JELANG IDULADHA, KEMENTAN AMANKAN KESEHATAN HEWAN

Kebutuhan hewan kurban yang meningkat signifikan turut memicu tingginya mobilisasi ternak antar wilayah. (Foto: Istimewa)

Menyambut Hari Raya Iduladha 1446 H/2025 M, Kementerian Pertanian (Kementan) memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban guna mencegah penyebaran penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan zoonosis. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi intensif dengan dinas peternakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Agung Suganda, menekankan pentingnya pengawasan lalu lintas ternak dan mitigasi risiko di seluruh rantai distribusi hewan kurban. Pengawasan tersebut mencakup peternakan, pasar hewan, tempat penjualan, rumah potong hewan (RPH), hingga lokasi pemotongan non-RPH.

“Kebutuhan hewan kurban yang meningkat signifikan turut memicu tingginya mobilisasi ternak antar wilayah. Jika tidak diantisipasi serius, hal ini dapat membuka celah masuknya penyakit seperti PMK, LSD, hingga antraks,” ujar Agung dalam keterangan resminya, Rabu (7/5/2025).

Salah satu langkah konkret yang diwajibkan adalah vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan kurban di sekitar titik penjualan dalam radius minimal tiga kilometer. Vaksinasi ini harus dilakukan paling lambat enam bulan sebelum penyembelihan.

Kementan juga mengimbau masyarakat untuk segera melapor kepada petugas kesehatan hewan jika menemukan gejala sakit pada hewan kurban. Pemerintah daerah diminta aktif melaporkan hasil pemeriksaan hewan, baik sebelum (antemortem) maupun sesudah pemotongan (postmortem) melalui aplikasi iSIKHNAS. Selain itu, sistem pelaporan darurat juga wajib diaktifkan, didukung dengan penguatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada publik.

“Dengan sinergi semua pihak, kita berharap Iduladha tahun ini bukan hanya khidmat secara spiritual, tetapi juga aman dari sisi kesehatan,” ucapnya.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Nuryani Zainuddin, menyoroti pentingnya pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang higienis dan memperhatikan kesejahteraan hewan. “Setiap tahapan pemotongan mulai dari pemeriksaan sebelum hingga sesudah penyembelihan harus dilakukan dengan baik dan benar,” jelas Nuryani.

Ia juga mengimbau agar masyarakat memilih hewan kurban yang sehat, cukup umur, dan bebas gejala penyakit. Menurutnya, pelaksanaan kurban yang baik bukan hanya terkait dengan syariat agama, tetapi juga melindungi kesehatan masyarakat.

“Penanganan daging dan jeroan yang tidak higienis bisa menjadi jalur masuk penyakit zoonosis ke manusia. Di sinilah peran edukasi dan kesadaran kolektif sangat penting,” imbuhnya.

Kementan turut mengingatkan bahwa hewan kurban yang tidak terjual tidak boleh dikembalikan ke daerah asal. Hewan tersebut harus dipelihara, dipotong di RPH setempat, atau dijual di wilayah sekitar untuk mencegah penyebaran penyakit lintas wilayah.

Tahun ini, kebutuhan hewan kurban sapi dan kambing/domba diperkirakan mencapai 2.074.269 ekor, naik 1,98% dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, ketersediaan nasional mencapai 3.217.397 ekor, sehingga terdapat surplus sekitar 1,14 juta ekor. Kementan memastikan kecukupan hewan kurban secara nasional dan telah menyiapkan mekanisme distribusi dari daerah surplus ke daerah yang kekurangan. (INF)

HARY SUHADA RESMI DILANTIK MENJADI DIRBITPRO

Dr Hary Suhada SPt MSc resmi dilantik sebagai Dirbitpro, Ditjen PKH. (Foto: Ditjen PKH, Kementan)

Dr Hary Suhada SPt MSc resmi dilantik menjadi Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak (Dirbitpro), Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), menggantikan Drh Sintong HMT Hutasoit MSi. Pelantikan dilaksanakan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jumat (2/5/2025).

Amanah baru ini diharapkan dapat membawa kemajuan bagi sektor peternakan di Indonesia dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

Sekilas info mengenai Hary Suhada, yang merupakan pria kelahiran 5 Oktober 1974 di Pondok Tinggi, Sungai Penuh, Jambi. Adapun riwayat pendidikan tinggi yang ia tempuh yakni S1 Universitas Jambi Fakultas Peternakan, Produksi Ternak; S2 Universitas Gadjah Mada Fakultas Peternakan, Pemuliaan ternak; dan S3 Universitas Andalas Fakultas Peternakan, Pemuliaan Ternak (Genetika Molokuler).

Hary mengawali masa kerjanya pada Desember 2001 di BPTU-HPT Padang Mangatas. Kemudian dilanjutkan pada Agustus 2009 hingga Januari 2012, ia menjabat Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan pada Januari 2012 sampai Agustus 2012 diangkat menjadi Kepala Seksi Pelayanan Teknis Produksi di BPTU-HPT Padang Mangatas.

Sebulan kemudian pada September 2012 sampai Mei 2017, Hary mengemban jabatan sebagai Pengevaluasi Rencana dan pada Januari 2018 dipercaya sebagai Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran di BPTU-HPT Padang Mangatas. Kemudian, ia dipercaya menjabat sebagai Pengawas Bibit Ternak Madya di BPTU-HPT Padang Mangatas sejak Desember 2020 hingga akhirnya dilantik menjadi Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar pada 2 Agustus 2022. Dan saat ini beliau resmi dilantik menjadi Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak. (INF)

KEMENTAN DAN AL-AIN FARMS TEKEN KERJA SAMA DORONG INVESTASI SUSU

Investasi produksi susu menjadi bagian dari kerja sama bilateral antara Indonesia dan PEA. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Al-Ain Farms for Livestock Production dari Persatuan Emirat Arab (PEA) terkait investasi produksi susu di Indonesia.

Penandatanganan MoU ini menjadi bagian dari rangkaian kerja sama bilateral antara Indonesia dan PEA yang ditandatangani pada 9 April 2025 di Abu Dhabi, sebagai tindak lanjut kunjungan Presiden RI ke PEA.

Kesepakatan investasi produksi susu di Indonesia tertuang dalam Memorandum Saling Pengertian antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, dengan Al-Ain Farms for Livestock Production PEA.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menyambut positif setiap komitmen investasi dan menegaskan bahwa Kementan akan mengawal penuh prosesnya agar dapat segera direalisasikan.

“Jika ingin menarik investor, maka yang utama adalah kenyamanan. Pemerintah hadir untuk mengawal agar proses investasi tidak berbelit,” ujar Mentan Amran beberapa waktu lalu saat menerima kunjungan investor di Jakarta.

Lebih lanjut, ia menegaskan pihaknya akan berkoordinasi erat dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat proses implementasi investasi di lapangan. 

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menyampaikan bahwa kerja sama dengan Al-Ain Farms ini difokuskan pada pengembangan sektor susu nasional, termasuk peningkatan produksi dan kualitas susu, serta penguatan ekosistem industri peternakan yang berkelanjutan.

“Kami menyambut baik minat investasi dari Al-Ain Farms yang akan menjadi bagian dari upaya mempercepat swasembada susu. Kerja sama ini juga diharapkan membuka lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan peternak lokal melalui kemitraan,” ujar Agung di kantornya, Kamis (10/4/2025).

Ia menambahkan, selain peningkatan terhadap kuantitas dan kualitas susu, kerja sama ini juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Dalam nota kesepahaman tersebut, Kementan menyatakan dukungannya terhadap rencana investasi Al Ain Farms, salah satunya melalui program pengembangan sapi perah di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Selain itu, pemerintah juga menawarkan kemudahan akses lahan dan juga insentif diberikan, termasuk pembebasan bea masuk impor ternak dan peralatan industri, skema pembiayaan berbunga rendah, program asuransi peternakan, serta koordinasi lintas sektor demi memastikan keberhasilan implementasi di lapangan.

“Kami percaya bahwa kerja sama ini akan menjadi contoh model investasi strategis yang dapat direplikasi di wilayah lain dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” pungkasnya. (INF)

PEMERINTAH GELAR OPERASI PASAR MURAH, HARGA DIBAWAH HET

Mentan Amran saat Kick Off Operasi Pasar Pangan Murah di Jakarta. (Foto: Istimewa)

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan pimpinan kementerian/lembaga terkait pangan menggelar operasi pasar murah di seluruh Indonesia dengan harga terjangkau di bawah harga eceran tertinggi (HET).

Dalam operasi pasar kali ini, daging kerbau beku dijual Rp 75.000/kg dari HET Rp 80.000/kg, lebih rendah dibandingkan harga daging kerbau dan sapi saat ini di pasaran. “Bapak Presiden Prabowo ingin agar masyarakat nyaman menjalankan ibadah puasa dan mendapatkan pangan yang terjangkau. Harga bahan pokok di operasi pasar di bawah HET. Dan saya ingatkan sekali lagi, jangan ada pengusaha yang menjual di atas HET. Itu ada pasal-pasalnya jika melanggar bisa disegel bahkan terancam penjara,” kata Mentan Amran usai melakukan Kick Off Operasi Pasar Pangan Murah di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin (24/2/2025).

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan kondisi stok komoditas pangan Indonesia relatif aman dibandingkan negara-negara lain seperti Malaysia, Filipina, dan Jepang yang saat ini tengah mengalami krisis pangan, khususnya beras.

”Kita patut bersyukur karena kita telah mempersiapkan diri dan bergerak cepat. Di saat negara lain mengalami krisis pangan, kita punya cadangan beras yang kuat. Bahkan parlemen Malaysia minta Kementerian Pertanian Malaysia belajar ke Indonesia. Itulah kebanggaan kita,” ucapnya.

Ia pun berharap agar semua pihak terus mempertahankan sinergitas untuk mewujudkan Indonesia yang semakin maju, termasuk mencapai swasembada pangan. Operasi pasar melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pangan Nasional, dan Satgas Pangan.

Seperti diketahui, Operasi Pasar Pangan Murah merupakan kolaborasi pemerintah dan BUMN Pangan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok selama Ramadan dan Idulfitri. Harga bahan pokok dijual di bawah HET. Selain daging kerbau, daging ayam ras beku dijual Rp 34.000/kg dari HET Rp 40.000/kg, Minyakita dijual Rp 14.700/liter dari HET Rp 15.700/liter, gula konsumsi Rp 15.000/kg dari HET Rp 18.500/kg, bawang putih Rp 32.000/kg dari HET Rp 40.000/ kg, dan beras SPHP Rp 12.000-12.600/kg dari HET Rp 12.500-13.500/kg.

Adapun pasokan pangan disediakan sejumlah jaringan asosiasi petani dan pengusaha komoditas, serta BUMN Pangan seperti Perum BULOG, PT RNI, PTPN, PT Berdikari, dan PT PPI.

Untuk memasifkan pelaksanaan operasi pasar kali ini, pemerintah juga menggandeng PT Pos Indonesia dan akan memanfaatkan jaringan BUMN Pangan serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementan di berbagai daerah. (INF)

GEJALA ANTRAKS MUNCUL DI GUNUNG KIDUL, TIM RESPONS CEPAT

Tim langsung merespons cepat dengan melakukan penelusuran dan pengambilan sampel kasus antraks di Gunung Kidul. (Foto: Istimewa)

Tim dari Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates yang merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian (Kementan) langsung merespons cepat satu kasus gejala antraks di Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, DIY, pada 15 Februari 2025.

“Pemerintah serius menangani setiap kasus penyakit hewan menular yang muncul. Kami telah mengirimkan tim ke lokasi kasus untuk melakukan penelusuran, pengambilan sampel, dan penyuluhan kepada pemilik ternak,” kata Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Agung Suganda, melalui siaran resminya saat meninjau laboratorium BBVet Wates, Selasa (18/2/2025).

Ia menambahkan, tim BBVet Wates juga terus berkoordinasi dengan Dinas PKH Kabupaten Gunung Kidul dan meminta untuk berkoordinasi lintas sektor dengan Dinas Kesehatan setempat dalam melakukan pemantauan dan cek kesehatan pada pemilik ternak atau yang memiliki riwayat kontak dengan ternak sakit.

Sementara itu, Kepala BBVet Wates, Hendra Wibawa, mengatakan tim BBVet Wates dan Dinas PKH Kabupaten Gunung Kidul telah melakukan disinfeksi secara menyeluruh pada kandang yang terdampak untuk memastikan dekontaminasi kuman, sehingga potensi penyebaran penyakit dapat dihilangkan.

“Ternak-ternak yang masih ada di kandang diisolasi, tidak boleh dikeluarkan, dan pembatasan akses keluar masuk, serta kandang terus dijaga biosekuritinya agar ternak tidak terpapar penyakit,” jelas Hendra.

“Pengobatan antibiotik pada ternak yang sekandang juga telah dilakukan dan akan dilanjutkan vaksinasi antraks pada ternak tersebut setelah masa kerja/residu antibiotik berakhir. Untuk di luar lokasi kasus, vaksinasi antraks dapat dilakukan secepatnya pada ternak-ternak yang sehat untuk mencegah penularan.”

Sampai berita ini diturunkan, pemerintah menyatakan tidak ditemukan penularan kasus pada ternak lain dan juga tidak ditemukan kasus klinis pada manusia. Kementan akan terus melakukan pemantauan dan penanganan kasus antraks untuk mencegah penyebaran penyakit, serta melindungi kesehatan hewan dan manusia. (INF)

JELANG RAMADAN, PEMERINTAH SIAPKAN OPERASI PASAR UNTUK STABILKAN HARGA

Rapat Koordinasi Ketersediaan Bahan Pokok bersama kementerian, lembaga, dan BUMN Pangan, di Kantor Pusat Kementan. (Foto: Istimewa)

Menjelang Ramadan pemerintah siapkan langkah strategis guna memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok di seluruh Indonesia. Salah satu langkah utama dengan menggelar operasi pasar di berbagai daerah dalam menekan potensi lonjakan harga pangan.

”Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, kita harapkan harga bahan pokok stabil, bila perlu harganya lebih rendah daripada tahun sebelumnya,” kata Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, sekaligus Menko Pangan Ad Interim saat memimpin Rapat Koordinasi Ketersediaan Bahan Pokok bersama kementerian, lembaga, dan BUMN Pangan, di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Senin (17/2/2025).

Mentan Amran mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan mekanisme operasi pasar, termasuk rencana volume komoditas yang didistribusikan, penentuan harga berbagai komoditas pada operasi pasar, hingga penentuan lokasi.

”Kita akan lakukan operasi pasar besar, khususnya komoditas daging, gula pasir, minyak goreng, dan seterusnya. Hari ini kita masih rapatkan dan keputusan terakhir itu pada 19 Februari 2025,” ucapnya.

Lebih lanjut disampaikan, pemerintah akan cermat dalam menentukan harga komoditas pada operasi pasar ataupun harga eceran tertinggi (HET) komoditas secara umum yang akan diumumkan pada 19 Februari 2025 nanti.

”Kita ingin di bulan suci Ramadan semua yang melaksanakan ibadah puasa tersenyum karena harga stabil. Tugas kita sebagai regulator dan pengatur kebijakan, bagaimana produsen dalam hal ini petani dan peternak tersenyum, konsumen bahagia, dan pengusaha tetap untung,” ungkapnya.

Mentan juga memastikan ketersediaan bahan pokok mencukupi jelang Ramadan. ”Beras aman, itu yang paling penting, beras aman karena ini kontribusinya kepada inflasi. Daging, bawang, insyaallah kita aman, stok aman. Intinya stok kita siapkan sekarang, kita sudah pantau, kita sudah rapat koordinasi tadi, stok aman, jumlahnya cukup,” tukasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, turut menyampaikan akan memberikan dukungan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok selama Ramadan. Salah satunya koordinasi dengan Dinas Perdagangan agar kegiatan operasi pasar menjangkau lapisan masyarakat di daerah.

”Atas arahan Bapak Menteri Pertanian, kami akan langsung berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan PD Pasar, terutama di daerah yang mengalami indikasi kenaikan agar bisa dikendalikan dan turun operasi pasar di sana dengan komoditas yang sudah ditentukan, juga dengan titik-titik yang telah ditentukan berdasarkan laporan,” katanya. (INF)

PENGUSAHA VIETNAM KUNJUNGI MENTAN, SIAP BERINVESTASI DI PETERNAKAN SAPI

Pertemuan Mentan dengan Madam Thai Huong di Jakarta. (Foto: Istimewa)

Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, menerima kunjungan dari Chairman TH Group Vietnam, Madam Thai Huong, dalam rangka menjajaki peluang investasi di sektor industri susu Indonesia. Pertemuan berlangsung pada Kamis (13/2/2025), di Jakarta.

Mentan Amran menegaskan bahwa Indonesia memiliki kebutuhan susu dan daging sapi yang cukup besar. Saat ini, produksi susu segar dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 20% dari kebutuhan nasional, dengan defisit mencapai 4,9 juta ton. Angka ini semakin meningkat dengan adanya program Makan Bergizi Gratis dari pemerintah baru, yang menambah kebutuhan sebesar 3,6 juta ton susu segar.

“Indonesia harus bisa meningkatkan kapasitas produksi susu dan daging sapi, yaitu sekitar 4,9 juta ton untuk susu segar dan 0,83 juta ton untuk daging sapi. Dengan tambahan kebutuhan dari program Makan Bergizi Gratis, kekurangan produksi menjadi 8,5 juta ton untuk susu segar dan 0,88 juta ton untuk daging sapi,” kata Amran.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah berkomitmen mendukung investasi luar negeri di sektor susu, khususnya dengan mitra terpercaya seperti TH Group Vietnam. Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah siap memberikan berbagai insentif kebijakan, mulai dari pembebasan bea impor untuk ternak dan peralatan industri susu, hingga skema pendanaan dengan bunga kompetitif dan asuransi usaha peternakan.

Sebagai bentuk fasilitasi, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyiapkan tiga lokasi strategis untuk investasi peternakan susu skala besar, yaitu Wajo-Sidrap Sulawesi Selatan, Barito Utara-Barito Selatan Kalimantan Tengah, dan Poso (Lembah Napu) Sulawesi Tengah.

Selain penyediaan lahan, pemerintah juga memastikan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, listrik, air bersih, serta layanan kesehatan dan pendidikan bagi pekerja di kawasan peternakan.

“Keberhasilan investasi industri susu tidak hanya bergantung pada lahan, tetapi juga infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen membangun akses jalan yang lebih baik, memastikan pasokan listrik stabil, serta menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi pekerja di sektor ini,” jelas Amran.

Pemerintah saat ini terus mendorong masuknya investasi luar negeri untuk peternakan sapi. Upaya ini dilakukan sebagai salah satu langkah strategis mewujudkan swasembada pangan. Tahun ini Kementan menargetkan bisa mendatangkan 200 ribu ekor sapi perah dan 200 ribu ekor pedaging.

Mentan pun berharap kerja sama investasi antara Indonesia dan TH Group Vietnam dapat segera terealisasi, sehingga mampu meningkatkan produksi susu segar dalam negeri dan memperkuat ketahanan pangan nasional. (INF)

KEMENTAN & PORDASI JALIN KERJA SAMA

Usai penandatanganan MoU antara Kementan dan PORDASI. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) dan Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk meningkatkan kualitas komoditas kuda nasional sekaligus mendukung prestasi olahraga berkuda di Indonesia.

Ketua Umum Pordasi, Aryo P. S. Djojohadikusumo, menyatakan kerja sama ini berfokus pada pengembangan budi daya kuda, sistem registrasi kuda nasional, serta pembentukan zona bebas penyakit kuda (equine diseases free zone/EDFZ).

“Sistem registrasi dan paspor kuda diharapkan dapat meningkatkan nilai dan daya saing ternak kuda sekaligus mempermudah pengelolaan secara profesional,” ungkap Aryo dalam penandatanganan MoU antara Kementan dan Pordasi di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

EDFZ, yang direncanakan di wilayah Jabodetabek dan Bali, bertujuan memenuhi standar kesehatan internasional, memfasilitasi perdagangan kuda antarnegara, serta mendukung turnamen berkuda internasional.

Selain itu, pengembangan bibit kuda unggul juga menjadi prioritas. Bersama perguruan tinggi seperti IPB, Kementan dan Pordasi akan mempercepat pengadaan bibit unggul dari negara-negara terbaik untuk disilangkan dengan bibit lokal menggunakan teknologi sekuens DNA.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan komitmennya dalam mendukung kolaborasi ini. “Kami akan membentuk tim khusus untuk mempercepat pengadaan bibit, pengembangan registrasi, dan persiapan EDFZ. Indonesia harus memiliki kuda-kuda terbaik dunia,” ujar Mentan Amran.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan Indonesia dapat mengembangkan potensi besar komoditas kuda sekaligus membuka peluang baru bagi para peternak dan atlet berkuda di Tanah Air. (INF)

GERCEP TANGANI PMK, VAKSINASI MASSAL DIGELAR SERENTAK

Vaksinasi PMK pada ternak milik warga. (Foto Istimewa)

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan), berkolaborasi dengan dinas peternakan provinsi, serta dinas yang membidangi fungsi peternakan di kabupaten/kota, bersama Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia (APPSI), pada 28-29 Desember 2024, telah melakukan distribusi dan vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) ke berbagai wilayah di Indonesia.

Kepala Balai Besar Veteriner Farma (BBVF) Pusvetma Surabaya, Edy Budi Susila, yang langsung mengkoordinasikan kegiatan di lokasi peternakan sapi Kabupaten Situbondo, menjelaskan bahwa vaksin PMK yang didistribusikan adalah produksi BBVF Pusvetma Kementan dan telah teruji serta mendapat persetujuan penggunaan oleh Ditjen PKH dalam pengendalian PMK.

“Vaksin diterima oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Situbondo didampingi pejabat otoritas veteriner (POV) kabupaten, petugas dinas provinsi, Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari, dan Ketua DPD APPSI Jatim untuk didistribusikan ke petugas kesehatan hewan dan langsung disuntikkan pada hewan sehat untuk menjaga dan membatasi penyebaran PMK,” ujar Edy sambil melakukan vaksinasi pada beberapa ternak.

Ia menambahkan, distribusi vaksin PMK mencapai 2.000 botol atau 50.000 dosis yang disebar ke berbagai wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bogor, Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Lampung. Untuk Jawa Timur, distribusi vaksin sejumlah 12.500 dosis diserahkan ke Dinas Kabupaten Kediri, Blitar, Tulungagung, Jombang, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, dan Jember.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (PPHNAK) Makmun, yang didampingi Kepala BBIB Singosari Akbar, langsung mengawal distribusi vaksin di wilayah Kediri. Disampaikan bahwa bantuan vaksin ini merupakan komitmen nyata dari pemerintah untuk melakukan pengendalian PMK di lapangan. Selain vaksin, Kementan juga menyediakan bantuan berupa obat-obatan, antibiotik, dan disinfektan untuk membantu peternak mengatasi potensi penyakit lainnya.

Sebelumnya, Dirjen PKH, Agung Suganda, mengingatkan perlunya meningkatkan kesiapsiagaan terkait potensi meningkatnya penyakit hewan. Menurutnya, kesehatan ternak merupakan faktor penting dalam mendukung peningkatan produksi ternak nasional.

“Vaksinasi adalah langkah preventif yang sangat penting untuk menjaga kesehatan ternak dan mencegah penularan penyakit, termasuk PMK. Pengendalian penyakit hewan sangat diperlukan untuk mendukung ketahanan pangan hewani dan memperkuat subsektor peternakan di Indonesia,” katanya di Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Sinergi antara pemerintah, produsen obat hewan, dan stakeholder terkait lainnya, lanjut Agung, menjadi kunci dalam mengatasi wabah PMK. Dengan kerja sama yang solid, diharapkan penyebaran PMK dapat dikendalikan, sehingga subsektor peternakan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. (INF)

PMK KEMBALI MEWABAH, ASOHI GALANG BANTUAN OBAT HEWAN

Ilustrasi PMK. (Foto: ANTARA)

Sehubungan dengan adanya informasi meningkatnya kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang kembali mewabah awal Desember 2024, Kementerian Pertanian melakukan koordinasi dengan Asosasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) dalam rangka penyediaan obat hewan melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).

Dalam surat keterangan resminya, ASOHI menyampaikan permohonan bantuan obat-obatan terkait keperluan darurat untuk menunjang sarana dan prasarana biosekuriti yang ketat agar wabah PMK tidak menyebar luas di daerah yang terdampak, meliputi Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sumatra Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo.

Untuk itu ASOHI mengajak kepada para anggotanya untuk berpartisipasi dalam penggalangan bantuan berupa disinfektan, vitamin injeksi, obat luka, antibiotika injeksi, analgesik, antipiretik, antiinflamasi, dan antihistamin, serta obat-obatan lainnya untuk hewan besar yang dapat digunakan untuk pencegahan maupun pengobatan PMK.

“Obat-obatan yang disumbangkan harus sudah memiliki nomor registrasi dari Kementerian Pertanian dengan spesifikasi obat hewan yang dibutuhkan,” sebut ASOHI dalam surat resminya.

Adapun spesifikasi obat hewan dalam rangka kedaruratan PMK, di antaranya:
1. Desinfektan Cair
• Komposisi minimal mengandung zat aktif glutaraldehyde/formaldehide/sodium hypocloride/didecyl dimethyl ammonium chloride/alkyl dimethyl benzil ammonium chloride/hypochloride acid/sodium hydroxide/sodium carbonate/sodium dicloroisocianurate/potasium peroksi monosulfate/pentopotassium bis (peroksomonosulfat) bis (sulfat)/sodium chloride/hypochlorous acid/HOCl/iodine;
• Memiliki nomor pendaftaran obat hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan disinfektan.

2. Disinfektan padat
• Komposisi minimal mengandung zat aktif glutaraldehyde/formaldehide/sodium hypocloride/didecyl dimethyl ammonium chloride/ alkyl dimethyl benzil ammonium chloride/hypochloride acid/sodium hydroxide/sodium carbonate/sodium dicloroisocianurate/potasium peroksi monosulfate/pentopotassium bis (peroksomonosulfat) bis (sulfat)/sodium chloride/hypochlorous acid/HOCl/iodine;
• Memiliki nomor pendaftaran obat hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan disinfektan.

3. Vitamin B komplek
• Bentuk sediaan cairan injeksi;
• Komposisi minimal paling kurang mengandung zat aktif vitamin B1, B2, B5, B12, nicotinamide, dan d-pathenol;
• Memiliki nomor Pendaftaran Obat Hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan vitamin B komplek.

4. Multivitamin
• Bentuk sediaan cairan injeksi;
• Komposisi minimal paling kurang mengandung zat aktif vitamin A, D3, dan E;
• Memiliki nomor Pendaftaran Obat Hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan multivitamin.

5. Antibiotic long acting broad spectrum
• Bentuk sediaan cairan injeksi;
• Komposisi obat mengandung antibiotik yang memiliki indikasi mengatasi infeksi sekunder yang ditimbulkan akibat PMK, seperti antibiotik golongan tetracyclin (antara lain oxytetracycline minimal 200 mg/mL dan lain-lain), golongan quinolon (antara lain enrofloxasin minimal 100mg/ml, dan lain-lain), golongan betalaktam (antara lain amoxicilin minimal 100mg/ml, cepalosporin minimal 100mg/ml dan lain- lain), dan lain-lain;
• Memiliki nomor Pendaftaran Obat Hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan antibiotic long acting broad spectrum.

6. Analgesik, antipiretik, antiinflamasi, dan antihistamin
• Bentuk sediaan cairan injeksi;
• Obat hewan yang memiliki indikasi analgesik/antipiretik/antiinflamasi/antihistamin dan/atau lebih dari satu indikasi tersebut, seperti dipyron, diphenhydramine, meloxicam, flunixin, dan lain-lain;
• Memiliki nomor Pendaftaran Obat Hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan analgesik, antipiretik, antiinflamasi, dan antihistamin.

7. Penguat otot (ATP)
• Bentuk sediaan cairan injeksi;
• Komposisi mempunyai indikasi penguat otot, seperti bio ATP (bio ATP dan kombinasinya), biophosphan, atau senyawa sejenis yang terdaftar di obat hewan;
• Memiliki nomor pendaftaran obat hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan penguat otot (ATP).

Bantuan tersebut dikumpulkan mulai 27 Desember 2024 melalui ASOHI Daerah terkait dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi ASOHI Pusat: Koordinator ASOHI Pusat, Rezki Eko Nugroho (+62 812-9776-5559). (INF)

IMPOR DISETOP, ASOSIASI MINTA DAGING LOKAL DISERAP

Pertemuan antara pemerintah dengan importir dan asosiasi untuk menjaga keberlanjutan usaha peternakan domba dan kambing rakyat. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) menghentikan sementara impor karkas dan daging domba dewasa atau mutton guna melindungi peternak lokal dari persaingan harga yang tidak sehat. Kebijakan ini bertujuan menjaga keberlanjutan usaha peternakan rakyat sekaligus memperkuat daya saing subsektor peternakan nasional.

“Kami stop sementara pengeluaran rekomendasi impornya agar harga daging domba impor tidak menekan peternak. Ini upaya kami melindungi peternak agar usahanya terus berjalan,” ujar Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Jumat (29/11/2024), di Jakarta.

Pihaknya telah mengambil serangkaian langkah untuk mendukung peternak. Pada 18 November 2024, audiensi digelar bersama Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI) guna menyerap aspirasi peternak. Selanjutnya, Rembuk Nasional di Boyolali pada 21 November 2024, sebagai forum penyusunan solusi bersama.

Pada 24 November 2024, inspeksi mendadak dilakukan ke-13 gudang importir untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan distribusi dan stok daging impor. Kemudian pada 26 November 2024, Kementan mewajibkan importir menandatangani surat pernyataan bermaterai yang berisi tiga poin penting, yaitu pelaporan stok secara berkala, larangan distribusi daging impor ke pelaku UMKM, dan komitmen menjaga pasar lokal.

Pada pertemuan dengan importir di Malang, Jawa Timur, 10 Desember 2024, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Agung Suganda, menegaskan pentingnya kolaborasi antara peternak dan importir. Ia meminta importir melaporkan stok secara transparan dan menyerap daging kambing serta domba lokal sesuai kebutuhan pasar.

Pertemuan lanjutan di Kantor Kementan pada 20 Desember 2024, HPDKI meminta proses penyesuaian harga dilakukan secara business-to-business (B2B) antara peternak dan importir. Asosiasi ini juga mendesak pemerintah tak memberikan izin impor baru untuk memastikan pasar lokal tetap terlindungi.

Ketua HPDKI, Yudi Guntara, mengusulkan agar importir menyerap 3.000 ekor kambing dan domba lokal dengan spesifikasi tertentu, yaitu karkas beku dari rumah pemotongan hewan (RPH) bersertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan halal.

“Kami ingin memperkuat posisi peternak lokal dan mendorong pertumbuhan industri domba serta kambing nasional,” ujar Yudi.

Asosiasi importir (APPHI, APPDI, dan ADDI) mengharapkan Kementan mendorong kepada para importir agar mendukung penyerapan daging lokal mulai Januari 2025. Harga jual akan disesuaikan secara B2B antara peternak dan importir.

Kementan juga mempercepat harmonisasi regulasi mulai 7 Januari 2025, guna membuka kembali ekspor domba dan kambing ke Malaysia dan Brunei. Langkah ini diharapkan menyerap surplus produksi lokal sekaligus memperluas pasar internasional.

“Jika produk dalam negeri mencukupi, tidak ada alasan untuk mengimpor. Pemerintah mendukung penuh upaya meningkatkan serapan lokal dan mendorong ekspor untuk mewujudkan kemandirian pangan,” ujar Agung.

Sementara Inspektur IV Kementan, Pujo Harmadi, menyatakan bahwa semua kebijakan akan dievaluasi secara berkala. Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis memperkuat ketahanan pangan berbasis domba dan kambing lokal. Sinergi antara pemerintah, asosiasi, dan importir diyakini mampu mengurangi impor serta meningkatkan daya saing subsektor peternakan nasional. (INF)

WABAH JEMBRANA DI SULTRA, KEMENTAN TEGASKAN PERKETAT LALU LINTAS TERNAK

Vaksinasi adalah metode pengendalian paling efektif untuk mengatasi penyakit Jembrana. (Foto: Istimewa)

Menyusul kali pertama terjadinya wabah penyakit Jembrana yang menyerang sapi Bali di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kementerian Pertanian (Kementan) mengimbau agar setiap daerah memperketat upaya pencegahan dengan meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas ternak.

Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah penyebaran penyakit yang telah menginfeksi ratusan sapi di beberapa kabupaten di Sultra.

Kementan melalui Balai Besar Veteriner Maros telah mengonfirmasi tujuh sampel positif Jembrana dari 55 sampel yang diuji pada 11 Oktober 2024. Berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra yang diperoleh melalui iSIKHNAS, terdapat 422 ekor sapi yang terlapor terjangkit, tersebar di enam kabupaten yakni Bombana, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Selatan, dan Konawe Utara.

Meskipun angka kematian ternak kini mulai melandai berkat langkah biosekuriti dan pengobatan, Kementan tetap memperingatkan pentingnya pengawasan dan pengendalian penyakit.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Agung Suganda, menyatakan bahwa vaksinasi adalah metode pengendalian paling efektif untuk mengatasi penyakit Jembrana, di samping pemberian vitamin, obat-obatan, dan disinfektan di area peternakan.

“Kami telah mengirimkan pasokan obat-obatan, vitamin, dan disinfektan ke Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sultra pada 24 Oktober 2024 lalu,” ungkapnya.

Agung menekankan pentingnya pelaksanaan Permentan No. 17/2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Peraturan ini adalah tulang punggung ketahanan sistem kesehatan hewan di Indonesia. Kita harus belajar dari pengalaman wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada 2022. Upaya pencegahan akan selalu lebih efektif dibandingkan penanganan setelah wabah terjadi,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, aturan terkait pengawasan lalu lintas ternak telah dirancang berbasis digital untuk memudahkan implementasi dan menjadi standar nasional dalam upaya pengendalian risiko. Pemerintah Provinsi Sultra juga telah mengambil langkah pencegahan dengan mengimbau peternak untuk mengandangkan ternak mereka, memisahkan hewan yang sakit dari yang sehat, serta menerapkan biosekuriti seperti sanitasi, pembersihan, dan disinfeksi kandang.

Pemerintah Provinsi Sultra juga telah mengalokasikan 15.000 dosis vaksin Jembrana untuk 2025. Diharapkan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dapat menjalankan pelayanan kesehatan hewan yang andal dan profesional demi memastikan penanganan kesehatan ternak yang lebih baik. (INF)

BBPTU-HPT BATURRADEN RAIH PENGHARGAAN DARI KEMENTERIAN PANRB

Pemberian penghargaan dari Kementerian PANRB kepada BBPTU-HPT Baturraden. (Foto: Istimewa)

Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Baturraden, berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). BBPTU-HPT Baturraden masuk daftar 10 Terbaik Kategori Kementerian dengan predikat Pelayanan Prima.

Penghargaan diterima oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Ali Jamil, dalam acara Gebyar Pelayanan Prima di Jakarta (8/10/2024).

Kegiatan yang mengusung tema “Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif, dan Inklusif” ini memberikan apresiasi terhadap peningkatan pelayanan publik, khususnya dalam mendukung keberhasilan Reformasi Birokrasi Berdampak. BBPTU-HPT Baturraden ditetapkan sebagai Lokus Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh Kementerian PANRB, sebagai pengakuan atas inovasi dan upaya peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menyampaikan harapan bahwa Gebyar Pelayanan Prima dapat memperkuat sinergi antar instansi pemerintah dalam memberikan layanan publik yang lebih baik.

“Bagaimana kita ini mewujudkan reformasi birokrasi berdampak sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah,” ujar Anas.

Kementerian PANRB memberikan sejumlah penghargaan dalam acara tersebut, yang meliputi 10 Penghargaan Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan, kemudian sebanyak 21 Penghargaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, serta 75 Penghargaan Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik.

Sementara itu, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Agung Suganda, saat dikonfirmasi terpisah menyampaikan apresiasinya terhadap pencapaian BBPTU-HPT Baturraden.

“Penghargaan ini menjadi bukti komitmen kami untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” katanya.

Ia juga mengimbau untuk terus bekerja keras dan inovasi berkelanjutan dalam menghadapi tantangan di bidang peternakan.

“Kami berharap penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Ditjen PKH untuk terus melakukan perbaikan dalam pelayanan publik,” tegasnya.

Sebagai informasi, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nasional 2023 mencatat skor 3,78 dari skala 5, menempatkannya dalam kategori “baik.” Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nasional mencapai skor 3,53 dari skala 4. (INF)

DI RAKERNAS APPSI, MENTAN AJAK SUKSESKAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

Mentan saat memberikan sambutan pada Rakernas APPSI di Tangerang, Banten. (Foto: Istimewa)

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengajak Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia (APPSI) mendukung program makan bergizi gratis, salah satunya dengan menyediakan daging dan susu sapi berkualitas dan berkelanjutan.

"Ayo kerja keras dukung program makan bergizi gratis. Mulai hari ini kita harus mengubah mindset untuk sukses swasembada kalau kita bergerak bersama," kata Mentan dalam acara Rakernas APPSI, di Serpong, Tangerang, Banten, Jumat (20/9/2024).

Amran meyakini bahwa APPSI dapat membantu pemerintah mewujudkan swasembada daging, sehingga ke depan Indonesia tak perlu lagi melakukan impor. Artinya, tugas yang diemban ke depan hanya fokus pada pengembangbiakan dan penggemukan sapi nasional.

"Jadi ke depan untuk kita mencapai swasembada itu harus memiliki mimpi dan juga aksi. Ingat, ini momentum emas, di mana ada presiden memiliki perhatian luar biasa terhadap peternak," ucapnya.

Ketua Umum APPSI, Dadang, menyampaikan apresiasinya atas dukungan Kementerian Pertanian terhadap penggemukan sapi di Indonesia. Mengenai hal itu, Dadang mengaku siap memberikan berkontribusinya.

"Kami tentu mendukung program makan bergizi gratis. Alhamdulillah saat ini kita juga sudah mengangkat Ketua Dewan Pembina yaitu Bapak Ahmad Muzani yang Insyaallah kita akan sinergi dengan program pemerintah untuk kemajuan para peternak sapi di Indonesia," ujar Dadang.

Ia turut mengungkapkan bahwa program tersebut adalah program strategis masa depan untuk kemajuan Indonesia melalui pemenuhan daging dan sapi nasional. Dia pun mengaku siap mengkoordinasikan program tersebut dengan para peternak lain.

"APPSI berdiri sejak 2019 dan kami sudah menggelar kontes sekitar delapan kali di seluruh wilayah kepulauan Jawa. Ke depan kita ingin menaikkan taraf hidup atau penyemangat untuk para peternak sapi di Indonesia agar lebih dihargai bukan hanya berdasarkan nilai daging karkasnya saja, tetapi dari aspek lainnya termasuk pemenuhan daging untuk program makan bergizi gratis," tandasnya.

Pada kegiatan Rakernas tersebut dihadiri Dewan Pembina APPSI Ahmad Muzani, Anggota Komisi IV DPR RI TA. Khalid, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan sejumlah pengurus APPSI dari beberapa daerah. (INF)

PERTEMUAN BILATERAL INDONESIA - BRASIL, INDONESIA DAPAT INVESTASI SENILAI 4,5 T

Amran Sulaiman Bersama Carlos Favaro
(Foto : Kementan)

Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanian Brasil, Carlos Favaro, di Chapada Dos Guimaraes, Brasil. Pada pertemuan tersebut, tim dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI menginisiasi mutual of understanding (MoU) antara PT Asiabeef Biofarma Indonesia (Asiabeef) dengan Agropecuaria 31 (31 Group).

MoU tersebut berisi komitmen kerjasama investasi pengembangan 100.000 ekor ternak sapi perah tropis asal Brasil yang akan dilaksanakan di Indonesia dalam rangka mendukung peningkatan produksi susu dalam negeri. Investasi diperkirakan bernilai Rp4,5 Triliun.

“Kehadiran investor asal Brasil ini dapat turut mendukung upaya kita untuk swasembada daging dan susu,” terang Mentan Amran dalam keterangan pers, Kamis (12/09/2024) malam waktu setempat.

Mentan Amran menyampaikan harapannya, bahwa Indonesia dapat memenuhi kebutuhan protein daging sapi dan susu dari dalam negeri, bukan melalui impor. Untuk dapat memenuhi harapan tersebut, Indonesia harus bisa mengembangkan peternakan secara masif.

“Semua investasi ini akan menciptakan lapangan kerja baru di berbagai bidang peternakan,” tambah Mentan Amran.

Pada pertemuan itu, Mentan Brasil Carlos Favaro menyebutkan pihaknya akan secepatnya datang ke Indonesia. Carlos berjanji membawa serta beberapa pengusaha besar di sektor peternakan. Dengan rencana datangnya para pengusaha tersebut ke Indonesia, diharapkan Indonesia – Brasil dapat membuat kesepakatan lanjutan tentang pembangunan sektor peternakan di Indonesia.

Pertemuan Bilateral Indonesia – Brasil ini dilakukan langsung setelah Mentan Amran menghadiri G20 Agriculture Ministerial Meeting (AMM). Pada G20 AMM yang juga diselenggarakan di lokasi yang sama, Mentan Amran menyampaikan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mentransformasi sistem pertanian dan pangan secara holistik. Komitmen tersebut berbuah hasil positif.

“Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 2017, 2019, 2020, dan 2021, serta menghasilkan surplus jagung, bawang merah, kelapa sawit, ayam, dan telur dalam beberapa tahun terakhir, memenuhi kebutuhan 281 juta rakyat Indonesia,” terang Mentan Amran.

Langkah strategis dalam Pembangunan sektor pertanian harus segera diambil karena dunia sedang menghadapi ekanan yang semakin besar dengan perkiraan populasi global yang mencapai 8,6 miliar pada tahun 2030.

“Kita harus meningkatkan produksi pangan sambil melestarikan sumber daya alam kita yang semakin menipis,” ujar Mentan Amran.

Menurutnya, Indonesia akan berstrategi dengan menekankan solusi fleksibel dan inovatif untuk meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan, dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia, serta teknologi modern.

Mentan Amran pun mengajak seluruh anggota G20 untuk memajukan sistem pertanian dan pangan yang tangguh dan berkelanjutan.

“Dengan bekerja sama dan berbagi praktik terbaik, kita dapat mengatasi tantangan, mendorong inklusivitas, dan membangun masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan,” pungkas Mentan Amran. (INF)

INVESTOR TIONGKOK BERMINAT BERINVESTASI DI SEKTOR SAPI PERAH RI

Agung Suganda Saat Menerima Kedatangan Investor Tiongkok
(Foto : Xinhua)

Investor asal China, Hangzhou House of Chamber, berencana menanamkan modal di bidang peternakan sapi perah Indonesia sebagaimana disampaikan dalam pertemuan dengan pejabat di Kementerian Pertanian Republik Indonesia (RI) pada akhir pekan lalu.

Investor China tersebut berencana mengembangkan peternakan dan mendatangkan 30 ribu ekor sapi di tiga wilayah strategis Indonesia, antara lain Jawa, Sumatra, dan Kalimantan.

Pemilihan wilayah ini mempertimbangkan ketersediaan lahan yang memadai serta infrastruktur yang mendukung untuk peternakan skala besar. Kementerian Pertanian telah menawarkan 2.600 hektare lahan di Kalimantan Timur sebagai hak guna usaha (HGU).

"Investasi ini diharapkan dapat membawa peningkatan signifikan dalam industri peternakan sapi perah di Indonesia, sekaligus memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan China dalam jangka panjang," ujar Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, Agung Suganda, dalam keterangan resminya.

Perwakilan Hangzhou House of Chamber berharap investasi tersebut dapat dimulai pada Oktober 2024. Komitmen ini menjadi bagian dari rencana jangka panjang perusahaan itu untuk berkontribusi dalam penyediaan susu nasional di Indonesia, serta memperluas pasar produk olahan susu ke negara-negara di Asia Tenggara.

Kementerian Pertanian menyebut investasi ini akan mendukung peningkatan produksi susu nasional dan berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi. (INF)

MENTAN AMRAN: KITA AKAN DUKUNG PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

Menteri Pertanian saat Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI. (Foto: Istimewa)

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mendukung penuh program makan bergizi gratis yang disiapkan presiden terpilih. Persiapan itu di antaranya dengan meningkatkan produksi daging maupun proses hilirisasi yang dikerjasamakan dengan para pengusaha besar.

“Kita komitmen akan mendukung program makan bergizi gratis. Antara lain meningkatkan produksi daging (sapi, kambing, dan ayam) sampai pada tingkat pengolahannya (hilirisasi) juga akan kita siapkan melalui offtaker yang ada,” ujar Mentan Amran dalam siaran resminya usai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Senin (26/8/2024).

Menurutnya, kehadiran pengusaha sangat dibutuhkan untuk mempercepat jalannya program yang diinginkan presiden terpilih nanti. Namun begitu, dia berharap pemerintah juga menambah jumlah anggaran Kementan sebesar Rp 68 triliun.

“Kita memang perlu pengusaha untuk sektor pertanian. Selain itu kita juga memerlukan instrumen APBN dari sisi pangan. Namun yang pasti kita akan men-support program makan bergizi gratis,” katanya.

Khusus makan bergizi gratis, lanjut dia, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai penyedia makanan. Sementara Kementan sampai saat ini fokus pada peningkatan produksi peternakan.

Kendati demikian, pemerintah juga mempersiapkan peningkatan produksi padi sebagai program strategis lainnya. Salah satunya memperluas areal tanam atau PAT melalui solusi cepat pompanisasi.

“Yang pasti kita dukung semuanya. Namun untuk anggaran yang ada saat ini masih didominasi cetak sawah, irigasi, dan optimasi lahan rawa,” tukasnya. (INF)

KEMENTAN DAN SWASTA MENYATUKAN KOMITMEN PERANGI AMR

Lokakarya Kementan Dengan Swasta, Membahas AMR
(Foto : Istimewa)

Dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor kesehatan hewan dalam mencapai kesehatan masyarakat dengan tetap memastikan produktivitas perunggasan yang berkelanjutan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) serta dukungan dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), menginisiasi lokakarya penting tentang pendekatan Keterlibatan Sektor Swasta/Private Sector Engagement (PSE) dalam pengendalian resistensi antimikroba.

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Trembesi BSD, Tangerang Selatan (19/08). Dalam lokakarya tersebut dipertemukanlah pemangku kepentingan utama dari sektor pemerintah, asosiasi, dan pelaku usaha perunggasan untuk membahas penyusunan indikator pengendalian AMR di sektor kesehatan hewan melalui penggunaan antibiotik yang bijak dan bertanggung jawab dalam peternakan unggas.

Acara ini juga sebagai ajang inisiatif untuk mensinergikan arah kebijakan nasional jelang pemerintahan baru dan dalam rangka menyiapkan rencana aksi nasional Rencana Aksi Nasional (RAN) pengendalian AMR periode 2025-2029, dengan fokus pada pengurangan penggunaan antibiotik di peternakan unggas yang akan berdampak pada kesehatan masyarakat.

Lokakarya ini memberikan ruang bagi sektor swasta untuk berkontribusi pada pengembangan regulasi dan kebijakan, yang kemudian menghasilkan komitmen signifikan dari sektor swasta yaitu menyetujui penyelarasan indikator target untuk RAN AMR 2025-2029 serta bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan strategi bersama guna menangani ancaman global "pandemi senyap" yang mendesak akibat AMR.

Komitmen tersebut meliputi dukungan terhadap larangan bertahap penggunaan antibiotik sebagai langkah pencegahan dalam peternakan unggas untuk mengatasi AMR dan mempromosikan praktik peternakan yang berkelanjutan. Selain itu, pertemuan ini juga membahas potensi implikasi dalam menyikapi dinamika perubahan arah kebijakan, memastikan pemerintah dan sektor swasta dapat selalu bersinergi membangun peternakan unggas yang lebih baik dan menjadikan Indonesia teladan bagi negara lain dalam pengendalian AMR bersama.

Direktur Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, Imron Suandy, menyoroti pentingnya kesehatan hewan dalam kerangka kesehatan untuk semua, sehingga secara nyata berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih sehat.

“Program Penatagunaan Antimikroba yang sukses memerlukan kepemimpinan dan dedikasi yang kuat dari pemerintah dan sektor swasta. Di Indonesia, keterlibatan sektor swasta dalam industri unggas sangat besar, dengan banyak perusahaan aktif di berbagai tahapan rantai nilai unggas. Hari ini menandai awal upaya kolaboratif kami untuk bertindak bersama membangun bangsa, dan kita selalu dijadikan inspirasi bagi negara lain dalam pengendalian AMR di tingkat regional, langkah peran serta sektor usaha bersama dengan pemerintah ini tentu akan menjadi pendekatan yang akan kita bagun bersama ke depannya” kata Imron.

Sejak 2017, Indonesia telah menerapkan Rencana Aksi Nasional untuk Pengendalian Resistensi Antimikroba, yang disahkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No. 7/2021. Rencana ini menekankan pentingnya melibatkan semua pemangku kepentingan utama untuk mencapai target pengendalian AMR, dengan PSE memainkan peran penting dalam mendorong kolaborasi efektif untuk mencapai tujuan kesehatan penting ini.

Country Team Leader FAO ECTAD, Luuk Schoonman, menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta unggas untuk inisiatif ini. 

“Integrasi komitmen ini ke dalam Rencana Aksi Nasional menunjukkan dedikasi kita untuk meningkatkan praktik baik peternakan dan melindungi kesehatan masyarakat. Dukungan penuh FAO akan terus berlanjut sampai kita mencapai perbaikan yang substansial dan berkelanjutan,” kata Schoonman.

Team poultry health JAPFA Breeding Division, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, Dalmi Triyono mengatakan bahwa dirinya mendukung strategi pemerintah untuk pengendalian AMR dengan mempromosikan penggunaan antibiotik yang tepat dan bertanggung jawab, dengan mengurangi penggunaan antibiotik untuk pencegahan pada peternakan unggas. 

"Komitmen kami lebih dari sekedar kepatuhan, memastikan praktik kesehatan unggas kami memenuhi standar tinggi dan keberlanjutan. Dengan menerapkan biosekuriti dan manajemen pemeliharaan yang tepat dan berkelanjutan, kami memastikan ternak sehat, produktif dan aman dikonsumsi," tuturnya.

Surveillance Analyst Assistant Manager, PT Medion Farma Jaya, Gian Pertela juga mengutarakan hal serupa dimana Medion juga mendukung setiap rencana pemerintah terkait penggunaan antibiotik yang tepat dan rasional untuk kesehatan hewan. 

"Komitmen kami terhadap inisiatif ini mencerminkan dukungan terhadap kebijakan kesehatan yang bertanggung jawab dan dedikasi kami untuk berkontribusi pada upaya global melawan resistensi antimikroba, menjaga kesehatan hewan dan manusia, serta memastikan keberlanjutan industri peternakan di masa depan," kata dia.

Setelah lokakarya, sektor swasta, bekerja sama dengan pemerintah, akan menyusun indikator outcome dan output sebagai target untuk program intervensi. Program-program ini akan fokus pada peningkatan deteksi AMR melalui perbaikan sistem monitoring, pengujian laboratorium, dan data sharing, serta meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dan Penatagunaan Antimikroba (PGA) melalui pembangunan kapasitas, meningkatkan kesadaran, dan memperkuat komitmen di kedua sektor. Acara ini melanjutkan pertemuan sebelumnya yang diadakan pada 15 Agustus 2024, yang memperkenalkan pentingnya Keterlibatan Sektor Swasta (PSE) dalam pengendalian AMR dan menetapkan indikator target untuk RAN AMR 2025-2029. (CR)

AGUNG SUGANDA RESMI MENJABAT DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Dr Drh Agung Suganda MSi. (Foto: Istimewa)

Dr Drh Agung Suganda MSi, resmi dilantik menjadi Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementerian Pertanian (Kementan) menggantikan Dr Ir Nasrullah MSc.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, di Auditorium Kantor Pusat Kementan, Jumat (9/8/2024).

Pada kegiatan tersebut, Mentan mengimbau bahwa adanya pergantian pejabat merupakan hal yang biasa. Ia juga meminta kepada setiap pejabat yang baru dilantik untuk selalu mengabdi kepada bangsa dan negara.

“Kita harus melakukan yang terbaik. Kita harus berjibaku dan bergandeng tangan untuk bisa mencapai swasembada pangan ke depan,” kata Amran.

Adapun sekilas info mengenai Agung Suganda merupakan pria kelahiran Indramayu, 1976. Ia menamatkan pendidikan dokter hewan dan S2 di Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) IPB University dan S3 di Universitas Hasanuddin.

Perjalanan karirnya tergolong cepat. Sebelum menjabat Dirjen PKH, Agung sempat menjadi Kepala Pusvetma Surabaya, kemudian pernah menjadi Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak (Dirbitpro).

Selain melantik Dirjen PKH, ada juga beberapa pejabat tinggi lingkup Kementerian Pertanian lainnya yang juga dilantik, di antaranya: 

• Dr Ir Nasrullah MSc sebagai Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional

• Dr Ir Suwandi MSi sebagai Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian

• Dr Ir Prihasto Setyanto MSc sebagai Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian

• Ir Ali Jamil MP PhD sebagai Staf Ahli Bidang Infrastuktur Pertanian

• Andi Nur Alam Syah STP MT sebagai Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

• Dr Yudi Sastro SP MP sebagai Direktur Jenderal Tanaman Pangan

• Dr Idha Widi Arsanti SP MP sebagai Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. (INF)

KERJA SAMA INDONESIA-URUGUAY TINGKATKAN KUALITAS DAGING DAN SUSU

MoU pembangunan pangan antara Indonesia dan Uruguay. (Foto: Istimewa)

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi, bersama Menteri Peternakan, Pertanian, dan Perikanan Republik Oriental Uruguay, Fernando Mattos, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) pembangunan pangan di kedua negara, khususnya di bidang peternakan untuk mengembangkan produksi daging dan susu berkualitas.

“Kementan bergerak sesuai arahan presiden untuk meningkatkan kinerja sektor pangan, utamanya daging, produk hortikultura, dan tanaman pangan,” ucap Harvick melalui siaran resminya di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Selasa (4/6/2024).

Pada 2023, total nilai perdagangan komoditas pertanian antara Indonesia dan Uruguay hanya mencapai sekitar 8.87 juta USD. Oleh sebab itu, Wamentan menaruh harapan dalam kerja sama ini, baik untuk meningkatkan nilai perdagangan komoditas pertanian maupun bidang peternakan.

Saat ini Uruguay menduduki posisi ketujuh produsen daging utama di dunia dengan mengekspor 450 ribu ton daging sapi ke pasar internasional. Uruguay dikenal sebagai negara yang memiliki sistem pengelolaan ternak modern dan berkelanjutan, salah satunya dengan melarang penggunaan hormon sejak 1962 dan melarang antibiotik pada 2011.

“Bukan hanya terjadinya trading di antara kedua negara, kita sepakat untuk bertukar informasi bagaimana mengembangkan teknologi pertanian. Utamanya agar kedua belah negara bisa lebih berkembang lagi,” tambah Harvick.

Saat ini pihaknya tengah berupaya meningkatkan produksi komoditas nasional, khususnya di bidang peternakan untuk memenuhi stok kebutuhan daging sapi dan produk susu. Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, pernah menyampaikan bahwa swasembada protein hewani harus terwujud demi Indonesia Emas 2045.

“Kita tidak hanya fokus pada swasembada daging, tapi juga swasembada protein hewani, termasuk ternak perah yang menghasilkan susu,” kata Mentan Amran.

Hal serupa disetujui oleh Menteri Pertanian Uruguay, Fernando Mattos. Ia melihat ada potensi besar untuk meningkatkan sektor perdagangan komoditas pertanian sekaligus memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Uruguay dalam upaya pembangunan swasembada pangan di masing-masing negara.

“Kita sangat senang atas penandatangan MoU ini. Kita telah menemukan beberapa topik penting untuk dapat mengembangkan industri daging ternak dan susu untuk mencapai target swasembada. Uruguay akan membantu Indonesia karena kita memiliki pengalaman yang panjang dalam industri peternakan,” kata Fernando Mattos. (INF)