PELATIHAN PJTOH ANGKATAN XXV BERLANGSUNG SECARA LURING

Pelatihan PJTOH angkatan XXV resmi di buka. (Foto : CR)

Setelah beberapa tahun dilaksanakan secara daring, ASOHI kembali menggelar Pelatihan Penanggung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) secara luring. Acara tersebut dilaksanakan di Avenzel Hotel Cibubur pada 29-30 Agustus 2023. 

Ketua Panitia acara tersebut Drh Forlin Tinora melaporkan bahwa antusias peserta dalam mengikuti acara tersebut semakin tinggi. Terbukti dari jumlah peserta yang mendaftar yakni sebanyak 115 peserta dari hanya slot yang disediakan sejumlah 70 peserta.

"Kami kaget antusiasmenya setinggi ini, mudah - mudahan ini menjadi indikasi bahwa setiap perusahaan semakin melek akan regulasi dan peraturan di sektor obat hewan," tutur Forlin.

Selanjutnya Forlin mengatakan bahwa dalam pelatihan yang sudah memasuki angkatan ke XXV ini diberikan juga materi baru yakni terkait Antimicrobial Resistance (AMR) yang menjadi perhatian khusus dan sudah menjadi isu hangat di tingkat dunia.

Ketua Umum ASOHI Drh Irawati Fari dalam sambutannya kembali mengingatkan peran dari seorang PJTOH. 

"seorang PJTOH harus bisa memberikan informasi tentang peraturan perundangan di bidang obat hewan kepada pimpinan perusahaan, memberikan saran dan pertimbangan teknis mengenai jenis sediaan obat hewan yang akan diproduksi/diimpor, yang berhubungan dengan farmakodinamik, farmakokinetik, farmakoterapi dan toksikologi serta imunologi obat hewan," tukas dia.

Selain itu kata Ira seorang PJTOH juga tidak boleh ragu dalam menolak produksi, penyediaan dan peredaran dan repacking obat hewan illegal dan menolak peredaran atau repacking obat hewan yang belum mendapatkan nomor pendaftaran. 

Tidak lupa ia menyebut tupoksi PJTOH di pabrik pakan,dimana di sana seorang PJTOH memiliki tugas yang sangat penting yakni mengawasi dan menolak penggunaan bahan baku atau obat hewan jadi yang dilarang dicampur dalam pakan ternak, kemudian menyetujui penggunaan bahan baku atau obat hewan jadi yang dicampur dalam pakan ternak yang memenuhi syarat mutu atau menolaknya apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.

Dalam kesempatan yang sama mewakili Direktur Kesehatan Hewan, Kasubdit Pengawasan Obat Hewan Drh Ni Made Ria Isriyanthi menyatakan bahwa Kementan khususnya Direktorat Kesehatan Hewan sangat mendukung kegiatan tersebut. 

Pasalnya menurut Ria PJTOH adalah ibarat seorang "polisi" yang senantiasa mengawasi perusahannya sendiri. Sehingga hal tersebut mempermudah kementan dalam melakukan survey dan monitoring kalau - kalau terjadi sesuatu di kemudian hari. 

"Semoga para peserta dapat belajar secara menyeluruh terkait regulasi dan penggunaan obat hewan, kami sangat mendukung sekali dengan acara tahunan ASOHI ini, dan terus berharap ASOHI dapat menjadi partner yang baik bagi pemerintah," tutup dia. (CR)

NUTRICELL PERANTARAI KERJASAMA INDONESIA DAN TIONGKOK DI BIDANG PENGOLAHAN SARANG BURUNG WALET

Penandatanganan MoU di Bidang Sarang Walet Antara Indonesia dan RRT
(Sumber : Infovet)

Dalam pertemuan G-20 yang lalu di Bali, kontingen pengusaha Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melakukan pertemuan bisnis yang membahas sarang burung walet. Dari sana disepakatilah bahwa akan diadakan kerjasama bilateral antara Indonesia dan RRT terkait sarang burung walet.

Pengejawantahan kerjasama tersebut terjadi pada Sabtu (25/3) di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Pada hari itu dilaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara dua negara terkait kerjasama di bidang sarang burung walet dan pertanian berkelanjutan. Acara tersebut diprakarsai oleh PT Nutricell Emmersa Biosicience. 

Hadir dalam acara tersebut yakni Dr Ir Nasrullah selaku Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan. Dalam sambutannya beliau menyambut baik kerjasama bilateral ini, dan mengharapkan bahwa kerjasama ini dapat menguntungkan kedua negara, bukan hanya dalam jangka waktu yang pendek tetapi panjang.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Kemenristek RRT di Indonesia, Chang Kong mengatakan bahwa kerjasama ini semakin mempererat hubungan bilateral kedua negara. Dimana sebelumnya RRT dan Indonesia sudah banyak melakukan kerjasama di bidang pertambangan dan kendaraan berbahan bakar listrik. 

Ditemui juga ditempat yang sama, CEO PT Nutricell Suaedi Sunanto menyatakan bahwa kehadiran nutricell dalam kerjasama ini tentunya membingungkan semua pihak. Pasalnya Saat mengikuti kontingen pengusaha di G-20, Suaedi benar - benar bingung mencari topik yang terdekat dengan bidangnya, peternakan. 

"Saya akhirnya ketemu topik yang menarik, yang paling dekat ya sarang walet, mau ngomongin pertambangan enggak ngerti, mau ngomongin listrik takut kesetrum, jadi ya sarang walet ini komoditi yang seksi bagi kita," tuturnya. 

Suaedi bercerita bahwa Indonesia merupakan produsen sarang burung walet terbesar di dunia, dimana 80% produksi dunia berasal dari Indonesia. Sementara RRT, merupakan konsumen tersbesar dari sarang burung walet di dunia. 

"Tiongkok itu punya sejarah terhadap sarang walet seperti Eropa punya sejarah terhadap rempah - rempah. Pada saat orang Eropa mencari rempah ke Indonesia, sebenarnya kaisar Tiongkok juga menjalankan "misi rahasia" mencari sarang walet ke Indonesia," tuturnya.

Selama ratusan tahun, sarang burung walet telah menjadi konsumsi wajib bagi warga RRT, selama itu pula penelitian terhadap khasiat sarang burung walet telah dijalankan di sana, lanjut Suaedi. Meskipun mahal, warga RRT sebisa mungkin akan mengonsumsi sarang burung walet, karena khasiat dan sudah menjadi tradisi dan takhayul bagi mereka. Percampuran science dan folklore inilah yang menurut Suaedi menjadi pasar tersendiri.

Selama ini volume perdagangan sarang walet Indonesia langsung ke RRT mengalami kendala, salah satunya dalam hal standarisasi. Suaedi bilang bahwa RRT lebih suka mengimpor sarang walet dari Malaysia, Singapura, dan Hongkong karena mereka berinvestasi di sana dalam jumlah besar. Padahal, sarang walet alias bahan baku yang didatangkan kebanyakan dari Indonesia.

"Kami menginisasi agar sarang walet dari sini bisa memenuhi standar di RRT makanya kami ajak RRT investasi di sini. Dari segi tenaga kerja, di sini masih sangat efisien, mereka hanya tinggal melakukan transfer teknologi saja, kita sudah siap. Nah, disinilah Nutricell ikut andil, kami yang akan menjadi mitra mereka dalam memenuhi standar yang mereka inginkan, dengan portofolio yang kami miliki, mereka setuju dengan itu," tutur Suaedi.

Total investasi yang digelontorkan oleh RRT pada acara tersebut yakni sekitar USD 200 juta atau sekitar 3 triliun rupiah. Tentunya dengan masuknya investasi sebesar itu menjadi angin segar bagi Indonesia. (CR)

KEMENTAN BERSAMA FAO LUNCURKAN PETA JALAN NASIONAL UNTUK MEREDUKSI AMR

Suasana Lauching Buku Manual Penyakit Unggas

Kementerian Pertanian (Kementan) bekerja sama dengan Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) telah meluncurkan peta jalan untuk mengurangi penggunaan antimikroba di peternakan.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Layanan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan, Nasrullah pada forum diskusi berkala dengan pemangku kepentingan unggas yang disebut OBRASS (Obrolan  Ringan Akhir Pekan Seputar Unggas) di Jakarta, Sabtu (04/03). Peta jalan ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan antimikroba untuk pencegahan hingga 40% pada tahun 2029.

Dalam kegiatan ini juga diluncurkan tiga publikasi lainnya, yaitu: (1). Manual Penyakit Unggas edisi 2023; (2). Pedoman Umum untuk Penatagunaan Antimikroba di Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan (3). materi komunikasi, informasi, dan edukasi penatagunaan antimikroba.

“Kita juga libatkan Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI) dalam penyusunan peta jalan ini. Publikasi ini ditujukan untuk membantu semua pemangku kepentingan dalam upaya memerangi resistensi antimikroba (AMR), terutama di sektor peternakan,” kata Nasrullah menjelaskan.

Menurut Nasrullah, penyalahgunaan antimikroba baik di sektor kesehatan manusia dan hewan, maupun dalam produksi pangan dapat mempercepat terjadinya AMR. “AMR merupakan salah satu ancaman kesehatan masyarakat global terbesar karena dapat mempersulit pengobatan infeksi dan meningkatkan jumlah kematian, serta menimbulkan kerugian ekonomi,” imbuhnya menerangkan.

Menyadari besarnya dampak kesehatan dan ekonomi ini, Indonesia telah mengembangkan Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba tahun 2020-2024.

“Publikasi yang diluncurkan ini merupakan penjabaran dari Rencana Aksi Nasional yang mendukung strategi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi seluruh sektor dalam melaksanakan praktik penggunaan antimikroba yang bijak dan bertanggung jawab,” tandasnya.

Rajendra Aryal, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, mengapresiasi kerja sama semua pihak dalam mengembangkan pedoman ini. 

“Panduan yang diluncurkan hari ini menjadi titik capaian penting dalam memperkuat pengendalian AMR melalui pendekatan One Health multisektor yang dapat digunakan pada semua tingkatan. Keberlanjutan dari komitmen yang ada saat ini dalam pelaksanaannya pada sektor kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan juga produksi pangan, merupakan hal utama yang diperlukan untuk terus meningkatkan dampak positif yang dihasilkan,” kata Aryal.

Kedepannya , FAO akan terus mendukung pemerintah Indonesia dalam menanggulangi AMR melalui pendekatan One Health dengan pendanaan dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID).

Kepala Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI), Dalmi Triyono, menekankan pentingnya menerapkan pedoman-pedoman ini guna mencapai target rencana aksi nasional untuk mengendalikan AMR.

“ADHPI mendorong semua pemangku kepentingan, terutama dokter hewan dan peternak, yang berada di garis terdepan dalam pengendalian AMR, untuk mengimplementasikan manual dan pedoman ini dengan baik agar dapat meningkatkan manajemen kesehatan unggas dan memperlambat laju AMR,” jelas Triyono.

Sebagai informasi, Sejak 2016, FAO telah bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan program pencegahan dan pengendalian AMR dalam produksi ternak dan sektor kesehatan hewan di seluruh Indonesia. Upaya yang berkelanjutan ini dilakukan untuk mengendalikan penggunaan antimikroba di sektor peternakan sekaligus mendorong peternak agar menghasilkan produk ternak yang lebih aman untuk konsumsi publik. (CR)

DRH MUHAMMAD MUNAWAROH KEMBALI PIMPIN PDHI

Drh Munawaroh dilantik sebagai Ketum PDHI 2022-2026

Sabtu (15/10) yang lalu bertempt di Claro Hotel Makassar, Drh Muhammad Munawaroh terpilih kembali sebagai Ketua Umum PB PDHI. Dalam Kongres PDHI yang ke-19 yang berlangsung selama 3 hari sejak (14/10) tersebut mayoritas cabang masih menginginkan Munawaroh menjadi Ketum PDHI.

Ketua Pelaksana Kongres PDHI ke-19 Drh Andi Wijanarko dalam sambutan dan laporan pertanggung jawabannya menyatakan rasa bangga kepada anggota cabang yang hadir. Hal tersebut disebabkan lebih dari 50% delegasi cabang dapat hadir di Makassar. 

"Ada 52 cabang yang hadir dan ini merupakan rekor tertinggi kehadiran di kongres kita. Mudah - mudahan kedepanya organisasi cabang dapat lebih aktif lagi dalam kegiatan yang dilaksanakan, baik oleh pengurus cabang maupun pusat. Kita nanti kontribusi sodara sekalian dalam membangun negeri ini," kata Andi.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Nurlina Saking yang menggantikan kehadiran Gubernur Sulsel sangat mengapresiasi adanya kegiatan tersebut.

Ia menilai bahwa Makassar merasa terhormat dengan diadakannya kongres tersebut. Selain itu ia memuji kekompakan para delegasi yang hadir dalam acara tersebut. 

"Mungkin karena Makassar berada di tengah Indonesia jadinya yang dari barat dan timur semua bisa kumpul. Strategi pemilihan kotanya mantap ini Pak Ketua," tutur dia.

Ia juga mengingatkan kepada para anggota bahwa peran dokter hewan dikala ini semakin vital. Karena belakangan ini banyak wabah yang masuk bahkan Covid-19 ditengarai juga berasal dari hewan alias zoonosis.

Oleh karenanya dokter hewan Indonesia harus dapat berkolaborasi dengan semua stakeholder di negeri ini dalam perannya berkontribusi untuk negara. Dan hal tersebut juga dilihat olehnya adalah sesuatu yang sudah ia lakukan sejak konsep one health digaungkan.

Ia juga berharap nantinya ketua umum terpilih dapat menyatukan dan mengayomi semua anggota baik di pusat maupun cabang. 

"Seperti ini sudah sangat baik, namun jangan lupa kalau terpilih lagi nanti Dok Mun lebih berat mempertahankan capaian daripada meraih, itu yang harus dicamkan dan dijaga," tandasnya.

Pelajaran Berdemokrasi

Drh Munawaroh dan Drh Sukma Kamajaya memaparkan visi dan misinya

Dalam sambutannya dirinya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh cabang yang telah kembali memilihnya. Menurutnya terpilih kembali menjadi Ketum di periode 2022-2026 merupakan amanah yang harus dipenuhi dan masih banyak persoalan yang menantinya.

Kongres tersebut juga dihadiri oleh para pejabat Kementerian Pertanian Khususnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Drh Nuryani Zainuddin, Drh Syamsul Ma'arif, dan Drh Makmun turut terlihat dalam acara tersebut.

"Ini adalah suatu amanah buat saya, sebagaimana kita lihat masalah kita masih banyak baik di bidang kesehatan hewan, one health, legislasi dan perundangan dan lain sebagainya. Misalnya saja Undang - Undang otoritas veteriner yang masih kita perjuangkan, mudah - mudahan periode kedua ini dapat menjadi lebih baik," tuturnya.

Dalam kongres tersebut sejatinya perjalanan Drh Munawaroh tidaklah mudah. Meski menang secara aklamasi dengan dukungan 48 cabang yang hadir, sempat terjadi keriuhan karena 4 cabang diantaranya mengajukan calon lain yakni Drh Sukma Kamajaya.

Namun begitu dikarenakan waktu kongres yang sudah mencapai dinihari, proses pemungutan suara alias voting tidaklah jadi dilaksanakan. Sang penantang menyatakan pengunduran dirinya kepada ketua sidang yang berakhir dengan kemenangan Drh Munawaroh secara aklamasi.

Menanggapi hal tersebut Drh Munawaroh dengan santai menanggapinya, menurutnya proses tersebut adalah suatu pembelajaran demokrasi yang memang sudah menjadi salah satu dasar negara ini.

"Justru saya bersyukur dengan munculnya kader baru yang lebih muda nantinya masa depan dari organisasi ini artinya aman. Justru kalau tidak ada kader baru yang muncul ditakutkan organisasi akan berjalan monoton dan begitu - begitu saja," tutur Munawaroh.

Selain itu Munawaroh juga mengatakan bahwa ia sudah mengenal karakter sang penantang sejak bekerja di PT Pharos dulu. Menurutnya Sukma merupakan seorang yang pekerja keras dan memiliki mental baja sehingga waktu itu mereka dapat mencapai target yang ditentukan perusahaan.

"Mungkin saya juga akan mempertimbangkan beliau menjadi pengurus pusat, saya tahu kualitas beliau. Dan saya memang sudah berkomitmen untuk mencari kader yang lebih muda untuk menjalankan organisasi yang kita cintai ini," tukas Munawaroh. (CR)

MEDION RINTIS FASILITAS PRODUKSI TELUR SPF PERTAMA DI NUSANTARA

Seremonial Peletakan Batu Pertama PT Damar Gayatri Jaya

Sabtu 24 September 2022 menjadi hari bersejarah bagi PT Medion. Perusahaan produsen obat hewan asal Bandung tersebut menggelar seremoni peletakan batu pertama di salah satu unit bisnisnya yang bergerak di bidang peternakan yakni PT Damar Gayatri Jaya.

Kegiatan tersebut bertempat di Desa Mekarjaya, Banjaran, Kabupaten Bandung secara daring dan luring. Dalam kesempatan tersebut turut hadir Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, serta Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung.

Toto Winata selaku Direktur Utama PT Damar Gayatri Jaya dalam sambutannya menyampaikan bahwasanya fasilitas produksi telur Spesific Pathogen Free (SPF) tersebut merupakan upaya Medion dalam mendukung sektor peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia. Dimana nantinya produk yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan dalam penelitian dan produksi vaksin di Indonesia. 

"Ini juga merupakan bukti bahwa Medion adalah mitra pelanggan yang dapat diandalkan, diharapkan dari sini dapat mempermudah produsen vaksin, peneliti, dan user lainnya untuk lebih mudah mendapatkan Hatching Egg (HE) SPF tanpa harus mengimpor dari luar negeri," tuturnya.

Ia melanjutkan bahwa ini pun menjadi kebanggaan bagi PT Damar Gayatri Jaya dimana nantinya mereka akan tercatat sebagai perusahaan pertama di Indonesia yang dapat memproduksi HE SPF sesuai dengan ketentuan European Pharmacopoeia. 

Toto juga menyebut bahwa beberapa tahun belakangan ini juga terjadi peningkatan permintaan vaksin unggas, sehingga kebutuhan HE SPF sebagai bahan baku juga meningkat. Dengan munculnya kebijakan pemerintah yang meminta agar impor bahan baku industri dikurangi maka Medion dengan sigap menjawab tantangan tersebut dan melihatnya sebagai suatu kesempatan.

"Selain mendukung program dan kebijakan pemerintah, PT Damar Gayatri Jaya juga membantu produsen vaksin dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan HE SPF Nasional. Diharapkan penggunaan HE SPF lokal selain dapat memangkas biaya produksi juga dapat meningkatkan kualitas produk karena mutunya juga tidak akan kalah dengan HE SPF impor," tandas Toto.

Direktur Kesehatan Hewan Drh Nuryani Zainuddin dalam sambutan yang mewakili Menteri Pertanian memberikan apresiasi yang setinggi - tingginya kepada Medion dan PT Damar Gayatri Jaya. Menurutnya Medion dan PT Damar Gayatri Jaya membuktikan bahwa produk lokal tidak kalah dengan impor serta memiliki daya saing yang tinggi.

"Semoga berdirinya PT DGJ ini dapat memberikan manfaat bagi semua stakeholder, dan kami juga berterima kasih atas sumbangsih Medion dan PT DGJ dalam membangun negeri melalui produk yang berkualitas," kata Nuryani.

Proses pembangunan fasilita PT DGJ akan dimulai pada September 2022 dan diharapkan rampung pada bulan Januari 2024 dan dapat segera beroperasi setelah pembangunannya selesai. Kehadiran PT DGJ diharapkan daoat memberi kontribusi positif bagi perkembangan industri kesehatan hewan di Indonesia dan dunia. (CR)

LAGI, ACHMAD DAWAMI KEMBALI MENJABAT KETUM GPPU

Drh Agung Suganda Melantik Dewan Pengurus GPPU Periode 2022-2026

Rabu (26/7) yang lalu Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) menyelenggarakan Kongresnya yang ke-XIII di Hotel Atria, Gading Serpong, Banten. Untuk kedua kalinya Achmad Dawami dilantik menjadi Ketua Umum GPPU periode 2022-2026. 

Dalam sambutannya, Dawami menegaskan bahwa diperlukan adanya kolaborasi, konsolidasi, serta koordinasi bersama para anggota GPPU dan stakeholder industri perunggasan  lainnya di Indonesia agar perunggasan tetap eksis dan tahan dari segala macam tantangan.

"Kami juga senantiasa turut menyukseskan program pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan protein daging dan telur ayam yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) dan tentunya terjangkau bagi masyarakat demi meningkatkan kecerdasan bangsa," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Pembibitan dan Produksi Ternak Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian, Drh Agung Suganda, yang mewakili Dirjen PKH usai melantik pengurus GPPU mengatakan, kondisi pasar saat ini untuk kebutuhan ayam ras terus meningkat, pertumbuhan ini harus terus dijaga bersama.

"Di tengah krisis seperti ini, Alhamdulillah ayam ras kita telah tembus ekspor pasar Singapura, ini adalah momentum yang baik yang mudah - mudahan kita bisa terus konsisten ekspor ke Singapura kalau perlu negara - negara lainnya," ungkapnya.

Ia juga menyebut bahwa beberapa bulan belakangan ini pemerintah tidak memberlakukan kebijakan cutting HE maupun afkir dini, hal ini tentu sebagai upaya jaga - jaga apabila produksi turun, Indonesia terancam kekurangan protein hewani mengingat sektor peternakan sapi sedang dilanda oleh wabah PMK.

Selain kongres GPPU juga menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Konsolidasi dan Kolaborasi Menghadapi Tantangan Era Disrupsi” secara daring maupun luring. Narasumber yang dihadirkan pun bukan kaleng - kaleng yakni Prof Rhenald Khasali ahli ekonomi dan bisnis yang sudah malang melintang kiprahnya di Indonesia. 

 Ia mengatakan, disrupsi adalah inovasi yang sekaligus mengubah dunia. Inovasi disrupsi terkadang inovasi yang menghancurkan, bukan melanjutkan. Perubahan pertama adalah pada populasi. Disrupsi melahirkan pasar dan pelaku usaha baru.

"Selama pandemi, perubahan kebiasaan konsumsi daging merah beralih menjadi daging putih yang dianggap lebih sehat. Dunia unggas tetap akan menarik di masa mendatang karena konsumsi daging putih meningkat pesat selama pandemi," ujar Rhenald.

Dalam inovasi disrupsi ini yang perlu ditingkatkan bersama menurutnya adalah melakukan kegiatan edukatif sembari merubah mindset. Ia juga menekankan agar generasi selanjutnya mau petani baru, yang tentunya bertani/ternak dengan cara baru.

"Jika kita dapat menciptakan petani/peternak baru dari kalangan terdidik, maka perubahan massive yang kini terjadi menuntut perubahan tatanan lama menjadi tatanan baru, semuanya akan dapat kita lalui. Inovasi yang terus tumbuh yang membawa situasi saat ini mengalami perubahan besar-besaran khususnya dalam bidang bisnis. Disitulah kita harus bisa beradaptasi," tukas Rhenald. (CR)

PATAKA BAHAS LSD BERSAMA PARA STAKEHOLDER

Webinar PATAKA Membahas Wabah LSD

Rabu (20/4) Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA) mengadakan webinar yang membahas wabah Lumpy Skin Disease (LSD) yang melanda Indonesia baru - baru ini. Webinar digelar melalui daring Zoom Meeting dan live streaming melalui kanal youtube PATAKA. 

Ketua Umum PATAKA Ali Usman dalam sambutannya mengatakan, hadirnya LSD sebagai wabah baru di Indonesia merupakan kekhawatiran baru bagi para peternak dan pengusaha di sektor persapian. Oleh karenanya dibutuhkan respon dan penanganan yang tepat.

"Mungkin dari yang saya tahu penyakit ini kematiannya tidak terlalu tinggi, tetapi tetap saja kalau penularannya cepat, bisa gawat juga," kata Usman.

Lebih lanjut mengenai LSD dijelaskan oleh Ketua Umum PDHI Drh Muhammad Munawaroh. Secara rinci ia menjelaskan mengenai aspek - aspek terkait penyakit ini. 

"Di Indonesia ini penyakit masuk karena lalu lintas yang kurang terjaga, sebagaimana kita ketahui bahwa di negara lain ini juga terjadi dengan pola yang sama," kata dia.

Munawaroh juga menyoroti fasilitas check point yang kurang dimaksimalkan, padahal peran dari check point yang dimiliki oleh Kementan tersebut merupakan salah satu unsur esensial dalam mengendalikan penyakit hewan lintas batas, termasuk LSD. 

Selain itu ia juga menyebut bahwa penyakit LSD dapat menyebar cepat melalui vektor serangga terbang seperti nyamuk, lalat pengisap darah, kutu, dan caplak. Oleh karena itu mengendalikan vektor juga menjadi aspek penting dalam pengendalian LSD.

Yang tak kalah penting menurut Munawaroh yakni vaksinasi. Dengan dilakukannya program vaksinasi, penyakit dapat dicegah sedini mungkin, dan disinilah pemerintah juga harus banyak memfokuskan kegiatannya.

Dalam kesempatan yang sama pemerintah yang diwakili oleh Direktur Kesehatan Hewan Drh Nuryani Zainuddin mengatakan bahwa pemerintah telah mengerahkan segala upaya dalam mencegah LSD masuk ke Indonesia.

Sebelumnya pemerintah telah beberapa kali memberikan notifikasi terkait penyakit ini, upaya lain seperti pelatiahn teknis juga telah dilakukan, namun apa daya ternyata penyakit ini memang tidak terbendung.

Kini pemerintah memfokuskan diri dalam program vaksinasi darurat. Kurang lebih target vaksinasi sebanyak 450.000 dosis, dan baru 100.000 dosis yang baru bisa dilaksanakan karena terkendala dana.

"Sementara ini vaksinasi yang tersedia bagi 100.000 dosis, diharapkan nanti akan diperluas, kami sudah melakukan pengajuan anggaran terkait penanggulangan penyakit ini, namun karena dananya masih terbatas, jadi belum bisa maksimal juga kitanya," tutur dia.

Aspek sosial ekonomi menurut Nuryani juga menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam mengendalikan LSD di Riau.

"Kami merasa ini sangat nyata, peternak dan pemilik hewan terlihat acuh. Mereka lebih takut ternaknya kena Jembrana daripada LSD. Ini bisa jadi duri dalam daging juga, meskipun begitu tetap kami lakukan pendekatan supaya mereka lebih aware dengan penyakit ini," kata dia.

Aspek ekonomi yang dimaksud oleh Nuryani yakni terkait dengan pengendalian lalu lintas ternak vs stok daging sapi. Dengan diperketatnya lalu lintas ternak, otomatis kemungkinan terjadinya kelangkaan daging sapi yang berujung kenaikan harga bisa saja terjadi, dan inilah yang menurutnya juga adalah kendala terbesar.

Sementara itu Drh Nanang Purus Subendro Ketua Umum Pehimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) juga menyoroti aspek lalu lintas ternak terkait mewabahnya LSD.

Menurut dia, dengan banyaknya pulau kecil di sekitar Sumatera memungkinkan tejadi pengiriman sapi secara ilegal dari luar. Sehingga perdagangan ilegal yang tidak terkontrol inilah yang menjadi faktor risiko juga.

Ia juga kerap kali ditanya oleh eksportir sapi asal Australia terkait wabah LSD di Indonesia. Menurutnya ini juga menjadi suatu hal yang cukup mengkhawatirkan.

"Bisa saja nanti teman - teman kami di Australia menyoroti hal ini, jadi nanti mereka bikin kebijakan untuk sementara tidak mengekspor sapi ke Indonesia. Ini kan bahaya, feedlot bisa rugi, lalu peternak juga rugi kalau yang diekspor dari sana dagingnya saja," tutur dia.

Selain itu, menurut Nanang Indonesia sedikit beruntung karena Riau merupakan daerah resipien sapi, bukan produsen. Ia membandingkan bila LSD datang pertama kali di Lampung , Jawa Timur, atau NTB.

"Kita sedikit beruntung, kalau dia sampai duluan di Lampung, Jatim, atau NTB akan lebih gawat. Itu daerah produsen dan kalau sudah ada wabah biasanya nanti akan terjadi panic selling. namun begitu tetap kita semua harus bekerja keras untuk mengendalikan wabah ini," tutur Nanang

LAGI, NUTRICELL KEMBALI EKSPOR PRODUKNYA KE BENUA BIRU !

Mentan SYL melepas kontainer milik PT Nutricell Pacific 
(Sumber : CR)

Selasa 15 Februari 2022 PT Nutricell Pacific kembali melepas ekspor produknya di Komplek Pergudangan Taman Tekno, Tangerang Selatan. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, turut hadir meresmikan acara seremonial pelepasan ekspor tersebut. 

CEO PT Nutricell Pacific Suaedi Sunanto dalam sambutannya mengatakan bahwa ini adalah kesekian kalinya produk Nutricell berhasil menembus pasar dunia, dirinya pun menuturkan rasa bangga dan terima kasihnya terhadap semua pihak yang telah bekerja keras dalam mewujudkan hal tersebut.

"Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran ini, saya sadar bahwa semua ini adalah hasil kerja keras dari kita semua stakeholder, mudah - mudahan kami bisa terus berkontribusi untuk negeri ini melalui produk kami," tutur Suaedi.

Bicara soal angka, ekspor Nutricell kali ini berhasil menembus angka 1 juta euro dengan volume ekspor mencapai 13 metrik ton atau sekitar 16,3 miliar rupiah. Produk yang diekspor merupakan feed supplement Nutrifat Ca-84 yang beberapa waktu lalu juga berhasil menembus pasar Korea Selatan. Pada pelepasan ekspor di hari itu kontainer yang dilepas bernilai setengah miliar rupiah. 

Pada kesempatan yang sama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas pencapaian yang diraih Nutricell. Pria yang akrab disapa SYL tersebut juga menyampaikan bahwasanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak 2019 ternyata membawa berkah bagi produk - produk pertanian Indonesia. 

"Selama dua tahun pandemi Covid-19 ini melanda tanah air, produk ekspor hasil pertanian RI tetap memberikan kontribusi yang positif. Sektor pertanian tetap tumbuh sebesar 16,4 persen. Sektor lain turun bahkan minus. Ternyata tahun ini tembus Rp625 triliun ekspor kita," jelasnya. (CR)

DITJEN PKH MENGIMBAU WASPADAI PENINGKATAN KASUS AI

Laporan FAO menyebut bahwa ada potensi peningkatan dan penyebaran penyakit AI ke wilayah Eropa, Afrika dan Asia. (Foto: Dok. Infovet)

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari OIE WAHIS, beberapa laporan kejadian Avian Influenza (AI) subtipe H5Nx (HPAI/High Pathogenic Avian Influenza) pada unggas dibeberapa negara diantaranya Jerman, Republik Ceko, Finlandia, Denmark dan Rusia dengan kecenderungan peningkatan kasus.

Laporan FAO menyebut bahwa ada potensi peningkatan dan penyebaran penyakit ke wilayah Eropa, Afrika dan Asia berkaitan dengan musim migrasi unggas selama musim dingin 2021-2022. Untuk itu diperlukan tidakan antisipasi untuk mencegah penyebaran dan meluasnya kasus tersebut di Indonesia dan diperlukan rencana kontigensi dalam upaya kesiagaan munculnya AI subtipe H5Nx.

Melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) bernomor 08113/PK.320/F/11/2021 pada 8 November 2012, tentang peningkatan kewaspadaan HPAI subtipe H5Nx dan subtipe lainnya, serta penyakit African Swine Fever (ASF), mengimbau kepada para pejabat dan dinas, serta balai terkait untuk melakukan analisis risiko pemasukan unggas dan produknya ke Indonesia.

“Memantau dan melaporkan update dugaan AI H5Nx dan subtipe lainnya melalui iSIKHNAS. Menfasilitasi pelatihan diagnosis AI, menyiapkan sarana dan prasarana pengendalian dan penanggulangan untuk mengantisipasi masuknya AI H5Nx dan subtipe lainnya. Melakukan analisis hasil surveilans sebagai bahan kebijakan dalam penentuan program pengendalian AI,” kata Surat Edaran tersebut.

Hal lain yang juga ditekankan dalam surat tersebut adalah memperketat pengawasan pemasukan unggas dan produknya dari negara-negara yang berpotensi terinfeksi AI, meningkatkan komunikasi, edukasi dan informasi (KIE) risiko pemasukan virus AI.

Surat Edaran Ditjen PKH terkait peningkatan kewaspadaan AI.

Untuk balai besar penelitian veteriner juga diimbau melakukan penelitian AI subtipe H5Nx, melakukan koordinasi dengan pejabat otoritas veteriner dan balai besar veteriner/balai veteriner terkait dugaan infeksi dan pengujian AI subtipe H5Nx. Juga imbauan kepada para asosiasi bidang peternakan dan kesehatan hewan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap masuknya virus AI dan berkoodinasi dengan otoritas kesehatan hewan setempat. (INF)

MENGGAGAS LUMBUNG PANGAN DAN SWASEMBADA DAGING 2026

Bincang Peternakan: Food Estate dan Swasembada Daging 2026. (Foto: Istimewa)

Keberadaan sektor pertanian di Indonesia sangat penting mengingat peranannya dalam memenuhi kebutuhan pangan yang semakin meningkat seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk. Lemahnya permodalan dan teknologi pada sektor pertanian khususnya pada sub sektor tanaman pangan merupakan salah satu kendala bagi peningkatan produksi pangan Indonesia. 

Dalam hal pemenuhan pangan dari sumber hewani, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) terus berupaya mewujudkan swasembada daging sapi 2026. Kini, upaya untuk mewujudkan swasembada tersebut tidak sebatas hanya pada kemampuan penyediaan daging yang cukup bagi masyarakat, namun juga harus disertai dengan peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal.

Hal itu dibahas dalam Bincang Peternakan: Food Estate dan Swasembada Daging 2026, melalui sebuah aplikasi daring pada Minggu (15/11/2020). Webinar diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Peternakan Universitas Padjajaran (Fapet Unpad), Panitia Musyawarah Nasional XVI Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Seluruh Indonesia (ISMAPETI) dan Indonesia Livestock Alliance (ILA).

Kegiatan menghadirkan tiga narasumber penting yakni Ir Sugiono (Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Ditjen PKH) yang membawakan materi cara memperkuat lumbung pangan nasional, kemudian Dr Ir Andre Rivianda Daud SPt MSi IPM (Akademisi Fapet Unpad) yang membawakan materi swasembada daging di 2026, serta Dr Ir Rochadi Tawaf MS (Sekjen Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia) yang membawakan materi ketersediaan daging nasional.

Dihadiri sekitar 170 peserta, bincang peternakan tersebut menjadi wahana bagi para peserta untuk dapat mengetahui, memahami dan mendalami program pemerintah yaitu food estate dan swasembada daging 2026, serta dapat menjadi bekal bagi para generasi muda yang akan berkecimpung di dunia peternakan.

Dalam kesempatan itu, Rochadi menjelaskan bahwa ketersediaan daging sapi dapat disiapkan dari produksi daging domestik dan juga impor, baik ternaknya maupun dagingnya.

“Namun yang harus dikritisi adalah impor daging kerbau asal India berdampak negatif terhadap program ketersediaan daging domestik,” kata Rochadi.

Ia mengharapkan, ketersediaan daging sapi domestik bisa difokuskan pada program breeding yang terarah.

“Pola kluster kawasan pengembangan vilagge breeding center (VBC) dan kemitraan peternak dengan industri menjadi pendukung dalam ketersediaan daging domestik ini,” katanya. (IN)

HARI RABIES SEDUNIA 2020 : MENGEDUKASI ANAK MENGENAI RABIES MELALUI DRAMA VIA DARING

 

Drama via daring zoom, ramai diminati anak - anak

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, FAO ECTAD, dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengadakan kampanye rabies kepada 481 Sekolah Dasar siswa/i di Kalimantan Barat serta provinsi lainnya yang mendaftar melalui saluran Youtube Ditkesmavet.

Kampanye rabies ini dikemas dalam bentuk pentas drama virtual anak "Aku dan Hewan Kesayanganku Bebas Rabies" yang menyuguhkan informasi tentang apa itu rabies, bahaya rabies, tindakan yang dilakukan jika digigit hewan penular rabies, cara menghindari gigitan anjing serta memelihara hewan kesayangan yang baik melalui konsultasi ke dokter hewan dan pentingnya vaksinasi rabies secara rutin pada hewan.

Dalam pengantarnya, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, drh. Syamsul Ma’arif M.Si mengatakan bahwa rabies adalah salah satu zoonosis yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner bertanggungjawab terhadap pengendalian dan penanggulangan zoonosis, utamanya agar penyakit ini tidak menular kepada manusia.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan kesehatan lingkungan dan kesejahteraan hewan. Syamsul menambahkan bahwa sebagai wujud tanggungjawab kepada hewan peliharaan, maka setiap orang yang memiliki atau memelihara hewan wajib menjaga dan mengamati kesehatan hewan dan menjaga kebersihan serta kesehatan lingkungannya. Jika mengetahui terjadinya kasus zoonosis misalnya rabies pada manusia dan/atau hewan, wajib melaporkan kepada petugas yang berwenang baik itu petugas kesehatan maupun petugas kesehatan hewan.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, MM, MH, sangat mengapresiasi bahwa kegiatan edukasi rabies kepada anak-anak sekolah dasar dalam rangka Peringatan hari rabies Sedunia tahun 2020 ini dilaksanakan di wilayahnya, mengingat Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah endemis rabies di Indonesia.

Norsan menyatakan bahwa pada Bulan Agustus 2014 Kalimantan Barat pernah dinyatakan sebagai daerah bebas rabies. Namun pada akhir tahun 2014 provinsi ini kembali dinyatakan sebagai daerah Kejadian Luar Biasa (KLB) rabies setelah ditemukannya kasus gigitan anjing positif rabies di Kabupaten Ketapang, Melawi, dan terus menyebar ke seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat kecuali Kota Pontianak.

“Kasus tertinggi terjadi tahun 2018 dengan jumlah korban meninggal sebanyak 25 orang dari 3.873 kasus gigitan. Pada tahun 2019, ada 14 orang korban meninggal dari 4.398 kasus gigitan. Di tahun 2020 tertanda sampai 21 September ini korban meninggal sebanyak 2 orang dari 1.398 kasus gigitan,” tuturnya.

Norsan mengharapkan agar edukasi tentang rabies ini dapat terus diingat oleh anak-anak, sehingga tidak ada lagi anak-anak di Kalimantan Barat yang tertular rabies, sesuai dengan visi misi Kalimantan Barat, zero infeksi rabies tahun 2023.

Team Leader a.i FAO ECTAD Luuk Schoonman menambahkan bahwa kegiatan KIE yang menargetkan anak-anak di sekolah dasar ini dapat menjadi pengingat kepada sekitarnya untuk saling menjaga kesehatan hewan agar terhindar dari penyakit rabies.

“Anak-anak dapat menjadi agent of change dalam mengingatkan ancaman penyakit rabies kepada orang tua, saudara, maupun teman bermain di lingkungan disekitarnya. Dengan metode penyampaian pesan yang dekat dengan dunia anak, seperti menyanyi dan pentas drama, diharapkan anak-anak dapat lebih mengerti tentang bahaya rabies dan pencegahan jika terjadi gigitan rabies,” ujar Luuk.

Pelaksana Tugas Direktur Kantor Kesehatan USAID Indonesia Pamela Foster mengatakan bahwa tahun ini lebih baik dari sebelumnya karena kita dapat melihat bukti bahwa penyakit menular seperti rabies tidak mengenal batas wilayah dan menimbulkan ancaman serius bagi individu, negara, dan dunia.

“Pemerintah Amerika Serikat, melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), telah bermitra dengan Indonesia selama lebih dari sepuluh tahun sebagai bagian dari komitmen bersama kami terhadap Agenda Ketahanan Kesehatan Global, untuk mengendalikan dan mencegah penyakit menular. Peringatan Hari Rabies Sedunia tahun ini menggarisbawahi peran penting yang dapat dilakukan generasi muda untuk membantu mengatasi tantangan ini dan menjaga diri mereka tetap aman,” tutur Pamela.

Dalam sambutan pembukaanya Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc mengatakan dan edukasi tentang rabies khususnya kepada anak-anak usia sekolah dasar di daerah endemis ini sangat penting, mengingat mayoritas korban gigitan adalah anak-anak di bawah usia 15 tahun.

Nasrullah menambahkah bahwa rabies merupakan salah satu zoonosis yang mematikan di dunia. Mengutip informasi dari Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE) bahwa setiap sembilan menit satu orang meninggal dunia karena rabies. dan setiap tahun, rabies membunuh hampir 59.000 orang di seluruh dunia.

Lebih dari 95 % kasus rabies pada manusia akibat gigitan anjing yang terifeksi rabies. Walaupun mematikan, rabies pada manusia 100 % dapat dicegah. Vaksinasi anjing terhadap rabies merupakan cara yang terbaik dalam mencegah penularan rabies dari hewan ke manusia. Dengan melakukan vaksinasi setidaknya 70 % dari populasi anjing, kita dapat mencegah penularan rabies dari hewan ke manusia.

Tentang Hari Rabies Sedunia 2020

Hari Rabies Sedunia diperingati setiap tanggal 28 September. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian – FAO ECTAD – USAID mengadakan serangkaian kegiatan kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, WHO, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Pendidikan Kalimantan Barat, dan Dinas Pangan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kalimantan Barat.

Serangkaian kegiatan Hari Rabies Sedunia yang dilakukan secara virtual, terdiri dari lomba foto dan video rabies, pentas drama untuk anak-anak, konferensi pers kepada media, dan webinar acara puncak Hari Rabies Sedunia 2020. Seluruh rangkaian kegiatan ini difokuskan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pemberantasan rabies di Indonesia. (CR)

REMBUK PERUNGGASAN NASIONAL, SEBUAH PERTANDA BAIK?

Seluruh peserta tembug perunggasan tengah berdiskusi

Selasa 15 September 2020 seluruh stakeholder perunggasan nasional berkumpul di Hotel Aston Sentul, Kabupaten Bogor. Acara ini diinisiasi oleh PINSAR dan GOPAN dalam rangka mencari solusi dan menstabilkan harga ayam hidup.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan peternak PINSAR & GOPAN, integrator, dan pemerintah (Kementan dan Kemendag). Bisa dibilang pertemuan kali ini “lengkap” dihadiri delegasi dari semua stakeholder.

Dalam sambutannya mewakili Dirjen PKH, Sugiono selaku Direktur Perbibitan dan Produksi ternak mengakui bahwa mudah – mudahan pertemuan hari ini dapat memberikan solusi dan tidak berujung ricuh. Dirinya juga mengakui sudah jenuh dengan urusan perunggasan yang makin carut – marut.

“Saya berharap hari ini momen yang pas, jangan ada lagi demo – demo. Apalagi caci maki, kami dari Dirjen PKH sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan yang terbaik di perunggasan, namun memang masih terus saja dinilai kurang,” tutur Sugiono.

Sugiono juga menjabarkan mengenai beberapa data dan fakta terkait pengendalian populasi yang masih over supply. Padahal menurut Sugiono berdasarkan Surat Edaran yang terkahir kali terbit bulan Juli lalu sudah ada instruksi untuk melakukan cutting HE, afkir dini dan lain – lain dalam rangka mengurangi populasi DOC yang beredar.

“Sampai hari ini penyerapan live bird target 41 juta baru tercapai 21,8 juta (62%) cutting HE dari target 14 juta di bulan September ini realisasinya sudah 9,4 juta (67%), pengurangan jumlah setting HE dari target 7,5 juta baru sekitar 652 ribu (8%), dan afkir dini PS betina umur 50 minggu dari target 4 Juta baru 600 ribu,” tutur Suigono.

Sugiono melanjutkan bahwa Surat Edaran yang terbit bulan Juli lalu tidak mendapat tanggapan yang baik dari para stakeholder khususnya integrator.

“Saya menghimbau agar Surat Edaran itu diaplikasikan. Padahal menurut BPS data permintaan ayam kita menurun, tapi kok teman – teman integrator bukannya ngerem produksi bibit tapi malah genjot terus?. Ini kan ada ketimpangan antara supply dan demand, harusnya nggak begitu dong?,” tukas Sugiono.

Ia terus menghimbau agar para produsen DOC, juga GPPU khususnya agar menertibkan anggotanya dalam menjalankan Surat Edaran tadi, karena hal di hulu juga akan mempengaruhi sektor hilir.

“Tolong dong teman – teman integrator, kalau memang mau nambah produksi main di luar dong, ekspornya ditingkatkan saya tuh pengennya integrator main di liga – liga Eropa lawan Barcelona, lawan Real Madrid, jangan lokalan terus lawan Persikabo, Persija, kasihlah ini teman – teman peternak mandiri kesempatan,” pungkas Sugiono.

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Johni Martha juga mengakui bahwa permasalahan perunggasan nasional layaknya benang kusut yang basah. Hal ini diketahuinya setelah banyak mendengar dan menyelami permasalahan mengenai perunggasan nasional.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementan dalam hal ini Dirjen PKH, kami sudah menyusun langkah yang sampai saat ini belum kami berani pastikan, karena selain masalahnya banyak, asosiasinya perunggasan juga banyak. makanya belum berani, jadi ribet juga kan,” tutur Johni.

Namun begitu Johni bilang bahwa pemerintah akan mengendalikan impor GPS dengan baik dengan berkoordinasi dengan Kementan. Terkait tata niaga ayam hidup, ketika permasalahan harga ayam ditimpakan kepada Kemendag, Johni menjawab dengan jawaban yang sedikit normatif.

“Apakah harga urusan Kemendag?, bisa iya bisa tidak. Iya kalau tata niaganya diatur oleh kemendag, tetapi kalau urusan harga diserahkan kepada mekanisme pasar, ya disitu berarti berlaku hukum sedehana supply dan demand,” kata Johni.

Selain itu Johni mengaku bahwa dirinya juga tahu mengenai jumlah GPS dari data rekomendasi dan realisasi impor dari importir. Menurutnya data yang ada kurang lebih sama dengan data dari Kementan, namun menjadi ambigu ketika di cross – check kepada pelaku indsutri.

“Yang saya tahu kita kebanjiran DOC, tapi pelaku beda – beda bilangnya, enggak juga tuh kata pelaku. Pokoknya macem – macem, ada yang bilang over supply ada yang bilang over stock. Saya mah yang ngurusin perdagangan ga ada bedanya over supply dan over stock. Kalau saya lihat sih sebenarnya masalah pasar, tapi pasar mana nih?, becek, modern, apa internasional?,” tuturnya.

Johni juga bercerita bahwa selama ini Kemendag sudah mencoba membendung impor daging ayam dari Brazil. Ia pun mengakui bahwa Kemendag juga babak belur tak kuasa menahan Brazil dalam hal ini, karena Indonesia statusnya juga sudah kalah di WTO dan perlindungan dari aspek halal yang selama ini jadi tempat bernaung juga sudah bisa dipenuhi Brazil.

“Jadi mungkin sebentar lagi bakal ada ancaman dari luar, kalau kita masih cakar-cakaran di sini. Entah nanti bagaimana deh, pokoknya ini harus selesai. Jangan sampai kita lagi berantem, Brazil datang habis deh kita porak – poranda,” pungkasnya.

Yang menarik Johni menjabarkan beberapa program yang akan dilakukan Kemendag dan Kementan dalam mengatur komoditi khususnya daging ayam. Pertama yakni penegakan Permendag tentang ketentuan impor GPS. Jika realisasi impor GPS tidak dilaporkan sampai tanggal 15 di bulan berikutnya maka langsung akan di blacklist.

Kedua bekerjasama dengan retail modern untuk memasarkan frozen carcass. Ketiga yakni akan digalakkan kampanye untuk mengubah pola konsumsi masyarakat dari konsumsi daging segar menjadi daging beku. Keempat bekerja sama dengan Pemda untuk menegakkan Perda terkait perunggasan. Yang kelima membuat integrator untuk menguatkan cold storage sebagai buffer stock dikala over supply.

Program Jangka Pendek

Herry Dermawan Ketua Umum GOPAN langsung memimpin sesi kedua, hal yang dibicarakan adalah tentu saja mengenai harga live bird.

“Kita langsung saja ke topik utama ini, intinya bagaimana harga naik, tidak perlu nunggu ada pertemuan, ada demo - demo tapi harga naik dan stabil. Kita akan jujur – juruan, ini harga bisa kita naikkan nggak?, makanya mari kita diskusikan,” tukas Herry.

Ia juga memohon kepada para pejabat agar tidak menyangkut pautkan masalah harga ini dengan KPPU.

“Intinya mengatur harga di sini bukan untuk menguasai dan monopoli, tapi untuk menyelamatkan peternak. Jadi bapak dan ibu pejabat di sini nggak usah khawatir dengan KPPU, kalau ada apa – apa kan kita kena juga semua,” tuturnya sembari berkelakar.

Pada sesi ini perwakilan peternak dan integrator saling buka – bukaan mengenai harga, stok dan fakta di lapangan yang terjadi terkait dengan faktor yang mempengaruhi harga di lapangan. Ada fakta menarik yang disampaikan dalam sesi ini.

Menurut Ketua Umum GPPU Ahmad Dawami mengatakan bahwa berdasarkan data milik ARPHUIN yang ia kutip, diperkirakan stok yang ada saat ini 120 ribu ton karkas, artinya ada 120 juta karkas ayam yang ada di cold storage. Sedangkan pada bulan Maret ketika Covid-19 merebak dan heboh, stok yang ada yakni 170 ribu ton karkas.

Masih menurut Dawami, pada bulan Mei sebenarnya terjadi shortage di sektor live bird sehingga harga bisa terkatrol sedikit. Namun di bulan Mei juga terjadi pencairan ayam – ayam yang disimpan dalam cold storage. Bulan juni pun demikian, shortage semakin menjadi, dan harga juga naik.

“Pada bulan Juni ini kami GPPU dan anggotanya meilhat optimisme karena harga naik, oleh karenanya kami meningkatkan produksi. Tapi pertambahan ini tidak bisa dikontrol dengan demand yang tidak bisa diperkirakan. Akhirnya bulan Juni terjadi lagi over supply karena demand menurun sampai sekarang,” tutur Dawami.

Kemudian turun Surat Edaran dari Ditjen PKH mengenai cutting dan sebagainya, menurut Dawami cutting itu tidak mengindahkan animal welfare dan ia beralasan bahwa dengan melakukan cutting lagi – lagi GPPU harus merugi dengan cara yang tidak animal welfare dan Kementan melegalkan itu, sehingga Indonesia dapat dicap sebagai Negara pembunuh.

Dawami melanjutkan bahwa terbitnya SE yang harus segera ditindaklanjuti apalagi sampai melakukan afkir PS tentunya akan berakibat panjang di depannya. Selain itu menjual afkiran PS dalam waktu yang singkat juga menjadi PR besar bagi perusahaan integrator. Namun begitu ia sepakat bahwa adanya pengaturan supply dan demand itu memang penting dan mutlak harus dilakukan dalam waktu dekat.

Pendapat Dawami mendapat tanggapan “panas” dari beberapa perwakilan peternak yang memandang bahwa dirinya terlalu melindungi integrator. Namun begitu Dawami tetap tenang dan juga menyoroti tentang efek psikologis dari pengaruh broker.

“Kalau memang mau naik cepat terserah, tetapi yang saya perlu soroti ya itu. Nanti kalau harga naik dan broker bisa mengendalikan gimana?, coba saja. Tapi saya setuju kalau memang harus ada pengaturan supply dan demand. Langsung saja kita to the point di sini,” tuturnya.

Berbuah Keputusan

Menjelang akhir sesi diskusi, Dirjen Peternakan dan Keswan Nasrullah tiba di lokasi pertemuan. Dirinya mengapresiasi semua stakeholder yang menyempatkan diri untuk datang dan menghargai semua pendapat mereka masing – masing.

Menurut pengakuannya ia sudah beberapa kali didatangi oleh Duta Besar Brazil ke kantornya. Hal ini tentu saja perihal impor daging ayam asal Brazil yang tentu saja sudah harus masuk ke Indonesia.

“Saya sudah dihantam terus sama Brazil, saya bilang belum bisa. Dan saya masih menolak untuk melakukan importasi dengan cara saya sendiri. Dari situ saya berpikir, ini kalau nggak diselesaikan segera mungkin bisa hancur ini perunggasan kita. Yang kecil, besar, sama saja pasti bakal kena imbas,” tuturnya.

Akhirnya setelah menjabarkan data – data dan fakta yang ada, disepakatilah beberapa keputusan yang akhirnya menutup pertemuan hari itu. Diantaranya adalah mengeluarkan referensi harga live bird di beberapa daerah untuk hari rabu dan kamis (16-17 September 2020), menambah keikutsertaan integrator yang berpartisipasi dalam program on – off berjualan, dan membentuk satuan tugas (task force) perunggasan nasional yang melibatkan stakeholder perunggasan.

Semoga saja semua keputusan yang diambil oleh seluruh stakeholder yang datang dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, perlu diingat juga bahwa semua orang juga sudah jenuh dengan persoalan perunggasan ini, dan oleh karenanya harus segera dituntaskan. Perlu diingat juga, musuh sebenarnya, Brazil kini tengah mengintai kita untuk memangsa perunggasan Indonesia, idealnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan stakeholder lainnya untuk menjaga kondusifitas perunggasan di negeri ini. Semoga ini adalah pertanda baik (CR).

PDHI AUDIENSI BERSAMA DIRJEN PETERNAKAN DAN KESWAN

Delegasi PDHI menyerahkan sumbangan pemikiran untuk Dirjen PKH

Sebagai salah satu organisasi profesi yang berdedikasi dan profesional, PDHI terus konsisten berperan dalam dunia peternakan dan kesehatan hewan Indonesia. Salah satu sumbangsih PDHI dalam membangun bangsa di bidang peternakan dan kesehatan hewan yakni konsisten memberikan ide dan pemikirannya kepada pemerintah dalam menghadapi permasalahan yang ada.

Seperti yang terjadi pada Rabu (9/9) yang lalu ketika beberapa orang delegasi PDHI menyambangi Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di kantornya. Pertemuan tersebut selain sebagai ajang silaturahmi antara PDHI dan pemerintah juga menjadi momen brainstorming dan saling berbagi ide dalam menghadapi permasalahan di bidang peternakan  dan kesehatan hewan.

Ketua Umum PDHI Drh Muhammad Munawaroh mengatakan bahwa dirinya beserta segenap pengurus PDHI memang selalu mengagendakan pertemuan tersebut sejak lama, namun karena beberapa hal termasuk kesibukan Dirjen sendiri maka beberapa kali pertemuan itu harus ditunda. 

Ia sendiri mengakui bahwa PDHI selalu siap untuk dipanggil, dimintai ide, bahkan dimintai bantuan langsung oleh pemerintah dalam mengatasi problema di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

"Kami ingin profesi ini dapat membangun bangsa dan menjadi mitra pemerintah, sebagai organisasi yang netral dan profesional, kami siap membantu siapapun yang memiliki tujuan mulia di bidang ini," tutur Munawaroh.

Infovet sendiri cukup beruntung dapat ikut secara eksklusif mengikuti pertemuan tersebut. Dalam pertemuan yang berjalan sekitar dua jam tersebut PDHI memberikan sumbangan pemikirannya terkait permasalahan yang ada. 

Dimulai dari masalah regulasi dan peraturan perundangan, penanganan wabah baik zoonosis maupun non zoonosis, perunggasan, persapian, Anti Microbial Ressistance (AMR), peredaran obat hewan ilegal, keprofesian, dan bahkan peluang bisnis bagi Indonesia di tengah cekaman beberapa pandemi pun dibahas dalam pertemuan tersebut.

Ketua Umum PDHI sendiri menitikberatkan pembahasan kepada peraturan perundangan yang ada, utamanya pada UU No. 18 tahun 2009 dan UU No. 41 tahun 2014 yang masih butuh beberapa perbaikan di beberapa pasal. 

"Ada beberapa pasal yang perlu direvisi, bahkan bila perlu diganti. Hal ini terkait masalah keprfoesian dan keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Menurut hemat kami, jika peraturan induknya (UU) dibuat sebaik mungkin dan dijalankan sebaik mungkin, peraturan turunannya pun juga akan berjalan baik dan minim permasalahan, masalah yang ada sekarang juga ada keterkatiannya dengan undang - undangnya," tutur Munawaroh.

Beberapa usulan dan sumbangan pemikiran yang diberikan oleh PDHI diapresiasi oleh Dirjen PKH Nasrullah. Ia juga mengucapkan banyak terima kasih atas sumbangan pemikiran yang diberikan oleh PDHI.

"Sungguh pertemuan yang menyenangkan dan diskusi yang berkualitas. Saya sangat berterima kasih kepada PDHI yang sudah ikut berpartisipasi dalam hal ini, semoga PDHI terus dapat menjadi mitra pemerintah dan berkontribusi dalam membangun bangsa," tukas Nasrullah.

Ia pun meminta kepada jajarannya agar segera membentuk tim kecil bersama PDHI untuk menindaklanjuti usulan yang telah diberikan oleh PDHI agar dapat segera diekeskusi. Semoga saja ini menjadi sinyalemen baik di bidang peternakan dan kesehatan hewan Indonesia (CR).

NASRULLAH, SANG NAHKODA BARU DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan yang baru Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc

Kamis pada tanggal 6 Agustus 2020, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo melantik pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan kementerian pertanian. Sebanyak 9  pejabat pimpinan tinggi yang terdiri dari 1 orang Eselon I, 7 orang Eselon IIa, dan Eselon IIb dilantik pada hari itu. Acara pelantikan dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Yang menjadi pusat perhatian yakni dilantiknya Nasrullah sebagai Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang ke-17 menggantikan I Ketut Diarmita. Sebelumnya Nasrullah juga pernah menjabat sebagai Direktur Pakan dan Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam sambutannya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengingatkan kepada para pejabat yang baru dilantik bahwa jabatan adalah amanah dari Tuhan. 

"Mudah - mudahan pejabat yang baru dilantik bisa bekerja dengan baik dan memberikan yang terbaik bagi Kementan, juga bangsa kita. Perlu diingat ini adalah amanah dari Tuhan YME, oleh karenanya nanti tentu juga akan dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan," tutur Syahrul. 

Sementara itu Nasrullah yang baru saja dilantik belum banyak berkata - kata, ketika ditanyai oleh awak Infovet mengenai apa saja yang hendak ia lakukan dalam jangka pendek dalam menghadapi problem di sektor peternakan, dirinya tidak menjawab sembari melempar senyuman.

Nasrullah adalah lulusan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Jurusan Nutrisi dan Makanan ternak (1985-1989) . Pendidikan S2 (Jurusan Grassland and Animal Production) ditempuh di The University Miyazaki Jepang pada tahun 2000 dengan mendapatkan gelar Master of Agriculture (M.Agr.). Sedangkan pendidikan S3 (doktoral) Jurusan Produksi Ternak ditempuh di United Graduate School of Agricultural Sciences, Kagoshima University Jepang dan diselesaikan pada tahun 2003 dengan gelar Ph.D.

Pernah menjabat sebagai Pj. Kepala BPTP Sulawesi Selatan, Balai Besar Pengkajian dan Pegembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) 2008-2011, serta menjabat sebagai Kepala Balai Penelitian Ternak 2012.  Setelah itu dipercaya di Ditjen PKH antara lain sebagai Direktur Pakan dan kemudian Sekretaris Ditjen PKH.

Dalam kesempatan tersebut juga dilantik Drh Maidaswar sebagai Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan yang baru menggantikan Drh Sri Mukartini. Turut pula dilantik Drh Agus Susanto sebagai Penanggung Jawab Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.  (CR/Bams)

DISTRIBUSI SAPI PESISIR KE MENTAWAI DAN BENGKALIS

Sapi pesisir yang siap didistribusikan kepada peternak

Unit Pelaksana Teknis (UPT) pembibitan sapi dan hijauan pakan ternak, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mengatas yang berada di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya memberikan kontribusi bagi masyarakat.

Kontribusi yang dimaksud khususnya untuk peternak sapi guna memproduksi bibit sapi yang unggul. Beberapa jenis sapi yang dikembangkan adalah jenis simental, limosin dan sapi pesisir.

"Bibit sapi yang sudah terseleksi akan dikeluarkan untuk dapat dikembangkan bagi masyarakat atau balai-balai pembibitan daerah," ujar Direktur Jenderal Ditjen PKH Kementan RI, I Ketut Diarmita.

Pada tanggal 30 Juni 2020 lalu sudah didistribusikan sapi pesisir sebanyak 26 ekor ke Kabupaten Bangkalis. Rinciannya, terdiri dari 12 ekor betina dan 14 ekor jantan.

Sedangkan pada tanggal 1 Juli 2020 BPTU-HPT Padang Mengatas mendistribusikan lagi sapi pesisir sebanyak 20 ekor, yang terdiri dari 15 ekor jantan dan 5 ekor betina ke Kabupaten Mentawai.

Sekadar informasi, untuk sampai ke Kabupaten Bengkalis dari BPTU Padang Mengatas harus menempuh jarak sekitar 10 jam perjalanan darat, sementara ke Pulau Mentawai dibutuhkan waktu sekitar 40 jam perjalanan melalui jalur darat.

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Ditjen PKH Kementan, Sugiono menjelaskan, sapi pesisir merupakan plasma nutfah dan sudah ditetapkan sebagai rumpun sapi lokal Indonesia yang mempunyai sebaran asli geografis di Sumatera Barat. Sapi pesisir ini juga sudah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2908/Kpts/OT.140/6/2011 tanggal 17 Juni 2011.

"Sejak tahun 2013, BPTU-HPT Padang Mengatas sudah memurnikan sapi pesisir untuk mendapatkan genetik aslinya," ungkap Sugiono.

Ia menambahkan, selama ini sistem pemeliharaan sapi pesisir di masyarakat secara ekstensif berpotensi memungkinkan terjadinya inbreeding atau kawin sedarah yang sangat tinggi, sehingga akan menyebabkan penurunan produktivitas.

Namun, sapi pesisir juga diketahui memiliki beberapa keunggulan, di antaranya sangat toleran dengan lingkungan ketersediaan pakan yang minim, sistem reproduksi sangat produktif, tingkat keberhasilan diatas 90 persen dan sampai saat ini belum ada satupun penyakit khusus yang ditemukan pada sapi tersebut.

"Sapi Pesisir lebih tahan terhadap penyakit, produktivitas tinggi, dan pakannya hemat. Diakui memang sapi ini memiliki banyak keunggulan," ucap Sugiono.

Pada saat ini populasi sapi pesisir di Padang Mengatas mencapai 540 ekor per 30 Juni 2020. Lalu, dari hasil seleksi tercatat ada 124 ekor sapi jantan pesisir yang siap dipasarkan.

"Sebagai informasi, bagi para peternak yang ingin memelihara sapi pesisir maupun Simmental dan Limousin silahkan berkirim surat ke email bptu_patas@yahoo.com atau menghubungi tim penjualan melalui nomor WhatsApp di 0821169064719," tutur Sugiono. (INF)

SEBANYAK 455.318 EKOR AYAM PETERNAK MANDIRI TELAH DISERAP

Pembelian ayam milik peternak mandiri di kawasan Rumpin, Bogor. (Foto: Humas PKH)

Dalam waktu sembilan hari sejak disepakatinya komitmen pembelian ayam ras (live bird) peternak mandiri oleh mitra peternakan yang terdiri dari perusahaan pembibitan ayam ras dan perusahaan pakan ternak, sebanyak 455.318 ekor live bird peternak mandiri telah berhasil diserap oleh mitra peternakan.

“Sampai 1 Mei 2020, live bird yang sudah dibeli mitra peternakan sekitar 11,05% dari target 4.119.000 ekor,” ujar Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Kementan, I Ketut Diarmita, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jum'at (1/5/2020).

Berdasarkan data yang dimilikinya, pembelian live bird terbanyak selama sembilan hari itu dilakukan oleh PT Charoen Pokphan Indonesia, yakni sebanyak 154.921 ekor atau 15,49% dari target satu juta ekor yang akan dibelinya.

“Bahkan ada tiga mitra peternakan kita yang sudah melakukan pembelian dan telah melebihi komitmen yang disampaikan, yakni PT Expravet, PT Intertama Trikencana Bersinar dan PT Ayam Manggis,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa pembelian live bird peternak mandiri tersebar di enam provinsi, dengan capaian Provinsi Jawa Barat sebanyak 253.566 ekor, Banten 8.040 ekor, Jawa Tengah 120.915 ekor, DI Yogyakarta 3.905 ekor, Jawa Timur 53.660 ekor dan Sumatera Utara 15.232 ekor.

Sementara itu Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Sugiono, menyebutkan bahwa pembelian ayam hidup oleh mitra peternakan ini terus berjalan setiap hari. Ia menegaskan bahwa Tim Ditjen PKH selalu memonitor proses ini dan berharap bahwa langkah yang dilakukan melalui dapat meringankan beban peternak mandiri yang terkena dampak COVID-19. 

“Kita berharap bahwa penugasan penyerapan/pembelian live bird peternak mandiri oleh BUMN dapat segera terwujud, sehingga semakin banyak peternak mandiri terbantu," pungkasnya. (INF)

KEMENTAN PERKUAT JEJARING LAOBRATORIUM KESWAN

Memperkuat jejaring lab keswan dalam mengantisipasi wabah

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) perkuat jejaring dan kapasitas laboratorium kesehatan hewan (veteriner) guna mengantisipasi ancaman wabah penyakit hewan. Menurut Dirjen PKH, I Ketut Diarmita, hal ini diperlukan agar laboratorium veteriner mampu mendeteksi secara cepat, tepat, dan akurat penyebab wabah, termasuk penyakit infeksi baru/berulang (PIB).

Ketut menjelaskan bahwa penguatan kapasitas laboratorium veteriner merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia.

“Inpres tersebut harus diterjemahkan menjadi rencana kerja operasional dan terukur untuk mengatasi masalah aktual yang dihadapi saat ini, seperti African Swine Fever (ASF) di Sumatera Utara, Anthrax di Jawa Tengah dan DIY, serta antisipasi kemungkinan COVID-19 pada hewan," ujarnya saat menutup acara Pertemuan National Reference Coordinating Committee dan Jejaring Laboratorium Veteriner, 05/03/2920.

Ia juga berharap bahwa peningkatan kapasitas laboratorium veteriner tersebut dapat berkontribusi langsung pada peningkatan daya saing komoditi peternakan dan obat hewan, serta mendukung Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor (Gratieks) sesuai arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Di depan pimpinan Laboratorium Kesehatan Hewan lingkup Kementan dan provinsi se-Indonesia, Ketut berpesan agar peningkatan kapasitas laboratorium veteriner dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas sistem kesehatan hewan nasional yang memenuhi standar internasional.

"Peningkatan kapasitas ini harus meliputi peningkatan kemampuan pengujian, manajemen sistem mutu, sistem manajemen biorisiko, jejaring kerja, dan sistem manajemen informasi," tegasnya.

Menurut Dirjen PKH, penguatan jejaring laboratorium veteriner dilakukan melalui penguatan laboratorium rujukan nasional penyakit hewan, penambahan ruang lingkup laboratorium rujukan nasional guna memenuhi kebutuhan pengujian ASF di Balai Veteriner Medan, COVID-19/SARS-CoV2 pada hewan di BBVet Wates, Toxoplasmosis di Balai Veteriner Lampung, serta Dourine dan Glanders di BBUSKP.

Lebih lanjut Ketut menjelaskan perlunya laboratorium rujukan nasional memperluas parameter pengujian keamanan pangan produk hewan, keamanan pakan dan obat hewan, serta berpartisipasi dalam jejaring laboratorium one health bersama jejaring laboratorium kesehatan masyarakat dan jejaring laboratorium universitas one health.

"Saat ini, hampir 100% laboratorium veteriner di bawah Kementan terakreditasi ISO/IEC SNI 17025:2017, namun untuk tingkat provinsi baru 19. Kita coba akselerasi agar pada tahun 2024 seluruh laboratorium veteriner terakreditasi ISO/IEC SNI 17025:2017," tambahnya.

Ketut kemudian meminta agar jejaring laboratorium veteriner juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota yang dapat dijadikan kerangka untuk penguatan kapasitas mencegah, mendeteksi dan merespon zoonosis pada pemerintah daerah.

Terakhir, ia berpesan agar laboratroium veteriner mengoptimalkan penerapan iVLab guna memperkuat sistem manajemen informasi di unit pelaksana teknis lingkup Kementan dan laboratorium veteriner provinsi. (CR)