FIGHT FMD: KEEP YOUR LIVESTOCK HEALTHY!

To improve animal health for a better human life.

NEOGEN VIROXIDE SUPER, BASMI BAKTERI DAN VIRUS DALAM SEKEJAP

NEOGEN Viroxide Super, bubuk disinfektan berbasis peroksigen, merupakan disinfektan spektrum luas yang bereaksi cepat sebagai bagian dari program biosekuriti yang komprehensif.

KEMENTAN DISTRIBUSIKAN 652 RIBU DOSIS VAKSIN PMK TAHAP 2 KE JAWA TIMUR

Penyerahan vaksin PMK bantuan Pemprov Jatim dan Kementan RI (Foto: Humas Kementan)

Kementerian Pertanian, pada Selasa 11 Februari 2025, mendistribusikan 652.300 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) ke 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Pengiriman tahap kedua ini merupakan bagian dari strategi nasional pengendalian PMK yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur.

Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menegaskan bahwa program vaksinasi ini menjadi indikator keberhasilan pengendalian PMK di Indonesia. 

"Kami memastikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan dan disarankan oleh Kementan RI kita lakukan. Kalau ternak di Jatim itu selesai vaksinasinya maka berdampak ke provinsi lain,” ujarnya.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menekankan pentingnya percepatan vaksinasi serta pelaporan ke Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS). 

"Saya yakin cakupan vaksinasi di lapangan lebih tinggi dibandingkan data yang tercatat. Selain vaksin dari pusat, ada juga yang berasal dari APBD, CSR, dan vaksinasi mandiri. Kepala dinas dan POV (red: pejabat otoritas veteriner) Kab/Kota harus memastikan semua data vaksinasi terlaporkan ke iSIKHNAS," kata Agung.

Kementan mengalokasikan 1,69 juta dosis vaksin untuk Jawa Timur dalam dua tahap. Pada tahap pertama, telah disalurkan secara bertahap pada Januari-Maret 2025 sebanyak 822 ribu dosis. Sementara itu, tahap kedua yang berlangsung Juli-September 2025 dialokasikan 868 ribu dosis. 

Dari 165 ribu dosis vaksin yang telah didistribusikan, realisasi vaksinasi telah mencapai 84,2 persen. Namun, angka ini diyakini lebih tinggi jika vaksinasi mandiri dan bantuan perusahaan dapat terdokumentasi dengan baik. Pemprov Jatim juga telah menetapkan status darurat bencana non alam akibat PMK melalui Keputusan Gubernur Jatim Nomor 31/2025, yang memungkinkan penggunaan dana tanggap darurat untuk pengadaan vaksin.

"Keputusan ini menjadi dasar kebijakan penting agar daerah bisa mengakses anggaran tanggap darurat dan memastikan pasokan vaksin mencukupi," tambah Agung.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Timur, Indiyah Aryani, berharap vaksinasi dapat terus berjalan hingga Jawa Timur bebas dari PMK. 

"Dengan cakupan vaksinasi yang tinggi, kami optimistis penyebaran virus dapat ditekan ke level terendah," kata Indiyah.

Berdasarkan pemantauan Balai Besar Veteriner Farma (BBVF) Surabaya, virus PMK yang beredar saat ini masih berasal dari serotipe yang sama dengan wabah 2022. Sejak vaksinasi kembali digencarkan pada 28 Desember 2024, angka kejadian PMK terus menurun. Data iSIKHNAS mencatat 88% sapi yang terjangkit telah pulih hingga Februari 2025.

Distribusi vaksin tahap kedua ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam melindungi subsektor peternakan. 

"Dengan kerja sama semua pihak, kita bisa mengendalikan PMK dan melindungi peternak dari dampak ekonomi yang lebih besar," tutup Agung. (Rilis)

KOMITE PMK IDHSI 2025 DIBENTUK

Sehubungan dengan adanya peningkatan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di akhir tahun 2024, berdasarkan surat Edaran Menteri Pertanian nomor B03/PK.320/M/01/2025, pengurus Ikatan Dokter Hewan Sapi Indonesia (IDHSI) memutuskan untuk membentuk dan mengaktifkan kembali KOMITE PMK 2025 dengan surat keputusan Ketua IDHSI, Drh Asep Rahmat Khaerudin MPt. Ketua IDHSI menunjuk Drh Deddy Fachruddin Kurniawan, MVet untuk menjadi Ketua dan Drh M Taufiq Fadhullah sebagai sekretaris Komite PMK IDHSI untuk periode tahun 2025.

Tugas dan fungsi KOMITE PMK IDHSI adalah untuk membuat kajian dan memberikan rekomendasi teknis terkait perkembangan PMK. Pada periode sebelumnya (tahun 2022), komite PMK IDHSI berhasil memproduksi berbagai Standard Operational Procedure (SOP) yang menjadi standar nasional dan dapat digunakan oleh khalayak (stakeholders) lingkup peternakan ruminansia.

Anggota Komite PMK IDHSI adalah para ahli dan praktisi yang selama ini terbukti berkompeten dalam menangani PMK di bidang masing-masing. Anggota Komite PMK IDHSI tahun 2025 ini adalah:

• Prof Dr Drh Suwarno MSi (Ahli Virologi dan Imunologi, FKH UNAIR).
• Prof Drh Bambang Purwantara MSc PhD (Ahli Reproduksi Hewan, IPB University).
• Prof Dr drh Mochamad Lazuardi MSi (Ahli Farmakologi Veteriner, FKH UNAIR).
• Dr Drh Denny Widaya Lukman MSi (Ahli Kesmavet, IPB University).
• Godfrey Nsereko DVM (Praktisi, KSU Tandangsari).
• Drh Ajat Sudrajat (Pelaku Bisnis Peternakan Kambing dan Domba, HPDKI).

Tahun 2025 ini, Komite PMK IDHSI mentargetkan untuk merumuskan “naskah akademik” sebagai policy brief bagi pemerintah tentang kejadian PMK di Indonesia. (Rilis/INF)

CEGAH PMK, SANTORI VAKSINASI 2 RIBU TERNAK SAPI DAN KAMBING DI LAMPUNG

Santori dan dinas setempat menggelar vaksinasi PMK di Lampung Tengah (Foto: Istimewa)

PT Santosa Agrindo (Santori), anak usaha PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (Japfa), bekerjasama dengan pemerintah setempat menggelar program vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) untuk ternak masyarakat di Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah. Sekitar 2.000 ekor ternak masyarakat akan mendapat vaksin PMK yang diproduksi dan disediakan oleh PT Vaksindo Satwa Nusantara (Vaksindo), anak usaha Japfa yang bergerak di bidang penyediaan peralatan kesehatan dan obat-obatan hewan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (KPTPH) Kabupaten Lampung Timur, Tri Wibowo menyampaikan, "Program vaksinasi massal yang diinisiasi oleh Santori ini merupakan langkah positif dalam upaya pencegahan PMK yang dapat berdampak besar bagi stabilitas ekonomi peternak di Kabupaten Lampung Tengah. Kami berharap kerjasama ini dapat terus berlanjut dan menjadi model bagi inisiatif serupa di wilayah lain."

Pelaksanaan vaksinasi di lapangan  (Foto: Istimewa)

Program vaksinasi ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung kesejahteraan hewan, khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit PMK, guna meningkatkan ketahanan pangan di wilayah Lampung. Tercatat, sebanyak 1.243 ekor ternak sapi dan 689 ekor ternak kambing milik masyarakat di 10 Dusun di Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah menjadi sasaran program vaksinasi ini, bekerja sama dengan Dinas Perkebunan, Peternakan & Perikanan Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah dan Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan Tingkat I Provinsi Lampung.

Presiden Direktur PT Santori, Dayan AP Adiningrat mengungkapkan perlunya langkah cepat dalam pencegahan penyebaran wabah PMK. "Kembali merebaknya PMK di beberapa kota di Indonesia menunjukan cepatnya penyebaran virus di hewan ternak. Hal ini merupakan salah satu langkah penting dalam mencegah penyebaran virus PMK di wilayah sekitar, serta bagian dari prosedur biosecurity yang kami lakukan untuk menjaga area penyangga peternakan PT Santosa Agrindo," ujar Dayan.

Program ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kesehatan ternak, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas sektor peternakan dan kesejahteraan masyarakat peternak. Perlindungan terhadap hewan ternak dari penyakit menular dapat menstabilisasi hasil produksi peternakan, yang diharapkan dapat menciptakan stabilitas ekonomi bagi peternak lokal, yang berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan di daerah. Selain pencegahan PMK, Santori telah melaksanakan upaya cepat tanggap penanganan penyebaran virus Lumpy Skin Disease (LSD) pada 2023 lalu dengan melakukan vaksinasi massal pada hewan ternak masyarakat sekitar wilayah operasional.

“Sebagai perusahaan yang berkomitmen pada keberlanjutan dan kesejahteraan hewan, Santori senantiasa berupaya mendukung sektor peternakan melalui berbagai inisiatif, salah satunya dengan mengadakan program vaksinasi ini. Kami percaya bahwa kesehatan ternak adalah kunci utama untuk meningkatkan kesejahteraan peternak dan keberlanjutan industri peternakan di Indonesia,” tutup Dayan. (Rilis/INF)

KOTA BLITAR MULAI LAKUKAN VAKSINASI PMK, TERNAK SEHAT JADI PRIORITAS

Petugas DKPP Kota Blitar Melakukan Vaksinasi PMK Kepada Sapi Milik Peternak
(Foto : Istimewa)

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Blitar mulai menyuntikkan vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) kepada sapi milik peternak, Senin (20/1/2025). Vaksin PMK diprioritaskan untuk sapi yang benar-benar sehat dan berada di luar kelurahan yang terdapat temuan kasus PMK.

"Hari ini, kami melaksanakan vaksin PMK di dua kelurahan, yaitu, Kelurahan Klampok dan Kelurahan Blitar," kata Kepala DKPP Kota Blitar, Dewi Masitoh.

Petugas DKPP terlihat keliling ke sejumlah peternak sapi di Kelurahan Klampok, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Ada tiga petugas yang melaksanakan vaksin PMK di Kelurahan Klampok. Petugas memeriksa kondisi kesehatan sapi terlebih dulu sebelum menyuntikkan vaksin PMK. Setelah disuntik vaksin PMK, petugas memberikan obat cacing untuk sapi peternak.

"Kemarin, kami dapat dropping vaksin PMK dari pemerintah pusat sebanyak 300 dosis. Vaksin itu langsung kami sebar di tiga kecamatan. Akhir Januari ini kami akan dapat kiriman vaksin PMK lagi dari provinsi," ujar Dewi.

Menurut Dewi, kasus PMK di Kota Blitar terus merangkak naik. Saat ini, ada 39 kasus PMK dan 5 ekor sapi di antaranya mati. Kasus sapi mati akibat PMK karena terlambat penanganan. Dewi menjelaskan, kasus PMK kali ini tingkat mortalitas atau kematian pada sapi cukup tinggi dibandingkan kasus PMK sebelumnya.

"Kalau dulu tingkat mortalitas PMK rendah, sekarang tinggi, karena ada pileknya. PMK kali ini agak ganas sedikit," katanya.

Dewi mengatakan, vaksin PMK diprioritaskan untuk sapi yang kondisinya benar-benar sehat. Selain itu, pelaksanaan vaksin PMK juga dilakukan di luar kelurahan yang terdapat temuan kasus PMK. Ada 7 kelurahan yang terdapat temuan kasus PMK, yaitu, Tanggung, Ngadirejo, Gedog, Tanjungsari, Sentul, Tlumpu, dan Blitar.

"Kalau kondisi sapi tidak sehat, risikonya fatal. Selain itu, vaksin dapat dilakukan jarak 3 kilometer dari wilayah yang terdapat kasus PMK," ujarnya.

Peternak sapi di Kelurahan Klampok, Triman mengaku khawatir dengan merebaknya kasus PMK kali ini. Ia merasa was-was sapi miliknya juga ikut terjangkit PMK.

"Sebagai peternak yang sempat khawatir dengan kasus PMK. Untuk pencegahan, saya selalu menjaga kesehatan sapi dan kebersihan kandang," katanya.

Namun begitu, Triman juga bersyukur sapinya sudah mendapatkan suntikan vaksin PMK. Dengan disuntik vaksin PMK, Triman berharap kekebalan tubuh sapi miliknya semakin kuat dari penyakit. (INF)

PASAR HEWAN TERNAK DI BOJONEGORO TUTUP SEMENTARA AKIBAT PMK

Penutupan Pasar Hewan Ternak Dilakukan Untuk Mencegah Penularan PMK
(Foto : Pemkab Bojonegoro, 2025)

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro memutuskan untuk menutup sementara semua pasar hewan ternak di wilayahnya. Hal ini menyusul melonjaknya jumlah sapi yang terpapar virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Berdasarkan data yang diterima dari Pemkab Bojonegoro, sebanyak 465 ekor sapi terindikasi terinfeksi PMK. Jumlah ini meningkat signifikan dari 280 ekor sapi yang terjangkit pada pekan sebelumnya.

"Dinas Peternakan akan melakukan penutupan sementara transaksi jual beli hewan ternak. Langkah ini akan dimulai pada 22 Januari 2025 hingga 4 Februari 2025," ujar Lutfi Nurrohman, Senin (20/1/2025).

Lutfi yang menjabat sebagai Kabid Kesehatan Hewan, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Peternakan Disnakkan Bojonegoro menjelaskan, penutupan pasar hewan sementara ini berdasarkan Surat Menteri Pertanian Nomor: B-03 / PK.320/M/01/2025 tentang Kewaspadaan Dini Peningkatan Kasus Penyakit Menular Strategis (PHMS), serta surat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro Nomor: 542/1304/412.222 / 2024 tentang Laporan Kejadian Kasus PMK.

"Pasar Hewan Baureno, Sumberrejo, Balen, dan Padangan ditiadakan selama 14 hari. Selain itu, juga dilakukan penyemprotan disinfektan di seluruh pasar hewan yang ada di Bojonegoro," jelas Lutfi.

Penutupan pasar hewan ini diambil untuk memutus risiko penularan PMK yang dapat menyebar melalui hewan dan media pembawa penyakit. Salah satunya, pasar hewan yang menjadi tempat berkumpulnya ternak dari berbagai daerah.

Di sisi lain, salah satu kepala desa di Kecamatan Temayang juga mengungkapkan, pascabanyaknya sapi yang mati di kampungnya, mereka langsung mengimbau penjual sapi atau blantik, untuk tidak masuk kampung. Ini sebagai langkah pencegahan penularan. Pasalnya, salah satu media pembawa virus PMK adalah manusia.

"Kami sempat imbau ke warga agar penjual sapi atau blantik untuk tidak dulu keluar masuk kandang milik warga untuk cegah penyebaran virus PMK," ujar Kardi. (INF)

RATUSAN EKOR SAPI TERJANGKIT PMK, PEMKAB SITUBONDO BELUM TETAPKAN STATUS DARURAT

Suasana Pasar Hewan Ternak di Situbondo
(Foto : Istimewa)

Situbondo merupakan salah satu Kabupaten yang tidak luput dari serangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Data dari Pemerintah Kabupaten Situbondo mencatat hewan ternak sapi yang terpapar Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) mencapai 248 ekor, dengan 53 di antaranya mati. Meski begitu, Pemkab Situbondo belum menetapkan status darurat PMK.

Achmad Junaidi Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Situbondo menjelaskan, penetapan status darurat PMK tersebut merupakan wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).

“Kalau status darurat itu, kami harus mengikuti Pemprov Jatim. Jika di Jawa Timur menyatakan darurat, maka kami tentunya juga ikut status darurat,” kata Junaidi, Senin (20/1/2025).

Kasus PMK di Situbondo, kata Junaidi, belum signifikan dibandingkan dengan jumlah populasi sapi yang mencapai 164.780 ekor.

“Total kasus PMK sejak akhir Desember 2024 hingga 17 Januari 2025 ada 248 ekor sapi yang terpapar virus PMK dengan kematian 53 ekor sapi, jadi masih cukup kecil,” ungkapnya

Meski begitu, pihak Pemkab Situbondo tetap mengupayakan langkah preventif untuk meminimalisir sebaran virus PMK. Contohnya seperti petugas kesehatan hewan setempat terus berupaya melakukan pencegahan dengan vaksinasi PMK melalui tujuh unit pelayanan kesehatan hewan.

Distribusi vaksin dari Kementerian Pertanian pun mulai diterima sejumlah daerah. Junaidi menyebut beberapa hari lalu sudah mendapat kiriman vaksin dan langsung disuntikkan ke sapi-sapi milik peternak.

Total vaksin PMK yang disuntikkan pada sapi di Kabupaten Situbondo mulai akhir Desember 2024 hingga 17 Januari 2025 sebanyak 742 dosis.

Selain itu, untuk menekan penyebaran virus PMK pada hewan ternak sapi, domba dan kambing, Pemkab Situbondo telah menutup sementara tiga tempat pasar hewan selama 21 hari sejak 13 Januari hingga 2 Februari 2025 nanti.

Di sisi lain, Adhy Karyono Penjabat (Pj) Gubernur Jatim menyatakan kasus PMK meningkat jelang akhir 2024 sampai dengan rata-rata lebih dari 250 kasus per hari.

“Jumlah hewan rentan PMK di Jatim sangat besar yakni 9,2 juta ekor dengan rincian sapi 3,4 juta, kambing 5 juta, domba 610 ribu, kerbau 10 ribu dan babi 107 ribu,” katanya ditemui di Grahadi, Selasa (7/1/2025).

Adhy mengatakan, total kebutuhan vaksin di Jatim tahun 2024 adalah 7,2 juta dosis atau setara 70-80 persen dari total hewan rentan.

“Ketersediaan bantuan Kementan 12.500 dosis pada akhir Desember 2024. Belanja Pemprov Jatim 320 ribu dosis saat ini dalam proses pembelian, rencana bantuan dari Kementan 1,4 juta dosis dan diupayakan mengakses anggaran BTT Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk kekurangan vaksin dan operasi vaksinasi. Adapun kekurangan vaksin di Jatim sebesar 5,4 juta dosis,” ungkap Adhy. 

TAHAP AWAL, 124 RIBU DOSIS VAKSIN PMK DISALURKAN

Vaksin PMK yang akan disalurkan. (Foto: Istimewa)

Untuk menanggulangi kenaikan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada Desember 2024, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) mengalokasikan pengadaan vaksin PMK buatan lokal yang diproduksi Balai Besar Veteriner Farma (Pusvetma).

“Sebanyak 124.225 dosis vaksin telah didistribusikan ke tujuh provinsi dan unit perbibitan, termasuk Jawa Barat (20.000 dosis), Sumatra Barat (20.000 dosis), Sumatra Selatan (10.000 dosis), Sulawesi Barat (10.000 dosis), Jawa Tengah (40.000 dosis), Bali (17.000 dosis), Bangka Belitung (4.000 dosis), dan unit perbibitan ternak (3.225 dosis),” ujar Dirjen PKH, Agung Suganda, usai mengikuti Rapat Koordinasi Bidang Pangan di Palembang, Senin (13/1/2024).

Ia menjelaskan bahwa Pusvetma sebagai laboratorium rujukan PMK nasional telah menjadi produsen utama vaksin milik pemerintah. Sebelumnya pada Desember 2024, vaksin hibah sebanyak 51.200 dosis telah disalurkan ke delapan provinsi, selain 65.000 dosis vaksinasi mandiri yang dilakukan di berbagai wilayah. Pada 2025, Kementan menyiapkan 4 juta dosis vaksin PMK yang akan didistribusikan secara bertahap ke 25 provinsi dengan kasus PMK. 

Distribusi vaksin dilakukan secara bertahap sesuai permintaan dinas provinsi. Kementan menargetkan 400.000 dosis didistribusikan pada Januari, kemudian 1,2 juta dosis pada Februari, dan 400.000 dosis lagi pada Maret. Sedangkan alokasi 2 juta dosis lagi direncanakan untuk vaksinasi periode kedua pada Juli-September 2025.

Kepala Pusvetma, Edy Budi Susila, menambahkan bahwa pendistribusian vaksin diharapkan dapat segera diaplikasikan untuk menekan angka PMK di Indonesia.

“Pusvetma siap memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menjamin kualitas vaksin telah sesuai dengan standar nasional sehingga dijamin aman dan memiliki efikasi sebagaimana yang dipersyaratkan,” kata Edy. (INF)

GERCEP TANGANI PMK, VAKSINASI MASSAL DIGELAR SERENTAK

Vaksinasi PMK pada ternak milik warga. (Foto Istimewa)

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan), berkolaborasi dengan dinas peternakan provinsi, serta dinas yang membidangi fungsi peternakan di kabupaten/kota, bersama Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia (APPSI), pada 28-29 Desember 2024, telah melakukan distribusi dan vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) ke berbagai wilayah di Indonesia.

Kepala Balai Besar Veteriner Farma (BBVF) Pusvetma Surabaya, Edy Budi Susila, yang langsung mengkoordinasikan kegiatan di lokasi peternakan sapi Kabupaten Situbondo, menjelaskan bahwa vaksin PMK yang didistribusikan adalah produksi BBVF Pusvetma Kementan dan telah teruji serta mendapat persetujuan penggunaan oleh Ditjen PKH dalam pengendalian PMK.

“Vaksin diterima oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Situbondo didampingi pejabat otoritas veteriner (POV) kabupaten, petugas dinas provinsi, Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari, dan Ketua DPD APPSI Jatim untuk didistribusikan ke petugas kesehatan hewan dan langsung disuntikkan pada hewan sehat untuk menjaga dan membatasi penyebaran PMK,” ujar Edy sambil melakukan vaksinasi pada beberapa ternak.

Ia menambahkan, distribusi vaksin PMK mencapai 2.000 botol atau 50.000 dosis yang disebar ke berbagai wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bogor, Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Lampung. Untuk Jawa Timur, distribusi vaksin sejumlah 12.500 dosis diserahkan ke Dinas Kabupaten Kediri, Blitar, Tulungagung, Jombang, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, dan Jember.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (PPHNAK) Makmun, yang didampingi Kepala BBIB Singosari Akbar, langsung mengawal distribusi vaksin di wilayah Kediri. Disampaikan bahwa bantuan vaksin ini merupakan komitmen nyata dari pemerintah untuk melakukan pengendalian PMK di lapangan. Selain vaksin, Kementan juga menyediakan bantuan berupa obat-obatan, antibiotik, dan disinfektan untuk membantu peternak mengatasi potensi penyakit lainnya.

Sebelumnya, Dirjen PKH, Agung Suganda, mengingatkan perlunya meningkatkan kesiapsiagaan terkait potensi meningkatnya penyakit hewan. Menurutnya, kesehatan ternak merupakan faktor penting dalam mendukung peningkatan produksi ternak nasional.

“Vaksinasi adalah langkah preventif yang sangat penting untuk menjaga kesehatan ternak dan mencegah penularan penyakit, termasuk PMK. Pengendalian penyakit hewan sangat diperlukan untuk mendukung ketahanan pangan hewani dan memperkuat subsektor peternakan di Indonesia,” katanya di Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Sinergi antara pemerintah, produsen obat hewan, dan stakeholder terkait lainnya, lanjut Agung, menjadi kunci dalam mengatasi wabah PMK. Dengan kerja sama yang solid, diharapkan penyebaran PMK dapat dikendalikan, sehingga subsektor peternakan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. (INF)

PMK KEMBALI MEWABAH, ASOHI GALANG BANTUAN OBAT HEWAN

Ilustrasi PMK. (Foto: ANTARA)

Sehubungan dengan adanya informasi meningkatnya kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang kembali mewabah awal Desember 2024, Kementerian Pertanian melakukan koordinasi dengan Asosasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) dalam rangka penyediaan obat hewan melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).

Dalam surat keterangan resminya, ASOHI menyampaikan permohonan bantuan obat-obatan terkait keperluan darurat untuk menunjang sarana dan prasarana biosekuriti yang ketat agar wabah PMK tidak menyebar luas di daerah yang terdampak, meliputi Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sumatra Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo.

Untuk itu ASOHI mengajak kepada para anggotanya untuk berpartisipasi dalam penggalangan bantuan berupa disinfektan, vitamin injeksi, obat luka, antibiotika injeksi, analgesik, antipiretik, antiinflamasi, dan antihistamin, serta obat-obatan lainnya untuk hewan besar yang dapat digunakan untuk pencegahan maupun pengobatan PMK.

“Obat-obatan yang disumbangkan harus sudah memiliki nomor registrasi dari Kementerian Pertanian dengan spesifikasi obat hewan yang dibutuhkan,” sebut ASOHI dalam surat resminya.

Adapun spesifikasi obat hewan dalam rangka kedaruratan PMK, di antaranya:
1. Desinfektan Cair
• Komposisi minimal mengandung zat aktif glutaraldehyde/formaldehide/sodium hypocloride/didecyl dimethyl ammonium chloride/alkyl dimethyl benzil ammonium chloride/hypochloride acid/sodium hydroxide/sodium carbonate/sodium dicloroisocianurate/potasium peroksi monosulfate/pentopotassium bis (peroksomonosulfat) bis (sulfat)/sodium chloride/hypochlorous acid/HOCl/iodine;
• Memiliki nomor pendaftaran obat hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan disinfektan.

2. Disinfektan padat
• Komposisi minimal mengandung zat aktif glutaraldehyde/formaldehide/sodium hypocloride/didecyl dimethyl ammonium chloride/ alkyl dimethyl benzil ammonium chloride/hypochloride acid/sodium hydroxide/sodium carbonate/sodium dicloroisocianurate/potasium peroksi monosulfate/pentopotassium bis (peroksomonosulfat) bis (sulfat)/sodium chloride/hypochlorous acid/HOCl/iodine;
• Memiliki nomor pendaftaran obat hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan disinfektan.

3. Vitamin B komplek
• Bentuk sediaan cairan injeksi;
• Komposisi minimal paling kurang mengandung zat aktif vitamin B1, B2, B5, B12, nicotinamide, dan d-pathenol;
• Memiliki nomor Pendaftaran Obat Hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan vitamin B komplek.

4. Multivitamin
• Bentuk sediaan cairan injeksi;
• Komposisi minimal paling kurang mengandung zat aktif vitamin A, D3, dan E;
• Memiliki nomor Pendaftaran Obat Hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan multivitamin.

5. Antibiotic long acting broad spectrum
• Bentuk sediaan cairan injeksi;
• Komposisi obat mengandung antibiotik yang memiliki indikasi mengatasi infeksi sekunder yang ditimbulkan akibat PMK, seperti antibiotik golongan tetracyclin (antara lain oxytetracycline minimal 200 mg/mL dan lain-lain), golongan quinolon (antara lain enrofloxasin minimal 100mg/ml, dan lain-lain), golongan betalaktam (antara lain amoxicilin minimal 100mg/ml, cepalosporin minimal 100mg/ml dan lain- lain), dan lain-lain;
• Memiliki nomor Pendaftaran Obat Hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan antibiotic long acting broad spectrum.

6. Analgesik, antipiretik, antiinflamasi, dan antihistamin
• Bentuk sediaan cairan injeksi;
• Obat hewan yang memiliki indikasi analgesik/antipiretik/antiinflamasi/antihistamin dan/atau lebih dari satu indikasi tersebut, seperti dipyron, diphenhydramine, meloxicam, flunixin, dan lain-lain;
• Memiliki nomor Pendaftaran Obat Hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan analgesik, antipiretik, antiinflamasi, dan antihistamin.

7. Penguat otot (ATP)
• Bentuk sediaan cairan injeksi;
• Komposisi mempunyai indikasi penguat otot, seperti bio ATP (bio ATP dan kombinasinya), biophosphan, atau senyawa sejenis yang terdaftar di obat hewan;
• Memiliki nomor pendaftaran obat hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan penguat otot (ATP).

Bantuan tersebut dikumpulkan mulai 27 Desember 2024 melalui ASOHI Daerah terkait dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi ASOHI Pusat: Koordinator ASOHI Pusat, Rezki Eko Nugroho (+62 812-9776-5559). (INF)

PMK DIDUGA KEMBALI MEMAKAN KORBAN DI YOGYAKARTA

Petugas Dinas Memberikan Suplementasi Kepada Sapi 
(Foto : Istimewa)

Dugaan munculnya kasus sapi yang menderita Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) kembali terjadi di Gunungkidul. Kali ini, seekor sapi milik warga di Padukuhan Polaman, Kalurahan Pampang, Kapanewon Paliyan, Gunungkidul mati secara mendadak pada Minggu, kemarin.

Beredar informasi di dusun tersebut ada 9 sapi yang mengalami gejala mirip PMK. Namun untuk kepastiannya masih menunggu hasil analisis dari Dinas Peternakan. Senin (23/12/2024), pihak Dinas Peternakan akan mendatangi lokasi dusun tersebut.

Kepala Desa Dukuh Polaman, Heru Lawan ketika dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Sapi tersebut milik Samiasri (79) yang kebetulan rumahnya di dekat kediaman Heru. Sebelum mati mendadak, ada dua ekor sapi lainnya yang juga sakit.

"Jadi yang sakit itu ada tiga ekor sapi, dan semuanya sudah disuntik," ujarnya, Minggu malam.

Beruntung usai mendapat tindakan Jumat (20/12/2024) lalu, dua sapi lainnya bisa sehat. Namun anakan sapi yang berumur 2,5 bulan, tiba-tiba mati. Sebelum mati, anak sapi berjenis kelamin laki-laki itu sempat melenguh sekitar lima kali hingga akhirnya tidak bergerak.

Karena khawatir, warga langsung mengubur sapi tersebut tidak jauh dari kandang. Disinggung soal gejala Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) pada sapi yang mati tersebut, Heru enggan berspekulasi soal itu.

Heru mengakui jika mendapat laporan bahwa sampai dengan pukul 19.48 WIB, sudah ada 9 ekor sapi yang bergejala PMK. Sapi yang bergejala tersebut, sebelumnya sudah diperiksakan ke dokter hewan oleh pemiliknya.

"Ada 9 ekor sapi milik warga bergejala PMK setelah mereka ngecek di dokter hewan," ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Peternakan dan Hewan (DPKH), Wibawanti Wulandari mengaku belum mendapat laporan kematian sapi tersebut dari UPT Paliyan. Kendati begitu, dia memastikan akan dilakukan pengecekan di lokasi.

"Warga tidak perlu panik dengan kondisi ini. Warga juga dibimbau untuk selalu menjaga kebersihan kandang dan biosecurity," ujarnya. (INF)

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN DEMAK LAKUKAN VAKSINASI PMK

Vaksinasi PMK Dilakukan Untuk Mencegah Wabah PMK di Kabupaten Demak
(Foto : DPP Kabupaten Demak)

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak melalui petugas P2K BPP Karangawen menggelar kegiatan vaksinasi untuk mencegah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak sapi di Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen.

Kegiatan ini melibatkan sejumlah tenaga medis, di antaranya Agus Arifin selaku petugas P2K, paramedik Puskeswan Dinpertan dan Pangan Kabupaten Demak, serta dokter hewan. Acara juga didampingi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa. 

Kepala Dinas Pertanian Agus Herawan menjelaskan bahwa Vaksinasi ini menyasar seluruh sapi yang ada di Desa Kuripan, dengan syarat sapi yang divaksin harus dalam kondisi sehat, tidak sakit atau sudah sembuh dari PMK.

Selain itu, sapi yang divaksin juga harus memiliki umur minimal 6 bulan, tidak dalam kondisi bunting, dan bukan sapi yang akan dipotong dalam waktu dekat. 

“Pemberian vaksinasi PMK pada sapi bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh hewan ternak dan mengurangi risiko penyebaran penyakit yang dapat merugikan peternak. Vaksinasi ini diharapkan dapat memperkecil peluang sapi terinfeksi PMK, yang dapat berdampak pada penurunan produktivitas ternak serta kerugian ekonomi yang cukup besar bagi petani,” jelasnya. 

Kegiatan ini sendiri mendapat sambutan positif dari para peternak setempat, yang menyadari pentingnya upaya pencegahan penyakit untuk menjaga kesehatan ternak dan keberlanjutan usaha peternakan mereka.

Dengan dilakukannya vaksinasi ini, diharapkan Desa Kuripan dapat bebas dari PMK, dan produksi ternak sapi di wilayah tersebut tetap aman dan produktif. (INF)

BABINSA KORAMIL DILIBATKAN DALAM PENDATAAN PMK PADA TERNAK KAMBING

Babinsa Koramil Ketika Mengecek Sebuah Peternakan Kambing
(Foto : Istimewa)

Babinsa Koramil 0321-05/ RM Serda Candra Pebrianto didampingi petugas dinas terkait peternakan dan kesehatan hewan, beserta masyarakat peternak kambing melaksanakan Kegiatan Pendataan PMK sekaligus melakukan pengecekan kesehatan hewan ternak Kambing di Kepenghuluan Bangko Sempurna Kecamatan Bangko Pusako, Rabu (24/7/2024).

Pada saat mengunjungi salah satu peternakan kambing milik warga, Serda Candra tak bosan bosannya mengingatkan kepada peternak untuk senantiasa melakukan pemeriksaan terhadap ternaknya masing-masing.

Danramil 05/ RM Kapten Arh Iswandi didampingi Battuut Serma Paijo dan Serda candra menuturkan kegiatan ini di lakukan sebagai upaya antisipasi serta membantu kesehatan hewan ternak terkait wabah PMK terutama yang memiliki hewan ternak, Kambing, sapi atau lembu maupun Kerbau

"Kita turun ke wilayah binaan serta melihat secara langsung hewan dan kita pastikan kesehatan hewan ternak yang kemungkinan adanya ciri-ciri hewan tersebut terjangkit wabah PMK, atau tidak,” katanya.

Pihaknya kata Danramil rutin melakukan himbauan kepada peternak untuk dapat menjaga kebersihan kandang dan lingkungan serta harus dapat mengenali gejala dan ciri-ciri hewan ternak yang tertular wabah PMK.

“Kepada warga supaya tidak perlu takut melaporkan ke petugas, jika didapati kesehatan hewan ternaknya dengan ciri-ciri keluar air liur berlebihan, lepuh, luka pada kuku dan kuku terlepas, lepuh di mulut, lapor ke instansi terkait," ujar Kapten Arh Iswandi.

Dari hasil pedataan, belum ada ditemukan PMK pada hewan ternak di Kepenghuluan Bangko sempurna Kecamatan Bangko Pusako, ungkap Kapten Arh Iswand. (INF)

BABINSA BUKIT DATUK SOSIALISASIKAN PMK KE PETERNAK

Serda Andri Widodo Bersama Peternak
(Foto : Istimewa)

Kamis, 20 Juni 2024, Babinsa Kelurahan Buluh Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Serda Andri Widodo, melaksanakan sosialisasi pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di kandang ternak milik Rudi di RT 28. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Koramil-01/Dumai - Kodim 0320/Dumai untuk menjaga kesehatan ternak di wilayah tersebut.

 

Dalam sosialisasi tersebut, Serda Andri Widodo menekankan pentingnya menjaga kebersihan kandang agar ternak tetap sehat dan terhindar dari penyakit.

 

"Kebersihan kandang adalah kunci utama dalam mencegah penyebaran PMK," kata Serda Andri Widodo.

 

Ia juga memberikan berbagai tips praktis kepada peternak untuk memastikan lingkungan kandang selalu bersih dan steril.Serda Andri Widodo juga mengingatkan Rudi dan peternak lainnya untuk rutin memeriksa kesehatan ternak mereka.

 

"Pemeriksaan rutin sangat penting untuk mendeteksi gejala PMK sedini mungkin sehingga bisa segera ditangani," tambahnya.

 

Ia menyarankan agar peternak segera melaporkan ke pihak terkait jika menemukan tanda-tanda penyakit pada ternak mereka. Koramil-01/Dumai - Kodim 0320/Dumai telah berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai PMK kepada para peternak di wilayahnya.

 

"Kami akan terus mendampingi peternak dalam menjaga kesehatan ternak mereka, karena kesehatan ternak berdampak langsung pada perekonomian warga," ujar Serda Andri Widodo.

Rudi, pemilik kandang di RT 28, menyambut baik kegiatan sosialisasi ini.

 

"Kami sangat terbantu dengan adanya sosialisasi dari Babinsa. Ini menambah pengetahuan kami tentang cara mencegah penyakit dan menjaga ternak tetap sehat," kata Rudi.

 

Kegiatan sosialisasi ini diakhiri dengan sesi tanya jawab, di mana para peternak dapat berkonsultasi langsung dengan Babinsa mengenai masalah kesehatan ternak yang mereka hadapi.

 

"Interaksi langsung seperti ini sangat efektif dalam menyampaikan informasi, karena peternak bisa langsung mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka," tutup Serda Andri Widodo. (INF)

 

KEWASPADAAN PENYAKIT MENULAR AGAR BERKURBAN AMAN

Pemeriksaan klinis di pasar hewan pada beberapa ruminansia dan pengembilan sampel perlu dilakukan pada ruminansia yang diduga terinfeksi. (Foto: Dok. Sulaxono)

Idul Adha 2024 akan jatuh pada pertengahan Juni. Peternak dan pedagang ruminansia  dalam masa tiga bulan mulai mempersiapkan diri dengan membeli, menumpuk stok ternak untuk mengisi kandangnya, menambah kandang, dan mengisi dengan ternak baru. Ternak digemukkan dalam waktu tiga bulan untuk bisa dijual saat harga ternak memuncak saat 1-2 minggu menjelang kurban. Keuntungan akan diperoleh dengan margin tinggi, panen tahunan bagi peternak dan juga para pedagang.

Fenomena umum terjadi saat persiapan peternak dan pedagang mulai mengumpulkan ternak adalah pergerakan, pengangkutan ternak dari daerah, pulau kantong ternak ke berbagai daerah yang memerlukan. Pergerakan akan terjadi antar pulau, antar provinsi, juga antar kabupaten. Ternak antar kabupaten akan saling bertemu di pasar hewan. Ternak yang sehat dan yang carrier penyakit dari berbagai kabupaten maupun provinsi akan bertemu di pasar hewan. Kondisi lalu lintas yang meningkat, pertemuan ternak sehat dengan ternak subklinis sakit atau karier penyakit tidak menutup kemungkinan terjadinya penularan penyakit dari satu pulau ke pulau lain, dari satu provinsi atau kabupaten ke tempat lain.

Apalagi ditambah dengan kondisi cuaca dan kelelahan transportasi bisa memicu dan menimbulkan stres pada ternak. Stres yang terjadi akan memicu menurunkan daya tahan tubuh dan bisa memicu timbulnya beberapa penyakit menular strategis.

Ada beberapa penyakit menular strategis yang perlu diwaspadai menjelang persiapan ibadah kurban, yang bisa terjadi secara akut hingga per akut. Beberapa daerah asal ternak masih endemis terhadap beberapa penyakit strategis di antaranya penyakit mulut dan kuku (PMK), lumpy skin disease (LSD), antraks, penyakit Jembrana, septicaemia epizootica (SE), dan surra.

Peran dokter hewan dan organisasi profesi diperlukan dalam pemeriksaan ante mortem dan post mortem untuk menjamin ternak sehat dan pencegahan penularan, serta penyebaran penyakit menular antar ternak apalagi yang yang bersifat zoonosis adalah penting. Masyarakat memerlukan jaminan bahwa ternak yang akan digunakan untuk kurban adalah ternak yang sehat dan tidak terjadi penyebaran penyakit strategis.

• Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
Pemerintah telah berhasil mengendalikan penyebaran cepat PMK melalui vaksinasi massal di berbagai daerah tertular penyakit, surveilans pasca vaksinasi massal, serta kerja sama antar pihak dalam negeri dan mitra kerja luar negeri. Namun demikian, vaksinasi PMK memerlukan kontinuitas, selain kewaspadaan dini, laporan dini, dan respon cepat. Surveilans virologis melalui sampling di lokasi bekas kasus perlu dilakukan untuk mendeteksi keberadaan ternak carrier aktif yang sembuh dari sakit dan ternak yang subklinis sakit tetapi tidak terdeteksi secara klinis kecuali melalui pemeriksaan serologis maupun virologis.

Ternak di lokasi yang sembuh atau proses sembuh dari PMK masih bisa dikenali dengan luka yang menutup dengan warna kuning kecokelatan pada celah kaki depan-belakang atau pada gusinya. Pada sapi-sapi keturunan impor, luka-luka bekas PMK termasuk kepincangan sangat mudah dikenali, tetapi pada sapi Bali kondisi demikian sulit dideteksi kecuali oleh petugas medis yang berpengalaman.

Jejas luka bekas infeksi PMK pada area mulut biasanya sudah menutup dalam jangka waktu seminggu. Pada gusi hanya ditemukan bekas luka yang sudah ditutup oleh jaringan ikat berwarna kuning kecokelatan, demikian pada bagian lidah dan bagian lainnya dari area mulut. Pada sapi demikian dalam darahnya masih bisa terdeteksi matriks virus PMK melalui pemeriksaan dengan PCR.

Pemeriksaan sapi yang dipasarkan di pasar hewan juga diperlukan, disamping tindakan disinfeksi. Pasar hewan merupakan tempat… Selengkapnya baca di Majalah Infovet edisi April 2024. 

Ditulis oleh:

Ratna Loventa

Medik Veteriner Ahli Pertama, Loka Veteriner Jayapura

&

Sulaxono Hadi

Purna Tugas Medik Vetriner Ahli Madya di Kota Banjarbaru

KEMENTAN LAKUKAN PERCEPATAN VAKSINASI PMK JELANG RAMADAN

Tim vaksinator memberikan vaksinasi PMK pada sapi. (Foto: Istimewa)

Sebagai upaya mencegah munculnya kembali penyakit mulut dan kuku (PMK) jelang Ramadan, Kementerian Pertanian (Kementan) didukung FAO ECTAD Indonesia melakukan percepatan vaksinasi PMK.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di delapan kabupaten pada lima provinsi, yaitu Kabupaten Indragiri Hulu di Riau, Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat, Kabupaten Barru di Sulawesi Selatan, Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Pati, Rembang, dan Wonogiri di Jawa Tengah.

“Akselerasi vaksinasi ini kita lakukan di daerah padat ternak, daerah yang merupakan produsen ternak, dan juga tinggi lalu lintas ternaknya” ujar Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Nasrullah, dalam siaran resminya di Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Lebih lanjut dijelaskan, vaksinasi tidak hanya dilakukan di daerah-daerah tersebut, namun dilaksanakan juga di wilayah lainnya di daerah tertular PMK.

Dalam program percepatan vaksinasi ini, pihaknya meminta dinas kabupaten menyiapkan tim vaksinator di setiap lokasi target untuk memetakan target wilayah vaksinasi, hewan, dan jumlah ternak yang akan divaksin, hingga merencanakan kegiatan edukasi ke peternak.

“Saya berharap bahwa dari kegiatan ini dinas dan tim vaksinator, serta semua pihak yang dilibatkan untuk berkomitmen bersama dalam memacu vaksinasi PMK di Lapangan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pusat Darurat FAO ECTAD di Indonesia, Luuk Schoonman, mengatakan bahwa pihaknya akan terus mendukung program pemerintah dalam pengendalian PMK. Dengan dukungan pemerintah Australia yang telah mengalokasikan anggaran khusus untuk hal tersebut termasuk dukungan percepatan vaksinasi.

Menurut Luuk, vaksinasi merupakan salah satu kunci pengendalian PMK dan diperlukan kolaborasi untuk mempercepat vaksinasi di berbagai wilayah di Indonesia.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Kesehatan Hewan, Kementan, Nuryani Zainuddin, menyampaikan bahwa hingga saat ini kasus PMK masih terus dilaporkan dari beberapa provinsi. Munculnya PMK menandakan bahwa virus masih terus bersirkulasi sehingga potensi penularannya tetap mungkin terjadi.

“PMK disebabkan oleh virus yang sampai saat ini belum ada pengobatan yang efektif, sehingga langkah terbaik yang bisa dilakukan adalah pencegahan dengan vaksinasi secara periodik, yaitu setiap enam bulan” kata Nuryani.

Ia menambahkan bahwa hasil pemetaan untuk kegiatan percepatan yang dilakukan dalam lima hari tersebut dengan total target vaksinasi diperkirakan akan mencapai 73.247 ekor dengan target jenis hewan sapi, kambing, dan domba.

Kegiatan percepatan vaksinasi direncanakan akan terus dilakukan secara bertahap di wilayah potensial hingga menjelang Idul Adha. Hal tersebut penting menurutnya, mengingat 1-3 bulan menjelang Idul Fitri dan Idul Adha, lalu lintas ternak sapi, kambing, dan domba akan tinggi untuk persiapan kebutuhan daging di hari raya tersebut.

“Kami tidak ingin ada lonjakan kasus PMK yang dapat menyebabkan kerugian bagi peternak akibat ternak sakit menjelang masa panen di hari raya, sehingga penting bagi kami untuk terus mengampanyekan vaksinasi dan mendorong dinas bersama tim vaksinator untuk terus meningkatkan capaian vaksinasi,” pungkasnya. (INF)

PMK KEMBALI MEREBAK DI PASURUAN

Peternak Sapi di Pasuruan, Waspada PMK
(Sumber : Istimewa)

Dalam kurun waktu 7 hari terhitung 14-20 februari ini, setidaknya ada 145 laporan kasus PMK di Kabupaten Pasuruan. Dari jumlah tersebut, 31 ekor diantaranya dilaporkan mati. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan, deh Ainur Alfiah. 

Ditemui di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, Selasa (20/2/2024) siang, merebaknya kembali kasus PMK sangat mengagetkan. Sebab mulai bulan Mei tahun 2023 hingga di penghujung tahun, tidak ada laporan sapi terinfeksi PMK alias zero reported. 

"Kaget karena langsung banyak. Laporan di beberapa kecamatan yang masuk ke kami dalam seminggu terakhir," katanya.

Yang lebih mengagetkannya lagi adalah banyaknya sapi yang mati tanpa diawali gejala seperti awal kasus PMK tahun 2022 lalu. Menurut Alfiah, sapi yang mati tidak menunjukkan gejala yang membahayakan seperti kuku yang terlepas atau mulut yang membusa. Sebaliknya sapi hanya sakit panas satu hari, kemudian keesokan paginya ditemukan mati.

"Hanya dua hari setelah gejala badan sapi panas, tidak menunjukkan sakit sampai mulutnya berbusa atau kuku lepas tidak bisa jalan, keesokan paginya mati," ungkapnya.

Alfiah menduga, PMK kali ini lebih ganas dari penularan PMK di awal kasus dua tahun lalu. Faktornya bermacam-macam, bisa karena virus telah bermutasi sehingga kebal dengan obat-obatan, vaksin dll.

"Kami lakukan cek lab, dan sepertinya dugaan virus ini sudah bermutasi sehingga sangat kebal dengan obat-obatan yang biasanya diberikan atau vaksin, makanya sangat ganas," jelasnya.

Dari 31 ekor sapi yang mati, paling banyak kasusnya di Kecamatan Prigen sampai 13 ekor. Selanjutnya di Kecamatan Pandaan terlapor 8 ekor mati, Sukorejo 6 ekor, Gempol 3 ekor dan Rembang 1 ekor. 

Sementara itu, dengan banyaknya sapi mati karena PMK, Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto meminta para peternak untuk meningkatkan kewaspadaan pada ternak sapi yang dalam kondisi sehat maupun yang mengalami penurunan kesehatan. 

"Saya minta peternak untuk semakin waspada. Teliti setiap ternak yang dimiliki. Kalau ada tanda-tanda sakit, segera laporkan ke mantri, atau petugas peternakan di desa dan kecamatan agar segera ditindaklanjuti," ucapnya. 

Untuk Dinas Peternakan, Andriyanto juga telah mengintruksikan supaya  stok obat-obatan dan vaksin tetap tersedia. Terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat penyebaran kasus yang tinggi. 

"Pastikan obat-obatan tetap tersedia. Vaksin juga mencukupi untuk kekebalan ternak," singkatnya. 

Saat ditanya apakah pasar-pasar hewan di Kabupaten Pasuruan akan ditutup, Andriyanto menegaskan bahwa hingga hari ini masih dibuka. Hanya saja, ada beberapa tindakan yang dilakukan, seperti penyemprotan desinfektan, pengawasan lalu lintas ternak dan pengecekan kondisi sapi yang diperjual belikan.

"Mungkin meski tidak ditutup, pasti volume sapi yang ada di Pasar juga berkurang. Saya minta penyemprotan desinfektan intens dilakukan, pengawasan lalu lintas ternak ditingkatkan lagi," tutupnya. (INF)

NIHIL KASUS, DINAS PETERNAKAN JOMBANG DINILAI SUKSES KENDALIKAN PMK

Kepala Dinas Peternakan Jombang, Meninjau Kegiatan Vaksinasi PMK

Dinas Peternakan (Disnak) Jombang sukses menekan penyebaran kasus peyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di Jombang. Bahkan, saat ini mereka mengklaim sudah tidak ada hewan ternak yang terjangkit alias zero kasus.

Kepala Disnak Jombang Agus Susilo Sugioto mengatakan, sejak dirilis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 5 Mei tahun lalu, telah terjadi adanya wabah PMK yang telah menyerang 1.247 ekor ternak sapi di empat kabupaten, yakni Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidoarjo, dan Mojokerto. 

”Jombang tidak luput dari kasus PMK. Diawali pada  kasus pertama yang terjadi terduga PMK pada 5 ekor sapi potong milik satu peternak di Desa Pulorejo, Kecamatan Tembelang  dan  di Dusun Sidolegi, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonosalam pada 10 ekor sapi potong,” katanya.

Sebagai langkah, lanjut Agus, dinas melakukan upaya investigasi ke lapangan oleh Tim dari Laboratorium Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta untuk peneguhan diagnosa dan didapatkan hasilnya positif PMK.

Dirinya mengungkapkan, jumlah hewan ternak yang rentan PMK di Kabupaten Jombang tercatat sapi potong sebanyak 60.860 ekor, sapi perah 6.160 ekor, kerbau 48 ekor, kambing 112.995 ekor dan domba 64.013 ekor. Jumlah kejadian kasus PMK, juga  terus meningkat mulai dari awal Mei sampai puncaknya di awal Juli 2023. Berdasarkan data, jumlah kasus PMK mencapai 8.393 kasus, sembuh 7.857 kasus, mati 249 kasus, potong paksa 292 kasus, dan sisa sakit 0.

"Jadi untuk Kini, sudah zero kasus sejak juli 2023 dan bertahan sampai sekarang,” bebernya.

Ia menambahkan, disnak berupaya untuk mempertahankan zero kasus dengan berbagai cara. Diantaranya, meningkatkan pengamanan lalu lintas hewan rentan PMK yang keluar dan masuk Jombang. Baik itu sapi, kambing, dan domba dengan mensyaratkan harus memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKH) dan sudah tervaksin PMK. Disnak juga melakukan sosialisasi ke seluruh peternak tentang manfaat vaksinasi dan dipastikan vaksin aman.

"Apabila dilakukan pada ternak yang sehat serta terbukti sangat efektif untuk melindungi ternak dari serangan virus PMK,” pungkasnya. (INF)

BEGINI UPAYA PEMPROV DKI JAKARTA MEMASTIKAN KESEHATAN HEWAN KURBAN

Salah Satu Lapak Penjual Hewan Kurban di Jakarta Selatan
(Foto : CR)

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta Suharini Eliawati terus memonitor kondisi hewan kurban di Jakarta menjelang perayaan Idul Adha 1444 H. Dia menyatakan Dinas KPKP akan memastikan hewan kurban di Jakarta bebas wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).

Suharini mengatakan penyebaran wabah penyakit hewan di Indonesia patut diwaspadai menjelang Idul Adha. Ia menjelaskan ada tiga penyakit yaitu PMK, lumpy skin disease (LSD) atau penyakit lato-lato, dan penyakit zoonosis lainnya.

"Saya sebutkan terakhir itu bukan termasuk penyakit zoonosis yang menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya namun demikian ini sangat merugikan," kata Suharini pada Rabu 14 Juni 2023 saat rapat dengan Komisi B DPRD DKI.

Suharini menyebut Pemda DKI memberlakukan aturan ketat bagi hewan kurban yang didatangkan dari luar kota. Dinas KPKP memberlakukan surat izin bagi hewan kurban yang ingin masuk ke Jakarta.

"Per tanggal 13 Juni itu ada 59 tempat penampungan yang sudah ada di DKI Jakarta. Nah, yang mengantre ada 99 surat rekomendasi yang harus kita keluarkan. Kenapa belum, karena memang kita masih membutuhkan surat keterangan kesehatan hewan dari daerah setempat," ujar dia.

DInas KPKP sudah memberlakukan upaya untuk melacak hewan kurban yang terinfeksi Penyakit Mulut dan Kuku. Salah satunya, dengan memasang anting hewan yang disertai dengan barcode identifikasi.

"Nanti kita bisa baca di Android itu nanti sapi itu berasal dari mana umurnya berapa kemudian sudah divaksin atau belum itu untuk PMK," kata Suharini.

Untuk penyakit LSD, kata Suharini, Dinas KPKP belum mewajibkan vaksinasi pada hewan Namun, ujar dia, pihaknya mewajibkan hewan kurban lolos tes uji PCR agar bisa dikatakan bebas penyakit tersebut. 

"Jadi nanti ada surat keterangan kesehatan hewan jadi di sini bisa saya sampaikan kita selaku konsumen boleh kok menanyakan bahwa sapi yang akan saya beli adalah sudah punya syarat keterangan kesehatan," ujar dia. (INF)