KEWASPADAAN PENYAKIT MENULAR AGAR BERKURBAN AMAN

Pemeriksaan klinis di pasar hewan pada beberapa ruminansia dan pengembilan sampel perlu dilakukan pada ruminansia yang diduga terinfeksi. (Foto: Dok. Sulaxono)

Idul Adha 2024 akan jatuh pada pertengahan Juni. Peternak dan pedagang ruminansia  dalam masa tiga bulan mulai mempersiapkan diri dengan membeli, menumpuk stok ternak untuk mengisi kandangnya, menambah kandang, dan mengisi dengan ternak baru. Ternak digemukkan dalam waktu tiga bulan untuk bisa dijual saat harga ternak memuncak saat 1-2 minggu menjelang kurban. Keuntungan akan diperoleh dengan margin tinggi, panen tahunan bagi peternak dan juga para pedagang.

Fenomena umum terjadi saat persiapan peternak dan pedagang mulai mengumpulkan ternak adalah pergerakan, pengangkutan ternak dari daerah, pulau kantong ternak ke berbagai daerah yang memerlukan. Pergerakan akan terjadi antar pulau, antar provinsi, juga antar kabupaten. Ternak antar kabupaten akan saling bertemu di pasar hewan. Ternak yang sehat dan yang carrier penyakit dari berbagai kabupaten maupun provinsi akan bertemu di pasar hewan. Kondisi lalu lintas yang meningkat, pertemuan ternak sehat dengan ternak subklinis sakit atau karier penyakit tidak menutup kemungkinan terjadinya penularan penyakit dari satu pulau ke pulau lain, dari satu provinsi atau kabupaten ke tempat lain.

Apalagi ditambah dengan kondisi cuaca dan kelelahan transportasi bisa memicu dan menimbulkan stres pada ternak. Stres yang terjadi akan memicu menurunkan daya tahan tubuh dan bisa memicu timbulnya beberapa penyakit menular strategis.

Ada beberapa penyakit menular strategis yang perlu diwaspadai menjelang persiapan ibadah kurban, yang bisa terjadi secara akut hingga per akut. Beberapa daerah asal ternak masih endemis terhadap beberapa penyakit strategis di antaranya penyakit mulut dan kuku (PMK), lumpy skin disease (LSD), antraks, penyakit Jembrana, septicaemia epizootica (SE), dan surra.

Peran dokter hewan dan organisasi profesi diperlukan dalam pemeriksaan ante mortem dan post mortem untuk menjamin ternak sehat dan pencegahan penularan, serta penyebaran penyakit menular antar ternak apalagi yang yang bersifat zoonosis adalah penting. Masyarakat memerlukan jaminan bahwa ternak yang akan digunakan untuk kurban adalah ternak yang sehat dan tidak terjadi penyebaran penyakit strategis.

• Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
Pemerintah telah berhasil mengendalikan penyebaran cepat PMK melalui vaksinasi massal di berbagai daerah tertular penyakit, surveilans pasca vaksinasi massal, serta kerja sama antar pihak dalam negeri dan mitra kerja luar negeri. Namun demikian, vaksinasi PMK memerlukan kontinuitas, selain kewaspadaan dini, laporan dini, dan respon cepat. Surveilans virologis melalui sampling di lokasi bekas kasus perlu dilakukan untuk mendeteksi keberadaan ternak carrier aktif yang sembuh dari sakit dan ternak yang subklinis sakit tetapi tidak terdeteksi secara klinis kecuali melalui pemeriksaan serologis maupun virologis.

Ternak di lokasi yang sembuh atau proses sembuh dari PMK masih bisa dikenali dengan luka yang menutup dengan warna kuning kecokelatan pada celah kaki depan-belakang atau pada gusinya. Pada sapi-sapi keturunan impor, luka-luka bekas PMK termasuk kepincangan sangat mudah dikenali, tetapi pada sapi Bali kondisi demikian sulit dideteksi kecuali oleh petugas medis yang berpengalaman.

Jejas luka bekas infeksi PMK pada area mulut biasanya sudah menutup dalam jangka waktu seminggu. Pada gusi hanya ditemukan bekas luka yang sudah ditutup oleh jaringan ikat berwarna kuning kecokelatan, demikian pada bagian lidah dan bagian lainnya dari area mulut. Pada sapi demikian dalam darahnya masih bisa terdeteksi matriks virus PMK melalui pemeriksaan dengan PCR.

Pemeriksaan sapi yang dipasarkan di pasar hewan juga diperlukan, disamping tindakan disinfeksi. Pasar hewan merupakan tempat… Selengkapnya baca di Majalah Infovet edisi April 2024. 

Ditulis oleh:

Ratna Loventa

Medik Veteriner Ahli Pertama, Loka Veteriner Jayapura

&

Sulaxono Hadi

Purna Tugas Medik Vetriner Ahli Madya di Kota Banjarbaru

KEMENTAN LAKUKAN PERCEPATAN VAKSINASI PMK JELANG RAMADAN

Tim vaksinator memberikan vaksinasi PMK pada sapi. (Foto: Istimewa)

Sebagai upaya mencegah munculnya kembali penyakit mulut dan kuku (PMK) jelang Ramadan, Kementerian Pertanian (Kementan) didukung FAO ECTAD Indonesia melakukan percepatan vaksinasi PMK.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di delapan kabupaten pada lima provinsi, yaitu Kabupaten Indragiri Hulu di Riau, Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat, Kabupaten Barru di Sulawesi Selatan, Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Pati, Rembang, dan Wonogiri di Jawa Tengah.

“Akselerasi vaksinasi ini kita lakukan di daerah padat ternak, daerah yang merupakan produsen ternak, dan juga tinggi lalu lintas ternaknya” ujar Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Nasrullah, dalam siaran resminya di Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Lebih lanjut dijelaskan, vaksinasi tidak hanya dilakukan di daerah-daerah tersebut, namun dilaksanakan juga di wilayah lainnya di daerah tertular PMK.

Dalam program percepatan vaksinasi ini, pihaknya meminta dinas kabupaten menyiapkan tim vaksinator di setiap lokasi target untuk memetakan target wilayah vaksinasi, hewan, dan jumlah ternak yang akan divaksin, hingga merencanakan kegiatan edukasi ke peternak.

“Saya berharap bahwa dari kegiatan ini dinas dan tim vaksinator, serta semua pihak yang dilibatkan untuk berkomitmen bersama dalam memacu vaksinasi PMK di Lapangan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pusat Darurat FAO ECTAD di Indonesia, Luuk Schoonman, mengatakan bahwa pihaknya akan terus mendukung program pemerintah dalam pengendalian PMK. Dengan dukungan pemerintah Australia yang telah mengalokasikan anggaran khusus untuk hal tersebut termasuk dukungan percepatan vaksinasi.

Menurut Luuk, vaksinasi merupakan salah satu kunci pengendalian PMK dan diperlukan kolaborasi untuk mempercepat vaksinasi di berbagai wilayah di Indonesia.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Kesehatan Hewan, Kementan, Nuryani Zainuddin, menyampaikan bahwa hingga saat ini kasus PMK masih terus dilaporkan dari beberapa provinsi. Munculnya PMK menandakan bahwa virus masih terus bersirkulasi sehingga potensi penularannya tetap mungkin terjadi.

“PMK disebabkan oleh virus yang sampai saat ini belum ada pengobatan yang efektif, sehingga langkah terbaik yang bisa dilakukan adalah pencegahan dengan vaksinasi secara periodik, yaitu setiap enam bulan” kata Nuryani.

Ia menambahkan bahwa hasil pemetaan untuk kegiatan percepatan yang dilakukan dalam lima hari tersebut dengan total target vaksinasi diperkirakan akan mencapai 73.247 ekor dengan target jenis hewan sapi, kambing, dan domba.

Kegiatan percepatan vaksinasi direncanakan akan terus dilakukan secara bertahap di wilayah potensial hingga menjelang Idul Adha. Hal tersebut penting menurutnya, mengingat 1-3 bulan menjelang Idul Fitri dan Idul Adha, lalu lintas ternak sapi, kambing, dan domba akan tinggi untuk persiapan kebutuhan daging di hari raya tersebut.

“Kami tidak ingin ada lonjakan kasus PMK yang dapat menyebabkan kerugian bagi peternak akibat ternak sakit menjelang masa panen di hari raya, sehingga penting bagi kami untuk terus mengampanyekan vaksinasi dan mendorong dinas bersama tim vaksinator untuk terus meningkatkan capaian vaksinasi,” pungkasnya. (INF)

PMK KEMBALI MEREBAK DI PASURUAN

Peternak Sapi di Pasuruan, Waspada PMK
(Sumber : Istimewa)

Dalam kurun waktu 7 hari terhitung 14-20 februari ini, setidaknya ada 145 laporan kasus PMK di Kabupaten Pasuruan. Dari jumlah tersebut, 31 ekor diantaranya dilaporkan mati. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan, deh Ainur Alfiah. 

Ditemui di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, Selasa (20/2/2024) siang, merebaknya kembali kasus PMK sangat mengagetkan. Sebab mulai bulan Mei tahun 2023 hingga di penghujung tahun, tidak ada laporan sapi terinfeksi PMK alias zero reported. 

"Kaget karena langsung banyak. Laporan di beberapa kecamatan yang masuk ke kami dalam seminggu terakhir," katanya.

Yang lebih mengagetkannya lagi adalah banyaknya sapi yang mati tanpa diawali gejala seperti awal kasus PMK tahun 2022 lalu. Menurut Alfiah, sapi yang mati tidak menunjukkan gejala yang membahayakan seperti kuku yang terlepas atau mulut yang membusa. Sebaliknya sapi hanya sakit panas satu hari, kemudian keesokan paginya ditemukan mati.

"Hanya dua hari setelah gejala badan sapi panas, tidak menunjukkan sakit sampai mulutnya berbusa atau kuku lepas tidak bisa jalan, keesokan paginya mati," ungkapnya.

Alfiah menduga, PMK kali ini lebih ganas dari penularan PMK di awal kasus dua tahun lalu. Faktornya bermacam-macam, bisa karena virus telah bermutasi sehingga kebal dengan obat-obatan, vaksin dll.

"Kami lakukan cek lab, dan sepertinya dugaan virus ini sudah bermutasi sehingga sangat kebal dengan obat-obatan yang biasanya diberikan atau vaksin, makanya sangat ganas," jelasnya.

Dari 31 ekor sapi yang mati, paling banyak kasusnya di Kecamatan Prigen sampai 13 ekor. Selanjutnya di Kecamatan Pandaan terlapor 8 ekor mati, Sukorejo 6 ekor, Gempol 3 ekor dan Rembang 1 ekor. 

Sementara itu, dengan banyaknya sapi mati karena PMK, Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto meminta para peternak untuk meningkatkan kewaspadaan pada ternak sapi yang dalam kondisi sehat maupun yang mengalami penurunan kesehatan. 

"Saya minta peternak untuk semakin waspada. Teliti setiap ternak yang dimiliki. Kalau ada tanda-tanda sakit, segera laporkan ke mantri, atau petugas peternakan di desa dan kecamatan agar segera ditindaklanjuti," ucapnya. 

Untuk Dinas Peternakan, Andriyanto juga telah mengintruksikan supaya  stok obat-obatan dan vaksin tetap tersedia. Terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat penyebaran kasus yang tinggi. 

"Pastikan obat-obatan tetap tersedia. Vaksin juga mencukupi untuk kekebalan ternak," singkatnya. 

Saat ditanya apakah pasar-pasar hewan di Kabupaten Pasuruan akan ditutup, Andriyanto menegaskan bahwa hingga hari ini masih dibuka. Hanya saja, ada beberapa tindakan yang dilakukan, seperti penyemprotan desinfektan, pengawasan lalu lintas ternak dan pengecekan kondisi sapi yang diperjual belikan.

"Mungkin meski tidak ditutup, pasti volume sapi yang ada di Pasar juga berkurang. Saya minta penyemprotan desinfektan intens dilakukan, pengawasan lalu lintas ternak ditingkatkan lagi," tutupnya. (INF)

NIHIL KASUS, DINAS PETERNAKAN JOMBANG DINILAI SUKSES KENDALIKAN PMK

Kepala Dinas Peternakan Jombang, Meninjau Kegiatan Vaksinasi PMK

Dinas Peternakan (Disnak) Jombang sukses menekan penyebaran kasus peyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di Jombang. Bahkan, saat ini mereka mengklaim sudah tidak ada hewan ternak yang terjangkit alias zero kasus.

Kepala Disnak Jombang Agus Susilo Sugioto mengatakan, sejak dirilis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 5 Mei tahun lalu, telah terjadi adanya wabah PMK yang telah menyerang 1.247 ekor ternak sapi di empat kabupaten, yakni Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidoarjo, dan Mojokerto. 

”Jombang tidak luput dari kasus PMK. Diawali pada  kasus pertama yang terjadi terduga PMK pada 5 ekor sapi potong milik satu peternak di Desa Pulorejo, Kecamatan Tembelang  dan  di Dusun Sidolegi, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonosalam pada 10 ekor sapi potong,” katanya.

Sebagai langkah, lanjut Agus, dinas melakukan upaya investigasi ke lapangan oleh Tim dari Laboratorium Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta untuk peneguhan diagnosa dan didapatkan hasilnya positif PMK.

Dirinya mengungkapkan, jumlah hewan ternak yang rentan PMK di Kabupaten Jombang tercatat sapi potong sebanyak 60.860 ekor, sapi perah 6.160 ekor, kerbau 48 ekor, kambing 112.995 ekor dan domba 64.013 ekor. Jumlah kejadian kasus PMK, juga  terus meningkat mulai dari awal Mei sampai puncaknya di awal Juli 2023. Berdasarkan data, jumlah kasus PMK mencapai 8.393 kasus, sembuh 7.857 kasus, mati 249 kasus, potong paksa 292 kasus, dan sisa sakit 0.

"Jadi untuk Kini, sudah zero kasus sejak juli 2023 dan bertahan sampai sekarang,” bebernya.

Ia menambahkan, disnak berupaya untuk mempertahankan zero kasus dengan berbagai cara. Diantaranya, meningkatkan pengamanan lalu lintas hewan rentan PMK yang keluar dan masuk Jombang. Baik itu sapi, kambing, dan domba dengan mensyaratkan harus memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKH) dan sudah tervaksin PMK. Disnak juga melakukan sosialisasi ke seluruh peternak tentang manfaat vaksinasi dan dipastikan vaksin aman.

"Apabila dilakukan pada ternak yang sehat serta terbukti sangat efektif untuk melindungi ternak dari serangan virus PMK,” pungkasnya. (INF)

BEGINI UPAYA PEMPROV DKI JAKARTA MEMASTIKAN KESEHATAN HEWAN KURBAN

Salah Satu Lapak Penjual Hewan Kurban di Jakarta Selatan
(Foto : CR)

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta Suharini Eliawati terus memonitor kondisi hewan kurban di Jakarta menjelang perayaan Idul Adha 1444 H. Dia menyatakan Dinas KPKP akan memastikan hewan kurban di Jakarta bebas wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).

Suharini mengatakan penyebaran wabah penyakit hewan di Indonesia patut diwaspadai menjelang Idul Adha. Ia menjelaskan ada tiga penyakit yaitu PMK, lumpy skin disease (LSD) atau penyakit lato-lato, dan penyakit zoonosis lainnya.

"Saya sebutkan terakhir itu bukan termasuk penyakit zoonosis yang menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya namun demikian ini sangat merugikan," kata Suharini pada Rabu 14 Juni 2023 saat rapat dengan Komisi B DPRD DKI.

Suharini menyebut Pemda DKI memberlakukan aturan ketat bagi hewan kurban yang didatangkan dari luar kota. Dinas KPKP memberlakukan surat izin bagi hewan kurban yang ingin masuk ke Jakarta.

"Per tanggal 13 Juni itu ada 59 tempat penampungan yang sudah ada di DKI Jakarta. Nah, yang mengantre ada 99 surat rekomendasi yang harus kita keluarkan. Kenapa belum, karena memang kita masih membutuhkan surat keterangan kesehatan hewan dari daerah setempat," ujar dia.

DInas KPKP sudah memberlakukan upaya untuk melacak hewan kurban yang terinfeksi Penyakit Mulut dan Kuku. Salah satunya, dengan memasang anting hewan yang disertai dengan barcode identifikasi.

"Nanti kita bisa baca di Android itu nanti sapi itu berasal dari mana umurnya berapa kemudian sudah divaksin atau belum itu untuk PMK," kata Suharini.

Untuk penyakit LSD, kata Suharini, Dinas KPKP belum mewajibkan vaksinasi pada hewan Namun, ujar dia, pihaknya mewajibkan hewan kurban lolos tes uji PCR agar bisa dikatakan bebas penyakit tersebut. 

"Jadi nanti ada surat keterangan kesehatan hewan jadi di sini bisa saya sampaikan kita selaku konsumen boleh kok menanyakan bahwa sapi yang akan saya beli adalah sudah punya syarat keterangan kesehatan," ujar dia. (INF)

WEBINAR LALU LINTAS TERNAK KURBAN SAAT MEREBAKNYA PENYAKIT HEWAN

Webinar yang diselenggarkan oleh PPSKI berkolaborasi dengan CBC Indonesia soal update PMK dan LSD, bagaimana lalu lintas ternak menuju kurban. (Foto: Dok. Infovet)

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD) masih menjadi momok bagi peternak ruminansia, apalagi menjelang Hari Raya Iduladha yang seharusnya menjadi momen menguntungkan bagi peternak. Lalu lintas ternak antar daerah pun menjadi urgensi untuk menekan penyebaran penyakit.

Seperti dibahas dalam webinar yang diselenggarkan oleh Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) berkolaborasi dengan CBC Indonesia soal “Update PMK dan LSD, Bagaimana Lalu Lintas Ternak Menuju Kurban” yang dilaksanakan pada Sabtu (17/6/2023).

Ketua PPSKI, Nanang Purus Subendro, pada kesempatan tersebut mengatakan, menjelang Iduladha selama dua tahun belakangan peternak dirundung problematika yang membuat peternak merugi, mulai dari pandemi COVID-19 (penerapan PPKM), hingga kemunculan penyakit LSD dan PMK.

“Kerugian peternak diperkirakan tergerus sekitar 25% dari modal yang dimiliki akibat adanya PMK, jadi banyak peternak yang tadinya sudah deal untuk menjual sapi tetapi batal karena sapinya terkena penyakit. PMK membuat musibah yang sangat luar biasa,” ujar Nanang.

Kondisi makin berat bagi peternak kala penyakit LSD juga ikut membayangi. Kata Nanang, langkah pemerintah dalam menangani LSD tidak segegap-gempita seperti penanganan PMK.

“Peternak pun masih kesulitan karena keterbatasan vaksinasi LSD, sementara untuk vaksinasi PMK memang banyak. Menjelang idul kurban ini menjadi harapan peternak, semoga melalui diskusi ini kita semua mendapat pencerahan,” ucap Nanang.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Makmun Junaidin, mewakili Dirjen PKH, menjelaskan kriteria hewan kurban di tengah mewabahnya penyakit.

Dipaparkan Makmun, menurut Fatwa MUI No. 34/2023 tentang pelaksanaan kurban saat maraknya wabah LSD dan antisipasi penyakit Peste des Petits Ruminants (PPR), hewan kurban dengan gejala klinis LSD ringan (benjolan belum menyebar keseluruh tubuh), tidak berpengaruh pada kerusakan daging hukumnya sah dijadikan hewan kurban.

“Pada kasus LSD ringan seperti benjolannya hanya sedikit, satu atau dua benjolan belum menyebar ke seluruh tubuh, masih sah menjadi hewan kurban,” ujar Makmun.

Untuk syarat lalu lintas ternak kurban bebas LSD juga dijelaskan Makmun, yakni bila hewan telah divaksin tidak menunjukan gejala klinis LSD dibuktikan dengan SKKH dan telah divaksin minimal 21 hari sebelum dilalulintaskan. Sementara jika hewan tidak divaksin, tidak menunjukan gejala klinis LSD dibuktikan dengan SKKH, dilakukan isolasi selama 28 hari sebelum dilalulintaskan, dan dilakukan uji laboratorium dengan metode PCR secara pooling maksimal lima sampel dengan hasil negatif.

Selain itu, pemerintah juga mengatur hewan kurban dengan gejala mirip PPR melalui fatwa yang sama, kambing dan domba dengan gejala klinis sub-akut (demam dengan suhu tubuh 39-40° C), hewan tidak menunjukan gejala klinis parah, dan sembuh dalam waktu 10-14 hari, hukumnya juga sah dijadikan hewan kurban.

“Dalam kondisi seperti ini untuk menekan penyebaran penyakit dan padatnya lalu lintas ternak kurban, solusi lain yakni para pekurban tidak harus berkurban di tempatnya, bisa di tempat lain. Misal pekurbannya di Jakarta, kurbannya di wilayah lain ini bisa dilakukan dan bisa disaksikan nanti secara daring. Sudah banyak lembaga-lembaga yang menawarkan hal tersebut,” pungkas Makmun.

Adapun pada kegiatan tersebut menghadirkan narasumber di antaranya Indyah Aryani (Kepala Dinas Jawa Timur), Rismiati (Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta), dan Yudi Arif (CEO Baqara Muda Perkasa). (RBS)

BANTUAN FAO DAN PEMERINTAH AUSTRALIA UNTUK TANGANI WABAH PENYAKIT HEWAN DI INDONESIA

Sapi Yang Terinfeksi LSD 
(Sumber: FAO 2023)

Merespon wabah Penyakit Kulit Berbenjol (Lumpy Skin Disease / LSD) dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) baru-baru ini pada ternak di Indonesia, Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) dan Pemerintah Australia berkolaborasi untuk mendukung pemerintah Indonesia untuk menghentikan dan mengendalikan penyebaran penyakit ternak berdampak ekonomi tinggi ini.

Pemerintah Australia juga memberikan kontribusinya berupa dana sebesar AUD 1 200 000 (USD 792 000 atau sekitar 12 milyar rupiah). FAO bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia meningkatkan kapasitas para petugas kesehatan hewan di lapangan dan para peternak untuk membantu mencegah dan mengendalikan wabah LSD dan PMK, serta memperkuat komunikasi risiko pada target kelompok-kelompok peternak yang ternaknya berisiko tinggi untuk tertular penyakit tersebut.

“Warga Australia memiliki sejarah yang membanggakan untuk membantu tetangga dekat kami, dan kami sangat senang untuk  membantu menghentikan penyebaran lebih lanjut penyakit kaki dan mulut (PMK) dan LSD di wilayah ini. Upaya ini membutuhkan sumber daya yang signifikan, keahlian teknis dan kolaborasi, dan kami akan terus bekerja sama untuk saling mendukung dan berbagi pengetahuan,” ujar Murray Watt, Menteri Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia.

“Kami berharap dengan dukungan tambahan dari Australia ini, melalui rekan-rekan kami di FAO, dapat membantu mengurangi dampak negatif penyakit ini terhadap ketahanan pangan dan mata pencaharian peternak Indonesia, sekaligus melindungi industri peternakan di negara lain, termasuk Australia," tambahnya.

Sangat menular, berakibat fatal, dan sangat merugikan

Meskipun tidak mengancam kesehatan manusia, LSD dan PMK adalah penyakit virus yang sangat menular yang menyerang sapi dan hewan ternak lainnya. Lebih dari 600.000 hewan di Indonesia telah terinfeksi PMK dan lebih dari 11.000 telah mati dan peternak terpaksa memotong  15.000 ternak lainnya. Indonesia telah bebas dari PMK selama lebih dari 30 tahun, tetapi pada September 2022, pemerintah melaporkan bahwa wabah PMK telah terdeteksi di 24 dari 34 Provinsi. Sejak itu, tiga provinsi lainnya telah tertular. Sementara itu, LSD telah menginfeksi lebih dari 22.000 hewan di 13 provinsi di Indonesia, seiring dengan berlanjutnya wabah.

Potensi kerugian ekonomi setiap tahun akibat wabah PMK bisa mencapai 1 triliun Rupiah. Hal ini cukup buruk bagi perekonomian negara secara keseluruhan, dan menghancurkan perekonomian peternak dan keluarganya.

"Peternakan adalah komponen penting dari banyak ekonomi pedesaan, menyediakan makanan, pendapatan, dan mata pencaharian bagi jutaan orang di seluruh dunia. Mengontrol dan memberantas penyakit seperti PMK dan LSD sangat penting untuk melindungi mata pencaharian ini dan memastikan masa depan yang berkelanjutan bagi masyarakat pedesaan," kata Rajendra Aryal, Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor-Leste.

“FAO berkomitmen penuh untuk mendukung negara-negara anggota kami dalam mencapai tujuan ini."

Dukungan dari pemerintah Australia terhadap penanganan PMK dan LSD ini dinamai “Mengurangi Dampak Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Penyakit Kulit Berbenjol (LSD) dan Membangun Kapasitas Respon Terhadap Wabah Ini di Indonesia” akan dilaksanakan selama periode satu tahun. (INF)

IMBAS PMK, PRODUKSI SUSU DI KOTA BATU TURUN DRASTIS

Salah Satu Peternakan Sapi Perah di Kota Batu, Malang

Potensi peternakan sapi perah di Kota Batu cukup besar. Bahkan di Dusun Brau, Desa Tulungrejo, Bumiaji, jumlah sapi perahnya lebih banyak dibanding jumlah penduduknya. Lalu bagaimana kondisinya sekarang?

Hingga saat ini,  setoran susu dari para peternak sapi perah di Kota Batu ke KUD Kota Batu belum  kembali pulih sempurna pasca terserang wabah penyakit mulut dan kaki (PMK) beberapa waktu lalu. Sebelum adanya PMK, KUD Kota Batu menerima sekitar 25 ton susu dalam  sehari. Sedangkan baru-baru ini jumlah maksimal yang diterima ialah sekitar 15 ton. Ada penurunan hingga 10 ton.

Ketua KUD Batu Haji Ismail Hasan mengatakan jika penyebab produksi susu belum sepenuhnya pulih ialah populasi sapi yang berkurang dan produksi susu tiap sapi yang belum maksimal.

“Kalau jumlah keseluruhan sapi yang di Batu kan ada sekitar 1.000 hewan ternak yang mati,” katanya.

Menurutnya mayoritas sapi sudah terkena PMK.

“Cuma bedanya mungkin ada yang mati dan ada yang selamat,” terangnya. Ia menjelaskan jika sapi-sapi sebelum terjangkit PMK dapat memproduksi susu sekitar 20-25 liter susu per hari dengan dua kali pemerahan. “Tetapi setelah kena PMK ini bisa keluar 15 liter saja sudah bagus,” terangnya.

Bahkan pernah, ketika PMK masih marak, setoran para peternak ke KUD hanya sekitar tujuh ton.

“Itu pun yang masuk kategori layak hanya sekitar 3 ton,” ungkap Ismail.

Setelah dikumpulkan ke KUD, susu itu dikirim ke pabrik pengolahan susu Nestle yang ada di Pasuruan, Jawa Timur. Namun, tidak semuanya di setor ke pabrik tersebut, karena KUD Batu juga sudah mampu mengolah susu menjadi bermacam-macam produk yang bisa dijual di Kota Batu dan sekitarnya.

Diungkapkannya, sekitar 75-85 persen yang dikirim ke luar dan sisanya dimanfaatkan secara mandiri.

“Ada sekitar tiga ton an yang diolah, ada susu pasteurisasi dengan berbagai macam rasa, yogurt, mentega dan es krim,” jelasnya. Dalam memasarkan produk, saat ini KUD, memiliki sekitar lima outlet.

Dalam kesempatan tersebut Ismail juga berharap agar para pengumpul susu sapi non KUD  bergabung menjadi satu dengan KUD. Karena pengambilan harga pun relatif sama. Pihaknya juga membuka pintu lebar kepada para peternak yang ingin menjadi anggota KUD Batu.

Sementara itu kata dia, hingga kini, sapi-sapi itu masih dalam proses pemulihan.

“Dari kukunya bisa dilihat, bahwa belum sembuh total,” imbuhnya.

Selain itu, dia juga berharap ada bantuan dari dinas untuk menangani masalah cacing. Karena jika pencernaan hewan sapi sehat, akan membuat produksi susu juga iku meningkat.

“Semoga pemerintah membantu menyediakan sapi perah, kalau belum bisa yang dari luar negeri ya bibit sapi perah yang unggul,” terangnya. (INF)

PMK MASIH MENGANCAM, DISNAKKESWAN PASURUAN LAKUKAN INI

Petugas Disnakkeswan Melakukan Pemeriksaan Pada Sapi Perah

Meskipun secara nasional kasusnya terus menurun, namun jumlah ternak di Kabupaten Pasuruan yang terserang penyakit mulut dan kuku (PMK) masih ada hingga kini.

Dari catatan harian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan hingga 9 april 2023, setidaknya ada 199 ekor sapi yang terinfeksi PMK. Dari jumlah tersebut, 25 ekor diantaranya masih dalam kondisi sakit, 155 ekor sembuh, 6 ekor mati, 8 ekor dijual dan 5 ekor dipotong paksa.

Plt Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan, Diana Lukita Rahayu menjelaskan, dari ratusan sapi yang terinfeksi PMK, kejadian paling banyak di wilayah Kecamatan Lumbang, Prigen dan Kejayan.

Namun karena para peternak sudah memahami cara mengantisipasi agar tak tertular ke ternak yang lain, sehingga lebih banyak yang sembuh.

"Kalau dulu mungkin kaget dan panik. Tapi sekarang sudah pinter-pinter para peternaknya," kata Diana di sela-sela kesibukannya, Selasa (11/04/2023).

Selain pemahaman para peternak, Pemkab Pasuruan juga sudah menyebarkan banyak obat-obatan, vitamin plus vaksin dan desinfektan ke semua kecamatan. Utamanya di wilayah yang kasus PMK nya masih mendominasi.

Kata Diana, distribusi vaksin, obat dan vitamin sudah dilakukan sejak akhir desember, lantaran untuk dapat mencover kebutuhan di tribulan awal tahun ini.

"Sebelum desember sudah dropping vaksin, desinfektan sampai obat dan vitamin. Harapannya bisa mengcover awal 2023 sembari juga menunggu dari propinsi," jelasnya.

Saat ditanya perihal 199 ternak terbilang banyak atau sedikit kejadian di satu daerah, Diana menegaskan bahwa hampir di semua wilayah di Indonesia masih ada kasus PMK. 

Namun karena penanganannya sudah bagus plus antisipasi dan pencegahan dimaksimalkan, maka resiko kematian ternak juga bisa ditekan.

"Memang mulai naik tapi tidak di Kabupaten Pasuruan saja. Melainkan di hampir semua wilayah di Indonesia. Namun resiko kematiannya sedikit karena penanganan, pencegahan juga cepat," ucapnya. 

Demi bisa semakin menekan kasus PMK, Dinas Peternakan terus bersosialisasi ke kecamatan hingga desa, dan mengajak seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk sama-sama membantu agar kasus PMK bisa segera nol kasus.

"Kita intens sosialisasi pencegahan PMK ke kecamatan sampai pelosok desa. Dan ahamdulillah juga dibantu toga dan tomas," akunya. (INF)

PETERNAK DI JAWA: LUMPHY SKIN DISEASE BEBAN BARU SETELAH PMK

Sapi perah dengan gejala LSD berat. (Foto: Infovet/Joko)

Belum setahun berlalu wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melulu-lantahkan peternakan Indonesia. Hingga saat ini, PMK masih meninggalkan PR cukup banyak terkait rendahnya produktivitas dan perfoma reproduksi.

Belum selesai itu, saat ini peternak harus menerima musibah yang tidak kalah berat, yaitu penyakit Lumphy Skin Disease (LSD). Penyakit yang disebabkan oleh virus pox ini awalnya masuk ke Indonesia terdeteksi di wilayah Sumatra bagian tengah, sebelum PMK masuk ke Indonesia. Selama terjadinya wabah PMK di Indonesia, lalu lintas ternak diatur begitu ketat oleh tim Satgas Nasional PMK melalui zonasi (hijau-kuning-merah). Hal ini mendukung fakta yaitu seharusnya tidak ada lalu lintas ternak dari Sumatra bagian tengah ke Jawa. Faktanya beberapa bulan lalu, LSD terdeteksi di beberapa daerah di Jawa Tengah dan saat ini hampir merata di seluruh daerah di Jawa.

Gejala klinis umum LSD meliputi demam tinggi, hipersalivasi, keluarnya leleran hidung, penurunan nafsu makan. Gejala menciri biasanya diawali dengan munculnya alergi kulit sebesar kancing baju di beberapa bagian tubuh, tumbuh membesar sebagai bentol-bentol ukuran 1-2,5 cm yang merupakan fase viremia (beredarnya virus keseluruh tubuh).

Bentol disertai keradangan, membesar seperti bisul disertai demam. Bisul tersebut akan berkembang menjadi abses berbagai ukuran dan menimbulkan jejas-jejas di kulit, tembus hingga bisa sampai ke daging. Penampilan luar sapi yang terkena LSD sangat buruk, sehingga apabila dijual harganya pun sangat rendah. Bisul akan pecah dengan tampilan kulit terlihat berlubang, terkadang basah dan berakhir menghitam.

Pada sapi perah, gejala klinis tersebut diikuti penurunan produksi susu. Demam tinggi, alergi di seluruh tubuh termasuk di ambing dan puting, penurunan nafsu makan menjadi faktor menurunya produksi susu.

Penanganan yang terlambat menjadi penyebab... Selengkapnya baca di Majalah Infovet edisi Maret 2023.

Ditulis oleh:

Drh Joko Susilo MSc

Koresponden Infovet Lampung

Mahasiswa Doktoral Sain Veteriner UGM

DINAS PETERNAKAN MERAUKE MUSNAHKAN PULUHAN KILOGRAM DAGING IMPOR

Satgas PMK, Menyiapkan Pemusnahan Daging Impor
(Sumber : jubi.id)

Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke, Papua Selatan memusnahkan 60,9 kilogram daging impor yang disita dari sejumlah rumah makan di Kota Merauke.

Pemusnahan daging impor dilaksanakan di halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Merauke pada Selasa (21/2/2023), dan dihadiri Sekda Ruslan Ramli serta sejumlah pejabat.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke, Martha Bayu Wijaya menyatakan puluhan daging impor olahan tersebut disita dari sejumlah rumah makan oleh satuan tugas penyakit mulut dan kuku – Satgas PMK Merauke dalam operasi beberapa hari lalu.

“Tim Satgas PMK berhasil menyita 60,9 kilogram daging olahan yang didatangkan dari luar daerah oleh sejumlah rumah makan di Merauke. Keseluruhannya adalah daging sapi. Operasi yang dilakukan Satgas Kabupaten Merauke dalam rangka mencegah masuknya penyakit mulut dan kuku di wilayah Merauke.

Sementara itu, Sekda Merauke Ruslan Ramli menyatakan bahwa pemusnahan daging olahan yang didatangkanl dari luar Merauke terhitung telah tiga kali. Pemusnahan dilakukan dengan tujuan agar virus PMK tidak menyebar di Kabupaten Merauke.

Pemerintah daerah, kata Ruslan, sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Peternakan serta Satgas PMK setempat dalam upaya mengendalikan dan mencegah masuknya penyakit mulut dan kuku di sana.

“Pemusnahan ini adalah yang ketiga kalinya, pemusnahan awal kita lakukan sebanyak 1 ton lebih. Pemusnahan dilakukan agar kita bersama-sama mencegah masuknya virus PMK di Merauke. Pemerintah daerah sangat mendukung berbagai upaya yang dilakukan oleh dinas dan satgas dalam rangka mencegah masuknya penyakit ini,” kata Ruslan.

Ruslan menambahkan, Pemerintah Kabupaten Merauke sedang mengupayakan agar wilayah tersebut tetap bebas (zona hijau) dari penyakit mulut dan kuku. Sehingga tindakan pencegahan terus dikedepankan agar penyakit PMK tidak masuk dan menyebar di Merauke.

“Dengan pemusnahan ini, kita harapkan juga agar para pelaku usaha tidak lagi mendatangkan daging olahan yang berpotensi menyebarkan penyakit di wilayah ini. Pemerintah daerah juga mengharapkan partisipasi masyarakat, khususnya para pelaku usaha untuk bersama-sama mencegah,” tutup Ramli. (INF).

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PMK SERENTAK DI 29 PROVINSI

Mentan SYL mengatakan kick off pengendalian dan penanggulan PMK merupakan kegiatan yang harus dilakukan bersama untuk menguatkan tekad dan kerja melanjutkan program penanggulangan PMK di Indonesia. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) menyelenggarakan Kick Off Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Nasional 2023, melalui kegiatan vaksinasi, penyerahan bantuan vaksin, obat-obatan, disinfektan dan penandaan ternak yang dilakukan secara serentak di 29 Provinsi.

Kick off PMK yang dipusatkan di Kabupaten Barru diluncurkan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL), guna mempercepat Indonesia bebas PMK sekaligus melakukan pendataan akurat.

Dalam keterangan resminya, Mentan Syahrul mengatakan kick off pengendalian dan penanggulan PMK merupakan kegiatan yang harus dilakukan bersama untuk menguatkan tekad dan kerja melanjutkan program penanggulangan PMK di Indonesia. Juga merupakan konsolidasi emosional guna menyatukan dinamika pelaksanaan vaksinasi PMK dan penandaan ternak yang dihadapi petugas lapang.

“Indonesia memiliki pengalaman keberhasilan memberantas PMK mencapai 99,9 persen. Kita mampu turunkan dalam waktu setahun, sementara negara lain membutuhkan waktu lama, puluhan tahun. Oleh karena itu, kick off yang kita lakukan adalah bentuk bela negara. Kita harus hadapi tantangan ke depan. Kondisi saat ini, kita memiliki petugas-petugas yang sudah terlatih dan ketersediaan akses vaksin PMK," ujar Mentan dalam peluncuran Kick Off Pengendalian dan Penanggulang PMK Nasional 2023, di Kabupaten Barru, Sabtu (28/1).

Ia tegaskan, keberhasilan memberantas PMK menjadi modal besar untuk segera membebaskan Indonesia dari wabah. Sebagai gambaran kasus PMK mulai turun dari puncak kasus Juni 2022, sampai saat ini.

“Oleh karena itu, kita hadir pada hari ini tidak semata sebagai acara seremonial belaka. Tidak hanya menjadi kegiatan rutinitas semata. Saya berharap adanya kick off kegiatan vaksinasi dan penandaan ternak ini agar kita tidak boleh berhenti memberantas PMK hingga Indonesia benar-benar zero kasus,” tegasnya.

Sementara Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah, menambahkan sejak terjadinya wabah PMK di Indonesia pada Mei 2022, Kementan telah mengupayakan berbagai pengendalian, diantaranya melakukan surveilans klinis, biosekuriti, pembatasan lalu lintas ternak dan vaksinasi secara masif dan massal. Pengadaan vaksin di 2022, telah terealisasi vaksinasi 9,3 juta dosis pada seluruh jenis hewan rentan PMK.

“Dampak vaksinasi pada ternak rentan PMK pada 2022, telah memberikan gambaran penurunan kasus PMK yang cukup signifikan sampai dengan 99,9 persen pada Desember 2022, dibandingkan pada puncak kasus pada Mei,” kata Nasrullah.

“Demikian juga dengan jumlah ternak sakit PMK yang terus menurun sejak puncak kasus pada Juni 2022 dan pada Desember turun sebesar 99,98 persen dari puncak kasus. Disamping itu dilaporkan 11 provinsi yang sudah tidak diketemukan kasus PMK baru selama minimal 14 hari sejak kasus terakhir dilaporkan atau zero reported case.”

Dijelaskan, untuk dapat memberikan kekebalan kelompok ternak, cakupan vaksinasi minimal 80% populasi hewan rentan PMK. Tentu ini menjadi perhatian bersama untuk terus meningkatkan cakupan vaksinasi agar ternak selamat dari PMK mencapai 100%.

“Tahun ini kita alokasikan vaksin PMK sebanyak 35.841.638 dosis untuk ternak sapi dan kerbau dengan target vaksinasi 80 persen atau sebanyak 32.957.208 dosis yang digunakan untuk tiga kali vaksin (vaksinasi 1 dan 2 dan vaksin booster) dan akan didistribusikan secara bertahap ke 29 Provinsi,” ucapnya.

“Kementan juga mengalokasikan biaya operasional vaksinasi dan tugas perbantuan. Untuk itu diharapkan daerah dapat memanfaatkan vaksin ini sebaik mungkin dan mengupayakan cakupan vaksinasi minimal 80 persen.” (INF)

NASRULLAH : PETERNAK KORBAN PMK SUDAH DIBANTU, JUMLAH KASUS TURUN

Direktur Jenderal Peternakan dan Keswan Disela Kunjungan Kerjanya

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI, disela-sela kegiatannya bersama DPR RI di kawasan KBB belum lama ini mengatakan banyak manfaat pemberian kompensasi kepada peternak akibat PMK.

Menurutnya,  pemberian bantuan dalam keadaan darurat PMK diberikan kepada orang perseorangan atau peternak yang memenuhi persyaratan administratif dan kriteria hewan yaitu ternak yang mati atau tertular PMK yang dikenakan pemotongan bersyarat.

"Pemerintah berkomitmen untuk memberikan ganti rugi, terutama untuk pencegahan dan pengendalian wabah PMK, serta untuk meringankan beban para peternak," kata Nasrullah.

"Melalui bantuan pemerintah kita harapkan akan dapat mengurangi dampak kerugian ekonomi dan mendukung pemulihan ekonomi sub sektor peternakan, khususnya bagi para peternak," ungkapnya.

Nasrullah pun menyebutkan, saat ini jumlah ternak yang sakit PMK terus menurun sejak puncak kasus tanggal 26 Juni 2022.

"Penurunan kasus bulan Oktober dibandingkan bulan September 2022 adalah sebesar 27,84%," tutup Nasrullah mengakhiri penjelasannya.

KUNJUNGI KABUPATEN GARUT, SATGAS PMK SOSIALISASIKAN HAL INI

Satgas PMK Berdiskusi Bersama Stakeholder Peternakan Sapi di Garut

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK Nasional Letnan Jenderal TNI Suharyanto melakukan kunjungan ke Kabupaten Garut tepatnya di Kecamatan Cikandang dan Cikajang pada Kamis (20/10) lalu. Disana dirinya memantau perkembangan PMK sembari berdiskusi bersama stakeholder dan mengecek penerapan lima strategi utama penanganan wabah PMK, mulai dari testing, aplikasi biosekuriti, pengobatan, vaksinasi, serta pemotongan bersyarat.

Komar, salah satu peternak mengungkapkan bahwa para peternak di derahnya telah melakukan testing pada sapi perah dan langsung melakukan pengobatan secara tradisional jika menemukan gejala sapi perah yang terpapar PMK.

“Waktu masih awal wabah PMK menyebar, kami langsung melakukan pengobatan tradisional menggunakan racikan kunyit, gula merah dan lemon untuk dikonsumsi oleh sapi perah. Kemudian dilanjutkan dengan tindakan dari dokter hewan,” ujar Komar.

“Kami juga melakukan pemotongan sapi perah untuk mencegah penularan serta agar tidak mubazir sehingga daging sapi masih bisa diolah dan dijual kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Komar melanjutkan bahwa para peternak masih belum pulih secara signifikan dari sisi ekonomi.

“Jika dilihat dari sisi ekonomi, Desa Cikandang belum pulih karena minimnya informasi terkait bantuan maupun kompensasi jika sudah melakukan pemotongan,” tutur Komar.

Perwakilan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cikandang Bahrudin turut menjelaskan bahwa para peternak Desa Cikandang membutuhkan pendampingan untuk dapat melakukan proses pengajuan bantuan dengan tepat.

“Para peternak Desa Cikandang koperatif dan sigap untuk melakukan pencegahan wabah PMK, namun masih dibutuhkan pendampingan terkait proses pengajuan bantuan jika peternak telah melakukan pemotongan bersyarat,” ujar Bahrudin. 

“Hal inilah yang menjadi kendala pemulihan ekonomi Desa Cikandang karena telah melakukan pemotongan sapi perah namun subsidi bantuan belum didapatkan sehingga peternak mengalami kerugian,” imbuhnya.

Perwakilan dari Ikatan Dokter Hewan Sapi Indonesia (IDHSI) drh. Supriyanto menjelaskan terkait pelaporan pemotongan bersyarat sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 8373/KPTS/HK.160/F/8/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberian Bantuan dalam Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku.

“Tertanggal setelah 4 Agustus 2022, peternak bisa melakukan pelaporan sesuai persyaratan berkas dalam SK Juknis yang telah ditetapkan,” jelas Supriyanto.

“Sedangkan kendala yang ditemukan jika telah melakukan pemotongan bersyarat sebelum tanggal 4 Agustus, tetap dilaporkan saja,” tegas Supriyanto.

“Mohon Kepala Desa serta dokter hewan setempat dapat secara koperatif memenuhi pengajuan berkas administrasi oleh para peternak yang telah melakukan upaya pencegahan sejak awal melalui pemotongan bersyarat sehingga perlahan kerugian ekonomi yang terjadi dapat ditangani,” tambah Supriyanto. 

Tenaga Ahli Ketua Satgas Penanganan PMK Nasional sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Firdaus mengungkapkan bahwa para peternak Desa Cikandang akan didampingi oleh tim Satgas Penanganan PMK Nasional mulai dari penginputan data ke iSIKHNAS, penyusunan berkas pengajuan pemotongan bersyarat serta membantu menyelesaikan kendala yang dihadapi di lapangan.

“Satgas PMK Nasional akan melakukan pelatihan dan pendampingan bagi para peternak di Jawa Barat, termasuk Desa Cikandang terkait pelaporan yang selama ini masih minim diketahui oleh peternak pada 21 Oktober di Kota Bandung,” jelas Firdaus.

“Para peternak bisa berinteraksi langsung untuk mengetahui cara yang tepat dan sistematis sehingga pelaporan dan pencairan bantuan bagi peternak yang telah melakukan pemotongan bersyarat dapat dilakukan dengan efektif,” tutur Firdaus.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Cikandang per tanggal 22 Juni 2022, dari total 305 ekor sapi perah yang dimiliki peternak, terdapat 172 ekor yang terjangkit wabah PMK dan 19 ekor mati akibat terpapar wabah PMK. 

Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan bantuan potong bersyarat baginpara peternak mulai dari hewan jenis sapi dan kerbau senilai 10 juta rupiah, kambing dan domba senilai 1,5 juta rupiah serta babi senilai 2 juta rupiah. 

Adapun berkas pelaporan dan pengajuan yang harus disiapkan meliputi photocopy KTP peternak, bukti lapor kasus ternak di website iSIKHNAS, surat keterangan memiliki ternak dari Kepala Desa serta surat keterangan dari dokter hewan berwenang. (INF)

PERKUAT KOLABORASI ANTAR NEGARA KENDALIKAN PMK

Pertemuan SEACFMD. (Foto: Istimewa)

Indonesia bersama Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) mendorong kolaborasi negara-negara di Asia Tenggara dan China dalam penguatan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Hal itu disampaikan Dirjen Peternakan dan Kesehatan (PKH) Kementerian Pertanian, Nasrullah di sela-sela pertemuan “25th South-East Asia and China Foot and Mouth Disease (SEACFMD) Coordinators Meeting” di Bali (5/10/2022).

Nasrullah katakan, pertemuan SEACFMD yang berlangsung selama tiga hari sangat penting dalam mendorong program pengendalian PMK bagi Indonesia sebagai negara anggota yang baru terdampak.

“Kita berharap hasil dari pertemuan ini dapat mengarahkan, sekaligus memberikan rekomendasi terbaik untuk mengendalikan PMK, serta memberikan panduan dalam perjalanan pemberantasan PMK di Indonesia dan Asia Tenggara serta China,” ujarnya. Pertemuan pun dihadiri oleh negara-negara anggota diantaranya Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, Singapura, China dan Mongolia serta negara-negara tetangga kawasan seperti Timor Leste, Jepang dan Korea Selatan.

Hal senada juga disampaikan Sub-Regional Representative SEACFMD Regional Coordinator WOAH, Ronello Abila, bahwa pertemuan tahunan koordinator nasional SEACFMD merupakan sarana penting untuk membahas situasi risiko PMK, sekaligus menjadi forum berbagi pengalaman dalam pengawasan dan pengendalian PMK.

“Melalui kegiatan ini dapat terjalin kerja sama regional antar negara anggota dan  semua peserta dapat meninjau kemajuan kampanye SEACFMD, serta merumuskan rencana aksi pengendalian PMK,” kata Ronello.

Dalam pertemuan SEACFMD yang juga dihadiri para ahli dari Laboratorium Referensi Dunia untuk PMK-Pirbright, Australian Centre for Disease Preparedness (ACDP), Lanzhou Veterinary Research Institute (LVRI), Regional Reference Laboratory Pakchong dan para mitra kerja internasional, ditambahkan Ronello, semua negara anggota menyepakati rekomendasi dari hasil pertemuan terkait pengendalian PMK, baik untuk negara anggota yang masih tertular PMK maupun juga rekomendasi untuk negara yang masih bebas PMK.

Menurutnya, kolaborasi dan komunikasi, serta sinergi diantara negara anggota, mitra kerja, serta pihak swasta menjadi hal yang disepakati untuk terus ditingkatkan guna memperkuat langkah dalam pengendalian PMK. “Hal ini sejalan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sejak terbentuknya kampanye SEACFMD pada 90-an,” ucapnya.

Sementara Direktur Kesehatan Hewan, Nuryani Zainuddin, optimis bahwa SEACFMD dapat mengkoordinasikan kegiatan pengendalian PMK antara negara-negara anggota. Selain juga memberikan saran teknis dan memastikan strategi regional yang terintegrasi, serta mendorong dukungan politik dan sumber daya untuk kegiatan PMK.

Ia tambahkan, koordinasi, kerja sama dan kolaborasi semua peserta sangat penting untuk dapat mengendalikan PMK dan pada akhirnya memberantas PMK di Kawasan Asia Tenggara dan China.

“Kunci sukses dalam pengendalian PMK di Indonesia tidak hanya komitmen tingkat nasional, tetapi juga harus mendapatkan dukungan global, serta komitmen dari tingkat provinsi hingga kabupaten,” tukasnya. (INF)

RATUSAN SAPI POSITIF PMK, SULTENG JADI ZONA MERAH

Petugas Melakukan Pengobatan Pada Sapi Terindikasi PMK

Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), menyebut 164 ekor sapi di wilayah Kabupaten Morowali dan Morowali Utara (Morut) terpapar penyakit mulut dan kuku (PMK).

"Sekarang status Sulteng sudah berubah menjadi zona merah dengan total yang terpapar 164 ekor sapi," kata Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet Dinas Perkebunan dan Peternakan Sulteng, Dandi Alfita di Palu, Rabu (21/9/2022).

Dia menjelaskan dari total 164 ekor itu masing-masing Kabupaten Morowali Utara sebanyak 124 ekor, sedangkan Kabupaten Morowali 40 ekor sapi. Semula gejala tersebut, lanjut Alfita, ditemukan dari ternak milik beberapa masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan investigasi untuk mengetahui peta sebaran PMK yang sudah terjadi.Hasil dari pemetaan itu menunjukkan gejala PMK juga muncul pada beberapa ekor sapi di Kabupaten Morowali. 

"Sekaligus saat itu juga kami melakukan pengambilan sampel untuk dilakukan uji laboratorium Balai Besar Veteriner Maros dan hasilnya baru keluar hari ini ternyata positif," ucap Alfita.

Berdasarkan hasil tersebut, pihak Dinas Peternakan dan Perkebunan Sulteng menutup seluruh akses pengiriman hewan ternak dari Morut dan Morowali.

"Langsung kami tutup dengan memperketat titik cek poin yang dijaga petugas Peternakan maupun dari aparat keamanan seperti Polri dan TNI," jelasnya.

Upaya lain, sambung Alfita, adalah dengan cara melakukan penyemprotan desinfektan terhadap seluruh kandang ternak sapi baik di Morut maupun Morowali.

"Terakhir adalah vaksin yang sudah dalam proses pengiriman dan secepatnya akan langsung dilakukan penyuntikan terhadap hewan yang terpapar maupun yang tidak agar memperkecil kemungkinan penyebaran lebih luas lagi," tambahnya.

Dia juga mengimbau agar seluruh masyarakat yang memiliki peternakan sapi maupun yang tidak agar melakukan pencegahan secara mandiri, diantaranya dengan cara menyemprotkan desinfektan secara berkala. (INF)

LAUNCHING BUKU “RISALAH KHUSUS PMK” KARYA SOFJAN SUDARDJAT

Webinar sekaligus launching buku karya Sofjan Sudardjat. (Foto: Dok. Infovet)

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang kembali mewabah di Indonesia sejak Mei 2022 kemarin, membuat banyak pihak terkejut melihat betapa banyaknya kerugian yang diderita peternak.

Pengakuan Indonesia menjadi negara bebas PMK sejak 1990 sirna begitu saja. Padahal banyak upaya dilakukan dalam mengamankan Indonesia dari PMK. Mantan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan periode 1999-2003, Dr Drh Sofjan Sudardjat MS, menjadi aktor penting dalam pembebasan PMK di Indonesia.

Sejak mewabahnya PMK kembali, Sofjan langsung sigap memberikan saran penanganan dan pengalamannya, salah satunya melalui buku tebarunya berjudul “Konsep Pemikiran dan Aplikasi Pengamanan Maksimum Kesehatan Hewan, Risalah Khusus Penyakit Mulut dan Kuku di Indonesia” yang di-launching pada Rabu (14/9/2022), dalam acara Webinar Nasional “Strategi Indonesia Bebas PMK (Belajar dari Pelaku Sejarah).”

Di dalam bukunya, Sofjan banyak menjabarkan pengalamannya sewaktu menangani PMK. Dalam bukunya yang berjumlah 384 halaman terbitan Gita Pustaka itu, Sofjan juga menjabarkan sejarah PMK, usaha pemberantasan, program pembebasan, hingga kebijakan maximum security terhadap PMK.

Hadirnya buku ini mendapat banyak apresiasi. Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI), Gani Harijanto, menyampaikan sambutan dalam buku tersebut yang merupakan pengalaman lengkap Sofjan tentang PMK dan saran penanganan PMK, sehingga buku ini sangat penting bagi institusi, ilmuwan, mahasiswa, pelaku usaha maupun asosiasi peternak.

Hal senada juga disampaikan Ketua ASOHI, Drh Irawati Fari. Ia mengungkapkan bahwa buku ini bisa menjadi referensi penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan, sekaligus saran penanganan PMK di Indonesia. 

“Semoga buku ini dapat menginspirasi kita untuk lebih berpikir dan bertindak positif dalam upaya menangani masalah kesehatan hewan dan juga dalam menangani usaha pengendalian wabah PMK yang sedang berkecamuk di negera kita sekarang ini,” ungkapnya seperti dikutip dalam sambutan pada buku karya Sofjan tersebut. (RBS)

*Untuk informasi lebih lanjut mengenai pembelian Buku “Konsep Pemikiran dan Aplikasi Pengamanan Maksimum Kesehatan Hewan, Risalah Khusus Penyakit Mulut dan Kuku di Indonesia” karya Sofjan Sudardjat, bisa hubungi: Wawan Kurniawan (0856-8800-752) / Nur Ayu Sharfina (0858-9540-1298).

PETERNAK SAPI MENOLAK TERNAKNYA DIVAKSIN PMK

Petugas Dinas Pertanian dan Pangan Bermediasi Dengan Peternak Agar Ternaknya Mau Divaksin

Sebagian peternak di beberapa desa di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, selalu menolak hewan peliharaannya divaksin sehingga menyulitkan  capaian vaksinasi penyakit mulut dan kuku hewan di daerah itu.

Penolakan warga terhadap vaksin hewan diungkapkan Tim Vaksinasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kayong Utara.

“Masih ada sebagian masyarakat yang tidak mau ternaknya divaksin dan masih ada ternak yang tidak diikat tali sehingga menyulitkan petugas vaksinasi," kata  Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kayong Utara, Ludi Nurmala.

Menurutnya, program nasional vaksinasi PMK sudah memasuki pemberian vaksin tahap II untuk sejumlah wilayah di Indonesia.

Sedangkan di Kayong Utara, katanya, wilayah yang sudah memasuki vaksinasi PMK tahap II baru dimulai pada Kecamatan Simpang Hilir yaitu terdiri dari Desa Penjalaan, Rantau Panjang, Medan Jaya, Melano, Sei Mata-mata, Batu Barat dan Desa Pemangkat.

"Jumlah sapi yang divaksin selama dua hari mencapai 180 ekor.  Setelah semua kecamatan di Kabupaten Kayong Utara nanti sudah mendapatkan vaksinasi PMK tahap II,  maka akan dilanjutkan dengan vaksinasi tahap III dengan jangka waktu enam bulan dari vaksinasi tahap II," terangnya.

Sedangkan Kecamatan Sukadana dan Seponti baru memasuki vaksinasi PMK tahap I untuk ternak sapi. Untuk Kecamatan Sukadana yang sudah menerima vaksin tahap I ini baru dua desa yaitu Desa Gunung Sembilan dan Desa Harapan Mulya dengan total 100 vaksin yang telah diberikan.

"Kecamatan Seponti sendiri dalam dua hari sudah menerima vaksin tahap I sebanyak 300 dosis yaitu untuk ternak sapi pada Desa Telaga Arum, Seponti Jaya, dan Wonorejo. Selanjutnya Dispangan menargetkan vaksinasi tahap I untuk Kecamatan Teluk Batang dan Pulau Maya," kata dia.

Menurut dia, syarat ternak yang divaksin adalah semua jenis sapi yang sehat dan mulai berumur dua minggu atau lebih. Sapi yang sudah divaksin tidak boleh disembelih dalam waktu dekat.

“Vaksinasi merupakan salah satu cara untuk mencegah penularan penyakit mulut dan kuku. Oleh karena itu masyarakat dihimbau agar turut berpartisipasi dan mensukseskan kegiatan vaksinasi penyakit mulut dan kuku yang dilaksanakan di Kabupaten Kayong Utara” harapnya. (INF)

ASOHI UNGKAP PENTINGNYA KETERSEDIAAN OBAT HEWAN DI MASA WABAH PMK

Webinar Memperingati HUT BBPMSOH 

Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPSMOH) Gunung Sindur menggelar webinar “Penanggulangan Wabah PMK di Indonesia” yang dilaksanakan dalam rangka memaknai 77 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan 37 Tahun BBPMSOH pada Selasa (16/8). Webinar yang digelar secara virtual memanfaatkan fasilitas zoom meeting menghadirkan nara sumber salah satunya Ketua Umum ASOHI Drh Irawati Fari.

Webinar dibuka dengan sambutan dan arahan dari Direktur Kesehatan Hewan Dr drh Nuryani Zainuddin . Kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Kepala BBPMSOH Drh Maidaswar MSi yang bertajuk “37 Tahun BBPMSOH Membersamai”.

Pembicara kedua Prof Dr drh I Wayan T Wibawan MS membawakan materi berjudul “Pedoman vaksinasi PMK pada ternak dalam upaya penanggulangan dan pengendalian Penyakit PMK di Indonesia”.  Sementara perwakilan dari Bagian Fitofarmaka IPB University memberikan paparan bertajuk, “Penggunaan obat hewan alami sebagai terapi pendukung dalam penanggulangan penyakit virus di Indonesia.”

Pembicara terakhir Ketua Umum ASOHI Drh Irawati Fari membawakan materi bertajuk “Peran Penting ASOHI Untuk Penyediaan Obat Hewan Di Masa Wabah PMK.” Dalam paparannya Irawati menekankan selama wabah Penyakit PMK ini ASOHI secara aktif ikut dalam Pertemuan/Rapat dengan Lembaga Pemerintah ; Kementan, Kemenko Ekonomi, Kemenko Maritim dan Investasi dan Badan Nasional Penaggulangan Bencana. ASOHI terdaftar sebagai anggota SATGAS BNPB Pusat & Propinsi.

Berbagai kegiatan ASOHI  diantaranya melakukan koordinasi kegiatan sehubungan dengan peran ASOHI dalam memberikan donasi dalam kondisi kedaruratan dan koordinasi penyediaan Obat Hewan supportive dan disinfectant. Koordinasi dengan ASOHI Daerah dalam penggalangan donasi Obat Hewan dan penyalurannya kepada pemerintah. Memfasilitasi anggota ASOHI dalam percepatan proses dalam mendapatkan rekomendasi impor untuk Obat Hewan PMK.

“Kami menyarankan donasi langsung dari ASOHI Daerah kepada Pemda setempat yang berlangsung sampai sekarang. Koordinasi dengan produsen dan Importir Obat Hewan dalam rangka kesiapan untuk memenuhi kebutuhan Vaksin dan Obat Hewan. Meyelenggarakan Webinar PMK, 29 Juni 2022. Pembentukan Satgas PMK – ASOHI melalui Surat ASOHI bernomor KP 007/ASH/VI/2022. ASOHI berperan aktif dan cepat memberikan informasi ketersediaan stok, jenis vaksin PMK yang tersedia dan informasi lain yang dibutuhkan Pemerintah untuk penanggulangan PMK. Koordinasi rutin dan intens dengan Satgas PMK Kementan,” terang Irawati.

Irawati melanjutkan, hingga saat ini kegiatan donasi penyediaan Obat Hewan supportive dan disinfectant yang dilakukan oleh ASOHI Pusat dan Daerah telah mencakup 14 Provinsi. Diantaranya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Medan, Bangka Belitung (oleh ASOHI Sumsel), Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah (oleh ASOHI Kalsel), NTB (oleh ASOHI Bali), dan Sulawesi Selatan.

Secara total perkiraan nilai total donasi ASOHI dalam rupiah mencapai Rp. 668.585.000 dengan rincian Desinfektan Rp. 390.645.000, Obat Hewan Rp. 196.500.000, Obat Luka Rp. 26.400.000, dan Lain-Lain Rp. 55.040.000.

Irawati juga menuturkan permasalahan obat hewan yang saat ini menjadi tantangan dalam pengendalian wabah PMK. Diantaranya adalah soal data kebutuhan vaksin dan obat hewan. Kemudian juga soal administrasi Rekomendasi impor, Registrasi & Registrasi ulang yang sedikit banyak menghambat akselerasi penyediaan obat hewan untuk PMK. Belum lagi soal penyediaan & distribusi, penggunaan obat hewan yang teregistrasi, isu AMR, dan prosedur penyediaan  via pemerintah (e-catalog).

Irawati juga menjelaskan tentang adanya informasi di medsos dari Pemerintah untuk menggunakan desinfektan berbahan kimia RT (tidak memiliki nomor registrasi). Banyaknya penggunaan desinfektan yang belum terdaftar, seperti pemutih pakaian, asam sitrat, dan lain-lain yang mana itu dilakukan oleh pemerintah sendiri.

“Lambatnya pengambilan keputusan Pemerintah untuk menentukan jenis vaksin import yang disetujui juga menjadi slah satu tantangan dalam akselerasi pengendalian wabah PMK,” ujar Irawati. (INF)

LUKA MUKOSA AKIBAT PMK BISA PULIH KEMBALI

Lesi awal infeksi, tampak mulai terbentuk vesikel pada mukosa lidah. (Foto: Istimewa)

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) telah menyebar ke berbagai pulau dan provinsi di Indonesia. Penyebaran penyakit terjadi secara cepat dari provinsi ke berbagai kabupaten. Perbedaan harga, pedagang yang hanya mengejar keuntungan yang besar di tengah ketidakpahaman para peternak tentang PMK menyebabkan sapi tertular, sapi subklinis PMK yang baru saja tertular atau baru fase penyembuhan luka di mukosa mulutnya dibeli murah pedagang untuk dijual lagi dalam kondisi hidup atau disimpan untuk dipotong.

Dalam kenyataan di lapang di area pemeliharaan sapi, sapi Bali jantan muda yang di pasaran dalam kondisi sehat laku Rp 15.000.000, harga dibeli oleh pedagang seharga Rp 7.000.000 lantaran terkena PMK. Sapi Limosin jantan dewasa besar normal sehat seharga Rp 45.000.000, dalam kondisi terserang PMK harga dibeli pedagang Rp 20.000.000. Pedagang menyetok sapi, memberi pengobatan, dalam fase menuju sembuh, menjual ke lokasi lain dengan harga sapi normal. Dalam 1-2 minggu keuntungan pedagang berlipat ganda.

Stay at home, tinggal di dalam kandang untuk sapi sakit karena PMK adalah penting, sapi diberikan pengobatan suportif, multivitamin dan antibiotika. Pemberian antibiotika bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder bakterial yang terjadi pada mukosa hidung, mukosa mulut dan pada celah kuku, corona kuku atau pada kuku. Tinggal dalam kandang menekan penyebaran PMK antar kandang atau antar area.

Kepanikan peternak biasa terjadi saat pertama terjadi infeksi PMK, kemarahan pedagang dan reaksi lainnya timbul saat petugas datang untuk memeriksa sapi-sapinya. Saat diberikan penjelasan, pengobatan beberapa kali dan disinfeksi, barulah peternak bisa mengerti. Pada awalnya sapi tidak nafsu makan, demam dan bobot badan menurun. Beberapa hari luka-luka di mulut dan lidah mulai membaik, sapi mulai mau makan, beberapa sapi mulai bisa berdiri dan berjalan normal tidak pincang lagi.

Sapi-sapi besar dewasa jantan Simental atau Limosin ada beberapa diantaranya yang kesulitan berdiri akibat luka di kukunya dan menahan bobot badan yang besar. Sapi bisa menjadi cepat kurus karena tidak bisa menjangkau tempat pakan dan minum.

Berbeda dengan ras sapi Bali atau sapi Madura, sapi jenis ini relatif tidak menunjukkan gejala hipersalivasi (berliuran berlebih) dibandingkan ras Simental atau Limosin. Luka di celah kuku, corona kuku tidak terlihat mencolok. Bahkan beberapa sapi ras Bali dan sapi Madura tampak sehat secara fisik jarak jauh dengan lesio pada mukosa mulut yang tidak tampak, tetapi hasil pemeriksaan virologis dengan RT-PCR positif terdeteksi adanya matriks virus PMK.

Virus PMK di Indonesia
Indonesia memilih laboratorium referensi untuk pengujian PMK yaitu Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) di Surabaya. Pengujian PMK secara serologi dan virologi sudah bisa dilakukan di Balai Besar Veteriner dan Balai Veteriner yang berada di Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan dan Sulawesi.

Sampel swab mukosa lesi mukosa dalam transpor media virus (VTM), darah dan organ sapi yang tertular PMK atau kawanan sekandangnya di Indonesia telah diuji secara virologis dengan RT-PCR, skuensing dan filogenik analisis telah dilakukan guna mengetahui virus PMK yang bersirkulasi dan menyerang ternak berkuku belah di Indonesia. Virus PMK Indonesia… Selengkapnya baca di Majalah Infovet edisi Agustus 2022.

Ditulis oleh: 

Drh Sulaxono Hadi

Medik Veteriner Ahli Madya

Balai Veteriner Banjarbaru