JALIN KERJASAMA DENGAN KPUN DAN IPB, JAPFA DUKUNG KEBERLANJUTAN UMKM PETERNAK UNGGAS

Melalui kerjasama dengan KPUN dan IPB, JAPFA menciptakan ekosistem yang lebih stabil dan menguntungkan peternak. (Foto: Dok. JAPFA)

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JAPFA) resmi menjalin kerjasama strategis dengan Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui sistem kemitraan yang mendukung keberlanjutan usaha peternak unggas skala UMKM.

Program ini bertujuan untuk memastikan keuntungan yang berkelanjutan bagi peternak, terutama saat menghadapi tantangan volatilitas harga ayam hidup yang sering terjadi akibat oversupply atau penurunan permintaan pasar.

Berlokasi di Sekolah Vokasi IPB Sukabumi, Jawa Barat, kandang ayam modern dengan kapasitas hingga 45.000 ekor ini berdiri di atas lahan milik IPB seluas 13 Ha. 

Kerjasama ini menawarkan solusi terpadu bagi peternak, mulai dari pendampingan teknis, akses terhadap pakan berkualitas dan anak ayam umur sehari dari JAPFA, hingga dukungan riset dan teknologi dari IPB. 

Melalui kerjasama ini, JAPFA berkomitmen untuk menciptakan ekosistem yang lebih stabil dan menguntungkan bagi para peternak, sekaligus meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil ternak secara berkelanjutan.

Harwanto, Direktur JAPFA menjelaskan bahwa kerjasama ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk mendukung pertumbuhan sektor peternakan nasional, khususnya di tingkat UMKM. "Kami memahami tantangan besar yang dihadapi para peternak dalam mengelola usaha mereka di tengah fluktuasi pasar. “Melalui program kemitraan ini, kami ingin memberikan jaminan keuntungan sekaligus mendorong efisiensi dan keberlanjutan usaha mereka," ujar Harwanto dalam siaran pers yang diterima redaksi Infovet, Kamis (28/11/2024).

Ketua KPUN, Alvino menyampaikan, "Kerjasama ini tidak hanya memberikan jaminan harga maupun pasar bagi peternak, tetapi juga memberdayakan mereka melalui peningkatan pengetahuan dan teknologi. Kami optimis bahwa program ini akan menjadi model yang sukses untuk menghadapi tantangan industri unggas di masa depan."

Dukungan dari Sekolah Vokasi IPB yang menyediakan tempat sebagai sarana good farming practice menjadi elemen kunci dalam kemitraan ini, menjadi tempat belajar-mengajar secara langsung bagi siswa untuk menerapkan ilmu pengetahuannya di lapangan. 

Dekan Sekolah Vokasi IPB University Dr Aceng Hidayat M T bersama Solidaritas Alumni Sekolah Peternakan Rakyat Indonesia (SASPRI) Nasional yang dipimpin oleh Wali Utama SASPRI Prof Dr Ir Muladno MSA yang juga Guru Besar Fakultas Peternakan IPB, menyambut baik inisiatif ini dan menekankan pentingnya kolaborasi antara komunitas peternak, perusahaan, dan institusi pendidikan. "Kami ingin memberikan kontribusi nyata dalam membangun ekosistem peternakan unggas yang lebih kokoh, dengan memanfaatkan keunggulan akademik dan inovasi yang kami miliki," ujar Aceng.

Dengan terjalinnya kerjasama ini JAPFA, KPUN, dan IPB berharap dapat menciptakan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan peternak UMKM, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu produsen unggas terbesar di dunia. (Rilis/INF) 

KOMISI IV DPR RI DUKUNG ADANYA PERPRES UNTUK KEMAJUAN PETERNAK

Komisi IV DPR RI saat kunjungan kerja ke KPSBU Lembang. (Foto: Istimewa)

Komisi IV DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) yang bertujuan memperkuat subsektor peternakan nasional, khususnya peternakan sapi perah.

Dukungan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja ke Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) Lembang, Kamis (21/11/2024). "Kami di Komisi IV akan mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan regulasi yang mendukung keberlanjutan peternakan dan berpihak pada peternak,” ujar Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto.

Ia juga menegaskan, peningkatan nutrisi masyarakat berbasis protein hewani menjadi program yang sangat penting. “Seperti susu gratis untuk anak-anak sekolah dapat menjadi solusi untuk mencegah stunting sekaligus meningkatkan kualitas pangan berbasis protein hewani,” katanya.

Menurutnya, program pengembangan peternakan sapi perah berpotensi besar mendorong pertumbuhan subsektor ini dari hulu ke hilir. Namun, ia juga mengingatkan adanya tantangan yang perlu diatasi, mulai dari perubahan iklim dan lingkungan, fluktuasi harga pakan, hingga regenerasi peternak.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, memaparkan bahwa produksi susu lokal saat ini baru bisa memenuhi 19-20% kebutuhan nasional. Kondisi ini, lanjut dia, tidak seharusnya menjadi alasan bagi industri pengolahan susu (IPS) untuk tidak menyerap produksi peternak lokal.

“Kami sedang menyusun peraturan yang mewajibkan IPS menyerap susu lokal, sesuai arahan Menteri Pertanian dan Menteri Sekretaris Negara. Harapannya, regulasi ini bisa mengembalikan ketentuan seperti sebelum 1998, dimana penyerapannya diatur lebih ketat,” kata Agung.

Ia mengungkapkan, perlunya sinergi antara pemerintah, DPR, dan pelaku industri untuk menciptakan kebijakan yang mendukung keberlanjutan sektor ini. “Melalui regulasi kita ingin mengurangi ketergantungan impor sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua KPSBU Lembang, Dedi Setiadi, menyambut baik rencana penerbitan Perpres tersebut. Menurutnya, kebijakan ini menjadi solusi atas berbagai isu yang dihadapi peternak, seperti rendahnya penyerapan susu oleh industri dan persoalan harga jual.

“Alhamdulillah, pemerintah cepat tanggap. Dengan regulasi ini IPS wajib menyerap susu peternak lokal, sehingga peternak tidak lagi menghadapi kesulitan menjual hasil produksinya,” kata Dedi.

Ia pun optimis regulasi akan berdampak positif pada keberlanjutan sektor peternakan sapi perah. “Jika regulasi ini diterapkan, peternak pasti lebih bersemangat. Produksi susu pun akan meningkat, sehingga mendukung program gizi nasional,” ucapnya.

Diharapkan kunjungan kerja tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor demi keberlanjutan peternakan sapi perah. Dengan dukungan regulasi dan akses teknologi, sektor ini diharapkan mampu berkontribusi lebih besar terhadap pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat Indonesia. (INF)

PROGRAM MBG MENJADI SOROTAN DALAM SEMINAR ASOHI

Seminar Nasional Outlook Bisnis Peternakan yang diselenggarakan ASOHI. (Foto-foto: Dok. Infovet)

“Program MBG (Makan Bergizi Gratis): Angin Segar Bagi Industri Peternakan?” menjadi tema dalam Seminar Nasional Outlook Bisnis Peternakan yang diselenggarakan Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI), Rabu (20/11/2024), di Hotel Avenzel Cibubur.

"Dengan dana yang cukup besar dalam program MBG tersebut sekitar 71 triliun rupiah, tentu protein hewani yang dibutuhkan juga banyak. Saya rasa harapannya ini benar-benar menjadi angin segar bagi pelaku usaha, bukan hanya sekadar angin sepoi-sepoi saja terus lewat. Ini bisa meningkatkan bisnis peternakan kita," ujar Ketua Umum ASOHI, Drh Irawati Fari.

Dengan meningkatkannya bisnis peternakan, lanjut Ira, tentu akan membawa dampak positif bagi bisnis obat hewan di Indonesia. Pasalnya, di tahun ini bisnis obat hewan mengalami kelesuan.

"Kalau industri peternakan membaik, tentu akan berdampak ke bisnis kita (obat hewan). Tahun ini bisnis cukup lesu, bisa bertahan saja sudah alhamdulilah. Semoga di 2025 ada titik cerah, diharapkan dengan program MBG bisnis peternakan semakin membaik yang tentunya akan berimbas kepada bisnis obat hewan," ucapnya.

Program MBG merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi kepada kelompok yang membutuhkan, dengan fokus pada anak-anak atau kelompok rentan lainnya. Dalam program ini, makanan yang disediakan mengikuti standar gizi yang ditetapkan, di antaranya kebutuhan protein, vitamin, mineral, dan energi yang mencukupi.

Program MBG ditujukan untuk pelajar di sekolah-sekolah atau anak-anak dalam komunitas yang mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap makanan bergizi. Dengan menyediakan makanan yang sehat dan bergizi secara gratis, program ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan kelompok yang dilayani, serta membantu menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak bangsa

Dalam acara seminar tersebut, turut menghadirkan beragam pembicara andal di bidangnya, salah satunya pembicara tamu Dr Ir Tigor Pangaribuan MBA (Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional/BGN) dan para pemimpin asosiasi peternakan, di antaranya Ir Achmad Dawami (Ketua GPPU), Drh Desianto Budi Utomo (Ketua GPMT), Hidayatur Rohman SE MM (perwakilan Pinsar Indonesia), Ir Nuryanto SPt MBA (perwakilan HPDKI), Drh Nanang P. Subendro (Ketua PPSKI), Dr Sauland Sinaga (Ketua AMI), dan Drh Irawati Fari (Ketua ASOHI) yang masing-masing memberikan gambaran bisnis peternakan tahun ini dan prediksinya di tahun depan, serta dampak bagi industri peternakan dari hadirnya program MBG.

Para peserta seminar ASOHI.

Seminar juga dihadiri oleh para peternak/pengusaha peternakan, perusahaan pakan, pembibitan, obat hewan dan peralatan ternak, pelaku bisnis bahan baku pakan dan obat hewan, kalangan peneliti, akademisi peternakan dan kesehatan hewan, aparat pemerintah lingkup peternakan, pengurus asosiasi, konsultan, atase pertanian/perdagangan, hingga investor dan peminat bisnis peternakan.

“Diharapkan seminar ini menjadi referensi penting bagi kalangan pelaku usaha peternakan dalam menyusun rencana dan melakukan evaluasi bisnis. Selain itu, pemerintah juga bisa menerima berbagai masukan dari seminar ini sebagai salah satu referensi kebijakan di bidang peternakan,” kata Ketua Panitia, Rivo Ayudi Kurnia SPt. (RBS)

INDUSTRI PENGOLAHAN WAJIB SERAP SUSU HASIL PETERNAK LOKAL, MENTAN AMRAN: JANGAN ADA YANG PERSULIT

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung keberlanjutan sektor persusuan Indonesia dengan mewajibkan industri pengolahan susu untuk menyerap produksi susu segar dari peternak lokal. Mentan Amran tegas meminta semua pihak mulai dari pengepul hingga pelaku usaha serta industri pengolahan untuk turut mendukung kebijakan ini dan tidak mempersulit peternak lokal.

Dalam acara Gerakan Peningkatan Produksi Susu Segar Dalam Negeri dan Penandatanganan MoU di Pasuruan, Jawa Timur (14/11). Mentan Amran kembali mengatakan bahwa Kementerian Pertanian mewajibkan industri pengolahan susu nasional untuk menyerap susu dari peternak lokal sebelum mempertimbangkan impor, dan meminta para peternak untuk menjaga kualitas susu yang dihasilkan. 

“Kami wajibkan industri menyerap susu peternak di Indonesia. Tetapi di sisi lain, kami minta peternak jaga kualitasnya agar industri pun mendapatkan susu dengan kualitas terbaik,” ujar Mentan Amran.

Lebih lanjut, Mentan Amran menyampaikan rasa terima kasihnya kepada industri pengolahan susu nasional, pengepul, dan peternak sapi perah yang berkomitmen untuk bekerja sama memajukan sektor persusuan Indonesia. “Alhamdulillah, sekarang sudah sepakat bergandengan tangan membangun Indonesia, khususnya sektor persusuan dan peternakan sapi perah. Kami sangat bahagia, dan ini adalah tonggak sejarah kebangkitan produksi susu Indonesia,” ujar Amran.

Mentan Amran menambahkan bahwa kewajiban penyerapan ini merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada susu impor dan memastikan bahwa produksi lokal memiliki pasar yang stabil. “Kami wajibkan industri menyerap susu peternak lokal di seluruh Indonesia. Nanti selebihnya baru kita impor, jadi tidak ada lagi halangan. Namun, kami minta peternak menjaga kualitas susunya agar yang dihasilkan berkualitas bagus untuk generasi kita. Seperti program Presiden tentang pangan bergizi, di dalamnya ada susu. Kami yakin ke depan produksi susu akan meningkat karena permintaan meningkat,” tambahnya.

Pemerintah juga berencana merevisi Peraturan Presiden (Perpres) terkait kebijakan impor sapi perah, sehingga nantinya sapi impor dapat disalurkan langsung kepada peternak lokal. Mentan Amran menjelaskan, “Kami sudah melapor ke Menteri Sekretaris Negera (Mensesneg), dan beliau setuju. Insya Allah, akan diteruskan ke Presiden. Jika izin hari ini dimasukkan, hari ini juga kami tanda tangani. Tidak ada prosedur rumit, Kita ingin agar kebutuhan susu nasional dapat terpenuhi dengan baik”. 

Lebih lanjut Mentan Amran mengatakan bahwa kewajiban penyerapan susu lokal dihapus pada era krisis finansial Asia 1997-1998 karena intervensi IMF, yang mendorong liberalisasi ekonomi dan membuka pintu bagi impor susu yang lebih tinggi. “Dulu, pada 97-98, kewajiban menyerap susu lokal dicabut berdasarkan saran IMF. Sekarang kami hidupkan kembali agar peternak lokal bisa berkembang dan produksi dalam negeri meningkat,” jelas Menteri Amran.

Akibat pencabutan kebijakan tersebut, lanjut Mentan Amran, impor susu di Indonesia meningkat drastis, dari hanya 40 persen pada 1997-1998 hingga mencapai 80 persen saat ini “Bayangkan, dulu kita hanya impor 40 persen, sekarang sudah mencapai 80 persen. Ini dampak dari regulasi yang ada. Secara bertahap angka ini akan kami tekan, nah ini akan berbalik nantinya, dengan regulasi baru pasti produksi kita meningkat seiring berjalannya waktu,” tegasnya.

Usulan Perpres baru ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor susu dan menciptakan pasar yang lebih stabil bagi peternak dalam negeri. Pemerintah berharap regulasi ini akan mendorong industri pengolahan susu nasional untuk berkontribusi dalam memperkuat sektor peternakan sapi perah di Indonesia, sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak lokal. (Rilis Kementan)

SIMBOL PERDAMAIAN, MENTAN AMRAN MINUM SUSU BERSAMA RIBUAN ANAK SEKOLAH, PETERNAK, DAN PELAKU INDUSTRI SUSU

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan ke Pasuruan, Jawa Timur, dalam rangka Gerakan Peningkatan Produksi Susu Segar Dalam Negeri. Acara ini digelar di Lapangan Graha Maslahat, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan (14/11), dan dihadiri oleh ribuan anak sekolah, peternak sapi perah, serta pelaku industri pengolahan susu. Sebagai bagian dari acara, Mentan Amran turut serta minum susu bersama para peserta sebagai simbol sinergi antar generasi dalam membangun kedaulatan susu lokal.

Pada acara ini, Mentan Amran juga menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara koperasi, KUD, dan pengepul susu dengan industri pengolahan susu, guna menjamin penyerapan susu segar dari peternak lokal.

Mentan Amran menyatakan pentingnya kebersamaan dan kerja sama untuk memperkuat sektor susu Indonesia. “Gerakan ini adalah simbol perdamaian sektor susu Indonesia. Kalau ingin mencintai pemerintah atau mencintai Menterinya, cintailah peternak sapi perah Indonesia. Mereka adalah saudara kita, mitra kita. Orang besar tidak akan besar kalau tidak menyayangi yang kecil,” ujar Mentan Amran.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menyederhanakan regulasi demi melindungi peternak lokal. “Selama saya menjabat sebagai Menteri Pertanian, berbagai regulasi sudah kami ubah dan langsung kami tanda tangani. Ini adalah perintah langsung dari Presiden untuk menjaga yang kecil dan melindungi yang besar. Keduanya adalah anak bangsa yang harus kita jaga,” tambah Amran.

Pada kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat yang diambil Mentan Amran dalam mendukung peternak susu lokal. “Sebelum Pak Menteri tiba di Jawa Timur, beliau sudah langsung memberikan keputusan di Jakarta terkait perlindungan bagi peternak sapi perah. Keputusan ini memastikan agar produksi susu peternak bisa sepenuhnya diserap oleh industri pengolahan. Jadi, sebelum datang, masalahnya sudah selesai oleh Pak Mentan,” jelas Pj Gubernur Jawa Timur.

Gerakan Peningkatan Produksi Susu Segar Dalam Negeri ini diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi susu dalam negeri dan memperkuat kemitraan antara peternak dan industri pengolahan susu. Dukungan pemerintah terhadap peternak lokal ini diharapkan tidak hanya menjamin kesejahteraan peternak, tetapi juga memajukan sektor pertanian dan peternakan Indonesia secara berkelanjutan.

Kehadiran Mentan Amran yang langsung turun tangan menyelesaikan permasalahan peternak, mendapat sambutan hangat dari para peternak dan pelaku industri yang hadir. Ketua Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), Dedi Setiadi mengapresiasi upaya penyerapan susu lokal yang diinisiasi Mentan Amran. Ia menyebut upya ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam mendukung sektor susu nasional serta keberlanjutan usaha peternakan rakyat.

“Saya kira ini win - win solution, saya melihat inisiasi Bapak Menteri Pertanian ini sangat baik, saya sangat mengapresiasi, karena betul - betul bisa menjadi solusi untuk para peternak, apalagi ini ada MoU, saya yakin ini bisa menambah semangat peternak dan usaha persusuan secara keseluruhan,” ungkapnya. (Rilis Kementan)

AKSI PROTES, MENTAN PERTEMUKAN PETERNAK DAN INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU

Konferensi pers Mentan Amran usai pertemukan peternak dan industri pengolahan susu di kantornya. (Foto: Istimewa)

Aksi protes peternak dan pengepul kepada industri pengolahan susu akhirnya berujung damai. Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mempertemukan peternak sapi perah, pengepul, dan industri pengolahan susu. Dalam mediasi tersebut, semua pihak bersepakat bekerja sama agar produksi susu dalam negeri dapat terserap.

“Kami sudah mempertemukan industri, peternak, dan pengepul. Semuanya sudah sepakat untuk berdamai,” ujar Amran, saat konferensi pers usai pertemuan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (11/11/2024).

Sebagai langkah konkret, Kementan akan mengubah regulasi untuk mewajibkan industri susu menyerap susu dari peternak lokal. “Seluruh industri wajib menyerap susu peternak. Kami sudah sepakati, tandatangani, dan kirim surat ke dinas peternakan provinsi dan kabupaten untuk ditindaklanjuti,” ucapnya.

Dengan adanya kebijakan ini, industri pengolahan susu nasional harus bisa meyerap semua susu peternak, kecuali susu memang mengalami kerusakan. Amran meyakini, kebijakan ini akan berdampak pada meningkatnya gairah para peternak sapi perah dalam berproduksi.

“Kami harapkan industri bersama pemerintah turun tangan untuk membina para peternak dan membantu meningkatkan kualitas susu dalam negeri. Ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemerintah untuk hadir di tengah-tengah industri dan peternak bisa tumbuh bersama,” ungkapnya.

Pihaknya pun berjanji akan melakukan evaluasi ketat terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Untuk sementara, lima perusahaan pengolahan susu ditahan izin impornya untuk memastikan mereka memenuhi kewajiban menyerap produksi peternak.

“Saya yakin industri akan mematuhi kebijakan kami. Tapi jika mereka menolak, kami akan cabut izin impor mereka selamanya. Ini ketegasan kami pemerintah untuk melindungi peternak,” tegas Amran.

Kebijakan Kementan tersebut akan diikuti Peraturan Presiden (Perpres) yang mewajibkan industri menyerap produksi susu dalam negeri. Aturan ini diharapkan dapat membalikkan kebijakan yang berlaku sejak krisis ekonomi tahun 1997/1998, saat Inpres No. 2/1985 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional dicabut karena mengikuti letter of intent antara Pemerintah RI dengan IMF. Sejak saat itu, ketergantungan pada impor meningkat drastis, dari 40% pada 1997 menjadi 80% saat ini.

Mensesneg Prasetyo Hadi, yang turut hadir dalam pertemuan, turut menyampaikan apresiasinya kepada Kementan yang sigap mencari solusi.

“Inilah yang menurut saya harus kita galakkan, meskipun ada permasalahan kita mencari solusi bersama-sama, tumbuh bersama teman-teman industri dan peternak susu. Menurut saya ini energi positif, karena industri ini vital, semua membutuhkan asupan gizi termasuk susu,” kata Prasetyo.

Sementara menurut salah satu pengepul susu asal Pasuruan, Bayu Aji Handayanto, yang turut melakukan aksi membuang susu kemarin, sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah menggelar mediasi.

"Semua berjalan lancar. Saya mewakili peternak sapi perah merasa terharu. Kami seperti mendapat sosok bapak baru, inspirasi kami kini didengar oleh Bapak Menteri Pertanian, Mensesneg, dan Wamentan yang telah merespons cepat," katanya.

Ia menambahkan bahwa selama ini tuntutan peternak hanya satu, namun dalam pertemuan mediasi mereka mendapat banyak perhatian dari pemerintah. Salah satu langkah yang sangat diapresiasi adalah akan dimasukkannya susu ke dalam daftar Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting), yang menurutnya akan memberi perlindungan lebih bagi peternak lokal. (INF)

TASYAKURAN KANTOR PT NAGA TOBING KARYA

Seremoni pengguntingan pita oleh direksi PT Naga Tobing Karya (Foto: Infovet) 

Prosesi pengguntingan pita pembukaan dan tasyakuran PT Naga Tobing Karya (PT NTK) cukup meriah di tengah teriknya sinar matahari. Berlangsung di kawasan Taman Yasmin, Bogor, acara ini dihadiri para undangan dari berbagai perusahaan perunggasan mulai pembibitan, produksi pakan, hingga penyedia obat hewan salah satunya PT Tekad Mandiri Citra.  

Resmi berbadan hukum pada Mei 2024, PT NTK perusahaan kemitraan ayam broiler, hadir di tengah kondisi harga livebird yang kurang baik serta banyaknya perusahaan serupa yang tumbang.  

Ading Nurjaman, Co-CEO PT NTK mengemukakan bisnis kemitraan sejatinya adalah bisnis kepercayaan. “Komitmen kami adalah tanggung jawab dan mengelola dengan baik, agar perusahaan bertahan di situasi apapun,” tandas Ading ditemui redaksi Infovet usai acara, Jumat (8/11). 

Ia menambahkan, usia PT NTK memang masih sangat muda akan tetapi unggul dalam mengusung konsep kerjasama yang jelas hingga jaringan pendistribusian yang luas.

“Program pembinaan bakul sejak awal telah kami adakan. Ranah kami memang peternak kecil dengan populasi mulai dari 5 ribu, namun tidak perlu khawatir mengenai penyerapan hasil panen kami siap menampung,” imbuhnya.

Foto bersama direksi dan tim PT Naga Tobing Karya

Saat ini PT NTK memiliki 60 kemitraan dengan populasi mencapai 1 juta ekor. Memiliki kantor cabang di Bogor dan Tangerang.

“Kami optimis, ditambah kami dipercaya sebagai salah satu suplier dalam Program Makanan Bergizi Gratis pastinya berharap bisnis kami semakin tumbuh dengan target berikutnya semoga dapat mendirikan RPA,” lanjut Ading.

Pembukaan hingga akhir acara ini dipandu Heri Irawan selaku GM Sales Operations PT NTK. Ditutup dengan makan bersama dan ramah tamah dengan para undangan diantaranya PT Charoen Pokphand Indonesia, PT Japfa Comfeed Indonesia, PT Sreeya Sewu, PT Farmsco Feed Indonesia, PT New Hope Indonesia, PT CJ Feed & Care, PT Padma Karya Prima, dan PT Nutricell Pacific. (NDV) 

SOSIALISASI PROGRAM PERCEPATAN PENYEDIAAN DAGING SAPI, SUSU, DAN TELUR

Peta jalan pemenuhan kebutuhan susu segar dan daging sapi guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis (Foto: Dok. Humas Kementan)

Mengundang kurang lebih 17 media massa, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) mengadakan kegiatan Sosialisasi Program Percepatan Penyediaan Daging Sapi, Susu, dan Telur, Kamis (7/11) di Jakarta. 

Kegiatan ini sekaligus untuk menjalin kedekatan yang baik dengan media yang telah banyak membantu menyebarluaskan berita-berita peternakan serta program maupun kegiatan strategis Ditjen PKH.

Agenda kegiatan dibuka Kepala Biro Humas dan lnformasi Publik, Kementan, Roy Malindo SPt MSi disusul pembacaan dokumen arahan Dirjen PKH, Dr drh Agung Suganda MSi yang berhalangan hadir. 

Ketua Kelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat, Ditjen PKH Andika Prima Hadi SH MH dalam kesempatan tersebut mewakili Dirjen PKH untuk memaparkan beberapa poin penting dalam program serta kegiatan strategis Ditjen PKH.  

Salah satunya adalah peningkatan produksi khususnya susu segar dan daging sapi serta efisiensi agar tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, namun juga dapat mengurangi ketergantungan pada impor.

“Dalam rangka mencapai visi Indonesia Emas 2045, pemerintah menetapkan Asta Cita sebagai misi utama yang terdiri dari delapan poin. Ditjen PKH mendukung penuh Asta Cita ini dengan menjalankan program prioritas yang terkait langsung dengan subsektor peternakan dan kesehatan hewan,” urai Andika.

Program prioritas tersebut mencakup peningkatan produksi, modernisasi sarana produksi, penguatan tata kelola, pengembangan akses pasar, hingga pelatihan bagi peternak 

“Kami mengajak rekan media untuk memberikan dukungan dalam bentuk pemberitaan dan penyebaran berita positif terkait upaya yang dilakukan oleh Kementan, khususnya Ditjen PKH dalam upaya mewujudkan swasembada pangan dalam hal ini yaitu pangan asal ternak,” imbuh Andika. 

Usai pemaparan, dilanjutkan sesi diskusi dengan media. Diantaranya membahas upaya Kementan dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan.

Selain itu mengemuka topik yang dahulu disebut Pekarangan Pangan Lestari. Belum lama ini Kementan bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bergerak cepat dan berkolaborasi untuk mengoptimalkan peran desa dalam mewujudkan swasembada pangan. Melalui Gerakan Nasional Pangan Merah Putih, desa-desa di seluruh Indonesia dihidupkan untuk mendukung swasembada pangan dan program makan bergizi bergratis (MBG) diantaranya untuk menghasilkan hasil asal pangan ternak salah satunya telur. 

Pada program pekarangan pangan lestari mendukung makan bergizi, Kementan akan membagikan secara gratis benih cabai, benih sayuran, rumah benih, umbi-umbian, ayam/itik petelur, pakan, kandang, serta memberikan pendampingan. Melibatkan peran kepolisian dalam pengawasan dan pembinaan.

Kementan juga menyusun peta jalan atau roadmap pemenuhan kebutuhan susu segar dan daging sapi hingga tahun 2035. Target ini mencakup impor satu juta ekor sapi perah dan satu juta ekor sapi pedaging dari negara-negara seperti Australia, Brazil, New Zealand, Mexico, dan Amerika Serikat. (NDV) 

KEMENTAN SIAPKAN PETA JALAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN 2025-2035, BERBASIS KAJIAN MENDALAM

Serah terima laporan studi oleh Sophie Roden kepad Dirjen PKH Agung Suganda (Foto: Istimewa)

Membuka seminar diseminasi hasil kajian "Studi Pemetaan Ketersediaan dan Kebutuhan Produk Peternakan di Indonesia 2025-2035”, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (Kementan) Dr drh Agung Suganda MSi menyampaikan hasil kajian ini sangat penting sebagai referensi untuk menyempurnakan Peta Jalan Pembangunan Peternakan Indonesia 2025-2035 yang sedang disusun oleh Kementan.

Agung juga mengapresiasi tim Universitas Gadjah Mada (UGM), PRISMA Indonesia, Kedutaan Besar Australia, serta seluruh stakeholder terkait yang berperan aktif dan mendukung terlaksananya studi ini hingga selesai dengan baik.

“Hasil studi ini berdasarkan database produk ketersediaan peternakan di tahun 2024. Dari mulai perencanaan studi, kami meminta tim pelaksana untuk berkoordinasi dengan tim data di Kementan dan Badan Pusat Statistik,” ujar Agung di Space Ballroom Hotel Aloft, Jakarta, Rabu (30/10/2024). 

Lanjut Agung, diharapkan hasil studi akan menghasilkan data-data yang relevan dan valid dalam rangka mempersiapkan ketersediaan produk-produk peternakan. Khususnya dalam rangka mendukung program strategis Presiden Prabowo yaitu Makan Bergizi dan Minum Susu yang berjalan pada Januari 2025.

Indonesia memiliki komoditas peternakan yang sangat strategis yaitu telur dan daging ayam ras yang telah mencapai swasembada. Kendati demikian, kata Agung, komoditas susu dan daging sapi masih defisit. 

“Percepatan penyediaan untuk pemenuhan daging dan susu sapi, bukan hanya untuk program Makan Bergizi dan Minum Susu, namun juga memenuhi kebutuhan reguler masyarakat,” tambah Agung. 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendukung penuh Kementan dalam meningkatkan produksi daging sapi dan susu guna mencapai swasembada. Bappenas juga telah memasukkan percepatan daging sapi dan susu menjadi program unggulan. 

Seiring dengan studi yang dilaksanakan tim UGM dan PRISMA, Ditjen PKH Kementan menyusun Peta Jalan Pembangunan Peternakan Nasional 2025 - 2035.

Prioritas Ditjen PKH yaitu pelaksanaan percepatan penyediaaan produksi daging sapi dan susu dengan menyusun perhitungan. Dalam 5 tahun ke depan Indonesia harus segera memasukkan 1 juta sapi perah maupun 1 juta indukan sapi pedaging untuk capai target di tahun 2029, yang tentunya dapat berdampak positif dalam hal penurunan impor produk daging sapi dan susu.

Selain penambahan populasi, strategi dalam Peta Jalan Pembangunan Peternakan Indonesia 2025-2035 diungkapkan Agung diantaranya penyelesaian regulasi pemerintah. Baik peraturan presiden, peraturan menteri termasuk regulasi-regulasi yang mendukung kebijakan percepatan produksi daging sapi dan susu tengah disesuaikan guna memperlancar iklim investasi. 

“Kami menargetkan dalam 100 hari Kabinet Merah Putih, beberapa regulasi inti seperti revisi kedua Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 diharapkan telah ditandatangani bapak presiden,” tutur Agung. 

Menurut Agung, identifikasi dan survei lokasi telah berlangsung, serta terdapat lebih dari 1,2 juta hektar lahan berstatus idle atau belum dioptimalkan. Sebagian besar lahan umum yang dimiliki BUMN dan pemerintah daerah. Tinjauan lahan-lahan tersebut akan dihubungkan dengan calon-calon investor yang mengembangkan peternakan sapi perah, baik terintegrasi maupun kemitraan dengan peternak rakyat.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Pertama Kedutaan Besar Australia, Sophie Roden juga memberikan apresiasi terhadap hasil kajian tersebut. Ia berharap, "Semoga hasilnya dapat menjadi acuan bagi Indonesia dalam merancang peta jalan yang memastikan keselarasan antara ketersediaan pasokan dan permintaan pasar, serta berkontribusi pada keberlanjutan industri peternakan jangka panjang."

Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas, Jarot Indarto, menggarisbawahi tiga prioritas pembangunan nasional yaitu peningkatan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan ketahanan pangan. "Kedaulatan pangan dan peningkatan kualitas makanan bergizi berakar pada pemberdayaan pangan lokal, termasuk pangan akuatik, serta menjaga sumber nutrisi dan penguatan tata kelola sistem pangan," jelasnya.

Prof Dr Ir Ali Agus DAA DEA IPU ASEAN Eng, Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Hilirisasi Produk Peternakan, menegaskan potensi Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi dunia. "Potensi pasar yang besar akan mendorong investasi," ujarnya. Ia juga menekankan perlunya percepatan penyediaan daging sapi dan susu untuk mendukung Program Makan Bergizi serta mewujudkan Indonesia Emas 2025 yang maju, adil, dan sejahtera. 

"Dengan kolaborasi dari berbagai pihak, kami optimis target ini dapat dicapai secara berkelanjutan," tutup Ali.

Serah Terima Laporan Studi

Sesi diskusi dalam seminar

Sesi serah terima studi dari UGM kepada PRISMA kemudian dilanjutkan dari PRISMA kepada Kementan berlangsung dengan khidmat.

Dalam seminar ini berlangsung sesi pemaparan oleh Prof Dr Ir Budi Prasetyo Widyiobroto sekaligus dihadiri Prof Ir Budi Guntoro SPt MSc PhD IPU ASEAN Eng selaku Dekan Fakultas Peternakan UGM. 

Acara ini juga dihadiri Staf Ahli Bidang Perdagangan Kementan, Dr Ir Nasrullah MSc kemudian Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dr drh Nuryani Zainuddin MSi dan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Tri Melasari SPt MSi.

Jelang akhir acara, sesi diskusi berlangsung dimoderatori Prof Ali serta dipandu tim PRISMA. Bersumber dari laman LinkedIn, PRISMA merupakan kemitraan inovatif antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia untuk menumbuhkan pasar pertanian di pedesaan Indonesia. (NDV)