Ekspor bersama produk pertanian antara Uni Eropa (UE) dan Inggris (Inggris) harus terjadi lagi tanpa sertifikasi, kontrol perbatasan, atau birokrasi lainnya. Hal ini disepakati pada pertemuan puncak Inggris-UE.
Inggris akan 'secara dinamis' mengikuti peraturan UE untuk produk yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Inggris juga akan berkontribusi secara finansial terhadap kegiatan Eropa terkait standar pangan.
Hal ini disepakati selama pertemuan puncak pertama antara Uni Eropa dan Inggris sejak Brexit pada tahun 2020, di mana para pemimpin Eropa bertemu di London pada 19 Mei. Kedua belah pihak akan bekerja sama untuk mencapai 'perjanjian sanitasi dan fitosanitasi tanpa batas'. Sebagai imbalannya, London harus mengizinkan nelayan Eropa untuk memiliki akses ke perairan Inggris setidaknya hingga tahun 2037. UE bersikeras agar Perdana Menteri Keir Starmer membuat komitmen pada poin ini sebelum perdagangan pertanian dapat diatur.
Perjanjian tersebut harus menyangkut 'aturan tentang kesehatan, persyaratan fitosanitari, keamanan pangan, dan perlindungan konsumen umum untuk produksi, distribusi, dan konsumsi produk pertanian dan pangan'. Lebih jauh, ketentuan untuk hewan hidup dan pestisida juga akan diselaraskan. "Perjanjian tersebut harus memastikan bahwa aturan yang sama selalu berlaku di UE dan Inggris," kata Starmer, seraya menambahkan bahwa timnya bekerja secepat mungkin untuk menerapkan perjanjian tersebut.
Sejak Brexit, aturan untuk 'negara ketiga' berlaku untuk ekspor pertanian dan pangan ke pasar Inggris dan sebaliknya, termasuk sertifikasi, inspeksi, dan kontrol perbatasan. Hal ini mengakibatkan biaya yang lebih tinggi dan merupakan beban administratif yang lebih besar. Pemeriksaan fisik berarti bahwa truk dengan produk segar ke pelanggan Inggris sering kali harus menunggu lama, yang menyebabkan pembusukan.