 |
| Angka belanja rokok yang jauh lebih tinggi dari belanja makanan bergizi dapat memicu terjadinya kemiskinan dalam keluarga. (Foto: Dok. Infovet) |
Data BPS menyebutkan, komoditi kedua belanja rumah tangga di Indonesia adalah rokok sebanyak 12.2% di kota dan 10.9% di desa. Sedangkan belanja telur ayam di peringkat ketiga sebesar 4.3% di kota dan 3.7% di desa.
Tak ada yang membantah bahwa rokok adalah salah satu candu yang mengancam kesehatan manusia. Bahkan, tak sedikit lembaga kesehatan yang merilis fakta-fakta berbahaya tentang merokok. Organisasi tingkat dunia seperti World Health Organization (WHO) sudah menyatakan bahwa rokok adalah penyebab utama kematian dan penyakit di dunia.
Di 2021 WHO merilis, tiga juta orang mengalami kematian dini setiap tahunnya terkait konsumsi tembakau yang menyebabkan penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung dan stroke, penyebab kematian utama di dunia. Di dalam negeri, Kementerian Kesehatan juga merilis tentang data yang didukung data dari WHO. Kematian tersebut termasuk 890.000 kematian para perokok pasif.
Meskipun sudah diketahui dan dipahami bahwa merokok merusak kesehatan, toh nyatanya konsumsi “bakar-bakaran di mulut” tetap berlangsung. Ini menjadi salah satu bukti bahwa rokok adalah candu yang nyata dan dilegalkan.
Jumlah perokok di Indonesia dari tahun ke tahun tetap bertengger di atas persentase 25% dari jumlah usia produktif. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, jumlah penduduk perokok umur 15 tahun ke atas 28,69%. Turun sedikit dibanding 2019 yang mencapai 29,03%.
Masih menyimak rilis BPS di 2020, laporan Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik 2020 menunjukkan bahwa konsumsi rokok menempati peringkat kedua dalam konsumsi rumah tangga di Indonesia pada Maret 2020. Data tersebut memperlihatkan komoditi utama belanja rumah tangga di Indonesia adalah beras sebanyak 20.2% di kota dan 25.3% di desa. Sedangkan rokok menempati peringkat kedua sebanyak 12.2% di kota dan 10.9% di desa.
Di peringkat ketiga ada telur ayam 4.3% di kota dan 3.7% di desa. Selanjutnya, daging ayam dengan angka 4.1% di kota dan 2.4% di desa. Peringkat kelima adalah mie instan dengan angka 2.3% di kota dan 2.1% di desa.
“Artinya kalau satu keluarga membelanjakan 100% uangnya, itu 12% untuk beli rokok. Beli telur dan daging hanya 4%, gimana mau satu keluarga sehat?” ujar Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA, Dra Lenny Nurhayanti Rosalin MSc dalam webinar Kemen PPPA beberapa waktu lalu.
“Jadi satu orang yang membeli rokok di keluarga berarti egois, karena dia lebih memilih untuk beli rokok dibanding beli makanan bergizi.”
Rokok dan Pulsa
Melihat angka belanja rokok yang jauh lebih tinggi dari belanja makanan bergizi dapat memicu terjadinya kemiskinan dalam keluarga. “Ya sudah pasti, orang uangnya untuk beli rokok bukan untuk beli gizi. Nanti anaknya kurang gizi, udah kurang gizi nanti sekolahnya terganggu. Kalau sekolahnya terganggu akhirnya pendidikannya tidak maksimal. Kalau pendidikannya tidak maksimal, ya dia pasti jadi SDM yang kurang berkualitas,” ucap Lenny.
“Kalau dia bukan SDM yang berkualitas, siapa yang mau menerima dia sebagai pekerja, berarti dia tidak produktif. Sementara itu, dia membutuhkan makan, minum dan lain sebagainya tapi dia tidak bisa bekerja, akhirnya muncullah kemiskinan.”
Itulah rangkaian pemaparan yang disampaikan Lenny dalam webinar tersebut. Miris memang. Data yang dirilis BPS adalah data yang terjadi saat masyarakat sudah memasuki masa pandemi COVID-19. Masa yang semestinya orang mementingkan asupan gizi untuk memperoleh kekebalan tubuh yang maksimal. Namun yang terjadi malah sebaliknya, menambah asupan nikotin ke dalam tubuh.
“Rokok kretek filter menjadi terbesar kedua terhadap garis kemiskinan,” kata Kepala BPS Kecuk Suhariyanto. Persentase kontribusi rokok pada angka kemiskinan hanya kalah dari komponen makanan, dalam hal ini beras, yang berada di posisi pertama.
Persoalan konsumsi rokok mengalahkan konsumi telur dan daging ayam juga pernah terjadi pada pengeluaran untuk membeli pulsa handphone dengan konsumsi telur dan daging ayam, pada beberapa tahun sebelumnya.
Data Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (Susenas, BPS) 2016 menunjukkan, dalam enam tahun terakhir, biaya pengeluaran pulsa bulanan masyarakat Indonesia terus meningkat. Rata-ratanya mengalahkan jumlah pengeluaran pembelian buah dan daging (termasuk daging ayam).
Jumlah rata-rata pengeluaran pulsa secara nasional per bulan pada 2016 mencapai Rp 22.182/kapita. Sedangkan pengeluaran buah Rp 19.268 dan daging Rp 20.526/kapita. Meski begitu, nilai pengeluaran pembelian pulsa belum mengalahkan rata-rata pengeluaran bulanan untuk kebutuhan pokok seperti beras, sebanyak Rp 64.566.
Dengan selisih sedikit berbeda, biaya pengeluaran pulsa telepon bulanan ini lebih tinggi dari biaya rata-rata pengeluaran SPP bulanan anak sekolah yakni sebesar Rp 21.276/kapita pada 2016. Dengan pengeluaran sebesar itu, kini posisi pulsa dalam masyarakat Indonesia bukan lagi kebutuhan tersier, melainkan kebutuhan sekunder setelah terpenuhinya kebutuhan pokok.
Budaya Suka Ngobrol
Fenomena “konsumsi” pulsa handphone dan rokok jauh lebih besar dibandingkan dengan konsumsi daging ayam mendapat perhatian dari para pakar gizi. Pakar gizi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yuny Erwanto PhD, menyebutkan, fenomena semacam ini sungguh miris. Kebutuhan asupan gizi dikalahkan kebutuhan pulsa hanya untuk gaya hidup.
“Dapat dibayangkan dengan Rp 20.000 bisa makan daging, berarti kalau diasumsikan sebagai daging ayam hanya sekitar 0,5 kg sebulan. Kalau diasumsikan dengan daging sapi malah prihatin lagi, hanya setara 200 gram/bulan/kapita,” ujar Erwanto.
Dosen Pangan Hasil Ternak Fakultas Peternakan UGM ini berpendapat, perputaran uang untuk biaya komunikasi, dalam hal ini pulsa, hanya akan berputar pada kurang dari 10 perusahaan besar saja. Sementara untuk konsumsi daging perputaran uangnya sangat luas, mulai dari petani jagung dan bahan pakan lain, peternak, perusahaan pakan ternak, perusahaan pembibitan, usaha restoran, usaha pemotongan hewan beserta jalur pasar yang mereka lewati melibatkan banyak pelaku usaha.
“Artinya kalau semakin tinggi biaya yang dikeluarkan untuk daging akan mempunyai daya ungkit bagi usaha yang terlibat dan akan membuka lapangan kerja yang jauh lebih besar dibandingkan dengan uang yang berputar untuk biaya pulsa,” ungkapnya.
Erwanto tak sependapat dengan anggapan peningkatan daya beli pulsa masyarakat berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan. Sederhananya, masyarakat mau makan pulsa atau mau makan daging yang akan meningkatkan produktivitas? Jadi tidak ada hubungannya antara biaya pulsa yang tinggi dengan tingkat kesejahteraan.
Ia berargumen, kalangan yang menggunakan telepon atau data internet dalam rentang yang panjang dan kadang tidak terkontrol dapat terjadi pada semua segmen ekonomi. Bahkan, sampai yang tidak punya duit sekalipun, bila ada kesempatan mereka kadang akan menggunakan pulsa dan data tanpa kendali. “Artinya pokok persoalan utama adalah pemahaman masyarakat dan budaya kita memang lebih suka ngobrol dan kurang produktif,” ucap dia.
Menurut pakar gizi ini, penyebab rendahnya konsumsi masyarakat terhadap daging ayam tidak sekadar karena faktor pengetahuan atau pemahaman. Kalau pengetahuan dan pemahaman lebih cenderung keseimbangan gizi yang sering tidak dipahami.
“Mungkin salah satu faktor yang menyebabkan masih rendahnya konsumsi daging ayam adalah kekhawatiran kandungan antibiotik dan obat-obatan pada ayam broiler yang tinggi, namun sebenarnya tidak separah yang dikhawatirkan,” pungkasnya. (AK)
