin B1, B2, B5, B12, nicotinamide, dan d-pathenol;
• Memiliki nomor Pendaftaran Obat Hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan vitamin B komplek.

4. Multivitamin
• Bentuk sediaan cairan injeksi;
• Komposisi minimal paling kurang mengandung zat aktif vitamin A, D3, dan E;
• Memiliki nomor Pendaftaran Obat Hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan multivitamin.

5. Antibiotic long acting broad spectrum
• Bentuk sediaan cairan injeksi;
• Komposisi obat mengandung antibiotik yang memiliki indikasi mengatasi infeksi sekunder yang ditimbulkan akibat PMK, seperti antibiotik golongan tetracyclin (antara lain oxytetracycline minimal 200 mg/mL dan lain-lain), golongan quinolon (antara lain enrofloxasin minimal 100mg/ml, dan lain-lain), golongan betalaktam (antara lain amoxicilin minimal 100mg/ml, cepalosporin minimal 100mg/ml dan lain- lain), dan lain-lain;
• Memiliki nomor Pendaftaran Obat Hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan antibiotic long acting broad spectrum.

6. Analgesik, antipiretik, antiinflamasi, dan antihistamin
• Bentuk sediaan cairan injeksi;
• Obat hewan yang memiliki indikasi analgesik/antipiretik/antiinflamasi/antihistamin dan/atau lebih dari satu indikasi tersebut, seperti dipyron, diphenhydramine, meloxicam, flunixin, dan lain-lain;
• Memiliki nomor Pendaftaran Obat Hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan analgesik, antipiretik, antiinflamasi, dan antihistamin.

7. Penguat otot (ATP)
• Bentuk sediaan cairan injeksi;
• Komposisi mempunyai indikasi penguat otot, seperti bio ATP (bio ATP dan kombinasinya), biophosphan, atau senyawa sejenis yang terdaftar di obat hewan;
• Memiliki nomor pendaftaran obat hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan penguat otot (ATP).

Bantuan tersebut dikumpulkan mulai 27 Desember 2024 melalui ASOHI Daerah terkait dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi ASOHI Pusat: Koordinator ASOHI Pusat, Rezki Eko Nugroho (+62 812-9776-5559). (INF)

IMPOR DISETOP, ASOSIASI MINTA DAGING LOKAL DISERAP

Pertemuan antara pemerintah dengan importir dan asosiasi untuk menjaga keberlanjutan usaha peternakan domba dan kambing rakyat. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) menghentikan sementara impor karkas dan daging domba dewasa atau mutton guna melindungi peternak lokal dari persaingan harga yang tidak sehat. Kebijakan ini bertujuan menjaga keberlanjutan usaha peternakan rakyat sekaligus memperkuat daya saing subsektor peternakan nasional.

“Kami stop sementara pengeluaran rekomendasi impornya agar harga daging domba impor tidak menekan peternak. Ini upaya kami melindungi peternak agar usahanya terus berjalan,” ujar Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Jumat (29/11/2024), di Jakarta.

Pihaknya telah mengambil serangkaian langkah untuk mendukung peternak. Pada 18 November 2024, audiensi digelar bersama Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI) guna menyerap aspirasi peternak. Selanjutnya, Rembuk Nasional di Boyolali pada 21 November 2024, sebagai forum penyusunan solusi bersama.

Pada 24 November 2024, inspeksi mendadak dilakukan ke-13 gudang importir untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan distribusi dan stok daging impor. Kemudian pada 26 November 2024, Kementan mewajibkan importir menandatangani surat pernyataan bermaterai yang berisi tiga poin penting, yaitu pelaporan stok secara berkala, larangan distribusi daging impor ke pelaku UMKM, dan komitmen menjaga pasar lokal.

Pada pertemuan dengan importir di Malang, Jawa Timur, 10 Desember 2024, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Agung Suganda, menegaskan pentingnya kolaborasi antara peternak dan importir. Ia meminta importir melaporkan stok secara transparan dan menyerap daging kambing serta domba lokal sesuai kebutuhan pasar.

Pertemuan lanjutan di Kantor Kementan pada 20 Desember 2024, HPDKI meminta proses penyesuaian harga dilakukan secara business-to-business (B2B) antara peternak dan importir. Asosiasi ini juga mendesak pemerintah tak memberikan izin impor baru untuk memastikan pasar lokal tetap terlindungi.

Ketua HPDKI, Yudi Guntara, mengusulkan agar importir menyerap 3.000 ekor kambing dan domba lokal dengan spesifikasi tertentu, yaitu karkas beku dari rumah pemotongan hewan (RPH) bersertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan halal.

“Kami ingin memperkuat posisi peternak lokal dan mendorong pertumbuhan industri domba serta kambing nasional,” ujar Yudi.

Asosiasi importir (APPHI, APPDI, dan ADDI) mengharapkan Kementan mendorong kepada para importir agar mendukung penyerapan daging lokal mulai Januari 2025. Harga jual akan disesuaikan secara B2B antara peternak dan importir.

Kementan juga mempercepat harmonisasi regulasi mulai 7 Januari 2025, guna membuka kembali ekspor domba dan kambing ke Malaysia dan Brunei. Langkah ini diharapkan menyerap surplus produksi lokal sekaligus memperluas pasar internasional.

“Jika produk dalam negeri mencukupi, tidak ada alasan untuk mengimpor. Pemerintah mendukung penuh upaya meningkatkan serapan lokal dan mendorong ekspor untuk mewujudkan kemandirian pangan,” ujar Agung.

Sementara Inspektur IV Kementan, Pujo Harmadi, menyatakan bahwa semua kebijakan akan dievaluasi secara berkala. Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis memperkuat ketahanan pangan berbasis domba dan kambing lokal. Sinergi antara pemerintah, asosiasi, dan importir diyakini mampu mengurangi impor serta meningkatkan daya saing subsektor peternakan nasional. (INF)

MAKAN DAGING AYAM BISA PENGARUHI HORMON LAKI-LAKI? INI FAKTANYA

Ilustrasi daging ayam. (Foto: Istimewa)

Belakangan ini beredar video yang menyebutkan bahwa pemberian nutrisi seperti lisin dan metionin pada pakan ayam bisa meningkatkan hormon estrogen pada ayam dan memengaruhi hormon anak laki-laki yang mengonsumsi daging ayam. Namun, kabar tersebut tidaklah benar dan tidak didukung bukti ilmiah.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Kementerian Pertanian, Nuryani Zainuddin, dalam keterangan resminya menyatakan bahwa lisin dan metionin adalah zat penting yang diberikan pada ayam untuk membantu pertumbuhan dan produksi, seperti pembentukan otot dan kesehatan tubuh. Menurutnya, zat ini tidak ada hubungannya dengan peningkatan hormon estrogen pada ayam.

Ia menjelaskan, estrogen adalah hormon alami yang memang ada pada ayam betina, terutama untuk membantu proses bertelur. Namun, pada ayam pedaging (broiler) yang banyak dikonsumsi biasanya dipanen saat usianya masih muda, yaitu sekitar 4-6 minggu. Pada usia tersebut, kadar hormon estrogen di tubuh ayam masih sangat rendah.

“Daging ayam yang kita makan mengandung hormon estrogen yang sangat kecil, tidak cukup untuk memengaruhi kesehatan atau hormon manusia, termasuk anak laki-laki,” kata Nuryani di Kantor Kementerian Pertanian Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Hal senada juga diungkapkan oleh pakar kesehatan masyarakat veteriner Denny Widaya Lukman, bersama ahli unggas Antimon Ilyas, dan pakar fisiologi biokimia Ronald Tarigan. Ketiganya menegaskan bahwa pemberian lisin dan metionin pada ayam tidak menyebabkan peningkatan kadar hormon estrogen.

Sementara itu menurut Guru Besar SKHB IPB University, Prof Wayan Teguh Wibawan, juga menanggapi demikian. "Itu ngarang dan tidak saintifik," sebutnya.

Oleh karena itu, pihak pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum terbukti.

“Semua proses produksi ayam termasuk pemberian pakan, diawasi dengan ketat untuk memastikan keamanan pangan. Jadi, daging ayam yang beredar di pasaran aman untuk dikonsumsi,” tambah Nuryani.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa pemberian lisin dan metionin pada pakan ayam tidak meningkatkan hormon estrogen pada ayam. Kabar bahwa daging ayam memengaruhi hormon anak laki-laki hanyalah hoaks yang tidak didukung fakta ilmiah.

"Jadi masyarakat tidak perlu khawatir untuk mengonsumsi daging ayam sebagai sumber protein yang sehat," tukasnya. (INF)

AKSI PROTES, MENTAN PERTEMUKAN PETERNAK DAN INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU

Konferensi pers Mentan Amran usai pertemukan peternak dan industri pengolahan susu di kantornya. (Foto: Istimewa)

Aksi protes peternak dan pengepul kepada industri pengolahan susu akhirnya berujung damai. Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mempertemukan peternak sapi perah, pengepul, dan industri pengolahan susu. Dalam mediasi tersebut, semua pihak bersepakat bekerja sama agar produksi susu dalam negeri dapat terserap.

“Kami sudah mempertemukan industri, peternak, dan pengepul. Semuanya sudah sepakat untuk berdamai,” ujar Amran, saat konferensi pers usai pertemuan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (11/11/2024).

Sebagai langkah konkret, Kementan akan mengubah regulasi untuk mewajibkan industri susu menyerap susu dari peternak lokal. “Seluruh industri wajib menyerap susu peternak. Kami sudah sepakati, tandatangani, dan kirim surat ke dinas peternakan provinsi dan kabupaten untuk ditindaklanjuti,” ucapnya.

Dengan adanya kebijakan ini, industri pengolahan susu nasional harus bisa meyerap semua susu peternak, kecuali susu memang mengalami kerusakan. Amran meyakini, kebijakan ini akan berdampak pada meningkatnya gairah para peternak sapi perah dalam berproduksi.

“Kami harapkan industri bersama pemerintah turun tangan untuk membina para peternak dan membantu meningkatkan kualitas susu dalam negeri. Ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemerintah untuk hadir di tengah-tengah industri dan peternak bisa tumbuh bersama,” ungkapnya.

Pihaknya pun berjanji akan melakukan evaluasi ketat terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Untuk sementara, lima perusahaan pengolahan susu ditahan izin impornya untuk memastikan mereka memenuhi kewajiban menyerap produksi peternak.

“Saya yakin industri akan mematuhi kebijakan kami. Tapi jika mereka menolak, kami akan cabut izin impor mereka selamanya. Ini ketegasan kami pemerintah untuk melindungi peternak,” tegas Amran.

Kebijakan Kementan tersebut akan diikuti Peraturan Presiden (Perpres) yang mewajibkan industri menyerap produksi susu dalam negeri. Aturan ini diharapkan dapat membalikkan kebijakan yang berlaku sejak krisis ekonomi tahun 1997/1998, saat Inpres No. 2/1985 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional dicabut karena mengikuti letter of intent antara Pemerintah RI dengan IMF. Sejak saat itu, ketergantungan pada impor meningkat drastis, dari 40% pada 1997 menjadi 80% saat ini.

Mensesneg Prasetyo Hadi, yang turut hadir dalam pertemuan, turut menyampaikan apresiasinya kepada Kementan yang sigap mencari solusi.

“Inilah yang menurut saya harus kita galakkan, meskipun ada permasalahan kita mencari solusi bersama-sama, tumbuh bersama teman-teman industri dan peternak susu. Menurut saya ini energi positif, karena industri ini vital, semua membutuhkan asupan gizi termasuk susu,” kata Prasetyo.

Sementara menurut salah satu pengepul susu asal Pasuruan, Bayu Aji Handayanto, yang turut melakukan aksi membuang susu kemarin, sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah menggelar mediasi.

"Semua berjalan lancar. Saya mewakili peternak sapi perah merasa terharu. Kami seperti mendapat sosok bapak baru, inspirasi kami kini didengar oleh Bapak Menteri Pertanian, Mensesneg, dan Wamentan yang telah merespons cepat," katanya.

Ia menambahkan bahwa selama ini tuntutan peternak hanya satu, namun dalam pertemuan mediasi mereka mendapat banyak perhatian dari pemerintah. Salah satu langkah yang sangat diapresiasi adalah akan dimasukkannya susu ke dalam daftar Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting), yang menurutnya akan memberi perlindungan lebih bagi peternak lokal. (INF)

WABAH JEMBRANA DI SULTRA, KEMENTAN TEGASKAN PERKETAT LALU LINTAS TERNAK

Vaksinasi adalah metode pengendalian paling efektif untuk mengatasi penyakit Jembrana. (Foto: Istimewa)

Menyusul kali pertama terjadinya wabah penyakit Jembrana yang menyerang sapi Bali di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kementerian Pertanian (Kementan) mengimbau agar setiap daerah memperketat upaya pencegahan dengan meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas ternak.

Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah penyebaran penyakit yang telah menginfeksi ratusan sapi di beberapa kabupaten di Sultra.

Kementan melalui Balai Besar Veteriner Maros telah mengonfirmasi tujuh sampel positif Jembrana dari 55 sampel yang diuji pada 11 Oktober 2024. Berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra yang diperoleh melalui iSIKHNAS, terdapat 422 ekor sapi yang terlapor terjangkit, tersebar di enam kabupaten yakni Bombana, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Selatan, dan Konawe Utara.

Meskipun angka kematian ternak kini mulai melandai berkat langkah biosekuriti dan pengobatan, Kementan tetap memperingatkan pentingnya pengawasan dan pengendalian penyakit.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Agung Suganda, menyatakan bahwa vaksinasi adalah metode pengendalian paling efektif untuk mengatasi penyakit Jembrana, di samping pemberian vitamin, obat-obatan, dan disinfektan di area peternakan.

“Kami telah mengirimkan pasokan obat-obatan, vitamin, dan disinfektan ke Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sultra pada 24 Oktober 2024 lalu,” ungkapnya.

Agung menekankan pentingnya pelaksanaan Permentan No. 17/2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Peraturan ini adalah tulang punggung ketahanan sistem kesehatan hewan di Indonesia. Kita harus belajar dari pengalaman wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada 2022. Upaya pencegahan akan selalu lebih efektif dibandingkan penanganan setelah wabah terjadi,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, aturan terkait pengawasan lalu lintas ternak telah dirancang berbasis digital untuk memudahkan implementasi dan menjadi standar nasional dalam upaya pengendalian risiko. Pemerintah Provinsi Sultra juga telah mengambil langkah pencegahan dengan mengimbau peternak untuk mengandangkan ternak mereka, memisahkan hewan yang sakit dari yang sehat, serta menerapkan biosekuriti seperti sanitasi, pembersihan, dan disinfeksi kandang.

Pemerintah Provinsi Sultra juga telah mengalokasikan 15.000 dosis vaksin Jembrana untuk 2025. Diharapkan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dapat menjalankan pelayanan kesehatan hewan yang andal dan profesional demi memastikan penanganan kesehatan ternak yang lebih baik. (INF)

CAPAI SWASEMBADA, KOMODITAS UNGGAS DIMINTA MENYASAR PASAR DUNIA

Komoditas unggas memberikan kontribusi 60% PDB peternakan. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Senin (14/10/2024). Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras telah mencapai swasembada dan memiliki keunggulan daya saing tinggi. Keduanya merupakan komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) sebagai sumber pangan hewani strategis yang dibutuhkan masyarakat.

Komoditas unggas memberikan kontribusi 60% Produk Domestik Bruto (PDB) Peternakan, 10% tenaga kerja nasional, dan total nilai ekonomi mencapai lebih dari Rp 700 triliun.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyebut pangan asal unggas Indonesia melimpah dan meneguhkan posisi Indonesia dapat berkontribusi besar terhadap pemenuhan pangan dunia. Pihaknya optimis dengan swasembada pangan asal unggas ini, Indonesia dapat ikut andil mengatasi krisis pangan dunia.

Sementara itu Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Agung Suganda, menjelaskan bahwa produk unggas Indonesia telah diakui dan diterima oleh beberapa negara. Berbagai hambatan teknis persyaratan ekspor termasuk regulatif yang sangat ketat telah diatasi dengan baik oleh pemerintah dan pelaku usaha.

Agung merinci bahwa PT Gizindo (CPI Group) telah melakukan ekspor telur konsumsi (table eggs) tujuan Singapura sepanjang Januari-September 2024 sebanyak 118 kali pengiriman dengan total jumlah 38,36 juta butir setara 2,37 ribu ton atau senilai 4,44 juta USD.

Selain telur ayam ras, dua perusahaan perunggasan besar yaitu PT Charoen Pokphand Indonesia dan PT Japfa Comfeed secara rutin setiap bulan melakukan ekspor DOC final stock (DOC FS) ayam ras petelur, karkas ayam beku, dan ayam hidup (live bird) tujuan Singapura. Dalam bulan ini menurut Agung, ekspor telur tetas (hatching egg) dari parent stock ayam ras pedaging sebanyak ratusan ribu butir tujuan Uni Emirat Arab (UEA) juga telah dilakukan kedua pelaku usaha perunggasan tersebut.

Agung juga menambahkan bahwa pihaknya telah menyusun peta jalan produksi telur guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2025-2029. Dengan produksi di 2025 sebesar 6,94 juta ton dan mencapai 7,81 juta ton pada 2029, surplus akan tetap terjaga sebesar 4-5% dan memastikan kebutuhan domestik dan program MBG terpenuhi.

Kementan berkomitmen meningkatkan kapasitas produksi unggas melalui inovasi teknologi dan peningkatan infrastruktur, meskipun ada tantangan global seperti perubahan iklim. “Surplus pada komoditas unggas menunjukkan bahwa kita berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan kemandirian pangan dan berperan aktif di pasar regional dan global,” kata Agung.

Dewasa ini, kemajuan perunggasan demikian pesat seiring meningkatnya produktivitas daging ayam ras dan telur ayam ras. Produksi daging ayam ras selama kurun waktu 2020-2024 tumbuh rata-rata 4,51% tiap tahun. Sementara produksi telur ayam ras pada periode yang sama juga tumbuh 5,45% tiap tahun.

Pada tahun existing 2024, Kementan mencatat produksi daging ayam ras nasional mencapai 3,84 juta ton dengan kebutuhan 3,72 juta ton, maka terdapat surplus bulanan 116,19 ribu ton atau surplus kumulatif (ditambah carry over) sebanyak 239,09 ribu ton.

Sementara pada produksi telur ayam ras, diproyeksikan mencapai 6,34 juta ton dengan kebutuhan 6,24 juta ton dan neraca surplus mencapai 173,62 ribu ton. Data supply dan demand komoditas unggas tersebut menunjukkan penguatan kapasitas produksi nasional dan kerap diintepretasikan sebagai kelebihan stok yang harus dikelola dalam sistem buffer stock nasional.

Indonesia memiliki peran strategis dan telah berkontribusi terhadap penyediaan pangan dunia asal unggas. Meski pangsa pasar telur konsumsi Indonesia baru menembus Timur Leste dan Singapura, proporsi produksi telur ayam ras Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah India. (INF)

BBPTU-HPT BATURRADEN RAIH PENGHARGAAN DARI KEMENTERIAN PANRB

Pemberian penghargaan dari Kementerian PANRB kepada BBPTU-HPT Baturraden. (Foto: Istimewa)

Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Baturraden, berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). BBPTU-HPT Baturraden masuk daftar 10 Terbaik Kategori Kementerian dengan predikat Pelayanan Prima.

Penghargaan diterima oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Ali Jamil, dalam acara Gebyar Pelayanan Prima di Jakarta (8/10/2024).

Kegiatan yang mengusung tema “Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif, dan Inklusif” ini memberikan apresiasi terhadap peningkatan pelayanan publik, khususnya dalam mendukung keberhasilan Reformasi Birokrasi Berdampak. BBPTU-HPT Baturraden ditetapkan sebagai Lokus Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh Kementerian PANRB, sebagai pengakuan atas inovasi dan upaya peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menyampaikan harapan bahwa Gebyar Pelayanan Prima dapat memperkuat sinergi antar instansi pemerintah dalam memberikan layanan publik yang lebih baik.

“Bagaimana kita ini mewujudkan reformasi birokrasi berdampak sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah,” ujar Anas.

Kementerian PANRB memberikan sejumlah penghargaan dalam acara tersebut, yang meliputi 10 Penghargaan Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan, kemudian sebanyak 21 Penghargaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, serta 75 Penghargaan Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik.

Sementara itu, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Agung Suganda, saat dikonfirmasi terpisah menyampaikan apresiasinya terhadap pencapaian BBPTU-HPT Baturraden.

“Penghargaan ini menjadi bukti komitmen kami untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” katanya.

Ia juga mengimbau untuk terus bekerja keras dan inovasi berkelanjutan dalam menghadapi tantangan di bidang peternakan.

“Kami berharap penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Ditjen PKH untuk terus melakukan perbaikan dalam pelayanan publik,” tegasnya.

Sebagai informasi, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nasional 2023 mencatat skor 3,78 dari skala 5, menempatkannya dalam kategori “baik.” Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nasional mencapai skor 3,53 dari skala 4. (INF)

MENUJU JAWARA, JAWA BEBAS RABIES 2029

Peluncuran roadmap Jawa Bebas Rabies (JAWARA) 2029. (Foto: Istimewa)

Sukabumi (3/10/2024), Peringatan Hari Rabies Sedunia 2024 menjadi momen penting, melalui Kementerian Pertanian meluncurkan "JAWARA 2029" (Jawa Bebas Rabies 2029).

Upaya ini bertujuan mengeliminasi rabies di Pulau Jawa pada 2029 mendatang melalui implementasi tujuh langkah strategis yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Plh. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Makmun, menekankan bahwa JAWARA 2029 tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kolaborasi semua pihak.

"Kami menargetkan vaksinasi 70 persen populasi anjing di daerah rawan rabies sebagai langkah awal. Pelaporan gigitan anjing dan pengendalian populasi anjing liar juga menjadi prioritas," kata Makmun.

Langkah tersebur menggarisbawahi tujuh langkah strategis, yaitu Koordinasi Lintas Sektor, Manajemen Populasi Anjing, Kampanye Kesadaran, Vaksinasi Massal, Surveilans Kasus, Pelaporan Kasus Gigitan Anjing (Takgit), dan Edukasi Masyarakat.

Sementara Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, mendukung penuh dan menegaskan peran Jawa Barat sebagai garda terdepan eliminasi rabies di Jawa. "Kami berkomitmen untuk memastikan seluruh masyarakat Jawa terbebas dari ancaman rabies," ucapnya.

Acara ini juga menyoroti vaksinasi di Bali dan Nusa Tenggara Barat, dua provinsi yang masih menghadapi kasus rabies tinggi. JAWARA 2029 diharapkan menjadi model bagi provinsi lain dalam mendukung Indonesia bebas rabies pada 2030.

Diharapkan dengan adanya upaya tersebut bisa tumbuh optimisme bahwa eliminasi rabies di Jawa dapat tercapai berkat kolaborasi lintas sektor. (INF)