EKSPOR PERDANA MEDION KE TAIWAN, ZAMBIA, DAN MESIR

Pelepasan ekspor produk herbal Medion ke Mesir. (Foto: Dok. Medion)

Medion Farma Jaya kembali memperluas jangkauan pasar internasionalnya melalui ekspor produk farmasetik ke beberapa negara tujuan baru. Pada Desember 2025, Medion melakukan pelepasan ekspor perdana ke Taiwan, Zambia, dan Mesir.

Ekspansi ini merupakan bagian dari strategi pertumbuhan Medion setelah berhasil menembus lebih dari 20 negara di kawasan Asia dan Afrika, sekaligus memperkuat daya saing produk farmasetik nasional di pasar global.

Dalam pelaksanaannya, Medion melakukan seleksi distributor potensial melalui agen ekspor Artha Vena International (AVI), menawarkan produk berkualitas ekspor dengan harga yang kompetitif dengan dukungan data scientific yang lengkap dan tim teknis yang siap men-support distributor dalam memasarkan produk, serta pemenuhan pesanan dengan cepat dan efektif.

Medion juga menyediakan pembuatan label khusus sesuai bahasa dan regulasi di negara tujuan, untuk memastikan produk mudah diterima dan digunakan oleh pasar lokal. Adapun produk yang diekspor ke tiga negara tersebut meliputi produk antibiotik, vitamin, dan herbal.

Seluruh produk diproduksi sesuai standar Good Manufacturing Practice (GMP) dan dikirimkan melalui jalur laut maupun udara dengan standar distribusi produk yang baik, sehingga kualitas produk terjaga hingga tiba di negara tujuan.

Medion berharap dapat terus menambah varian produk yang diekspor, khususnya produk herbal untuk membantu meminimalkan resiko antimicrobial resistance (AMR), menjangkau lebih banyak negara baru, serta memperkuat posisinya sebagai produsen utama obat kesehatan hewan di kawasan Asia dan Afrika. (INF)

RESMI DIKUKUHKAN, KOMITMEN PERMINDO BANGUN EKOSISTEM PERUNGGASAN YANG ADIL & BERKELANJUTAN

Momen penyerahan bendera pataka dari Ketua Dewan Pembina PERMINDO kepada ketua dan pengurus inti PERMINDO. (Foto: Infovet/Ridwan)

Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO) resmi dikukuhkan pada Kamis (12/2/2026). Pengukuhan dilakukan langsung oleh Ketua Dewan Pembina PERMINDO, Hartono, dengan penyerahan bendera pataka kepada ketua dan pengurus inti PERMINDO.

“PERMINDO hadir untuk menjadi wadah bagi peternak rakyat mandiri di tengah kekosongan perlindungan kebijakan. Padahal ketika ada persoalan, peternak rakyat mandiri yang paling pertama terkena dampaknya,” ujar Hartono disela-sela acara pengukuhan sekaligus kegiatan Focus Group Discussion yang diadakan PERMINDO, di Bogor.

Ia menambahkan, peternak yang selama ini telah berjuang menghasilkan protein hewani bagi masyarakat berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan nasibnya agar mendapat keadilan dalam berusaha dan memperoleh kehidupan yang layak.

“PERMINDO meminta negara mengambil sikap dan berani berpihak pada keadilan bagi peternak rakyat mandiri,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum PERMINDO, Kusnan, menyebut bahwa hingga kini sektor perunggasan masih menghadapi tantangan yang tidak sedikit. Mulai dari persaingan global, biaya produksi, efisiensi produksi, produktivitas, pembiayaan, hingga terkait kebijakan pemerintah termasuk mengenai harga acuan. Begitu juga terkait stabilitas harga bahan baku pakan maupun produk unggas.

“Oleh karena itu, hadirnya PERMINDO agar teman-teman peternak rakyat kecil bisa terus eksis dan bisa menjembatani aspirasi mereka dengan kebijakan pemerintah dan dinamika industri. Kami datang dengan data lapangan, pengalaman nyata, dan komitmen untuk membangun ekosistem perunggasan yang adil dan berkelanjutan,” kata Kusnan.

Ia juga menambahkan, kegiatan perdana yang dilaksanakan ini merupakan bentuk sinergi dari PEMINDO kepada pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan asosiasi perunggasan yang sudah ada. “Kita di sini berdiskusi bagaimana ke depan peternak rakyat kecil bisa berkolaborasi memajukan sektor perunggasan,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PERMINDO, Herry Irawan, bahwa lahirnya PERMINDO bukan untuk bersaing dengan asosiasi manapun, tetapi untuk saling menguatkan dan melengkapi dari organisasi yang sudah lebih dulu besar dan mapan.

“PERMINDO siap berkolaborasi dengan stakeholder perunggasan nasional. Dimana visi PERMINDO bahwa peternak rakyat bukan pelengkap industri, tapi pilar utama kedaulatan pangan nasional dan tidak ada mensrea kepada pihak manapun,” katanya. (RBS)

GELAR FGD, PERMINDO SIAP BERSINERGI BERSAMA STAKEHOLDER PERUNGGASAN

FGD PERMINDO di Bogor. (Foto: Infovet/Ridwan)

Kamis (12/2/2026), bertempat di Royal Hotel Bogor, Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO), menggelar agenda pertamanya yakni Focus Group Discussion (FGD) mengenai arah perunggasan di tahun ini.

Latar belakang diadakannya FGD tersebut karena sektor perunggasan berperan sangat signifikan dalam ekonomi Indonesia, utamanya sebagai penyedia protein hewani, penggerak lapangan kerja bagi sekitar 12,5 juta jiwa, dan penggerak perekonomian dengan perputaran uang hingga puluhan triliun rupiah per tahun. Selain itu, perunggasan juga sangat berkontribusi bagi ketahanan pangan, pendapatan, bahkan peluang ekspor.

Kendati demikian, menurut Ketua Umum PERMINDO, Kusnan, hingga kini sektor perunggasan masih menghadapi tantangan yang tidak sedikit. Mulai dari persaingan global, biaya produksi, efisiensi produksi, produktivitas, pembiayaan, hingga terkait kebijakan pemerintah termasuk mengenai harga acuan. Begitu juga terkait stabilitas harga bahan baku pakan maupun produk unggas.

“Oleh karena itu, hadirnya PERMINDO agar teman-teman peternak rakyat kecil bisa terus eksis dan bisa menjembatani aspirasi mereka dengan kebijakan pemerintah dan dinamika industri. Kami datang dengan data lapangan, pengalaman nyata, dan komitmen untuk membangun ekosistem perunggasan yang adil dan berkelanjutan," ujar Kusnan dalam sambutannya.

Ia juga menambahkan "ini merupakan bentuk sinergi dari PEMINDO kepada pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan asosiasi perunggasan yang sudah ada. Kita di sini berdiskusi bagaimana ke depan peternak rakyat kecil bisa berkolaborasi memajukan sektor perunggasan."

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PERMINDO, Herry Irawan, turut menambahkan bahwa lahirnya PERMINDO bukan untuk bersaing dengan asosiasi manapun, tetapi untuk saling menguatkan dan melengkapi dari organisasi yang sudah lebih dulu besar dan mapan.

“PERMINDO siap berkolaborasi dengan stakeholder perunggasan nasional. Dimana visi PERMINDO bahwa peternak rakyat bukan pelengkap industri tapi pilar utama kedaulatan pangan nasional dan tidak ada mensrea kepada pihak manapun," ujarnya.

Tahun ini, lanjut dia, kebijakan pemerintah terkait perunggasan pun sangat dinanti. Mengingat pemerintah juga memiliki program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sangat terkait dengan produk perunggasan, sebagai salah satu sumber protein yang diberikan dalam program tersebut.

“Pun demikian dengan program memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya dalam penyediaan bahan baku pakan seperti soybean meal (SBM) dan gandum, melalui investasi peternakan terintegrasi skala besar. Program ini rencana mulai bergulir tahun 2026 ini. Oleh karena itu, perlu adanya dialog dan diskusi antara peternak, industri, pemerintah, akademisi, dan semua stakeholder terkait arah perunggasan di 2026 ini," tukasnya.

Diskusi pun menghadirkan beberapa pembicara di antaranya Ketua Umum PERMINDO Kusnan, Dekan Fapet IPB University Dr Idat Galih Permana, Country Director PT FPT Defryansyah, dan Guru Besar IPB University Prof Muladno Basar. Selain itu, dalam kegiatan tersebut juga sekaligus diadakan pengukuhan pengurus inti PERMINDO oleh Ketua Dewan Pembina PERMINDO Hartono. (RBS)

REFLEKSI: MENTAL TAHAN BANTING DALAM BERKARYA

Terus mendaki tanpa lelah dan frustasi karena hasil telah menanti.(Foto Ilustrasi CGPT)

Semangat berkarya teman-teman pembaca!

Pernahkah kalian merasa bahwa hidup ini penuh dengan tantangan dan rintangan? Lalu bagaimana cara kalian menghadapinya? Apakah kalian perlu memiliki mental tahan banting berlapis dan berpikiran terbuka untuk terus belajar dan berkembang?

Pertanyaan-pertanyaan elementer tentang mental tahan banting berupa kemampuan untuk menghadapi tantangan dan rintangan dengan kepercayaan diri nan efektif itu jawabannya akan menjadi sebuah urgensi dalam berkarya.

Orang yang memiliki mental tahan banting dapat mengubah sebuah tantangan menjadi peluang dan rintangan menjadi batu loncatan menuju kesuksesan dalam sebuah karya.

Naganya seperti kalimat klise ya, tentu tidak!

Mengapa, karena bisa menerima kegagalan sebagai pelajaran dan kesempatan untuk belajar dan tumbuh adalah modal awal yang sangat penting.

Lalu berpikiran terbuka dan fleksibel untuk menerima ide-ide baru dan kemudian beradaptasi dengan perubahan adalah

modal berikutnya.

Menjadi seorang yang fokus pada proses dan kemajuan, serta bukan berorentasi hanya pada hasil akhir adalah suatu nukilan makna kesabaran dalam berkarya.

Mindset optimis adalah kemampuan untuk melihat peluang dalam tantangan dan rintangan. Hal ini akan menjadi bagi jangkar pemilik karya untuk tetap memotivasi diri dan fokus pada tujuan, bahkan dalam situasi yang sulit.

Mengembangkan sikap positif dan percaya diri adalah aspek lain dalam menjaga keutuhan sebuah optimisme diri.

Prakteknya tentu dapat anda kerjakan ketika menghadapi kesulitan dalam pekerjaan, harus berupaya dapat mengubahnya menjadi kesempatan untuk belajar dan berkembang.

Karena jikapun ada kegagalan, anda akan dapat menerimanya sebagai pelajaran dan kesempatan untuk terus tumbuh.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat pada hati dan amal kalian." (HR. Muslim)

Sebuah pesan yang menekankan pentingnya memiliki hati yang baik dan amal yang saleh. Tentu dengan memiliki mental tahan banting dan berpikiran terbuka, serta mindset optimis, maka kita dapat memiliki hati yang baik dan amal yang saleh dengan karya yang bermanfaat bagi banyak pihak.

Dus, mental tahan banting dan berpikiran terbuka, serta mindset optimis, sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Dengan bekal ini, kita dapat mengubah tantangan menjadi peluang dan rintangan menjadi batu loncatan menuju kesuksesan. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk memiliki mental tahan banting, berpikiran terbuka, dan mindset optimis agar dapat mencapai sebuah karya dan kesuksesan dalam kehidupan.***

Ir Darmanung Siswantoro, L.Ac

Penulis adalah jurnalis, pemerhati bisnis peternakan dan praktisi kesehatan alternatif holistik

Artikel hard copy bisa anda baca pada Majalah INFOVET, Rubrik Refleksi edisi Agustus 2025

ASOHI KEMBALI GELAR PELATIHAN PJTOH, KINI MASUK ANGKATAN KE-28

Ketua Umum ASOHI, Akhmad Harris Priyadi, saat memberikan sambutannya. (Foto-foto: Dok. Infovet)

Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan profesionalisme tenaga teknis di industri obat hewan melalui penyelenggaraan Pelatihan Penanggung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) Angkatan XXVIII.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 10-12 Februari 2026, bertempat di Hotel Luminor dan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) Gunung Sindur, Bogor, serta melalui daring.

Hari pertama pelatihan, Selasa (10/2/2026), dibuka dengan pendalaman regulasi dan tata cara perizinan obat hewan, dengan serangkaian sambutan dari Ketua Panitia PPJTOH Rezki Eko Nugroho, Ketua Umum ASOHI Drh Akhmad Harris Priyadi, serta pembukaan resmi melalui daring oleh Direktur Kesehatan Hewan (Dirkeswan) Kementerian Pertanian Drh Hendra Wibawa MSi PhD.

Sambutan melalui daring oleh Dirkeswan, Hendra Wibawa.

Para peserta juga mendapat pembekalan materi mengenai aspek legalitas dan tugas pokok PJTOH, antara lain penjelasan mengenai peraturan obat hewan, pengenalan klasifikasi, serta pengawasan dan peresepan obat hewan yang disampaikan oleh Ketua Koordinator Substansi Pengawas Obat Hewan, Drh Arief Wicaksono MSi.

Kemudian diskusi mengenai peran dokter hewan dalam industri obat hewan oleh perwakilan PDHI, Drh Mirjawal MM, dan sosialisasi mengenai alur registrasi obat hewan, tata cara ekspor-impor, serta pembaruan sistem perizinan melalui OSS RBA dan update KBLI 2025 yang dipaparkan oleh tim POH dan tim dari Kementerian Investasi/BKPM.

Sementara pada hari kedua, yang akan dilaksanakan pada Rabu (11/2/2026), peserta dibekali materi yang lebih teknis terkait standar operasional di lapangan, meliputi prosedur CPOHB dan manajemen apotek veteriner, penjelasan mengenai peraturan terkait pakan (CPPB & NPP) dan peran apoteker dalam industri obat hewan, pengenalan struktur organisasi serta penegasan Kode Etik ASOHI bagi seluruh anggota, hingga soal manajemen cold chain yang sangat krusial dalam menjaga kualitas obat hewan.

Sedangkan pada Kamis (12/2/2026), kunjungan lapangan ke BBPMSOH Gunung Sindur menjadi puncak acara rangkaian Pelatihan PJTOH Angkatan XXVIII. Peserta dibagi menjadi dua kloter untuk melihat langsung proses di laboratorium BBPMSOH. Kunjungan ini bertujuan memberikan gambaran riil mengenai proses pengujian mutu obat hewan di Indonesia sebelum rangkaian acara resmi ditutup.

Melalui pelatihan ini, ASOHI berharap para penanggung jawab teknis dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih optimal, memastikan distribusi dan penggunaan obat hewan di Indonesia tetap memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan pemerintah. (RBS)

KEMENTAN PERKUAT PENGENDALIAN PENYAKIT HEWAN JELANG HBKN

Dirjen PKH Agung Suganda dalam Rapat Koordinasi Keswan dan Kesmavet. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat kesiapsiagaan nasional menghadapi Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) melalui koordinasi lintas wilayah dan penguatan deteksi dini, khususnya menjelang meningkatnya lalu lintas ternak pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah kerugian ekonomi serta menjaga pasokan pangan asal ternak tetap aman dan stabil bagi masyarakat.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan, Agung Suganda, menegaskan bahwa pengalaman kejadian penyakit hewan sebelumnya menjadi pelajaran penting agar pengendalian dilakukan secara terencana, terpadu, dan berbasis kewaspadaan.

“Pencegahan harus menjadi fokus utama. Jika ada kasus harus cepat ditemukan dan segera dikendalikan agar tidak meluas,” ujarnya di Bekasi, Rabu (4/2/2026).

Ia mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan langkah konkret di 2026 melalui alokasi vaksin, obat, dan sarana pendukung pengendalian penyakit, termasuk vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK).

Namun demikian, ia tekankan bahwa keberhasilan pengendalian tidak hanya bergantung pada besaran anggaran, melainkan kedisiplinan pelaksanaan di lapangan, terutama vaksinasi dan penerapan biosekuriti.

Ia juga menambahkan bahwa perhatian Komisi IV DPR RI terhadap isu PHMS menunjukkan pentingnya kesehatan hewan dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Hal tersebut tercermin dari kunjungan kerja spesifik Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner Wates yang secara khusus membahas pengendalian PHMS, dengan PMK sebagai salah satu penyakit utama yang menjadi perhatian.

“Alhamdulillah, respons Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI sangat luar biasa dan siap mendukung anggaran yang dibutuhkan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk pengendalian PHMS,” ucapnya.

Meski mendapat dukungan anggaran, Agung menegaskan pengelolaannya harus tetap dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Setiap alokasi anggaran harus memiliki kejelasan manfaat dan peruntukan. Ia menyebut, meskipun anggaran Ditjen PKH relatif terbatas, pemerintah tetap menyediakan alokasi khusus untuk pengendalian PHMS.

“Pada tahun ini alokasi vaksin dan sarana pendukung pengendalian penyakit mencapai sekitar 5,6 juta dosis, dengan strategi vaksinasi PMK dua periode yang terbukti efektif menekan kasus,” jelasnya.

Selain vaksinasi, Agung juga menyoroti kesiapan laboratorium veteriner sebagai garda depan deteksi dini. Ia meminta seluruh balai veteriner memastikan ketersediaan reagen dan alat diagnostik agar tidak terjadi keterlambatan penanganan ketika muncul dugaan penyakit.

Hal lain yang juga ia sampaikan agar tidak terjadi penyakit yang dapat mengganggu fokus pemerintah dalam menjaga ketahanan dan swasembada pangan, terutama menjelang HBKN. Sebab, pengendalian PHMS tidak hanya berkaitan dengan kesehatan hewan, tetapi juga berdampak langsung pada stabilitas pasokan pangan strategis, seperti daging, susu, dan telur.

“Jika terjadi kasus harus segera ditangani agar tidak mengganggu pasokan pangan. Menjelang HBKN, harga pangan strategis juga harus dijaga, termasuk harga sapi siap potong Rp 55.000 per kilogram berat hidup di tingkat peternak,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai Veteriner Subang Kementan, Putut Eko Wibowo, ikut menyampaikan bahwa wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten memiliki peran strategis sebagai pusat lalu lintas ternak nasional. Oleh karena itu, Balai Veteriner Subang terus memperkuat koordinasi dengan dinas daerah, karantina, dan balai veteriner lainnya untuk memantau perkembangan penyakit serta menyiapkan langkah antisipasi bersama.

Ia menjelaskan, sepanjang 2025 kondisi penyakit hewan di wilayah kerjanya relatif terkendali, dengan kasus PMK yang dapat ditekan melalui vaksinasi dan perbaikan biosekuriti. “Koordinasi rutin dan berbagi informasi antar wilayah menjadi kunci agar potensi risiko bisa diketahui lebih awal,” katanya.

Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk peternak, untuk aktif mendukung program vaksinasi dan segera melaporkan jika menemukan gejala penyakit. “Kewaspadaan bersama adalah benteng utama agar ternak tetap sehat dan pangan tetap aman,” tukasnya. (INF)

MENTAN AMRAN: RPH DILARANG NAIKKAN HARGA DAGING

Mentan Amran saat melihat ketersediaan daging sapi di pasar. (Foto: Istimewa)

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan seluruh rumah pemotongan hewan (RPH) untuk melarang para jagal menaikkan harga daging sapi, sebagai bagian dari kesiapan pemerintah menjaga stabilitas pangan nasional menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.

Penegasan tersebut disampaikan di tengah kondisi harga pangan nasional yang cenderung terkendali. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), komponen harga bergejolak (volatile food) secara bulan ke bulan mengalami deflasi sebesar 1,96%, sementara secara tahunan tercatat inflasi sebesar 1,14%, menandakan stabilitas harga pangan masih terjaga.

Pemerintah telah menetapkan harga sapi siap potong dari feedloter tidak lebih dari Rp 55.000/kg dan terima di RPH maksimal Rp 56.000/kg. Untuk itu semua jagal wajib menjaga stabilitas harga karkas sehingga harga daging di pasar tidak lebih dari Rp 130.000/kg.

“Seluruh RPH tidak boleh menaikkan harga daging. Pemerintah ingin memastikan harga sapi dan daging tetap stabil, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026,” kata Mentan Amran dalam keterangan resminya, Selasa (3/2/2026).

Ia juga menekankan bahwa kenaikan harga yang tidak wajar tidak akan ditoleransi, terlebih jika dilakukan dengan memanfaatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat pada momentum hari besar keagamaan.

Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, Mentan Amran meminta Satuan Tugas (Satgas) Pangan Mabes Polri bersama instansi terkait melakukan pengawasan dan pemeriksaan ketat terhadap RPH yang diduga memainkan harga daging.

“Satgas Pangan kami minta turun langsung memeriksa RPH yang memainkan harga. Jika ditemukan pelanggaran, akan dilakukan penindakan tegas,” ucapnya.

Sebagai langkah penertiban rantai pasok, Mentan juga menginstruksikan feedloter agar tidak menyalurkan/suplai sapi hidup kepada para jagal RPH yang tidak patuh terhadap ketentuan harga karkas dan daging.

“Feedloter jangan memasok sapi ke jagal/pemotong di RPH yang tidak patuh. Ini bentuk penertiban agar stabilisasi harga berjalan efektif,” tambahnya.

Sebagai informasi BPS mencatat terjadi deflasi pada Januari 2026, terutama pada komponen harga bergejolak terutama didorong oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan, salah satunya telur ayam ras di sejumlah wilayah. Sementara secara tahunan, beberapa komoditas termasuk daging ayam ras masih memberikan andil inflasi, namun dinilai masih dalam batas wajar dan tidak mengganggu stabilitas harga pangan secara keseluruhan.

Mentan Amran menegaskan, dengan pasokan pangan strategis yang berada dalam kondisi aman, pemerintah berkomitmen menjaga harga tetap terkendali serta memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idulfitri 2026 tanpa tekanan lonjakan harga pangan. (INF)

SOLIDARITAS UNTUK CISARUA: NAPINDO DUKUNG UPAYA BANTUAN KEMANUSIAAN

Penyerahan tanda serah-terima bantuan dari Kementan ke Bupati Bandung Barat (Foto-foto: Dok. Napindo)

PT Napindo Media Ashatama (Napindo) bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan) menyalurkan bantuan logistik kemanusiaan bagi warga terdampak bencana longsor di wilayah Kecamatan Cisaura, Bandung Barat.. Penyerahan bantuan dilakukan pada Rabu, 28 Januari 2026 di Masjid Agung Ash-Shiddiq. 

Napindo sebagai penyelenggara kegiatan Indo Livestock Expo & Forum yang dituan rumahi oleh Kementan, turut mengambil bagian dalam upaya kemanusiaan dengan menyalurkan bantuan antara lain air mineral (kemasan 1500 ml) dan susu UHT sebagai tambahan asupan gizi. Kebutuhan pangan juga dipenuhi melalui makanan siap saji (mie instan) serta camilan (biskuit dan crackers) yang mudah dikonsumsi. Harapannya, bantuan ini dapat mendukung kebutuhan harian para pengungsi dan warga terdampak di lokasi bencana. 

Penyaluran bantuan dilakukan secara terkoordinasi melalui Kementerian Pertanian, yang pada kesempatan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman, bersama Wakil Menteri Pertanian, jajaran Eselon I Kementerian Pertanian, serta Komisi IV DPR RI. Kehadiran tersebut menegaskan sinergi pemerintah dan mitra dalam memastikan bantuan dapat menjangkau masyarakat secara cepat dan tepat sasaran.

Tim Napindo di titik penyerahan bantuan

Mentan Amran menyatakan, “Kami turut berduka cita atas korban bencana di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Kami turun langsung memberi bantuan. Ada 24 truk bantuan, berisi pangan siap saji, beras, dan kebutuhan pokok lainnya. Yang terpenting, masyarakat bisa segera  terbantu.” Langkah taktis ini diharapkan menghadirkan dukungan moral melalui kehadiran nyata berbagai pihak dalam situasi darurat. 

Sinergi antara Napindo dan Kementan menegaskan pentingnya kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah dalam merespon bencana alam. Melalui penyaluran bantuan yang tepat sasaran dan terkoordinasi, diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak selama masa tanggap darurat, serta mempercepat proses pemulihan. (Rilis/INF) 

ANNUAL MEETING GALLUS: INOVASI DAN ADAPTASI KUNCI DI ERA PERUBAHAN

Foto bersama Annual Meeting 2026 Gallus. (foto-foto: Infovet/Ridwan)

Kamis (29/1/2026), PT Gallus Indonesia Utama (Gallus) resmi melaksanakan kegiatan tahunan Annual Meeting dengan tema “Inovasi dan Adaptasi: Kunci Sukses Gallus di Era Perubahan”.

Kegiatan dihadiri oleh Jajaran Direksi Gallus Bambang Suharno dan Rakhmat Nuriyanto, bersama Komisaris Gallus Gani Haryanto, dan Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) Akhmad Harris Priyadi, serta seluruh manager divisi dan staf Gallus.

Setelah melihat paparan kinerja perusahaan tahun kemarin, Gani turut memberikan apresiasi kepada Gallus yang telah sukses menerapkan inovasi dan adaptasi terhadap perubahan bisnis media maupun peternakan dan perikanan, di tengah gejolak industri dalam negeri dan global.

“Pencapaian Gallus tahun kemarin sudah sangat baik, mampu bertahan dan berkembang dengan perubahan yang cepat. Semoga ke depan kita bisa bekerja lebih inovatif dan adaptif lagi di tahun ini,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketum ASOHI, Akhmad Harris Priyadi, turut menyampaikan beberapa pandangan terkait tantangan dan situasi bisnis obat hewan, serta visi-misi ASOHI.

Dengan visi mewujudkan ASOHI yang lebih inovatif, fasilitatif, dan lebih kuat dengan seluruh pemangku kepentingan untuk kemajuan industri peternakan dan kesehatan hewan Indonesia.

Serta dengan membawa misi (Catur Krida) bersama ASOHI mendorong keterbukaan, edukasi, sosialisasi, teknologi informasi, serta bersinergi dan berkolaborasi, menguatkan profesionalitas, ketaatan, skill, kemandirian, hingga ASOHI yang proaktif meningkatkan industri, akselarasi, serta kontribusi peternakan dan kesehatan hewan.

Harris pun berharap Gallus dapat memberikan dukungan yang terbaik untuk menyukseskan visi-misi dan kegiatan-kegiatan ASOHI ke depannya.

Penandatanganan budgeting 2026 disaksikan langsung oleh Komisaris Gallus dan Ketum ASOHI.

Usai pemaparan dan arahan, kegiatan berlanjut dengan penandatanganan budgeting 2026 yang disaksikan langsung oleh Komisaris Gallus dan Ketum ASOHI. Annual Meeting kemudian ditutup dengan makan bersama dan pelatihan bagi karyawan. (RBS)

KOLABORASI HULU-HILIR PERTEMUKAN KOPERASI PETERNAK DAN PELAKU KULINER

Kerja sama mempertemukan koperasi peternak sebagai penggerak sektor hulu dengan pelaku usaha kuliner nasional sebagai penguat sektor hilir. (Foto: Istimewa)

Koperasi Produsen Usaha Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (LPER) bersama Ayam Gepuk Pak Gembus resmi menjalin kerja sama untuk memperkuat integrasi hulu-hilir sektor pangan. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Jumat (23/1/2026), di Kementerian Pertanian.

Kerja sama ini mempertemukan koperasi peternak sebagai penggerak sektor hulu dengan pelaku usaha kuliner nasional sebagai penguat sektor hilir. Pemerintah menilai model kemitraan ini berpotensi memberi kepastian pasar bagi peternak ayam rakyat sekaligus memperkuat rantai pasok unggas nasional.

Penandatanganan PKS dilakukan oleh Founder Ayam Gepuk Pak Gembus, Rido Nurul Adityawan dan Ketua Umum Koperasi Produsen Usaha LPER, H. Mulyadi Atma. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan), Hary Suhada, yang turut menyaksikan kegiatan tersebut mengatakan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong penguatan ekosistem peternakan berbasis kemitraan.

Menurutnya, pemerintah berupaya memastikan peternak tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga memperoleh kepastian usaha. “Ditjen PKH terus memperkuat peran peternak sebagai pelaku utama. Salah satunya melalui fasilitasi kemitraan hulu-hilir agar peternak memperoleh kepastian usaha, akses pasar, dan nilai tambah yang lebih adil,” kata Hary.

Sementara pada kesempatan lain, Direktur Jenderal PKH, Agung Suganda, mengatakan pemerintah terus mendorong kemitraan berkeadilan antara peternak dan pelaku usaha sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional.

“Kementerian Pertanian mendorong kemitraan yang saling menguntungkan dan berkeadilan. Peternak harus mendapat kepastian pasar dan harga yang wajar, sementara pelaku usaha memperoleh pasokan yang berkelanjutan. Kolaborasi seperti ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Pertanian dalam memperkuat ekosistem perunggasan nasional,” kata Agung.

Lebih lanjut dikatakan, integrasi hulu-hilir menjadi kunci menjaga keberlanjutan usaha peternak di tengah volatilitas pasar. Ia menegaskan peran pemerintah sebagai fasilitator agar kemitraan berjalan transparan dan tidak merugikan peternak.

“Kami memastikan negara hadir melindungi peternak. Kemitraan hulu-hilir bukan hanya soal bisnis, tetapi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan peternak secara berkelanjutan,” ujar Agung.

Dengan dukungan dari usaha kuliner tersebut yang memiliki 850 outlet dan sekitar 14.000 tenaga kerja, serta menjalin kemitraan dengan lebih dari 200 pondok pesantren di berbagai daerah, kerja sama dengan koperasi peternak dinilai dapat menciptakan permintaan pasar yang relatif stabil bagi produksi unggas rakyat.

Sementara itu, Koperasi Produsen Usaha LPER menaungi ribuan peternak ayam petelur dan ayam pedaging mandiri di berbagai provinsi. Koperasi ini berfokus pada penguatan kelembagaan peternak, peningkatan kapasitas produksi, serta pengembangan ekosistem usaha yang berorientasi pada kesejahteraan anggota.

Kementan menilai kolaborasi antara tersebut sebagai contoh konkret implementasi kebijakan penguatan kemitraan usaha peternakan. Pemerintah berharap integrasi hulu-hilir yang berkelanjutan dapat memperkuat rantai pasok pangan nasional sekaligus memberi kepastian usaha bagi peternak. (INF)

JAGA HARGA DAN PASOKAN, PEMERINTAH BERSAMA ASOSIASI SEPAKAT HARGA TIMBANG HIDUP SAPI 55 RIBU PER KG

Menteri Pertanian saat jumpa pers dalam rapat koordinasi jelang HBKN di kantornya. (Foto: Istimewa)

Pemerintah bersama asosiasi pedagang dan pelaku usaha sepakat menjaga stabilitas harga dan pasokan daging sapi menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026, dengan harga timbang hidup sapi di tingkat feedlot sebesar Rp55.000/kg dan berlaku mulai 22 Januari 2026 hingga menjelang Idulfitri, tanpa kenaikan harga.

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat koordinasi yang digelar di Kementerian Pertanian (Kementan), Kamis (22/1/2026), yang dihadiri Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan, asosiasi pedagang, asosiasi pemotong, feedlotter, hingga pelaku usaha impor sapi bakalan.

Kementan menegaskan tidak akan membiarkan gangguan distribusi maupun praktik spekulasi yang merugikan masyarakat, khususnya menjelang hari besar keagamaan nasional (HKBN). Pemerintah terus melakukan pemantauan harga, pasokan, dan distribusi secara ketat untuk memastikan kebijakan pangan tetap berpihak pada rakyat, peternak, dan pelaku usaha yang taat aturan.

Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI), Wahyu Purnama, memastikan seluruh pedagang di bawah naungan APDI kembali berjualan. “Mulai malam Jumat, 23 Januari 2026, pedagang daging kembali beraktivitas dan RPH siap memotong sapi,” kata Wahyu.

Ia menegaskan, jika ditemukan harga di atas kesepakatan tersebut, pedagang diminta segera melapor. “Kalau ada yang melanggar, laporkan ke saya dan akan langsung kami teruskan ke pemerintah,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia (JAPPDI), H Asnawi. “Kalau ada pengusaha feedlot menjual di atas Rp55 ribu per kilogram, silakan laporkan dengan bukti untuk diteruskan ke Menteri Pertanian,” tegasnya.

Pemerintah juga memastikan pasokan sapi aman. Kuota impor sapi bakalan sekitar 700 ribu ekor per tahun telah disiapkan dan dialokasikan kepada sekitar 80 perusahaan penggemukan sapi. Selain itu, BUMN Pangan ditugaskan sebagai stabilisator untuk menjaga keseimbangan harga dan pasokan di tingkat konsumen.

Pemerintah juga akan terus mengawal agar distribusi berjalan lancar dan masyarakat tidak terbebani lonjakan harga daging sapi menjelang Ramadan dan Lebaran. (INF)

RAKERNAS PINSAR INDONESIA: MERAJUT INTEGRASI INDUSTRI UNGGAS DEMI AMANKAN PASOKAN PROTEIN NASIONAL

Foto bersama dalam Rakernas Pinsar Indonesia. (Foto: Infovet/Sadarman)

Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) resmi menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026, pada 19-21 Januari 2026 di Yogyakarta. Perhelatan strategis ini menjadi momentum krusial bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan ulang arah industri perunggasan nasional di tengah dinamika pasar yang kian menantang.

Pertemuan ini menjadi krusial mengingat sektor perunggasan nasional tengah berada di persimpangan jalan antara modernisasi teknologi dan perlindungan hak-hak peternak mandiri.

Di tengah ancaman efisiensi global, Rakernas ini berfungsi sebagai wadah konsolidasi untuk memastikan bahwa transformasi industri menuju sistem terintegrasi tidak menggerus peran peternak rakyat, melainkan memperkuat daya saing mereka dalam rantai pasok nasional yang lebih transparan dan berkeadilan.

Respons Cepat Terhadap Tantangan Sektor Perunggasan
Ketua Pelaksana Rakernas PINSAR Indonesia 2026, Parjuni, menegaskan bahwa kegiatan tahun ini bukan sekadar seremoni rutin. Mengangkat tema “Pengembangan Industri Ayam Terintegrasi”, Rakernas ini merupakan jawaban atas berbagai persoalan fundamental yang menghimpit peternak rakyat.

“Kami ingin merumuskan arah dan langkah bersama. Saat ini, kita menghadapi tantangan nyata mulai dari ketimpangan struktur pasar hingga fluktuasi harga yang kerap merugikan peternak maupun konsumen,” kata Parjuni.

Ia juga menyoroti pentingnya stabilitas pasokan protein hewani, terutama dalam mendukung program strategis pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, industri harus bertransformasi agar mampu menyediakan pasokan yang stabil, terjangkau, dan berkelanjutan.

Ekspansi Organisasi: Pelantikan 12 Wilayah Baru
Dalam rangkaian acara Rakernas, PINSAR Indonesia menunjukkan penguatan basis massanya dengan melantik pengurus dari 12 wilayah baru. Dipandu oleh Ir Eddi Wahyudin, prosesi pelantikan dan penyerahan Pataka dilakukan langsung oleh Ketua Umum PINSAR Indonesia Singgih Januratmoko, kepada perwakilan wilayah mulai dari Aceh, Banten, DKI Jakarta, hingga Papua Barat dan Maluku Utara. Kehadiran pimpinan wilayah baru ini diharapkan memperkuat posisi tawar peternak rakyat dalam mengawal kebijakan perunggasan di tingkat daerah hingga pusat.

Ke depannya, PINSAR Indonesia berkomitmen menjadi benteng perlindungan bagi peternak rakyat melalui penguatan akses permodalan, penyediaan bibit dan pakan yang berkualitas, serta pendampingan teknologi.

Dengan organisasi yang semakin solid, PINSAR Indonesia bertujuan menciptakan ekosistem usaha agar peternak kecil tidak lagi berjalan sendiri dalam menghadapi gempuran korporasi, melainkan memiliki daya tawar kolektif dalam menentukan harga pasar yang adil serta menjadi mitra utama pemerintah dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.

Harapan Baru Melalui Program MBG
Membuka acara secara resmi, Singgih memberikan angin segar bagi para peternak. Ia menyatakan bahwa kebijakan pemerintah terkait program MBG adalah “oase” bagi keberlangsungan usaha peternak rakyat.

“Peternak rakyat kini boleh bernapas lega. Program MBG diproyeksikan mampu menyerap produk unggas, baik daging maupun telur secara maksimal. Ini adalah kepastian pasar yang selama ini dinantikan agar peternak bisa menikmati hasil nyata dari usaha yang mereka tekuni,” kata Singgih.

Dengan integrasi industri yang lebih solid dan dukungan pasar dari program pemerintah, Rakernas PINSAR Indonesia 2026 diharapkan menjadi titik balik bagi kejayaan perunggasan nasional yang lebih berkeadilan. (Sadarman)

PINSAR INDONESIA SAMBUT ERA BARU: PROGRAM MBG JADI “CAHAYA” BAGI PETERNAK RAKYAT

Suasana Rakernas PINSAR Indonesia di Yogyakarta. (Foto-foto: Infovet/Sadarman)

Suasana hangat menyelimuti Candhari Heaven, Yogyakarta, pada Senin (19/1/2026) malam. Di tengah udara kota yang syahdu karena diguyur hujan, puluhan pemimpin wilayah Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) dari seluruh penjuru Tanah Air berkumpul, menandai dimulainya rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PINSAR Indonesia 2026.

Acara jamuan makan malam ini bukan sekadar seremoni pembuka. Bagi para peternak rakyat yang tergabung dalam PINSAR Indonesia, momentum ini menjadi titik balik emosional setelah sekian lama bergelut dengan ketidakpastian industri perunggasan nasional.

Ketua Umum PINSAR Indonesia, H. Singgih Januratmoko SKH MM dalam sambutannya di hadapan para pengurus wilayah, tak mampu menyembunyikan rasa bangganya atas daya tahan organisasi yang dipimpinnya. Ia menganalogikan perjalanan peternak mandiri, khususnya di sektor budi daya broiler selama lebih dari 10 tahun terakhir sebagai masa-masa “berjalan di kegelapan”.

“Lebih dari satu dekade kita berjalan di kegelapan yang bisa kita analogikan tanpa cahaya sama sekali. Terutama peternak broiler yang didera masalah over supply yang seakan tiada ujungnya hingga banyak yang gulung tikar,” ujar Singgih dengan nada emosional di tengah riuh rendah suasana makan malam.

Namun, optimisme baru kini terpancar seiring dengan transisi pemerintahan dan kebijakan strategis yang mulai digulirkan. Singgih menyebut program unggulan pemerintah berupa pemberian susu dan Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa sekolah sebagai “oksigen” baru bagi industri peternakan rakyat.

Menurutnya, program MBG adalah jawaban konkret atas permasalahan hilirisasi yang selama ini menghimpit peternak kecil. Dengan kebutuhan protein hewani yang masif untuk anak sekolah di seluruh Indonesia, PINSAR Indonesia memandang diri mereka sebagai aktor kunci yang memegang kendali produksi.

“Kini kita sudah bisa bernapas lega karena adanya program MBG tersebut. Kita terlibat secara langsung karena kita memiliki produknya, daging ayam dan telur, yang kandungan gizi hewaninya melampaui gizi nabati,” tegasnya.

Ketua Umum PINSAR Indonesia, Singgih Januratmoko, saat memberikan sambutannya.

Rangkaian Rakernas ini dijadwalkan akan berlangsung hingga Rabu (21/1/2026). Agenda utama yang akan dibahas pada hari-hari berikutnya mencakup diskusi mengenai pengembangan ekosistem industri ayam terintegrasi serta pemantapan peran PINSAR Indonesia dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui usaha peternakan rakyat.

Selain dihadiri para pemimpin wilayah, acara ini juga menjadi wadah konsolidasi internal untuk mengevaluasi program kerja tahun sebelumnya dan merumuskan langkah strategis menghadapi tantangan global 2026.

Semangat yang dibawa dari meja makan malam ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi PINSAR Indonesia untuk keluar dari “kegelapan” masa lalu dan menyongsong kedaulatan pangan yang lebih berpihak pada peternak rakyat. (Sadarman)

SEBANYAK 400 DOSIS VAKSIN DARURAT UNTUK LSD DISALURKAN KE JEMBRANA

Penyerahan bantuan vaksin darurat untuk LSD serta obat hewan, multivitamin, disinfektan, dan alat kesehatan untuk membantu peternak sapi di Jembrana. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) menyalurkan 400 dosis vaksin darurat untuk penyakit lumpy skin disease (LSD) yang dilengkapi obat hewan, multivitamin, disinfektan, dan alat kesehatan untuk memberikan perlindungan ternak sapi milik peternak di Kabupaten Jembrana, Bali. Langkah ini dilakukan untuk memutus penularan LSD yang sempat menjangkiti puluhan sapi dan berpotensi mengganggu ekonomi peternak.

Bantuan diserahkan Direktur Kesehatan Hewan Kementan Hendra Wibawa, kepada Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, di Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Sabtu (17/1/2026). Ini merupakan tahap pertama bantuan Kementan sebagai respons darurat atas terdeteksinya LSD di Kabupaten Jembrana.

“Hari ini kami menerima peralatan lengkap untuk mencegah penyakit LSD. Ada vaksin, obat-obatan, multivitamin, dan juga disinfektan,” ungkap Kembang.

“Ini upaya kita mempercepat penanganan penyebaran LSD pada sapi. Kolaborasi yang luar biasa hari ini, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan masyarakat peternak. Semoga segera bisa kita selesaikan.”

Pada kesempatan yang sama, Hendra Wibawa turut mengimbau peternak agar segera melapor jika menemukan gejala benjolan pada kulit sapi, tidak memasukkan dan mengeluarkan ternak dari kandang di zona tertular, serta menjaga kebersihan kandang untuk mengurangi habitat vektor pembawa penyakit.

“Petugas akan langsung memeriksa dan mendiagnosis apakah itu suspek LSD atau penyakit kulit biasa. Jika ditemukan indikasi sakit, segera lakukan isolasi mandiri dengan memisahkan ternak tersebut dari kawanan yang sehat dan laporkan ke petugas agar segera mendapatkan penanganan,” ujar Hendra.

Sementara itu di tempat terpisah, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menegaskan bahwa pengendalian penyakit hewan menular merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi keberlanjutan usaha peternak rakyat. Hal tersebut disampaikannya saat mendampingi Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, saat meninjau kesiapan hilirisasi ayam di Bone, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/1/2026).

“Negara tidak boleh membiarkan peternak menanggung risiko sendiri. Ketika ada ancaman penyakit, negara harus hadir lebih dulu untuk melindungi ternak dan memastikan usaha peternak tetap berjalan,” kata Agung.

Ia menegaskan bahwa langkah cepat seperti vaksinasi darurat, pembatasan lalu lintas ternak, dan pendampingan teknis di lapangan menjadi instrumen penting agar peternak tidak mengalami kerugian berkepanjangan akibat wabah penyakit hewan. (INF)

TEMU KANGEN KLVI, WUJUD AKTUALISASI DIRI PARA DOKTER HEWAN SENIOR

Momen foto bersama Ketua Umum KLVI, Dirkeswan, pihak Vaksindo (Foto-foto: Infovet/NDV)

Para dokter hewan senior yang tergabung dalam Paguyuban Keluarga Lansia Veteriner Indonesia (KLVI) menyelenggarakan acara temu kangen dan berkumpul di Cafetaria PT Vaksindo Satwa Nusantara Plant 1, Bogor, Selasa (13/1/2026).

Pertemuan rutin ini sebagai perwujudan untuk mempererat tali silaturahmi, meningkatkan kesehatan mental, serta aktualisasi diri pada lansia tangguh (sehat, aktif, mandiri, produktif). Ketua Umum Paguyuban KLVI, Prof Dr Drh Fachryan Hasmi Pasaribu, mengatakan pertemuan ini rutin terlaksana setiap tiga bulan sekali.

"KLVI kami bagi menjadi lima sektor yaitu Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan Bogor. Tahun lalu, pertemuan diadakan di Bandung. Mengawali 2026 ini, kebagian di Jakarta,” tutur Prof Fachryan sembari menambahkan bahwa paguyuban ini dalam proses transformasi sebagai organisasi. Program-program untuk jangka panjang juga tengah dirapikan.

Koordinator Paguyuban Keluarga Lansia Veteriner Sektor Jakarta, Drh Didi Aswadi MM, menyebutkan saat ini anggota paguyuban di sektor Jakarta sekitar 300 orang. Sementara jumlah anggota keseluruhan dari lima sektor mencapai 1.000 orang lebih yang aktif.  

Keanggotaan KLVI awalnya bersifat eksklusif dokter hewan, bertujuan sebagai media bersilaturahmi dan bertukar pikiran para dokter hewan senior Indonesia. Dilandasi semangat kekeluargaan dan persatuan, keanggotaan KLVI tidak terbatas hanya pada dokter hewan saja, akan tetapi juga anggota keluarganya.

KLVI digagas pertama kali oleh 13 orang dokter hewan senior dan secara resmi dibentuk pada 6 Juli 1996, di kediaman Drh Soetopo, di Jakarta. Para senior yang terlibat di antaranya 1) Drh Soetopo, 2) Drh Soekobagyo, 3) Drh Soetikno, 4) Drh Suwadi Sindurejo, 5) Drh Hutabarat, 6) Drh ZB Tafal, 7) Drh Markoen, 8) Drh Tamyis, 9) Drh Ishak, 10) Drh Dharmojono, 11) Drh Sugiri, 12) Drh IGN Teken Temadja, dan 13) Drh Martono. Di antara para pendiri tersebut, saat ini Drh Dharmojono menjadi satu-satunya pendiri awal yang masih mendampingi KLVI.

Layanan Konsultan

Dari kanan ke kiri: Dirkeswan Drh Hendra Wibawa MSi PhD, Dr Teguh Prajitno, Drh Fadjar Sumping Tjatur Rasa PhD bercengkrama sembari mengunjungi perkantoran PT Vaksindo Satwa Nusantara

Saat ini KLVI tengah mencanangkan program layanan profesional yang memberikan saran, bimbingan, analisis manajemen maupun memberikan pendampingan teknis guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta kesehatan hewan ternak.

“Nantinya tim konsultan dari KLVI memiliki tugas mulai dari merencanakan metode budi daya, merumuskan pakan, mengelola kandang, dan mengatasi masalah penyakit untuk memaksimalkan hasil dan keuntungan bisnis peternakan,” jelas Didi. 

Sementara ditambahkan juga oleh Fachryan, KLVI juga akan bekerja sama dengan perbankan dalam pembuatan kartu anggota (KTA) yang multifungsi.

“Melalui program ini, sinergi antara bank dengan KLVI diwujudkan dalam bentuk nyata yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh anggota. Selain itu, kartu ini juga berfungsi sebagai identitas resmi anggota KLVI,” lanjut Fachryan.

Saran Dokter Hewan Senior Dibutuhkan 

Kegiatan temu kangen diisi dengan keseruan bernyanyi bersama

Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH, Drh Hendra Wibawa MSi PhD, yang hadir di dalam acara KLVI menyampaikan, “Menurut saya kegiatan seperti ini tidak hanya sekadar temu kangen maupun silaturahmi. Bagi kami yang berada dalam jajaran Ditjen PKH, keberadaan acara ini merupakan wadah bagi kami menimba ilmu dari para dokter hewan senior yang telah membangun fondasi sistem peternakan dan kesehatan hewan.”

Bukti dari kepemimpinan dan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat para senior ini adalah dimana tantangan yang dihadapi pada masa itu dengan keterbatasan sumber daya, mereka mampu buat konklusi yang signifikan untuk pembangunanan peternakan Tanah Air. 

“Salah satu monumental peristiwa yang patut kita contoh yaitu para dokter hewan senior ini sangat berperan dalam membebaskan Indonesia dari wabah PMK dan diakui Organisasi Kesehatan Hewan Dunia atau WOAH pada tahun 1990,” lanjut Hendra. 

Senada dengan Hendra, Head of Animal Health and Livestock Equipment Japfa (Vaksindo), Dr Teguh Yodiantara Prajitno, menuturkan para dokter hewan senior dalam KLVI ini telah merumuskan pilar, sekaligus pengalaman yang mereka lalui dapat menjadi pembelajaran bagi generasi saat ini..   

“Kami yang berada di sini saat ini, sudah diberikan rambu-rambu dan tinggal dikembangkan. Ketika terjadi outbreak penyakit, input-input para senior ini sangat penting,” tutur Teguh. 

Hubungan antargenerasi memegang peran penting dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan dari generasi ke generasi.

“Ketika kita bicara mengenai swasembada pangan, dibutuhkan suplai protein yang konsisten serta sustain. Kontrol keamanan pangan asal hewan di Indonesia terutama yang berkaitan dengan higienitas dan sanitasi, ujung tombaknya ada pada dokter hewan,” tandasnya.  

Drh Fadjar Sumping Tjatur Rasa PhD dari Kementan menambahkan pada momen tertentu, para dokter hewan senior dilibatkan dalam kegiatan edukasi masyarakat mengenai gizi, dalam tata kelola program investasi sapi hingga saat terjadi outbreak PMK yang kembali melanda Indonesia.  

“Kami mengajak para senior untuk turut merespon kehawatiran masyarakat perihal kebijakan pemerintah, kemudian manfaat bagi stakeholder. Pesan atau perspektif yang mereka sampaikan, berbasis pengalaman dan jam terbang dalam menghadapi tantangan di industri peternakan dan kesehatan hewan,” pungkasnya. (NDV) 

PEMERINTAH BERENCANA ALOKASIKAN DANA TRILIUNAN KE SEKTOR PETERNAKAN SAPI

Sarasehan soal 4,8 T untuk peternakan sapi yang digelar di Unpad. (Foto: Istimewa)

Kini industri peternakan menjadi atensi pemerintah, terutama untuk pemenuhan gizi masyarakat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan, dan swasembada pangan sesuai dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa produk peternakan yang harganya mudah dijangkau dan menjadi menu andalan program MBG adalah daging ayam dan telur. Namun memungkinkan pula jika daging sapi bisa menjadi variasi menu MBG satu kali dalam sepekan.

Setelah menggulirkan anggaran Rp 20 triliun untuk perunggasan, kini pemerintah juga berencana mengucurkan dana Rp 4,8 triliun untuk peternakan sapi sebagai dukungan atas program MBG untuk pasokan daging dan susu yang berkelanjutan. Strategi yang dibangun adalah pengembangan peternakan besar yang tersentralisasi di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur.

Oleh karena itu, Badan Kejuruan Teknik Peternakan Persatuan Insinyur Indonesia (BKT PII) mengadakan sarasehan bertajuk “4,8 T Alokasi Anggaran Pemerintah di Sektor Peternakan Sapi, Mewujudkan Pasokan Daging dan Susu untuk Program MBG yang Berkelanjutan” di Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/1/2026).

Kegiatan yang menghadirkan para stakeholder peternakan ini menjadi sangat penting untuk membahas arah penggunaan anggaran tersebut, potensi dampak terhadap rantai pasokan, kesejahteraan peternak rakyat, inovasi industri, pemerataan pembangunan antar wilayah, hingga mitigasi berbagai risiko teknis dan pasar.

Sarasehan dihadiri pemerintah pusat, pemerintah daerah dari luar Jawa, industri swasta, organisasi peternak, dan pelaku inovasi digital, untuk memperoleh pandangan komprehensif dan rekomendasi strategis. Dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Pertanian, BUMN, asosiasi industri susu, asosiasi koperasi persusuan, serta KADIN Indonesia.

Ketua BKT Peternakan PII, Prof Ir Budi Guntoro SPt MSc PhD IPU ASEAN Eng APEC Eng, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dari rencana integrasi peternakan sapi berbasis anggaran Rp 4,8 triliun, serta mengurai tantangan struktural yang perlu diantisipasi pemerintah dan industri, sekaligus merumuskan rekomendasi yang membangun untuk kebijakan, investasi, dan penguatan kelembagaan peternak.

"Kemudian yang cukup penting mendorong kolaborasi antara akademisi, pemerintah, industri, dan peternak,” ujarnya.

Pihaknya berjanji akan terus bersinergi dengan asosiasi peternakan untuk mengawal setiap anggaran dari pemerintah agar dapat memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan peternak.

“Selain itu memastikan generasi muda ke depan mudah mendapatkan akses dalam mengonsumsi protein hewani. Karena mereka merupakan generasi bangsa yang akan membangun Indonesia berikutnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Peternakan Unpad, Prof Dr Ir Rahmat Hidayat SPt MSi IPM, mengemukakan bahwa saat ini industri peternakan diibaratkan berada pada dua kaki. Kaki pertama di antaranya ketimpangan populasi antara jumlah ternak dan masyarakat Indonesia, produksi belum optimal, umur peternak umumnya sudah senior, dan tingkat pendidikan peternak dan partisipasi kelembagaan yang masih rendah.

Sedangkan, salah satu kaki lagi terkait kebijakan program MBG yang memacu permintaan produk peternakan. “Maka dengan kondisi ini tantangan sekaligus kesempatan bagi stakeholder peternakan,” katanya. (INF)

PERMINDO BAWA TUGAS MULIA PERJUANGKAN KEBERADAAN PETERNAK RAKYAT MANDIRI

Foto bersama para punggawa PERMINDO. (Foto: Infovet/Ridwan)

Rabu (14/1/2026). Bertempat di BMB Space Bogor, Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO), menggelar pertemuan bersama awak media dalam rangka memperkenalkan asosiasi yang baru dibentuk tersebut untuk memperjuangkan keberadaan peternak rakyat mandiri.

Mengawali pertemuan, Sekretaris Jenderal PERMINDO, Heri Irawan, memberikan apresiasi kepada para awak media yang hadir sekaligus memperkenalkan hadirnya PERMINDO dalam dinamika industri perunggasan Tanah Air.

PERMINDO sendiri dibentuk untuk memperjuangkan aspirasi dan memperkuat posisi peternak rakyat mandiri dalam wadah kolektif, serta mendorong kemandirian dan kesejahteraan mereka utamanya dalam kemudahan memperoleh sarana dan produksi ternak (sapronak), salah satunya terkait harga dan ketersediaan DOC.

Pihaknya pun berharap, keberadaan asosiasi ini dapat membantu peternak skala kecil mendapat perhatian untuk tetap mampu bertahan dan bertumbuh, serta menjaga sumber penghasilan mereka dalam ekosistem industri yang berkeadilan.

Tak hanya itu, ditambahkan juga oleh Ketua Umum PERMINDO, Kusnan, bahwa hadirnya asosiasi ini juga membawa misi mulia, yakni memberikan edukasi kepada anak-anak muda agar mau menekuni usaha peternakan unggas sebagai penghasil protein hewani bagi masyarakat.

"Jadi nanti kalau kita ke peternakan ketemunya bukan hanya orang tua saja, tapi juga anak-anak muda. Ini misi kita sangat mulia dan merupakan bagian dari ibadah juga," katanya.

Oleh sebab itu, ia yakini dengan adanya kegiatan ini, suara maupun aspirasi peternak rakyat mandiri bisa tersampaikan dan memastikan usaha mereka terus tumbuh dan berkembang bersama-sama, sehingga menciptakan iklim usaha yang sehat. (RBS)

KEMENTERIAN PERTANIAN RESMI TERBITKAN ATURAN BARU PELARANGAN OBAT HEWAN

Ilustrasi obat hewan. (Foto: Gemini)

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 63/KPTS/PK.300/F/01/2026, pemerintah secara resmi menetapkan aturan baru mengenai Pelarangan Penggunaan Obat Hewan pada Ternak yang Produknya untuk Konsumsi Manusia.

Peraturan ini berfokus pada pelarangan golongan antibiotik dan obat-obatan tertentu yang sering digunakan pada ternak yang produknya ditujukan untuk konsumsi. Latar belakang diterbitkannya aturan ini adalah adanya perkembangan kebutuhan untuk melarang penggunaan antibiotik golongan fluorokuinolon serta sefalosporin generasi 3 dan 4 demi mencegah dampak negatif jangka panjang bagi kesehatan masyarakat.

Dalam aturan tersebut, secara spesifik merinci jenis-jenis obat yang dilarang penggunaannya sebagai campuran pakan maupun pemberian langsung. Adapun kelompok obat hewan tertentu yang dilarang sebagai imbuhan pakan (feed additive) di antaranya Colistin; Ciprofloxacin; Norfloxacin; Levofloxacin; Ofloxacin; Oxolinic acid; dan Sefalosporin generasi 3 dan 4 (kecuali Ceftiofur).

Sementara kelompok obat hewan tertentu yang dilarang pemakaiannya secara oral, parental, topikal di antaranya Colistin; Ephedrin beserta turunannya; Paracetamol yang tidak berupa sediaan tunggal; Ciprofloxacin; Norfloxacin; Levofloxacin; Ofloxacin; Oxolinic acid; Sefalosporin generasi 3 dan 4 (kecuali Ceftiofur), serta antibiotik yang dibuat dalam satu formula dengan bahan biologik, farmasetika, premix, dan obat hewan alami.

Dengan ditetapkannya peraturan ini pada 5 Januari 2026, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 9736/PI.500/F/09/2020 tentang Perubahan atas Lampiran III Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/PERMENTAN/PK.500/F/09/2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir risiko resistansi antimikroba (AMR) pada manusia yang bersumber dari konsumsi produk peternakan. (INF)

ASOHI SUMUT SELENGGARAKAN SEMINAR REGULASI OBAT HEWAN & OUTLOOK PETERNAKAN

Seminar Outlook Peternakan 2026 ASOHI Sumut. (Foto-foto: Dok. ASOHI Sumut)

Bertempat di Hotel Grand Mercure-Medan, Selasa (6/1/2026), Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) Daerah Sumatra Utara (Sumut) menyelenggarakan kegiatan seminar mengenai Update Regulasi Obat Hewan dan Outlook Peternakan 2026.

Seminar outlook peternakan merupakan yang pertama kalinya digelar ASOHI Sumut di bawah kepengurusan baru, Ir Taviv Ritonga, dengan dukungan ASOHI Pusat. Seminar dihadiri oleh Drh Tesra mewakili Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan tingkat I; Drh Christina Sianturi mewakili Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tingkat II; Kepala Bvet Medan Drh Arif Hukmi; Ketua PDHI Sumut; anggota ASOHI Sumut; peternak; pabrik pakan; asosiasi perunggasan; dan beberapa peserta yang hadir dari Pekanbaru.

Pada kesempatan tersebut, ASOHI Sumut menghadirkan tiga pembicara utama di antaranya Drh Arief Wicaksono MSi (Ketua Kelompok Substansi Pengawas Obat Hewan Kementan), Drh Bambang Sutrasno (Regional Head Sumatra PT CPI), dan Drh Akhmad Harris Priyadi (Ketua Umum ASOHI).

Seminar antara lain memaparkan dan membahas topik-topik terkait adanya aturan-aturan baru izin berusaha obat hewan, perubahan kebijakan penunjukan PT Berdikari BUMN sebagai pengimpor jagung-SBM untuk pakan ternak, dinamika sektor kesehatan hewan dengan munculnya kebutuhan segera akan apotek veteriner di setiap provinsi, serta peluang usaha penyediaan obat hewan kesayangan, obat hewan kuda, dan obat hewan satwa liar, hingga imbas penerapan Permenkes No. 14/2021 kepada para kolega dokter hewan.

Terlebih lagi pasca kejadian bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumatra Barat, tentunya bagi pelaku industri obat hewan dan peternakan perlu mengetahui bagaimana tren dinamika bisnis di 2026 ini. Secara nasional, Sumut sendiri berkontribusi 20-25% dari produksi hasil unggas (daging dan telur). Dampak yang segera dirasakan bagi peternakan Sumut di antaranya adalah terkomprominya suplai jagung, mengingat Aceh juga sebagai salah satu penyedia jagung bagi daerah sekitarnya, terutama Sumut. Di sisi lain, terputusnya sarana logistik seperti jalan-jalan utama yang masih tertimbun lumpur, jembatan penghubung yang terputus sangat berdampak pada pengiriman rutin hasil produksi unggas dari Sumut ke Aceh.

Selain itu, terkait program MBG dan rencana pemerintah di 2026 juga dibahas dalam seminar ini, khususnya dampaknya bagi peluang pertumbuhan demand daging maupun telur ayam yang sudah dipastikan porsinya dalam menu MBG. Kemudian persoalan menarik lainnya yakni seputar AMR, juga menjadi momen edukasi bagi pelaku usaha kesehatan hewan (ternak & non-ternak).

Bantuan kemanusiaan oleh ASOHI Sumut.

Selain menggelar seminar, sebelumnya ASOHI Sumut juga melaksanakan kegiatan Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Sumatra Utara dan Aceh pada Jumat (2/1/2026). Dalam kegiatan tersebut ASOHI Sumut membagikan makanan, perlengkapan kesehatan, dan perlengkapan lain seperti kain dan sarung kepada para korban bencana banjir dan longsor di Desa Tanjung Jati, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. (INF)