MENTAN AMRAN: RPH DILARANG NAIKKAN HARGA DAGING

Mentan Amran saat melihat ketersediaan daging sapi di pasar. (Foto: Istimewa)

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan seluruh rumah pemotongan hewan (RPH) untuk melarang para jagal menaikkan harga daging sapi, sebagai bagian dari kesiapan pemerintah menjaga stabilitas pangan nasional menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.

Penegasan tersebut disampaikan di tengah kondisi harga pangan nasional yang cenderung terkendali. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), komponen harga bergejolak (volatile food) secara bulan ke bulan mengalami deflasi sebesar 1,96%, sementara secara tahunan tercatat inflasi sebesar 1,14%, menandakan stabilitas harga pangan masih terjaga.

Pemerintah telah menetapkan harga sapi siap potong dari feedloter tidak lebih dari Rp 55.000/kg dan terima di RPH maksimal Rp 56.000/kg. Untuk itu semua jagal wajib menjaga stabilitas harga karkas sehingga harga daging di pasar tidak lebih dari Rp 130.000/kg.

“Seluruh RPH tidak boleh menaikkan harga daging. Pemerintah ingin memastikan harga sapi dan daging tetap stabil, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026,” kata Mentan Amran dalam keterangan resminya, Selasa (3/2/2026).

Ia juga menekankan bahwa kenaikan harga yang tidak wajar tidak akan ditoleransi, terlebih jika dilakukan dengan memanfaatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat pada momentum hari besar keagamaan.

Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, Mentan Amran meminta Satuan Tugas (Satgas) Pangan Mabes Polri bersama instansi terkait melakukan pengawasan dan pemeriksaan ketat terhadap RPH yang diduga memainkan harga daging.

“Satgas Pangan kami minta turun langsung memeriksa RPH yang memainkan harga. Jika ditemukan pelanggaran, akan dilakukan penindakan tegas,” ucapnya.

Sebagai langkah penertiban rantai pasok, Mentan juga menginstruksikan feedloter agar tidak menyalurkan/suplai sapi hidup kepada para jagal RPH yang tidak patuh terhadap ketentuan harga karkas dan daging.

“Feedloter jangan memasok sapi ke jagal/pemotong di RPH yang tidak patuh. Ini bentuk penertiban agar stabilisasi harga berjalan efektif,” tambahnya.

Sebagai informasi BPS mencatat terjadi deflasi pada Januari 2026, terutama pada komponen harga bergejolak terutama didorong oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan, salah satunya telur ayam ras di sejumlah wilayah. Sementara secara tahunan, beberapa komoditas termasuk daging ayam ras masih memberikan andil inflasi, namun dinilai masih dalam batas wajar dan tidak mengganggu stabilitas harga pangan secara keseluruhan.

Mentan Amran menegaskan, dengan pasokan pangan strategis yang berada dalam kondisi aman, pemerintah berkomitmen menjaga harga tetap terkendali serta memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idulfitri 2026 tanpa tekanan lonjakan harga pangan. (INF)

SOLIDARITAS UNTUK CISARUA: NAPINDO DUKUNG UPAYA BANTUAN KEMANUSIAAN

Penyerahan tanda serah-terima bantuan dari Kementan ke Bupati Bandung Barat (Foto-foto: Dok. Napindo)

PT Napindo Media Ashatama (Napindo) bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan) menyalurkan bantuan logistik kemanusiaan bagi warga terdampak bencana longsor di wilayah Kecamatan Cisaura, Bandung Barat.. Penyerahan bantuan dilakukan pada Rabu, 28 Januari 2026 di Masjid Agung Ash-Shiddiq. 

Napindo sebagai penyelenggara kegiatan Indo Livestock Expo & Forum yang dituan rumahi oleh Kementan, turut mengambil bagian dalam upaya kemanusiaan dengan menyalurkan bantuan antara lain air mineral (kemasan 1500 ml) dan susu UHT sebagai tambahan asupan gizi. Kebutuhan pangan juga dipenuhi melalui makanan siap saji (mie instan) serta camilan (biskuit dan crackers) yang mudah dikonsumsi. Harapannya, bantuan ini dapat mendukung kebutuhan harian para pengungsi dan warga terdampak di lokasi bencana. 

Penyaluran bantuan dilakukan secara terkoordinasi melalui Kementerian Pertanian, yang pada kesempatan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman, bersama Wakil Menteri Pertanian, jajaran Eselon I Kementerian Pertanian, serta Komisi IV DPR RI. Kehadiran tersebut menegaskan sinergi pemerintah dan mitra dalam memastikan bantuan dapat menjangkau masyarakat secara cepat dan tepat sasaran.

Tim Napindo di titik penyerahan bantuan

Mentan Amran menyatakan, “Kami turut berduka cita atas korban bencana di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Kami turun langsung memberi bantuan. Ada 24 truk bantuan, berisi pangan siap saji, beras, dan kebutuhan pokok lainnya. Yang terpenting, masyarakat bisa segera  terbantu.” Langkah taktis ini diharapkan menghadirkan dukungan moral melalui kehadiran nyata berbagai pihak dalam situasi darurat. 

Sinergi antara Napindo dan Kementan menegaskan pentingnya kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah dalam merespon bencana alam. Melalui penyaluran bantuan yang tepat sasaran dan terkoordinasi, diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak selama masa tanggap darurat, serta mempercepat proses pemulihan. (Rilis/INF) 

ANNUAL MEETING GALLUS: INOVASI DAN ADAPTASI KUNCI DI ERA PERUBAHAN

Foto bersama Annual Meeting 2026 Gallus. (foto-foto: Infovet/Ridwan)

Kamis (29/1/2026), PT Gallus Indonesia Utama (Gallus) resmi melaksanakan kegiatan tahunan Annual Meeting dengan tema “Inovasi dan Adaptasi: Kunci Sukses Gallus di Era Perubahan”.

Kegiatan dihadiri oleh Jajaran Direksi Gallus Bambang Suharno dan Rakhmat Nuriyanto, bersama Komisaris Gallus Gani Haryanto, dan Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) Akhmad Harris Priyadi, serta seluruh manager divisi dan staf Gallus.

Setelah melihat paparan kinerja perusahaan tahun kemarin, Gani turut memberikan apresiasi kepada Gallus yang telah sukses menerapkan inovasi dan adaptasi terhadap perubahan bisnis media maupun peternakan dan perikanan, di tengah gejolak industri dalam negeri dan global.

“Pencapaian Gallus tahun kemarin sudah sangat baik, mampu bertahan dan berkembang dengan perubahan yang cepat. Semoga ke depan kita bisa bekerja lebih inovatif dan adaptif lagi di tahun ini,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketum ASOHI, Akhmad Harris Priyadi, turut menyampaikan beberapa pandangan terkait tantangan dan situasi bisnis obat hewan, serta visi-misi ASOHI.

Dengan visi mewujudkan ASOHI yang lebih inovatif, fasilitatif, dan lebih kuat dengan seluruh pemangku kepentingan untuk kemajuan industri peternakan dan kesehatan hewan Indonesia.

Serta dengan membawa misi (Catur Krida) bersama ASOHI mendorong keterbukaan, edukasi, sosialisasi, teknologi informasi, serta bersinergi dan berkolaborasi, menguatkan profesionalitas, ketaatan, skill, kemandirian, hingga ASOHI yang proaktif meningkatkan industri, akselarasi, serta kontribusi peternakan dan kesehatan hewan.

Harris pun berharap Gallus dapat memberikan dukungan yang terbaik untuk menyukseskan visi-misi dan kegiatan-kegiatan ASOHI ke depannya.

Penandatanganan budgeting 2026 disaksikan langsung oleh Komisaris Gallus dan Ketum ASOHI.

Usai pemaparan dan arahan, kegiatan berlanjut dengan penandatanganan budgeting 2026 yang disaksikan langsung oleh Komisaris Gallus dan Ketum ASOHI. Annual Meeting kemudian ditutup dengan makan bersama dan pelatihan bagi karyawan. (RBS)

KOLABORASI HULU-HILIR PERTEMUKAN KOPERASI PETERNAK DAN PELAKU KULINER

Kerja sama mempertemukan koperasi peternak sebagai penggerak sektor hulu dengan pelaku usaha kuliner nasional sebagai penguat sektor hilir. (Foto: Istimewa)

Koperasi Produsen Usaha Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (LPER) bersama Ayam Gepuk Pak Gembus resmi menjalin kerja sama untuk memperkuat integrasi hulu-hilir sektor pangan. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Jumat (23/1/2026), di Kementerian Pertanian.

Kerja sama ini mempertemukan koperasi peternak sebagai penggerak sektor hulu dengan pelaku usaha kuliner nasional sebagai penguat sektor hilir. Pemerintah menilai model kemitraan ini berpotensi memberi kepastian pasar bagi peternak ayam rakyat sekaligus memperkuat rantai pasok unggas nasional.

Penandatanganan PKS dilakukan oleh Founder Ayam Gepuk Pak Gembus, Rido Nurul Adityawan dan Ketua Umum Koperasi Produsen Usaha LPER, H. Mulyadi Atma. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan), Hary Suhada, yang turut menyaksikan kegiatan tersebut mengatakan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong penguatan ekosistem peternakan berbasis kemitraan.

Menurutnya, pemerintah berupaya memastikan peternak tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga memperoleh kepastian usaha. “Ditjen PKH terus memperkuat peran peternak sebagai pelaku utama. Salah satunya melalui fasilitasi kemitraan hulu-hilir agar peternak memperoleh kepastian usaha, akses pasar, dan nilai tambah yang lebih adil,” kata Hary.

Sementara pada kesempatan lain, Direktur Jenderal PKH, Agung Suganda, mengatakan pemerintah terus mendorong kemitraan berkeadilan antara peternak dan pelaku usaha sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional.

“Kementerian Pertanian mendorong kemitraan yang saling menguntungkan dan berkeadilan. Peternak harus mendapat kepastian pasar dan harga yang wajar, sementara pelaku usaha memperoleh pasokan yang berkelanjutan. Kolaborasi seperti ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Pertanian dalam memperkuat ekosistem perunggasan nasional,” kata Agung.

Lebih lanjut dikatakan, integrasi hulu-hilir menjadi kunci menjaga keberlanjutan usaha peternak di tengah volatilitas pasar. Ia menegaskan peran pemerintah sebagai fasilitator agar kemitraan berjalan transparan dan tidak merugikan peternak.

“Kami memastikan negara hadir melindungi peternak. Kemitraan hulu-hilir bukan hanya soal bisnis, tetapi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan peternak secara berkelanjutan,” ujar Agung.

Dengan dukungan dari usaha kuliner tersebut yang memiliki 850 outlet dan sekitar 14.000 tenaga kerja, serta menjalin kemitraan dengan lebih dari 200 pondok pesantren di berbagai daerah, kerja sama dengan koperasi peternak dinilai dapat menciptakan permintaan pasar yang relatif stabil bagi produksi unggas rakyat.

Sementara itu, Koperasi Produsen Usaha LPER menaungi ribuan peternak ayam petelur dan ayam pedaging mandiri di berbagai provinsi. Koperasi ini berfokus pada penguatan kelembagaan peternak, peningkatan kapasitas produksi, serta pengembangan ekosistem usaha yang berorientasi pada kesejahteraan anggota.

Kementan menilai kolaborasi antara tersebut sebagai contoh konkret implementasi kebijakan penguatan kemitraan usaha peternakan. Pemerintah berharap integrasi hulu-hilir yang berkelanjutan dapat memperkuat rantai pasok pangan nasional sekaligus memberi kepastian usaha bagi peternak. (INF)

JAGA HARGA DAN PASOKAN, PEMERINTAH BERSAMA ASOSIASI SEPAKAT HARGA TIMBANG HIDUP SAPI 55 RIBU PER KG

Menteri Pertanian saat jumpa pers dalam rapat koordinasi jelang HBKN di kantornya. (Foto: Istimewa)

Pemerintah bersama asosiasi pedagang dan pelaku usaha sepakat menjaga stabilitas harga dan pasokan daging sapi menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026, dengan harga timbang hidup sapi di tingkat feedlot sebesar Rp55.000/kg dan berlaku mulai 22 Januari 2026 hingga menjelang Idulfitri, tanpa kenaikan harga.

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat koordinasi yang digelar di Kementerian Pertanian (Kementan), Kamis (22/1/2026), yang dihadiri Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan, asosiasi pedagang, asosiasi pemotong, feedlotter, hingga pelaku usaha impor sapi bakalan.

Kementan menegaskan tidak akan membiarkan gangguan distribusi maupun praktik spekulasi yang merugikan masyarakat, khususnya menjelang hari besar keagamaan nasional (HKBN). Pemerintah terus melakukan pemantauan harga, pasokan, dan distribusi secara ketat untuk memastikan kebijakan pangan tetap berpihak pada rakyat, peternak, dan pelaku usaha yang taat aturan.

Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI), Wahyu Purnama, memastikan seluruh pedagang di bawah naungan APDI kembali berjualan. “Mulai malam Jumat, 23 Januari 2026, pedagang daging kembali beraktivitas dan RPH siap memotong sapi,” kata Wahyu.

Ia menegaskan, jika ditemukan harga di atas kesepakatan tersebut, pedagang diminta segera melapor. “Kalau ada yang melanggar, laporkan ke saya dan akan langsung kami teruskan ke pemerintah,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia (JAPPDI), H Asnawi. “Kalau ada pengusaha feedlot menjual di atas Rp55 ribu per kilogram, silakan laporkan dengan bukti untuk diteruskan ke Menteri Pertanian,” tegasnya.

Pemerintah juga memastikan pasokan sapi aman. Kuota impor sapi bakalan sekitar 700 ribu ekor per tahun telah disiapkan dan dialokasikan kepada sekitar 80 perusahaan penggemukan sapi. Selain itu, BUMN Pangan ditugaskan sebagai stabilisator untuk menjaga keseimbangan harga dan pasokan di tingkat konsumen.

Pemerintah juga akan terus mengawal agar distribusi berjalan lancar dan masyarakat tidak terbebani lonjakan harga daging sapi menjelang Ramadan dan Lebaran. (INF)

RAKERNAS PINSAR INDONESIA: MERAJUT INTEGRASI INDUSTRI UNGGAS DEMI AMANKAN PASOKAN PROTEIN NASIONAL

Foto bersama dalam Rakernas Pinsar Indonesia. (Foto: Infovet/Sadarman)

Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) resmi menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026, pada 19-21 Januari 2026 di Yogyakarta. Perhelatan strategis ini menjadi momentum krusial bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan ulang arah industri perunggasan nasional di tengah dinamika pasar yang kian menantang.

Pertemuan ini menjadi krusial mengingat sektor perunggasan nasional tengah berada di persimpangan jalan antara modernisasi teknologi dan perlindungan hak-hak peternak mandiri.

Di tengah ancaman efisiensi global, Rakernas ini berfungsi sebagai wadah konsolidasi untuk memastikan bahwa transformasi industri menuju sistem terintegrasi tidak menggerus peran peternak rakyat, melainkan memperkuat daya saing mereka dalam rantai pasok nasional yang lebih transparan dan berkeadilan.

Respons Cepat Terhadap Tantangan Sektor Perunggasan
Ketua Pelaksana Rakernas PINSAR Indonesia 2026, Parjuni, menegaskan bahwa kegiatan tahun ini bukan sekadar seremoni rutin. Mengangkat tema “Pengembangan Industri Ayam Terintegrasi”, Rakernas ini merupakan jawaban atas berbagai persoalan fundamental yang menghimpit peternak rakyat.

“Kami ingin merumuskan arah dan langkah bersama. Saat ini, kita menghadapi tantangan nyata mulai dari ketimpangan struktur pasar hingga fluktuasi harga yang kerap merugikan peternak maupun konsumen,” kata Parjuni.

Ia juga menyoroti pentingnya stabilitas pasokan protein hewani, terutama dalam mendukung program strategis pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, industri harus bertransformasi agar mampu menyediakan pasokan yang stabil, terjangkau, dan berkelanjutan.

Ekspansi Organisasi: Pelantikan 12 Wilayah Baru
Dalam rangkaian acara Rakernas, PINSAR Indonesia menunjukkan penguatan basis massanya dengan melantik pengurus dari 12 wilayah baru. Dipandu oleh Ir Eddi Wahyudin, prosesi pelantikan dan penyerahan Pataka dilakukan langsung oleh Ketua Umum PINSAR Indonesia Singgih Januratmoko, kepada perwakilan wilayah mulai dari Aceh, Banten, DKI Jakarta, hingga Papua Barat dan Maluku Utara. Kehadiran pimpinan wilayah baru ini diharapkan memperkuat posisi tawar peternak rakyat dalam mengawal kebijakan perunggasan di tingkat daerah hingga pusat.

Ke depannya, PINSAR Indonesia berkomitmen menjadi benteng perlindungan bagi peternak rakyat melalui penguatan akses permodalan, penyediaan bibit dan pakan yang berkualitas, serta pendampingan teknologi.

Dengan organisasi yang semakin solid, PINSAR Indonesia bertujuan menciptakan ekosistem usaha agar peternak kecil tidak lagi berjalan sendiri dalam menghadapi gempuran korporasi, melainkan memiliki daya tawar kolektif dalam menentukan harga pasar yang adil serta menjadi mitra utama pemerintah dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.

Harapan Baru Melalui Program MBG
Membuka acara secara resmi, Singgih memberikan angin segar bagi para peternak. Ia menyatakan bahwa kebijakan pemerintah terkait program MBG adalah “oase” bagi keberlangsungan usaha peternak rakyat.

“Peternak rakyat kini boleh bernapas lega. Program MBG diproyeksikan mampu menyerap produk unggas, baik daging maupun telur secara maksimal. Ini adalah kepastian pasar yang selama ini dinantikan agar peternak bisa menikmati hasil nyata dari usaha yang mereka tekuni,” kata Singgih.

Dengan integrasi industri yang lebih solid dan dukungan pasar dari program pemerintah, Rakernas PINSAR Indonesia 2026 diharapkan menjadi titik balik bagi kejayaan perunggasan nasional yang lebih berkeadilan. (Sadarman)

PINSAR INDONESIA SAMBUT ERA BARU: PROGRAM MBG JADI “CAHAYA” BAGI PETERNAK RAKYAT

Suasana Rakernas PINSAR Indonesia di Yogyakarta. (Foto-foto: Infovet/Sadarman)

Suasana hangat menyelimuti Candhari Heaven, Yogyakarta, pada Senin (19/1/2026) malam. Di tengah udara kota yang syahdu karena diguyur hujan, puluhan pemimpin wilayah Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) dari seluruh penjuru Tanah Air berkumpul, menandai dimulainya rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PINSAR Indonesia 2026.

Acara jamuan makan malam ini bukan sekadar seremoni pembuka. Bagi para peternak rakyat yang tergabung dalam PINSAR Indonesia, momentum ini menjadi titik balik emosional setelah sekian lama bergelut dengan ketidakpastian industri perunggasan nasional.

Ketua Umum PINSAR Indonesia, H. Singgih Januratmoko SKH MM dalam sambutannya di hadapan para pengurus wilayah, tak mampu menyembunyikan rasa bangganya atas daya tahan organisasi yang dipimpinnya. Ia menganalogikan perjalanan peternak mandiri, khususnya di sektor budi daya broiler selama lebih dari 10 tahun terakhir sebagai masa-masa “berjalan di kegelapan”.

“Lebih dari satu dekade kita berjalan di kegelapan yang bisa kita analogikan tanpa cahaya sama sekali. Terutama peternak broiler yang didera masalah over supply yang seakan tiada ujungnya hingga banyak yang gulung tikar,” ujar Singgih dengan nada emosional di tengah riuh rendah suasana makan malam.

Namun, optimisme baru kini terpancar seiring dengan transisi pemerintahan dan kebijakan strategis yang mulai digulirkan. Singgih menyebut program unggulan pemerintah berupa pemberian susu dan Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa sekolah sebagai “oksigen” baru bagi industri peternakan rakyat.

Menurutnya, program MBG adalah jawaban konkret atas permasalahan hilirisasi yang selama ini menghimpit peternak kecil. Dengan kebutuhan protein hewani yang masif untuk anak sekolah di seluruh Indonesia, PINSAR Indonesia memandang diri mereka sebagai aktor kunci yang memegang kendali produksi.

“Kini kita sudah bisa bernapas lega karena adanya program MBG tersebut. Kita terlibat secara langsung karena kita memiliki produknya, daging ayam dan telur, yang kandungan gizi hewaninya melampaui gizi nabati,” tegasnya.

Ketua Umum PINSAR Indonesia, Singgih Januratmoko, saat memberikan sambutannya.

Rangkaian Rakernas ini dijadwalkan akan berlangsung hingga Rabu (21/1/2026). Agenda utama yang akan dibahas pada hari-hari berikutnya mencakup diskusi mengenai pengembangan ekosistem industri ayam terintegrasi serta pemantapan peran PINSAR Indonesia dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui usaha peternakan rakyat.

Selain dihadiri para pemimpin wilayah, acara ini juga menjadi wadah konsolidasi internal untuk mengevaluasi program kerja tahun sebelumnya dan merumuskan langkah strategis menghadapi tantangan global 2026.

Semangat yang dibawa dari meja makan malam ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi PINSAR Indonesia untuk keluar dari “kegelapan” masa lalu dan menyongsong kedaulatan pangan yang lebih berpihak pada peternak rakyat. (Sadarman)

SEBANYAK 400 DOSIS VAKSIN DARURAT UNTUK LSD DISALURKAN KE JEMBRANA

Penyerahan bantuan vaksin darurat untuk LSD serta obat hewan, multivitamin, disinfektan, dan alat kesehatan untuk membantu peternak sapi di Jembrana. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) menyalurkan 400 dosis vaksin darurat untuk penyakit lumpy skin disease (LSD) yang dilengkapi obat hewan, multivitamin, disinfektan, dan alat kesehatan untuk memberikan perlindungan ternak sapi milik peternak di Kabupaten Jembrana, Bali. Langkah ini dilakukan untuk memutus penularan LSD yang sempat menjangkiti puluhan sapi dan berpotensi mengganggu ekonomi peternak.

Bantuan diserahkan Direktur Kesehatan Hewan Kementan Hendra Wibawa, kepada Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, di Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Sabtu (17/1/2026). Ini merupakan tahap pertama bantuan Kementan sebagai respons darurat atas terdeteksinya LSD di Kabupaten Jembrana.

“Hari ini kami menerima peralatan lengkap untuk mencegah penyakit LSD. Ada vaksin, obat-obatan, multivitamin, dan juga disinfektan,” ungkap Kembang.

“Ini upaya kita mempercepat penanganan penyebaran LSD pada sapi. Kolaborasi yang luar biasa hari ini, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan masyarakat peternak. Semoga segera bisa kita selesaikan.”

Pada kesempatan yang sama, Hendra Wibawa turut mengimbau peternak agar segera melapor jika menemukan gejala benjolan pada kulit sapi, tidak memasukkan dan mengeluarkan ternak dari kandang di zona tertular, serta menjaga kebersihan kandang untuk mengurangi habitat vektor pembawa penyakit.

“Petugas akan langsung memeriksa dan mendiagnosis apakah itu suspek LSD atau penyakit kulit biasa. Jika ditemukan indikasi sakit, segera lakukan isolasi mandiri dengan memisahkan ternak tersebut dari kawanan yang sehat dan laporkan ke petugas agar segera mendapatkan penanganan,” ujar Hendra.

Sementara itu di tempat terpisah, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menegaskan bahwa pengendalian penyakit hewan menular merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi keberlanjutan usaha peternak rakyat. Hal tersebut disampaikannya saat mendampingi Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, saat meninjau kesiapan hilirisasi ayam di Bone, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/1/2026).

“Negara tidak boleh membiarkan peternak menanggung risiko sendiri. Ketika ada ancaman penyakit, negara harus hadir lebih dulu untuk melindungi ternak dan memastikan usaha peternak tetap berjalan,” kata Agung.

Ia menegaskan bahwa langkah cepat seperti vaksinasi darurat, pembatasan lalu lintas ternak, dan pendampingan teknis di lapangan menjadi instrumen penting agar peternak tidak mengalami kerugian berkepanjangan akibat wabah penyakit hewan. (INF)

TEMU KANGEN KLVI, WUJUD AKTUALISASI DIRI PARA DOKTER HEWAN SENIOR

Momen foto bersama Ketua Umum KLVI, Dirkeswan, pihak Vaksindo (Foto-foto: Infovet/NDV)

Para dokter hewan senior yang tergabung dalam Paguyuban Keluarga Lansia Veteriner Indonesia (KLVI) menyelenggarakan acara temu kangen dan berkumpul di Cafetaria PT Vaksindo Satwa Nusantara Plant 1, Bogor, Selasa (13/1/2026).

Pertemuan rutin ini sebagai perwujudan untuk mempererat tali silaturahmi, meningkatkan kesehatan mental, serta aktualisasi diri pada lansia tangguh (sehat, aktif, mandiri, produktif). Ketua Umum Paguyuban KLVI, Prof Dr Drh Fachryan Hasmi Pasaribu, mengatakan pertemuan ini rutin terlaksana setiap tiga bulan sekali.

"KLVI kami bagi menjadi lima sektor yaitu Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan Bogor. Tahun lalu, pertemuan diadakan di Bandung. Mengawali 2026 ini, kebagian di Jakarta,” tutur Prof Fachryan sembari menambahkan bahwa paguyuban ini dalam proses transformasi sebagai organisasi. Program-program untuk jangka panjang juga tengah dirapikan.

Koordinator Paguyuban Keluarga Lansia Veteriner Sektor Jakarta, Drh Didi Aswadi MM, menyebutkan saat ini anggota paguyuban di sektor Jakarta sekitar 300 orang. Sementara jumlah anggota keseluruhan dari lima sektor mencapai 1.000 orang lebih yang aktif.  

Keanggotaan KLVI awalnya bersifat eksklusif dokter hewan, bertujuan sebagai media bersilaturahmi dan bertukar pikiran para dokter hewan senior Indonesia. Dilandasi semangat kekeluargaan dan persatuan, keanggotaan KLVI tidak terbatas hanya pada dokter hewan saja, akan tetapi juga anggota keluarganya.

KLVI digagas pertama kali oleh 13 orang dokter hewan senior dan secara resmi dibentuk pada 6 Juli 1996, di kediaman Drh Soetopo, di Jakarta. Para senior yang terlibat di antaranya 1) Drh Soetopo, 2) Drh Soekobagyo, 3) Drh Soetikno, 4) Drh Suwadi Sindurejo, 5) Drh Hutabarat, 6) Drh ZB Tafal, 7) Drh Markoen, 8) Drh Tamyis, 9) Drh Ishak, 10) Drh Dharmojono, 11) Drh Sugiri, 12) Drh IGN Teken Temadja, dan 13) Drh Martono. Di antara para pendiri tersebut, saat ini Drh Dharmojono menjadi satu-satunya pendiri awal yang masih mendampingi KLVI.

Layanan Konsultan

Dari kanan ke kiri: Dirkeswan Drh Hendra Wibawa MSi PhD, Dr Teguh Prajitno, Drh Fadjar Sumping Tjatur Rasa PhD bercengkrama sembari mengunjungi perkantoran PT Vaksindo Satwa Nusantara

Saat ini KLVI tengah mencanangkan program layanan profesional yang memberikan saran, bimbingan, analisis manajemen maupun memberikan pendampingan teknis guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta kesehatan hewan ternak.

“Nantinya tim konsultan dari KLVI memiliki tugas mulai dari merencanakan metode budi daya, merumuskan pakan, mengelola kandang, dan mengatasi masalah penyakit untuk memaksimalkan hasil dan keuntungan bisnis peternakan,” jelas Didi. 

Sementara ditambahkan juga oleh Fachryan, KLVI juga akan bekerja sama dengan perbankan dalam pembuatan kartu anggota (KTA) yang multifungsi.

“Melalui program ini, sinergi antara bank dengan KLVI diwujudkan dalam bentuk nyata yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh anggota. Selain itu, kartu ini juga berfungsi sebagai identitas resmi anggota KLVI,” lanjut Fachryan.

Saran Dokter Hewan Senior Dibutuhkan 

Kegiatan temu kangen diisi dengan keseruan bernyanyi bersama

Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH, Drh Hendra Wibawa MSi PhD, yang hadir di dalam acara KLVI menyampaikan, “Menurut saya kegiatan seperti ini tidak hanya sekadar temu kangen maupun silaturahmi. Bagi kami yang berada dalam jajaran Ditjen PKH, keberadaan acara ini merupakan wadah bagi kami menimba ilmu dari para dokter hewan senior yang telah membangun fondasi sistem peternakan dan kesehatan hewan.”

Bukti dari kepemimpinan dan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat para senior ini adalah dimana tantangan yang dihadapi pada masa itu dengan keterbatasan sumber daya, mereka mampu buat konklusi yang signifikan untuk pembangunanan peternakan Tanah Air. 

“Salah satu monumental peristiwa yang patut kita contoh yaitu para dokter hewan senior ini sangat berperan dalam membebaskan Indonesia dari wabah PMK dan diakui Organisasi Kesehatan Hewan Dunia atau WOAH pada tahun 1990,” lanjut Hendra. 

Senada dengan Hendra, Head of Animal Health and Livestock Equipment Japfa (Vaksindo), Dr Teguh Yodiantara Prajitno, menuturkan para dokter hewan senior dalam KLVI ini telah merumuskan pilar, sekaligus pengalaman yang mereka lalui dapat menjadi pembelajaran bagi generasi saat ini..   

“Kami yang berada di sini saat ini, sudah diberikan rambu-rambu dan tinggal dikembangkan. Ketika terjadi outbreak penyakit, input-input para senior ini sangat penting,” tutur Teguh. 

Hubungan antargenerasi memegang peran penting dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan dari generasi ke generasi.

“Ketika kita bicara mengenai swasembada pangan, dibutuhkan suplai protein yang konsisten serta sustain. Kontrol keamanan pangan asal hewan di Indonesia terutama yang berkaitan dengan higienitas dan sanitasi, ujung tombaknya ada pada dokter hewan,” tandasnya.  

Drh Fadjar Sumping Tjatur Rasa PhD dari Kementan menambahkan pada momen tertentu, para dokter hewan senior dilibatkan dalam kegiatan edukasi masyarakat mengenai gizi, dalam tata kelola program investasi sapi hingga saat terjadi outbreak PMK yang kembali melanda Indonesia.  

“Kami mengajak para senior untuk turut merespon kehawatiran masyarakat perihal kebijakan pemerintah, kemudian manfaat bagi stakeholder. Pesan atau perspektif yang mereka sampaikan, berbasis pengalaman dan jam terbang dalam menghadapi tantangan di industri peternakan dan kesehatan hewan,” pungkasnya. (NDV) 

PEMERINTAH BERENCANA ALOKASIKAN DANA TRILIUNAN KE SEKTOR PETERNAKAN SAPI

Sarasehan soal 4,8 T untuk peternakan sapi yang digelar di Unpad. (Foto: Istimewa)

Kini industri peternakan menjadi atensi pemerintah, terutama untuk pemenuhan gizi masyarakat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan, dan swasembada pangan sesuai dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa produk peternakan yang harganya mudah dijangkau dan menjadi menu andalan program MBG adalah daging ayam dan telur. Namun memungkinkan pula jika daging sapi bisa menjadi variasi menu MBG satu kali dalam sepekan.

Setelah menggulirkan anggaran Rp 20 triliun untuk perunggasan, kini pemerintah juga berencana mengucurkan dana Rp 4,8 triliun untuk peternakan sapi sebagai dukungan atas program MBG untuk pasokan daging dan susu yang berkelanjutan. Strategi yang dibangun adalah pengembangan peternakan besar yang tersentralisasi di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur.

Oleh karena itu, Badan Kejuruan Teknik Peternakan Persatuan Insinyur Indonesia (BKT PII) mengadakan sarasehan bertajuk “4,8 T Alokasi Anggaran Pemerintah di Sektor Peternakan Sapi, Mewujudkan Pasokan Daging dan Susu untuk Program MBG yang Berkelanjutan” di Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/1/2026).

Kegiatan yang menghadirkan para stakeholder peternakan ini menjadi sangat penting untuk membahas arah penggunaan anggaran tersebut, potensi dampak terhadap rantai pasokan, kesejahteraan peternak rakyat, inovasi industri, pemerataan pembangunan antar wilayah, hingga mitigasi berbagai risiko teknis dan pasar.

Sarasehan dihadiri pemerintah pusat, pemerintah daerah dari luar Jawa, industri swasta, organisasi peternak, dan pelaku inovasi digital, untuk memperoleh pandangan komprehensif dan rekomendasi strategis. Dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Pertanian, BUMN, asosiasi industri susu, asosiasi koperasi persusuan, serta KADIN Indonesia.

Ketua BKT Peternakan PII, Prof Ir Budi Guntoro SPt MSc PhD IPU ASEAN Eng APEC Eng, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dari rencana integrasi peternakan sapi berbasis anggaran Rp 4,8 triliun, serta mengurai tantangan struktural yang perlu diantisipasi pemerintah dan industri, sekaligus merumuskan rekomendasi yang membangun untuk kebijakan, investasi, dan penguatan kelembagaan peternak.

"Kemudian yang cukup penting mendorong kolaborasi antara akademisi, pemerintah, industri, dan peternak,” ujarnya.

Pihaknya berjanji akan terus bersinergi dengan asosiasi peternakan untuk mengawal setiap anggaran dari pemerintah agar dapat memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan peternak.

“Selain itu memastikan generasi muda ke depan mudah mendapatkan akses dalam mengonsumsi protein hewani. Karena mereka merupakan generasi bangsa yang akan membangun Indonesia berikutnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Peternakan Unpad, Prof Dr Ir Rahmat Hidayat SPt MSi IPM, mengemukakan bahwa saat ini industri peternakan diibaratkan berada pada dua kaki. Kaki pertama di antaranya ketimpangan populasi antara jumlah ternak dan masyarakat Indonesia, produksi belum optimal, umur peternak umumnya sudah senior, dan tingkat pendidikan peternak dan partisipasi kelembagaan yang masih rendah.

Sedangkan, salah satu kaki lagi terkait kebijakan program MBG yang memacu permintaan produk peternakan. “Maka dengan kondisi ini tantangan sekaligus kesempatan bagi stakeholder peternakan,” katanya. (INF)

PERMINDO BAWA TUGAS MULIA PERJUANGKAN KEBERADAAN PETERNAK RAKYAT MANDIRI

Foto bersama para punggawa PERMINDO. (Foto: Infovet/Ridwan)

Rabu (14/1/2026). Bertempat di BMB Space Bogor, Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO), menggelar pertemuan bersama awak media dalam rangka memperkenalkan asosiasi yang baru dibentuk tersebut untuk memperjuangkan keberadaan peternak rakyat mandiri.

Mengawali pertemuan, Sekretaris Jenderal PERMINDO, Heri Irawan, memberikan apresiasi kepada para awak media yang hadir sekaligus memperkenalkan hadirnya PERMINDO dalam dinamika industri perunggasan Tanah Air.

PERMINDO sendiri dibentuk untuk memperjuangkan aspirasi dan memperkuat posisi peternak rakyat mandiri dalam wadah kolektif, serta mendorong kemandirian dan kesejahteraan mereka utamanya dalam kemudahan memperoleh sarana dan produksi ternak (sapronak), salah satunya terkait harga dan ketersediaan DOC.

Pihaknya pun berharap, keberadaan asosiasi ini dapat membantu peternak skala kecil mendapat perhatian untuk tetap mampu bertahan dan bertumbuh, serta menjaga sumber penghasilan mereka dalam ekosistem industri yang berkeadilan.

Tak hanya itu, ditambahkan juga oleh Ketua Umum PERMINDO, Kusnan, bahwa hadirnya asosiasi ini juga membawa misi mulia, yakni memberikan edukasi kepada anak-anak muda agar mau menekuni usaha peternakan unggas sebagai penghasil protein hewani bagi masyarakat.

"Jadi nanti kalau kita ke peternakan ketemunya bukan hanya orang tua saja, tapi juga anak-anak muda. Ini misi kita sangat mulia dan merupakan bagian dari ibadah juga," katanya.

Oleh sebab itu, ia yakini dengan adanya kegiatan ini, suara maupun aspirasi peternak rakyat mandiri bisa tersampaikan dan memastikan usaha mereka terus tumbuh dan berkembang bersama-sama, sehingga menciptakan iklim usaha yang sehat. (RBS)

KEMENTERIAN PERTANIAN RESMI TERBITKAN ATURAN BARU PELARANGAN OBAT HEWAN

Ilustrasi obat hewan. (Foto: Gemini)

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 63/KPTS/PK.300/F/01/2026, pemerintah secara resmi menetapkan aturan baru mengenai Pelarangan Penggunaan Obat Hewan pada Ternak yang Produknya untuk Konsumsi Manusia.

Peraturan ini berfokus pada pelarangan golongan antibiotik dan obat-obatan tertentu yang sering digunakan pada ternak yang produknya ditujukan untuk konsumsi. Latar belakang diterbitkannya aturan ini adalah adanya perkembangan kebutuhan untuk melarang penggunaan antibiotik golongan fluorokuinolon serta sefalosporin generasi 3 dan 4 demi mencegah dampak negatif jangka panjang bagi kesehatan masyarakat.

Dalam aturan tersebut, secara spesifik merinci jenis-jenis obat yang dilarang penggunaannya sebagai campuran pakan maupun pemberian langsung. Adapun kelompok obat hewan tertentu yang dilarang sebagai imbuhan pakan (feed additive) di antaranya Colistin; Ciprofloxacin; Norfloxacin; Levofloxacin; Ofloxacin; Oxolinic acid; dan Sefalosporin generasi 3 dan 4 (kecuali Ceftiofur).

Sementara kelompok obat hewan tertentu yang dilarang pemakaiannya secara oral, parental, topikal di antaranya Colistin; Ephedrin beserta turunannya; Paracetamol yang tidak berupa sediaan tunggal; Ciprofloxacin; Norfloxacin; Levofloxacin; Ofloxacin; Oxolinic acid; Sefalosporin generasi 3 dan 4 (kecuali Ceftiofur), serta antibiotik yang dibuat dalam satu formula dengan bahan biologik, farmasetika, premix, dan obat hewan alami.

Dengan ditetapkannya peraturan ini pada 5 Januari 2026, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 9736/PI.500/F/09/2020 tentang Perubahan atas Lampiran III Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/PERMENTAN/PK.500/F/09/2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir risiko resistansi antimikroba (AMR) pada manusia yang bersumber dari konsumsi produk peternakan. (INF)

ASOHI SUMUT SELENGGARAKAN SEMINAR REGULASI OBAT HEWAN & OUTLOOK PETERNAKAN

Seminar Outlook Peternakan 2026 ASOHI Sumut. (Foto-foto: Dok. ASOHI Sumut)

Bertempat di Hotel Grand Mercure-Medan, Selasa (6/1/2026), Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) Daerah Sumatra Utara (Sumut) menyelenggarakan kegiatan seminar mengenai Update Regulasi Obat Hewan dan Outlook Peternakan 2026.

Seminar outlook peternakan merupakan yang pertama kalinya digelar ASOHI Sumut di bawah kepengurusan baru, Ir Taviv Ritonga, dengan dukungan ASOHI Pusat. Seminar dihadiri oleh Drh Tesra mewakili Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan tingkat I; Drh Christina Sianturi mewakili Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tingkat II; Kepala Bvet Medan Drh Arif Hukmi; Ketua PDHI Sumut; anggota ASOHI Sumut; peternak; pabrik pakan; asosiasi perunggasan; dan beberapa peserta yang hadir dari Pekanbaru.

Pada kesempatan tersebut, ASOHI Sumut menghadirkan tiga pembicara utama di antaranya Drh Arief Wicaksono MSi (Ketua Kelompok Substansi Pengawas Obat Hewan Kementan), Drh Bambang Sutrasno (Regional Head Sumatra PT CPI), dan Drh Akhmad Harris Priyadi (Ketua Umum ASOHI).

Seminar antara lain memaparkan dan membahas topik-topik terkait adanya aturan-aturan baru izin berusaha obat hewan, perubahan kebijakan penunjukan PT Berdikari BUMN sebagai pengimpor jagung-SBM untuk pakan ternak, dinamika sektor kesehatan hewan dengan munculnya kebutuhan segera akan apotek veteriner di setiap provinsi, serta peluang usaha penyediaan obat hewan kesayangan, obat hewan kuda, dan obat hewan satwa liar, hingga imbas penerapan Permenkes No. 14/2021 kepada para kolega dokter hewan.

Terlebih lagi pasca kejadian bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumatra Barat, tentunya bagi pelaku industri obat hewan dan peternakan perlu mengetahui bagaimana tren dinamika bisnis di 2026 ini. Secara nasional, Sumut sendiri berkontribusi 20-25% dari produksi hasil unggas (daging dan telur). Dampak yang segera dirasakan bagi peternakan Sumut di antaranya adalah terkomprominya suplai jagung, mengingat Aceh juga sebagai salah satu penyedia jagung bagi daerah sekitarnya, terutama Sumut. Di sisi lain, terputusnya sarana logistik seperti jalan-jalan utama yang masih tertimbun lumpur, jembatan penghubung yang terputus sangat berdampak pada pengiriman rutin hasil produksi unggas dari Sumut ke Aceh.

Selain itu, terkait program MBG dan rencana pemerintah di 2026 juga dibahas dalam seminar ini, khususnya dampaknya bagi peluang pertumbuhan demand daging maupun telur ayam yang sudah dipastikan porsinya dalam menu MBG. Kemudian persoalan menarik lainnya yakni seputar AMR, juga menjadi momen edukasi bagi pelaku usaha kesehatan hewan (ternak & non-ternak).

Bantuan kemanusiaan oleh ASOHI Sumut.

Selain menggelar seminar, sebelumnya ASOHI Sumut juga melaksanakan kegiatan Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Sumatra Utara dan Aceh pada Jumat (2/1/2026). Dalam kegiatan tersebut ASOHI Sumut membagikan makanan, perlengkapan kesehatan, dan perlengkapan lain seperti kain dan sarung kepada para korban bencana banjir dan longsor di Desa Tanjung Jati, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. (INF)

KEPENGURUSAN PDHI CABANG JAWA BARAT V 2025-2029, DIWARNAI KALANGAN MUDA

Wakil Walikota Bekasi (berseragam cokelat) bersama Ketua Umum PB PDHI dan seluruh pengurus PDHI Cabang Jawa Barat V. (Foto-foto: NDV)

Pelantikan pengurus Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Jawa Barat V masa bakti 2025 – 2029 dihadiri Wakil Walikota Bekasi, Dr H Abdul Harris Bobihoe. Acara yang berlangsung meriah ini digelar di Harris Convention Hall, Bekasi, Selasa (6/1/2026). 

Dalam sambutannya Ketua Umum PD PDHI, Dr drh Munawaroh MM mengungkapkan apresiasinya terhadap susunan kepengurusan PDHI Cabang Jawa Barat V yang dipenuhi oleh kalangan muda. 

“Susunan kepengurusan yang diisi anak muda semakin marak di berbagai organisasi, demikian juga dengan PDHI yang sudah seperti rumah kita sendiri. Tentunya semoga kepengurusan yang baru ini semakin memajukan profesi dokter hewan,” harapnya.

Munawaroh berpesan, “Bersinergilah dengan pemerintah daerah. Baik dalam kaitannya dengan pelaksanaan program pemenuhan protein hewani maupun program yang bertujuan menekan populasi kucing liar, serta penanganan penyakit Zoonosis.

Wakil Walikota Bekasi dalam sambutannya menuturkan, peran dokter hewan tidak terbatas hanya pada sektor kesehatan hewan saja, tetapi juga merupakan garda terdepan dalam kesehatan global melalui konsep yang kenal dengan One Health.

“Peran dokter hewan semakin kompleks di masa medatang. Mulai dari dinamika perubahan iklim, peningkatan lalu lintas hewan dan produk hewan hingga munculnya penyakit-penyakit baru atau bersumber dari hewan,” tuturnya.

Terkhusus di Kota Bekasi, ia menyatakan terdapat sejumlah isu kesehatan hewan yang menjadi perhatian serius. Satu contohnya penelantaran dan overpopulasi hewan peliharaan seperti kucing dan anjing.

Selain itu, penyakit hewan ternak juga menjadi perhatian, mengingat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pernah menjadi masalah serius. Lonjakan kasus pada tahun 2022 akibat kurangnya sertifikasi kesehatan dan karantina hewan yang masuk, sehingga hal itu juga perlu diperhatikan lebih lanjut kedepannya.

Bazaar produk seperti pet food, obat hewan dan peralatan praktik klinik hewan turut menyemarakkan acara pelantikan.

Launching Website

Seremoni pelantikan pengurus ditandai dengan serangkaian agenda mulai dari pembacaan serta penyerahan SK, launching DANAKITA sekaligus website PDHI https://pdhi-jabar5.or.id/. 

Puncak acara pelantikan, di sesi siang hari kepanitiaan mengadakan seminar dan talkshow terkait mental health issue dalam profesi dokter hewan dan mengundang dr Nindita Pinastikasari SpKJ SH MH. 

Selain diisi oleh seminar, kegiatan pelantikan ini disemarakkan dengan bazaar berbagai produk mulai dari pet food, obat khususnya untuk hewan kesayangan, hingga peralatan praktik klinik hewan.

Ketua PDHI Cabang Jawa Barat V, drh Mirjawal MM menyerahkan plakat ucapan terima kasih kepada dr Nindita Pinastikasari SpKJ, SH, MH.

Program Kerja

Drh Mirjawal MM, Ketua PDHI Cabang Jawa Barat V memaparkan beberapa program kerja kepengurusan masa bakti 2025-2029. 

“Belum lama ini kami mengumpulkan donasi dan terkumpul 50 juta dalam sepekan. Tepatnya pada Desember 2025 lalu, PDHI Jawa Barat V berkolaborasi dengan PDHI Sumatera Barat telah mengirimkan relawan sekaligus bantuan kepada masyarakat terdampak banjir di Sumatera dan Aceh,” kata Mirjawal.  

Lebih lanjut disebutkan program peningkatan kompetensi sejawat melalui pelatihan, seminar, workshop juga akan dilaksanakan secara berkala. Guna memperkuat peran dokter hewan dalam isu kesehatan masyarakat, keamananan pangan, dan kesejahteraan hewan. 

PDHI Jawa Barat V juga menyusun program penertiban klinik dokter hewan yang belum berizin, bekerjasama dengan pemerintah daerah.  

Kegiatan sosial profesi juga menjadi program prioritas diantaranya menyelenggarakan program vaksinasi rabies, steril pada hewan liar, vaksinasi dan berkontribusi dalam manajemen kesehatan hewan kurban.  

Mirjawal menambahkan, program pemutihan juga diberlakukan. “Bagi anggota yang menunggak iuran pada tahun-tahun sebelumnya, kami bebaskan. Jadi mulai dari awal membayar di periode 2025 langsung saja,” ungkapnya. 

Program berikutnya yaitu apabila anggota menyetorkan iuran pada saat penyelenggaraan pelantikan, secara otomatis terproteksi oleh BPJS Ketenagakerjaan.  

“PDHI adalah rumah kita bersama untuk bertumbuh mengabdi untuk masyarakat. Mari kita bekerja dengan hati, melangkah dengan visi, berkolabaorsi dengan harmoni demi kemajuan profesi dokter hewan dan kebermanfatan untuk masyarakat,” pungkas Mirjawal.

Susunan Pengurus PDHI Cabang Jawa Barat V Masa Bakti 2025-2029

Dewan Penasehat:

drh Rudi Hartanto Panggabean

Dr drh Muhammad Munawaroh MM

drh Harsono Edi

drh Yusuf Haykal SE

drh Sariyanti MSi 

drh Vici Eko Handayani

drh Khaizir Hasan

Ketua: drh Mirjawal MM

Wakil Ketua 1: drh Vici Imsar

Wakil Ketua 2: drh Wahyudi 

Sekretaris: drh Denni Kurnia

Wakil Sekretaris: drh M Yovan Khalis

Bendahara: drh Norma Sari

Wakil Bendahara:drh Miqsalmina

Kepala Kantor: drh Zulhady Tanjung

Sekretariat Pengurus

Koordinator Wilayah Kabupaten Bekasi: drh Jeck Ruben Simatupang

Organisasi & Keanggotaan

Ketua: drh Maryori Firdaus 

Anggota: 

drh Ni Ketut Sariasih

drh Indra Gani

drh Moma Silvia

Pendidikan & Pengembangan Profesi

Ketua: drh Enny Maya

Anggota: 

drh Faizin Huzanni

drh Hefri Yunaldi

drh Resty Chandra Dwiparina

Advokasi & Perlindungan Hukum

Ketua: drh Yuni Lestyorini MH

Anggota:

drh Carwan SE SH MH

drh Wahyu Ramadhan

drh Muhammad Arif

Usaha & Dana

Ketua: drh Muhammad Iqbal

Anggota:

drh Robbi Nofria Miska

drh Elysabeth Vanessa Tirta Santi

drh Nurul Yaqien

Hubungan & Pengabdian Masyarakat 

Ketua: drh Adenan Abdilla

Anggota: 

drh Eko Prasetyo

drh Dahlia Dhestinia

drh Foni Maikal

drh Yohana Kumala Sari

Kesejahteraan Anggota

Ketua: drh Eri Seiawan

Anggota: 

drh Nalia Putriyanda

drh Affan Nur Alamsyah

drh Feny

(NDV)

PEMERINTAH BATASI IMPOR BUNGKIL KEDELAI, KENDALI DIALIHKAN KE BUMN

Soybean meal. (Foto: Istimewa)

Selasa (23/12/2025). Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan kebijakan strategis baru terkait tata niaga bahan baku pakan ternak. Mulai awal 2026, pemerintah melakukan intervensi penuh terhadap impor bungkil kedelai (soybean meal/SBM) dengan membatasi izin impor langsung oleh pelaku usaha swasta dan mengalihkan mandat impor kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan menciptakan stabilitas harga pakan di tingkat peternak yang selama ini rentan terhadap fluktuasi pasar global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, menyatakan bahwa ketergantungan industri pakan dalam negeri terhadap SBM impor telah mencapai titik yang memerlukan pengawasan ketat.

“Selama ini, fluktuasi harga bungkil kedelai di pasar internasional langsung memukul peternak kecil kita. Dengan menyerahkan mandat impor kepada BUMN, pemerintah memiliki instrumen untuk melakukan penyangga stok (buffer stock) dan intervensi harga saat terjadi lonjakan,” ujarnya dalam konferensi pers beberapa waktu lalu di Jakarta.

Adapun beberapa poin utama dari rencana kebijakan baru ini adalah sebagai sentralisasi impor. Perusahaan swasta tidak lagi diperkenankan melakukan impor langsung secara bebas. Seluruh kuota impor akan dikelola melalui penugasan kepada BUMN sektor pangan (seperti ID FOOD atau Bulog).

Kemudian supaya sistem distribusi terpusat. BUMN akan mendistribusikan SBM kepada pabrik pakan (feedmill) berdasarkan kontrak yang diawasi pemerintah untuk memastikan transparansi harga.

Serta penguatan cadangan nasional. Pemerintah menargetkan ketersediaan cadangan SBM nasional untuk durasi minimal tiga bulan guna mengantisipasi gangguan rantai pasok global.
Kendati demikian, kebijakan ini menuai reaksi beragam. Dari sisi peternak rakyat, kebijakan ini disambut baik karena menjanjikan harga pakan yang lebih stabil. Namun, asosiasi pengusaha pakan ternak meminta pemerintah menjamin bahwa birokrasi di tangan BUMN tidak akan menghambat kecepatan distribusi.

“Kami berharap BUMN yang ditunjuk memiliki infrastruktur logistik yang mumpuni agar tidak terjadi kekosongan stok di gudang-gudang daerah,” ungkap salah seorang perwakilan asosiasi pengusaha.

Selain stabilitas harga, kebijakan ini juga bertujuan mendorong hilirisasi industri kedelai dalam negeri dan mencari alternatif bahan baku pakan lokal agar ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi secara bertahap hingga 2030.

Pemerintah menegaskan bahwa masa transisi akan diberlakukan selama enam bulan pertama di 2026 agar pelaku usaha dapat menyesuaikan kontrak pengadaan mereka yang sedang berjalan.

Dampak Terhadap Harga
Bungkil kedelai menyumbang sekitar 20-25% dari total biaya produksi pakan, sedangkan pakan sendiri mencakup 70% dari total biaya pemeliharaan ayam. Adanya rencana kebijakan baru tersebut memang dinilai berdampak positif bagi stabilitas harga di tingkat konsumen.

Jika BUMN berhasil menjalankan fungsinya sebagai buffer stock, harga daging ayam dan telur tidak akan lagi mengalami lonjakan ekstrem saat harga komoditas global naik. Ini akan menjaga daya beli masyarakat terhadap sumber protein.

Namun begitu, beberapa sumber menyebut risiko juga bisa terjadi apabila proses pengadaan BUMN lebih lambat atau lebih mahal karena beban administrasi, biaya tambahan tersebut bisa dibebankan kepada peternak, yang ujungnya malah menaikkan harga eceran di pasar.

Tanggapan Pelaku Usaha
Menanggapi kebijakan baru tersebut, Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) turut menyurati Menteri Perdagangan maupun Menteri Pertanian terkait tanggapan dan masukan kebijakan sentralisasi impor SBM 2026.

Dalam suratnya, GPMT menyatakan sikap turut mendukung upaya stabilitas tersebut demi melindungi peternak rakyat dan konsumen nasional.

Namun ada kekhawatiran dari sisi efisiensi logistik. GPMT memohon jaminan bahwa BUMN yang ditunjuk memiliki kemampuan logistik dan pendanaan yang setara atau lebih baik dari sektor swasta untuk menjamin just-in-time delivery. Karena keterlambatan distribusi SBM dalam hitungan hari dapat mengancam keberlangsungan hidup jutaan ternak.

Kemudian terkait transparansi Harga. GPMT juga mengusulkan adanya mekanisme penetapan harga yang transparan dan melibatkan asosiasi dalam pengawasan, guna memastikan biaya layanan (service fee) BUMN tidak membebani harga akhir pakan.

Selain itu, GPMT juga meminta perpanjangan masa transisi bagi kontrak-kontrak impor yang sudah ditandatangani sebelum kebijakan ini berlaku, guna menghindari sengketa hukum internasional dengan pemasok global. (INF)

PERJUANGKAN NASIB, PETERNAK RAKYAT MANDIRI BENTUK PERMINDO

Ternak broiler skala rakyat. (Foto: Dok. Infovet)

Upaya memperkuat posisi peternak rakyat mandiri di tengah derasnya laju industri perunggasan nasional semakin mendesak. Menyikapi kondisi tersebut, para perwakilan peternak rakyat mandiri dari berbagai daerah sepakat membentuk PERMINDO (Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia) sebagai wadah kolektif untuk menyatukan suara, memperjuangkan kepentingan, serta mendorong kemandirian dan kesejahteraan peternak rakyat mandiri agar tetap mampu bertahan dan bertumbuh.

Sebagai langkah awal konsolidasi, musyawarah tersebut menetapkan struktur inti PERMINDO, di antaranya Drh Hartono (Ketua Dewan Pembina), Kusnan (Ketua Umum), Heri Irawan (Sekretaris Jenderal), dan Asep Saepudin (Bendahara Umum). Struktur organisasi secara lengkap akan dikembangkan dan disempurnakan dalam rapat-rapat lanjutan.

Salah seorang peternak rakyat mandiri asal Bogor, Istanto, menyampaikan bahwa harga ayam di tingkat peternak saat ini mulai menunjukkan kondisi yang lebih stabil. Ia mengapresiasi upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas tersebut. Namun demikian, ia menyoroti persoalan serius di sisi hulu, terutama terkait ketersediaan dan harga sarana produksi peternakan (sapronak).

Menurutnya, peternak rakyat mandiri saat ini masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh sapronak, khususnya day old chick (DOC) dengan harga yang wajar. Bahkan, harga DOC dilaporkan melonjak hingga di atas Rp 7.000/ekor. Kondisi tersebut berdampak langsung pada peningkatan biaya operasional kandang dan menekan margin usaha peternak.

"Saya berharap dengan terbentuknya PERMINDO, peternak rakyat mandiri memiliki wadah untuk mendapatkan DOC, pakan, dan sapronak lainnya dengan harga yang lebih wajar. Dengan begitu, usaha peternak tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga berkembang. Kami harap juga pemerintah terus memberikan perhatian kepada peternak rakyat mandiri yang menggantungkan hidupnya dari usaha budi daya broiler,” ujar Istanto saat ditemui di kandangnya di Desa Pasarean, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Kamis (18/12/2025).

Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal PERMINDO, Heri Irawan, juga turut mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas harga ayam di tingkat peternak dalam tiga bulan terakhir. Meski begitu, ia tegaskan masih terdapat tantangan mendasar yang perlu segera dibenahi, khususnya terkait harga dan ketersediaan DOC.

Heri menilai, ketika harga livebird (LB) berada pada level yang baik dan stabil, peternak justru berpotensi tidak dapat menikmati kondisi tersebut akibat tingginya harga DOC.

Oleh karena itu, dibentuknya PERMINDO juga dilatarbelakangi oleh kuatnya aspirasi peternak mandiri di berbagai daerah yang membutuhkan wadah resmi untuk menyampaikan kepentingan dan memperjuangkan keberlangsungan usaha.

"Ke depan, persaingan di sektor perunggasan bukan lagi soal besar atau kecilnya pelaku, melainkan persaingan antar ekosistem. Kami berharap PERMINDO mampu mengakomodasi kepentingan peternak rakyat mandiri dan membangun kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, sehingga tercipta ekosistem usaha perunggasan yang kuat dan berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan resminya, Jumat (19/12/2025).

Sebagai langkah penguatan fungsi ekonomi organisasi, PERMINDO juga merencanakan pembentukan Koperasi PERMINDO sebagai instrumen bisnis resmi sekaligus sumber pendapatan organisasi, yang akan menjalankan berbagai kegiatan ekonomi seperti pengadaan pakan secara kolektif, penyediaan DOC dan sapronak, penyerapan ayam panen anggota, program pembiayaan, serta pengembangan kemitraan strategis dengan berbagai pihak.

"Melalui skema tersebut PERMINDO berharap dapat memperkuat kemandirian peternak sekaligus meningkatkan posisi tawar mereka dalam struktur industri perunggasan," sebutnya.

Sementara itu, Ketua Umum PERMINDO, Kusnan, menegaskan bahwa organisasi ini hadir sebagai wadah perjuangan peternak rakyat mandiri yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap sapronak dengan harga yang wajar.

"PERMINDO berkomitmen memperjuangkan aspirasi peternak agar keberlangsungan usahanya tetap terjaga, karena banyak peternak menggantungkan penghidupan di sektor perunggasan," kata Kusnan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pihaknya akan membuka ruang kolaborasi dengan seluruh pihak, baik pemerintah, perusahaan, maupun asosiasi yang telah lebih dulu eksis.

"Kami ingin memastikan peternak rakyat mandiri dapat tumbuh bersama, bukan tertinggal. Dengan sinergi dan kolaborasi yang sehat, kami berharap peternak tumbuh, integrasi tumbuh, dan pemerintah berperan sebagai penengah, sehingga iklim usaha perunggasan dapat memberikan manfaat yang adil bagi seluruh pelaku,” pungkasnya. (INF)

KONFERENSI KESEJAHTERAAN HEWAN INDONESIA INTERNASIONAL 2025 DIRESMIKAN GUBERNUR DKI JAKARTA

Pembukaan Konferensi Kesejahteraan Hewan Indonesia Internasional 2025. (Foto: Dok. Pemprov DKI Jakarta)

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Dr Pramono Anung bersama Yayasan JAAN Domestic secara resmi membuka Konferensi Kesejahteraan Hewan Indonesia Internasional 2025 (Animal Welfare Indonesia-International Conference 2025) di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, (5/12/2025).

Acara ini merupakan konferensi kesejahteraan hewan tahunan keempat, sekaligus yang pertama dan terbesar di Indonesia, yang mempertemukan para ahli, pembuat kebijakan, akademisi, dan aktivis dari berbagai negara untuk memperkuat komitmen terhadap kesejahteraan hewan di tingkat nasional dan regional.

Sebagai forum strategis, konferensi ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan nasional dan internasional untuk berdiskusi, berbagi pengetahuan, serta membangun kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan kesejahteraan hewan yang berkelanjutan di Indonesia.

Dalam sambutannya, Pramono Anung menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan hewan, termasuk pengendalian populasi hewan liar secara manusiawi, sosialisasi Pergub No.36/2025 tentang Pelarangan Perdagangan Daging Anjing dan Kucing di Provinsi DKI Jakarta, serta peningkatan edukasi publik mengenai tanggung jawab pemeliharaan hewan.

“Kesejahteraan hewan adalah bagian penting dari pembangunan berkelanjutan. Jakarta berkomitmen menjadi kota yang ramah terhadap semua makhluk hidup,” ujar Gubernur DKI Jakarta.

Partisipasi Global dan Kolaborasi Akademik
Konferensi yang diselenggarakan bersama FOURPAWS International ini dihadiri oleh lebih dari 500 peserta dari berbagai negara, termasuk perwakilan Australia, Inggris, Amerika Serikat, Austria, Turki, Thailand, dan Korea Selatan. Hadir pula perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepolisian Republik Indonesia, serta sejumlah universitas dan lembaga penelitian.

Selama dua hari, peserta mengikuti sesi panel, lokakarya, dan pameran inovasi yang membahas isu-isu penting seperti kesejahteraan hewan domestik, perdagangan daging anjing dan kucing, perlindungan satwa liar, kesejahteraan hewan pekerja, dan praktik peternakan beretika.

Momentum penting lainnya adalah peluncuran Akademi Kesejahteraan Hewan Indonesia, yang didukung Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Hasanuddin, Universitas Nusa Cendana, IPB University, Universitas Gadjah Mada, Universitas Syiah Kuala, dan Universitas Padjadjaran. Akademi ini diharapkan menjadi pusat pendidikan dan riset kesejahteraan hewan nasional yang berstandar internasional.

Konferensi sebagai Tonggak Penting
Sebagai penyelenggara utama, JAAN Domestic Foundation menegaskan bahwa konferensi ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan advokasi kesejahteraan hewan di Indonesia.

Chief Operating Officer JAAN Domestic, Drh Merry Ferdinandez M.Si, menyampaikan, “Empat tahun perjalanan konferensi ini menunjukkan bahwa perubahan nyata hanya bisa terjadi melalui kolaborasi lintas sektor. Kami melihat semakin kuatnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dalam memperjuangkan kesejahteraan hewan di Indonesia.”

Sementara itu, Founder dan CEO JAAN Domestic, Karin Franken, ikut menambahkan bahwa konferensi ini bukan hanya tentang berbagi pengetahuan. “Tetapi tentang membangun masa depan, dimana setiap hewan dihargai dan dilindungi. Konferensi ini menjadi pusat dialog regional dan pionir dalam gerakan kesejahteraan hewan di Indonesia,” tambahnya.

Menuju Pionir Kesejahteraan Hewan
Konferensi Kesejahteraan Hewan Indonesia Internasional 2025 menandai langkah penting bagi Indonesia dalam memperkuat posisinya sebagai pionir kesejahteraan hewan di kawasan Asia. Dengan dukungan pemerintah, lembaga akademik, dan komunitas global, hasil konferensi diharapkan menjadi fondasi bagi kebijakan yang lebih manusiawi, ilmiah, dan berkelanjutan di masa depan.

Merry Ferdinandez menyampaikan apresiasi khusus kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan konferensi ini. “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada FOURPAWS International atas dukungan luar biasa dan peran pentingnya sebagai mitra utama serta co-organisator dalam konferensi ini. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperjuangkan kesejahteraan hewan di tingkat Asia dan global,” katanya.

Ia juga menambahkan apresiasi kepada para mitra nasional yang turut memperkuat pelaksanaan kegiatan ini. “Terima kasih kepada Natha Satwa Nusantara, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atas dukungan dan kerjasamanya. Sinergi antara pemerintah, organisasi profesi, dan lembaga masyarakat menjadi fondasi penting bagi kemajuan kesejahteraan hewan di Indonesia,” ucapnya.

Kemudian ditambahkan juga oleh Karin Franken, yang menutup dengan pesan penuh penghargaan. “Konferensi ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan para mitra yang memiliki visi yang sama. Kami sangat menghargai dedikasi dan kerja sama semua pihak yang telah membantu mewujudkan forum ini menjadi ruang dialog dan kolaborasi nyata untuk masa depan kesejahteraan hewan yang lebih baik,” tukasnya. (INF)