RP 20 TRILIUN UNTUK PETERNAK RAKYAT: AMRAN SULAIMAN SIAPKAN "JURUS SAKTI" TEKAN HARGA PAKAN & STABILKAN TELUR-AYAM

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman beserta jajarannya dalam press conference di gedung Kementerian Pertanian-Ragunan, Jakarta. (Foto: Dok. Humas Kementan)

Jakarta – Revolusi besar-besaran di sektor peternakan rakyat Indonesia akan segera bergulir. Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian (Kementan), telah mengonfirmasi suntikan dana jumbo sebesar Rp 20 triliun melalui PT Danantara. Dana fantastis ini disiapkan secara khusus untuk memberdayakan dan memperkuat daya saing 3,7 juta peternak kecil di seluruh pelosok negeri.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, dalam berbagai kesempatan, menegaskan bahwa langkah strategis ini adalah upaya konkret pemerintah untuk mengatasi persoalan klasik yang selama ini membelit peternak rakyat: tingginya biaya produksi, terutama harga pakan, dan fluktuasi harga jual yang ekstrem.

Infrastruktur Hulu Jadi Kunci: Membangun Pabrik Pakan di 30 Titik

Fokus utama dari gelontoran dana Rp 20 triliun ini adalah pembangunan infrastruktur di sektor hulu peternakan rakyat. Mentan Amran Sulaiman secara gamblang menjelaskan rencana pembangunan pabrik pakan mandiri yang berlokasi strategis di daerah sentra peternakan.

"Kami fokus di hulu peternakan rakyat. Ini yang menjadi masalah utama selama ini. Peternak kita tertekan oleh harga pakan yang tidak stabil. Maka, kami putuskan untuk membangun industri pabrik pakan," ujar Mentan Amran, seperti yang dikutip dari laporan Antara dan siaran pers resmi Humas Pertanian.

Proyek pembangunan pabrik pakan ini akan dilakukan dalam dua tahap: Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, dalam berbagai kesempatan, menegaskan bahwa langkah strategis ini adalah upaya konkret pemerintah untuk mengatasi persoalan klasik yang selama ini membelit peternak rakyat: tingginya biaya produksi, terutama harga pakan, dan fluktuasi harga jual yang ekstrem.

Proyek pembangunan pabrik pakan ini akan dilakukan dalam dua tahap: 1. Tahap Pertama: Pembangunan di 12 titik lokasi. 2. Tahap Kedua: Dilanjutkan dengan pembangunan di 18 titik tambahan. Secara total, akan ada 30 titik pabrik pakan yang akan beroperasi untuk memenuhi kebutuhan pakan 3,7 juta peternak rakyat. Dengan adanya pabrik pakan mandiri ini, diharapkan ketergantungan peternak pada pakan impor atau pakan dari perusahaan besar dapat berkurang drastis, yang pada akhirnya akan menekan Harga Pokok Produksi (HPP) peternak.

Stabilisasi Harga Pakan, DOC, dan Obat-obatan

Selain pabrik pakan, investasi besar Danantara ini juga dialokasikan untuk memproduksi sarana produksi utama lainnya, seperti day old chick (DOC) atau anak ayam usia sehari dan sarana produksi lainnya (Saprodi), termasuk vaksin dan obat-obatan.

Mentan Amran Sulaiman menekankan, ketersediaan DOC dan obat-obatan yang stabil dan terjangkau di seluruh Indonesia adalah bagian integral dari upaya stabilisasi. Selama ini, kelangkaan dan tingginya harga DOC dan obat-obatan sering kali menjadi penyebab kegagalan panen dan kerugian yang dialami peternak kecil.

"Kita pastikan, harga pakan, harga vaksin, dan obat-obatan akan stabil di seluruh Indonesia. Tidak boleh lagi ada perbedaan harga yang terlalu jauh antara satu wilayah dengan wilayah lain. Ini demi keadilan bagi peternak rakyat," tegasnya, sebagaimana dilaporkan oleh Kompas dalam liputan mereka mengenai kebijakan pangan nasional.

Menjaga Stabilitas HPP Telur dan Ayam

Langkah jangka panjang dari program Rp 20 Triliun ini adalah menjaga agar HPP (Harga Pokok Penjualan) telur dan daging ayam tidak terlalu fluktuatif, khususnya menjelang hari-hari besar keagamaan atau liburan panjang.

Dengan terkontrolnya biaya produksi (pakan, DOC, obat) di sektor hulu, maka HPP peternak akan lebih stabil dan rendah. Hal ini akan memberikan dua dampak positif: 1. Peternak Untung: Margin keuntungan peternak rakyat terjaga dan tidak tergerus oleh kenaikan harga pakan. 2. Konsumen Senang: Harga jual di pasaran akan lebih stabil dan terjangkau, sehingga inflasi yang disebabkan oleh komoditas pangan hewani dapat dikendalikan.

Para pengamat ekonomi pertanian menyambut baik kebijakan ini. Menurut Dr. Purbaya, seorang Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM), jika program ini terlaksana dengan baik, ini akan menjadi 'Game Changer' yang akan membuat peternak rakyat setara dengan peternak skala besar.

"Ini adalah upaya hilirisasi sekaligus hulu-isasi yang luar biasa. Pemerintah mengambil peran kunci dalam mengontrol suplai input peternakan, yang selama ini didominasi pihak tertentu. Danantara sebagai agen perubahan memiliki mandat besar untuk membuat harga lebih rasional bagi rakyat," jelasnya, merujuk pada analisis yang ia sampaikan kepada detikcom.

Program Rp 20 triliun ini bukan hanya sekadar dana bantuan, melainkan sebuah investasi strategis untuk mewujudkan kemandirian pangan hewani nasional, sekaligus memberikan kepastian usaha dan kesejahteraan bagi 3,7 juta peternak rakyat Indonesia. (INF)

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH MELINDUNGI KEBERLANGSUNGAN HIDUP PETERNAK UNGGAS RAKYAT

Foto Bersama Narasumber Seminar

KPUN (Komunitas Peternak Unggas Nasional) berklobrasi bersama PSP3-IPB dan Saspri Nasional yang mewadahi para peternak unggas mandiri melaksanakan Seminar Perunggasan mengangkat tema “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Melindungi Keberlangsungan Hak Usaha Perunggasan Nasional”.

Acara tersebut dihelat di IICC Botani Square,Kota Bogor pada hari Rabu,(24/01/2024). Narasumber yang hadir diantaranya drh Agung Suganda Direktur Pakan Ternak, Ditjennakkeswan, Dr I Gusti Ketut Astwa Deputi 1 Bapanas RI, Alvino Antonio, Ketua KPUN, Dr Prabianto Mukti Wibowo, Komisioner Komnas HAM, dan Yeka Hendra Fatika yang merupakan Komisioner Ombudsman RI. Seminar juga dimoderatori oleh Prof Muladno yang merupakan mantan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sekaligus pendiri Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) dan Ketua PSP3 – IPB.

Dalam presentasinya, Drh Agung Suganda yang mewakili pemangku kebijakan memaparkan tentang arah kebijakan dan langkah-langkah kementerian pertanian dalam pelindungan dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat perunggasan.

“Kami saat ini sedang melakukan perubahan-perubahan sebagaimana diperintahkan oleh Pak Menteri, tujuan utamanya bukan hanya bagaimana meningkatkan produksi daging unggas dan telur ayam kita.

Ia juga menyebut saat ini Kementan mendorong pemberdayaan perlindungan terhadap peternak rakyat. Dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk juga para peternak mandiri yang melakukan usaha budidaya saat ini juga diperhatikan. 

Sedangkan Ketua KPUN Alvino Antonio dalam paparannya menyatakan rasa terima kasihnya atas terselenggaranya seminar ini. Dimana melalui seminar ini ada beberapa masukan dari instansi pemerintah lintas sektoral yang dapat diambil tindakan secepatnya.

"Tadi dijelaskan ada beberapa hal yang perlu diperbaiki diantaranya undang-undang dan beberapa aturan lain yang masih berpotensi merugikan peternak mandiri. Tentunya hal tersebut perlu dibahas lebih lanjut dan lebih mendalam bila perlu secepatnya. Hal yang akan disampaikan dan dibahas bersama lintas sektoral tadi diharapkan bisa menemukan jalan yang terbaik dan tercepat bagi industri perunggasan di Indonesia."tegas Alvino.

Masih menurut Alvino, peternak mandiri sejatinya telah terfokus meminta bantuan kepada pemerintah melalui kementan dan Kemendag, agar dapat berkonsolidasi mengangkat harga ayam dari peternak dengan harga yang sesuai. Karena harga ayam hidup itu jauh di bawah harga biaya produksi yang sekarang.

"Saat ini kami tidak bisa berbuat banyak karena harga pakan ternak terbilang tinggi harganya menyentuh Rp.10.000, untuk itu kami meminta pemerintah untuk bisa menekan harga pokok produksi khususnya pakan agar kami bisa menjual ayam dengan harga yang lebih baik,," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Ombudsman, Yeka Hendra Fatika menegaskan pemerintah wajib memberikan perlindungan yang nyata bagi peternak unggas baik di tingkat kebijakan dan implementasi.

Yeka mengatakan, Ombudsman telah menerima berbagai aduan dari para peternak di antaranya terkait rendahnya harga jual ayam hidup di kandang, tingginya biaya sarana produksi peternak hingga permasalahan PKPU antara Peternak dengan Perusahaan Pakan.

Di sisi lain para peternak mandiri juga mengadu soal terhambatnya proses pembayaran dalam Program Pencegahan Stunting oleh Pemerintah kepada Peternak.

Menurutnya, upaya jangka menengah dan jangka panjang yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan mendorong diskon pasar produk dari integrator dengan peternak rakyat/mandiri.

Sementara itu Prabianto Mukti Wibowo, Komisioner Komnas HAM menyoroti masalah Rekomendasi dan Pengembangan Industri Perunggusan Nasional yang Berkelanjutan serta Berkeadilan. (CR)