Gratis Buku Motivasi "Menggali Berlian di Kebun Sendiri", Klik Disini Ditjen PKH | Majalah Infovet I Majalah Peternakan dan Kesehatan Hewan -->

CJ GROUP MELALUI SUJA KEMBALI EKSPOR TELUR TETAS KE MYANMAR

Dirjen PKH Bersama Jajaran PT SUJA Meresmikan Ekspor Telur Tetas
(Foto : CR)


Salah satu pemain besar dan integrator dalam industri perunggasan Indonesia, PT Super Unggas Jaya (SUJA) kembali melakukan ekspor telur tetas (Hatching Eggs) ke Myanmar. Kegiatan pelepasan ekspor tersebut berlangsung di unit Hatchery PT Super Unggas Jaya yang berletak di Cijeruk, Bogor, Jawa Barat pada hari Minggu (17/9) yang lalu. Dalam kegiatan ekspor yang ke-3 kali ini, SUJA mengekspor 58.000 butir telur tetas Parent Stock Male dan Female line yang berpotensi menghasilkan 18.000 ekor DOC Parent stock.

Sebagai pengingat CJ Group sebelumnya telah melakukan ekspor HE ke Myanmar pertama kali pada tahun 2020, dilanjutkan dengan ekspor yang ke-2 pada tahun 2021. Kini yang ke-3 pada 2023, tentunya ini menjadi ajang pembuktian bahwa produk yang dihasilkan di Indonesia telah diterima oleh negara lain dan mampu bersaing secara global.  

Direktur PT Super Unggas Jaya Hang Jun Kyu mengatakan bahwa kegiatan ekspor ini sangatlah penting bagi perusahaan yang ia pimpin karena menjadi salah satu tolak ukur dan tonggak keberhasilan atas kemajuan dari perusahaannya. 

“Dengan momen ini kami berharap supaya perusahaan kami dapat terus berkembang. Selain itu juga kami akan terus menjajaki potensi ekspor negara - negara lain seperti ekspor karkas ke Timor Leste, Singapura hingga potensi ekspor ke Korea Selatan,” jelas dia.

Lebih lanjut, dirinya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak pemerintah yang selalu mendukung perusahaan untuk berkembang hingga pada akhirnya kegiatan ekspor dapat terlaksana dengan lancar.

“Kami sangat berterimakasih kepada pihak pemerintah yang sudah terlibat khususnya Ditjen PKH Kementan, kedepannya, kami mohon untuk dukungan dari Kementan agar potensi ekspor produk kami dapat terus berkembang sekaligus menambah jangkauan usaha peternakan kami,” tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasrullah mengapresiasi apa yang telah sepenuhnya dilakukan oleh SUJA. Dirinya juga kembali mengingatkan , sesuai arahan Presiden RI dan Menteri Pertanian bahwa investasi dan ekspor dalam kondisi saat ini adalah sesuatu yang harus dilakukan.

“Dalam kurun tiga - empat tahun terakhir tren ekspor unggas, produk pertanian dan sub sektor peternakan dengan berbagai produknya, seperti ayam hidup, karkas, telur tetas sangat positif. Surplus,” ungkapnya. Selain itu, kualitas produk kita memiliki value untuk bertarung dengan produk luar negeri. Negara seperti Jepang dan Singapura yang ketat menerapkan kualitas saja, sudah bisa tembus,” paparnya.

Nasrullah juga mengatakan dengan banyaknya ekspor produk pertanian dan peternakan khususnya unggas ke luar negeri, secara tidak langsung Indonesia berkontribusi dalam memberi makan warga dunia.

Ia juga mendoakan kepada CJ Group untuk terus melaju agar tidak hanya dapat mengekspor telur tetas saja, tetapi juga produk perunggasan lainnya. 

"Kami sudah berusaha membuka peluang bagi pemain lokal untuk go internasional. Saat ini yang terdekat yang sedang kami jajaki yakni Uni Emirat Arab. Mudah - mudahan nanti SUJA dapat berkontribusi juga agar produknya dapat merangsek kesana dan lagi - lagi mengharumkan nama bangsa Indonesia," tutup Nasrullah. (CR)


SINGAPURA MINTA INDONESIA PENUHI KEBUTUHAN PANGAN ASAL HEWAN

Singapura merupakan negara mitra strategis bagi Indonesia untuk kerja sama dalam bidang pangan khususnya pangan hewani. (Foto: Istimewa)

Singapura meminta Indonesia untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan asal hewan secara berkelanjutan. Hal ini disampaikan Primary Secretary dari Ministry of Environtment & Sustainability Singapore, Stanley loh, di Kantor Pusat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Selasa (4/10/2022).

Ia menyebutkan kunjungannya saat itu bermaksud menjalin hubungan yang lebih erat khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan untuk warga Singapura, karena keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki hampir 90% kebutuhan pangan Singapura dipenuhi dari negara luar termasuk komoditas peternakan.

“Peluang pemenuhan kebutuhan pangan dari Indonesia masih sangat terbuka luas, Indonesia dipandang merupakan negara besar dan mampu untuk menjadi mitra pasokan pangan ke Singapura, sepanjang tetap memenuhi aspek jaminan keamanan pangan." terangnya.

Ia menjelaskan, concern pelaku usaha Singapura, salah satunya pada harga produk yang kompetitif yang biasanya dipengaruhi biaya handling dan logistik sehingga komoditas Indonesia diharapkan dapat bersaing dengan negara lain dan juga konsistensi dalam pengiriman produk yang berkualitas dan aman bagi warga Singapura.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Ditjen PKH, Makmun Junaiddin, menyambut baik permintaan Singapura dan  Indonesia siap menjadi salah satu negara mitra pemasok bahan pangan khususnya pangan asal hewan. “Singapura merupakan negara mitra strategis bagi Indonesia untuk kerja sama dalam bidang pangan khususnya pangan hewani,” terang dia dalam siaran persnya.

Ia melanjutkan, perkembangan kerja sama antar kedua negara dimana Indonesia telah melakukan ekspor komoditas peternakan ke Singapura mencapai Rp 3,21 triliun pada 2021, diantaranya komoditas babi hidup, telur asin, sarang burung walet, produk olahan susu, madu serta produk lainnya, yang menjadikan neraca perdagangan di sektor peternakan dengan Singapura mengalami surplus sebesar Rp 277 miliar.

Kemudian tercatat pada Juli 2022, produk unggas Indonesia telah berhasil mengirimkan daging ayam dan produk olahan daging ayam ke Singapura, setelah melalui proses audit Singapore Food Agency (SFA) yang dilakukan pada Juni 2022.

Ia menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan Singapura antara lain pasokan live bird (ayam hidup) yang saat ini sedang disiapkan di wilayah Kepri (Bintan dan Batam). Pihaknya siap bekerja sama dalam hal pemenuhan aspek transportasi dan logistik terkait jaminan keamanan pangan termasuk aspek kesrawan pada produk hewan yang akan di ekspor ke Singapura.

“Harapannya Indonesia dapat terus memasok kebutuhan pangan hewani secara berkelanjutan dan kita terus dorong  sesuai kebijakan jaminan food security bagi warga Singapura.” pungkasnya. (INF)

ASOHI GELAR WEBINAR PERESEPAN POPULATIF

Webinar ASOHI, lebih tahu peresepan obat hewan dalam populasi


Kamis (10/3) ASOHI menggelar workshop online mengenai perespan populatif secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Dalam sambutannya Ketua Umum ASOHI Drh Irawati Fari menyatakan bahwasanya tujuan diadakannya acara tersebut tentunya untuk menambah pengetahuan para dokter hewan terkait meresepkan obat secara populatif, terutama obat keras semisal antimikroba.

"Perlu saya ingatkan juga bahwa dalam Permentan 14 Tahun 2017 tentang klasifikasi obat hewan disebutkan bahwa penggunaan obat keras harus diresepkan oleh dokter hewan dan diawasi oleh dokter hewan. Makanya dokter hewan dan profesi terkait (apoteker) perlu mengetahui dan menjalankan ini," tutur Irawati.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Drh Nuryani Zainuddin mengapresiasi dan mendukung acara yang diadakan oleh ASOHI tersebut. Selain terakit peraturan pemerintah, menurut Nuryani isu AMR yang telah berhembus secara global juga menjadi perhatian pemerintah, itulah mengapa dalam peresepan obat hewan terutama antimikroba harus diperhatikan peresepannya sesuai peraturan perundangan, agar tidak menimbulkan residu pada produk hewan yang dikonsumsi.

"Semoga acara ini bisa terus digelar dan baik dokter hewan maupun apoteker kedepannya semakin berkompeten dalam melakukan peresepan," kata Nuryani.

Sesi pertama dimulai dengan refreshing kembali ilmu reseptir yang dibawakan oleh Muvita Rina Wati Apt. staff pengajar Fakultas Farmasi UGM. Dalam presentasinya peserta diingatkan kembali mengenai cara menulis resep, singkatan - singkatan yang digunakan dalam bahasa latin, serta etika dan kaidah - kaidah peresepan baik pada kedokteran manusia maupun hewan.

Narasumber kedua dalam acara tersebut yakni Dr Nunung Yuniarti Apt. yang juga berasal dari almamater yang sama. Nunung menjelaskan secara mendetail bagaimana menulis peresepan bagi hewan dalam suatu populasi baik pada pakan maupun air minum. 

"Untuk air minum dokter hewan harus tahu jumlah yang dibutuhkan, karena nanti tidak semua air akan terpakai, sehingga sisanya akan menjadi limbah dan tidak bisa dibuang begitu saja. Jadi harus panjang rencananya sampai ke eliminasi sisa airnya," kata Nunung.

Ia juga menjelaskan hal - hal yang perlu diperhatikan apabila dokter hewan meresepkan obat kepada suatu populasi.

"Dalam satu populasi mungkin tidak semua hewan sakit, ada yang sehat juga, nanti efeknya mungkin berbeda, makanya sebaiknya hewan yang sakit dipisahkan sebelum memberikan obat dalam populasi," tutur dia.

Sesi kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan brainstorming terkait perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regulasi, dan teknis terkait obat hewan serta realita yang terjadi di lapangan. Diharapkan nantinya akan ada tindak lanjut dari pemerintah dari sektor ini karena hal ini tidak hanya menyangkut aspek kesehatan hewan, tetapi juga menyangkut kesehatan manusia, dan lingkungan (CR).



PERINGATAN HUT SASPRI KE-3

Teten Masduki Memberikan keynote speech pada acara RAKERNAS SASPRI

Solidaritas Alumni SPR Indonesia (SASPRI) memperingati hari jadinya yang ke-3 pada 10 November 2021 yang lalu. Pada hari ini SASPRI mengadakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) yang kedua secara hybird baik luring dari UNISKA Kediri maupun daring melalui Zoom Meeting dengan tema "Mewujudkan Organisasi Peternak yang Kredibel dan Akuntabel".

Dalam pidato pembukaannya Wali Utama SASPRI Prof Muladno menyatakan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah mendukung SASPRI. Ia juga bercerita mengenai awal mula terbentuknya SPR (Sekolah Peternakan Rakyat) dan SASPRI yang kini sudah memilki sepuluh perwakilan di daerah yang tersebar di beberapa Kabupaten di Indonesia.

"Misinya sederhana kami ingin memperkuat kelembagaan peternakan rakyat yang solid di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu kami ingin peternak rakyat lebih berdaulat dan memiliki daya saing, " tutur Muladno.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki dalam keynote speech-nya menyampaikan apresiasi dan dukungan yang setingi-tingginya kepada SASPRI. Ia pun setuju bahwa sebagai negara yang menganut sistem ekonomi kerakyatan, peternak rakyat harus bisa berdaulat dan dapat ikut andil membangun negeri melalui penyediaan protein hewani untuk masyarakat.

Teten juga menekankan agar peternak rakyat ikut dalam program Kemenko & UKM misalnya KUR. Karena faktanya saat ini pemerintah memfokuskan anggaran belanjanya sebesar Rp 374 Triliun yang 70% nya dialokasikan kepada UMKM, sehingga ini menjadi peluang bagi pengusaha UMKM untuk berkembang.

"Kami mengajak dan memfasilitasi peternak rakyat untuk ikut program kami, dengan cara membentuk kelompok atau koperasi sehingga lebih kuat dan nantinya diharapkan memiliki badan hukum. Jadi kebersamaan ini akan saling menguatkan," tandasnya.

SASPRI Bersinergi Dengan Stakeholder

Dalam kesempatan yang sama diadakan semacam pemaparan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masayarakat (LPM) IPB University dan Pemerintah cq Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam paparanya yang diwakili oleh Enan Rustandi, Kepala LPM IPB University dikatakan bahwa pemerintah dalam hal ini Kemenristekdikti menambah kriteria penilaian baru terhadap suatu universitas dimana suatu universitas diwajibkan untuk lebih intim dan in touch kepada masyarakat. Singkatnya civitas dari suatu kampus harus lebih masuk dan mengaplikasikan ilmunya kepada masyarakat baik mahasiswa, dosen, bahkan guru besar sekalipun. 

"Dengan adanya sistem SPR dan SASPRI yang digagas oleh Prof Muladno ini, kami jadi lebih dipermudah untuk in touch dengan masyarakat. Baik masyarakat di sekitar kampus maupun di sleuruh penjuru negeri, ini merupakan kesempatan yang baik tentunya," tutur Enan.

Selain itu menurut Enan hingga kini para anggota SASPRI akan diproritaskan oleh IPB dalam jejaring mereka karena sudah dianggap seperti alumni IPB itu sendiri. Sehingga nantinya mahasiswa yang hendak melakukan pengabdian masyarakat akan diproritaskan menuju daerah - daerah yang sudah memiliki SASPRI.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Pakan Ternak yang diwakili Erliza Diany Kasubdit Ruminansia Potong memaparkan bahwa pemerintah bersyukur dengan adanya SPR dan SASPRI. Hal tersebut karena SASPRI dapat disinergikan dengan berbagai program pemerintah misalnya program Desa Koorporasi Sapi.

"Kami terbantu sekali dengan adanya SASPRI ini dan kami harapkan SASPRI ini dapat menyebar ke seluruh wilayah Indonesia karena secara langsung SASPRI mendukung program - program kami. Untuk kami sangat berterima kasih," tuturnya.

Hingga diturunkannya berita ini, RAKERNAS SASPRI ke-2 masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan appaun. (CR)






WEBINAR MEMBANGUN JEJARING LABORATORIUM OBAT HEWAN

Webinar “Membangun Jejaring Laboratorium Obat Hewan Nasional” yang dilaksanakan BBPMSOH bersama Ditkeswan. (Foto: Istimewa)

Senin (1/11/2021), Balai Besar Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) Gunungsindur Bogor bersama Direktorat Kesehatan Hewan (Ditkeswan) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian, menggelar webinar bertajuk “Membangun Jejaring Laboratorium Obat Hewan Nasional”.

Dirjen PKH, Nasrullah mengapresiasi BBPMSOH yang merencanakan akan membangun jejaring laboratorium obat hewan, sehingga pengawasan dan sertifikasi obat hewan terutama untuk ekspor lebih efisien.

“Sekarang Laboratorium BBPMSOH sudah diakui negara-negara di kawasan ASEAN. Diharapkan melalui webinar ada implementasinya, sehingga apa yang direncanakan dan cita-cita besar ini dapat segera terwujud dengan kerja sama dan sosialisasi antar lembaga terkait,” kata Nasrullah dalam sambutannya.

Pada pemaparan materi webinar, Budy Astyantoro, mewakili Kepala Bidang Veteriner Dinas PKH Provinsi Jawa Tengah, menyatakan peran laboratorium veteriner dalam monitoring obat hewan menyangkut jumlah pelaku usaha obat hewan, data pengawas obat hewan, pengambilan sampel obat hewan, potensi laboratorium pengujian obat hewan pada balai veteriner, hasil pengujian laboratorium 2021, kerja sama penyeliaan dan permasalahan.

Sementara ditambahkan Dirkeswan, Nuryani Zainuddin, terkait regulasi obat hewan dan kelembagaan pengawas obat hewan menyangkut regulasi obat hewan, macam-macam sediaan obat hewan, izin usaha obat hewan dan nomor pendaftaran obat hewan, serta gambaran usaha obat hewan di Indonesia. (SA)

PEMERINTAH BANTU SERAP TELUR PETERNAK RAKYAT

Pemerintah bantu serap 1 juta telur milik peternak rakyat. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan aksi peduli dengan menyerap 1 juta telur dari peternak rakyat.  Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah membantu penyerapan telur di tingkat peternak sekaligus peningkatan konsumsi protein hewani.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, menyampaikan bahwa kegiatan penyerapan telur ini merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi dengan Kemenko Perekonomian yang kemudian mengimbau aksi solidaritas bersama untuk peternak rakyat.

“Telur yang dibeli oleh Kementan diperuntukkan untuk konsumsi pegawai Kementan, yayasan panti asuhan dan yatim piatu,” ujar Mentan Syahrul dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/11).

Ia mengemukakan, penyerapan telur peternak ini ditargetkan sebanyak 1 juta butir atau setara 62,5 ton dengan harga beli Rp 19.000/kg. Pada tahap pertama telah diserap sebanyak 30 ton dan sisanya sebanyak 32,5 ton akan diserap pada tahap selanjutnya. Lokasi sentra penyerapan telur terdiri dari Provinsi Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Dukungan semua pihak dalam melakukan aksi solidaritas sangat dibutuhkan sebagai bentuk kepedulian terhadap peternak. Semoga upaya kepedulian ini dapat memicu pemulihan stabilitas perunggasan telur ayam ras,” ucap dia.

Ia menambahkan, harga telur ayam ras dipengaruhi oleh volume supply di kandang dan daya serap pelaku pasar. Sementara, volume supply di kandang tergantung dari struktur umur induk dan sebaran produksi puncak tidak merata setiap bulan.

Selain itu, pola konsumsi juga bersifat musiman, terutama di daerah-daerah sentra produksi dan menyesuaikan HBKN dan kegiatan hajatan masyarakat berkaitan dengan penanggalan Jawa. “Produksi telur tinggi di daerah sentra memengaruhi peternak dan pelaku pasar mencari potensi pasar di daerah yang memiliki tren harga stabil dan lebih tinggi,” katanya.

Akibat mekanisme pasar dan distribusi telur antar daerah, harga telur ayam ras fluktuatif. Terlebih, adanya kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama pandemi COVID-19, pengaruhi konsumsi telur mengalami penurunan. Padahal, potensi produksi telur ayam ras pada Oktober sebanyak 426.241 ton dan kebutuhannya 377.744 ton. Jumlah ini berpotensi surplus sebanyak 48.497 ton. Pada 2021, produksi telur ayam diperkirakan mencapai 5,52 juta ton dengan tingkat konsumsi sebesar 5,48 juta ton.

Sementara Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Nasrullah, menyampaikan pada saat harga telur di bawah harga acuan, maka pemerintah akan bergerak menyerap komoditas tersebut. Penyerapan telur dari peternak rakyat akan dilakukan terus oleh Kementan hingga harga membaik.

“Hal yang terpenting kita dapat berupaya mengurangi efek fluktuasi harga yang menekan harga telur dan merugikan peternak,” kata Nasrullah.

Berdasarkan laporan Petugas Informasi Pasar (PIP), harga telur ayam ras di tingkat peternak di Pulau Jawa per 13 Oktober 2021 tercatat rata-rata Rp 15.943/kg, harga terendah terjadi di Provinsi Jawa Timur rata-rata Rp 13.333/kg dan di Jawa Barat Rp 16.719/kg.

Sementara dari data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional per 13 Oktober 2021, rata-rata harga jual telur di tingkat konsumen mencapai Rp 23.100/kg secara nasional. Namun harga telur di sejumlah wilayah terpantau berada di bawah rata-rata. Misalnya DKI Jakarta harga telur kini Rp 19.000/kg, Jawa Barat Rp 18.900/kg dan Jawa Timur Rp 18.050/kg. Selain itu, di Lampung kini harga telur Rp 20.350/kg, Jambi Rp 19.850/kg dan Sulawesi Barat Rp 18.150/kg.

Pada kesempatan tersebut turut juga ditandatangani nota kesepahaman antara Ditjen PKH dengan PT Biogene Plantation, terkait kerja sama penyerapan telur dalam rangka upaya stabilisasi pasokan dan harga pembelian di tingkat peternak UMKM. (INF)

PRODUK NUTRICELL RAMBAH NEGERI GINSENG

Pelepasan Ekspor Produk Obat Hewan Milik Nutricell Menuju Korea Selatan

Senin (13/9) PT Nutricell Pacific kembali melakukan ekspor produknya, tidak tanggung - tanggung kali ini Korea Selatan yang jadi tujuan ekspor Nutricell. Acara seremonial ekspor tersebut dilangsungkan di Kantor Nutricell yang berlokasi di Komplek Pergudangan Taman Tekno, Tangerang Selatan.

Sebanyak 28 ton sediaan imbuhan pakan dengan nilai lebih dari USD 254 ribu (sekitar Rp 3,6 Milyar) dikirimkan ke Korea Selatan pada hari itu. Dalam sambutannya CEO PT Nutricell Pacific Suaedi Sunanto  tak hentinya menyatakan rasa syukur atas raihan yang telah dicapai perusahaannya.

"Ini sudah yang ke-3 kalinya untuk kami, dan ini merupakan salah satu pencapaian yang apik bagi kami. Apalagi ini terasa sangat spesial karena perusahaan kami baru saja merayakan perayaan ulang tahun yang ke-6. Saya rasa ini adalah suatu karya yang dapat kami persembahkan untuk negeri ini, oleh karena itu semua saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah sudi membantu kami dalam mewujudkan hal ini," tutur Suaedi.

Ia juga mengatakan bahwa Nutricell memiliki komitmen untuk menghadirkan produk yang memenuhi standar kualitas global mulai dari kualitas produk, keamanan, ketelusuran (traceability),  dan tentu saja standar keberlangsungan (sustainability).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah juga mengapresiasi pencapaian Nutricell. Menurutnya Nutricell merupakan salah satu perusahaan yang dapat dijadikan contoh sukses dalam membantu pemerintah menjalankan program GRATIEKS Pertanian (Gerakan Tiga Kali Ekspor Pertanian).

"Seperti apa yang diamanatkan oleh Pak Menteri, kami selalu mendukung siapa saja yang ingin ekspor, akan kami gelar karpet merah bagi siapa saja yang ingin ekspor. Tentunya kami juga tidak akan mempersulit, malah akan kami bantu semaksimal mungkin, kalau untuk ekspor, Ditjen PKH Sabtu - Minggu tidak libur!," kata Nasrullah sembari berkelakar.

Sebagai informasi Nasrullah juga menyampaikan bahwa ekspor komoditas peternakan pada tahun 2021 periode bulan Januari-Juli tercatat mencapai 192.034 ton dengan nilai USD 807.587.385 atau setara Rp 11,7 triliun.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 (YoY), volume ekspor mencapai 175.022 ton dengan nilai sebesar USD 466.838.460, nilai ini meningkat sebesar 9,72% dan nilai ekspor meningkat sebesar 72,9%. Oleh karenanya dirinya akan terus menghimbau dan membantu perusahaan mana saja yang bergerak di bidang peternakan dalam melakukan ekspor, karena ekspor menunjukkan bahwa Indonesia tetap bisa bersaing dengan luar negeri.

Produk Unggulan, Kearifan Lokal

Direktur Technical Nutricell, Wira Wisnu Wardhana mengatakan bahwa sejatinya Indonesia memiliki potensi dalam hal sumber bahan baku. Banyak hal yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia karena kekayaan sumber daya alamnya.

"Bahan baku kita lakukan penelitian mendalam kandungannya, khasiatnya, keunggulan dan kekurangannya, lalu kita berikan nilai tambah agar dapat dimanfaatkan oleh ternak. Dengan begitu akan ada value yang didapat sehingga bermanfaat," tutur Wira.

Ia menuturkan Nutricell selalu berkomitmen dalam mengembangkan produk-produk feed additive dan feed supplement berbasis sumberdaya lokal, melalui riset, dan investasi dalam kemampuan analisa dan manajemen. (CR)





MENGGAGAS LUMBUNG PANGAN DAN SWASEMBADA DAGING 2026

Bincang Peternakan: Food Estate dan Swasembada Daging 2026. (Foto: Istimewa)

Keberadaan sektor pertanian di Indonesia sangat penting mengingat peranannya dalam memenuhi kebutuhan pangan yang semakin meningkat seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk. Lemahnya permodalan dan teknologi pada sektor pertanian khususnya pada sub sektor tanaman pangan merupakan salah satu kendala bagi peningkatan produksi pangan Indonesia. 

Dalam hal pemenuhan pangan dari sumber hewani, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) terus berupaya mewujudkan swasembada daging sapi 2026. Kini, upaya untuk mewujudkan swasembada tersebut tidak sebatas hanya pada kemampuan penyediaan daging yang cukup bagi masyarakat, namun juga harus disertai dengan peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal.

Hal itu dibahas dalam Bincang Peternakan: Food Estate dan Swasembada Daging 2026, melalui sebuah aplikasi daring pada Minggu (15/11/2020). Webinar diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Peternakan Universitas Padjajaran (Fapet Unpad), Panitia Musyawarah Nasional XVI Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Seluruh Indonesia (ISMAPETI) dan Indonesia Livestock Alliance (ILA).

Kegiatan menghadirkan tiga narasumber penting yakni Ir Sugiono (Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Ditjen PKH) yang membawakan materi cara memperkuat lumbung pangan nasional, kemudian Dr Ir Andre Rivianda Daud SPt MSi IPM (Akademisi Fapet Unpad) yang membawakan materi swasembada daging di 2026, serta Dr Ir Rochadi Tawaf MS (Sekjen Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia) yang membawakan materi ketersediaan daging nasional.

Dihadiri sekitar 170 peserta, bincang peternakan tersebut menjadi wahana bagi para peserta untuk dapat mengetahui, memahami dan mendalami program pemerintah yaitu food estate dan swasembada daging 2026, serta dapat menjadi bekal bagi para generasi muda yang akan berkecimpung di dunia peternakan.

Dalam kesempatan itu, Rochadi menjelaskan bahwa ketersediaan daging sapi dapat disiapkan dari produksi daging domestik dan juga impor, baik ternaknya maupun dagingnya.

“Namun yang harus dikritisi adalah impor daging kerbau asal India berdampak negatif terhadap program ketersediaan daging domestik,” kata Rochadi.

Ia mengharapkan, ketersediaan daging sapi domestik bisa difokuskan pada program breeding yang terarah.

“Pola kluster kawasan pengembangan vilagge breeding center (VBC) dan kemitraan peternak dengan industri menjadi pendukung dalam ketersediaan daging domestik ini,” katanya. (IN)

COVID-19 MEREBAK DITJEN PKH LAKUKAN LOCKDOWN

Sejumlah ASN di Ditjen PKH positif terjangkit Covid-19


Kabar kurang mengenakkan kali ini datang dari Kementerian Pertanian. Pasalnya beberapa orang pegawai Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan terkonfirmasi positif Covid-19. Kabar ini awalnya datang dari pesan berantai melalui daring WhatssApp Group yang kemudian menyebar.

Menjawab hal tersebut Plt Sekretaris Jenderal Ditjen PKH, Makmun membenarkan kabar berita tersebut. "Iya betul hingga saat ini ada beberapa yang sudah positif, bukan hanya kami, ditjen perkebunan juga ada," tutur dia kepada Infovet.

Menanggapi hal ini Ditjen PKH akan melakukan lockdown selama tiga hari pada gedung C utamanya pada lantai 6-9 mulai dari tanggal 24-26 Agustus 2020. Selain itu juga akan dilakukan disinfeksi pada seluruh ruangan, mobil dinas, monil jemputan ditjen PKH dan uji Swab pada seluruh karyawan Ditjen PKH.

Pegawai yang sudah dinyatakan positif berdasarkan uji PCR juga telah diwajibkan melakukan isolasi mandiri serta tindak penanganan lainnya berdasarkan tingkat keparahan penyakitnya. Mereka juga diwajibkan untuk melaporkan perkembangan penyakitnya kepada atasan langung yang nantinya akan langsung dilaporkan kepada Plt Sesditjen PKH.

Pada masa lockdown seluruh pegawai melakukan pekerjaannya dari rumah dan wajib melaporkannya sesuai dengan surat edaran sebelumnya terkait Work From Home. Sedangkan bagi pegawai yang dinyatakan negatif Covid-19 berdasarkan PCR dapat melakukan kegiatan pertemuan di luar kantor atau dinas luar kantor tanpa mengindahkan protokol kesehatan Covid-19. 

Sumber terpercaya lainnya menyebutkan bahwa sebanyak 15 orang ASN di Ditjen Peternakan dan Keswan yang terkonfirmasi positif PCR. Enam orang staf berasal dari Sesditjen PKH, lim orang dari Direktorat Pakan Ternak, satu orang dari Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, satu orang dari Direktorat P2HP, dan dua orang dari Direktorat Kesehatan Hewan. (CR)

NASRULLAH, SANG NAHKODA BARU DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan yang baru Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc


Kamis pada tanggal 6 Agustus 2020, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo melantik pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan kementerian pertanian. Sebanyak 9  pejabat pimpinan tinggi yang terdiri dari 1 orang Eselon I, 7 orang Eselon IIa, dan Eselon IIb dilantik pada hari itu. Acara pelantikan dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Yang menjadi pusat perhatian yakni dilantiknya Nasrullah sebagai Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang ke-17 menggantikan I Ketut Diarmita. Sebelumnya Nasrullah juga pernah menjabat sebagai Direktur Pakan dan Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam sambutannya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengingatkan kepada para pejabat yang baru dilantik bahwa jabatan adalah amanah dari Tuhan. 

"Mudah - mudahan pejabat yang baru dilantik bisa bekerja dengan baik dan memberikan yang terbaik bagi Kementan, juga bangsa kita. Perlu diingat ini adalah amanah dari Tuhan YME, oleh karenanya nanti tentu juga akan dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan," tutur Syahrul. 

Sementara itu Nasrullah yang baru saja dilantik belum banyak berkata - kata, ketika ditanyai oleh awak Infovet mengenai apa saja yang hendak ia lakukan dalam jangka pendek dalam menghadapi problem di sektor peternakan, dirinya tidak menjawab sembari melempar senyuman.

Nasrullah adalah lulusan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Jurusan Nutrisi dan Makanan ternak (1985-1989) . Pendidikan S2 (Jurusan Grassland and Animal Production) ditempuh di The University Miyazaki Jepang pada tahun 2000 dengan mendapatkan gelar Master of Agriculture (M.Agr.). Sedangkan pendidikan S3 (doktoral) Jurusan Produksi Ternak ditempuh di United Graduate School of Agricultural Sciences, Kagoshima University Jepang dan diselesaikan pada tahun 2003 dengan gelar Ph.D.

Pernah menjabat sebagai Pj. Kepala BPTP Sulawesi Selatan, Balai Besar Pengkajian dan Pegembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) 2008-2011, serta menjabat sebagai Kepala Balai Penelitian Ternak 2012.  Setelah itu dipercaya di Ditjen PKH antara lain sebagai Direktur Pakan dan kemudian Sekretaris Ditjen PKH.

Dalam kesempatan tersebut juga dilantik Drh Maidaswar sebagai Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan yang baru menggantikan Drh Sri Mukartini. Turut pula dilantik Drh Agus Susanto sebagai Penanggung Jawab Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.  (CR/Bams)

TEMUI KEMENTERIAN PERTANIAN, PERHIMPUNAN PETERNAK MINTA PERLINDUNGAN

Audiensi peternak mandiri yang tergabung dalam PPRN bersama Ditjen PKH di Gedung C, Kementan. (Foto: Dok. Infovet)

Para peternak ayam yang tergabung dalam Perhimpunan Peternak Rakyat Nusantara (PPRN) kembali menemui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan), meminta perlindungan usahanya yang kerap merugi akibat produksi dan fluktuasi harga.

Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, rencananya peternak melakukan aksi damai di Gedung A Kementan dan Istana Negara. Namun hal itu disambut pemerintah dengan menggelar audiensi bersama Ditjen PKH di Gedung C, Kementan.

“Intinya dalam diskusi tadi peternak mandiri ingin meminta kepastian harga live bird (LB) minimal di harga acuan Permendag No. 7/2020. Memasuki Juli harga LB itu jeblok, paling parah di Jawa Tengah dikisaran Rp 10.000-11.000/ekor,” kata Ketua PPRN, Alvino Antonio, ditemui Infovet usai audiensi di Kementan, Selasa (28/7/2020).

Kendati demikian lanjut Alvino, walau pada Senin (27/7/2020), harga LB sudah mulai merangkak naik, namun masih tetap berada di bawah HPP (harga pokok produksi) peternak yang sebesar Rp 18.500. “Kita enggak tahu kenapa naiknya, tapi kan selalu disaat demo harga naik dan setelah demo harga turun lagi,” ucapnya.

Harga ayam pun diakui Alvino sempat bagus pada April-Mei 2020, namun itu tidak dirasakan peternak karena ketidaksiapan peternak mandiri pada saat chick-in dan kekurangan modal.

“Pemeliharaan peternak mandiri saat itu berkurang, sejak ditetapkannya pandemi COVID-19 harga justru sempat bagus tuh, kan lucu disaat pandemi yang katanya demand turun diperkirakan 50-60% tapi harga di atas 22.000/ekor, enggak masuk akal,” ungkap Alvino.

Ia menambahkan, “Memang saat itu kandang-kandang peternak mandiri belum siap akibat panen tertunda dan banyak yang tidak punya uang. Karena uang yang ditanam itu tinggal 25-30% dampak dari harga LB yang sempat menyentuh Rp 6.000-7.000/ekor, kalau HPP kita di 17.500-18.500 bisa dibayangkan kerugiannya seperti apa. Jadi otomatis pada mengurangi chick-in,”

Untuk itu ia pun menilai untuk memperbaiki harga di tingkat peternak, upaya cutting PS (parent stock) masih sangat diperlukan. “Tadi sempat dibicarakan juga, nanti biar pemerintah yang mengatur bersama para breeding PS saja,” kata dia.

“Pokoknya yang penting dari peternak mandiri, kita minta perlindungan kepada pemerintah agar keberlangsungan usaha kita jadi jelas, yakni harga LB tingkat peternak berada di harga acuan pemerintah.”

Hal senada juga disampaikan oleh peternak yang juga tergabung dalam PPRN, Kadma Wijaya. Menurutnya perbaikan harga di tingkat peternak sangat diperlukan agar usaha peternak rakyat mandiri tidak punah dan tetap bertahan.

Upaya Jangka Pendek-Menengah-Panjang
Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Ditjen PKH, Kementan, Sugiono, yang turut hadir dalam diskusi, menjelaskan beberapa langkah untuk stabilisasi perunggasan nasional.

“Dalam program jangka pendek kami akan mengoptimalkan data setting hatching report (SHR) sebagai acuan penyajian data supply dan demand FS (final stock) aktual setiap minggu,” kata Sugiono.

Berdasarkan basis data supply dan potensi demand mingguan tersebut, secara cepat dapat dilakukan tindakan antisipatif berupa pengendalian produksi FS melalui afkir dini PS. Penyerapan live bird peternak oleh mitra perusahaan perunggasan dan penugasan BUMN juga akan ada dikala supply berlebih dan harga live bird berada di bawah HPP.

Pemerintah juga dikatakan Sugiono akan mengawal penyimpanan dan distribusi daging beku (karkas) dari cold storage untuk menstabilkan harga daging ayam yang mahal melebihi harga acuan penjualan di tingkat konsumen.

“Kami juga menghimbau peternak mandiri agar segera melakukan Standing Order (SO) DOC FS kepada pembibit untuk 3-4 minggu ke depan. SO sebagai acuan produksi DOC FS, pembibit melakukan setting telur HE berdasarkan SO untuk peternak mandiri dan internal farm,” jelasnya.

Adapun langkah yang akan dilakukan untuk jangka menengah seperti mengusulkan review struktur biaya produksi ayam ras sebagai rekomendasi perubahan harga acuan Permendag No. 7/2020. Lalu, harga acuan pembelian di tingkat peternak untuk live bird dan telur ayam ras diupayakan mencapai efisiensi dalam aspek upaya produktivitas (performa) serta mempertimbangkan harga pakan dan DOC.

Selanjutnya, diharapkan adanya efisiensi biaya produksi maka HPP live bird dan telur ayam ras menjadi lebih rendah dan menjadi rekomendasi perubahan harga acuan Permendag yang dinilai terlalu tinggi. Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor peternakan dengan perbaikan harga LB dan telur ayam ras. Juga upaya memvalidasi data demand dari setiap provinsi sebagai basis perhitungan supply-demand menurut wilayah.

Sedangkan dalam upaya jangka panjang, pemerintah akan merumuskan kewajiban pemotongan ayam ras di RPHU dan optimalisasi cold storage untuk menekan peredaran LB. Optimalisasi tata niaga ayam ras melalui rantai dingin, akselerasi target peningkatan konsumsi daging dan telur ayam ras melalui promosi dan peningkatan industri olahan, serta akselerasi capaian target ekspor produk unggas dengan memperluas penerapan sistem kompartemen bebas AI. (RBS)

MENYOROTI PERMENTAN 32/2017, DICABUT ATAU DIREVISI?



Kamis 16 Juli 2020, Pusat Kajian Pertanian Pangan & Advokasi (PATAKA) bersama beberapa asosiasi di bidang peternakan bersama melakukan Webinar via daring. Seminar tersebut membahas Permentan No. 32 tahun 2017 tentang penyediaan, peredaran, dan pengawasan ayam ras dan telur konsumsi. Sekitar 70 orang dari kalangan peternak, instansi pemerintah, dan swasta hadir dalam acara tersebut. Yeka Hendra Fatika selaku direktur dari PATAKA sendiri yang bertindak sebagai moderator dalam acara hari itu.

Sigit Prabowo dari PPUN sebagai presenter pembuka diskusi menjelaskan berbagai perbedaan definisi peternak berdasarkan tiap regulasi UU peternakan terkini. Dalam hal ini ia menyoroti bahwa peternak mandiri UMKM disandingkan dengan koorporasi tanpa adanya pembinaan yang jelas dari pemerintah. Padahal peternak mandiri memerlukan pendampingan dari pemerintah daerah dan hal itu tadi juga ada di dalam UU No. 18 tahun 2019.

“Kami merasa peternak belum terbina dengan baik oleh pemerintah daerah, dan juga TS dari koorporasi obat hewan. Oleh karenanya kita harus berekonsiliasi dengan berbagai pihak. Apalagi belakangan ini saya merasa TS masih fokus dengan omzet, bukan pembinaan. Entah karena peternak sudah pintar – pintar, atau gimana saya nggak tahu juga,” tutur Sigit.

Sigit juga menekankan bahwa urgensi berkonsolidasi dengan pemda yakni terkait pemasaran dan pemetaan pasar. Jadi apabila terjadi over supply berlebih, maka tujuan pasar akan jelas mau dikemanakan kelebihan produksi tersebut. Selain itu juga ia menyebutkan bahwa peternak harus melek dengan regulasi dan peraturan perundangan yang ada.

Selain itu Sigit menyoroti bahwa apakah regulasi yang ada saat ini sudah diterapkan oleh pemerintah sebagai turunan dari UU peternakan yang sudah ada?. Dan apakah peraturan perundangan tadi sudah tepat sasaran dan menguntungkan bagi semua stakeholder?. Tentunya ini sangat menarik untuk dibahas dan didiskusikan. 

Pada kesempatan yang sama, Joko Susilo selaku Sekjen ISPI juga memaparkan beberapa hal yang perlu disoroti. Utamanya adalah kemampuan akses peternak mandiri terhadap sapronak, harga, dan produksi dimana pada akhirnya peternak mandiri dianggap tidak efisien dan efektif. Ia juga menyoroti kegaduhan di dunia perunggasan yang terus gaduh meskipun beberapa Permentan tentang pengaturan supply dan demand telah banyak dikeluarkan.

“Saya jadi mempertanyakan implementasi permentan – permentan yang tadi, sudah efektif belum sih ini peraturannya?. Sudahkah dapat memproteksi peternak mandiri?. Atau jangan – jangan malah menambah keruwetan permasalahan?,” tutur Joko.

Yang terpenting menurut Joko adalah mengenai pengawasan dari implementasi regulasi yang telah diterbitkan. Ia merasa bahwa kegaduhan – kegaduhan masih terjadi karena fungsi pengawasan masih belum benar – benar fungsional. Jika memang benar fungsi pengawasan telah dijalankan dengan benar, ia merasa kegaduhan yang terjadi pasti dapat diminimalisir bahkan tidak ada. 

ISPI sendiri melihat situasi ini dan mengusulkan melalui surat rekomendsinya kepada Ditjen PKH selaku pemangku kebijakan. Mulai dari pendefinisian peternak, pembibit, dll nya sampai yang terpenting adalah mengaktifkan fungsi pengawasan.

“Siapa yang mau mengawasi?, pemda kah?, pemerintah pusat kah?. Jadi ini harus dilaksanakan dan sangat urgent. Jadi kalau ini luput, maka ya kegaduhan akan tetap terjadi kedepannya. Jika perlu pengawasan juga dilakukan berjenjang mulai dari pemerintah daerah sampai pusat,” tutur Joko. 

Jenny Soelistiyani perwakilan Pinsar Petelur Nasional yang juga hadir dalam acara tersebut juga merespon hal yang diwacanakan oleh Joko Susilo. Ia memberi contoh misalnya ketika ada masalah di broiler, masalah tersebut kemudian merambat kepada peternak layer yang menyebabkan harga telur turun. Ditambah lagi beberapa waktu yang lalu beredar “telur putih” yang merusak harga telur konsumsi.

“Kami sudah melakukan dokumentasi, pelaporan, bahkan terkait telur infertil yang beredar di pasaran, kami sudah melapor bahkan ke polisi, tapi apa?, tidak ada tanggapan dan tidak ada yang meberikan sanksi kepada pengedarnya. Artinya apa?, tidak ada fungsi pengawasan yang berjalan, padahal itu juga sudah tertuang di dalam regulasi, masa enggak ada tindak lanjutnya?. Makanya saya setuju dengan Mas Joko, bila perlu ini harus dinaikkan jadi perpres, atau peraturan lainnya,” tutur Jenny.

Ia berharap juga bahwa adanya komitmen dari semua stakeholder agar terjadi harmonisasi di bidang perunggasan. Hal ini agar tidak terjadi lagi kegaduhan di dunia perunggasan Indonesia sendiri, karena jika terus gaduh, maka Indonesia akan hanya berkutat di situ-situ saja, padahal musuh dari luar sudah siap menjajah pasar Indonesia.

Sementara itu Tri Hardiyanto sebagai Dewan Penasihat GOPAN meyoroti satu persatu pasal yang ada di Permentan No. 32 tahun 2017. Ia menguliti satu persatu pasal – pasal yang ada, yang menguntungkan, yang merugikan, dan yang siftnya multi tafsir. 

“Saya beri contoh pasal 5,6, dan 7 ini kan masalah kuota. Kita juga masih butuh tim analisis. Mereka harus difasilitasi dan diberi keleluasaan lebih dan kewenangan untuk melakukan observasi, sehingga lebih baik dalam memberikan saran dan masukan kepada pemerintah. Jadi tim ini harus diberi previlige dalam hal kewenangan dan fasilitas. Sehingga nantinya tidak dipermalukan termasuk oleh pemerintah sendiri,” tukas Tri.

Tri juga menyebutkan bahwa pasal 8 dalam permentan tersebut harus dirombak, para integrator harus difokuskan di pasar ekspor bukan dalam negeri. Sehingga kebutuhan dalam negeri dapat lebih banyak dipenuhi oleh pelaku UMKM mandiri. 

Achmad Dawami selaku Ketua Umum GPPU yang juga hadir dalam pertemuan tersebut menguraikan bahwa peraturan perundangan kini dirasa lebih mengacu pada efisiensi dan produksi bukan kepada kesejahteraan rakyat. Hal ini terbukti dengan kegaduhan yang diakibatkan oleh terbitnya beberapa peraturan perundangan baru.

“Sekarang begini, kalau enggak gaduh kan artinya ya sudah beres masalahnya kan?, kalau masih gaduh, ya pasti ada masalah toh. Kan kesimpulannya begitu?,” tukasnya.

Meskipun begitu ia setuju bahwa jika dirasa kurang ampuh, utamanya dalam segi pengawasan dan sanksi, permentan memang harus dinaikkan levelnya. Entah perppu, entah kepres, yang intinya adalah penerapan sanksi dan wewenang.

Haris Azhar selaku praktisi hukum yang juga hadir sebagai pembahas mengatakan bahwa semua aturan hukum, utamanya permentan seharusnya merupakan bentuk pengejewantahan dari peraturan diatasnya. Ia juga mengatakan bahwa permentan 32 ini juga harus ditinjau dari legal sains, sehingga jelas apakah perementan ini merupakan penerapan dari UU peternakan atau malah “pembelokan” dari masalah yang selama ini terjadi.

“Saya mau bilang dengan kondisi seperti ini, acuannya banyak, jadi permentan ini mau menertibkan pasar, menerapkan keberpihakan kepada yang lemah, atau mengemankan produksi dan distribusinya?. Ini terlalu banyak warnanya, jadi enggak fokus, jadi malah ribet,” tukas Ketua Umum LBH Lokataru tersebut.

Ia juga sepakat bahwa industri pangan ini harus serius dalam peningkatan kualitas hidup manusia dan kehidupan di dunia kerja. Jika dilihat dari kacamata HAM, sektor pangan ini hal yang luar biasa dan perlu fokus dalam aspek legaltasnya. 

Haris melihat di masa kini bahwa peternak rakyat menjadi kelompok rentan, karena perusahaan integrator semakin besar. Karena mengguritanya perusahaan tadi, maka tidak menghasilkan pemberdayaan. Ia juga bilang bahwa semakin urgent sekarang ini untuk mendorong Negara agar menolong para peternak.

“ Menurut saya apapun dasar hukum yang dipakai, minta peraturan baru yang memang melindungi peternak kecil. Konsekwensinya ya nanti mungkin ada beberapa pasal yang dihilangkan, masa anusia mengikuti permentan, salah itu, harusnya permentan yang mengikuti manusianya, itu baru adil,” tukas Haris.

Dirinya juga menyarankan agar mendorong pemerintah agar membuat peraturan baru yang lebih pro peternak. Hal ini dirasa perlu untuk menguji keberpihakan pemerintah terhadap rakyat (peternak). Ia juga bilang bahwa permentan 32 ini tidak bisa dipakai dalam menyelamatkan peternak rakyat mandiri karena masih bias. 

Pada sesi diskusi, kritik juga datang dari Wayan Suadnyana, salah satu peserta diskusi yang mengeritik keras permentan tersebut. Menurutnya permentan tersebut juga banyak melanggar peraturan perundangan lainnya, bukan malah mengejawantahkan peraturan perundangan yang ada.

Saya merasa peternak diperdayai, bukan diberdayakan. Tolonglah supaya peternak itu diberdayakan, jangan diperdayai. Jadi permentan ini jangan sampai jadi pelegalan dari kesalahan – kesalahan yang terjadi sebelumnya,” tutur Wayan.

Salah satu peserta yang juga mendukung pendapat Wayan yakni Ashwin Pulungan. Menurutnya, karena bersifat quick yield, sektor peternakan unggas ini tentunya cocok untuk pemberdayaan masyarakat. 

“Perputaran uang di situ kan cepat, ini lah yang dilihat oleh para investor besar, sehingga PMA banyak masuk. Oleh karenanya perlu difokuskan terutama pasal perlindungan peternak dan pembagian pasar,” kata Ashwin.

Ashwin juga mengatakan bahwa selama ini pemerintah banyak membuang energi untuk mengatur perunggasan dengan permentan yang tidak penting. Masalah hanya berkutat disitu -situ saja, tidak selesai – selesai. 

Yang disayangkan adalah, meskipun ada peserta diskusi yang berasal dari kalangan pemerintah, tetapi tidak ada yang ikut berdiskusi, menanggapi, atau sekedar mendengarkan saran dan kritik dari para peserta dalam acara yang berlangsung selama 3 jam tersebut. Begitu pula dari kalangan perusahaan integrator.

Akhir kata, Permentan 32 dirasa masih kurang greget dan belum ada sesuatu yang bisa disimpulkan dari diskusi ini. Entah butuh revisi atau sekalian diganti/dicabut, Permentan No.32 harus fokus terhadap satu hal, misalnya perlindungan peternak, pembagian pasar, dan lain sebagainya.

Selain itu memang dirasa perlu membuat peraturan perundangan baru yang nantinya tidak menyebabkan kegaduhan dan menjadi win – win solution agar perunggasan tidak lagi gaduh dan fokus dalam produksi yang efisien. (CR)

USAID, FAO, DAN DIRKESMAVET SOSIALISASIKAN PERMENTAN BARU



Jumat 10 Juli 2020, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, FAO ECTAD Indonesia, dan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner mengadakan sosialisasi terkait Permentan No. 11 tahun 2020 tentang NKV kepada peternak unggas secara daring melalui aplikasi zoom. Kegiatan ini juga merupakan inisiasi dari PINSAR petelur nasional. 

Tujuannya tentu saja untuk mensosialisasikan sertifikasi NKV pada peternakan unggas, terutama ayam petelur, karena dalam perementan tersebut NKV wajib dimiliki oleh unit usaha penghasil produk hewan, misalnya peternakan unggas petelur. Animo peserta pun bisa dibilang tinggi, hal ini terlihat dari jumlah peserta yang hadir, sebanyak 300-an orang hadir dalam pertemuan tersebut.

Luuk Schoonman FAO ECTAD Indonesia mengatakan bahwa selama 10 tahun bekerjasama dengan pemerintah Indonesia, kini FAO ECTAD memiliki program peningkatan kesehatan unggas di Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas dan mencegah penyakit unggas baik zoonotik maupun tidak, sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan Indonesia. 

“Kami memperkuat sektor perunggasan melalui penerapan good farming practices terutama pada biosekuriti tiga zona agar penggunaan antibiotik di perunggasan dapat dikurangi, selain itu kami juga berupaya agar terjadi kolaborasi antar stakeholder perunggasan, mengindentifikasi kemaslahatan program ini bagi peternak unggas di Indonesia,” kata Luuk.

Di waktu yang sama, Drh Syamsul Ma’arif selaku DIrektur Kesmavet Ditjen PKH berterima kasih kepada semua yang mendukung acara tersebut terutama FAO, USAID, dan tentu saja PINSAR. Syamsul juga mengatakan bahwa sepertinya memang pemilik unit usaha peternakan unggas masih belum banyak mengetahui tentang NKV.

“Sejak 2005 NKV sudah diatur dalam permentan sebelumnya, NKV ini berarti sifatnya wajib. Kami tidak ingin memaksa, tetapi kami pemerintah hanya ingin menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi NKV mutlak dimiliki sebagai bukti yang sah sebagai jaminan keamanan produk hewan di unit usaha produk hewan. Undang – undangnya juga banyak yang sudah mengatur tentang keamanan pangan ini. Jadi kalau aturan hukumnya ada, ya suka tidak suka harus mengikuti sistem jaminan keamanan produk hewan,” tuturnya.

Ketua Presidium Pinsar Petelur Nasional Yudianto Yosgianto pada kesempatan yang sama memberikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang mendukung adanya acara tersebut. Menurutnya, acara tersebut dapat menjadi ajang saling bertukar informasi yang valid dan lugas. 

“Harapannya saya mengajak kepada seluruh anggota PPN untuk tidak takut melakukan sertifikasi NKV, karena saya meyakini bahwa dengan jalan ini peternakan kita lebih tertata, hewan lebih sehat, produktivitas meningkat, dan kualitasnya juga. Semoga semua anggota kita tergerak untuk melakukan sertifikasi dan jangan ragu lagi,” tutur Yudianto.

Sosialisasi diberikan oleh Drh Ira Firgorita Kasubdit Higiene dan sanitasi pangan Direktorat Kesmavet. Ira mengatakan bahwa alasan tiap unit usaha produk ternak wajib memiliki NKV sifatnya sebagai prevensi alias pencegahan daripada penyakit zoonosis.

“Mengapa sih NKV harus ada, kok untuk unit usaha pangan yang bahannya tumbuhan nggak wajib punya NKV?. Ini karena beberapa penyakit hewan kan bisa menular kepada manusia, kalau tumbuhan biasanya penyakitnya berakhir di satu host tumbuhan saja. Jadi ini harus diawasi secara lebih baik,” kata Ira.

Ira juga mengatakan bahwa penerapan praktik veteriner yang baik di sektor budidaya unggas petelur juga menekankan pada pengendalian penggunaan antibiotik pada peternakan unggas. Dimana sama – sama kita ketahui bahwa produk unggas seperti telur dan daging ayam bisa saja mengandung residu antibiotik yang melebihi ambang batas, sehingga dapat merugikan kesehatan konsumennya.

“Kita ini sedang berada dalam kondisi darurat antimikroba. Kalau bahasa kerennya antimicrobial resistance. Oleh karenanya ini kan harus dicegah, jadi kalau penerapan praktik veterinernya baik, biosekuritinya baik, penggunaan antimikroba akan bisa dikendalikan dan mencegah lebih jauh terjadinya antimicrobial resistance,” tukas Ira. 

Lebih lanjut Ira menjelaskan keuntungan memiliki sertifikasi NKV. Misalnya saja, produk ber-NKV selain menjamin keamanan dan mutu pangan yang dihasilkan, produk yang tersertifikasi NKV juga akan membuka peluang pemasaran yang lebih luas. 

“Kita kan tahu kalau mau ekspor atau mau jual ke retail itu kan harus ada jaminan keamanannya, ada tracebilitiy-nya, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya NKV ini peluang pemasaran produk peternakan kita akan lebih terbuka. Sehingga peternak juga akan untung secara ekonomi, dan tenang saja, sertifikasi NKV sama sekali tidak dipungut biaya, alias gratis,” papar Ira.

Kegiatan diskusi pun berjalan dinamis dan antusias, tiap – tiap peserta saling bertanya, berdiskusi juga memberikan kritik dan saran yang membangun bagi pemerintah dalam hal ini Direktorat Kesmavet sebagai pemangku kebijakan. (CR)

HALALBILAHAL VIA ZOOM ASOSIASI PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN


KEMENTAN GENJOT PERTAMBAHAN POPULASI SAPI BELGIAN BLUE

Sapi Belgian Blue,menjadi andalan Indonesia dalam memperbaiki genetik sapi Indonesia

Kementerian Pertanian terus berupaya memenuhi kebutuhan protein hewani bagi masyarakat terutama yang berasal dari daging sapi. Salah satunya adalah pengembangan sapi Belgian Blue (BB) yang sudah dilakukan sejak tahun 2017 melalui Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang. Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) ini sudah berhasil memproduksi embrio sapi BB murni pertama di Indonesia.

"Produksi ini menggunakan dua sapi donor jenis BB murni hasil Transfer Embrio (TE) di BET Cipelang yakni Srikandi dan Arimbi," ujar I Ketut Diarmita, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI, Selasa (9/6).

“Pengembangan sapi BB dilaksanakan oleh dua belas UPT lingkup Kementerian Pertanian yang berasal dari tiga eselon 1 di Kementerian Pertanian, yaitu Badan Litbang Pertanian BPPSDMP dan Ditjen PKH, dengan dukungan pakar pendamping yang berasal dari perguruan tinggi terbaik di Indonesia”, ucap Ketut.

Pengembangan BB sendiri dilakukan di UPT yang memiliki kondisi lingkungan yang berbeda, tujuannya untuk mengetahui lingkungan terbaik di Indonesia bagi sapi BB sehingga sapi BB bisa beradaptasi dan berkembang dengan baik di Indonesia.

"Pengembangan BB di Indonesia dilakukan dengan dua acara yaitu melalui TE dan Inseminasi Buatan (IB)," jelas Ketut.

Ketut menambahkan, embrio dan semen BB yang digunakan untuk program pengembangan BB berasal dari negara asalnya, yaitu Belgia. Hal ini dikarenakan, pihaknya ingin sapi BB yang dikembangkan di Indonesia berasal dari sapi BB asli dari Belgia.

Selain itu, penggunaan embrio dan semen BB dalam program pengembangan sapi BB ini dinilai Ketut memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan harus mendatangkan sapi BB hidup dari Belgia.

"Biayanya juga lebih murah dan handling lebih mudah dibandingkan menghandling sapi hidup. Embrio BB digunakan untuk menghasilkan sapi BB murni sedangkan semen beku digunakan untuk menghasilkan sapi BB persilangan," paparnya.

Jadi cara kerjanya yaitu dengan menanam atau menitipkan embrio pada sapi lokal Indonesia yang memenuhi syarat. Lalu, untuk semen BB disuntikan pada sapi lokal Indonesia yang juga sudah memenuhi syarat.

Karena, sapi BB murni yang merupakan hasil transfer embrio membutuhkan bantuan untuk kelahirannya. Sekitar 95% sapi BB murni lahir dengan bantuan caesar, sedangkan sapi BB persilangan seluruhnya (100%) dapat lahir secara normal.

"Sampai dengan hari ini, kami mencatat kelahiran 455 ekor sapi BB yang tersebar di seluruh UPT pelaksana pengembangan BB," ungkap Ketut.

Ketut menyebut, BET Cipelang bersama dengan UPT pelaksana lainnya telah mampu melaksanakan program pengembangan sapi BB yang dibuktikan dengan kelahiran sapi BB di seluruh UPT pelaksana. Sedangkan, Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari dan Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang juga sudah mampu memproduksi semen beku sapi BB.

"Ini merupakan hal yang membanggakan bagi Kementan, kita sudah mampu memproduksi embrio sapi BB, dan memproduksi semen beku sapi BB," kata Ketut.

Diketahui, produksi embrio sapi BB murni ini sudah dilaksanakan pada 10 Februari 2020. Embrio yang dihasilkan dari sapi donor BET Cipelang ini berhasil menghasilkan embrio BB dengan komposisi darah BB 100 persen.

BET Cipelang sebagai satu-satunya UPT dengan tupoksi melaksanakan produksi, pengembangan dan distribusi embrio ternak telah mampu menghasilkan embrio sapi BB sebanyak 166 embrio (27 embrio BB murni dan 139 embrio BB persilangan).

"Embrio persilangan yang dihasilkan oleh BET Cipelang sudah dicoba untuk ditransferkan pada sapi resipien di BET Cipelang dan seluruhnya dapat lahir secara normal. Namun, untuk embrio BB murni belum dicoba," ucap Ketut.

Sapi BB persilangan ini, baik yang memiliki darah BB 50% mapun 75% mampu melahirkan secara normal, dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa sapi persilangan BB dengan sapi lainnya tidak memiliki kelainan reproduksi.

Sedangkan, semen beku BB yang dihasilkan oleh BBIB Singosari dan BIB Lembang terhitung sebanyak 27.862 dosis (17.579 dosis semen beku sapi BB murni dan 10.283 dosis semen beku BB persilangan).

Sebagai catatan, semen beku “Gatot Kaca” sapi BB jantan pertama di Asia Tenggara sudah dicoba untuk IB pada sapi Aceh di BPTUHPT Indrapuri. Sampai saat ini sudah terdapat 5 ekor sapi persilangan BB dengan sapi Aceh yang lahir, dan semuanya lahir secara normal.

Ketut menegaskan, dengan keberhasilan produksi semen dan embrio sapi BB oleh UPT lingkup Kementan, ketergantungan impor semen dan embrio beku BB Indonesia berkurang dan harapan pemenuhan kebutuhan daging akan dapat terwujud.

"Semen beku dan embrio beku BB ini akan didistribusikan kepada masyarakat setelah mendapatkan rekomendasi dari pakar pendamping pengembangan BB," tuturnya.

Lokasi sebaran tempat kelahiran sapi BB yaitu, BET Cipelang, BBPTUHPT Baturraden, BPTUHPT Padang Mengatas, BPTUHPT Sembawa, BPTUHPT Indrapuri, Balitnak, Polbangtan Bogor, BBPKH Cinagara, Polbangtan Yogyakarta - Magelang, Polbangtan Malang, BBPP Batu dan Loka Penelitian Sapi Potong Grati.

Sementara itu, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sugiono, mengatakan sebelum disebar ke masyarakat akan dilakukan kajian lebih dulu untuk mendapatkan data yang akurat terkait pertumbuhan sapi BB. Dikatakan Sugiono, saat ini pengembangan sapi BB sudah dikaji di tingkat UPT lingkup Kementan.

"Hasilnya bagus, kita akan kaji terus di tingkat peternak yang sudah bagus manajemenya, setelah itu baru didistribusikan ke masyarakat," imbuhnya.

Menurut Sugiono, sperma sapi BB baru bisa disebar ke masyarakat pada tahun 2022 setelah melalui tahapan kajian yang berjenjang dari lingkup UPT, dan uji coba di peternakan dengan manajemen pengelolaan yang bagus. Hal-hal yang akan dikaji sebelum disebar yaitu pertambahan bobot badan, pertumbuhannya baik, aspek kesehatan, dan aspek lingkungan.

"Kajiannya perlu dua tahun, dicoba dulu di kelompok tertentu, kalau punya manajemen bagus baru dilepas ke peternak. Tahun ini Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (Sikomandan) juga sudah pakai semen BB di wilayah tertentu," jelas Sugiono.

Ia berharap ke depannya, sapi BB ini bisa terus dikembangkan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi daging sapi dalam negeri yang kebutuhannya cukup tinggi.

"Sapi Belgian Blue ini memiliki bobot lebih besar dibanding sapi pada umumnya, jadi diharapkan dapat meningkatkan produksi daging sapi dalam negeri," pungkasnya.

Sekadar informasi, Sapi Belgian Blue atau yang lebih dikenal dengan Sapi BB ini merupakan sapi hasil pemuliaan yang dilakukan dalam kurun waktu yang sangat lama di negara asalnya, Belgia. Sapi ini merupakan hasil persilngan antara Sapi Shorthorn dengan sapi lokal Belgia saat itu.

Pembentukan sapi BB sendiri berawal dari upaya pemerintah Belgia untuk menghasilkan sapi dwiguna (penghasil susu dan penghasil daging). Namun, untuk memenuhi kebutuhan protein hewani di negara tersebut, arah pengembangan sapi BB membentuk sapi BB ini menjadi sapi potong penghasil daging.

Program pemuliaan sapi Belgian Blue ini sendiri pada saat itu dipimpin oleh seorang professor dari Belgia yaitu Professor Hanset pada tahun 1973, dengan keunggulan sapi BB yaitu 'double muscling'.

Performa sapi BB yang besar dan potensi karkas yang dimilikinya sangat menarik negara lain untuk ikut mengembangkannya. Sapi BB ini sudah mulai tersebar ke 40 (empat puluh) negara di dunia. (INF)

GORONTALO DIGUNCANG ANTHRAX, KEMENTAN BERTINDAK

Tim gabungan yang turun ke lapang untuk melakukan reaksi cepat terhadap anthrax 

Berita mengejutkan datang dari Kabupaten Gorontalo dimana sejumlah sapi milik warga di Desa Daenaa, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, mengalami kematian mendadak dan diduga terinfeksi anthrax. Kasus tersebut ditindaklanjuti Kementerian Pertanian dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo, melakukan investigasi, mengambil sampel untuk diteliti di laboratorium, serta memastikan ketersediaan stok obat dan vaksin.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita di Jakarta, Senin (8/6).

"Petugas kesehatan hewan sudah turun ke lapang melakukan investigasi kasus dan pengambilan sampel untuk konfirmasi laboratorium di BBVet Maros," katanya.

Ia juga memastikan bahwa pengobatan untuk hewan yang sakit sudah dilakukan, disertai dengan sosialisasi tentang penyakit Anthrax bagi masyarakat sekitar kasus.

"Dua minggu setelah pengobatan selesai, akan dilakukan vaksinasi di wilayah tersebut," tambahnya.

Ia juga memastikan bahwa stok obat berupa antibiotik dan vitamin, serta vaksin di Gorontalo masih mencukupi untuk memastikan penanganan kasus di wilayah tertular dan sekitarnya.

"Tahun ini kita siapkan stok vaksin sebanyak 15.000 dosis dan operasionalnya untuk Gorontalo," tutur Ketut.

Sebelumnya diinformasikan bahwa ada kasus suspek Anthrax di Desa Daenaa, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Dugaan kasus Anthrax ini diketahui setelah ada laporan kasus Anthrax jenis kulit pada delapan orang penduduk yang diduga memotong paksa sapi sakit dan kemudian mengonsumsi dagingnya. Anthrax merupakan salah satu penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia (zoonosis).

"Kami sudah koordinasikan juga dengan Kemenkes, untuk memastikan penanganan terintegrasi kasus ini dengan pendekatan one health," ungkap Ketut.

Di tempat terpisah, saat diminta keterangan terkait kasus, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi membenarkan adanya laporan dugaan kasus Anthrax kulit tersebut. Menurutnya pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemda untuk melakukan penyelidikan epidemiologi dan penanganan kasus secara terpadu antara unsur kesehatan dan kesehatan hewan.

Ia menekankan pentingnya kesadaran masyarakat tentang bahaya Anthrax ini, serta menghimbau agar masyarakat tidak memotong hewan yang sakit dan kemudian mengkonsumsi dagingnya. Nadia menyebutkan bahwa penduduk yang menunjukan gejala Anthrax kulit telah ditangani oleh Puskesmas.

Hal senada disampaikan oleh Direktur Kesehatan Hewan, Kementan, Fadjar Sumping Tjatur Rasa. Menurutnya risiko terbesar penularan Anthrax di Indonesia adalah melalui pergerakan dan pemindahan hewan tertular serta ketika ada hewan sakit yang dipotong dan kemudian dagingnya dijual atau dibagikan untuk konsumsi.

"Kita selalu sampaikan kepada masyarakat agar segera melaporkan setiap kasus hewan sakit kepada petugas untuk ditangani, dan meminta mereka agar tidak memotong hewan sakit dan tidak mengkonsumsi dagingnya bahkan tdk melukai hewan yang mati akibat anthrax tegas Fadjar.

Sementara itu, berdasarkan informasi dari salah satu petugas Dinas Peternakan Provinsi Gorontalo, diketahui bahwa lokasi kasus, yakni di Desa Daenaa sebelumnya tidak pernah dilaporkan ada kasus Anthrax sehingga tidak ada pelaksanaan vaksinasi di wilayah tersebut sebelumnya.

Diduga kasus Anthrax yang terjadi karena adanya pemasukan ternak baru dari luar wilayah. Hal ini diperkuat dengan informasi bahwa pada tanggal 9 Mei 2020, salah satu peternak ada yang membeli sapi indukan dan anakan sebanyak dua ekor di Pasar Bongomeme Kabupaten Gorontalo, yang merupakan daerah endemis Anthrax. (CR)

ARTIKEL TERPOPULER

ARTIKEL TERBARU

BENARKAH AYAM BROILER DISUNTIK HORMON?


Copyright © Majalah Infovet I Majalah Peternakan dan Kesehatan Hewan. All rights reserved.
About | Kontak | Disclaimer