 |
| Jagung, Bahan Baku Pakan Yang Paling Banyak Digunakan Dalam Formulasi |
Harga jagung untuk bahan baku pakan di tingkat konsumen meroket hingga mencapai Rp 7.282/kg atau di atas Harga Acuan Pemerintah (HAP) sebesar Rp 5.000/kg.
Merespon hal ini, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mendorong percepatan penugasan impor kepada Bulog sebanyak 250 ribu ton pada tahap awal.
"Impor jagung tersebut dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan harga jagung di tingkat petani tetap baik," kata Arief dalam keterangannya, Kamis (19/10).
Arief memastikan impor ini akan dilakukan secara terukur sesuai kebutuhan peternak kecil. Untuk itu, data peternak penerima jagung pakan harus detail by name by address dan dikoordinasikan bersama Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan serta Dinas Pertanian/Pangan setempat.
Pihaknya menjelaskan pertimbangan lain percepatan impor ini lantaran berdasarkan rilis data BPS, Senin (16/10) luas panen dan produksi jagung diperkirakan sebesar 2,49 juta hektar atau mengalami penurunan 0,28 juta dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, untuk produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen pada 2023 sebesar 14,46 juta ton. Hal ini pun berarti adanya penurunan sebanyak 2,07 juta ton atau 12,50 persen dibandingkan tahun lalu.
Selanjutnya berdasarkan prognosa neraca jagung nasional, diperkirakan dalam empat bulan akhir tahun 2023 neraca bulanan jagung mengalami defisit.
"Karena itu, untuk membantu peternak rakyat yang saat ini memerlukan pasokan jagung pakan yang memadai," jelas Airef.
Diketahui, Pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan impor sebanyak 500 ribu ton jagung pada tahun ini. Pada tahap awal Bulog diharuskan merealisasikan 250 ribu ton impor.
Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto memastikan akan merealisasikan penugasan impor dalam waktu dekat.
Pihaknya juga mengatakan telah ada tiga negara yang akan menjadi sumber pendapatan impor jagung yaitu Amerika Serikat, Brazil dan Aregentina.
"Penugasan sudah ada saat ini sedang pengurusan perubahan Neraca Komoditas dan Persetujuan tinggi," ujar Suyamto. (INF)
