KEMENTAN LAKUKAN PERCEPATAN VAKSINASI PMK JELANG RAMADAN

Tim vaksinator memberikan vaksinasi PMK pada sapi. (Foto: Istimewa)

Sebagai upaya mencegah munculnya kembali penyakit mulut dan kuku (PMK) jelang Ramadan, Kementerian Pertanian (Kementan) didukung FAO ECTAD Indonesia melakukan percepatan vaksinasi PMK.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di delapan kabupaten pada lima provinsi, yaitu Kabupaten Indragiri Hulu di Riau, Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat, Kabupaten Barru di Sulawesi Selatan, Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Pati, Rembang, dan Wonogiri di Jawa Tengah.

“Akselerasi vaksinasi ini kita lakukan di daerah padat ternak, daerah yang merupakan produsen ternak, dan juga tinggi lalu lintas ternaknya” ujar Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Nasrullah, dalam siaran resminya di Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Lebih lanjut dijelaskan, vaksinasi tidak hanya dilakukan di daerah-daerah tersebut, namun dilaksanakan juga di wilayah lainnya di daerah tertular PMK.

Dalam program percepatan vaksinasi ini, pihaknya meminta dinas kabupaten menyiapkan tim vaksinator di setiap lokasi target untuk memetakan target wilayah vaksinasi, hewan, dan jumlah ternak yang akan divaksin, hingga merencanakan kegiatan edukasi ke peternak.

“Saya berharap bahwa dari kegiatan ini dinas dan tim vaksinator, serta semua pihak yang dilibatkan untuk berkomitmen bersama dalam memacu vaksinasi PMK di Lapangan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pusat Darurat FAO ECTAD di Indonesia, Luuk Schoonman, mengatakan bahwa pihaknya akan terus mendukung program pemerintah dalam pengendalian PMK. Dengan dukungan pemerintah Australia yang telah mengalokasikan anggaran khusus untuk hal tersebut termasuk dukungan percepatan vaksinasi.

Menurut Luuk, vaksinasi merupakan salah satu kunci pengendalian PMK dan diperlukan kolaborasi untuk mempercepat vaksinasi di berbagai wilayah di Indonesia.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Kesehatan Hewan, Kementan, Nuryani Zainuddin, menyampaikan bahwa hingga saat ini kasus PMK masih terus dilaporkan dari beberapa provinsi. Munculnya PMK menandakan bahwa virus masih terus bersirkulasi sehingga potensi penularannya tetap mungkin terjadi.

“PMK disebabkan oleh virus yang sampai saat ini belum ada pengobatan yang efektif, sehingga langkah terbaik yang bisa dilakukan adalah pencegahan dengan vaksinasi secara periodik, yaitu setiap enam bulan” kata Nuryani.

Ia menambahkan bahwa hasil pemetaan untuk kegiatan percepatan yang dilakukan dalam lima hari tersebut dengan total target vaksinasi diperkirakan akan mencapai 73.247 ekor dengan target jenis hewan sapi, kambing, dan domba.

Kegiatan percepatan vaksinasi direncanakan akan terus dilakukan secara bertahap di wilayah potensial hingga menjelang Idul Adha. Hal tersebut penting menurutnya, mengingat 1-3 bulan menjelang Idul Fitri dan Idul Adha, lalu lintas ternak sapi, kambing, dan domba akan tinggi untuk persiapan kebutuhan daging di hari raya tersebut.

“Kami tidak ingin ada lonjakan kasus PMK yang dapat menyebabkan kerugian bagi peternak akibat ternak sakit menjelang masa panen di hari raya, sehingga penting bagi kami untuk terus mengampanyekan vaksinasi dan mendorong dinas bersama tim vaksinator untuk terus meningkatkan capaian vaksinasi,” pungkasnya. (INF)

MENTAN: FOKUS PADA PENINGKATAN NILAI TAMBAH & DAYA SAING PRODUK OLAHAN

Mentan SYL saat menghadiri launching hilirisasi peternakan. (Foto: Istimewa)

Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL), menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak melalui berbagai program kerja sama yang fokus pada peningkatan nilai tambah dan daya saing produk peternakan.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Launching Hilirisasi Peternakan: Produksi Perdana Susu dan Keju Organik Indonesia di Kabupaten Pasuruan. Launching tersebut menjadi salah satu langkah nyata Kementerian Pertanian mendorong hilirisasi produk peternakan khususnya susu dan keju.

“ini menjadi langkah pasti bagi Indonesia, negara kita besar dengan berbagai produk pertanian yang sangat berpotensi dan hari ini kita lakukan upaya hilirisasi, ini menjadi bagian yang sangat penting,” kata SYL di Koperasi Peternakan Sapi Perah Setia Kawan (KPSP), Nongkojajar, Kabupaten Pasuruan, Selasa (29/8).

Produksi susu organik dan hilirisasi keju organik pertama di Indonesia ini merupakan bukti hasil kerja sama negara Indonesia-Denmark. SYL menyebut kerja sama ini diharapkan dapat mendorong peternak di sentra persusuan lainnya untuk berperan dan melakukan replikasi peternakan sapi perah organik di wilayahnya.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Nasrullah, mengungkapkan bahwa produk organik komoditas peternakan Indonesia sangat potensial dikembangkan melalui konsep back to nature. Pemerintah telah menetapkan Peta Jalan Pengembangan Persusuan Organik Nasional 2022-2026, sehingga pengembangan susu organik dapat didorong maksimal dan menembus pasar ekspor dunia.

“Dengan launching susu dan keju organik oleh Bapak Menteri Pertanian ini, kami harap para peternak sapi perah organik lainnya dapat menghasilkan berbagai jenis produk olahan berkualitas, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah serta daya saing di dalam maupun luar negeri,” ungkapnya.

Sementara, Chargée d’affairs a.i. (Acting Ambassador of Denmark), Per Brixen, turut menyampaikan Pemerintah Denmark bangga mendukung komitmen kuat Indonesia dan para peternak, serta pengusaha perintis untuk mengembangkan produk susu organik, sehingga dapat mencapai peluang ekspor baru, meningkatkan pendapatan peternak, dan mengatasi tantangan lingkungan.

Berdasarkan data Ditjen PKH, lokasi Pilot Project Pengembangan Susu Organik yang ada di KPSP Setia Kawan Pasuruan, sejak dikonversi menjadi peternakan organik pada 2021, memiliki target produksi di 2023 mencapai 32 ribu liter susu organik segar yang akan diolah menjadi 3 ton keju organik. Proyeksi untuk tiga tahun ke depan (2026), produksi susu organik segar tahunan akan mencapai 1,5 juta liter dan keju organik sebanyak 157 ton. (INF)

LANGKAH DARURAT PEMERINTAH RESPON PENINGKATAN KASUS RABIES

Vaksinasi rabies digeber untuk merespon peningkatan kasus. (Foto: Istimewa)

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan) merespon peningkatan kasus rabies di beberapa daerah, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan mengambil langkah darurat penyediaan vaksin rabies tambahan, peningkatan kapasitas petugas, dan kampanye kesadaran masyarakat tentang rabies.

Hal tersebut disampaikan Direktur Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, Nuryani Zainuddin dalam keterangan tertulisnya Minggu (18/6/2023). “Tahun ini Kementan telah mengalokasikan vaksin rabies senilai Rp 6,92 Milliar secara nasional,” kata Nuryani.

Kendati demikian, Nuryani bilang jumlah vaksin yang disiapkan belum mencukupi, sehingga pihaknya tengah berupaya mengakses vaksin rabies dari World Organisation for Animal Health (WOAH) dengan total 400 ribu dosis yang akan dikirimkan secara bertahap.

“Untuk respon darurat kita kirimkan tambahan vaksin rabies ke daerah yang kasusnya meningkat seperti di NTT,” jelasnya  “Fokus utama vaksinasi di desa tertular dan dilanjutkan di desa-desa lain di wilayah tertular. Minimal 70% populasi anjing di wilayah tertular harus divaksinasi.”

Ia mengungkapkan bahwa vaksinasi tidak hanya melindungi hewan dari ancaman rabies, namun juga agar siklus rabies di hewan berhenti dan masyarakat terlindungi dari ancaman rabies.

“Saya harap kerja sama dan peran aktif masyarakat mendukung kegiatan vaksinasi ini dan saya juga minta masyarakat memastikan anjingnya dikandangkan atau diikat dulu,” imbuhnya.

“Kami juga telah menggandeng kerja sama kemitraan untuk ketahanan Kesehatan Indonesia-Australia (AIHSP) untuk mendukung pengendalian rabies, khususnya untuk peningkatan kapasitas petugas, pengujian laboratorium, dan KIE.”

Peningkatan kasus rabies pada hewan dan manusia disebut merupakan dampak dari adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penurunan kegiatan vaksinasi rabies dalam tiga tahun terakhir.

Sebagai informasi, sebelumnya juga telah dilaksanakan pelatihan kepada 35 petugas vaksinator di kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) NTT. Pelatihan serupa juga akan dilaksanakan di wilayah tertular lainnya. “Untuk pelatihan pengendalian rabies secara daring akan dibuka untuk seluruh Indonesia,” tambahnya.

Selain itu, untuk bisa menuntaskan rabies di daerah tertular, pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Kementerian Kesehatan terkait kemungkinan penggunaan dana siap pakai (DSP) melalui penetapan tanggap darurat wabah rabies ataupun siaga darurat rabies.

“Ini segera kita lakukan pembahasan karena beberapa kabupaten telah menetapkan kejadian luar biasa, bahkan ada yang telah menetapkan tanggap darurat wabah rabies,” ucap Nuryani.

Pihaknya juga akan mendorong pembahasan terkait potensi penggunaan sumber pendanaan lain, seperti dana desa untuk mendukung pengendalian rabies. “Ada beberapa contoh desa yang berhasil menggunakan dana desa untuk mendukung pengendalian rabies, sehingga harapannya jika di semua desa tertular bisa mengakses dana ini, saya yakin akan lebih mudah mengendalikan dan memberantas rabies,” tandasnya. (INF)

WEBINAR LALU LINTAS TERNAK KURBAN SAAT MEREBAKNYA PENYAKIT HEWAN

Webinar yang diselenggarkan oleh PPSKI berkolaborasi dengan CBC Indonesia soal update PMK dan LSD, bagaimana lalu lintas ternak menuju kurban. (Foto: Dok. Infovet)

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD) masih menjadi momok bagi peternak ruminansia, apalagi menjelang Hari Raya Iduladha yang seharusnya menjadi momen menguntungkan bagi peternak. Lalu lintas ternak antar daerah pun menjadi urgensi untuk menekan penyebaran penyakit.

Seperti dibahas dalam webinar yang diselenggarkan oleh Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) berkolaborasi dengan CBC Indonesia soal “Update PMK dan LSD, Bagaimana Lalu Lintas Ternak Menuju Kurban” yang dilaksanakan pada Sabtu (17/6/2023).

Ketua PPSKI, Nanang Purus Subendro, pada kesempatan tersebut mengatakan, menjelang Iduladha selama dua tahun belakangan peternak dirundung problematika yang membuat peternak merugi, mulai dari pandemi COVID-19 (penerapan PPKM), hingga kemunculan penyakit LSD dan PMK.

“Kerugian peternak diperkirakan tergerus sekitar 25% dari modal yang dimiliki akibat adanya PMK, jadi banyak peternak yang tadinya sudah deal untuk menjual sapi tetapi batal karena sapinya terkena penyakit. PMK membuat musibah yang sangat luar biasa,” ujar Nanang.

Kondisi makin berat bagi peternak kala penyakit LSD juga ikut membayangi. Kata Nanang, langkah pemerintah dalam menangani LSD tidak segegap-gempita seperti penanganan PMK.

“Peternak pun masih kesulitan karena keterbatasan vaksinasi LSD, sementara untuk vaksinasi PMK memang banyak. Menjelang idul kurban ini menjadi harapan peternak, semoga melalui diskusi ini kita semua mendapat pencerahan,” ucap Nanang.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Makmun Junaidin, mewakili Dirjen PKH, menjelaskan kriteria hewan kurban di tengah mewabahnya penyakit.

Dipaparkan Makmun, menurut Fatwa MUI No. 34/2023 tentang pelaksanaan kurban saat maraknya wabah LSD dan antisipasi penyakit Peste des Petits Ruminants (PPR), hewan kurban dengan gejala klinis LSD ringan (benjolan belum menyebar keseluruh tubuh), tidak berpengaruh pada kerusakan daging hukumnya sah dijadikan hewan kurban.

“Pada kasus LSD ringan seperti benjolannya hanya sedikit, satu atau dua benjolan belum menyebar ke seluruh tubuh, masih sah menjadi hewan kurban,” ujar Makmun.

Untuk syarat lalu lintas ternak kurban bebas LSD juga dijelaskan Makmun, yakni bila hewan telah divaksin tidak menunjukan gejala klinis LSD dibuktikan dengan SKKH dan telah divaksin minimal 21 hari sebelum dilalulintaskan. Sementara jika hewan tidak divaksin, tidak menunjukan gejala klinis LSD dibuktikan dengan SKKH, dilakukan isolasi selama 28 hari sebelum dilalulintaskan, dan dilakukan uji laboratorium dengan metode PCR secara pooling maksimal lima sampel dengan hasil negatif.

Selain itu, pemerintah juga mengatur hewan kurban dengan gejala mirip PPR melalui fatwa yang sama, kambing dan domba dengan gejala klinis sub-akut (demam dengan suhu tubuh 39-40° C), hewan tidak menunjukan gejala klinis parah, dan sembuh dalam waktu 10-14 hari, hukumnya juga sah dijadikan hewan kurban.

“Dalam kondisi seperti ini untuk menekan penyebaran penyakit dan padatnya lalu lintas ternak kurban, solusi lain yakni para pekurban tidak harus berkurban di tempatnya, bisa di tempat lain. Misal pekurbannya di Jakarta, kurbannya di wilayah lain ini bisa dilakukan dan bisa disaksikan nanti secara daring. Sudah banyak lembaga-lembaga yang menawarkan hal tersebut,” pungkas Makmun.

Adapun pada kegiatan tersebut menghadirkan narasumber di antaranya Indyah Aryani (Kepala Dinas Jawa Timur), Rismiati (Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta), dan Yudi Arif (CEO Baqara Muda Perkasa). (RBS)

SOSIALISASI & BIMTEK PELAKSANAAN KURBAN DI TENGAH WABAH

Sosialisasi dan bimtek pelaksanaan kurban di tengah kewaspadaan penyakit hewan yang dilaksanakan secara hybrid di Kantor Kementan. (Foto: Dok. Infovet)

Menjelang pelaksanaan Hari Raya Iduladha, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) pelaksanaan kurban di tengah kewaspadaan wabah penyakit hewan.

Kegiatan dilakukan secara hybrid pada Rabu (14/6/2023), dihadiri sekitar 1.000 orang dari medik dan paramedik selaku tim pemantau hewan kurban, para Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) selaku pelaksana kegiatan pemotongan hewan kurban di luar RPH-R. Adapun narasumber pada sosialisasi dan bimtek di antaranya Drh Denny Widaya Lukman dan Drh Vetnizah Juniantito dari IPB University.

“Kegiatan sosialisasi dan bimtek kami laksanakan mengingat pelaksanaan kurban tahun ini kita dihadapkan dengan munculnya penyakit hewan baru, yaitu Lumpy Skin Disease (LSD) pada sapi dan kewaspadaan akan munculnya Peste des Petits Ruminant (PPR) pada kambing dan domba”, kata Dirjen PKH Kementan, Nasrullah, dalam keterangan resminya, Jumat (16/6/2023).

Ia menjelaskan, kegiatan ini sesuai arahan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL), terutama untuk menyikapi munculnya LSD di beberapa daerah. “Bapak Mentan mengarahkan agar pemerintah memberi bimbingan yang dapat memberikan ketenangan jiwa pada masyarakat. Kegiatan ini juga sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam pencegahan penyebaran penyakit. Pencegahan harus dimulai dari kegiatan penjualan hewan kurban hingga pelaksanaan pemotongan kurban, baik di rumah pemotongan hewan ruminansia (RPH-R) maupun di luar RPH.”

Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang saat ini telah menerbitkan Fatwa MUI No. 34/2023 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Merebaknya Penyakit LSD dan Antisipasi Penyakit PPR pada Hewan Kurban. Upaya ini, kata dia, dilakukan agar penyediaan hewan kurban memenuhi syariat Islam dan memenuhi kesehatan hewan.

Selain itu, Kementan juga menerjunkan tenaga medik dan paramedik veteriner untuk melakukan pemantauan pelaksanaan kurban di lapangan. “Kami imbau kepada seluruh dinas yang menangani fungsi PKH, organisasi profesi, serta fakultas kedokteran hewan di Indonesia ikut berpartisipasi aktif memantau pelaksanaan kurban di lapangan,” imbuhnya.

Sementara, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Syamsul Ma’arif, saat kegiatan sosialisasi dan bimtek mengharapkan kegiatan ini dapat memberi tambahan pengetahuan dalam menangani hewan maupun produk hewan saat pelaksanaan kurban.

“Dengan bimtek kita harapkan pelaksanaan pemotongan hewan kurban memenuhi standar higiene, sanitasi, dan daging yang dihasilkan memenuhi standar Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH),” ujar Syamsul.

Ia juga menerangkan bahwa seluruh proses pemotongan hewan kurban tidak boleh dilakukan sembarangan. “Mulai dari penyembelihan sampai proses penyediaan daging harus dilakukan dengan benar, karena dalam ibadah kurban tidak hanya mengacu pada aspek halal saja, tetapi juga harus tayib,” tukasnya. (INF)

AYAM KUKUAK BALENGGEK DI PENAS PECAHKAN REKOR

Penampilan ayam Kukuak Balenggek pada kegiatan PENAS ke XVI di Padang. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong pengembangan pelestarian ayam Kukuak Balenggek sebagai salah satu plasma nutfah lokal, selain untuk menunjang peningkatan produksi ternak sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak.

“Ayam Kukuak Balenggek di PENAS telah memecahkan bukan hanya rekor nasional, tapi rekor dunia,” kata Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah, saat penyerahan piagam penghargaan Rekor Dunia MURI pada kegiatan PENAS ke XVI di Padang, Minggu (11/6/2023).

Menurut Nasrullah, ayam Kukuak Balenggek adalah ayam lokal Indonesia yang berpotensi sebagai ayam hias. “Saat ini kita harus bangga karena Indonesia memiliki plasma nutfah lokal dan melalui pemecahan rekor MURI ini kita perkenalkan ayam tersebut sebagai ayam lokal yang hanya ada di Sumatra Barat dan tidak ada di dunia maupun di wilayah lain di Indonesia. Untuk itu kita harus menjaga dan melestarikan plasma nutfah ini,” ucapnya.

Ia juga menegaskan, untuk mencegah kemungkinan pengambilan secara ilegal rumpun  terbentuk di suatu wilayah, pemerintah telah memberikan perlindungan hukum. “Pengaturan ini dilakukan untuk menjamin adanya pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik hewan,” jelasnya.

Diharapkan ayam Kukuak Balenggek segera dapat didaftarkan ke FAO sebagai plasma nutfah Indonesia, sehingga daerah lain atau negara lain tidak akan dapat mengklaim plasma nutfah ini karena sudah secara internasional diakui dan tercatat di website FAO.

Pada kesempatan tersebut, perwakilan MURI menyampaikan bahwa ayam Kukuak Balenggek sukses memecahkan rekor dunia dengan kategori Superlatif. Ia sebutkan, tercatat penampilan sekitar 939 ekor ayam dan ini merupakan jumlah terbanyak, terbesar, dan perdana yang diadakan di Sumatra Barat.

Menurut Direktur Marketing MURI, Awan Rahargo, ayam Kukuak Balenggek mempunyai keseragaman fisik dan komposisi genetik. Selain itu, ayam ini juga mempunyai kemampuan yang cukup untuk beradaptasi dengan lingkungan.

“Hari ini menjadi sangat meriah dengan penampilan ayam Kukuak Balenggek terbanyak di dunia dan menjadi sebuah harapan tim Rekor MURI dalam memperkenalkan plasma nutfah lokal mendunia, sehingga ini menjadi lestari bahkan dapat menjadi daya tarik pariwisata. Ini sejatinya esensi pemecahan rekor,” katanya. (INF)

PERCONTOHAN CLOSED LOOP KAMBING/DOMBA DAN ITIK DI PENAS KE XVI

Percontohan closed loop kambing/domba dan itik. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian memanfaatkan ajang PENAS Petani Nelayan XVI di Padang untuk menunjukkan secara langsung contoh closed loop kambing/domba dan itik kepada pengunjung.

Closed loop adalah suatu pendekatan pola peternakan terpadu dari hulu ke hilir untuk mendorong perkembangan agribisnis berkelanjutan, meningkatkan skala ekonomi, dan pendapatan petani, serta mampu meningkatkan produktivitas ternak.

“Ini contoh yang bagus untuk peternakan yang berorientasi agribisnis,” kata Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat meninjau lokasi percontohan closed loop peternakan kambing/domba dan itik di Area PENAS XVI Lapangan Udara Sutan Sjahrir Kota Padang, Sabtu (10/6/2023).

“Saya harap ini bisa diterapkan di berbagai daerah dengan menggandeng perbankan dan swasta untuk pengembangannya,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Mentan SYL mengatakan bahwa peternak tidak perlu khawatir jika ingin mengembangkan ternaknya. Menurutnya, pihaknya saat ini telah menggandeng perbankan untuk memfasilitasi peternakan rakyat yang melakukan usaha pembibitan dan budi daya.

“Para peternak dapat ikut memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai upaya untuk penguatan akses pembiayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam rangka meningkatkan kualitas bibit, akselerasi peningkatan populasi untuk meningkatkan produktivitas, yang pada akhirnya akan meningkatkan produksi daging nasional. Silahkan gunakan KUR untuk mengembangkan usaha,” katanya.

Sementara Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementan, Nasrullah menyebut pola closed loop merupakan salah satu langkah dalam adaptasi dan mitigasi risiko terhadap perubahan iklim dan antisipasi krisis pangan global.

“Ciri dari closed loop yang pertama adalah penerapan pengembangan peternakan dari hulu hingga hilir. Kemudian ciri kedua adalah berskala usaha dan yang ketiga harus efisien,” jelas Nasrullah.

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Agung Suganda, juga menyatakan bahwa ajang PENAS sangat bermanfaat untuk para petani dan peternak karena ada berbagai informasi yang dapat diakses dengan lebih mudah.

Para pengunjung, kata dia, dapat melihat berbagai teknologi peternakan terbaru termasuk teknologi kandang ramah lingkungan, teknologi dan varian olahan pakan ternak, teknologi kesehatan hewan, teknologi pengolahan kotoran hewan, dan lain-lain.

“Di lokasi close loop kami juga menyelenggarakan berbagai demo, seperti demo inseminasi buatan, demo pembuatan pakan, demo pembuatan pupuk organik, dan lainnya. Peternak juga dapat berkonsultasi dan mengikuti bimtek singkat dengan trainer terlatih,” kata Agung.

Ia juga menjelaskan bahwa bahan-bahan dan teknologi yang digunakan dalam percontohan closed loop ini adalah bahan-bahan yang mudah didapat masyarakat dengan harga relatif terjangkau, tetapi dengan kualitas cukup bagus. (INF)

BBIB SINGOSARI TEKEN KERJA SAMA DENGAN MYTERNAK TRADING MALAYSIA

Kerja sama antara BBIB Singosari dengan Myternak Trading Malaysia. (Foto: Istimewa)

Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari kembali melakukan penandatanganan komitmen kerja sama (MoU) dengan Myternak Trading Malaysia, yang merupakan kelanjutan kerja sama yang telah dilakukan sejak 2018.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Nasrullah, pada kesempatan tersebut mengungkapkan kerja sama ini harus dapat menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak. Diharapkan kerja sama ini bisa berkembang sehingga membantu meningkatkan produktivitas peternakan bagi di kedua negara.

"Saya berpesan kepada BBIB Singosari untuk dapat menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terutama pengembangan teknologi semen beku sexing. Teknologi semen beku sexing saat ini sangat dibutuhkan peternak kita," kata Nasrullah yang saat itu juga menggelar acara serah terima jabatan Kepala BBIB Singosari yang baru, Akbar Yasin, di Kantor BB Singosari, Malang, Jumat (10/2/2023).

Ia menambahkan, "Peternak sapi perah berharap anakan betina dan peternak sapi potong berharap bisa mendapatkan pejantan. Hasil tersebut bisa dicapai lebih baik bila BBIB Singosari mengembangkan lebih baik teknologi semen beku sexing."

Sementara perwakilan dari Myternak Trading, Prof Dr Mohd Azam Khan Bin Goriman Khan, mengatakan melalui kerja sama ini diharapkan BBIB Singosari melalui pihaknya mampu memenuhi kebutuhan semen beku di Malaysia, melalui ekspor semen beku.

Selain itu, BBIB Singosari juga diharapkan bisa membantu memberi pelatihan pengembangan kemampuan SDM peternakan dari Malaysia melalui Bimbingan Teknis.

“Kami melihat BBIB Singosari sangat menakjubkan, dari sumber daya yang dimiliki maupun manajemen pengelolaan. Hal ini meningkatkan kepercayan dan optimisme kami kepada BBIB Singosari. Kami percaya kerja sama ini dapat memberi hasil terbaik bagi kedua belah pihak," katanya. (INF)

DIRJEN PKH: PANGAN HEWANI SAAT NATARU AMAN DAN MENCUKUPI

Ketersediaan telur dan daging ayam, maupun sapi/kerbau saat Nataru sangat mencukupi. (Foto: Istimewa)

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) menyampaikan secara nasional ketersediaan dan pasokan pangan asal ternak saat Natal dan Tahun Baru 2023 (Nataru) aman dan mencukupi. Hal tersebut disampaikan Dirjen PKH, Nasrullah, dalam keterangannya Jumat (30/12/2022).

Ia menjelaskan, ketersediaan telur dan daging ayam, maupun sapi/kerbau saat Nataru sangat mencukupi. Berdasarkan prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan asal ternak tersebut secara nasional dan kroscek di lapangan menunjukkan bahwa komoditas terpantau cukup, sehingga masyarakat menurutnya untuk menyambut akhir tahun tidak perlu khawatir kehabisan stok.

Lebih lanjut disampaikan, tahun ini ketersediaan daging broiler mencapai 3,71 juta ton dengan kebutuhan mencapai 3,21 juta ton, sehingga terdapat surplus sekitar 0,50 juta ton. “Ketersediaan telur ayam ras tidak jauh berbeda, dimana sebanyak 5,61 juta ton dengan kebutuhannya 5,52 juta ton, terdapat surplus sekitar 0,09 juta ton”, jelas Nasrullah.

Sedangkan ketersediaan daging sapi/kerbau 797.055 ton dengan kebutuhan sebanyak 736.622 ton, terdapat surplus sebesar 60.433 ton. “Data prognosa tersebut bersumber dari Rakornis Kementerian/Lembaga, Kementerian Koordinator Perekonomian, BPS, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Bapanas,” ucapnya.

Ia juga mengemukakan, stok nasional daging sapi hingga 28 Desember 2022 sebesar 127.731 ton, artinya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sampai 60 hari ke depan Sedangkan untuk wilayah DKI Jakarta, stok daging sapi sebanyak 14.600 ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 300 hari.

“Untuk stok nasional daging ayam hingga 28 Desember 2022 sebesar 129.761 ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai 12 hari ke depan, sedangkan untuk DKI Jakarta stok daging ayam sebesar 10.110 ton, sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 29 hari,” ungkapnya.

“Stok nasional telur ayam hingga 28 Desember 2022 mencapai 165.463 ton, artinya  mencukupi kebutuhan sampai sembilan hari. Sedangkan untuk DKI Jakarta, stoknya mencapai 15.051 ton, mencukupi untuk memenuhi kebutuhan selama 26 hari.”

Ia sampaikan, kegiatan pemantauan ketersediaan pangan penting dilakukan pada momen Nataru, karena terdapat potensi kenaikan permintaan bahan pangan asal ternak dan mengantisipasi agar tidak terjadi kelangkaan pasokan yang akan berdampak pada fluktuasi harga.

“Hal ini tentu untuk menindaklanjuti arahan Bapak Menteri Pertanian yang terus mengingatkan kami agar selalu berkomitmen memenuhi kebutuhan pangan bagi 275 juta rakyat Indonesia yang merupakan prioritas layanan kami. Kami juga lakukan pemetaan stok produk pangan asal ternak untuk mengetahui status ketahanan pangan di daerah. Hal ini juga penting untuk menentukan kebijakan distribusi pasokan pangan ke wilayah yang berstatus aman, sehingga mampu membantu daerah-daerah yang masih mengalami status waspada,” pungkasnya. (INF)

JELANG AKHIR TAHUN KEMENTAN GANDENG TNI GELAR SERBU PANGAN MURAH

Serbu Pangan Murah salah satu bentuk kerja sama Kementan dengan TNI dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di masyarakat. 

Menjelang pergantian tahun, Kementerian Pertanian (Kementan) bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyediakan bahan pangan berkualitas dengan harga terjangkau melalui kegiatan Serbu Pangan Murah yang digelar di lapangan Rindam Jaya, Jakarta, Rabu (28/12/2022).

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Nasrullah, berharap masyarakat tidak khawatir menghadapi pergantian tahun karena ketersediaan 12 bahan pangan pokok, khususnya komoditas peternakan dalam kondisi aman dan mencukupi.

“Alhamdulillah 12 bahan pangan pokok, khususnya untuk komoditas peternakan cukup dari sisi produksi dan itu bisa kami yakinkan, sehingga rakyat tidak perlu khawatir karena komoditas peternakan surplus pada 2022,” ucap Nasrullah dalam keterangan resminya saat membuka kegiatan Serbu Pangan Murah.

Serbu Pangan Murah merupakan salah satu bentuk kerja sama antara Kementan melalui Ditjen PKH dengan TNI dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di masyarakat. Selain komoditas peternakan, kegiatan tersebut juga menyediakan komoditas pangan lainnya, seperti beras, cabai, bawang merah, bawang putih, gula pasir dan minyak goreng.

“Kami mengapresiasi Komandan Rindam Jayakarta beserta seluruh  jajarannya berkolaborasi untuk pelaksanaan kegiatan ini. Kami terus berupaya menggencarkan  peningkatan konsumsi protein hewani dengan penyediaan bahan pangan dengan akses yang mudah dan terjangkau,” katanya.

Ia juga menambahkan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Pertanian untuk mendekatkan produsen dengan konsumen sebagai wujud negara yang hadir di tengah masyarakat untuk memperoleh pangan dengan harga terjangkau dalam masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan Tahun Baru 2023.

Kegiatan serupa juga telah dilaksanakan bersama stakeholder terkait di beberapa titik sejak 18 Desember 2022 hingga 31 Desember 2022. “Ini tentunya dalam rangka  mencukupi kebutuhan masyarakat akan produk asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH), serta pemenuhan kebutuhan gizi protein hewani yang cukup di masyarakat,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Umum Rindam Jaya, Letkol INF Audy Komontoy, mengungkapkan kerja sama ini terus dilakukan dan saling bersinergi dalam menjaga ketahanan pangan bagi masyarakat.

“Kerja sama sudah lama dilakukan, mulai dari hulu  hingga hilir dalam menjaga ketahanan pangan. Saat ini pada kegiatan Serbu Pangan Murah, kami memfasilitasi tempat untuk masyarakat dalam mempermudah memenuhi kebutuhan pangan,” kata Audy.

Hal senada juga disampaikan salah satu pengunjung, May, yang antusias membeli daging kerbau dan telur. Ia katakan, dirinya dan warga sekitar sangat senang dengan adanya kegiatan Serbu Pangan Murah.

“Di sini kami bisa membeli kebutuhan kami jauh lebih mudah dan harga lebih terjangkau. Harapannya kegiatan seperti ini bisa sering digelar karena sangat membantu masyarakat berbelanja kebutuhan pangan dengan lebih terjangkau, sehingga lebih hemat,” katanya. (INF)

RPHU DI KOTA BANJAR DIRESMIKAN, SIAP SERAP HASIL PRODUKSI PETERNAK

Dirjen PKH Nasrullah saat meninjau RPHU milik PT KIP. (Foto: Istimewa)

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan), Nasrullah, meresmikan Rumah Pemotongan Hewan Unggas (RPHU) yang dibangun secara mandiri oleh PT Karya Indah Pertama (KIP) di Kota Banjar, Jawa Barat, Senin (10/10/2022). Diharapkan RPHU ini dapat menyerap hasil produksi peternak mitra dengan harga stabil.

Melalui keterangan resminya, Nasrullah mengatakan, pelaku usaha skala menengah besar dan utamanya bergerak bidang pembibitan ayam ras pedaging diwajibkan melakukan pemotongan ayam ras pedaging di RPHU dengan fasilitas rantai dingin yang memenuhi persyaratan. “Hal ini dilakukan untuk menjamin kualitas daging yang beredar di masyarakat aman dan sehat,” kata Nasrullah.

Ia menambahkan, pembangunan RPHU merupakan salah satu langkah memperpendek supply chain sekaligus upaya stabilitas harga ayam hidup (live bird) yang kerap jatuh di bawah harga produksi. “Dengan fasilitas RPHU, maka pelaku usaha dapat menjual produknya dalam bentuk daging ayam segar, dingin atau beku,” ucapnya.

Sementara perwakilan PT KIP, Suwandi, menegaskan pembangunan RPHU di Kota Banjar sebagai tindak lanjut program Kementan untuk membuat peternakan terintegrasi dari hulu sampai hilir. 

Ia menambahkan, perusahaannya mengelola peternakan dengan sistem kemitraan dengan peternak mandiri di sekitar Priangan Timur. “Saat ini sudah ada 1.500 peternak yang tergabung dan kami berencana kerja sama dengan UMKM di Jawa Barat di tahap awal sebanyak 1.000 UMKM,” kata Suwandi. 

Dengan adanya RPHU ini, lanjut dia, maka akan dapat membuka lapangan pekerjaan sekitar 90% dari total karyawan yang dibutuhkan. Hal ini karena RPHU juga akan dilengkapi dengan rumah pengolahan produk unggas seperti nugget, sosis atau ayam marinasi. 

RPHU di dua lokasi yaitu Ciamis dan Banjar mempunyai kapasitas sebanyak 1,5 juta ekor per bulan. “Harapannya kita dapat menyerap hasil produksi peternak mitra dengan harga stabil. Kami buat RPHU dengan standar food safety dan food higiene, serta halal,” ucap dia. 

RPHU dengan luas 3,2 hektare ini rencananya akan memiliki kapasitas pemotongan 4.000 ekor/jam. “Saat ini total produksi ayam di PT KIP sebanyak 1,5 juta ekor/bulan. Target pasar RPHU Banjar ini adalah 100% untuk memenuhi kebutuhan daging unggas di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Walikota Banjar, Ade Uu Sukaesih, menyampaikan pihaknya telah mengundang investor, terutama dalam pengembangan usaha sub sektor peternakan di Kota Banjar.

“Pembangunan RPHU ini adalah langkah awal memajukan peternakan di wilayah Kota Banjar dan kami juga mengundang investor bidang pakan ternak untuk mendukungnya,” kata Ade. (INF)

SEBANYAK 200 PESERTA IKUTI INDO LIVESTOCK 2022 EXPO & FORUM

Simbolis pembukaan Indo Livestock 2022 Expo & Forum. (Foto-foto: Infovet:/Ridwan)

PT Napindo Media Ashatama resmi membuka pameran dan forum internasional Indo Livestock 2022 Expo & Forum pada Rabu (6/7/2022) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan.

Kegiatan akan terlaksana selama tiga hari terhitung mulai 6-8 Juli 2022 dengan menampilkan beragam informasi, teknologi dan solusi bisnis di bidang peternakan, pertanian, pakan ternak, pengolahan susu, kesehatan hewan, peralatan peternakan, kedokteran hewan dan perikanan.

“Total peserta tahun ini ada sebanyak 200 peserta dari 23 negara, dengan 4 paviliun negara diantaranya Indonesia, Belanda, China dan Korea. Dengan tetap memperhatikan protokol COVID-19, diharapkan pameran ini bisa menjadi solusi dari semua problema di dunia peternakan, pertanian dan perikanan,” ujar Managing Director Napindo, Arya Seta Wiriadipoera saat opening ceremony Indo Livestock 2022 Expo & Forum.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah saat meninjau pameran.

Ia tambahkan, “Pameran Business to Business ini yang pertama kali diselenggarkan di masa pandemi, karena Indonesia sudah memasuki masa transisi sehingga kita sudah mendapat izin untuk menggelar pameran yang sudah ditunggu-tunggu ini.”

Indo Livestock ke-15 ini digelar bersamaan dengan Indo Feed, Indo Dairy, Indo Agrotech, Indo Vet dan Indo Fisheries 2022 Expo & Forum, setalah vakum selama dua tahun akibat pandemi COVID-19.

“Kami selaku penyelenggara tetap mematuhi peraturan protokol pandemi agar kegiatan ini berjalan lancar. Terima kasih kepada semua atas dukungan terselenggaranya pameran ini dan masih mempercayai kami dalam melakukan promosi-promosi produk, teknologi dan informasi ter-update. Diharapkan pameran ini berperan dalam mendorong industri dan pemulihan ekonomi Indonesia,” tukasnya.

Foto bareng asosiasi bidang peternakan dan kesehatan hewan yang mendukung Indo Livestock 2022 Expo & Forum.

Pemberian Penghargaan

Pada kesempatan tersebut turut bekerja sama dengan Yayasan Pengembangan Peternakan Indonesia (YAPPI), diberikan beberapa penghargaan. Diantaranya kategori International Indo Livestock Loyalty Appreciation dianugerahkan kepada PT Van Aarsen Internasional. Didirikan pada 1949 di Belanda, Van Aarsen telah berpengalaman di beberapa industri dalam membangun pengetahuan dan pengalaman di bidang teknologi pakan dan premix, sehingga menjadi perusahaan terkemuka di dunia.

Foto bersama usai pemberian penghargaan.

Kemudian kategori Satya Karsa Satwapariwara diberikan kepada CV Adam Poultry Equipment. Perusahaan bergerak di bidang produksi, importir dan distributor peralatan peternakan unggas selama 28 tahun. Bekerja sama dengan berbagai perusahaan dari Eropa, HMV Group Plc England, SAT France, Luxenaier France, sehingga menghasilkan kualitas produk yang terstandar.

Serta penganugerahan Cipta Wahana Adhisatwapariwara diberikan kepada PT Napindo Media Ashatama, yang merupakan event organizer dalam kegiatan pameran dan konferensi skala internasional di sektor industri termasuk peternakan. Sejak 2002, telah menyelenggarakan pameran peternakan internasional bertajuk Indo Livestock Expo & Forum. Pameran yang melibatkan 18 asosiasi bidang peternakan dan kesehatan hewan ini didukung penuh oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian. (RBS)

DARURAT PENYAKIT MULUT DAN KUKU DI JAWA TIMUR

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) mewabah di Jawa Timur. (Foto: Istimewa)

Menyikapi kejadian munculnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Gresik, Sidoarjo, Mojokerto dan Lamongan, Kementerian Pertanian (Kementan) lakukan upaya pencegahan penyebaran dan tracing PMK.

“Dua Laboratorium utama kita, Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates dan Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya sebagai laboratorium rujukan PMK telah melakukan tracing. Saat ini kita koordinasi dengan Pemerintah Daerah Jawa Timur untuk melakukan lockdown zona wabah,” kata Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (7/5/2022).

Ia menjelaskan, awalnya kasus ini diketahui setelah hasil pemeriksaan PCR menunjukkan positif PMK dan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi bersama Gubernur Jawa Timur dan empat Bupati wilayah kasus PMK.

Adapun langkah darurat yang disiapkan untuk penanganan sebagai berikut:

1. Penetapan wabah oleh Menteri Pertanian berdasarkan surat dari Gubernur dan rekomendasi dari otoritas veteriner nasional sesuai dgn PP No. 47/2014.

2. Pendataan harian jumlah populasi positif PMK.

3. Pemusnahan ternak positif PMK secara terbatas.

4. Penetapan lockdown zona wabah tingkat desa/kecamatan di setiap wilayah dengan radius 3-10 km dari wilayah terdampak wabah.

5. Melakukan pembatasan dan pengetatan pengawasan lalu lintas ternak, pasar hewan dan rumah potong hewan.

6. Melakukan edukasi kepada peternak terkait SOP pengendalian dan pencegahan PMK.

7. Menyiapkan vaksin PMK.

8. Pembentukan gugus tugas tingkat provinsi dan kabupaten.

9. Pengawasan ketat masuknya ternak hidup di wilayah-wilayah perbatasan dengan negara tetangga yang belum bebas PMK oleh Badan Karantina Pertanian.

"Sejak Jumat (6/5/2022), tim pusat dan daerah sudah bekerja di lapangan. Harapannya dapat melokalisir zona penyakit dan tidak menyebar ke wilayah sentra sapi lainnya," ucap Nasrullah.

“Masyarakat kita mohon bantuan dan kerja sama untuk tidak memindahkan atau memperjualbelikan sapi dari daerah wabah ke daerah yang masih bebas. Kita tangani bersama dan lokalisir wilayahnya." (INF)

DOKTER HEWAN DAN PARAMEDIK DIKERAHKAN UNTUK TANGANI LSD DI RIAU

Tim dikerahkan tangani kasus LSD di Provinsi Riau. (Foto: Istimewa)

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementerian Pertanian (Kementan), Nasrullah, siap kerahkan sumber daya untuk tangani penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) pada sapi di Provinsi Riau. Hal tersebut ia sampaikan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (5/3/2022).

"Untuk penanganan LSD di Riau, kita akan kerahkan dokter hewan dan paramedik staf Kementan di Riau untuk membantu melakukan vaksinasi," kata Nasrullah.

LSD pada sapi ditemukan di Provinsi Riau, setelah sebelumnya juga terjadi di beberapa negara di Asia termasuk di Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Myanmar, Laos dan Kamboja.

Nasrullah menambahkan, Kementan telah melaksanakan berbagai pencegahan kewaspadaan sejak LSD masuk Asia Tenggara pada 2019.

Pada waktu yang sama Direktur Kesehatan Hewan, Kementan, Nuryani Zainuddin, juga telah mengeluarkan Surat Edaran kewaspadaan penyakit LSD kepada para pemangku kepentingan di seluruh Indonesia sebanyak empat kali.

"Kita gencarkan sosialisasi tentang LSD melalui berbagai media serta webinar berseri tentang kesiapsiagaan terhadap LSD pada 2021," tutur Nuryani.

Upaya peningkatan kewaspadaan tersebut, kata dia, membuat petugas lapangan dapat mendeteksi secara cepat kejadian LSD, melaporkan dan menanganinya.

"Sistem kita telah berhasil mendeteksi dengan cepat, hal ini didukung sistem pelaporan real time iSIKHNAS dan kemampuan laboratorium kesehatan hewan yang baik, sehingga penyakit dapat dikonfirmasi segera," ucapnya.

Sesuai arahan Menteri Pertanian, timnya bergerak melakukan berbagai langkah pengamanan untuk mencegah penyebaran LSD lebih lanjut.

"Strategi utama adalah vaksinasi, namun ini harus didukung deteksi dini dan penelurusan kasus, pengendalian lalu lintas, pengendalian vektor, serta komunikasi, informasi dan edukasi," ucapnya.

Namun menurutnya penanganan LSD akan menantang, karena selain dapat disebarkan oleh lalu lintas sapi tertular dan produknya yang mengandung virus, LSD dapat ditularkan melalui perantara mekanik seperti gigitan serangga.

Kendati demikian, ditegaskan bahwa LSD tidak menular dan tidak berbahaya bagi manusia. Nuryani mengimbau agar masyarakat tidak perlu panik dan ikut mendukung upaya penanganan oleh pemerintah. (INF)

INDONESIA TINGKATKAN KEWASPADAAN TERKAIT VIRUS FLU BABI G4

Babi, kembali menjadi sorotan karena penularan virus flu babi G4

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pertanian,meningkatkan pengawasan terhadap hewan-hewan serta produk hewan yang masuk Indonesia yang berpotensi membawa penyakit.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita, menjelaskan bahwa para petugas karantina meningkatkan pengawasan sebagai bentuk antisipasi terhadap temuan sebuah galur (strain) virus flu baru yang berpotensi menjadi pandemi.

Galur virus yang disebut G4 EA H1N1 itu dibawa oleh babi, namun dapat menjangkiti manusia.

"Pengawasan sistematis terhadap virus influenza pada babi adalah kunci sebagai peringatan kemungkinan munculnya pandemi influenza berikutnya. Kita akan siapkan rencana kontingensinya juga," kata Ketut di Jakarta, Kamis (02/07).

Ketut menjelaskan bahwa pihaknya juga akan terus memperkuat kapasitas deteksi laboratorium kesehatan hewan di Indonesia, serta meminta jejaring laboratorium tersebut untuk melakukan surveilans untuk deteksi dini penyakit dimaksud.

Sebelumnya, kepada BBC, Prof Kin-Chow Chang, yang bekerja di Universitas Nottingham, Inggris, mengatakan dia dan para koleganya menemukan galur virus flu baru yang dibawa oleh babi.

Mereka khawatir virus yang disebut G4 EA H1N1 itu bisa bermutasi lebih jauh sehingga bisa menular dengan mudah dari satu orang ke orang lain dan memicu wabah penyakit sedunia.

Baru-baru ini para ilmuwan menemukan bukti penularan pada manusia yang bekerja di penjagalan dan industri peternakan babi di China.

Sejauh ini virus tersebut belum menimbulkan ancaman besar, namun menurut Prof Kin-Chow Chang dan kolega-koleganya yang tengah menelitinya, virus itu patut diawasi. Menurut Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita, temuan virus flu babi ini sempat membuat masyarakat bingung, karena menganggap flu babi sama dengan demam babi Afrika atau African Swine Fever (ASF).

Ketut menegaskan bahwa flu babi dan demam babi Afrika adalah dua penyakit yang berbeda.

"Kasus penyakit pada babi yang ada di Indonesia pada saat ini adalah ASF dan bukan flu babi," kata dia.

Sejak akhir 2019, kasus ASF dilaporkan di Indonesia tepatnya di Sumatera Utara.

Kementan pun terus memantau perkembangan kasusnya, dan berdasarkan data yang ada, tidak pernah ada laporan kejadian ASF menular pada manusia.

Ketut memastikan bahwa sejak ASF mulai dilaporkan di China pada 2018, Kementan secara konsisten terus melakukan pengendalian dan menyosialisasikan tentang ASF ke provinsi/kabupaten/kota melalui edaran dan juga sosialisasi secara langsung, pelatihan, dan simulasi.

Ketut menerangkan bahwa pada saat ini, kasus flu babi khususnya galur baru seperti pada pemberitaan, belum pernah dilaporkan di Indonesia.

"Jadi masyarakat tidak perlu khawatir terkait flu babi ini. Pemerintah akan terus memantau dan berupaya agar penyakit ini tidak terjadi di Indonesia," kata dia kepada

ANTISIPASI PENYEBARAN PENYAKIT ASF, KEMENTAN LATIH PETUGAS 17 PROVINSI

Pelatihan petugas kesehatan hewan (Foto: Dok. Kementan)

Mengantisipasi kemungkinan penyebaran penyakit Demam Babi Afrika atau African Swine Fever (ASF), Kementan berikan pelatihan petugas kesehatan hewan dari 17 provinsi yang memiliki populasi babi tinggi dan mempunyai risiko terkena ASF.

"Setelah kasus ASF di Sumut merebak, kita perlu tingkatkan kewaspadaan dan kapasitas SDM untuk daerah-daerah lain, sehingga dapat dilakukan aksi pencegahan masuknya penyakit, serta deteksi, pelaporan, dan respon cepat apabila penyakitnya masuk," ujar I Ketut Diarmita, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan di Jakarta (23/01/2020).

Lebih lanjut, Ketut mengatakan bahwa Kementan telah memiliki Pedoman Kesiapsiagaan Darurat Veteriner Indonesia (Kiatvetindo) untuk ASF yang berisi langkah-langkah pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit. Di dalamnya terdapat empat tahapan pengendalian dan penanggulangan apabila terjadi kasus ASF yakni Tahap Investigasi, Tahap Siaga, Tahap Operasional, dan Tahap Pemulihan.

"Pedoman ini yang menjadi bahan dasar modul pelatihan Training of Master Trainers yang dilakukan," tambah Ketut.

Terkait kegiatan tersebut, Direktur Kesehatan Hewan, Fadjar Sumping Tjatur Rasa mengatakan bahwa ini adalah langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan kejadian ASF di provinsi lain di Indonesia.

"Saat ini kita latih dulu petugas sebagai master trainer dari 17 provinsi, 8 balai veteriner, dan juga beberapa kabupaten. Harapannya mereka nanti dapat melatih lebih banyak petugas kesehatan hewan di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.

Fadjar juga menjelaskan bahwa materi yang disiapkan mencakup pengenalan tugas dan fungsi petugas kesehatan hewan dalam pencegahan dan pengendalian ASF, pengetahuan dasar tentang ASF, manajemen penanganan kasus, pengambilan sampel, handling dan restrain babi, biosekuriti dan biosafety, disposal, sampai pada pelaporan dan public awareness. (Rilis Kementan)

WASPADAI ANCAMAN ASF DARI TIMOR LESTE, KEMENTAN LATIH PETUGAS LAPANGAN DI NTT

Foto: Dokumentasi Kementan

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) terus berupaya melakukan penguatan sistem pelayanan kesehatan hewan nasional di Indonesia. Salah satu fokus penguatan saat ini adalah terkait upaya pencegahan, deteksi, dan pengendalian penyakit African Swine Fever (ASF) yang merupakan ancaman potensial bagi populasi babi di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini penting karena ASF sudah mewabah di Timor Leste.

Antisipasi terhadap kejadian tersebut, Ditjen PKH melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) kepada 50 orang petugas lapang yang berasal dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi NTT dan kabupaten/kota yang ada di Pulau Timor. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 4 Desember 2019 di Hotel On the Rock Kupang.

Menurut Dirjen PKH, I Ketut Diarmita, penyebaran penyakit ASF ini sangat cepat dan telah mendekati perbatasan wilayah Negara Republik Indonesia di NTT, sehingga potensi ancaman masuknya penyakit ini semakin besar. "Kondisi ini memerlukan kewaspadaan dini dan harus segera diwujudkan dalam bentuk tindakan teknis" ungkap Ketut.

Oleh karenanya, sesuai amanat Undang-Undang No.18 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2014, tindakan teknis yang harus dilakukan adalah deteksi cepat, pelaporan cepat dan pengamanan cepat. "Sangat penting untuk diidentifikasi potensi lokasi timbulnya penyakit dan sebaran populasi babi" ungkap Ketut.

Untuk berhasilnya deteksi, pelaporan dan penanganan cepat, lanjut Ketut, diperlukan adanya pemahaman peternak terkait gejala klinis penyakit ASF. Setiap ada perubahan pada babi yang dipelihara, seperti penurunan nafsu makan dan peningkatan kasus kematian, peternak diharapkan segera melaporkan kejadiannya kepada petugas lapang dinas. "Pemahaman petugas terkait ASFmenjadi kunci utama penanganan yang cepat dan efektif, sehingga kasus dapat ditangani dan meminimalisir kerugian" tambahnya.

Ketut juga menjelaskan bahwa ASF ini merupakan penyakit yang belum ditemukan vaksin dan obatnya yang efektif, untuk itu tindakan teknis dalam pencegahan, pengendalian dan pemberantasan difokuskan pada surveilans, biosekuriti dan dilanjutkan dengan tindakan depopulasi, disposal dan dekontaminasi.

Melalui bimtek ini, harapnya, menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan petugas tentang penyakit ASF, serta memberikan kesempatan petugas untuk dapat melakukan praktek langsung di lapangan. “Kompetensi-kompetensi yang dimiliki petugas tersebut sangat penting untuk mengantisipasi ancaman masuk, terjadinya, dan potensi menyebarnya penyakit” tutup Ketut. (Rilis Kementan)

DIRJEN PKH: DORONG PEMBANGUNAN PETERNAKAN UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN

Dirjen PKH, I Ketut Diarmita, saat menghadiri Kontes Ternak dan Festival B2SA di Kabupaten Dompu. (Sumber: Humas PKH)

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) meyakini bahwa saat ini merupakan momentum yang tepat untuk menggerakkan seluruh potensi dalam pembangunan peternakan nasional agar lebih efektif dan berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan.

Hal itu disampaikan Dirjen PKH, I Ketut Diarmita, saat menghadiri Kontes Ternak dan Festival Pangan Lokal Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), tingkat Kabupaten Dompu, Kamis, 3 Oktober 2019.

Dihadapan Bupati Dompu, Bambang M. Yasin berserta jajarannya, bersama instansi terkait bidang peternakan dan kesehatan hewan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Dompu, serta peternak dan para tokoh, Ketut mengajak masyarakat untuk mengetahui waktu yang tepat untuk menjual ternak sapinya, agar memiliki nilai jual tinggi yang dapat mengangkat kesejahteraan peternak. 

“Kontes ternak seperti yang dilaksanakan di Dompu merupakan salah satu sarana untuk penyebaran informasi dan publikasi tentang capaian yang sudah diraih di bidang peternakan. Adanya kontes ternak ini sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kualitas ternak di wilayah ini, disamping sebagai penghargaan bagi para peternak,” kata Ketut melalui siaran persnya, Jumat (4/10/2019).

Ia menjelaskan, kegiatan optimalisasi reproduksi masih merupakan salah satu fokus kegiatan utama bagi pihaknya. Hal tersebut dikemas dalam bentuk Program Upaya Khusus Sapi dan Kerbau Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab).

“Strategi yang ditempuh dengan cara memastikan sapi/kerbau betina dewasa sebagai target akseptor dapat terlayani perkawinannya dan menjadi bunting. Kegiatan ini merupakan salah satu langkah nyata pemerintah bersama masyarakat untuk mengakselerasi pertumbuhan populasi sapi/kerbau dalam negeri,” jelas dia.

Lebih lanjut disampaikan, Upsus Siwab yang telah dilaksanakan sejak 2017 sampai dengan 26 September 2019, telah menghasilkan realisasi pelayanan inseminasi buatan (IB) sapi/kerbau sebanyak 10.716.809 akseptor dari target 10 juta akseptor, dengan pelaporan kebuntingan sebanyak 5.610.587 ekor dari target 7,2 juta ekor dan telah menghasilkan kelahiran pedet sebanyak 4.232.354 ekor dari target 5,76 juta ekor.

Untuk kinerja Upsus Siwab di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan salah satu daerah pemasok sapi, per 26 September 2019 tercatat realisasi akseptor yang sudah di IB sebanyak 77.443 dosis (110,63%) dari target 70.000, ternak yang telah bunting sebanyak 45.647 ekor (93,16%) dari target 49.000 ekor dan kelahiran pedet sudah mencapai 41.193 ekor (105,08%) dari target 39.200 ekor.

Selain kegiatan Upsus Siwab, lanjut Ketut, pemerintah juga telah memberikan fasilitas bantuan ternak untuk Provinsi NTB, termasuk Kabupaten Dompu. Sejak 2016-2018, bantuan ternak untuk Provinsi NTB sebanyak 135 ekor sapi potong, 36 ekor kerbau dan 60 ekor kambing. Pada tahun ini Provinsi NTB menerima alokasi bantuan ternak sapi potong  sebanyak 220 ekor, termasuk untuk Kabupaten Dompu sebanyak 10 ekor. (INF)

DEMONSTRASI PETERNAK DI KEMENTAN HASILKAN BEBERAPA KESEPAKATAN

Aksi demonstrasi kembali terjadi di Ibukota, kali ini bukan di Gedung DPR/MPR melainkan di Kementerian Pertanian, Jl. Harsono RM, Ragunan. Rabu (26/9), sekitar 700-an peternak yang mengatasnamakan Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN) menyambangi kantor Menteri Pertanian.

Seruan yang digaungkan masih seputar kondisi harga ayam yang anjlok di bawah HPP beberapa bulan belakangan ini. “Kami peternak rakyat mandiri menyampaikan tuntutan dan aspirasi kami kepada pemerintah dan pihak terkait dalam menstabilkan harga ayam hidup dan penegakan regulasi," ujar Pardjuni, orator  aksi.

Ia juga mengatakan bahwa sebelumnya GOPAN juga sudah beberapa kali melakukan pertemuan dan berdiskusi dengan pihak terkait yang membidangi urusan ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementan, hingga Perum Bulog. Namun, pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil yang nyata, alias nihil. "Sudah berapa kali kami rapat, hasilnya nol besar," pungkasnya.

700-an orang peternak datangi Kementan menuntut stabilisasi harga ayam. (Foto: Infovet/CR)

Diajak Berdialog

Menanggapi aksi tersebut, Kementerian Pertanian dengan cepat mengajak peternak untuk masuk dan melakukan dialog. Dalam dialog tersebut, peternak, Kementan dan perwakilan perusahaan berdiskusi satu meja. Ada beberapa poin penting tuntutan peternak kepada pemerintah dan integrator selain menstabilkan harga jual ayam hidup, diantaranya :

1. Perusahaan integrasi dan afiliasinya tidak menjual ayam hidup ke pasar becek.

2. Perusahaan integrasi diharapkan memotong seluruh ayam produksinya di Rumah Potong Ayam (RPA) dan menjual ke pasar modern.

3. Perusahaan dan peternak yang memiliki populasi ayam masuk atau chick in 300 ribu per minggu, wajib memiliki RPA dengan kapasitas potong minimal 50% dari produksi.

4. Perusahaan integrasi harus mengembangkan pasar ekspor.

5. Perusahaan terintegrasi menurunkan harga DOC dan pakan, serta menjual minimal 60% DOC pada peternak mandiri dan menghentikan sistem kawin pakan-DOC bagi peternak mandiri.

6. Meminta pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden untuk penataan iklim usaha perunggasan nasional yang berkeadilan dan melindungi peternak unggas rakyat mandiri. (Sesuai UU 18 tahun 2009 jo UU 41 tahun 2014 pasal 33).

Diskusi sempat berlangsung alot antara peternak, perusahaan integrator dan pemerintah. Sampai-sampai menteri pertanian, Amran Sulaiman, mengambil alih diskusi sebagai moderator. Amran pun geram dengan suasana diskusi tersebut, ia mengancam para integrator yang tidak mau menyetujui tuntutan peternak agar dicabut izin impor GPS-nya.

“Para direktur, tolong catat ini perusahaan-perusahaan yang tidak mau sepakat, kalau perlu dicabut izin impornya, biar sekalian kalau mau dibikin ribut yang besar, jangan tanggung-tanggung,” kata Amran.

Tensi mulai mereda ketika kesepakatan yang dicapai dalam diskusi tersebut. Direktur Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita, menyatakan permintaan maafnya kepada semua unsur yang hadir.

“Saya minta maaf kepada semua, utamanya peternak dan Bapak menteri, karena ketidakmampuan saya dalam mengurus ini, sehingga semua jadi ricuh begini. Saya juga sebenarnya tidak ingin ada yang dirugikan baik integrator maupun peternak, kita harus hidup berdampingan dan seirama, sekali lagi saya mohon maaf bila ada yang merasa dirugikan,” tuturnya.

Sementara itu, sikap dingin perwakilan integrator terlihat ketika Infovet hendak meminta tanggapannya terkait kesepakatan yang dibuat.

Kendati demikian, para integrator yang hadir, diantaranya Japfa, Charoen Pokphand, Panca Patriot, Sumber Unggas Jaya dan beberapa perusahaan lainnya, sepakat mengikuti aturan dan tuntutan peternak, dengan penerapan secara bertahap. (CR)