MENTAN AMRAN: RPH DILARANG NAIKKAN HARGA DAGING

Mentan Amran saat melihat ketersediaan daging sapi di pasar. (Foto: Istimewa)

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan seluruh rumah pemotongan hewan (RPH) untuk melarang para jagal menaikkan harga daging sapi, sebagai bagian dari kesiapan pemerintah menjaga stabilitas pangan nasional menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.

Penegasan tersebut disampaikan di tengah kondisi harga pangan nasional yang cenderung terkendali. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), komponen harga bergejolak (volatile food) secara bulan ke bulan mengalami deflasi sebesar 1,96%, sementara secara tahunan tercatat inflasi sebesar 1,14%, menandakan stabilitas harga pangan masih terjaga.

Pemerintah telah menetapkan harga sapi siap potong dari feedloter tidak lebih dari Rp 55.000/kg dan terima di RPH maksimal Rp 56.000/kg. Untuk itu semua jagal wajib menjaga stabilitas harga karkas sehingga harga daging di pasar tidak lebih dari Rp 130.000/kg.

“Seluruh RPH tidak boleh menaikkan harga daging. Pemerintah ingin memastikan harga sapi dan daging tetap stabil, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026,” kata Mentan Amran dalam keterangan resminya, Selasa (3/2/2026).

Ia juga menekankan bahwa kenaikan harga yang tidak wajar tidak akan ditoleransi, terlebih jika dilakukan dengan memanfaatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat pada momentum hari besar keagamaan.

Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, Mentan Amran meminta Satuan Tugas (Satgas) Pangan Mabes Polri bersama instansi terkait melakukan pengawasan dan pemeriksaan ketat terhadap RPH yang diduga memainkan harga daging.

“Satgas Pangan kami minta turun langsung memeriksa RPH yang memainkan harga. Jika ditemukan pelanggaran, akan dilakukan penindakan tegas,” ucapnya.

Sebagai langkah penertiban rantai pasok, Mentan juga menginstruksikan feedloter agar tidak menyalurkan/suplai sapi hidup kepada para jagal RPH yang tidak patuh terhadap ketentuan harga karkas dan daging.

“Feedloter jangan memasok sapi ke jagal/pemotong di RPH yang tidak patuh. Ini bentuk penertiban agar stabilisasi harga berjalan efektif,” tambahnya.

Sebagai informasi BPS mencatat terjadi deflasi pada Januari 2026, terutama pada komponen harga bergejolak terutama didorong oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan, salah satunya telur ayam ras di sejumlah wilayah. Sementara secara tahunan, beberapa komoditas termasuk daging ayam ras masih memberikan andil inflasi, namun dinilai masih dalam batas wajar dan tidak mengganggu stabilitas harga pangan secara keseluruhan.

Mentan Amran menegaskan, dengan pasokan pangan strategis yang berada dalam kondisi aman, pemerintah berkomitmen menjaga harga tetap terkendali serta memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idulfitri 2026 tanpa tekanan lonjakan harga pangan. (INF)

JAGA HARGA DAN PASOKAN, PEMERINTAH BERSAMA ASOSIASI SEPAKAT HARGA TIMBANG HIDUP SAPI 55 RIBU PER KG

Menteri Pertanian saat jumpa pers dalam rapat koordinasi jelang HBKN di kantornya. (Foto: Istimewa)

Pemerintah bersama asosiasi pedagang dan pelaku usaha sepakat menjaga stabilitas harga dan pasokan daging sapi menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026, dengan harga timbang hidup sapi di tingkat feedlot sebesar Rp55.000/kg dan berlaku mulai 22 Januari 2026 hingga menjelang Idulfitri, tanpa kenaikan harga.

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat koordinasi yang digelar di Kementerian Pertanian (Kementan), Kamis (22/1/2026), yang dihadiri Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan, asosiasi pedagang, asosiasi pemotong, feedlotter, hingga pelaku usaha impor sapi bakalan.

Kementan menegaskan tidak akan membiarkan gangguan distribusi maupun praktik spekulasi yang merugikan masyarakat, khususnya menjelang hari besar keagamaan nasional (HKBN). Pemerintah terus melakukan pemantauan harga, pasokan, dan distribusi secara ketat untuk memastikan kebijakan pangan tetap berpihak pada rakyat, peternak, dan pelaku usaha yang taat aturan.

Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI), Wahyu Purnama, memastikan seluruh pedagang di bawah naungan APDI kembali berjualan. “Mulai malam Jumat, 23 Januari 2026, pedagang daging kembali beraktivitas dan RPH siap memotong sapi,” kata Wahyu.

Ia menegaskan, jika ditemukan harga di atas kesepakatan tersebut, pedagang diminta segera melapor. “Kalau ada yang melanggar, laporkan ke saya dan akan langsung kami teruskan ke pemerintah,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia (JAPPDI), H Asnawi. “Kalau ada pengusaha feedlot menjual di atas Rp55 ribu per kilogram, silakan laporkan dengan bukti untuk diteruskan ke Menteri Pertanian,” tegasnya.

Pemerintah juga memastikan pasokan sapi aman. Kuota impor sapi bakalan sekitar 700 ribu ekor per tahun telah disiapkan dan dialokasikan kepada sekitar 80 perusahaan penggemukan sapi. Selain itu, BUMN Pangan ditugaskan sebagai stabilisator untuk menjaga keseimbangan harga dan pasokan di tingkat konsumen.

Pemerintah juga akan terus mengawal agar distribusi berjalan lancar dan masyarakat tidak terbebani lonjakan harga daging sapi menjelang Ramadan dan Lebaran. (INF)

BANTUAN BAGI PETERNAK TERDAMPAK ERUPSI GUNUNG SEMERU

Petugas membantu membawa ternak milik warga. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) sigap menanggulangi dampak erupsi Gunung Semeru terhadap peternak di Kabupaten Lumajang.

Rapat koordinasi penanganan bencana berlangsung pada Rabu, 26 November 2025, melibatkan berbagai unit di antaranya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lumajang, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang.

Sebagai tindak lanjut permohonan bantuan, Kementan menyalurkan pakan sebanyak 14 ton berupa hijauan segar (rumput dan legum), silase, serta complete feed secara bertahap melalui UPT Ditjen PKH. Bantuan pakan disalurkan mulai akhir November hingga awal Desember oleh BBIB Singosari, BBPTUHPT Baturraden, dan Balai Embrio Ternak Cipelang.

Selain pakan, disalurkan juga bantuan obat-obatan, vitamin, disinfektan, dan alat pelindung diri untuk petugas lapangan yang disediakan Direktorat Kesehatan Hewan, BBVET Wates, dan Pusvetma.

"Kami memastikan penanganan hewan yang terdampak bencana dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kesejahteraan hewan dan mengutamakan keselamatan bagi petugas di lapangan untuk mencegah dampak lebih lanjut," kata Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, I Ketut Wirata, di kantornya, Rabu (26/11/2025).

Kementan juga menyiapkan kandang penampungan sementara yang dikelola Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) untuk membantu ternak terdampak.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lumajang, Endra Novianto, mengungkapkan, "Kerja sama lintas sektor ini sangat penting untuk pemulihan cepat peternakan dari dampak erupsi. Kami mengapresiasi respons cepat Kementan dalam menyediakan kebutuhan esensial bagi peternak." (INF)

MUNAS ASOHI IX SIAP DIGELAR, KEMENTAN DORONG ASOHI TINGKATKAN EKSPOR OBAT HEWAN

Audiensi ASOHI bersama Dirjen PKH Kementan Agung Suganda. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan selalu menjalin sinergi dengan Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI). Pengurus ASOHI Pusat melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Agung Suganda di kantor Kementerian Pertanian, Rabu (8/10/2025). Pertemuan tersebut terkait penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) ke-IX.

Dalam kesempatan tersebut pengurus ASOHI berharap Dirjen PKH Agung Suganda dapat hadir dalam acara Munas IX ASOHI yang akan diselenggarakan pada Kamis, 23 Oktober 2025 di IPB Convention Center Botani Square, Bogor, Jawa Barat.

Agung yang pada kesempatan itu didampingi Direktur Kesehatan Hewan Hendra Wibawa dan Koordinator Substansi Pengawasan Obat Hewan Arif Wicaksono,  mengungkapkan apresiasinya kepada ASOHI yang terus mendukung subsektor peternakan dan kesehatan hewan terus tumbuh. Ia pun mengungkapkan harapannya untuk bisa hadir dalam Munas tersebut. “Insyaallah saya akan usahakan hadir,” ujarnya.

ASOHI yang berdiri sejak 25 Oktober 1979, dan menaungi perusahaan-perusahaan produsen, eksportir, importir, distributor, serta pengecer obat hewan, dalam pertemuan tersebut, selain membahas terkait penyelenggaraan Munas IX juga menyampaikan perkembangan industri obat hewan nasional.

Ketua Umum ASOHI, Irawari Fari, mengungkapakan bahwa industri obat hewan di Indonesia saat ini mengalami perkembangan signifikan dan sukses menembus pasar ekspor, dengan nilai ekspor mencapai Rp 3,7 triliun pada 2024 dan terus meningkat pada 2025.

“Saat ini telah berhasil menembus pasar ekspor ke lebih dari 30 negara,” ujarnya. Ia juga menyebutkan bahwa obat hewan lokal Indonesia tidak hanya untuk pasar dalam negeri, tetapi juga memiliki daya saing di pasar global, adapun beberapa pasar ekspor yakni China, Jerman, Mesir, dan Arab Saudi.

ASOHI berharap kerja sama dengan Kementan akan terus berlanjut dan semakin kuat, terutama dalam peningkatan standar mutu obat hewan, penguatan kompetensi pengujian, serta berbagai kegiatan yang mendukung pertumbuhan industri obat hewan dan ketahanan pangan nasional.

Dalam audiensi tersebut, Pemred Infovet, Bambang Suharno, juga turut hadir dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Badan Pengawas ASOHI. (INF)

PERINGATI HUT KE -10, NUTRICELL RAYAKAN DENGAN EKSPOR PRODUK KE AMERIKA

Prosesi Simbolik Pelepasan Ekspor Nutricell Ke Amerika Serikat
(Foto : CR)

Perhelatan ILDEX 2025 di ICE Tangerang bukan hanya ajang pameran semata. PT Nutricell Pacific misalnya, selain berpartisipasi dalam pameran tersebut, mereka juga menambah meriah suasana dengan melakukan seremoni pelepasan ekspor ke Amerika Serikat. Acara tersebut terjadi pada hari pertama ILDEX yakni 17 September 2025 yang tentunya membuat pameran semakin meriah. 

Sejumlah pejabat seperti Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Wakil Menteri Pertanian, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan hewan terlihat menghadiri acara pelepasan kegiatan ekspor ke Amerika Serikat tersebut.

Kebanggaan Indonesia 

Dalam sambutannya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Prof Rachmat Pambudy menyatakan kebanggannya serta apresiasi setinggi - tingginya kepada Nutricell.  Ia mengatakan bahwa Nutricell merupakan salah satu perusahaan di bidang obat hewan yang frekuensinya cukup sering dalam melakukan ekspor. 

"Saya hitung - hitung sudah lebih dari 2 kali Nutricell melakukan ekspor, kali ini rasanya sangat melegakan sekaligus menggembirakan. Pasalnya, ditengah keadaan ekonomi yang masih bergejolak sertai isu perang tarif Amerika, Nutricell tetap tak bergeming untuk membuktikan bahwa mereka tetap bisa mengharumkan nama bangsa di bidang obat hewan," tutur Rachmat. 

Ia berharapNutricell tidak boleh berpuas diri dan turut mendo'akan agar Nutricell tidak berhenti berinovasi dan tetap konsisten dan berkomitmen dalam mengharumkan nama bangsa melalui kegiatan ekspor. 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Drh Agung Suganda juga menyatakan kekagumannya pada Nutricell. Menurutnya Nutricell membuktikan bahwa produk kesehatan asal Indonesia adalah produk yang berkualitas dan berdaya saing sehingga dapat menembus pasar Internasional. 

"Tentunya upaya ini bukan hanya terjadi dalam satu - dua bulan, atau tahun. Nutricell berhasil konsisten dengan inovasinya serta kualitasnya sehingga pasar Amerika Serikat yang banyak orang impikan dapat mereka tembus. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Nutricell, semoga dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan lain untuk terus berupaya melakukan penetrasi pasar internasional," kata Agung. 

Kado Spesial di Ulang Tahun Ke-10

Sejak beroprasi pada September 2015 lalu, tahun 2025 merupakan tahun ke-10 Nutricell beroperasi. Dengan segala hambatan yang melintang, nyatanya Nutricell masih dapat survive bahkan mengharumkan nama bangsa melalui produk - produknya. 

Suaedi Sunanto selaku CEO Nutricell mengatakan bahwa ini adalah kado dari Nutricell untuk Indonesia. Ia menyatakan bahwa ini merupakan peristiwa yang spesial bagi dirinya dan perusahaan yang ia pimpin. 

"Momennya pas, ILDEX, HUT ke -10, kami persembahkan ini untuk Indonesia. Kami telah membuktikan bahwa kami mampu bersaing bahkan hingga negeri Paman Sam. Kedepannya kami mohon do'a restu agar kami dapat kembali mengharumkan nama bangsa melalui ekspor," kata Suaedi. 

Ia juga mengatakan bahwa produk yang diekspor ke Amerika Serikat pada hari itu memiliki total nilai mencapai 170.000 USD atau sekitar 2,8 Miliar Rupiah. Jumlah produk yang diekspor terdiri atas dua jenis produk yakni Nutrifat Ca-84 dan Toxicell - Plus. Keduanya merupakan produk feed suplement untuk hewan ternak.

Nutrifat Ca-84 merupakan suplemen nutrisi ternak yang berfungsi sebagai sumber energi bagi ternak untuk meningkatkan performa produksi. Sedangkan Toxicell - Plus merupakan suplemen pengikat dan penetral mikotoksin yang berperan penting dalam keamanan pakan serta menjaga kesehatan hewan ternak dari ancaman cemaran mikotoksin.

"Kami juga berterima kasih kepada seluruh jajaran yang telah membantu kami dalam mencapai keberhasilan ini. Tentunya ini adalah kerja sama yang apik antara pemerintah dan swasta. Kami juga akan terus berusaha melangkah, menjajaki pasar di negara lain, dan tentunya mengekspor produk ke sana," tutup Suaedi. (CR)

LEBIH DARI 1.500 SAPI PERAH IMPOR DATANG LAGI

Sapi perah bunting kembali didatangkan untuk perkuat populasi dan mendukung produktivitas peternak lokal. (Foto: Istimewa)

Dalam dua hari, lebih dari 1.500 ekor sapi perah bunting kembali didatangkan dari Australia ke Indonesia untuk memperkuat populasi sapi perah dan mendukung produktivitas peternak lokal.

Sebanyak 1.088 ekor sapi perah tiba di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Probolinggo, Sabtu (28/6/2025). Pemasukan ini difasilitasi PT Santosa Agrindo Lestari (Santori), anak perusahaan JAPFA, bekerja sama dengan PT Greenfields Dairy Indonesia, PT Karya Suci Pratama, PT Irfai Berkah Sejahtera, PT Arla Food, serta Koperasi Suka Makmur.

Sehari sebelumnya, 485 ekor sapi perah juga telah masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, oleh PT Kironggo Joyo. Total, dalam waktu dua hari, jumlah sapi perah impor yang masuk mencapai 1.573 ekor.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementerian Pertanian (Kementan), Agung Suganda, mengatakan bahwa langkah ini selaras dengan program pemerintah dalam mempercepat peningkatan populasi dan produksi susu nasional, khususnya melalui Program Percepatan Produksi Susu dan Daging Nasional (P2SDN).

“Pemerintah menargetkan peningkatan populasi sapi perah sebanyak satu juta ekor hingga 2029. Ini adalah bagian penting dari strategi mencapai ketahanan pangan dan mendukung program Makan Bergizi Gratis,” ujar Agung dalam keterangan resminya, Sabtu (28/6/2025).

Saat ini, produksi susu segar dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 21% dari kebutuhan nasional yang mencapai 4,6 juta ton/tahun. Kehadiran sapi impor ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas peternak lokal dan mendorong kemandirian produksi susu di dalam negeri.

Adapun jenis sapi yang diimpor merupakan persilangan antara Holstein dan Jersey yang memiliki keunggulan genetik berupa produktivitas susu tinggi, masa laktasi panjang, interval kelahiran yang singkat, serta lebih adaptif terhadap iklim tropis Indonesia. Selain itu, ukuran tubuh yang lebih kecil dinilai sesuai untuk dikelola oleh peternak skala kecil dan menengah.

Direktur Kesehatan Hewan, Kementan, Imron Suandy, menegaskan bahwa seluruh sapi impor telah melalui protokol kesehatan hewan sejak sebelum pengiriman hingga tiba di Indonesia. Pemerintah memastikan hewan yang masuk dalam kondisi sehat, bebas penyakit hewan menular strategis, dan telah disertai dokumen lengkap sesuai standar internasional.

“Bersama dengan Badan Karantina Hewan, tindakan karantina dan pemeriksaan kesehatan hewan kami lakukan secara menyeluruh. Ini bagian dari komitmen menjaga kesehatan hewan sekaligus menjamin keamanan pangan asal hewan,” kata Imron.

Ia menambahkan, pengawasan juga dilakukan selama proses distribusi sapi ke para perusahaan joint shipment dan peternak mitra Greenfields di Jawa Timur.

CEO Greenfields, Akhil Chandra, menjelaskan bahwa sapi-sapi tersebut akan didistribusikan kepada 120 peternak mitra yang tersebar di Kabupaten Malang, Blitar, Pasuruan, dan Kota Batu, Jawa Timur.

“Kami juga akan menyerap seluruh hasil susu dari peternak mitra dan memberikan dukungan teknis berkelanjutan agar para peternak dapat meningkatkan produktivitas secara optimal,” katanya. (INF)

PENGGUNAAN ANTIBIOTIK TAK SEMBARANGAN, DAGING AYAM AMAN DIMAKAN

Produk pangan asal hewan yang beredar di masyarakat telah melalui sistem pengawasan yang ketat dan aman untuk dikonsumsi. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan bahwa ayam dan produk pangan asal hewan lainnya yang beredar di masyarakat telah melalui sistem pengawasan yang ketat dan aman untuk dikonsumsi. Pernyataan ini disampaikan untuk merespons beredarnya informasi menyesatkan mengenai penggunaan antibiotik berbahaya dalam pakan ayam beberapa waktu lalu.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kementan, Nuryani Zainuddin, menegaskan bahwa penggunaan antibiotik sebagai pemacu pertumbuhan (antibiotic growth promoter/AGP) telah dilarang di Indonesia sejak 2018, melalui Permentan No. 14/2017.

“Pemberian antibiotik dalam pakan hanya boleh dilakukan untuk tujuan pengobatan, bukan sebagai pemacu pertumbuhan. Itu pun harus melalui resep dokter hewan dan diawasi secara ketat oleh pengawas obat hewan,” jelas Nuryani dalam keterangan resminya, Jumat (20/6/2025).

Menurutnya, pakan yang mengandung antibiotik dalam konteks pengobatan biasa disebut pakan terapi, yang penggunaannya dibatasi dan diatur secara rinci. Mulai dari jenis zat aktif, dosis, hingga masa henti (withdrawal period) untuk memastikan tidak ada residu pada produk hewan yang dikonsumsi masyarakat.

Lebih lanjut dijelaskan, ketentuan penggunaan obat dan pakan ternak telah diatur dalam UU No. 18/2009 jo. UU No. 41/2014, serta PP No. 95/2012. “Aturan ini menjadi fondasi kita dalam menjamin keamanan pangan dan mencegah resistansi antimikroba,” jelasnya.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kementerian Pertanian, Nuryani Zainuddin. (Foto: Istimewa)

Untuk memperkuat pengawasan, Kementan bersama otoritas veteriner rutin melakukan Program Monitoring Surveilans Residu dan Cemaran Mikroba (PMSRCM), dengan cara mengambil sampel dari rumah pemotongan hewan, unit usaha pangan, hingga tempat penjualan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini adanya residu antibiotik atau cemaran lainnya dalam produk hewan.

Nuryani juga mengimbau masyarakat untuk memilih produk hewan dari unit usaha yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV). NKV sendiri merupakan sertifikat resmi dari otoritas veteriner yang menandakan bahwa unit usaha tersebut telah memenuhi standar higiene dan sanitasi, termasuk penggunaan pakan dan obat hewan yang sesuai.

“Produk dari unit bersertifikat NKV menjamin bahwa hewan yang digunakan sehat dan dipelihara secara baik. Ini adalah indikator penting dalam sistem jaminan keamanan pangan,” tegasnya.

Dalam proses penerbitan NKV, petugas memeriksa aspek kesejahteraan hewan, penggunaan pakan dan obat, serta pelarangan AGP. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk hewan yang masuk ke pasar berasal dari rantai produksi yang aman, bertanggung jawab, dan transparan.

Ia berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang menyesatkan. “Kami pastikan bahwa produk ayam yang legal beredar di pasaran adalah aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH). Konsumsi produk asal hewan tetap aman selama masyarakat memilih dengan cermat dan bijak,” tukasnya.

Sebelumnya beredar rekaman talkshow di Radio Elshinta Bandung pada Minggu (15/6/2025), dengan narasi “Makan ayam bisa kena tumor. Stop makan ayam goreng. Inilah bahaya sering konsumsi ayam goreng,” dengan narasumber Dosen Peneliti Teknologi Pakan Universitas Pasundan, Rini Triani Ssi Phd. Dalam rekaman video tersebut dijelaskan bahaya mengonsumsi ayam broiler, karena kata Rini Triani di dalam pakannya mengandung growth promoter/pemacu pertumbuhan yang membuat pertumbuhan ayam menjadi lebih cepat.

Rekaman yang menyebut bahaya makan ayam. Videonya kini telah dihapus. (Foto: Istimewa)

“Banyak yang mengira itu hormon yang ditaro di ayam, kebanyakan enggak karena hormon harganya mahal, yang akhirnya yang ditaro itu antibiotik di pakannya. Dimakan sama ayam, seumur hidupnya dia makan itu, dan itu antibiotik ada di dagingnya, kalau kita makan masuk juga antibiotiknya,” ucapnya dalam video tersebut.

Lebih lanjut disampaikan, katanya banyak yang tidak menyadari karena dampak buruk dari antibiotik akan membuat mikroba baik dalam usus manusia yang mengonsumsi daging ayam akan ikut mati.

“Iya karena antibiotik yang ada di dalam daging ayam. Makannya prevalensi orang yang kena tumor sekarang makin banyak. Maka itu saya ingin share ini, karena saya juga penderita, jadi saya tidak menyadari bahwa saya makan itu selama ini, sering makan ayam goreng,” ucapnya.

Hal itu langsung mendapat respons dari berbagai kalangan di industri perunggasan, banyak yang menilai informasi tersebut keliru dan menyesatkan. Berdasarkan pantauan Infovet, konten tersebut kini telah dihapus, namun rekaman video sudah beredar di berbagai grup terkait dan peternak unggas.

Hal itu juga mendapat perhatian dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) Daerah Jawa Barat (Jabar). Dalam pembicaraan dengan Infovet, pihak ASOHI Daerah Jabar berencana akan melakukan pertemuan dengan pakar dalam video tersebut untuk meluruskan dan memberikan informasi yang lebih lengkap tentang penggunaan antibiotik di peternakan. (INF)

WAMENTAN SUDARYONO: RI SIAP PANGKAS KETERGANTUNGAN IMPOR DAGING, INVESTASI SAPI BETINA JADI KUNCI

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono mengungkapkan bahwa pemerintah terus mendorong investasi untuk meningkatkan populasi sapi hidup di Indonesia sebagai upaya memenuhi kebutuhan daging dan susu dalam negeri. 

Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar menyampaikan, peluang investasi tersebut dapat dilakukan bagi pelaku usaha dari dalam ataupun luar negeri. 

“Bukan negara yang mengeluarkan anggaran untuk impor sapi hidup. Kita membuka kesempatan karena ada kebutuhan besar di daging dan susu, maka kita membuka kesempatan bagi banyak investor untuk berinvestasi,” kata Wamentan Sudaryono usai pertemuan bersama Wakil Menteri Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan Belanda di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan pada Selasa (17/6/2025).

Wamentan Sudaryono menjelaskan bahwa investor mendatangkan sapi hidup, khususnya sapi indukan, yang nantinya diberdayakan dan dikelola bersama peternak. Pada tahun 2025, pemerintah menargetkan sebanyak 100.000 hingga 150.000 ekor sapi indukan dan hingga kini baru terealisasi sebesar 20.000 ekor.

“Banyak investor yang berkomitmen untuk investasi mendatangkan sapi betina hidup ke Indonesia. Karena kita punya stok sperma dari inseminasi buatan, tapi sapi betina tidak cukup sehingga pemerintah membuka peluang bagi perusahaan dalam negeri ataupun luar negeri,” jelasnya.

Ia menegaskan, terkait regulasi kuota impor sapi hidup yang dilakukan pemerintah untuk menjamin ketersediaan pasokan daging hingga susu. Menurutnya, dengan tidak diberlakukannya kuota impor sapi hidup tersebut, justru memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada berbagai pelaku usaha.

“Yang dimaksudkan kuota dihapus tuh jangan sampai yang dapat dia lagi, dia lagi, gitu. Kita tidak mau. Ini kan namanya demokrasi berkeadilan. Jadi siapapun boleh dalam kerangka volume yang disepakati di neraca komoditas,” tegasnya.

Wamentan Sudaryono juga menjelaskan bahwa kuota impor yang tidak dibatasi tidak akan merugikan peternak dalam negeri karena diatur dalam neraca komoditas. “Itu semuanya dibikin namanya neraca komoditas. Jadi, diputuskan kita punya kebutuhan daging setahun berapa, maka kita kalau produksi dalam negerinya berapa, kan harus ada peternak lokal yang harus kita lindungi,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah adalah menuju swasembada pangan, termasuk susu dan daging. Upaya mendatangkan sapi hidup merupakan bagian dari usaha meningkatkan jumlah sapi nasional yang ke depannya diharapkan dapat tercukupi sehingga dapat mengurangi kebutuhan impor di masa yang akan datang.

”Sama seperti di susu dan daging, mungkin sekarang kita akan impor, tapi kan komitmen pemerintah itu kita ingin kurangi impor. Nah caranya bagaimana, you boleh impor, tapi you mesti datangkan sapi hidup ke Indonesia, sehingga nilai jumlah yang di impor itu dari tahun ke tahun itu akan semakin kecil,” terangnya.

Sebelumnya, dalam pertemuan bersama Wakil Menteri Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan Belanda, Guido Landheer, bersama delegasi bisnis dari perusahaan Belanda, kedua negara sepakat untuk kerja sama dalam teknologi perbenihan, petanian berkelanjutan, dan pengairan. Wamentan Sudaryono juga mendorong perusahaan Belanda untuk terus berinvetasi dalam pengembangan industri sapi di Indonesia.

Selain menyediakan daging dan susu, kerja sama investasi dan kemitraan peternakan juga membuka peluang kerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerataan dan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat. Langkah strategis ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, menjaga stabilitas pasokan, dan menjaga stabilitas harga di tengah tantangan pangan global. (Rilis)

JELANG IDULADHA, KEMENTAN AMANKAN KESEHATAN HEWAN

Kebutuhan hewan kurban yang meningkat signifikan turut memicu tingginya mobilisasi ternak antar wilayah. (Foto: Istimewa)

Menyambut Hari Raya Iduladha 1446 H/2025 M, Kementerian Pertanian (Kementan) memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban guna mencegah penyebaran penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan zoonosis. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi intensif dengan dinas peternakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Agung Suganda, menekankan pentingnya pengawasan lalu lintas ternak dan mitigasi risiko di seluruh rantai distribusi hewan kurban. Pengawasan tersebut mencakup peternakan, pasar hewan, tempat penjualan, rumah potong hewan (RPH), hingga lokasi pemotongan non-RPH.

“Kebutuhan hewan kurban yang meningkat signifikan turut memicu tingginya mobilisasi ternak antar wilayah. Jika tidak diantisipasi serius, hal ini dapat membuka celah masuknya penyakit seperti PMK, LSD, hingga antraks,” ujar Agung dalam keterangan resminya, Rabu (7/5/2025).

Salah satu langkah konkret yang diwajibkan adalah vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan kurban di sekitar titik penjualan dalam radius minimal tiga kilometer. Vaksinasi ini harus dilakukan paling lambat enam bulan sebelum penyembelihan.

Kementan juga mengimbau masyarakat untuk segera melapor kepada petugas kesehatan hewan jika menemukan gejala sakit pada hewan kurban. Pemerintah daerah diminta aktif melaporkan hasil pemeriksaan hewan, baik sebelum (antemortem) maupun sesudah pemotongan (postmortem) melalui aplikasi iSIKHNAS. Selain itu, sistem pelaporan darurat juga wajib diaktifkan, didukung dengan penguatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada publik.

“Dengan sinergi semua pihak, kita berharap Iduladha tahun ini bukan hanya khidmat secara spiritual, tetapi juga aman dari sisi kesehatan,” ucapnya.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Nuryani Zainuddin, menyoroti pentingnya pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang higienis dan memperhatikan kesejahteraan hewan. “Setiap tahapan pemotongan mulai dari pemeriksaan sebelum hingga sesudah penyembelihan harus dilakukan dengan baik dan benar,” jelas Nuryani.

Ia juga mengimbau agar masyarakat memilih hewan kurban yang sehat, cukup umur, dan bebas gejala penyakit. Menurutnya, pelaksanaan kurban yang baik bukan hanya terkait dengan syariat agama, tetapi juga melindungi kesehatan masyarakat.

“Penanganan daging dan jeroan yang tidak higienis bisa menjadi jalur masuk penyakit zoonosis ke manusia. Di sinilah peran edukasi dan kesadaran kolektif sangat penting,” imbuhnya.

Kementan turut mengingatkan bahwa hewan kurban yang tidak terjual tidak boleh dikembalikan ke daerah asal. Hewan tersebut harus dipelihara, dipotong di RPH setempat, atau dijual di wilayah sekitar untuk mencegah penyebaran penyakit lintas wilayah.

Tahun ini, kebutuhan hewan kurban sapi dan kambing/domba diperkirakan mencapai 2.074.269 ekor, naik 1,98% dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, ketersediaan nasional mencapai 3.217.397 ekor, sehingga terdapat surplus sekitar 1,14 juta ekor. Kementan memastikan kecukupan hewan kurban secara nasional dan telah menyiapkan mekanisme distribusi dari daerah surplus ke daerah yang kekurangan. (INF)

HARY SUHADA RESMI DILANTIK MENJADI DIRBITPRO

Dr Hary Suhada SPt MSc resmi dilantik sebagai Dirbitpro, Ditjen PKH. (Foto: Ditjen PKH, Kementan)

Dr Hary Suhada SPt MSc resmi dilantik menjadi Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak (Dirbitpro), Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), menggantikan Drh Sintong HMT Hutasoit MSi. Pelantikan dilaksanakan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jumat (2/5/2025).

Amanah baru ini diharapkan dapat membawa kemajuan bagi sektor peternakan di Indonesia dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

Sekilas info mengenai Hary Suhada, yang merupakan pria kelahiran 5 Oktober 1974 di Pondok Tinggi, Sungai Penuh, Jambi. Adapun riwayat pendidikan tinggi yang ia tempuh yakni S1 Universitas Jambi Fakultas Peternakan, Produksi Ternak; S2 Universitas Gadjah Mada Fakultas Peternakan, Pemuliaan ternak; dan S3 Universitas Andalas Fakultas Peternakan, Pemuliaan Ternak (Genetika Molokuler).

Hary mengawali masa kerjanya pada Desember 2001 di BPTU-HPT Padang Mangatas. Kemudian dilanjutkan pada Agustus 2009 hingga Januari 2012, ia menjabat Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan pada Januari 2012 sampai Agustus 2012 diangkat menjadi Kepala Seksi Pelayanan Teknis Produksi di BPTU-HPT Padang Mangatas.

Sebulan kemudian pada September 2012 sampai Mei 2017, Hary mengemban jabatan sebagai Pengevaluasi Rencana dan pada Januari 2018 dipercaya sebagai Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran di BPTU-HPT Padang Mangatas. Kemudian, ia dipercaya menjabat sebagai Pengawas Bibit Ternak Madya di BPTU-HPT Padang Mangatas sejak Desember 2020 hingga akhirnya dilantik menjadi Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar pada 2 Agustus 2022. Dan saat ini beliau resmi dilantik menjadi Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak. (INF)

KEMENTAN DAN AL-AIN FARMS TEKEN KERJA SAMA DORONG INVESTASI SUSU

Investasi produksi susu menjadi bagian dari kerja sama bilateral antara Indonesia dan PEA. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Al-Ain Farms for Livestock Production dari Persatuan Emirat Arab (PEA) terkait investasi produksi susu di Indonesia.

Penandatanganan MoU ini menjadi bagian dari rangkaian kerja sama bilateral antara Indonesia dan PEA yang ditandatangani pada 9 April 2025 di Abu Dhabi, sebagai tindak lanjut kunjungan Presiden RI ke PEA.

Kesepakatan investasi produksi susu di Indonesia tertuang dalam Memorandum Saling Pengertian antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, dengan Al-Ain Farms for Livestock Production PEA.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menyambut positif setiap komitmen investasi dan menegaskan bahwa Kementan akan mengawal penuh prosesnya agar dapat segera direalisasikan.

“Jika ingin menarik investor, maka yang utama adalah kenyamanan. Pemerintah hadir untuk mengawal agar proses investasi tidak berbelit,” ujar Mentan Amran beberapa waktu lalu saat menerima kunjungan investor di Jakarta.

Lebih lanjut, ia menegaskan pihaknya akan berkoordinasi erat dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat proses implementasi investasi di lapangan. 

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menyampaikan bahwa kerja sama dengan Al-Ain Farms ini difokuskan pada pengembangan sektor susu nasional, termasuk peningkatan produksi dan kualitas susu, serta penguatan ekosistem industri peternakan yang berkelanjutan.

“Kami menyambut baik minat investasi dari Al-Ain Farms yang akan menjadi bagian dari upaya mempercepat swasembada susu. Kerja sama ini juga diharapkan membuka lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan peternak lokal melalui kemitraan,” ujar Agung di kantornya, Kamis (10/4/2025).

Ia menambahkan, selain peningkatan terhadap kuantitas dan kualitas susu, kerja sama ini juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Dalam nota kesepahaman tersebut, Kementan menyatakan dukungannya terhadap rencana investasi Al Ain Farms, salah satunya melalui program pengembangan sapi perah di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Selain itu, pemerintah juga menawarkan kemudahan akses lahan dan juga insentif diberikan, termasuk pembebasan bea masuk impor ternak dan peralatan industri, skema pembiayaan berbunga rendah, program asuransi peternakan, serta koordinasi lintas sektor demi memastikan keberhasilan implementasi di lapangan.

“Kami percaya bahwa kerja sama ini akan menjadi contoh model investasi strategis yang dapat direplikasi di wilayah lain dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” pungkasnya. (INF)

PEMERINTAH GELAR OPERASI PASAR MURAH, HARGA DIBAWAH HET

Mentan Amran saat Kick Off Operasi Pasar Pangan Murah di Jakarta. (Foto: Istimewa)

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan pimpinan kementerian/lembaga terkait pangan menggelar operasi pasar murah di seluruh Indonesia dengan harga terjangkau di bawah harga eceran tertinggi (HET).

Dalam operasi pasar kali ini, daging kerbau beku dijual Rp 75.000/kg dari HET Rp 80.000/kg, lebih rendah dibandingkan harga daging kerbau dan sapi saat ini di pasaran. “Bapak Presiden Prabowo ingin agar masyarakat nyaman menjalankan ibadah puasa dan mendapatkan pangan yang terjangkau. Harga bahan pokok di operasi pasar di bawah HET. Dan saya ingatkan sekali lagi, jangan ada pengusaha yang menjual di atas HET. Itu ada pasal-pasalnya jika melanggar bisa disegel bahkan terancam penjara,” kata Mentan Amran usai melakukan Kick Off Operasi Pasar Pangan Murah di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin (24/2/2025).

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan kondisi stok komoditas pangan Indonesia relatif aman dibandingkan negara-negara lain seperti Malaysia, Filipina, dan Jepang yang saat ini tengah mengalami krisis pangan, khususnya beras.

”Kita patut bersyukur karena kita telah mempersiapkan diri dan bergerak cepat. Di saat negara lain mengalami krisis pangan, kita punya cadangan beras yang kuat. Bahkan parlemen Malaysia minta Kementerian Pertanian Malaysia belajar ke Indonesia. Itulah kebanggaan kita,” ucapnya.

Ia pun berharap agar semua pihak terus mempertahankan sinergitas untuk mewujudkan Indonesia yang semakin maju, termasuk mencapai swasembada pangan. Operasi pasar melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pangan Nasional, dan Satgas Pangan.

Seperti diketahui, Operasi Pasar Pangan Murah merupakan kolaborasi pemerintah dan BUMN Pangan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok selama Ramadan dan Idulfitri. Harga bahan pokok dijual di bawah HET. Selain daging kerbau, daging ayam ras beku dijual Rp 34.000/kg dari HET Rp 40.000/kg, Minyakita dijual Rp 14.700/liter dari HET Rp 15.700/liter, gula konsumsi Rp 15.000/kg dari HET Rp 18.500/kg, bawang putih Rp 32.000/kg dari HET Rp 40.000/ kg, dan beras SPHP Rp 12.000-12.600/kg dari HET Rp 12.500-13.500/kg.

Adapun pasokan pangan disediakan sejumlah jaringan asosiasi petani dan pengusaha komoditas, serta BUMN Pangan seperti Perum BULOG, PT RNI, PTPN, PT Berdikari, dan PT PPI.

Untuk memasifkan pelaksanaan operasi pasar kali ini, pemerintah juga menggandeng PT Pos Indonesia dan akan memanfaatkan jaringan BUMN Pangan serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementan di berbagai daerah. (INF)

GEJALA ANTRAKS MUNCUL DI GUNUNG KIDUL, TIM RESPONS CEPAT

Tim langsung merespons cepat dengan melakukan penelusuran dan pengambilan sampel kasus antraks di Gunung Kidul. (Foto: Istimewa)

Tim dari Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates yang merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian (Kementan) langsung merespons cepat satu kasus gejala antraks di Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, DIY, pada 15 Februari 2025.

“Pemerintah serius menangani setiap kasus penyakit hewan menular yang muncul. Kami telah mengirimkan tim ke lokasi kasus untuk melakukan penelusuran, pengambilan sampel, dan penyuluhan kepada pemilik ternak,” kata Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Agung Suganda, melalui siaran resminya saat meninjau laboratorium BBVet Wates, Selasa (18/2/2025).

Ia menambahkan, tim BBVet Wates juga terus berkoordinasi dengan Dinas PKH Kabupaten Gunung Kidul dan meminta untuk berkoordinasi lintas sektor dengan Dinas Kesehatan setempat dalam melakukan pemantauan dan cek kesehatan pada pemilik ternak atau yang memiliki riwayat kontak dengan ternak sakit.

Sementara itu, Kepala BBVet Wates, Hendra Wibawa, mengatakan tim BBVet Wates dan Dinas PKH Kabupaten Gunung Kidul telah melakukan disinfeksi secara menyeluruh pada kandang yang terdampak untuk memastikan dekontaminasi kuman, sehingga potensi penyebaran penyakit dapat dihilangkan.

“Ternak-ternak yang masih ada di kandang diisolasi, tidak boleh dikeluarkan, dan pembatasan akses keluar masuk, serta kandang terus dijaga biosekuritinya agar ternak tidak terpapar penyakit,” jelas Hendra.

“Pengobatan antibiotik pada ternak yang sekandang juga telah dilakukan dan akan dilanjutkan vaksinasi antraks pada ternak tersebut setelah masa kerja/residu antibiotik berakhir. Untuk di luar lokasi kasus, vaksinasi antraks dapat dilakukan secepatnya pada ternak-ternak yang sehat untuk mencegah penularan.”

Sampai berita ini diturunkan, pemerintah menyatakan tidak ditemukan penularan kasus pada ternak lain dan juga tidak ditemukan kasus klinis pada manusia. Kementan akan terus melakukan pemantauan dan penanganan kasus antraks untuk mencegah penyebaran penyakit, serta melindungi kesehatan hewan dan manusia. (INF)

JELANG RAMADAN, PEMERINTAH SIAPKAN OPERASI PASAR UNTUK STABILKAN HARGA

Rapat Koordinasi Ketersediaan Bahan Pokok bersama kementerian, lembaga, dan BUMN Pangan, di Kantor Pusat Kementan. (Foto: Istimewa)

Menjelang Ramadan pemerintah siapkan langkah strategis guna memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok di seluruh Indonesia. Salah satu langkah utama dengan menggelar operasi pasar di berbagai daerah dalam menekan potensi lonjakan harga pangan.

”Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, kita harapkan harga bahan pokok stabil, bila perlu harganya lebih rendah daripada tahun sebelumnya,” kata Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, sekaligus Menko Pangan Ad Interim saat memimpin Rapat Koordinasi Ketersediaan Bahan Pokok bersama kementerian, lembaga, dan BUMN Pangan, di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Senin (17/2/2025).

Mentan Amran mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan mekanisme operasi pasar, termasuk rencana volume komoditas yang didistribusikan, penentuan harga berbagai komoditas pada operasi pasar, hingga penentuan lokasi.

”Kita akan lakukan operasi pasar besar, khususnya komoditas daging, gula pasir, minyak goreng, dan seterusnya. Hari ini kita masih rapatkan dan keputusan terakhir itu pada 19 Februari 2025,” ucapnya.

Lebih lanjut disampaikan, pemerintah akan cermat dalam menentukan harga komoditas pada operasi pasar ataupun harga eceran tertinggi (HET) komoditas secara umum yang akan diumumkan pada 19 Februari 2025 nanti.

”Kita ingin di bulan suci Ramadan semua yang melaksanakan ibadah puasa tersenyum karena harga stabil. Tugas kita sebagai regulator dan pengatur kebijakan, bagaimana produsen dalam hal ini petani dan peternak tersenyum, konsumen bahagia, dan pengusaha tetap untung,” ungkapnya.

Mentan juga memastikan ketersediaan bahan pokok mencukupi jelang Ramadan. ”Beras aman, itu yang paling penting, beras aman karena ini kontribusinya kepada inflasi. Daging, bawang, insyaallah kita aman, stok aman. Intinya stok kita siapkan sekarang, kita sudah pantau, kita sudah rapat koordinasi tadi, stok aman, jumlahnya cukup,” tukasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, turut menyampaikan akan memberikan dukungan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok selama Ramadan. Salah satunya koordinasi dengan Dinas Perdagangan agar kegiatan operasi pasar menjangkau lapisan masyarakat di daerah.

”Atas arahan Bapak Menteri Pertanian, kami akan langsung berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan PD Pasar, terutama di daerah yang mengalami indikasi kenaikan agar bisa dikendalikan dan turun operasi pasar di sana dengan komoditas yang sudah ditentukan, juga dengan titik-titik yang telah ditentukan berdasarkan laporan,” katanya. (INF)

PENGUSAHA VIETNAM KUNJUNGI MENTAN, SIAP BERINVESTASI DI PETERNAKAN SAPI

Pertemuan Mentan dengan Madam Thai Huong di Jakarta. (Foto: Istimewa)

Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, menerima kunjungan dari Chairman TH Group Vietnam, Madam Thai Huong, dalam rangka menjajaki peluang investasi di sektor industri susu Indonesia. Pertemuan berlangsung pada Kamis (13/2/2025), di Jakarta.

Mentan Amran menegaskan bahwa Indonesia memiliki kebutuhan susu dan daging sapi yang cukup besar. Saat ini, produksi susu segar dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 20% dari kebutuhan nasional, dengan defisit mencapai 4,9 juta ton. Angka ini semakin meningkat dengan adanya program Makan Bergizi Gratis dari pemerintah baru, yang menambah kebutuhan sebesar 3,6 juta ton susu segar.

“Indonesia harus bisa meningkatkan kapasitas produksi susu dan daging sapi, yaitu sekitar 4,9 juta ton untuk susu segar dan 0,83 juta ton untuk daging sapi. Dengan tambahan kebutuhan dari program Makan Bergizi Gratis, kekurangan produksi menjadi 8,5 juta ton untuk susu segar dan 0,88 juta ton untuk daging sapi,” kata Amran.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah berkomitmen mendukung investasi luar negeri di sektor susu, khususnya dengan mitra terpercaya seperti TH Group Vietnam. Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah siap memberikan berbagai insentif kebijakan, mulai dari pembebasan bea impor untuk ternak dan peralatan industri susu, hingga skema pendanaan dengan bunga kompetitif dan asuransi usaha peternakan.

Sebagai bentuk fasilitasi, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyiapkan tiga lokasi strategis untuk investasi peternakan susu skala besar, yaitu Wajo-Sidrap Sulawesi Selatan, Barito Utara-Barito Selatan Kalimantan Tengah, dan Poso (Lembah Napu) Sulawesi Tengah.

Selain penyediaan lahan, pemerintah juga memastikan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, listrik, air bersih, serta layanan kesehatan dan pendidikan bagi pekerja di kawasan peternakan.

“Keberhasilan investasi industri susu tidak hanya bergantung pada lahan, tetapi juga infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen membangun akses jalan yang lebih baik, memastikan pasokan listrik stabil, serta menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi pekerja di sektor ini,” jelas Amran.

Pemerintah saat ini terus mendorong masuknya investasi luar negeri untuk peternakan sapi. Upaya ini dilakukan sebagai salah satu langkah strategis mewujudkan swasembada pangan. Tahun ini Kementan menargetkan bisa mendatangkan 200 ribu ekor sapi perah dan 200 ribu ekor pedaging.

Mentan pun berharap kerja sama investasi antara Indonesia dan TH Group Vietnam dapat segera terealisasi, sehingga mampu meningkatkan produksi susu segar dalam negeri dan memperkuat ketahanan pangan nasional. (INF)

KEMENTAN & PORDASI JALIN KERJA SAMA

Usai penandatanganan MoU antara Kementan dan PORDASI. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) dan Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk meningkatkan kualitas komoditas kuda nasional sekaligus mendukung prestasi olahraga berkuda di Indonesia.

Ketua Umum Pordasi, Aryo P. S. Djojohadikusumo, menyatakan kerja sama ini berfokus pada pengembangan budi daya kuda, sistem registrasi kuda nasional, serta pembentukan zona bebas penyakit kuda (equine diseases free zone/EDFZ).

“Sistem registrasi dan paspor kuda diharapkan dapat meningkatkan nilai dan daya saing ternak kuda sekaligus mempermudah pengelolaan secara profesional,” ungkap Aryo dalam penandatanganan MoU antara Kementan dan Pordasi di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

EDFZ, yang direncanakan di wilayah Jabodetabek dan Bali, bertujuan memenuhi standar kesehatan internasional, memfasilitasi perdagangan kuda antarnegara, serta mendukung turnamen berkuda internasional.

Selain itu, pengembangan bibit kuda unggul juga menjadi prioritas. Bersama perguruan tinggi seperti IPB, Kementan dan Pordasi akan mempercepat pengadaan bibit unggul dari negara-negara terbaik untuk disilangkan dengan bibit lokal menggunakan teknologi sekuens DNA.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan komitmennya dalam mendukung kolaborasi ini. “Kami akan membentuk tim khusus untuk mempercepat pengadaan bibit, pengembangan registrasi, dan persiapan EDFZ. Indonesia harus memiliki kuda-kuda terbaik dunia,” ujar Mentan Amran.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan Indonesia dapat mengembangkan potensi besar komoditas kuda sekaligus membuka peluang baru bagi para peternak dan atlet berkuda di Tanah Air. (INF)

GERCEP TANGANI PMK, VAKSINASI MASSAL DIGELAR SERENTAK

Vaksinasi PMK pada ternak milik warga. (Foto Istimewa)

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan), berkolaborasi dengan dinas peternakan provinsi, serta dinas yang membidangi fungsi peternakan di kabupaten/kota, bersama Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia (APPSI), pada 28-29 Desember 2024, telah melakukan distribusi dan vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) ke berbagai wilayah di Indonesia.

Kepala Balai Besar Veteriner Farma (BBVF) Pusvetma Surabaya, Edy Budi Susila, yang langsung mengkoordinasikan kegiatan di lokasi peternakan sapi Kabupaten Situbondo, menjelaskan bahwa vaksin PMK yang didistribusikan adalah produksi BBVF Pusvetma Kementan dan telah teruji serta mendapat persetujuan penggunaan oleh Ditjen PKH dalam pengendalian PMK.

“Vaksin diterima oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Situbondo didampingi pejabat otoritas veteriner (POV) kabupaten, petugas dinas provinsi, Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari, dan Ketua DPD APPSI Jatim untuk didistribusikan ke petugas kesehatan hewan dan langsung disuntikkan pada hewan sehat untuk menjaga dan membatasi penyebaran PMK,” ujar Edy sambil melakukan vaksinasi pada beberapa ternak.

Ia menambahkan, distribusi vaksin PMK mencapai 2.000 botol atau 50.000 dosis yang disebar ke berbagai wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bogor, Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Lampung. Untuk Jawa Timur, distribusi vaksin sejumlah 12.500 dosis diserahkan ke Dinas Kabupaten Kediri, Blitar, Tulungagung, Jombang, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, dan Jember.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (PPHNAK) Makmun, yang didampingi Kepala BBIB Singosari Akbar, langsung mengawal distribusi vaksin di wilayah Kediri. Disampaikan bahwa bantuan vaksin ini merupakan komitmen nyata dari pemerintah untuk melakukan pengendalian PMK di lapangan. Selain vaksin, Kementan juga menyediakan bantuan berupa obat-obatan, antibiotik, dan disinfektan untuk membantu peternak mengatasi potensi penyakit lainnya.

Sebelumnya, Dirjen PKH, Agung Suganda, mengingatkan perlunya meningkatkan kesiapsiagaan terkait potensi meningkatnya penyakit hewan. Menurutnya, kesehatan ternak merupakan faktor penting dalam mendukung peningkatan produksi ternak nasional.

“Vaksinasi adalah langkah preventif yang sangat penting untuk menjaga kesehatan ternak dan mencegah penularan penyakit, termasuk PMK. Pengendalian penyakit hewan sangat diperlukan untuk mendukung ketahanan pangan hewani dan memperkuat subsektor peternakan di Indonesia,” katanya di Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Sinergi antara pemerintah, produsen obat hewan, dan stakeholder terkait lainnya, lanjut Agung, menjadi kunci dalam mengatasi wabah PMK. Dengan kerja sama yang solid, diharapkan penyebaran PMK dapat dikendalikan, sehingga subsektor peternakan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. (INF)

PMK KEMBALI MEWABAH, ASOHI GALANG BANTUAN OBAT HEWAN

Ilustrasi PMK. (Foto: ANTARA)

Sehubungan dengan adanya informasi meningkatnya kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang kembali mewabah awal Desember 2024, Kementerian Pertanian melakukan koordinasi dengan Asosasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) dalam rangka penyediaan obat hewan melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).

Dalam surat keterangan resminya, ASOHI menyampaikan permohonan bantuan obat-obatan terkait keperluan darurat untuk menunjang sarana dan prasarana biosekuriti yang ketat agar wabah PMK tidak menyebar luas di daerah yang terdampak, meliputi Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sumatra Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo.

Untuk itu ASOHI mengajak kepada para anggotanya untuk berpartisipasi dalam penggalangan bantuan berupa disinfektan, vitamin injeksi, obat luka, antibiotika injeksi, analgesik, antipiretik, antiinflamasi, dan antihistamin, serta obat-obatan lainnya untuk hewan besar yang dapat digunakan untuk pencegahan maupun pengobatan PMK.

“Obat-obatan yang disumbangkan harus sudah memiliki nomor registrasi dari Kementerian Pertanian dengan spesifikasi obat hewan yang dibutuhkan,” sebut ASOHI dalam surat resminya.

Adapun spesifikasi obat hewan dalam rangka kedaruratan PMK, di antaranya:
1. Desinfektan Cair
• Komposisi minimal mengandung zat aktif glutaraldehyde/formaldehide/sodium hypocloride/didecyl dimethyl ammonium chloride/alkyl dimethyl benzil ammonium chloride/hypochloride acid/sodium hydroxide/sodium carbonate/sodium dicloroisocianurate/potasium peroksi monosulfate/pentopotassium bis (peroksomonosulfat) bis (sulfat)/sodium chloride/hypochlorous acid/HOCl/iodine;
• Memiliki nomor pendaftaran obat hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan disinfektan.

2. Disinfektan padat
• Komposisi minimal mengandung zat aktif glutaraldehyde/formaldehide/sodium hypocloride/didecyl dimethyl ammonium chloride/ alkyl dimethyl benzil ammonium chloride/hypochloride acid/sodium hydroxide/sodium carbonate/sodium dicloroisocianurate/potasium peroksi monosulfate/pentopotassium bis (peroksomonosulfat) bis (sulfat)/sodium chloride/hypochlorous acid/HOCl/iodine;
• Memiliki nomor pendaftaran obat hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan disinfektan.

3. Vitamin B komplek
• Bentuk sediaan cairan injeksi;
• Komposisi minimal paling kurang mengandung zat aktif vitamin B1, B2, B5, B12, nicotinamide, dan d-pathenol;
• Memiliki nomor Pendaftaran Obat Hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan vitamin B komplek.

4. Multivitamin
• Bentuk sediaan cairan injeksi;
• Komposisi minimal paling kurang mengandung zat aktif vitamin A, D3, dan E;
• Memiliki nomor Pendaftaran Obat Hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan multivitamin.

5. Antibiotic long acting broad spectrum
• Bentuk sediaan cairan injeksi;
• Komposisi obat mengandung antibiotik yang memiliki indikasi mengatasi infeksi sekunder yang ditimbulkan akibat PMK, seperti antibiotik golongan tetracyclin (antara lain oxytetracycline minimal 200 mg/mL dan lain-lain), golongan quinolon (antara lain enrofloxasin minimal 100mg/ml, dan lain-lain), golongan betalaktam (antara lain amoxicilin minimal 100mg/ml, cepalosporin minimal 100mg/ml dan lain- lain), dan lain-lain;
• Memiliki nomor Pendaftaran Obat Hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan antibiotic long acting broad spectrum.

6. Analgesik, antipiretik, antiinflamasi, dan antihistamin
• Bentuk sediaan cairan injeksi;
• Obat hewan yang memiliki indikasi analgesik/antipiretik/antiinflamasi/antihistamin dan/atau lebih dari satu indikasi tersebut, seperti dipyron, diphenhydramine, meloxicam, flunixin, dan lain-lain;
• Memiliki nomor Pendaftaran Obat Hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan analgesik, antipiretik, antiinflamasi, dan antihistamin.

7. Penguat otot (ATP)
• Bentuk sediaan cairan injeksi;
• Komposisi mempunyai indikasi penguat otot, seperti bio ATP (bio ATP dan kombinasinya), biophosphan, atau senyawa sejenis yang terdaftar di obat hewan;
• Memiliki nomor pendaftaran obat hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan penguat otot (ATP).

Bantuan tersebut dikumpulkan mulai 27 Desember 2024 melalui ASOHI Daerah terkait dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi ASOHI Pusat: Koordinator ASOHI Pusat, Rezki Eko Nugroho (+62 812-9776-5559). (INF)

IMPOR DISETOP, ASOSIASI MINTA DAGING LOKAL DISERAP

Pertemuan antara pemerintah dengan importir dan asosiasi untuk menjaga keberlanjutan usaha peternakan domba dan kambing rakyat. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) menghentikan sementara impor karkas dan daging domba dewasa atau mutton guna melindungi peternak lokal dari persaingan harga yang tidak sehat. Kebijakan ini bertujuan menjaga keberlanjutan usaha peternakan rakyat sekaligus memperkuat daya saing subsektor peternakan nasional.

“Kami stop sementara pengeluaran rekomendasi impornya agar harga daging domba impor tidak menekan peternak. Ini upaya kami melindungi peternak agar usahanya terus berjalan,” ujar Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Jumat (29/11/2024), di Jakarta.

Pihaknya telah mengambil serangkaian langkah untuk mendukung peternak. Pada 18 November 2024, audiensi digelar bersama Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI) guna menyerap aspirasi peternak. Selanjutnya, Rembuk Nasional di Boyolali pada 21 November 2024, sebagai forum penyusunan solusi bersama.

Pada 24 November 2024, inspeksi mendadak dilakukan ke-13 gudang importir untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan distribusi dan stok daging impor. Kemudian pada 26 November 2024, Kementan mewajibkan importir menandatangani surat pernyataan bermaterai yang berisi tiga poin penting, yaitu pelaporan stok secara berkala, larangan distribusi daging impor ke pelaku UMKM, dan komitmen menjaga pasar lokal.

Pada pertemuan dengan importir di Malang, Jawa Timur, 10 Desember 2024, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Agung Suganda, menegaskan pentingnya kolaborasi antara peternak dan importir. Ia meminta importir melaporkan stok secara transparan dan menyerap daging kambing serta domba lokal sesuai kebutuhan pasar.

Pertemuan lanjutan di Kantor Kementan pada 20 Desember 2024, HPDKI meminta proses penyesuaian harga dilakukan secara business-to-business (B2B) antara peternak dan importir. Asosiasi ini juga mendesak pemerintah tak memberikan izin impor baru untuk memastikan pasar lokal tetap terlindungi.

Ketua HPDKI, Yudi Guntara, mengusulkan agar importir menyerap 3.000 ekor kambing dan domba lokal dengan spesifikasi tertentu, yaitu karkas beku dari rumah pemotongan hewan (RPH) bersertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan halal.

“Kami ingin memperkuat posisi peternak lokal dan mendorong pertumbuhan industri domba serta kambing nasional,” ujar Yudi.

Asosiasi importir (APPHI, APPDI, dan ADDI) mengharapkan Kementan mendorong kepada para importir agar mendukung penyerapan daging lokal mulai Januari 2025. Harga jual akan disesuaikan secara B2B antara peternak dan importir.

Kementan juga mempercepat harmonisasi regulasi mulai 7 Januari 2025, guna membuka kembali ekspor domba dan kambing ke Malaysia dan Brunei. Langkah ini diharapkan menyerap surplus produksi lokal sekaligus memperluas pasar internasional.

“Jika produk dalam negeri mencukupi, tidak ada alasan untuk mengimpor. Pemerintah mendukung penuh upaya meningkatkan serapan lokal dan mendorong ekspor untuk mewujudkan kemandirian pangan,” ujar Agung.

Sementara Inspektur IV Kementan, Pujo Harmadi, menyatakan bahwa semua kebijakan akan dievaluasi secara berkala. Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis memperkuat ketahanan pangan berbasis domba dan kambing lokal. Sinergi antara pemerintah, asosiasi, dan importir diyakini mampu mengurangi impor serta meningkatkan daya saing subsektor peternakan nasional. (INF)

WABAH JEMBRANA DI SULTRA, KEMENTAN TEGASKAN PERKETAT LALU LINTAS TERNAK

Vaksinasi adalah metode pengendalian paling efektif untuk mengatasi penyakit Jembrana. (Foto: Istimewa)

Menyusul kali pertama terjadinya wabah penyakit Jembrana yang menyerang sapi Bali di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kementerian Pertanian (Kementan) mengimbau agar setiap daerah memperketat upaya pencegahan dengan meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas ternak.

Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah penyebaran penyakit yang telah menginfeksi ratusan sapi di beberapa kabupaten di Sultra.

Kementan melalui Balai Besar Veteriner Maros telah mengonfirmasi tujuh sampel positif Jembrana dari 55 sampel yang diuji pada 11 Oktober 2024. Berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra yang diperoleh melalui iSIKHNAS, terdapat 422 ekor sapi yang terlapor terjangkit, tersebar di enam kabupaten yakni Bombana, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Selatan, dan Konawe Utara.

Meskipun angka kematian ternak kini mulai melandai berkat langkah biosekuriti dan pengobatan, Kementan tetap memperingatkan pentingnya pengawasan dan pengendalian penyakit.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Agung Suganda, menyatakan bahwa vaksinasi adalah metode pengendalian paling efektif untuk mengatasi penyakit Jembrana, di samping pemberian vitamin, obat-obatan, dan disinfektan di area peternakan.

“Kami telah mengirimkan pasokan obat-obatan, vitamin, dan disinfektan ke Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sultra pada 24 Oktober 2024 lalu,” ungkapnya.

Agung menekankan pentingnya pelaksanaan Permentan No. 17/2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Peraturan ini adalah tulang punggung ketahanan sistem kesehatan hewan di Indonesia. Kita harus belajar dari pengalaman wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada 2022. Upaya pencegahan akan selalu lebih efektif dibandingkan penanganan setelah wabah terjadi,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, aturan terkait pengawasan lalu lintas ternak telah dirancang berbasis digital untuk memudahkan implementasi dan menjadi standar nasional dalam upaya pengendalian risiko. Pemerintah Provinsi Sultra juga telah mengambil langkah pencegahan dengan mengimbau peternak untuk mengandangkan ternak mereka, memisahkan hewan yang sakit dari yang sehat, serta menerapkan biosekuriti seperti sanitasi, pembersihan, dan disinfeksi kandang.

Pemerintah Provinsi Sultra juga telah mengalokasikan 15.000 dosis vaksin Jembrana untuk 2025. Diharapkan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dapat menjalankan pelayanan kesehatan hewan yang andal dan profesional demi memastikan penanganan kesehatan ternak yang lebih baik. (INF)