KEMENTAN LAKUKAN PERCEPATAN VAKSINASI PMK JELANG RAMADAN

Tim vaksinator memberikan vaksinasi PMK pada sapi. (Foto: Istimewa)

Sebagai upaya mencegah munculnya kembali penyakit mulut dan kuku (PMK) jelang Ramadan, Kementerian Pertanian (Kementan) didukung FAO ECTAD Indonesia melakukan percepatan vaksinasi PMK.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di delapan kabupaten pada lima provinsi, yaitu Kabupaten Indragiri Hulu di Riau, Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat, Kabupaten Barru di Sulawesi Selatan, Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Pati, Rembang, dan Wonogiri di Jawa Tengah.

“Akselerasi vaksinasi ini kita lakukan di daerah padat ternak, daerah yang merupakan produsen ternak, dan juga tinggi lalu lintas ternaknya” ujar Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Nasrullah, dalam siaran resminya di Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Lebih lanjut dijelaskan, vaksinasi tidak hanya dilakukan di daerah-daerah tersebut, namun dilaksanakan juga di wilayah lainnya di daerah tertular PMK.

Dalam program percepatan vaksinasi ini, pihaknya meminta dinas kabupaten menyiapkan tim vaksinator di setiap lokasi target untuk memetakan target wilayah vaksinasi, hewan, dan jumlah ternak yang akan divaksin, hingga merencanakan kegiatan edukasi ke peternak.

“Saya berharap bahwa dari kegiatan ini dinas dan tim vaksinator, serta semua pihak yang dilibatkan untuk berkomitmen bersama dalam memacu vaksinasi PMK di Lapangan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pusat Darurat FAO ECTAD di Indonesia, Luuk Schoonman, mengatakan bahwa pihaknya akan terus mendukung program pemerintah dalam pengendalian PMK. Dengan dukungan pemerintah Australia yang telah mengalokasikan anggaran khusus untuk hal tersebut termasuk dukungan percepatan vaksinasi.

Menurut Luuk, vaksinasi merupakan salah satu kunci pengendalian PMK dan diperlukan kolaborasi untuk mempercepat vaksinasi di berbagai wilayah di Indonesia.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Kesehatan Hewan, Kementan, Nuryani Zainuddin, menyampaikan bahwa hingga saat ini kasus PMK masih terus dilaporkan dari beberapa provinsi. Munculnya PMK menandakan bahwa virus masih terus bersirkulasi sehingga potensi penularannya tetap mungkin terjadi.

“PMK disebabkan oleh virus yang sampai saat ini belum ada pengobatan yang efektif, sehingga langkah terbaik yang bisa dilakukan adalah pencegahan dengan vaksinasi secara periodik, yaitu setiap enam bulan” kata Nuryani.

Ia menambahkan bahwa hasil pemetaan untuk kegiatan percepatan yang dilakukan dalam lima hari tersebut dengan total target vaksinasi diperkirakan akan mencapai 73.247 ekor dengan target jenis hewan sapi, kambing, dan domba.

Kegiatan percepatan vaksinasi direncanakan akan terus dilakukan secara bertahap di wilayah potensial hingga menjelang Idul Adha. Hal tersebut penting menurutnya, mengingat 1-3 bulan menjelang Idul Fitri dan Idul Adha, lalu lintas ternak sapi, kambing, dan domba akan tinggi untuk persiapan kebutuhan daging di hari raya tersebut.

“Kami tidak ingin ada lonjakan kasus PMK yang dapat menyebabkan kerugian bagi peternak akibat ternak sakit menjelang masa panen di hari raya, sehingga penting bagi kami untuk terus mengampanyekan vaksinasi dan mendorong dinas bersama tim vaksinator untuk terus meningkatkan capaian vaksinasi,” pungkasnya. (INF)

KOLABORASI KEMENTAN DAN FAO SELENGGARAKAN WEBINAR ANTI RABIES

Webinar Rabies Membahas Penggunaan Vaksin Oral Untuk Mencegah Rabies

Sabtu 3 Februari 2024 kemarin, Direktorat Kesehatan Hewan bersama dengan FAO ECTAD Indonesia dan Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP) menyelenggarakan webinar bertajuk "Potensi Vaksinasi Oral Rabies dan Pertimbangan Untuk Penggunaannya di Indonesia" melalui daring Zoom Meeting. Penggunaan vaksin oral tentunya menjadi salah satu strategi dalam peningkatan cakupan vaksinasi anjing dalam memberantas rabies.

Direktur Kesehatan Hewan Drh. Nuryani Zainuddin dalam semabutannya menyebutkan bahwa vaksinasi rabies secara oral menjadi opsi dalam vaksinasi anjing liar yang sulit ditangkap.

“Opsi lain yang mungkin bisa digunakan adalah vaksinasi oral rabies untuk anjing. Seperti diketahui, konsep ini sudah lama digunakan untuk vaksinasi hewan liar, termasuk untuk pengendalian rabies. Di beberapa negara Eropa, vaksinasi oral rabies untuk satwa liar sudah dilakukan sejak 1970-an, dan terbukti telah berhasil memberantas rabies pada satwa liar di beberapa negara. Untuk satwa liar, pemberian vaksin oralnya menggunakan pesawat atau helikopter dan disebar ke habitat satwa tertarget, misalnya rubah, sementara untuk anjing, metodenya sangat berbeda," tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama bertindak sebagai narasumber yakni  Dr Ad Vos, salah satu ahli vaksin yang merupakan bagian dari Departemen Kesehatan Masyarakat Ceva Sante Animale, dalam presentasinya menjelaskan tiga komponen utama metode vaksinasi oral rabies untuk anjing.

“Setidaknya ada tiga komponen utama, yaitu vaksin yang memiliki efikasi dan aman bagi spesies target maupun non target; umpan yang disukai anjing lokal dan efektif dalam melepaskan vaksin di rongga mulut; serta teknik pemberian yang menggunakan sumber daya lokal dan mampu membatasi kontak dengan spesies non target," kata dia. 

Selain itu, dirinya menceritakan bahwa metode vaksinasi oral rabies terbukti efektif dalam mencapai cakupan di atas 70% dan cost-effective di beberapa negara.

“Penggunaan teknologi dalam pelaporan vaksinasi terbukti efektif dalam proses monitoring pelaksanaan metode ini secara real time di lapangan”, tambahnya.

Sementara itu, narasumber lainnya, Drh Khrisdiana Putri dari Universitas Gadjah Mada dan merupakan salah satu anggota Komisi Obat Hewan Kementan, menyebutkan bahwa produk vaksin oral yang sudah diregistrasi di Indonesia terbukti aman untuk penggunaannya di lapangan.

Hal tersebut juga diamini oleh Drh I Gusti Bagus Oka, dari Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Dirinya menceritakan pengalamannya dalam memberikan vaksin oral rabies di lapangan.

“Sebelum memberikan umpan pada anjing, jangan sampai menimbulkan kecurigaan anjing kepada kita karena bisa membuat anjing lari. Hindari kontak mata dengan si anjing, dengan jalan berpura-pura lewat melewati anjing sebelum menjatuhkan umpan di depannya. Selain itu vaksin oral tersebut aman dan efektif untuk digunakan," tuturnya. 

Program pilot yang telah dilakukan di Indonesia ini dapat terlaksana berkat kerjasam antara Direktorat Kesehatan Hewan bersama dengan FAO ECTAD Indonesia, AIHSP, dan Ceva Sante Animale, serta Ceva Animal Health Indonesia. Mereka berkolaborasi melakukan beberapa studi di Bali pada tahun 2021-2022, yaitu studi penerimaan umpan vaksin oral rabies, efektivitas vaksinasi oral rabies, potensi kontak dengan masyarakat, serta studi imunogenisitas vaksin oral, di mana hasilnya telah dipublikasi tahun 2023.

Studi tersebut menghasilkan temuan penting yang bisa digunakan sebagai referensi dalam memperkuat kualitas vaksinasi anjing melawan rabies di Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa anjing lokal menerima umpan yang terbuat dari tepung telur dan umpan yang terbuat dari usus sapi Bali dengan tingkat kesuksesan masing-masing 95,2% dan 82,6%. Untuk respon imun, tidak ada perbedaan kuantitatif yang signifikan pada level antibodi yang ditimbulkan oleh vaksin oral dan vaksin parenteral yang biasa digunakan di Indonesia.

Setidaknya ada dua pesan kunci yang diidentifikasi  dalam acara seminar tersebut yakni Vaksin oral rabies mempunyai potensi sebagai opsi untuk menjawab masalah sulitnya vaksinasi anjing liar dan anjing berpemilik yang diliarkan dalam puaya pengendalian dan pemberantasan rabies. Selain itu, berbagai studi telah membuktikan keamanan, efektivitas, imunogenisitas, dan cost-effectiveness penggunaan vaksin oral rabies di beberapa negara.

Sebelum menutup webinar, Drh Nuryani menambahkan bahwa ia berharap agar vaksin oral rabies dapat digunakan untuk target anjing liar atau anjing berpemilik yang diliarkan, sementara anjing kesayangan dan anak anjing dapat divaksinasi dengan vaksin parenteral. Metode vaksinasi rabies oral ini nantinya digunakan sebagai pelengkap dalam pelaksanaan vaksinasi massal untuk meningkatkan cakupan vaksinasi dalam menghentikan penularan virus rabies di lapangan. (WFH).

Wahid Fakhri Husein – praktisi manajemen kesehatan hewan dan One Health; Direktur Sahabat Anti Rabies*

LAGI - LAGI NUTRICELL BERHASIL MERAMBAH PASAR INTERNASIONAL

Seremonial Pelepasan Ekspor Nutricell Oleh Wamentan

PT Nutricell Pacific, salah satu pemain utama di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan kembali berhasil merambah pasar internasional. Kali ini pasar dari salah satu negara ASEAN, Vietnam dan secara mengejutkan Jepang berhasil mereka rambah. Acara seremonial pelepasan ekspor tersebut digelar di Kantor Nutricell yang berlokasi di Taman Tekno, Tangerang Selatan pada Senin 29 Januari 2024 yang lalu. 

Suaedi Sunanto selaku CEO Nutricell mengatakan bahwa produk yang berhasil diekspor kali ini berupa feed suplement dalam bentuk fat powder ke Jepang, dan produk pet food ke Vietnam. Tak kurang sebanyak 14 ton feed suplement dan sekitar 2000 box pet food berhasil mereka ekspor. Total nilai transaksi pada hari itu mencapai 50 ribu USD.

"Semua ini berkat kerja keras dan kolaborasi yang apik dari kita semua, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya atas perjuangannya. Sekali lagi kami membuktikan bahwa produk lokal mampu bersaing di pasar global," tutur Suaedi dalam sambutannya. 

Fat powder sendiri menurut Suaedy merupakan salah satu feed suplement yang digunakan pada sapi perah. Biasanya sapi dengan produktivitas tinggi (lebih dari 30 liter susu / hari) kandungan lemak susunya berkurang. Oleh karenanya dibutuhkan suplementasi agar kadar lemak susunya sesuai standar. 

"Kami membuat fat powder dari bahan lokal asli yakni by product kelapa sawit. Alam menyediakan, teknologi kami menyempurnakan, sehingga didapatlah produk lokal berkualitas yang mampu bersaing dengan produk luar," kata Suaedi. 

Untuk produk pet food Nutricell produk yang diekspor berupa pakan basah dan snack untuk hewan kesayangan. Menurut Suaedi saat ini di Vietnam kebanyakan produk kompetirotnya berasal dari Thailand. Dimana Thailand merupakan produsen pet food terbesar di ASEAN dan kedua di dunia di bawah Amerika Serikat. 

"Kita juga berharap pemerintah juga serius dalam industri pet food ini, karena menurut kami ini masih sangat potensial. Bahkan pertumbuhan industri pet food di Indonesia masih berada diangka dua digit. Tentunya ini bisa menjadi kesempatan kita," tegas Suaedi.

Dalam kesempatan yang sama, hadir pula Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi. Ia menyatakan rasa bangganya kepada Nutricell karena menjadi salah satu perusahaan yang konsisten mengharumkan nama Indonesia melaui upaya ekspor. 

"Kami sangat bangga kepada Nutricell, semoga kedepannya bisa merambah pasar di negara lain, Timur Tengah misalnya. Kami juga di kementan berusaha sekuat tenaga untuk membantu produsen lokal untuk membuka pasar di seluruh dunia, oleh karenanya kerjasama ini harus terus berjalan untuk mengharumkan nama Indonesia," tutup Harvick. (Cr) 

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH MELINDUNGI KEBERLANGSUNGAN HIDUP PETERNAK UNGGAS RAKYAT

Foto Bersama Narasumber Seminar

KPUN (Komunitas Peternak Unggas Nasional) berklobrasi bersama PSP3-IPB dan Saspri Nasional yang mewadahi para peternak unggas mandiri melaksanakan Seminar Perunggasan mengangkat tema “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Melindungi Keberlangsungan Hak Usaha Perunggasan Nasional”.

Acara tersebut dihelat di IICC Botani Square,Kota Bogor pada hari Rabu,(24/01/2024). Narasumber yang hadir diantaranya drh Agung Suganda Direktur Pakan Ternak, Ditjennakkeswan, Dr I Gusti Ketut Astwa Deputi 1 Bapanas RI, Alvino Antonio, Ketua KPUN, Dr Prabianto Mukti Wibowo, Komisioner Komnas HAM, dan Yeka Hendra Fatika yang merupakan Komisioner Ombudsman RI. Seminar juga dimoderatori oleh Prof Muladno yang merupakan mantan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sekaligus pendiri Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) dan Ketua PSP3 – IPB.

Dalam presentasinya, Drh Agung Suganda yang mewakili pemangku kebijakan memaparkan tentang arah kebijakan dan langkah-langkah kementerian pertanian dalam pelindungan dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat perunggasan.

“Kami saat ini sedang melakukan perubahan-perubahan sebagaimana diperintahkan oleh Pak Menteri, tujuan utamanya bukan hanya bagaimana meningkatkan produksi daging unggas dan telur ayam kita.

Ia juga menyebut saat ini Kementan mendorong pemberdayaan perlindungan terhadap peternak rakyat. Dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk juga para peternak mandiri yang melakukan usaha budidaya saat ini juga diperhatikan. 

Sedangkan Ketua KPUN Alvino Antonio dalam paparannya menyatakan rasa terima kasihnya atas terselenggaranya seminar ini. Dimana melalui seminar ini ada beberapa masukan dari instansi pemerintah lintas sektoral yang dapat diambil tindakan secepatnya.

"Tadi dijelaskan ada beberapa hal yang perlu diperbaiki diantaranya undang-undang dan beberapa aturan lain yang masih berpotensi merugikan peternak mandiri. Tentunya hal tersebut perlu dibahas lebih lanjut dan lebih mendalam bila perlu secepatnya. Hal yang akan disampaikan dan dibahas bersama lintas sektoral tadi diharapkan bisa menemukan jalan yang terbaik dan tercepat bagi industri perunggasan di Indonesia."tegas Alvino.

Masih menurut Alvino, peternak mandiri sejatinya telah terfokus meminta bantuan kepada pemerintah melalui kementan dan Kemendag, agar dapat berkonsolidasi mengangkat harga ayam dari peternak dengan harga yang sesuai. Karena harga ayam hidup itu jauh di bawah harga biaya produksi yang sekarang.

"Saat ini kami tidak bisa berbuat banyak karena harga pakan ternak terbilang tinggi harganya menyentuh Rp.10.000, untuk itu kami meminta pemerintah untuk bisa menekan harga pokok produksi khususnya pakan agar kami bisa menjual ayam dengan harga yang lebih baik,," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Ombudsman, Yeka Hendra Fatika menegaskan pemerintah wajib memberikan perlindungan yang nyata bagi peternak unggas baik di tingkat kebijakan dan implementasi.

Yeka mengatakan, Ombudsman telah menerima berbagai aduan dari para peternak di antaranya terkait rendahnya harga jual ayam hidup di kandang, tingginya biaya sarana produksi peternak hingga permasalahan PKPU antara Peternak dengan Perusahaan Pakan.

Di sisi lain para peternak mandiri juga mengadu soal terhambatnya proses pembayaran dalam Program Pencegahan Stunting oleh Pemerintah kepada Peternak.

Menurutnya, upaya jangka menengah dan jangka panjang yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan mendorong diskon pasar produk dari integrator dengan peternak rakyat/mandiri.

Sementara itu Prabianto Mukti Wibowo, Komisioner Komnas HAM menyoroti masalah Rekomendasi dan Pengembangan Industri Perunggusan Nasional yang Berkelanjutan serta Berkeadilan. (CR)

URGENSI SERTIFIKASI NKV PADA BUDIDAYA UNGGAS PETELUR

Suasana Webinar

Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI), Asosiasi Kesehatan Masyarakat Veteriner Indonesia (ASKESMAVETI), dan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kementerian Pertanian RI melaksanakan Webinar bertajuk Obrolan Ringan Kesmavet (ORKES) pada Sabtu (9/12) melalui daring Zoom Meeting. 

Tema yang diangkat dalam webinar pada hari itu yakni Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada usaha budidaya unggas petelur. Lebih dari 50 peserta mengikuti acara tersebut. Hadir sebagai narasumber yakni Drh Siwi (Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor), Drh Sri Hartati (ASKESMAVETI), Drh Yosi (PT Alfindo), dan Drh Diah Nurhayati (Direktorat Kesmavet Kementan RI). 

Tujuannya yakni sebagai sosialisasi mengenai sertifikat NKV pada unit budidaya unggas petelur baik bagi dokter hewan yang terjun langsung di lapangan, peternak, bahkan dinas - dinas yang menaungi fungsi - fungsi peternakan di tiap kota, kabupaten, dan provinsi. 

Dalam sambutannya Ketum ADHPI Drh Dalmi Triyono mengatakan bahwa NKV masih menjadi kegelisahan bagi peternak dan dokter hewan yang berkecimpung di peternakan unggas petelur. Hal tersebut menurut dia lantaran masih banyak hal yang ambigu dan belum dapat dipahami sepenuhnya terkait sertifikasi NKV di tingkat peternak dan bahkan dokter hewan yang bergerak di perunggasan.

"Atas kekhawatiran ini kami berkoordinasi dengan ASKESMAVETI, lalu kami coba mengedukasi anggota PDHI dan peternak terkait ini melalui acara ORKES ini. Semoga acara ini menambah pemahaman kita semua terkait NKV," tutur dia. 

Pada kesempatan yang sama Ketum ASKESMAVETI Drh Renova Ida Siahaan menyambut baik acara ini. Menurutnya, seritfikasi NKV yang telah digalakkan kepemilikannya oleh pemerintah sejak 13 tahun yang lalu nyatanya masih sulit diimplementasikan di lapangan. 

"Mungkin baru sebagian kecil saja unit usaha budidaya unggas petelur yang memilikinya, bahkan yang kami ketahui baru 10% saja di seluruh Indonesia. Saya berharap dari pertemuan ini dokter hewan di lapangan yang bergelut di peternakan unggas petelur juga bisa jadi promoter dan mitra agar peternak mau memiliki sertifikat NKV," kata Renova. 

Alur pendaftaran Sertifikasi NKV diperesntasikan oleh Drh Diah Nurhayati. Dirinya secara rinci menjelaskan terkait background, esensi, dan perincian dokumen dan persyaratan lain yang digunakan untuk mendaftarkan sertifikasi NKV. Selain unsur administratif, ia juga menjelaskan aspek teknis terkait sarana dan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh unit usaha yang hendak mendaftarkan sertifikat NKV.

Selanjutnya terkait pendaftaran sertifikat NKV melalui aplikasi SISKAS NKV yang terintegrasi OSS dijelaskan oleh Andika Wahyu. Ia mengatakan bahwa aplikasi tersebut dibuat untuk mempermudah pemohon dalam mendaftarkan dan memantau status sertifikat NKV-nya. Selain itu aplikasi juga akan memudahkan petugas dinas terkait untuk melakukan pengecekan, verifikasi, dan pengesahan terkait audit dan penerbitan NKV. 

Update mengenai aspek teknis dan administrasi juga disampaikan oleh Drh Siswiyani dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor. Beberapa aspek teknis dan administratif tadi dilakukan untuk mempermudah peternak dalam mengurus sertifikat NKV dan mengaplikasikan persyaratannya di farm.

Yang menarik yakni ketika Drh Yosi dari PT Alfindo mempresentasikan materinya. Ia secara gamblang membeberkan pengalamannya mengurus sertifikat NKV, melaksanakan persyaratannya, serta benefit yang didapat dari diperolehnya sertifikat NKV.

Berbagai tanggapan dari peserta yang hadir juga mewarnai acara tersebut. Misalnya seperti aspek pendampingan dan penanggung jawab teknis NKV di farm, nasib peternak mikro yang kemungkinan merasa diberatkan dengan persyaratan, lama antrean dan waktu pengurusan, kurangnya tenaga auditor dari pemerintah, dan lain sebagainya. Rencananya ADHPI dan ASKESMAVETI akan kembali berkoordinasi melalui event serupa maupun kegiatan berbeda lainnya (CR).

INDONESIA PERKUAT JALINAN KERJA SAMA DENGAN TIMOR LESTE DIBIDANG PETERNAKAN

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Harvick Hasnul Qolbi menerima kunjungan kerja Menteri Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Republik Demokratik Timor-Leste, Marcos da Cruz (23/11)

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Harvick Hasnul Qolbi menerima kunjungan kerja Menteri Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Republik Demokratik Timor-Leste, Marcos da Cruz bersama rombongan di Gedung Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Wamentan Harvick mengatakan Indonesia dan Timor Leste berkomitmen memperkuat kerjasama di subsektor peternakan dan kesehatan hewan, terutama dalam memenuhi kebutuhan pasokan pangan produk peternakan di ke dua negara.

“Dalam pertemuan yang penuh persahabatan ini, kami membahas penguatan kerjasama di subsektor peternakan yang telah terbangun dengan baik,” kata Wamentan Harvick.

Menurut Wamentan, pertemuan ini merupakan tindaklanjut Memorandum of Understanding (MoU) Kerjasama di Bidang Pertanian antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Republik Demokratik Timor-Leste yang telah ditandatangani oleh Menteri Pertanian kedua negara pada 19 Juli 2022 lalu.

Direktur Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Nasrullah mengungkapkan fokus kerjasama bidang peternakan tidak terbatas pada fasilitasi akses pasar komoditas peternakan dan kesehatan hewan, namun juga termasuk harmonisasi peraturan ekspor dan impor komoditas peternakan dan kesehatan hewan, serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia bidang peternakan dan kesehatan hewan.

“Kami sangat bersyukur dapat meningkatkan kerjasama untuk pemenuhan kebutuhan pangan di Timor Leste, terutama terhadap produk peternakan dan kesehatan hewan seperti Daging ayam olahan, Bahan Pakan, Pakan Jadi dan Obat Hewan dari Indonesia, serta DOC (Day Old Chicken),” ungkapnya.

Sebagai informasi, volume ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan ke Timor Leste semester 1 tahun 2022 sebesar 6.796 ton atau mencapai USD 9.986.778.

Sementara itu, Menteri Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Republik Demokratik Timor-Leste, Marcos da Cruz menuturkan urgensi peningkatan kerjasama Indonesia di bidang peternakan sangat penting, mengingat wilayah Oecusse memiliki sumber daya peternakan yang melimpah.

“Kami berharap bahwa pertemuan ini dapat menciptakan gagasan inovatif, solutif, dan implementatif untuk mendukung potensi ekspor impor antara RI dan Timor-Leste di bidang peternakan,” ucapnya. (INF)

BAPANAS: IMPOR 250 RIBU TON JAGUNG DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN PETERNAK

Jagung, Bahan Baku Pakan Yang Paling Banyak Digunakan Dalam Formulasi

Harga jagung untuk bahan baku pakan di tingkat konsumen meroket hingga mencapai Rp 7.282/kg atau di atas Harga Acuan Pemerintah (HAP) sebesar Rp 5.000/kg. 

Merespon hal ini, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mendorong percepatan penugasan impor kepada Bulog sebanyak 250 ribu ton pada tahap awal. 

"Impor jagung tersebut dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan harga jagung di tingkat petani tetap baik," kata Arief dalam keterangannya, Kamis (19/10). 

Arief memastikan impor ini akan dilakukan secara terukur sesuai kebutuhan peternak kecil. Untuk itu, data peternak penerima jagung pakan harus detail by name by address dan dikoordinasikan bersama Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan serta Dinas Pertanian/Pangan setempat.

Pihaknya menjelaskan pertimbangan lain percepatan impor ini lantaran berdasarkan rilis data BPS, Senin (16/10) luas panen dan produksi jagung diperkirakan sebesar 2,49 juta hektar atau mengalami penurunan 0,28 juta dibandingkan tahun sebelumnya. 

Sementara itu, untuk produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen pada 2023 sebesar 14,46 juta ton. Hal ini pun berarti adanya penurunan sebanyak 2,07 juta ton atau 12,50 persen dibandingkan tahun lalu. 

Selanjutnya berdasarkan prognosa neraca jagung nasional, diperkirakan dalam empat bulan akhir tahun 2023 neraca bulanan jagung mengalami defisit. 

"Karena itu, untuk membantu peternak rakyat yang saat ini memerlukan pasokan jagung pakan yang memadai," jelas Airef. 

Diketahui, Pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan impor sebanyak 500 ribu ton jagung pada tahun ini. Pada tahap awal Bulog diharuskan merealisasikan 250 ribu ton impor. 

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto memastikan akan merealisasikan penugasan impor dalam waktu dekat. 

Pihaknya juga mengatakan telah ada tiga negara yang akan menjadi sumber pendapatan impor jagung yaitu Amerika Serikat, Brazil dan Aregentina. 

"Penugasan sudah ada saat ini sedang pengurusan perubahan Neraca Komoditas dan Persetujuan tinggi," ujar Suyamto. (INF)

SUKSES, PRODUK OLAHAN INDONESIA TEMBUS PASAR SINGAPURA

Pelepasan ekspor produk olahan PT Malindo ke Singapura. (Foto: Istimewa)

Plt. Menteri Pertanian (Mentan), Arief Prasetyo Adi, melepas ekspor produk olahan unggas Indonesia ke Singapura berupa karage dan nugget dari PT Malindo Food Delight.

Usai melepas tiga kontainer atau sekitar 18 ton produk olahan dengan nilai USD 90.000 atau setara Rp 1,4 miliar, Arief mengatakan bahwa Indonesia berpotensi menjadi produsen pangan dunia, salah satunya dengan mendorong para pelaku usaha agar aktif mencari peluang pasar internasional.

“Hari ini kita dorong tiga kontainer dari Malindofood ke Singapura, ke depan juga akan ke Jepang, dalam waktu dekat juga, kita harusnya buka pasar-pasar lain. UEA juga akan kita dorong agar masuk, sebenarnya Indonesia bisa menjadi produsen pangan dunia” kata Plt. Mentan Arief melalui siaran resminya saat di lokasi pelepasan ekspor di pabrik PT Malindo Food Delight di Cikarang, Jawa Barat, Jumat (20/10/2023).

Singapura menjadi salah satu negara yang dikenal ketat akan keamanan pangannya. Keberhasilan produk Indonesia, kata Arief, menjadi bukti bahwa produk peternakan Indonesia berkualitas. Selain membuka peluang ekspor, ia juga berharap produksi dalam negeri diperkuat sehingga upaya menekan importasi dapat terlaksana secara maksimal.

“Kalau produk kita sudah masuk Singapura, sudah masuk Jepang, tentu (negara) yang lain itu mudah, sehingga hari ini kita dorong terus ekosistem pangan Indonesia, begini cara mengelola pertanian Indonesia, kita kurangi secara berkala importasi, dorong produksi dalam negeri” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur PT Malindo Feedmill Tbk, Rewin Hanrahan, mengatakan bahwa dengan repeat order dari pihak buyer Singapura menandakan bahwa produk dalam negeri mendapat respon yang baik di tengah persaingan ketat dan tingkat ekonomi yang belum pulih sepenuhnya.

“Ini juga menjadi momentum penting bagi kami, bahwa produk Indonesia bisa menembus negara yang menjadi pusat perekonomian di Asia Tenggara bahkan dunia internasional,” ujar Rewin.

Ia menargetkan pada November nanti, pihaknya akan mengekspor dua kontainer ayam beku dan dua kontainer produk olahan ke Singapura. Ia juga berharap agar ekspor satu kontainer produk olahan ke UEA dan juga Jepang dapat segera terlaksana.

“Kami apresiasi kepada Pemerintah Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah memberi dukungan dan arahan mulai dari proses audit hingga terealisasinya ekspor ini,” tukasnya. (INF)

KEMENTAN, FAO, DAN BBGP JABAR INTEGRASIKAN ZOONOSIS DALAM KURIKULUM SEKOLAH

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat menandatangani Perjanjian Kerja Sama Program Pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Penggerak dalam Peningkatan Kesadaran Zoonosis pada Jenjang Pendidikan Tingkat Dasar di wilayah Provinsi Jawa Barat  (Foto : FAO)

Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) dan Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Jawa Barat, meluncurkan Program Pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Penggerak dalam Peningkatan Kesadaran Zoonosis pada Jenjang Pendidikan Tingkat Dasar di wilayah Provinsi Jawa Barat pada acara puncak perayaan Hari Rabies Sedunia atau World Rabies Day (WRD) di Bandung Sabtu (7/10).

Sesuai dengan semangat kampanye global WRD 2023 yang bertemakan, ‘All for 1, One Health for All’, kolaborasi multisektor ini mengambil pendekatan baru yang inovatifdengan memperkenalkan pendidikan zoonosis kepada siswa SD dan SMP melalui Kurikulum Merdeka Belajar.

 

Rabies merupakan salah satu dari enam penyakit zoonotik prioritas lintas sektor di Indonesia. Rabies adalah penyakit zoonotik pertama yang dikampanyekan sebagai model untuk memulai program ini, mengingat Jawa Barat masih dalam proses pembebasan rabies, khususnya Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sukabumi yang masih endemis terhadap penyakit berbahaya ini. 

Oleh karena itu, pendidikan sejak usia dini sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam respons rabies. Program ini merupakan bagian dari upaya pencegahan rabies yang lebih luas dengan melibatkan masyarakat dalam sektor pendidikan yang bertujuan untuk mengurangi risiko rabies, terutama di kalangan anak-anak.

 

Pada kesempatan tersebut, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementerian Pertanian bersama Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat menandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagai bentuk dimulainya pelaksanaan program tersebut. 

“Rabies memerlukan program pengendalian lintas sektor yang terpadu berdasarkan prinsip One Health. Kesadaran terhadap masyarakat berisiko tinggi, dalam hal ini anak-anak, sangat diperlukan, mengingat 40% korban rabies adalah anak-anak di bawah usia 15 tahun,” kata Syamsul Ma'arif, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kementerian Pertanian.

 

Mohammad Hartono, sebagai Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat menyambut baik adanya program ini, dan menyatakan bahwa kurikulum ini, nantinya perlu disampaikan kepada seluruh sekolah, tidak terbatas hanya di Sekolah Penggerak saja. 

“Program ini merupakan bentuk kerja sama multisektoral yang strategis dan inovatif di Sekolah Penggerak Provinsi Jawa Barat untuk mengendalikan zoonosis dan memperkuat ketahanan kesehatan melalui pendidikan,” kata Hartono.

 

“Memasukkan zoonosis ke dalam Kurikulum Merdeka Belajar pada pendidikan tingkat SD dan SMP merupakan kolaborasi  multisektoral yang strategis untuk menciptakan generasi yang sadar akan zoonosis yang mengancam kesehatan masyarakat dan bersedia mengambil bagian dalam pencegahan dan pengendalian rabies atau zoonosis lain yang mungkin muncul di Indonesia kedepannya," kata Rajendra Aryal, Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste.

FAO percaya bahwa program ini dapat memberikan dampak yang signifikan dalam membantu mencapai rencana strategis global untuk menghilangkan kematian manusia akibat rabies yang disebabkan oleh anjing pada tahun 2030, sehingga menciptakan Indonesia bebas rabies.

 

Sebagai bagian dari kegiatan komunikasi risiko rabies dan keterlibatan masyarakat, FAO Indonesia sebelumnya memfasilitasi webinar online tentang pencegahan rabies bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, yang secara eksklusif menyasar para guru dan staf kependidikan Sekolah Penggerak di Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan pengetahuan mereka mengenai ancaman rabies dan tindakan yang tepat dalam merespon penyakit tersebut. Setelah itu, materi informasi, edukasi, dan komunikasi dibagikan ke seluruh Sekolah Penggerak di Provinsi Jawa Barat sebagai alat bantu ajar untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang rabies. (INF)

CJ GROUP MELALUI SUJA KEMBALI EKSPOR TELUR TETAS KE MYANMAR

Dirjen PKH Bersama Jajaran PT SUJA Meresmikan Ekspor Telur Tetas
(Foto : CR)

Salah satu pemain besar dan integrator dalam industri perunggasan Indonesia, PT Super Unggas Jaya (SUJA) kembali melakukan ekspor telur tetas (Hatching Eggs) ke Myanmar. Kegiatan pelepasan ekspor tersebut berlangsung di unit Hatchery PT Super Unggas Jaya yang berletak di Cijeruk, Bogor, Jawa Barat pada hari Minggu (17/9) yang lalu. Dalam kegiatan ekspor yang ke-3 kali ini, SUJA mengekspor 58.000 butir telur tetas Parent Stock Male dan Female line yang berpotensi menghasilkan 18.000 ekor DOC Parent stock.

Sebagai pengingat CJ Group sebelumnya telah melakukan ekspor HE ke Myanmar pertama kali pada tahun 2020, dilanjutkan dengan ekspor yang ke-2 pada tahun 2021. Kini yang ke-3 pada 2023, tentunya ini menjadi ajang pembuktian bahwa produk yang dihasilkan di Indonesia telah diterima oleh negara lain dan mampu bersaing secara global.  

Direktur PT Super Unggas Jaya Hang Jun Kyu mengatakan bahwa kegiatan ekspor ini sangatlah penting bagi perusahaan yang ia pimpin karena menjadi salah satu tolak ukur dan tonggak keberhasilan atas kemajuan dari perusahaannya. 

“Dengan momen ini kami berharap supaya perusahaan kami dapat terus berkembang. Selain itu juga kami akan terus menjajaki potensi ekspor negara - negara lain seperti ekspor karkas ke Timor Leste, Singapura hingga potensi ekspor ke Korea Selatan,” jelas dia.

Lebih lanjut, dirinya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak pemerintah yang selalu mendukung perusahaan untuk berkembang hingga pada akhirnya kegiatan ekspor dapat terlaksana dengan lancar.

“Kami sangat berterimakasih kepada pihak pemerintah yang sudah terlibat khususnya Ditjen PKH Kementan, kedepannya, kami mohon untuk dukungan dari Kementan agar potensi ekspor produk kami dapat terus berkembang sekaligus menambah jangkauan usaha peternakan kami,” tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasrullah mengapresiasi apa yang telah sepenuhnya dilakukan oleh SUJA. Dirinya juga kembali mengingatkan , sesuai arahan Presiden RI dan Menteri Pertanian bahwa investasi dan ekspor dalam kondisi saat ini adalah sesuatu yang harus dilakukan.

“Dalam kurun tiga - empat tahun terakhir tren ekspor unggas, produk pertanian dan sub sektor peternakan dengan berbagai produknya, seperti ayam hidup, karkas, telur tetas sangat positif. Surplus,” ungkapnya. Selain itu, kualitas produk kita memiliki value untuk bertarung dengan produk luar negeri. Negara seperti Jepang dan Singapura yang ketat menerapkan kualitas saja, sudah bisa tembus,” paparnya.

Nasrullah juga mengatakan dengan banyaknya ekspor produk pertanian dan peternakan khususnya unggas ke luar negeri, secara tidak langsung Indonesia berkontribusi dalam memberi makan warga dunia.

Ia juga mendoakan kepada CJ Group untuk terus melaju agar tidak hanya dapat mengekspor telur tetas saja, tetapi juga produk perunggasan lainnya. 

"Kami sudah berusaha membuka peluang bagi pemain lokal untuk go internasional. Saat ini yang terdekat yang sedang kami jajaki yakni Uni Emirat Arab. Mudah - mudahan nanti SUJA dapat berkontribusi juga agar produknya dapat merangsek kesana dan lagi - lagi mengharumkan nama bangsa Indonesia," tutup Nasrullah. (CR)

PELATIHAN PJTOH ANGKATAN XXV BERLANGSUNG SECARA LURING

Pelatihan PJTOH angkatan XXV resmi di buka. (Foto : CR)

Setelah beberapa tahun dilaksanakan secara daring, ASOHI kembali menggelar Pelatihan Penanggung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) secara luring. Acara tersebut dilaksanakan di Avenzel Hotel Cibubur pada 29-30 Agustus 2023. 

Ketua Panitia acara tersebut Drh Forlin Tinora melaporkan bahwa antusias peserta dalam mengikuti acara tersebut semakin tinggi. Terbukti dari jumlah peserta yang mendaftar yakni sebanyak 115 peserta dari hanya slot yang disediakan sejumlah 70 peserta.

"Kami kaget antusiasmenya setinggi ini, mudah - mudahan ini menjadi indikasi bahwa setiap perusahaan semakin melek akan regulasi dan peraturan di sektor obat hewan," tutur Forlin.

Selanjutnya Forlin mengatakan bahwa dalam pelatihan yang sudah memasuki angkatan ke XXV ini diberikan juga materi baru yakni terkait Antimicrobial Resistance (AMR) yang menjadi perhatian khusus dan sudah menjadi isu hangat di tingkat dunia.

Ketua Umum ASOHI Drh Irawati Fari dalam sambutannya kembali mengingatkan peran dari seorang PJTOH. 

"seorang PJTOH harus bisa memberikan informasi tentang peraturan perundangan di bidang obat hewan kepada pimpinan perusahaan, memberikan saran dan pertimbangan teknis mengenai jenis sediaan obat hewan yang akan diproduksi/diimpor, yang berhubungan dengan farmakodinamik, farmakokinetik, farmakoterapi dan toksikologi serta imunologi obat hewan," tukas dia.

Selain itu kata Ira seorang PJTOH juga tidak boleh ragu dalam menolak produksi, penyediaan dan peredaran dan repacking obat hewan illegal dan menolak peredaran atau repacking obat hewan yang belum mendapatkan nomor pendaftaran. 

Tidak lupa ia menyebut tupoksi PJTOH di pabrik pakan,dimana di sana seorang PJTOH memiliki tugas yang sangat penting yakni mengawasi dan menolak penggunaan bahan baku atau obat hewan jadi yang dilarang dicampur dalam pakan ternak, kemudian menyetujui penggunaan bahan baku atau obat hewan jadi yang dicampur dalam pakan ternak yang memenuhi syarat mutu atau menolaknya apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.

Dalam kesempatan yang sama mewakili Direktur Kesehatan Hewan, Kasubdit Pengawasan Obat Hewan Drh Ni Made Ria Isriyanthi menyatakan bahwa Kementan khususnya Direktorat Kesehatan Hewan sangat mendukung kegiatan tersebut. 

Pasalnya menurut Ria PJTOH adalah ibarat seorang "polisi" yang senantiasa mengawasi perusahannya sendiri. Sehingga hal tersebut mempermudah kementan dalam melakukan survey dan monitoring kalau - kalau terjadi sesuatu di kemudian hari. 

"Semoga para peserta dapat belajar secara menyeluruh terkait regulasi dan penggunaan obat hewan, kami sangat mendukung sekali dengan acara tahunan ASOHI ini, dan terus berharap ASOHI dapat menjadi partner yang baik bagi pemerintah," tutup dia. (CR)

MENGHAYATI PENTINGNYA PERAN TECHNICAL SERVICE DALAM MEMINIMALISIR AMR

Foto Bersama Para Peserta

Sabtu 17 Juni 2023 yang lalu di Hotel Oak Wood Taman Mini Indonesia Indah digelarlah Lokakarya Nasional Aksi Bersama Mencegah AMR Bagi Tenaga Pelayan Teknis (Technical Services) Peternakan Unggas di Indonesia.

Acara tersebut terselenggara berkat kolaborasi dari beberapa stakeholder di dunia peternakan seperti Asosiasi Dokter hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI), Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies (CIVAS), Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI), Food and Agriculture Organization (FAO), World Animal Health Organization (WOAH), dan tentu saja Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Dalam sambutannya Ketua Umum ADHPI, Drh Dalmi Triyono menyampaikan bahwa sejatinya penggunaan antibiotik di bidang kesehatan manusia dan hewan adalah keniscayaan. Namun kurang bijak dan sesuainya penggunaan antibiotik menyebabkan terjadinya resistensi antimikroba (AMR). 

"Salah satu bidang pekerjaan dokter hewan di perunggasan misalnya, Technical Service. Mereka merupakan garda terdepan untuk mengedukasi peternak, bukan hanya menjual produk saja, tetapi harus lebih banyak memberikan pengetahuan dan mengubah mindset peternak khususnya dalam penggunaan antibiotik," tutur Dalmi.

Dalam kesempatan yang sama secara daring Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nuryani Zainuddin menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia sebagai pemangku kebijakan juga telah melakukan berbagai upaya pengendalian AMR melalui penetapan peraturan yang mendorong AMU yang bijak dan bertanggung jawab.

Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan salah satu indikator pengendalian AMR 2020-2024 adalah tercapainya penurunan 30% penggunaan antimikroba untuk tujuan profilaksis di peternakan unggas pedaging pada tahun 2024. Dengan mulai terbukanya pasar negara lain terhadap produk unggas Indonesia, tata laksana terapi antimikroba yang baik bukan saja mendukung target pemerintah dalam pengendalian AMR, tetapi juga mendukung usaha dalam memperluas pasar produk perunggasan Indonesia.

Sedangkan Tikiri Priyantha yang merupakan perwakilan WOAH mengatakan bahwa resistensi antimikroba menjadi permasalahan bersama secara global dan merupakan sepuluh besar ancaman yang membutuhkan perhatian serius. Menurutnya AMR bisa membahayakan semua makhluk, tak hanya hewan, namun juga manusia hingga lingkungan, Untuk itu sebuah gerakan bersama pengendalian AMR, untuk meningkatkan kesadaran di antara para pemangku kepentingan menjadi sebuah hal yang penting. (CR)

SOSIALISASI & BIMTEK PELAKSANAAN KURBAN DI TENGAH WABAH

Sosialisasi dan bimtek pelaksanaan kurban di tengah kewaspadaan penyakit hewan yang dilaksanakan secara hybrid di Kantor Kementan. (Foto: Dok. Infovet)

Menjelang pelaksanaan Hari Raya Iduladha, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) pelaksanaan kurban di tengah kewaspadaan wabah penyakit hewan.

Kegiatan dilakukan secara hybrid pada Rabu (14/6/2023), dihadiri sekitar 1.000 orang dari medik dan paramedik selaku tim pemantau hewan kurban, para Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) selaku pelaksana kegiatan pemotongan hewan kurban di luar RPH-R. Adapun narasumber pada sosialisasi dan bimtek di antaranya Drh Denny Widaya Lukman dan Drh Vetnizah Juniantito dari IPB University.

“Kegiatan sosialisasi dan bimtek kami laksanakan mengingat pelaksanaan kurban tahun ini kita dihadapkan dengan munculnya penyakit hewan baru, yaitu Lumpy Skin Disease (LSD) pada sapi dan kewaspadaan akan munculnya Peste des Petits Ruminant (PPR) pada kambing dan domba”, kata Dirjen PKH Kementan, Nasrullah, dalam keterangan resminya, Jumat (16/6/2023).

Ia menjelaskan, kegiatan ini sesuai arahan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL), terutama untuk menyikapi munculnya LSD di beberapa daerah. “Bapak Mentan mengarahkan agar pemerintah memberi bimbingan yang dapat memberikan ketenangan jiwa pada masyarakat. Kegiatan ini juga sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam pencegahan penyebaran penyakit. Pencegahan harus dimulai dari kegiatan penjualan hewan kurban hingga pelaksanaan pemotongan kurban, baik di rumah pemotongan hewan ruminansia (RPH-R) maupun di luar RPH.”

Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang saat ini telah menerbitkan Fatwa MUI No. 34/2023 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Merebaknya Penyakit LSD dan Antisipasi Penyakit PPR pada Hewan Kurban. Upaya ini, kata dia, dilakukan agar penyediaan hewan kurban memenuhi syariat Islam dan memenuhi kesehatan hewan.

Selain itu, Kementan juga menerjunkan tenaga medik dan paramedik veteriner untuk melakukan pemantauan pelaksanaan kurban di lapangan. “Kami imbau kepada seluruh dinas yang menangani fungsi PKH, organisasi profesi, serta fakultas kedokteran hewan di Indonesia ikut berpartisipasi aktif memantau pelaksanaan kurban di lapangan,” imbuhnya.

Sementara, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Syamsul Ma’arif, saat kegiatan sosialisasi dan bimtek mengharapkan kegiatan ini dapat memberi tambahan pengetahuan dalam menangani hewan maupun produk hewan saat pelaksanaan kurban.

“Dengan bimtek kita harapkan pelaksanaan pemotongan hewan kurban memenuhi standar higiene, sanitasi, dan daging yang dihasilkan memenuhi standar Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH),” ujar Syamsul.

Ia juga menerangkan bahwa seluruh proses pemotongan hewan kurban tidak boleh dilakukan sembarangan. “Mulai dari penyembelihan sampai proses penyediaan daging harus dilakukan dengan benar, karena dalam ibadah kurban tidak hanya mengacu pada aspek halal saja, tetapi juga harus tayib,” tukasnya. (INF)