ADHPI GELAR PELATIHAN FARMAKOLOGI & PERESEPAN POPULATIF

Para Peserta Pelatihan Berfoto Bersama Direktur Kesehatan Hewan
(Foto : CR)

Salah satu Organisasi Non Teritorial PDHI yakni Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI) menggelar kegiatan pelatihan mengenai farmakologi dan peresepan populatif. Kegitatan tersebut berlangsung di Pranaya Boutique Hotel, BSD City Rabu - Kamis 21-22 Mei 2025. 

Ketua Umum ADHPI Drh Dalmi Triyono dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah agar dokter hewan di bidang perunggasan dapat lebih mahir dalam menghitung dosis obat dan menulis resep obat hewan secara populatif. 

"Kami diunggas agak berbeda, pasiennya ribuan ekor, bahkan puluhan ribu. Oleh karena itu pemberian obat dan peresepannya pun punya teknik sendiri. Oleh karenanya kita adakan pelatihan ini, antusiasmenya cukup baik dan bahkan bukan cuma dokter hewan, apoteker pun ada yang mengikuti kegiatan ini," tuturnya. 

Dalmi juga berharap dengan adanya pelatihan ini dokter hewan di sektor perunggasan semakin mampu meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya. Ia juga mengatakan bahwa serangkaian kegiatan pelatihan lainnya sudah disiapkan oleh ADHPI dalam menunjang continuing education bagi para anggotanya. 

Senada dengan Dalmi, Ketua Umum PB PDBI Drh Muhammad Munawaroh juga mengatakan betapa esensialnya kegiatan tersebut. Menurutnya selaku dokter hewan dengan pasien paling banyak, dokter hewan di perunggasan wajib memiliki tanggung jawab profesional dalam kemampuan menulis resep dan memahami aspek farmakologi dalam skala populatif. 

 "Kami akan terus mendukung kegiatan - kegiatan ONT kami, apalagi menurut saya kegiatan ini sangat esensial bagi para anggota. Semoga kegiatan ini tidak hanya diadakan sekali tetapi juga ada tahap selanjutnya," kata Munawaroh. 

Pihak pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pun angkat topi dengan diadakannya kegiatan ini. Hal tersebut terlontar dari mulut Drh Nur Sapta Hidayat selaku Direktur Pakan, Ditjen PKH. 

Pria yang akrab disapa Sapto tersebut mengatakan bahwa perunggasan merupakan sektor yang paling dominan dalam peternakan, sehingga dibutuhkan perhatian khusus dari sektor hulu maupun hilir. 

Terkait peresepan populatif, Sapto mengatakan bahwa pakan terapi dan peresepan populatuf memilki kaitan yang erat. Oleh karenanya menurut dia diperlukan kecakapan khusus bagi seorang dokter hewan dalam menulis resep populatif agar pengobatan menjadi efektif. 

"Saya senang dapat berada di sini, memastikan bahwa kegiatan berjalan dengan baik, semoga kegiatan ini dapat menjadi jalan dalam mencapai efektifitas dari sebuah pakan terapi," kata dia. 

Pendapat serupa juga dilontarkan oleh Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH, Drh Imron Suandy. Dirinya sangat mengapresiasi ADHPI dalam kegiatan pelatihan peresepan populatif tersebut. 

Menurutnya, peresepan populatif yang tepat guna selain berdampak baik bagi kesehatan hewan juga akan memberi dampak positif pada kesehatan manusia, dan lingkungan. Hal ini tentu erat kaitannya dengan isu Anti Microbial Resisstance (AMR). 

"Ini tentunya adalah bagian dari Good Veterinary Practices dan bisa juga kami sebut Anti MIcrobial Stewardship. Makanya kami harap semua dokter hewan di perunggasan memiliki keahlian di bidang ini. Pemerintah sangat terbantu dalam hal pengawasan penggunaan anti mikroba," kata Imron. 

Dalam kegiatan pelatihan yang diadakan selama dua hari tersebut, para peserta kembali di refresh ingatannya mengenai aspek farmakologi, baik farmako dinamik maupun kinetik. Selain aspek teknis, tak lupa panitia juga menyisipkan materi mengenai aspek legislasi mengenai penggunaan sediaan obat hewan, cara pemberian, serta berbagai ketentuan hukum yang berlaku. (CR) 

URGENSI SERTIFIKASI NKV PADA BUDIDAYA UNGGAS PETELUR

Suasana Webinar

Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI), Asosiasi Kesehatan Masyarakat Veteriner Indonesia (ASKESMAVETI), dan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kementerian Pertanian RI melaksanakan Webinar bertajuk Obrolan Ringan Kesmavet (ORKES) pada Sabtu (9/12) melalui daring Zoom Meeting. 

Tema yang diangkat dalam webinar pada hari itu yakni Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada usaha budidaya unggas petelur. Lebih dari 50 peserta mengikuti acara tersebut. Hadir sebagai narasumber yakni Drh Siwi (Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor), Drh Sri Hartati (ASKESMAVETI), Drh Yosi (PT Alfindo), dan Drh Diah Nurhayati (Direktorat Kesmavet Kementan RI). 

Tujuannya yakni sebagai sosialisasi mengenai sertifikat NKV pada unit budidaya unggas petelur baik bagi dokter hewan yang terjun langsung di lapangan, peternak, bahkan dinas - dinas yang menaungi fungsi - fungsi peternakan di tiap kota, kabupaten, dan provinsi. 

Dalam sambutannya Ketum ADHPI Drh Dalmi Triyono mengatakan bahwa NKV masih menjadi kegelisahan bagi peternak dan dokter hewan yang berkecimpung di peternakan unggas petelur. Hal tersebut menurut dia lantaran masih banyak hal yang ambigu dan belum dapat dipahami sepenuhnya terkait sertifikasi NKV di tingkat peternak dan bahkan dokter hewan yang bergerak di perunggasan.

"Atas kekhawatiran ini kami berkoordinasi dengan ASKESMAVETI, lalu kami coba mengedukasi anggota PDHI dan peternak terkait ini melalui acara ORKES ini. Semoga acara ini menambah pemahaman kita semua terkait NKV," tutur dia. 

Pada kesempatan yang sama Ketum ASKESMAVETI Drh Renova Ida Siahaan menyambut baik acara ini. Menurutnya, seritfikasi NKV yang telah digalakkan kepemilikannya oleh pemerintah sejak 13 tahun yang lalu nyatanya masih sulit diimplementasikan di lapangan. 

"Mungkin baru sebagian kecil saja unit usaha budidaya unggas petelur yang memilikinya, bahkan yang kami ketahui baru 10% saja di seluruh Indonesia. Saya berharap dari pertemuan ini dokter hewan di lapangan yang bergelut di peternakan unggas petelur juga bisa jadi promoter dan mitra agar peternak mau memiliki sertifikat NKV," kata Renova. 

Alur pendaftaran Sertifikasi NKV diperesntasikan oleh Drh Diah Nurhayati. Dirinya secara rinci menjelaskan terkait background, esensi, dan perincian dokumen dan persyaratan lain yang digunakan untuk mendaftarkan sertifikasi NKV. Selain unsur administratif, ia juga menjelaskan aspek teknis terkait sarana dan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh unit usaha yang hendak mendaftarkan sertifikat NKV.

Selanjutnya terkait pendaftaran sertifikat NKV melalui aplikasi SISKAS NKV yang terintegrasi OSS dijelaskan oleh Andika Wahyu. Ia mengatakan bahwa aplikasi tersebut dibuat untuk mempermudah pemohon dalam mendaftarkan dan memantau status sertifikat NKV-nya. Selain itu aplikasi juga akan memudahkan petugas dinas terkait untuk melakukan pengecekan, verifikasi, dan pengesahan terkait audit dan penerbitan NKV. 

Update mengenai aspek teknis dan administrasi juga disampaikan oleh Drh Siswiyani dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor. Beberapa aspek teknis dan administratif tadi dilakukan untuk mempermudah peternak dalam mengurus sertifikat NKV dan mengaplikasikan persyaratannya di farm.

Yang menarik yakni ketika Drh Yosi dari PT Alfindo mempresentasikan materinya. Ia secara gamblang membeberkan pengalamannya mengurus sertifikat NKV, melaksanakan persyaratannya, serta benefit yang didapat dari diperolehnya sertifikat NKV.

Berbagai tanggapan dari peserta yang hadir juga mewarnai acara tersebut. Misalnya seperti aspek pendampingan dan penanggung jawab teknis NKV di farm, nasib peternak mikro yang kemungkinan merasa diberatkan dengan persyaratan, lama antrean dan waktu pengurusan, kurangnya tenaga auditor dari pemerintah, dan lain sebagainya. Rencananya ADHPI dan ASKESMAVETI akan kembali berkoordinasi melalui event serupa maupun kegiatan berbeda lainnya (CR).

DAMPAK EL NINO PADA PERFORMA AYAM MODERN

Tony Unandar menjelaskan masalah heat stress dalam seminar ADHPI
(Foto : CR)

El Nino, istilah tersebut kerap kali kita dengar beberapa waktu belakangan. El nino sendiri merupakan sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alami ini menyebabkan perubahan pola cuaca global, yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia.

Nyatanya El Nino juga memiliki dampak pada ternak, salah satunya yakni pada performa ayam modern. Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI) bergerak cepat menangkap isut tersebut, berbarengan dengan Indo Livestock, mereka menggelar seminar terkait dampak El Nino pada ayam modern di Indo Livestock 2023 pada 28 Juli 2023 lalu.

Ketua Umum ADHPI Drh Dalmi Triyono dalam sambutannya mengatakan bahwasanya iklim dan cuaca merupakan faktor penting yang harus diperhatikan karena terkait dengan lingkungan. Perubahan pada aspek tersebut pastinya memiliki dampak, oleh karenanya penting dibahas bagi para praktisi perunggasan.

"Kami hadir di forum ini dengan narasumber yang tidak tanggung - tanggung, langsung kami hadirkan praktisi sekaligus pakar kami, Pak Tony. Dengan pengalaman beliau dan ilmu yang dimilikinya kita bisa memahami dan sharing ilmu yang berguna untuk diaplikasikan di farm masing - masing," tuturnya.

El Nino : Ditakuti Sektor Pertanian Secara Luas

Tony Unandar selaku narasumber tunggal menjelaskan dampak negatif El Nino pada sektor pertanian secara umum, dimana keadaan El Nino yang menyebabkan peningkatan suhu lingkungan dapat berimbas pada kekeringan karena rendahnya curah hujan. Selain itu, karena kekeringan, produktivitas tanaman pertanian khususnya pangan akan menurun sehingga kondisi krisis pangan makin rentan terjadi.

Bukan hanya itu, meningkatnya suhu udara juga akan berimbas pada fisiologi ayam modern. Dimana sebelumnya Tony mengatakan bahwa ayam ras modern sangat peka akan hal ini. Secara performa ayam modern memang sangat tinggi produktivitasnya baik petelur dan pedaging, namun semakin peka akan perubahan lingkungan dan mudah stress akibat perubahan tersebut, termasuk dengan adanya fenomena El Nino.

"Yang perlu diwaspadai ketika El Nino seperti ini adalah heat stress, ini tentu akan sangat sering terjadi kejadian mungkin stress lalu kemudian mati mendadak karena suhu sangat panas di lingkungan," tutur Tony.

Bagi ayam kenaikan suhu dapat mengakibatkan heat stress yang dapat menurunkan performa. Karena ketika heat stress terjadi siklus hormonal ayam yang bahkan dapat merusak sampai ke tingkat sel. Mulai dari lambat tumbuh, rentan terserang agen infeksius, sampai kepada kematian mendadak massal, hal tersebut seringkali ditemui di lapangan.

Tony Mengimbau kepada seluruh praktisi perunggasan di lapangan agar lebih jeli melihat hal ini. Melakukan manajemen ventilasi yang baik, memperketat biosekuriti, bahkan memberikan treatment khusus terkait manajemen stress pada ayam yang dirasa perlu. Karena jika salah dalam mengatur, kerugian menanti di depan mata. (CR)

MENGHAYATI PENTINGNYA PERAN TECHNICAL SERVICE DALAM MEMINIMALISIR AMR

Foto Bersama Para Peserta

Sabtu 17 Juni 2023 yang lalu di Hotel Oak Wood Taman Mini Indonesia Indah digelarlah Lokakarya Nasional Aksi Bersama Mencegah AMR Bagi Tenaga Pelayan Teknis (Technical Services) Peternakan Unggas di Indonesia.

Acara tersebut terselenggara berkat kolaborasi dari beberapa stakeholder di dunia peternakan seperti Asosiasi Dokter hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI), Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies (CIVAS), Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI), Food and Agriculture Organization (FAO), World Animal Health Organization (WOAH), dan tentu saja Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Dalam sambutannya Ketua Umum ADHPI, Drh Dalmi Triyono menyampaikan bahwa sejatinya penggunaan antibiotik di bidang kesehatan manusia dan hewan adalah keniscayaan. Namun kurang bijak dan sesuainya penggunaan antibiotik menyebabkan terjadinya resistensi antimikroba (AMR). 

"Salah satu bidang pekerjaan dokter hewan di perunggasan misalnya, Technical Service. Mereka merupakan garda terdepan untuk mengedukasi peternak, bukan hanya menjual produk saja, tetapi harus lebih banyak memberikan pengetahuan dan mengubah mindset peternak khususnya dalam penggunaan antibiotik," tutur Dalmi.

Dalam kesempatan yang sama secara daring Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nuryani Zainuddin menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia sebagai pemangku kebijakan juga telah melakukan berbagai upaya pengendalian AMR melalui penetapan peraturan yang mendorong AMU yang bijak dan bertanggung jawab.

Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan salah satu indikator pengendalian AMR 2020-2024 adalah tercapainya penurunan 30% penggunaan antimikroba untuk tujuan profilaksis di peternakan unggas pedaging pada tahun 2024. Dengan mulai terbukanya pasar negara lain terhadap produk unggas Indonesia, tata laksana terapi antimikroba yang baik bukan saja mendukung target pemerintah dalam pengendalian AMR, tetapi juga mendukung usaha dalam memperluas pasar produk perunggasan Indonesia.

Sedangkan Tikiri Priyantha yang merupakan perwakilan WOAH mengatakan bahwa resistensi antimikroba menjadi permasalahan bersama secara global dan merupakan sepuluh besar ancaman yang membutuhkan perhatian serius. Menurutnya AMR bisa membahayakan semua makhluk, tak hanya hewan, namun juga manusia hingga lingkungan, Untuk itu sebuah gerakan bersama pengendalian AMR, untuk meningkatkan kesadaran di antara para pemangku kepentingan menjadi sebuah hal yang penting. (CR)

SAH! PENGURUS ADHPI 2022-2026 RESMI DILANTIK

Pengurus ADHPI Periode 2022-2026

Sabtu 4 Maret 2023 Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI) melakukan pelantikan kepada segenap pengurus barunya di Hotel Grand Whiz, Jakarta Selatan. Hal ini merupakan tindak lanjut sejak terpilihnya Drh Dalmi Triyono sebagai Ketua Umum ADHPI pada tahun 2022 yang lalu. Nantinya kepengurusan baru ini akan bekerja selama empat tahun dari 2022 hingga 2026.

Mewakili Ketua Umum PDHI yang berhalangan hadir, Sekjen PDHI Drh Andi Wijanarko menyatakan kegembiraannya. Dalam sambutannya ia kembali mengingatkan bahwa perunggasan merupakan "nyawa" dari kecukupan sumber protein hewani Indonesia, sehingga peran ADHPI dalam membangun negeri amat dinanti.

"Produk perunggasan merupakan sumber protein paling terjangkau dan realistis yang dapat memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia sangat disoroti mengenai isu stunting oleh karena itu ADHPI harus menjadi garda terdepan dalam menyediakan protein hewani untuk negeri," tutur Andi.

Ia juga mengingatkan kepada para anggota ADHPI untuk lebih melek birokrasi dan administrasi. Terutama dalam kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDHI. Sebagai pengingat, Andi mengatakan bahwa dalam peraturan PB yag masih terus direvisi, KTA wajib dimiliki oleh para dokter hewan yang bekerja di perusahaan obat hewan. 

Apabila dokter hewan tidak memilikinya, nantinya mereka akan kesulitan untuk mendapatkan surat izin praktik terintegrasi oleh perusahaan tempatnya bekerja karena ini merupakan salah satu syaratnya dan rekomendasi dari cabang.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kesehatan Hewan Drh Nuryani Zainuddin yang hadir dalam pelantikan tersebut dalam sambutannya juga memberikan beberapa saran dan masukan bagi ADHPI. Mulai dari isu daging ayam mengandung hormon, resistensi antimikroba, dan yang terbaru wabah Avian Influenza yang kembali mewabah.

"AMR, penyakit, dan berbagai isu lainnya masih menjadi isu yang sering sekali kita dengar dan ADHPI merupakan salah satu stakeholder yang bersentuhan langsung dengan semua hal tersebut. Oleh karena itu mudah - mudahan kepengurusan yang baru dapat bekerja dengan baik dan dapat menjadi partner pemerintah dalam menghadapi isu - isu tersebut," kata Nuryani. (CR)

Berikut ini adalah susunan pengurus ADHPI periode 2022-2026

Susunan Kepengurusan ADHPI Periode 2022 – 2026

Dewan Penasihat :

Prof. drh. Charles Rangga Tabbu, M.Sc. Ph.D.

drh. Tri Satya Putri Naipospos, M.Phil., Pd.D.

drh. Heri Setiawan

Prof. Dr. drh. CA. Nidom

drh. Hari Wibowo

drh. Wahyu Suradji

Dewan Pembina :

drh. Muhammad Munawaroh, MM.

Dr. drh. Nuryani Zainuddin, M.Si.

drh. Andi Widjanarko

drh. Dedy Kusmanagandhi, MM.

Dr. drh. Widiyanto Dwi Surya, M.Sc.

drh. Kamaludin Zarkasie, Ph.D.

drh. Muhamad Azhar

drh. Fitri Nursanti Poernomo, M.Sc, MM.

drh. Boris Budiyanto, MM.

drh. Wayan Wiryawan

drh. Asrokh Nawawi

Dewan Pakar :

Prof. Dr. drh. Wayan Teguh Wibawan, MS.

Prof. drh. I Gusti Ngurah Mahardika, M.Sc, Ph.D

Prof. Dr. drh. Suwarno, M.Si.

Prof. Dr. drh. Michael Hariyadi Wibowo, M.P.

drh. Desianto Budi Utomo, Ph.D.

Dr. rer. Nat. Teguh Y. Prajitno

Drs. Tony Unandar, M.Sc.

Dewan Pengurus

Ketua Umum : drh. Dalmi Triyono

Ketua 1 (Bidang Organisasi & Keanggotaan, serta Diklat & Kompetensi Anggota) : drh. Bimo Wicaksana

Ketua 2 (Bidang Hubungan Antar Lembaga & Luar Negeri, serta Advokasi, Komunikasi & Pelayanan Profesi) : drh. C. Baso Darmawan

Ketua 3 (Bidang Agribisnis & Kewirausahaan) : drh. Ilsan Arvan Nurgas

Sekretaris Jenderal : drh. Erry Setyawan, MM, PCAH, MAHM.

Wakil Sekjen : drh. Bugie Kurnianto Prasetyo, MM.

Bendahara : drh. Shinta Rizanti Binol

Wakil Bendahara : drh. Nadhiva Rachmatania

Bidang – Bidang

Bidang Organisasi & Keanggotaan

Koordinator : drh Wintolo

Anggota :

drh. Eko Prasetio

 drh. Catur Fajrie Diah Astuti

drh. Jumintarto

drh. Deddy Saraswati

Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kompetensi Anggota

Koordinator : drh. Didit Prigastono

Anggota :

drh Agus Mardianto

Dr. drh. Dwi Priyo Widodo, M.P.

drh. Komang Budianta

drh. Mendy Praharasty

Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri

Koordinator : drh. Imas Yuyun, M.Sc.

Anggota :

drh. Erianto Nugroho

drh. Gangga Anindito Widyanugraha

drh. Diptya Cinantya

drh. Merry Oktavia Sari Pradana

Bidang Advokasi, Komunikasi, dan Pelayanan Profesi

Koordinator : drh. Aidel Syukri Aziz

Anggota :

drh. Bambang Sepsianto

drh. Ratriastuti

drh. Indra Dwi Rasmana

drh. Nasrum

drh. Nur Anis Safitri

Bidang Agribisnis dan Kewirausahaan

Koordinator : Dr. drh. Tiok Bagus Taufani Sanoesi

Anggota :

drh. Amaldo Darma

drh. Sudarno

drh. Wahyudin

drh. Rully Setiawan

drh. Octarini Lia Ekawati

Koordinator Wilayah

Sumatera Bagian Utara (Aceh, Sumut, Riau, Kepualauan Riau, Sumbar) : drh. Anshar Jalaludin Gayo

Sumatera Bagian Selatan (Lampung, Sumsel, Jambi, Bengkulu) : drh. Aripin

Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi : drh. Baskoro Tri Caroko

Jawa Barat dan Banten : drh. Joko Tri Nugroho

Jawa Tengah : drh. Sumarno

Daerah Istimewa Yogyakarta : drh. Adriana Citra Nugroho

Jawa Timur : drh. Handris Nugroho

Bali dan Nusa Tenggara (Bali, NTB, NTT) : Dr. drh. Nata Kesuma, MMA.

Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur : drh. Agil Rahmat Akbari

ADHPI SULSEL SOWAN KE DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN PROVINSI SULSEL

ADHPI Wilayah Sulsel Diterima Kepala Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Sulsel

Pengurus Wilayah Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan (ADHPI) Sulawesi Selatan berkunjung ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Provinsi Sulawesi Selatan. Kunjungan perwakilan ADHPI Wilayah Sulsel diwakili oleh Drh Subaedy Yusuf dan Drh Faisal diterima langsung oleh Kepala Dinas Drh Nurlina Saking, M.H., M.Kes didampingi Sub Kordinator Kesehatan Hewan Drh Sahrini Rauf di ruang kerja Kepala DPKH Provinsi Sulsel jalan Veteran Selatan.

Unggas adalah komoditas hewan pangan dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dimana daging ayam diperkirakan menjadi daging yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Selain penyebaran populasi mengikuti sebaran kebutuhan pasar, sebagian lainnya karena perubahan rantai pasok daging babi yang disebabkan oleh penyakit Demam Babi Afrika (African swine fever disease).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi daging ayam ras nasional mencapai 3,43 juta ton pada 2021 dimana jumlah tersebut meningkat 6,43% dibanding produksi tahun sebelumnya. Dari jumlah produksi tersebut, sebanyak 860,16 ribu ton berasal dari para peternak di Provinsi Jawa Barat. Angka tersebut porsinya mencapai 25,11% dari total produksi nasional. Sementara Provinsi Sulawesi Selatan menyumbang angka 90,03 ribu ton atau 2,63% dari total produksi Nasional dan berada diperingkat kesepuluh.

Selain daging ayam ras, provinsi Sulawesi Selatan mencatatkan populasi ayam ras petelur sebanyak 12.982.642 ekor dan proyeksi produksi telur ayam ras tahun ini sebanyak 188.248 ton. Dengan jumlah penduduk sebanyak 9.022.300 orang, asumsi kebutuhan telur tahun 2022 sebesar 175.033 ton sehingga terdapat surplus sebesar 13.215 ton. Surplus inilah yang digunakan sebagai bufferstock sebanyak 264 ton (2%) dan didistribusikan keluar Pulau Sulawesi, seperti ke Kalimantan, NTT, Maluku dan Papua sebanyak 733 ton (5,55%) per tahun. Berbekal dua komoditi unggas tersebut, provinsi Sulawesi Selatan menjadi daerah yang sangat potensial di bidang perunggasan. Komoditas unggas lainnya dalam skala kecil-menengah yang juga berkembang adalah ayam lokal persilangan, itik, dan puyuh.

Proses produksi bahan pangan asal unggas adalah hubungan yang rumit antara perusahaan pembibitan primer, pembenihan, produsen, pabrik pakan, peternak dan pabrik pengolahan hasil. Semuanya terkait dengan bidang biologi, industri, kesehatan masyarakat, kesejahteraan, dan politik. Pada bagian inilah yang menyenangkan sekaligus bagian yang paling menantang menjadi dokter hewan perunggasan. Menjadi penghubung antara proses input, budidaya hingga pengolahan bahan pangan menjadi makanan siap saji, from farm to table.

Para dokter hewan yang mengembangkan minat dan karir di bidang perunggasan bergabung dalam kelompok profesional yang terstruktur dari pusat, wilayah hingga ke rayon di beberapa daerah di Indonesia melalui Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI) sekaligus asosiasi ini menjadi organ non teritorial dari organisasi induk Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI).

Dokter hewan perunggasan bekerja sangat erat dengan produsen, biasanya sebagai techical support, membantu dengan diagnosa ketika ada wabah penyakit di peternakan, dan yang lebih penting, dengan pengobatan pencegahan untuk membantu menghentikan penyakit.

Di sisi veteriner hal ini dicapai dengan bekerja sama multielemen antara stake holder perunggasan mulai dari produsen input bagian hulu, peternak yang melakukan proses budidaya, dan produsen di hilir serta pemerintah sebagai regulator dan penyelia keamanan pangan untuk menerapkan praktik peternakan, biosekuriti yang baik, mengembangkan program vaksinasi dan pengobatan, serta melakukan surveilans penyakit secara rutin di peternakan.

Hal ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan pangan dan yang penting pula adalah kemananan bahan pangan. Ketika sinergitas ini didukung, maka ini keuntungan besar bagi industri perunggasan dan akan mempertahankan sustainabilitas sektor pangan strategis ini.

Nurlina sangat mengapresiasi pertemuan ini, sebagaimana arahan Pimpinan Pemerintahan dalam hal ini Gubernur Sulawesi Selatan untuk selalu mendorong kolaborasi dan sinergitas seluruh pihak dalam melayani masyarakat. Masukan profesional tentang pencegahan penyakit sangat penting karena para peternak unggas telah hadir dengan potensi yang sangat besar untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Pencegahan penyakit penting untuk kesejahteraan ternak unggas, ekonomi produksi, dan efisiensi biaya produksi. Kehadiran sektor perunggasan ini menjadi kekuatan ekonomi kita di daerah-daerah sentra komoditas perunggasan baik itu ayam layer dan broiler termasuk ternak unggas lainnya.

“Kerjasama antar elemen ini menjadi pondasi kita dalam menghadapi tantangan-tantangan yang kita hadapi di sektor perunggasan, dan pemerintah menjadi sentral karena pengawasan dan pendampingan harus dilakukan agar tercipta kondisi yang baik untuk semua” kata Nurlina yang juga aktif membina berbagai Kelompok Ternak di Sulawesi Selatan.

Senada dengan itu, Sahrini juga mengungkapkan harapannya agar kemitraan multielemen ini dapat betul terjalin dengan maksimal agar ke depannya kita dapat menyelesaikan setiap kendala yang ada di masyarakat peternakan, khususnya di perunggasan.

“Banyak hal yang perlu dikordinasikan dengan baik, kita memiliki banyak petugas yang siap melakukan monitoring bahkan bisa terlibat aktif dalam sektor ini. Dengan sinergi ini, kedepannya informasi-informasi di lapangan dapat dikordinasikan dengan kami di pemerintahan agar kita dapat mengambil langkah-langkah bersama untuk menyelesaikan… dengan kordinasi yang baik, pemerintah juga mengetahui dan akan mengambil langkah teknis” ujar Sahrini yang saat ini menjadi kordinator penanganan penyakit strategis yang ada di Sulsel.

Selain membicarakan sinergi asosiasi dan pemerintah, pertemuan kali ini juga membahas outlook penyakit hewan di peternakan unggas komersil menghadapi tahun 2023. Penyakit virus Avian influenza (Flu Burung), yang merebak tahun ini perlu dibahas secara komprehensif antar elemen yang terkait dengan aktifitas perunggasan.

Perkembangan virus di lapangan, ketersediaan vaksin, biosecurity, lalu lintas ternak menjadi bahasan penting. Melalui ADHPI, persoalan ini akan dibahas melalui kegiatan bertajuk Seminar Nasional Perunggasan yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2022 di Makassar. Kegiatan ini menhadirkan pakar imunologi dan virologi dari berbagai kalangan mulai dari Akademisi UGM, Unair dan Unhas, Balai Diagnostik Veteriner milik Pemerintah Balai Besar Veteriner Maros, Dinas Provinsi dan Kabupaten, serta kalangan Profesional dan akan dihadiri oleh praktisi perunggasan dari berbagai perusahaan, peternak dan mahasiswa dari berbagai kampus di Makassar.

“Avian influenza adalah wabah yang sudah terjadi dalam kurun waktu hampir dua dekade, harusnya kita mampu melewati hambatan teknis yang menyertai kejadian ini. Pengalaman kita bersama selama ini menjadi pelajaran terbaik bagi kita semua, tetapi kalau kondisinya terus meningkat apa yang harus kita benahi? Mungkin regulasi ketersediaan vaksin yang cocok dengan virus lapangan, atau mungkin pola mitigasi kita yang perlu diperbaiki. Kerjasama kita semua, akan memnguatkan kita untuk menyelesaikan ini..” ungkap Nurlina.

Seminar yang akan digelar ADHPI, mungkin menjadi titik awal untuk membangun kerja kolektif. Kolaborasi multipihak menjadi pilar penting di masa depan untuk menghasilkan produk pangan yang aman, sehat, utuh, melimpah dan membawa masyarakat perunggasan menjadi sejahtera. (INF)

DALMI TRIYONO PIMPIN ADHPI SAMPAI 2026

Drh Dalmi Triyono (Paling kanan), Dilantik Menjadi Ketua Umum ADHPI 2022-2026

Dalam Rapat Umum Anggota yang digelar berbarengan dengan ILDEX 2022 Kamis (10/11) yang lalu Drh Dalmi Triyono terpilih menjadi Ketua Umum Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI) periode 2022 - 2026. Dalam pidato singkatnya, Dalmi menyampaikan bahwasanya masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh ADHPI baik dalam jangka waktu pendek, menengah, dan panjang.

"Salah satu masalah kita yang mungkin akan tidak ada habisnya yakni resistensi anti mikroba (AMR). Selain itu masih banyak juga tantangan yang akan kita hadapi seperti efisiensi, penyakit, dan lain - lain. Saya ingin kepengurusan baru nanti kita bisa lebih berkontribusi," tutur dia.

Dalmi juga mengingatkan akan krusialnya peran ADHPI dalam mendukung program pemerintah, mulai dari pengentasan stunting dengan menyediakan protein hewani, sampai program one health yang memang digaungkan sejak lama.

"Kami dari hulu ke hilir akan berupaya semaksimal mungkin membantu pemerintah dan semua stakeholder dalam industri ini, karena ini juga menyangkut hajat orang banyak. Masalah penyakit pada unggas pun kita juga semaksimal mungkin menanganinya, dan ya memang tidak bisa dipungkiri target kita ini tidak bisa terukur semuanya, namun kita tidak akan menyerah," tutur Dalmi.

Terakhir ia berharap agar seluruh anggota ADHPI di seluruh Indonesia dapat bekerjasama dan berkolaborasi dengan semua pihak dalam industri perunggasan. Dimana ini merupakan  tugas utama dalam memajukan industri perunggasan di Indonesia.  Ia juga tidak muluk-muluk agar semua masalah ini harus selesai dalam satu waktu yang sama, karena Dalmi juga menyadari bahwa semua ini merupakan salah satu langkah dalam suatu proses yang panjang. (CR)

VIDEONYA BERISI UJARAN NEGATIF TENTANG AYAM BROILER, YOUTUBER INI KENA TEGUR ADHPI

Ternak ayam broiler (Foto: Dok. Infovet)

Sabtu, (28/3) beredar video di kanal YouTube milik akun bernama Beemz Aryo yang di-posting pada 27 Maret 2020 berjudul "Kenyataan Dibalik Ayam Yang Kalian Makan!!" (URL/Link: https://www.youtube.com/watch?v=XGlhrNshrjc).

Menanggapi konten pada video tersebut, pada tanggal yang sama, Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI) merilis pernyataan bahwa pihaknya merasa keberatan dengan isi dan pesan yang disampaikan. 

Surat yang ditandatangi oleh Ketua Umum ADHPI Drh. Kamaludin Zarkasie, PhD  dan Sekjen ADHPI Drh Erry Setiawan itu ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Informasi dan Kapolri. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa konten yang disampaikan Beemz Aryo dinilai mengandung unsur berita bohong atau hoax, ujaran kebencian dan provokasi yang menyesatkan.

ADHPI menuntut agar pemilik kanal YouTube menghapus tayangan tersebut, termasuk jika ada tayangan yang sama di kanal media sosial lain (selain Youtube).

ADHPI juga menginginkan pemilik akun tersebut meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat atas kekeliruan terkait tayangan tersebut, khususnya kepada para peternak ayam broiler dan pemangku kepentingan sektor perunggasan.

Selain itu, surat resmi itu sekaligus sebagai laporan tertulis dari ADHPI kepada aparat penegak hukum (Kepolisian Republik Indonesia) agar memproses pemilik kanal Youtube tersebut sesuai dengan perundangan yang berlaku, terkait dengan penayangannya.

Berdasarkan pemantauan Infovet, Senin (30/3), video tersebut sudah tidak tersedia atau dalam status dilaporkan sebagai spam. 

Chanel IG Bima 

Menurut penelusuran Infovet , Bima Aryo adalah seorang youtuber dan instagramer yang punya pengikut yang banyak. Akun Instagram Bima Aryo dengan nama beemz memiliki follower 300 ribu lebih, sedangkan chanel youtubenya memiliki 120 ribu subscriber.  Sebelum ditutup tayangan youtube berjudul  "Kenyataan Dibalik Ayam Yang Kalian Makan!!" telah ditonton oleh lebih dari 20 ribu orang. Dari judulnya tampak bahwa video itu dibuat untuk memancing kontroversi agar viral dan mendapat pengunjung yang melimpah. Namun kali ini Bima kena batunya. Dengan konten yang tanda dasar akhirnya komunitas peternakan bereaksi keras. 

Kabarnya Dirkesmavet dan beberapa asosiasi perunggasan juga ikut melaporkan dan meminta Kemenkominfo untuk menutup tayangan yang sangat berugikan peternak tersebut. (NDV/INF) 

ADHPI Silaturahmi dengan Ketua Umum PB PDHI

Foto bersama kegiatan silaturahmi dan sumbang saran yang digelar ADHPI, Kamis (20/12). (Foto: Infovet/Sadarman)

Selang lima hari pelantikan Pengurus Besar Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI), Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI) langsung menggelar acara pertemuan silaturahmi dan sumbang saran bersama Ketua Umum PB PDHI baru.

Acara yang diselenggarakan di Science Park, Taman Kencana, Institut Pertanian Bogor, Kamis (20/12), dihadiri pengurus PDHI dan segenap anggota ADHPI.

Ketua ADHPI, Drh Kamaluddin Zarkasie, menyambut baik kedatangan ketua umum PB PDHI. Ia meminta, dikepengurusan periode 2018-2022, PDHI mampu mewujudkan keinginan anggotanya, yakni menjadikan organisasi sebagai wadah berbagi informasi dan pengetahuan seputar kedokteran hewan.

“Hal mendasar yang perlu dibenahi sebenarnya adalah menata kembali anggota yang aktif dan yang tidak, lalu rangkul mereka dan fasilitasi mereka dengan pembuatan KTA (kartu tanda anggota),” tutur Kamaluddin di forum tersebut.

Di samping itu, dia juga menginginkan adanya sinergi antara ADHPI dengan PDHI. “Dunia perunggasan banyak menyerap tenaga kerja berbasis ilmu dokter hewan. Budidaya perunggasan rentan dengan beragam kasus penyakit, sehingga untuk meminimalkan kasus, peran dokter hewan diperlukan,” pintanya.

Sementara tampil sebagai moderator, Drh Dedy Kusmanagandi menyatakan, masih banyak hal yang perlu dikomunikasikan, terutama terkait KTA dan hal lainnya yang menjadikan momen ini tepat sasaran, bersilaturahmi sembari mendengarkan rencana PDHI ke depan dan keberlanjutan ADHPI di bawah kepengurusan PB PDHI yang baru.

Ketua Umum PB PDHI, Drh Muhammad Munawaroh, menyambut baik pertemuan tersebut. Ia menyatakan, dikepengurusannya saat ini membutuhkan dukungan semua pihak yang berada di bawah naungannya. Munawaroh pun telah merancang beberapa program untuk memberi kemudahan dan mengedukasi para anggotanya.

“Kita akan selenggarakan seminar-seminar terkait keilmuan, misal kasus-kasus penyakit viral, yang memerlukan pemikiran dokter hewan,” ucap Munawaroh.

Rancangan lainnya, lanjut Munawaroh, akan memastikan pembuatan dan penertiban mengenai KTA. “Sudah 15.000 anggota terdata, mereka akan dibuatkan KTA,” ucapnya. KTA nantinya berbasis online, dokter hewan yang ingin mendapat KTA harus meng-input sendiri data di web aplikasi, mendaftar dan meng-upload berkas.

Sementara terkait peran ADHPI di dunia perunggasan, dalam forum ini disebutkan, masih terkendala dengan beberapa kebijakan, seperti masih belum jelasnya program pemerintah mengenai sistem kesehatan hewan nasional.

“Diagnosa penyakit itu ranahnya dokter hewan, pemerintah mempunyai satu balai khusus yang menangani penyakit hewan, namun di dua tahun terakhir pemerintah hanya fokus pada program Upsus Siwab, kesehatan hewannya diabaikan, sehingga munculah kasus-kasus penyakit, seperti IBH dan penyakit hewan lainnya,” ucap Kamaluddin Zarkasie.

Ia berharap, pemerintah perlu memandang kepentingan yang sama terhadap sistem kesehatan hewan nasional, apalagi penyakit-penyakit strategis, terutama penyakit unggas. “Jika pemerintah bisa konsen, terutama pada penyakit-penyakit strategis, ADHPI juga dapat ambil bagian, sehingga kasus-kasus penyakit dapat diminamilisir,” pungkasnya. (Sadarman)