TAHAP AWAL, 124 RIBU DOSIS VAKSIN PMK DISALURKAN

Vaksin PMK yang akan disalurkan. (Foto: Istimewa)

Untuk menanggulangi kenaikan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada Desember 2024, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) mengalokasikan pengadaan vaksin PMK buatan lokal yang diproduksi Balai Besar Veteriner Farma (Pusvetma).

“Sebanyak 124.225 dosis vaksin telah didistribusikan ke tujuh provinsi dan unit perbibitan, termasuk Jawa Barat (20.000 dosis), Sumatra Barat (20.000 dosis), Sumatra Selatan (10.000 dosis), Sulawesi Barat (10.000 dosis), Jawa Tengah (40.000 dosis), Bali (17.000 dosis), Bangka Belitung (4.000 dosis), dan unit perbibitan ternak (3.225 dosis),” ujar Dirjen PKH, Agung Suganda, usai mengikuti Rapat Koordinasi Bidang Pangan di Palembang, Senin (13/1/2024).

Ia menjelaskan bahwa Pusvetma sebagai laboratorium rujukan PMK nasional telah menjadi produsen utama vaksin milik pemerintah. Sebelumnya pada Desember 2024, vaksin hibah sebanyak 51.200 dosis telah disalurkan ke delapan provinsi, selain 65.000 dosis vaksinasi mandiri yang dilakukan di berbagai wilayah. Pada 2025, Kementan menyiapkan 4 juta dosis vaksin PMK yang akan didistribusikan secara bertahap ke 25 provinsi dengan kasus PMK. 

Distribusi vaksin dilakukan secara bertahap sesuai permintaan dinas provinsi. Kementan menargetkan 400.000 dosis didistribusikan pada Januari, kemudian 1,2 juta dosis pada Februari, dan 400.000 dosis lagi pada Maret. Sedangkan alokasi 2 juta dosis lagi direncanakan untuk vaksinasi periode kedua pada Juli-September 2025.

Kepala Pusvetma, Edy Budi Susila, menambahkan bahwa pendistribusian vaksin diharapkan dapat segera diaplikasikan untuk menekan angka PMK di Indonesia.

“Pusvetma siap memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menjamin kualitas vaksin telah sesuai dengan standar nasional sehingga dijamin aman dan memiliki efikasi sebagaimana yang dipersyaratkan,” kata Edy. (INF)

GERCEP TANGANI PMK, VAKSINASI MASSAL DIGELAR SERENTAK

Vaksinasi PMK pada ternak milik warga. (Foto Istimewa)

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan), berkolaborasi dengan dinas peternakan provinsi, serta dinas yang membidangi fungsi peternakan di kabupaten/kota, bersama Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia (APPSI), pada 28-29 Desember 2024, telah melakukan distribusi dan vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) ke berbagai wilayah di Indonesia.

Kepala Balai Besar Veteriner Farma (BBVF) Pusvetma Surabaya, Edy Budi Susila, yang langsung mengkoordinasikan kegiatan di lokasi peternakan sapi Kabupaten Situbondo, menjelaskan bahwa vaksin PMK yang didistribusikan adalah produksi BBVF Pusvetma Kementan dan telah teruji serta mendapat persetujuan penggunaan oleh Ditjen PKH dalam pengendalian PMK.

“Vaksin diterima oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Situbondo didampingi pejabat otoritas veteriner (POV) kabupaten, petugas dinas provinsi, Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari, dan Ketua DPD APPSI Jatim untuk didistribusikan ke petugas kesehatan hewan dan langsung disuntikkan pada hewan sehat untuk menjaga dan membatasi penyebaran PMK,” ujar Edy sambil melakukan vaksinasi pada beberapa ternak.

Ia menambahkan, distribusi vaksin PMK mencapai 2.000 botol atau 50.000 dosis yang disebar ke berbagai wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bogor, Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Lampung. Untuk Jawa Timur, distribusi vaksin sejumlah 12.500 dosis diserahkan ke Dinas Kabupaten Kediri, Blitar, Tulungagung, Jombang, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, dan Jember.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (PPHNAK) Makmun, yang didampingi Kepala BBIB Singosari Akbar, langsung mengawal distribusi vaksin di wilayah Kediri. Disampaikan bahwa bantuan vaksin ini merupakan komitmen nyata dari pemerintah untuk melakukan pengendalian PMK di lapangan. Selain vaksin, Kementan juga menyediakan bantuan berupa obat-obatan, antibiotik, dan disinfektan untuk membantu peternak mengatasi potensi penyakit lainnya.

Sebelumnya, Dirjen PKH, Agung Suganda, mengingatkan perlunya meningkatkan kesiapsiagaan terkait potensi meningkatnya penyakit hewan. Menurutnya, kesehatan ternak merupakan faktor penting dalam mendukung peningkatan produksi ternak nasional.

“Vaksinasi adalah langkah preventif yang sangat penting untuk menjaga kesehatan ternak dan mencegah penularan penyakit, termasuk PMK. Pengendalian penyakit hewan sangat diperlukan untuk mendukung ketahanan pangan hewani dan memperkuat subsektor peternakan di Indonesia,” katanya di Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Sinergi antara pemerintah, produsen obat hewan, dan stakeholder terkait lainnya, lanjut Agung, menjadi kunci dalam mengatasi wabah PMK. Dengan kerja sama yang solid, diharapkan penyebaran PMK dapat dikendalikan, sehingga subsektor peternakan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. (INF)

PMK KEMBALI MEWABAH, ASOHI GALANG BANTUAN OBAT HEWAN

Ilustrasi PMK. (Foto: ANTARA)

Sehubungan dengan adanya informasi meningkatnya kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang kembali mewabah awal Desember 2024, Kementerian Pertanian melakukan koordinasi dengan Asosasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) dalam rangka penyediaan obat hewan melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).

Dalam surat keterangan resminya, ASOHI menyampaikan permohonan bantuan obat-obatan terkait keperluan darurat untuk menunjang sarana dan prasarana biosekuriti yang ketat agar wabah PMK tidak menyebar luas di daerah yang terdampak, meliputi Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sumatra Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo.

Untuk itu ASOHI mengajak kepada para anggotanya untuk berpartisipasi dalam penggalangan bantuan berupa disinfektan, vitamin injeksi, obat luka, antibiotika injeksi, analgesik, antipiretik, antiinflamasi, dan antihistamin, serta obat-obatan lainnya untuk hewan besar yang dapat digunakan untuk pencegahan maupun pengobatan PMK.

“Obat-obatan yang disumbangkan harus sudah memiliki nomor registrasi dari Kementerian Pertanian dengan spesifikasi obat hewan yang dibutuhkan,” sebut ASOHI dalam surat resminya.

Adapun spesifikasi obat hewan dalam rangka kedaruratan PMK, di antaranya:
1. Desinfektan Cair
• Komposisi minimal mengandung zat aktif glutaraldehyde/formaldehide/sodium hypocloride/didecyl dimethyl ammonium chloride/alkyl dimethyl benzil ammonium chloride/hypochloride acid/sodium hydroxide/sodium carbonate/sodium dicloroisocianurate/potasium peroksi monosulfate/pentopotassium bis (peroksomonosulfat) bis (sulfat)/sodium chloride/hypochlorous acid/HOCl/iodine;
• Memiliki nomor pendaftaran obat hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan disinfektan.

2. Disinfektan padat
• Komposisi minimal mengandung zat aktif glutaraldehyde/formaldehide/sodium hypocloride/didecyl dimethyl ammonium chloride/ alkyl dimethyl benzil ammonium chloride/hypochloride acid/sodium hydroxide/sodium carbonate/sodium dicloroisocianurate/potasium peroksi monosulfate/pentopotassium bis (peroksomonosulfat) bis (sulfat)/sodium chloride/hypochlorous acid/HOCl/iodine;
• Memiliki nomor pendaftaran obat hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan disinfektan.

3. Vitamin B komplek
• Bentuk sediaan cairan injeksi;
• Komposisi minimal paling kurang mengandung zat aktif vitamin B1, B2, B5, B12, nicotinamide, dan d-pathenol;
• Memiliki nomor Pendaftaran Obat Hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan vitamin B komplek.

4. Multivitamin
• Bentuk sediaan cairan injeksi;
• Komposisi minimal paling kurang mengandung zat aktif vitamin A, D3, dan E;
• Memiliki nomor Pendaftaran Obat Hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan multivitamin.

5. Antibiotic long acting broad spectrum
• Bentuk sediaan cairan injeksi;
• Komposisi obat mengandung antibiotik yang memiliki indikasi mengatasi infeksi sekunder yang ditimbulkan akibat PMK, seperti antibiotik golongan tetracyclin (antara lain oxytetracycline minimal 200 mg/mL dan lain-lain), golongan quinolon (antara lain enrofloxasin minimal 100mg/ml, dan lain-lain), golongan betalaktam (antara lain amoxicilin minimal 100mg/ml, cepalosporin minimal 100mg/ml dan lain- lain), dan lain-lain;
• Memiliki nomor Pendaftaran Obat Hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan antibiotic long acting broad spectrum.

6. Analgesik, antipiretik, antiinflamasi, dan antihistamin
• Bentuk sediaan cairan injeksi;
• Obat hewan yang memiliki indikasi analgesik/antipiretik/antiinflamasi/antihistamin dan/atau lebih dari satu indikasi tersebut, seperti dipyron, diphenhydramine, meloxicam, flunixin, dan lain-lain;
• Memiliki nomor Pendaftaran Obat Hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan analgesik, antipiretik, antiinflamasi, dan antihistamin.

7. Penguat otot (ATP)
• Bentuk sediaan cairan injeksi;
• Komposisi mempunyai indikasi penguat otot, seperti bio ATP (bio ATP dan kombinasinya), biophosphan, atau senyawa sejenis yang terdaftar di obat hewan;
• Memiliki nomor pendaftaran obat hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan penguat otot (ATP).

Bantuan tersebut dikumpulkan mulai 27 Desember 2024 melalui ASOHI Daerah terkait dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi ASOHI Pusat: Koordinator ASOHI Pusat, Rezki Eko Nugroho (+62 812-9776-5559). (INF)

BABINSA BUKIT DATUK SOSIALISASIKAN PMK KE PETERNAK

Serda Andri Widodo Bersama Peternak
(Foto : Istimewa)

Kamis, 20 Juni 2024, Babinsa Kelurahan Buluh Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Serda Andri Widodo, melaksanakan sosialisasi pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di kandang ternak milik Rudi di RT 28. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Koramil-01/Dumai - Kodim 0320/Dumai untuk menjaga kesehatan ternak di wilayah tersebut.

 

Dalam sosialisasi tersebut, Serda Andri Widodo menekankan pentingnya menjaga kebersihan kandang agar ternak tetap sehat dan terhindar dari penyakit.

 

"Kebersihan kandang adalah kunci utama dalam mencegah penyebaran PMK," kata Serda Andri Widodo.

 

Ia juga memberikan berbagai tips praktis kepada peternak untuk memastikan lingkungan kandang selalu bersih dan steril.Serda Andri Widodo juga mengingatkan Rudi dan peternak lainnya untuk rutin memeriksa kesehatan ternak mereka.

 

"Pemeriksaan rutin sangat penting untuk mendeteksi gejala PMK sedini mungkin sehingga bisa segera ditangani," tambahnya.

 

Ia menyarankan agar peternak segera melaporkan ke pihak terkait jika menemukan tanda-tanda penyakit pada ternak mereka. Koramil-01/Dumai - Kodim 0320/Dumai telah berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai PMK kepada para peternak di wilayahnya.

 

"Kami akan terus mendampingi peternak dalam menjaga kesehatan ternak mereka, karena kesehatan ternak berdampak langsung pada perekonomian warga," ujar Serda Andri Widodo.

Rudi, pemilik kandang di RT 28, menyambut baik kegiatan sosialisasi ini.

 

"Kami sangat terbantu dengan adanya sosialisasi dari Babinsa. Ini menambah pengetahuan kami tentang cara mencegah penyakit dan menjaga ternak tetap sehat," kata Rudi.

 

Kegiatan sosialisasi ini diakhiri dengan sesi tanya jawab, di mana para peternak dapat berkonsultasi langsung dengan Babinsa mengenai masalah kesehatan ternak yang mereka hadapi.

 

"Interaksi langsung seperti ini sangat efektif dalam menyampaikan informasi, karena peternak bisa langsung mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka," tutup Serda Andri Widodo. (INF)

 

KEWASPADAAN PENYAKIT MENULAR AGAR BERKURBAN AMAN

Pemeriksaan klinis di pasar hewan pada beberapa ruminansia dan pengembilan sampel perlu dilakukan pada ruminansia yang diduga terinfeksi. (Foto: Dok. Sulaxono)

Idul Adha 2024 akan jatuh pada pertengahan Juni. Peternak dan pedagang ruminansia  dalam masa tiga bulan mulai mempersiapkan diri dengan membeli, menumpuk stok ternak untuk mengisi kandangnya, menambah kandang, dan mengisi dengan ternak baru. Ternak digemukkan dalam waktu tiga bulan untuk bisa dijual saat harga ternak memuncak saat 1-2 minggu menjelang kurban. Keuntungan akan diperoleh dengan margin tinggi, panen tahunan bagi peternak dan juga para pedagang.

Fenomena umum terjadi saat persiapan peternak dan pedagang mulai mengumpulkan ternak adalah pergerakan, pengangkutan ternak dari daerah, pulau kantong ternak ke berbagai daerah yang memerlukan. Pergerakan akan terjadi antar pulau, antar provinsi, juga antar kabupaten. Ternak antar kabupaten akan saling bertemu di pasar hewan. Ternak yang sehat dan yang carrier penyakit dari berbagai kabupaten maupun provinsi akan bertemu di pasar hewan. Kondisi lalu lintas yang meningkat, pertemuan ternak sehat dengan ternak subklinis sakit atau karier penyakit tidak menutup kemungkinan terjadinya penularan penyakit dari satu pulau ke pulau lain, dari satu provinsi atau kabupaten ke tempat lain.

Apalagi ditambah dengan kondisi cuaca dan kelelahan transportasi bisa memicu dan menimbulkan stres pada ternak. Stres yang terjadi akan memicu menurunkan daya tahan tubuh dan bisa memicu timbulnya beberapa penyakit menular strategis.

Ada beberapa penyakit menular strategis yang perlu diwaspadai menjelang persiapan ibadah kurban, yang bisa terjadi secara akut hingga per akut. Beberapa daerah asal ternak masih endemis terhadap beberapa penyakit strategis di antaranya penyakit mulut dan kuku (PMK), lumpy skin disease (LSD), antraks, penyakit Jembrana, septicaemia epizootica (SE), dan surra.

Peran dokter hewan dan organisasi profesi diperlukan dalam pemeriksaan ante mortem dan post mortem untuk menjamin ternak sehat dan pencegahan penularan, serta penyebaran penyakit menular antar ternak apalagi yang yang bersifat zoonosis adalah penting. Masyarakat memerlukan jaminan bahwa ternak yang akan digunakan untuk kurban adalah ternak yang sehat dan tidak terjadi penyebaran penyakit strategis.

• Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
Pemerintah telah berhasil mengendalikan penyebaran cepat PMK melalui vaksinasi massal di berbagai daerah tertular penyakit, surveilans pasca vaksinasi massal, serta kerja sama antar pihak dalam negeri dan mitra kerja luar negeri. Namun demikian, vaksinasi PMK memerlukan kontinuitas, selain kewaspadaan dini, laporan dini, dan respon cepat. Surveilans virologis melalui sampling di lokasi bekas kasus perlu dilakukan untuk mendeteksi keberadaan ternak carrier aktif yang sembuh dari sakit dan ternak yang subklinis sakit tetapi tidak terdeteksi secara klinis kecuali melalui pemeriksaan serologis maupun virologis.

Ternak di lokasi yang sembuh atau proses sembuh dari PMK masih bisa dikenali dengan luka yang menutup dengan warna kuning kecokelatan pada celah kaki depan-belakang atau pada gusinya. Pada sapi-sapi keturunan impor, luka-luka bekas PMK termasuk kepincangan sangat mudah dikenali, tetapi pada sapi Bali kondisi demikian sulit dideteksi kecuali oleh petugas medis yang berpengalaman.

Jejas luka bekas infeksi PMK pada area mulut biasanya sudah menutup dalam jangka waktu seminggu. Pada gusi hanya ditemukan bekas luka yang sudah ditutup oleh jaringan ikat berwarna kuning kecokelatan, demikian pada bagian lidah dan bagian lainnya dari area mulut. Pada sapi demikian dalam darahnya masih bisa terdeteksi matriks virus PMK melalui pemeriksaan dengan PCR.

Pemeriksaan sapi yang dipasarkan di pasar hewan juga diperlukan, disamping tindakan disinfeksi. Pasar hewan merupakan tempat… Selengkapnya baca di Majalah Infovet edisi April 2024. 

Ditulis oleh:

Ratna Loventa

Medik Veteriner Ahli Pertama, Loka Veteriner Jayapura

&

Sulaxono Hadi

Purna Tugas Medik Vetriner Ahli Madya di Kota Banjarbaru

KEMENTAN LAKUKAN PERCEPATAN VAKSINASI PMK JELANG RAMADAN

Tim vaksinator memberikan vaksinasi PMK pada sapi. (Foto: Istimewa)

Sebagai upaya mencegah munculnya kembali penyakit mulut dan kuku (PMK) jelang Ramadan, Kementerian Pertanian (Kementan) didukung FAO ECTAD Indonesia melakukan percepatan vaksinasi PMK.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di delapan kabupaten pada lima provinsi, yaitu Kabupaten Indragiri Hulu di Riau, Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat, Kabupaten Barru di Sulawesi Selatan, Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Pati, Rembang, dan Wonogiri di Jawa Tengah.

“Akselerasi vaksinasi ini kita lakukan di daerah padat ternak, daerah yang merupakan produsen ternak, dan juga tinggi lalu lintas ternaknya” ujar Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Nasrullah, dalam siaran resminya di Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Lebih lanjut dijelaskan, vaksinasi tidak hanya dilakukan di daerah-daerah tersebut, namun dilaksanakan juga di wilayah lainnya di daerah tertular PMK.

Dalam program percepatan vaksinasi ini, pihaknya meminta dinas kabupaten menyiapkan tim vaksinator di setiap lokasi target untuk memetakan target wilayah vaksinasi, hewan, dan jumlah ternak yang akan divaksin, hingga merencanakan kegiatan edukasi ke peternak.

“Saya berharap bahwa dari kegiatan ini dinas dan tim vaksinator, serta semua pihak yang dilibatkan untuk berkomitmen bersama dalam memacu vaksinasi PMK di Lapangan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pusat Darurat FAO ECTAD di Indonesia, Luuk Schoonman, mengatakan bahwa pihaknya akan terus mendukung program pemerintah dalam pengendalian PMK. Dengan dukungan pemerintah Australia yang telah mengalokasikan anggaran khusus untuk hal tersebut termasuk dukungan percepatan vaksinasi.

Menurut Luuk, vaksinasi merupakan salah satu kunci pengendalian PMK dan diperlukan kolaborasi untuk mempercepat vaksinasi di berbagai wilayah di Indonesia.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Kesehatan Hewan, Kementan, Nuryani Zainuddin, menyampaikan bahwa hingga saat ini kasus PMK masih terus dilaporkan dari beberapa provinsi. Munculnya PMK menandakan bahwa virus masih terus bersirkulasi sehingga potensi penularannya tetap mungkin terjadi.

“PMK disebabkan oleh virus yang sampai saat ini belum ada pengobatan yang efektif, sehingga langkah terbaik yang bisa dilakukan adalah pencegahan dengan vaksinasi secara periodik, yaitu setiap enam bulan” kata Nuryani.

Ia menambahkan bahwa hasil pemetaan untuk kegiatan percepatan yang dilakukan dalam lima hari tersebut dengan total target vaksinasi diperkirakan akan mencapai 73.247 ekor dengan target jenis hewan sapi, kambing, dan domba.

Kegiatan percepatan vaksinasi direncanakan akan terus dilakukan secara bertahap di wilayah potensial hingga menjelang Idul Adha. Hal tersebut penting menurutnya, mengingat 1-3 bulan menjelang Idul Fitri dan Idul Adha, lalu lintas ternak sapi, kambing, dan domba akan tinggi untuk persiapan kebutuhan daging di hari raya tersebut.

“Kami tidak ingin ada lonjakan kasus PMK yang dapat menyebabkan kerugian bagi peternak akibat ternak sakit menjelang masa panen di hari raya, sehingga penting bagi kami untuk terus mengampanyekan vaksinasi dan mendorong dinas bersama tim vaksinator untuk terus meningkatkan capaian vaksinasi,” pungkasnya. (INF)

PMK KEMBALI MEREBAK DI PASURUAN

Peternak Sapi di Pasuruan, Waspada PMK
(Sumber : Istimewa)

Dalam kurun waktu 7 hari terhitung 14-20 februari ini, setidaknya ada 145 laporan kasus PMK di Kabupaten Pasuruan. Dari jumlah tersebut, 31 ekor diantaranya dilaporkan mati. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan, deh Ainur Alfiah. 

Ditemui di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, Selasa (20/2/2024) siang, merebaknya kembali kasus PMK sangat mengagetkan. Sebab mulai bulan Mei tahun 2023 hingga di penghujung tahun, tidak ada laporan sapi terinfeksi PMK alias zero reported. 

"Kaget karena langsung banyak. Laporan di beberapa kecamatan yang masuk ke kami dalam seminggu terakhir," katanya.

Yang lebih mengagetkannya lagi adalah banyaknya sapi yang mati tanpa diawali gejala seperti awal kasus PMK tahun 2022 lalu. Menurut Alfiah, sapi yang mati tidak menunjukkan gejala yang membahayakan seperti kuku yang terlepas atau mulut yang membusa. Sebaliknya sapi hanya sakit panas satu hari, kemudian keesokan paginya ditemukan mati.

"Hanya dua hari setelah gejala badan sapi panas, tidak menunjukkan sakit sampai mulutnya berbusa atau kuku lepas tidak bisa jalan, keesokan paginya mati," ungkapnya.

Alfiah menduga, PMK kali ini lebih ganas dari penularan PMK di awal kasus dua tahun lalu. Faktornya bermacam-macam, bisa karena virus telah bermutasi sehingga kebal dengan obat-obatan, vaksin dll.

"Kami lakukan cek lab, dan sepertinya dugaan virus ini sudah bermutasi sehingga sangat kebal dengan obat-obatan yang biasanya diberikan atau vaksin, makanya sangat ganas," jelasnya.

Dari 31 ekor sapi yang mati, paling banyak kasusnya di Kecamatan Prigen sampai 13 ekor. Selanjutnya di Kecamatan Pandaan terlapor 8 ekor mati, Sukorejo 6 ekor, Gempol 3 ekor dan Rembang 1 ekor. 

Sementara itu, dengan banyaknya sapi mati karena PMK, Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto meminta para peternak untuk meningkatkan kewaspadaan pada ternak sapi yang dalam kondisi sehat maupun yang mengalami penurunan kesehatan. 

"Saya minta peternak untuk semakin waspada. Teliti setiap ternak yang dimiliki. Kalau ada tanda-tanda sakit, segera laporkan ke mantri, atau petugas peternakan di desa dan kecamatan agar segera ditindaklanjuti," ucapnya. 

Untuk Dinas Peternakan, Andriyanto juga telah mengintruksikan supaya  stok obat-obatan dan vaksin tetap tersedia. Terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat penyebaran kasus yang tinggi. 

"Pastikan obat-obatan tetap tersedia. Vaksin juga mencukupi untuk kekebalan ternak," singkatnya. 

Saat ditanya apakah pasar-pasar hewan di Kabupaten Pasuruan akan ditutup, Andriyanto menegaskan bahwa hingga hari ini masih dibuka. Hanya saja, ada beberapa tindakan yang dilakukan, seperti penyemprotan desinfektan, pengawasan lalu lintas ternak dan pengecekan kondisi sapi yang diperjual belikan.

"Mungkin meski tidak ditutup, pasti volume sapi yang ada di Pasar juga berkurang. Saya minta penyemprotan desinfektan intens dilakukan, pengawasan lalu lintas ternak ditingkatkan lagi," tutupnya. (INF)

WEBINAR LALU LINTAS TERNAK KURBAN SAAT MEREBAKNYA PENYAKIT HEWAN

Webinar yang diselenggarkan oleh PPSKI berkolaborasi dengan CBC Indonesia soal update PMK dan LSD, bagaimana lalu lintas ternak menuju kurban. (Foto: Dok. Infovet)

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD) masih menjadi momok bagi peternak ruminansia, apalagi menjelang Hari Raya Iduladha yang seharusnya menjadi momen menguntungkan bagi peternak. Lalu lintas ternak antar daerah pun menjadi urgensi untuk menekan penyebaran penyakit.

Seperti dibahas dalam webinar yang diselenggarkan oleh Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) berkolaborasi dengan CBC Indonesia soal “Update PMK dan LSD, Bagaimana Lalu Lintas Ternak Menuju Kurban” yang dilaksanakan pada Sabtu (17/6/2023).

Ketua PPSKI, Nanang Purus Subendro, pada kesempatan tersebut mengatakan, menjelang Iduladha selama dua tahun belakangan peternak dirundung problematika yang membuat peternak merugi, mulai dari pandemi COVID-19 (penerapan PPKM), hingga kemunculan penyakit LSD dan PMK.

“Kerugian peternak diperkirakan tergerus sekitar 25% dari modal yang dimiliki akibat adanya PMK, jadi banyak peternak yang tadinya sudah deal untuk menjual sapi tetapi batal karena sapinya terkena penyakit. PMK membuat musibah yang sangat luar biasa,” ujar Nanang.

Kondisi makin berat bagi peternak kala penyakit LSD juga ikut membayangi. Kata Nanang, langkah pemerintah dalam menangani LSD tidak segegap-gempita seperti penanganan PMK.

“Peternak pun masih kesulitan karena keterbatasan vaksinasi LSD, sementara untuk vaksinasi PMK memang banyak. Menjelang idul kurban ini menjadi harapan peternak, semoga melalui diskusi ini kita semua mendapat pencerahan,” ucap Nanang.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Makmun Junaidin, mewakili Dirjen PKH, menjelaskan kriteria hewan kurban di tengah mewabahnya penyakit.

Dipaparkan Makmun, menurut Fatwa MUI No. 34/2023 tentang pelaksanaan kurban saat maraknya wabah LSD dan antisipasi penyakit Peste des Petits Ruminants (PPR), hewan kurban dengan gejala klinis LSD ringan (benjolan belum menyebar keseluruh tubuh), tidak berpengaruh pada kerusakan daging hukumnya sah dijadikan hewan kurban.

“Pada kasus LSD ringan seperti benjolannya hanya sedikit, satu atau dua benjolan belum menyebar ke seluruh tubuh, masih sah menjadi hewan kurban,” ujar Makmun.

Untuk syarat lalu lintas ternak kurban bebas LSD juga dijelaskan Makmun, yakni bila hewan telah divaksin tidak menunjukan gejala klinis LSD dibuktikan dengan SKKH dan telah divaksin minimal 21 hari sebelum dilalulintaskan. Sementara jika hewan tidak divaksin, tidak menunjukan gejala klinis LSD dibuktikan dengan SKKH, dilakukan isolasi selama 28 hari sebelum dilalulintaskan, dan dilakukan uji laboratorium dengan metode PCR secara pooling maksimal lima sampel dengan hasil negatif.

Selain itu, pemerintah juga mengatur hewan kurban dengan gejala mirip PPR melalui fatwa yang sama, kambing dan domba dengan gejala klinis sub-akut (demam dengan suhu tubuh 39-40° C), hewan tidak menunjukan gejala klinis parah, dan sembuh dalam waktu 10-14 hari, hukumnya juga sah dijadikan hewan kurban.

“Dalam kondisi seperti ini untuk menekan penyebaran penyakit dan padatnya lalu lintas ternak kurban, solusi lain yakni para pekurban tidak harus berkurban di tempatnya, bisa di tempat lain. Misal pekurbannya di Jakarta, kurbannya di wilayah lain ini bisa dilakukan dan bisa disaksikan nanti secara daring. Sudah banyak lembaga-lembaga yang menawarkan hal tersebut,” pungkas Makmun.

Adapun pada kegiatan tersebut menghadirkan narasumber di antaranya Indyah Aryani (Kepala Dinas Jawa Timur), Rismiati (Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta), dan Yudi Arif (CEO Baqara Muda Perkasa). (RBS)

PETERNAK DI JAWA: LUMPHY SKIN DISEASE BEBAN BARU SETELAH PMK

Sapi perah dengan gejala LSD berat. (Foto: Infovet/Joko)

Belum setahun berlalu wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melulu-lantahkan peternakan Indonesia. Hingga saat ini, PMK masih meninggalkan PR cukup banyak terkait rendahnya produktivitas dan perfoma reproduksi.

Belum selesai itu, saat ini peternak harus menerima musibah yang tidak kalah berat, yaitu penyakit Lumphy Skin Disease (LSD). Penyakit yang disebabkan oleh virus pox ini awalnya masuk ke Indonesia terdeteksi di wilayah Sumatra bagian tengah, sebelum PMK masuk ke Indonesia. Selama terjadinya wabah PMK di Indonesia, lalu lintas ternak diatur begitu ketat oleh tim Satgas Nasional PMK melalui zonasi (hijau-kuning-merah). Hal ini mendukung fakta yaitu seharusnya tidak ada lalu lintas ternak dari Sumatra bagian tengah ke Jawa. Faktanya beberapa bulan lalu, LSD terdeteksi di beberapa daerah di Jawa Tengah dan saat ini hampir merata di seluruh daerah di Jawa.

Gejala klinis umum LSD meliputi demam tinggi, hipersalivasi, keluarnya leleran hidung, penurunan nafsu makan. Gejala menciri biasanya diawali dengan munculnya alergi kulit sebesar kancing baju di beberapa bagian tubuh, tumbuh membesar sebagai bentol-bentol ukuran 1-2,5 cm yang merupakan fase viremia (beredarnya virus keseluruh tubuh).

Bentol disertai keradangan, membesar seperti bisul disertai demam. Bisul tersebut akan berkembang menjadi abses berbagai ukuran dan menimbulkan jejas-jejas di kulit, tembus hingga bisa sampai ke daging. Penampilan luar sapi yang terkena LSD sangat buruk, sehingga apabila dijual harganya pun sangat rendah. Bisul akan pecah dengan tampilan kulit terlihat berlubang, terkadang basah dan berakhir menghitam.

Pada sapi perah, gejala klinis tersebut diikuti penurunan produksi susu. Demam tinggi, alergi di seluruh tubuh termasuk di ambing dan puting, penurunan nafsu makan menjadi faktor menurunya produksi susu.

Penanganan yang terlambat menjadi penyebab... Selengkapnya baca di Majalah Infovet edisi Maret 2023.

Ditulis oleh:

Drh Joko Susilo MSc

Koresponden Infovet Lampung

Mahasiswa Doktoral Sain Veteriner UGM

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PMK SERENTAK DI 29 PROVINSI

Mentan SYL mengatakan kick off pengendalian dan penanggulan PMK merupakan kegiatan yang harus dilakukan bersama untuk menguatkan tekad dan kerja melanjutkan program penanggulangan PMK di Indonesia. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) menyelenggarakan Kick Off Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Nasional 2023, melalui kegiatan vaksinasi, penyerahan bantuan vaksin, obat-obatan, disinfektan dan penandaan ternak yang dilakukan secara serentak di 29 Provinsi.

Kick off PMK yang dipusatkan di Kabupaten Barru diluncurkan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL), guna mempercepat Indonesia bebas PMK sekaligus melakukan pendataan akurat.

Dalam keterangan resminya, Mentan Syahrul mengatakan kick off pengendalian dan penanggulan PMK merupakan kegiatan yang harus dilakukan bersama untuk menguatkan tekad dan kerja melanjutkan program penanggulangan PMK di Indonesia. Juga merupakan konsolidasi emosional guna menyatukan dinamika pelaksanaan vaksinasi PMK dan penandaan ternak yang dihadapi petugas lapang.

“Indonesia memiliki pengalaman keberhasilan memberantas PMK mencapai 99,9 persen. Kita mampu turunkan dalam waktu setahun, sementara negara lain membutuhkan waktu lama, puluhan tahun. Oleh karena itu, kick off yang kita lakukan adalah bentuk bela negara. Kita harus hadapi tantangan ke depan. Kondisi saat ini, kita memiliki petugas-petugas yang sudah terlatih dan ketersediaan akses vaksin PMK," ujar Mentan dalam peluncuran Kick Off Pengendalian dan Penanggulang PMK Nasional 2023, di Kabupaten Barru, Sabtu (28/1).

Ia tegaskan, keberhasilan memberantas PMK menjadi modal besar untuk segera membebaskan Indonesia dari wabah. Sebagai gambaran kasus PMK mulai turun dari puncak kasus Juni 2022, sampai saat ini.

“Oleh karena itu, kita hadir pada hari ini tidak semata sebagai acara seremonial belaka. Tidak hanya menjadi kegiatan rutinitas semata. Saya berharap adanya kick off kegiatan vaksinasi dan penandaan ternak ini agar kita tidak boleh berhenti memberantas PMK hingga Indonesia benar-benar zero kasus,” tegasnya.

Sementara Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah, menambahkan sejak terjadinya wabah PMK di Indonesia pada Mei 2022, Kementan telah mengupayakan berbagai pengendalian, diantaranya melakukan surveilans klinis, biosekuriti, pembatasan lalu lintas ternak dan vaksinasi secara masif dan massal. Pengadaan vaksin di 2022, telah terealisasi vaksinasi 9,3 juta dosis pada seluruh jenis hewan rentan PMK.

“Dampak vaksinasi pada ternak rentan PMK pada 2022, telah memberikan gambaran penurunan kasus PMK yang cukup signifikan sampai dengan 99,9 persen pada Desember 2022, dibandingkan pada puncak kasus pada Mei,” kata Nasrullah.

“Demikian juga dengan jumlah ternak sakit PMK yang terus menurun sejak puncak kasus pada Juni 2022 dan pada Desember turun sebesar 99,98 persen dari puncak kasus. Disamping itu dilaporkan 11 provinsi yang sudah tidak diketemukan kasus PMK baru selama minimal 14 hari sejak kasus terakhir dilaporkan atau zero reported case.”

Dijelaskan, untuk dapat memberikan kekebalan kelompok ternak, cakupan vaksinasi minimal 80% populasi hewan rentan PMK. Tentu ini menjadi perhatian bersama untuk terus meningkatkan cakupan vaksinasi agar ternak selamat dari PMK mencapai 100%.

“Tahun ini kita alokasikan vaksin PMK sebanyak 35.841.638 dosis untuk ternak sapi dan kerbau dengan target vaksinasi 80 persen atau sebanyak 32.957.208 dosis yang digunakan untuk tiga kali vaksin (vaksinasi 1 dan 2 dan vaksin booster) dan akan didistribusikan secara bertahap ke 29 Provinsi,” ucapnya.

“Kementan juga mengalokasikan biaya operasional vaksinasi dan tugas perbantuan. Untuk itu diharapkan daerah dapat memanfaatkan vaksin ini sebaik mungkin dan mengupayakan cakupan vaksinasi minimal 80 persen.” (INF)

NASRULLAH : PETERNAK KORBAN PMK SUDAH DIBANTU, JUMLAH KASUS TURUN

Direktur Jenderal Peternakan dan Keswan Disela Kunjungan Kerjanya

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI, disela-sela kegiatannya bersama DPR RI di kawasan KBB belum lama ini mengatakan banyak manfaat pemberian kompensasi kepada peternak akibat PMK.

Menurutnya,  pemberian bantuan dalam keadaan darurat PMK diberikan kepada orang perseorangan atau peternak yang memenuhi persyaratan administratif dan kriteria hewan yaitu ternak yang mati atau tertular PMK yang dikenakan pemotongan bersyarat.

"Pemerintah berkomitmen untuk memberikan ganti rugi, terutama untuk pencegahan dan pengendalian wabah PMK, serta untuk meringankan beban para peternak," kata Nasrullah.

"Melalui bantuan pemerintah kita harapkan akan dapat mengurangi dampak kerugian ekonomi dan mendukung pemulihan ekonomi sub sektor peternakan, khususnya bagi para peternak," ungkapnya.

Nasrullah pun menyebutkan, saat ini jumlah ternak yang sakit PMK terus menurun sejak puncak kasus tanggal 26 Juni 2022.

"Penurunan kasus bulan Oktober dibandingkan bulan September 2022 adalah sebesar 27,84%," tutup Nasrullah mengakhiri penjelasannya.

KUNJUNGI KABUPATEN GARUT, SATGAS PMK SOSIALISASIKAN HAL INI

Satgas PMK Berdiskusi Bersama Stakeholder Peternakan Sapi di Garut

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK Nasional Letnan Jenderal TNI Suharyanto melakukan kunjungan ke Kabupaten Garut tepatnya di Kecamatan Cikandang dan Cikajang pada Kamis (20/10) lalu. Disana dirinya memantau perkembangan PMK sembari berdiskusi bersama stakeholder dan mengecek penerapan lima strategi utama penanganan wabah PMK, mulai dari testing, aplikasi biosekuriti, pengobatan, vaksinasi, serta pemotongan bersyarat.

Komar, salah satu peternak mengungkapkan bahwa para peternak di derahnya telah melakukan testing pada sapi perah dan langsung melakukan pengobatan secara tradisional jika menemukan gejala sapi perah yang terpapar PMK.

“Waktu masih awal wabah PMK menyebar, kami langsung melakukan pengobatan tradisional menggunakan racikan kunyit, gula merah dan lemon untuk dikonsumsi oleh sapi perah. Kemudian dilanjutkan dengan tindakan dari dokter hewan,” ujar Komar.

“Kami juga melakukan pemotongan sapi perah untuk mencegah penularan serta agar tidak mubazir sehingga daging sapi masih bisa diolah dan dijual kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Komar melanjutkan bahwa para peternak masih belum pulih secara signifikan dari sisi ekonomi.

“Jika dilihat dari sisi ekonomi, Desa Cikandang belum pulih karena minimnya informasi terkait bantuan maupun kompensasi jika sudah melakukan pemotongan,” tutur Komar.

Perwakilan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cikandang Bahrudin turut menjelaskan bahwa para peternak Desa Cikandang membutuhkan pendampingan untuk dapat melakukan proses pengajuan bantuan dengan tepat.

“Para peternak Desa Cikandang koperatif dan sigap untuk melakukan pencegahan wabah PMK, namun masih dibutuhkan pendampingan terkait proses pengajuan bantuan jika peternak telah melakukan pemotongan bersyarat,” ujar Bahrudin. 

“Hal inilah yang menjadi kendala pemulihan ekonomi Desa Cikandang karena telah melakukan pemotongan sapi perah namun subsidi bantuan belum didapatkan sehingga peternak mengalami kerugian,” imbuhnya.

Perwakilan dari Ikatan Dokter Hewan Sapi Indonesia (IDHSI) drh. Supriyanto menjelaskan terkait pelaporan pemotongan bersyarat sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 8373/KPTS/HK.160/F/8/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberian Bantuan dalam Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku.

“Tertanggal setelah 4 Agustus 2022, peternak bisa melakukan pelaporan sesuai persyaratan berkas dalam SK Juknis yang telah ditetapkan,” jelas Supriyanto.

“Sedangkan kendala yang ditemukan jika telah melakukan pemotongan bersyarat sebelum tanggal 4 Agustus, tetap dilaporkan saja,” tegas Supriyanto.

“Mohon Kepala Desa serta dokter hewan setempat dapat secara koperatif memenuhi pengajuan berkas administrasi oleh para peternak yang telah melakukan upaya pencegahan sejak awal melalui pemotongan bersyarat sehingga perlahan kerugian ekonomi yang terjadi dapat ditangani,” tambah Supriyanto. 

Tenaga Ahli Ketua Satgas Penanganan PMK Nasional sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Firdaus mengungkapkan bahwa para peternak Desa Cikandang akan didampingi oleh tim Satgas Penanganan PMK Nasional mulai dari penginputan data ke iSIKHNAS, penyusunan berkas pengajuan pemotongan bersyarat serta membantu menyelesaikan kendala yang dihadapi di lapangan.

“Satgas PMK Nasional akan melakukan pelatihan dan pendampingan bagi para peternak di Jawa Barat, termasuk Desa Cikandang terkait pelaporan yang selama ini masih minim diketahui oleh peternak pada 21 Oktober di Kota Bandung,” jelas Firdaus.

“Para peternak bisa berinteraksi langsung untuk mengetahui cara yang tepat dan sistematis sehingga pelaporan dan pencairan bantuan bagi peternak yang telah melakukan pemotongan bersyarat dapat dilakukan dengan efektif,” tutur Firdaus.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Cikandang per tanggal 22 Juni 2022, dari total 305 ekor sapi perah yang dimiliki peternak, terdapat 172 ekor yang terjangkit wabah PMK dan 19 ekor mati akibat terpapar wabah PMK. 

Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan bantuan potong bersyarat baginpara peternak mulai dari hewan jenis sapi dan kerbau senilai 10 juta rupiah, kambing dan domba senilai 1,5 juta rupiah serta babi senilai 2 juta rupiah. 

Adapun berkas pelaporan dan pengajuan yang harus disiapkan meliputi photocopy KTP peternak, bukti lapor kasus ternak di website iSIKHNAS, surat keterangan memiliki ternak dari Kepala Desa serta surat keterangan dari dokter hewan berwenang. (INF)

PERKUAT KOLABORASI ANTAR NEGARA KENDALIKAN PMK

Pertemuan SEACFMD. (Foto: Istimewa)

Indonesia bersama Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) mendorong kolaborasi negara-negara di Asia Tenggara dan China dalam penguatan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Hal itu disampaikan Dirjen Peternakan dan Kesehatan (PKH) Kementerian Pertanian, Nasrullah di sela-sela pertemuan “25th South-East Asia and China Foot and Mouth Disease (SEACFMD) Coordinators Meeting” di Bali (5/10/2022).

Nasrullah katakan, pertemuan SEACFMD yang berlangsung selama tiga hari sangat penting dalam mendorong program pengendalian PMK bagi Indonesia sebagai negara anggota yang baru terdampak.

“Kita berharap hasil dari pertemuan ini dapat mengarahkan, sekaligus memberikan rekomendasi terbaik untuk mengendalikan PMK, serta memberikan panduan dalam perjalanan pemberantasan PMK di Indonesia dan Asia Tenggara serta China,” ujarnya. Pertemuan pun dihadiri oleh negara-negara anggota diantaranya Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, Singapura, China dan Mongolia serta negara-negara tetangga kawasan seperti Timor Leste, Jepang dan Korea Selatan.

Hal senada juga disampaikan Sub-Regional Representative SEACFMD Regional Coordinator WOAH, Ronello Abila, bahwa pertemuan tahunan koordinator nasional SEACFMD merupakan sarana penting untuk membahas situasi risiko PMK, sekaligus menjadi forum berbagi pengalaman dalam pengawasan dan pengendalian PMK.

“Melalui kegiatan ini dapat terjalin kerja sama regional antar negara anggota dan  semua peserta dapat meninjau kemajuan kampanye SEACFMD, serta merumuskan rencana aksi pengendalian PMK,” kata Ronello.

Dalam pertemuan SEACFMD yang juga dihadiri para ahli dari Laboratorium Referensi Dunia untuk PMK-Pirbright, Australian Centre for Disease Preparedness (ACDP), Lanzhou Veterinary Research Institute (LVRI), Regional Reference Laboratory Pakchong dan para mitra kerja internasional, ditambahkan Ronello, semua negara anggota menyepakati rekomendasi dari hasil pertemuan terkait pengendalian PMK, baik untuk negara anggota yang masih tertular PMK maupun juga rekomendasi untuk negara yang masih bebas PMK.

Menurutnya, kolaborasi dan komunikasi, serta sinergi diantara negara anggota, mitra kerja, serta pihak swasta menjadi hal yang disepakati untuk terus ditingkatkan guna memperkuat langkah dalam pengendalian PMK. “Hal ini sejalan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sejak terbentuknya kampanye SEACFMD pada 90-an,” ucapnya.

Sementara Direktur Kesehatan Hewan, Nuryani Zainuddin, optimis bahwa SEACFMD dapat mengkoordinasikan kegiatan pengendalian PMK antara negara-negara anggota. Selain juga memberikan saran teknis dan memastikan strategi regional yang terintegrasi, serta mendorong dukungan politik dan sumber daya untuk kegiatan PMK.

Ia tambahkan, koordinasi, kerja sama dan kolaborasi semua peserta sangat penting untuk dapat mengendalikan PMK dan pada akhirnya memberantas PMK di Kawasan Asia Tenggara dan China.

“Kunci sukses dalam pengendalian PMK di Indonesia tidak hanya komitmen tingkat nasional, tetapi juga harus mendapatkan dukungan global, serta komitmen dari tingkat provinsi hingga kabupaten,” tukasnya. (INF)

LAUNCHING BUKU “RISALAH KHUSUS PMK” KARYA SOFJAN SUDARDJAT

Webinar sekaligus launching buku karya Sofjan Sudardjat. (Foto: Dok. Infovet)

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang kembali mewabah di Indonesia sejak Mei 2022 kemarin, membuat banyak pihak terkejut melihat betapa banyaknya kerugian yang diderita peternak.

Pengakuan Indonesia menjadi negara bebas PMK sejak 1990 sirna begitu saja. Padahal banyak upaya dilakukan dalam mengamankan Indonesia dari PMK. Mantan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan periode 1999-2003, Dr Drh Sofjan Sudardjat MS, menjadi aktor penting dalam pembebasan PMK di Indonesia.

Sejak mewabahnya PMK kembali, Sofjan langsung sigap memberikan saran penanganan dan pengalamannya, salah satunya melalui buku tebarunya berjudul “Konsep Pemikiran dan Aplikasi Pengamanan Maksimum Kesehatan Hewan, Risalah Khusus Penyakit Mulut dan Kuku di Indonesia” yang di-launching pada Rabu (14/9/2022), dalam acara Webinar Nasional “Strategi Indonesia Bebas PMK (Belajar dari Pelaku Sejarah).”

Di dalam bukunya, Sofjan banyak menjabarkan pengalamannya sewaktu menangani PMK. Dalam bukunya yang berjumlah 384 halaman terbitan Gita Pustaka itu, Sofjan juga menjabarkan sejarah PMK, usaha pemberantasan, program pembebasan, hingga kebijakan maximum security terhadap PMK.

Hadirnya buku ini mendapat banyak apresiasi. Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI), Gani Harijanto, menyampaikan sambutan dalam buku tersebut yang merupakan pengalaman lengkap Sofjan tentang PMK dan saran penanganan PMK, sehingga buku ini sangat penting bagi institusi, ilmuwan, mahasiswa, pelaku usaha maupun asosiasi peternak.

Hal senada juga disampaikan Ketua ASOHI, Drh Irawati Fari. Ia mengungkapkan bahwa buku ini bisa menjadi referensi penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan, sekaligus saran penanganan PMK di Indonesia. 

“Semoga buku ini dapat menginspirasi kita untuk lebih berpikir dan bertindak positif dalam upaya menangani masalah kesehatan hewan dan juga dalam menangani usaha pengendalian wabah PMK yang sedang berkecamuk di negera kita sekarang ini,” ungkapnya seperti dikutip dalam sambutan pada buku karya Sofjan tersebut. (RBS)

*Untuk informasi lebih lanjut mengenai pembelian Buku “Konsep Pemikiran dan Aplikasi Pengamanan Maksimum Kesehatan Hewan, Risalah Khusus Penyakit Mulut dan Kuku di Indonesia” karya Sofjan Sudardjat, bisa hubungi: Wawan Kurniawan (0856-8800-752) / Nur Ayu Sharfina (0858-9540-1298).

LUKA MUKOSA AKIBAT PMK BISA PULIH KEMBALI

Lesi awal infeksi, tampak mulai terbentuk vesikel pada mukosa lidah. (Foto: Istimewa)

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) telah menyebar ke berbagai pulau dan provinsi di Indonesia. Penyebaran penyakit terjadi secara cepat dari provinsi ke berbagai kabupaten. Perbedaan harga, pedagang yang hanya mengejar keuntungan yang besar di tengah ketidakpahaman para peternak tentang PMK menyebabkan sapi tertular, sapi subklinis PMK yang baru saja tertular atau baru fase penyembuhan luka di mukosa mulutnya dibeli murah pedagang untuk dijual lagi dalam kondisi hidup atau disimpan untuk dipotong.

Dalam kenyataan di lapang di area pemeliharaan sapi, sapi Bali jantan muda yang di pasaran dalam kondisi sehat laku Rp 15.000.000, harga dibeli oleh pedagang seharga Rp 7.000.000 lantaran terkena PMK. Sapi Limosin jantan dewasa besar normal sehat seharga Rp 45.000.000, dalam kondisi terserang PMK harga dibeli pedagang Rp 20.000.000. Pedagang menyetok sapi, memberi pengobatan, dalam fase menuju sembuh, menjual ke lokasi lain dengan harga sapi normal. Dalam 1-2 minggu keuntungan pedagang berlipat ganda.

Stay at home, tinggal di dalam kandang untuk sapi sakit karena PMK adalah penting, sapi diberikan pengobatan suportif, multivitamin dan antibiotika. Pemberian antibiotika bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder bakterial yang terjadi pada mukosa hidung, mukosa mulut dan pada celah kuku, corona kuku atau pada kuku. Tinggal dalam kandang menekan penyebaran PMK antar kandang atau antar area.

Kepanikan peternak biasa terjadi saat pertama terjadi infeksi PMK, kemarahan pedagang dan reaksi lainnya timbul saat petugas datang untuk memeriksa sapi-sapinya. Saat diberikan penjelasan, pengobatan beberapa kali dan disinfeksi, barulah peternak bisa mengerti. Pada awalnya sapi tidak nafsu makan, demam dan bobot badan menurun. Beberapa hari luka-luka di mulut dan lidah mulai membaik, sapi mulai mau makan, beberapa sapi mulai bisa berdiri dan berjalan normal tidak pincang lagi.

Sapi-sapi besar dewasa jantan Simental atau Limosin ada beberapa diantaranya yang kesulitan berdiri akibat luka di kukunya dan menahan bobot badan yang besar. Sapi bisa menjadi cepat kurus karena tidak bisa menjangkau tempat pakan dan minum.

Berbeda dengan ras sapi Bali atau sapi Madura, sapi jenis ini relatif tidak menunjukkan gejala hipersalivasi (berliuran berlebih) dibandingkan ras Simental atau Limosin. Luka di celah kuku, corona kuku tidak terlihat mencolok. Bahkan beberapa sapi ras Bali dan sapi Madura tampak sehat secara fisik jarak jauh dengan lesio pada mukosa mulut yang tidak tampak, tetapi hasil pemeriksaan virologis dengan RT-PCR positif terdeteksi adanya matriks virus PMK.

Virus PMK di Indonesia
Indonesia memilih laboratorium referensi untuk pengujian PMK yaitu Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) di Surabaya. Pengujian PMK secara serologi dan virologi sudah bisa dilakukan di Balai Besar Veteriner dan Balai Veteriner yang berada di Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan dan Sulawesi.

Sampel swab mukosa lesi mukosa dalam transpor media virus (VTM), darah dan organ sapi yang tertular PMK atau kawanan sekandangnya di Indonesia telah diuji secara virologis dengan RT-PCR, skuensing dan filogenik analisis telah dilakukan guna mengetahui virus PMK yang bersirkulasi dan menyerang ternak berkuku belah di Indonesia. Virus PMK Indonesia… Selengkapnya baca di Majalah Infovet edisi Agustus 2022.

Ditulis oleh: 

Drh Sulaxono Hadi

Medik Veteriner Ahli Madya

Balai Veteriner Banjarbaru

KERJA SAMA KEMENTAN DAN NESTLE DALAM PENGEMBANGAN SAPI PERAH

Penandatanganan nota kesepahaman antara Kementan dan Nestle. (Foto: Istimewa)

Dalam rangka meningkatkan produksi susu di Indonesia, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), menggandeng PT Nestle Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Dirjen PKH, Nasrullah, Kamis (17/8/2022) melalui siaran persnya saat penandatanganan nota kesepahaman. “Kerja sama ini sangat penting, terutama dalam situasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) beberapa peternak sapi perah di Indonesia mengalami kerugian,” ujar Nasrullah.

Ia menambahkan, ternak sapi perah memang lebih rentan terhadap PMK. Hal ini karena menurutnya, yang paling banyak berinteraksi langsung dengan manusia, terutama saat diperah manusia dapat menjadi media penular penyakit.

“Hal ini tentunya tidak bisa kita biarkan, oleh karena itu kita menggandeng mitra kerja kita PT Nestle Indonesia untuk bekerja sama mendorong peningkatan produksi susu dalam negeri,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskan, ruang lingkup nota kesepahaman yang telah ditandatangani kedua belah pihak pada 14 Agustus 2022, di Kantor Pusat Kementan meliputi dukungan pembibitan dan budi daya, pakan, kesehatan hewan, pemanfaatan sumber daya, serta peningkatan akses pemasaran dan pengolahan susu.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Neslte Indonesia, Ganesan Ampalavanar, menyampaikan bahwa PMK yang menyerang ternak sapi merupakan masa terberat bagi para mitra peternak mereka dan memengaruhi suplai susu untuk produksi di perusahannya. Oleh karena itu, dalam rangka percepatan penanganan PMK pada sapi perah, perusahaannya sepakat melakukan kerja sama dengan Kementan.

Ia tambahkan juga, dalam rangka meningkatkan promosi susu dalam negeri, pihaknya telah berpartisipasi dalam kegiatan bazar yang beberapa kali diselenggarakan Kementan.

“Kegiatan tersebut tentu dimaksudkan untuk mendorong konsumsi susu dalam negeri. Dan dengan adanya kerja sama ini diharapkan percepatan penanganan PMK dapat terlaksana dengan baik, serta membawa manfaat bagi para mitra peternak sapi perah kami,” tukasnya. (INF)

MANAJEMEN PETERNAKAN DALAM MENGHADAPI PMK

Medik Veteriner Muda, Balai Veteriner Lampung, Drh Joko Susilo, saat memaparkan presentasinya dipandu oleh Septiyan Noer Erya sebagai moderator. (Foto: Dok. Infovet)

Pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang ideal saat ini adalah dengan populasi tervaksin, karena sekarang sangat sulit untuk menemukan zona hijau atau daerah yang tidak tertular, selain dengan tidak memasukkan sapi dari daerah tertular PMK dan menerapkan disinfeksi dan sanitasi yang baik di kandang.

Hal itu seperti disampaikan oleh Medik Veteriner Muda, Balai Veteriner Lampung, Drh Joko Susilo, yang menjadi narasumber tunggal dalam Webinar Nasional “Manajemen Peternakan Hadapi Wabah PMK”, Kamis (11/8/2022).

Dijelaskan Joko, dalam budi daya ternak sapi penting untuk memperhatikan kesejahteraan hewan untuk menghindari sapi dari segala macam bentuk ancaman penyakit dengan memenuhi beberapa hal, diantaranya bebas rasa haus dan lapar.

“Berikan pakan hijauan terbaik dan pakan alternatif yang dapat memacu produktivitas, serta pemberian air bersih secara adlibitum,” ujar Joko mengawali presentasinya.

Lebih lanjut dijelaskan, pemeliharaan sapi juga harus bebas dari ketidaknyamanan. Dengan menjaga lingkungan tetap bersih, kering dan nyaman, serta terlindung dari panas dan hujan, kebutuhan kandang cukup, serta lantai kandang tidak licin ataupun terlalu kasar.

“Karena jika lingkungan kandang tidak nyaman bisa menyebabkan permasalahan yang dapat menurunkan daya tahan tubuh ternak, sehingga penyakit mudah menyerang dan bisa memperparah kondisi sapi yang terserang penyakit. Berikan kandang yang senyaman mungkin bagi ternak,” jelasnya.

Dengan begitu, pemeliharaan sapi juga akan terbebas dari rasa sakit dan penyakit. “Terkait sapi yang terserang PMK, itu akan terjadi penurunan nafsu makan. Oleh karena itu, dalam penanganannya kita harus menganggapnya seperti keluarga sendiri, membantunya makan dengan cara disuapi,” ucap Joko.

Dengan menjaga kebersihan kandang dan lingkungan sekitar, tidak melalulintaskan hewan dari daerah tertular, pemberian pakan hijauan dan air minum yang cukup, vaksinasi, disinfeksi dan sanitasi untuk menetralisir virus, diharapkan dapat menjadi pegangan peternak dalam menjaga sapi-sapinya tetap sehat.

Hal itu juga yang diungkapkan Mantan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan periode 1999-2004, Dr Drh Sofjan Sudardjat MS, yang turut hadir dalam webinar. “Pentingnya sanitasi untuk mencegah penyebaran PMK. Sebab, tikus yang memakan kotoran sapi bisa menjadi penyebar PMK kemana-mana,” kata Sofjan.

Upaya lain yang juga dapat dilakukan untuk memutus penyebaran PMK, dijelaskan Sofjan, adalah dengan melakukan pemusnahan atau stamping out. Walau berpotensi kehilangan biaya besar, hal itu menjadi upaya yang sangat baik dalam menangani wabah PMK agar tidak menimbulkan kerugian yang semakin meluas. (RBS)

INDONESIA JALIN KERJASAMA INTERNASIONAL KENDALIKAN PMK

Petugas Teknis di Lapangan Memeriksa Sapi Terindikasi PMK

Indonesia tengah berupaya mengendalikan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang nusantara. Hingga saat ini, vaksinasi telah diluncurkan di provinsi-provinsi tersebut, bersama dengan upaya nasional lainnya seperti karantina hewan dan peningkatan protokol biosekuriti 

  

Untuk meningkatkan upaya tersebut, Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama internasional dengan menggandeng Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-bangsa (FAO) serta berbagai mitra internasional, seperti Pemerintah Australia. 

 

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL), mengatakan selain memaksimalkan vaksinasi sebagai agenda temporary dan permanen dalam penanganan PMK, pemerintah juga terus melakukan pengobatan dan penyemprotan kandang dengan disinfektan sebagai upaya penekanan penularan PMK.  Mengenai hal ini, Mentan menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kontribusi besar semua pihak dalam menangani PMK.  

 

Terkait dengan kunjungan Menteri Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia, Mentan SYL mengatakan banyak hal yang didiskusikan terkait kerjasama antar dua negara dalam sektor pertanian. 

  

“Banyak hal yang kami diskusikan, isu global, tantangan-tantangan climate change, dan kebutuhan dua negara baik dalam pengamanan pertanian di Indonesia dan Australia,” ucap Mentan SYL 

  

Salah satu isu yang dibahas dengan serius dalam perjanjian kerja sama ini adalah masalah PMK. Australia sebagai negara yang memiliki letak geografis yang dekat dengan Indonesia memberikan perhatian khusus dalam masalah ini. 

 

“FAO telah bekerja sama erat dengan Pemerintah Indonesia sejak awal wabah untuk mengendalikan PMK yang mengancam rantai pasokan pangan dan mata pencaharian peternak”, kata Rajendra Aryal, Kepala Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste. 

  

Lebih lanjut, FAO telah memfasilitasi upaya kerjasama internasional, seperti memberikan 10 ribu dosis vaksin PMK dengan dukungan dari Pemerintah Australia melalui proyek bersama FAO-Australia-ASEAN untuk penguatan mekanisme kesehatan hewan di Asia Tenggara (SMART-ASEAN). Ini merupakan salah satu kloter vaksin pertama yang tiba di Indonesia untuk mengawali upaya vaksinasi nasional pada bulan Juni 2022 yang lalu.  

  

FAO juga telah memfasilitasi beberapa pertemuan konsultasi dengan pakar internasional dari berbagai negara untuk bertukar pengetahuan dan praktek terbaik untuk mengendalikan PMK. Baru-baru ini, FAO juga menerjunkan tim ahlinya dalam misi darurat ke beberapa provinsi yang terdampak PMK untuk memberi saran tentang tindakan jangka pendek dan jangka panjang kepada Pemerintah Indonesia. 

  

Selain itu, FAO telah memasok berbagai peralatan laboratorium tambahan untuk meningkatkan kapasitas deteksi PMK oleh balai-balai veteriner. FAO dan Pemerintah Indonesia juga berharap dapat segera meluncurkan program pelatihan virtual bagi sekitar 350 petugas lapangan kesehatan hewan di 34 provinsi untuk mengendalikan PMK secara cepat dengan menggunakan materi pembelajaran yang berstandar internasional. (INF)