KOLABORASI KEMENTAN DAN FAO SELENGGARAKAN WEBINAR ANTI RABIES

Webinar Rabies Membahas Penggunaan Vaksin Oral Untuk Mencegah Rabies

Sabtu 3 Februari 2024 kemarin, Direktorat Kesehatan Hewan bersama dengan FAO ECTAD Indonesia dan Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP) menyelenggarakan webinar bertajuk "Potensi Vaksinasi Oral Rabies dan Pertimbangan Untuk Penggunaannya di Indonesia" melalui daring Zoom Meeting. Penggunaan vaksin oral tentunya menjadi salah satu strategi dalam peningkatan cakupan vaksinasi anjing dalam memberantas rabies.

Direktur Kesehatan Hewan Drh. Nuryani Zainuddin dalam semabutannya menyebutkan bahwa vaksinasi rabies secara oral menjadi opsi dalam vaksinasi anjing liar yang sulit ditangkap.

“Opsi lain yang mungkin bisa digunakan adalah vaksinasi oral rabies untuk anjing. Seperti diketahui, konsep ini sudah lama digunakan untuk vaksinasi hewan liar, termasuk untuk pengendalian rabies. Di beberapa negara Eropa, vaksinasi oral rabies untuk satwa liar sudah dilakukan sejak 1970-an, dan terbukti telah berhasil memberantas rabies pada satwa liar di beberapa negara. Untuk satwa liar, pemberian vaksin oralnya menggunakan pesawat atau helikopter dan disebar ke habitat satwa tertarget, misalnya rubah, sementara untuk anjing, metodenya sangat berbeda," tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama bertindak sebagai narasumber yakni  Dr Ad Vos, salah satu ahli vaksin yang merupakan bagian dari Departemen Kesehatan Masyarakat Ceva Sante Animale, dalam presentasinya menjelaskan tiga komponen utama metode vaksinasi oral rabies untuk anjing.

“Setidaknya ada tiga komponen utama, yaitu vaksin yang memiliki efikasi dan aman bagi spesies target maupun non target; umpan yang disukai anjing lokal dan efektif dalam melepaskan vaksin di rongga mulut; serta teknik pemberian yang menggunakan sumber daya lokal dan mampu membatasi kontak dengan spesies non target," kata dia. 

Selain itu, dirinya menceritakan bahwa metode vaksinasi oral rabies terbukti efektif dalam mencapai cakupan di atas 70% dan cost-effective di beberapa negara.

“Penggunaan teknologi dalam pelaporan vaksinasi terbukti efektif dalam proses monitoring pelaksanaan metode ini secara real time di lapangan”, tambahnya.

Sementara itu, narasumber lainnya, Drh Khrisdiana Putri dari Universitas Gadjah Mada dan merupakan salah satu anggota Komisi Obat Hewan Kementan, menyebutkan bahwa produk vaksin oral yang sudah diregistrasi di Indonesia terbukti aman untuk penggunaannya di lapangan.

Hal tersebut juga diamini oleh Drh I Gusti Bagus Oka, dari Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Dirinya menceritakan pengalamannya dalam memberikan vaksin oral rabies di lapangan.

“Sebelum memberikan umpan pada anjing, jangan sampai menimbulkan kecurigaan anjing kepada kita karena bisa membuat anjing lari. Hindari kontak mata dengan si anjing, dengan jalan berpura-pura lewat melewati anjing sebelum menjatuhkan umpan di depannya. Selain itu vaksin oral tersebut aman dan efektif untuk digunakan," tuturnya. 

Program pilot yang telah dilakukan di Indonesia ini dapat terlaksana berkat kerjasam antara Direktorat Kesehatan Hewan bersama dengan FAO ECTAD Indonesia, AIHSP, dan Ceva Sante Animale, serta Ceva Animal Health Indonesia. Mereka berkolaborasi melakukan beberapa studi di Bali pada tahun 2021-2022, yaitu studi penerimaan umpan vaksin oral rabies, efektivitas vaksinasi oral rabies, potensi kontak dengan masyarakat, serta studi imunogenisitas vaksin oral, di mana hasilnya telah dipublikasi tahun 2023.

Studi tersebut menghasilkan temuan penting yang bisa digunakan sebagai referensi dalam memperkuat kualitas vaksinasi anjing melawan rabies di Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa anjing lokal menerima umpan yang terbuat dari tepung telur dan umpan yang terbuat dari usus sapi Bali dengan tingkat kesuksesan masing-masing 95,2% dan 82,6%. Untuk respon imun, tidak ada perbedaan kuantitatif yang signifikan pada level antibodi yang ditimbulkan oleh vaksin oral dan vaksin parenteral yang biasa digunakan di Indonesia.

Setidaknya ada dua pesan kunci yang diidentifikasi  dalam acara seminar tersebut yakni Vaksin oral rabies mempunyai potensi sebagai opsi untuk menjawab masalah sulitnya vaksinasi anjing liar dan anjing berpemilik yang diliarkan dalam puaya pengendalian dan pemberantasan rabies. Selain itu, berbagai studi telah membuktikan keamanan, efektivitas, imunogenisitas, dan cost-effectiveness penggunaan vaksin oral rabies di beberapa negara.

Sebelum menutup webinar, Drh Nuryani menambahkan bahwa ia berharap agar vaksin oral rabies dapat digunakan untuk target anjing liar atau anjing berpemilik yang diliarkan, sementara anjing kesayangan dan anak anjing dapat divaksinasi dengan vaksin parenteral. Metode vaksinasi rabies oral ini nantinya digunakan sebagai pelengkap dalam pelaksanaan vaksinasi massal untuk meningkatkan cakupan vaksinasi dalam menghentikan penularan virus rabies di lapangan. (WFH).

Wahid Fakhri Husein – praktisi manajemen kesehatan hewan dan One Health; Direktur Sahabat Anti Rabies*

FAO DAN KEMENTAN PERKUAT KAPASITAS PETUGAS LAPANGAN TANGANI WABAH LSD

Webinar LSD

Di Indonesia, penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) telah menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi peternak sejak kemunculannya tahun lalu. Menanggapi hal ini, FAO ECTAD Indonesia bersama Kementerian Pertanian berkolaborasi dengan FAO RAP, EuFMD, EMPRES dan EMC menyelenggarakan pelatihan daring tentang kesiapsiagaan dan respon lumpy skin disease (LSD) dari tanggal 8 Maret hingga 12 April 2023.

Dalam acara webinar pembukaan pelatihan ini, Direktur Kesehatan Hewan, Drh Nuryani Zainuddin menyebutkan bahwa ada 13 provinsi telah terdampak wabah LSD sejak kemunculannya pada bulan Februari 2022.

Dalam kesempatan yang sama, Team Leader FAO ECTAD Indonesia, Dr. Luuk Schoonman menambahkan, dalam menghadapi situasi darurat LSD di Indonesia, diperlukan peningkatan tanggap darurat, manajemen, serta pelaporan terhadap wabah.

Empat ahli dihadirkan sebagai panelis pada webinar ini – Eeva Tuppurainen (FLI, Jerman), Li Jinming (CAHEC, Cina), Pham Thanh Long (Kementerian Pertanian, Viet Nam), Surendra Karki (FAO, Nepal) – untuk berbagi pengalaman terkait dengan pelaksanaan vaksinasi LSD dan PMK secara bersamaan, selain bagaimana penanganan untuk hewan yang terinfeksi.

Setidaknya, 500 peserta hadir dalam pembukaan pelatihan yang ditujukan untuk dokter hewan guna meningkatkan tindakan pencegahan dan pengendalian serta mitigasi penyakit ini

Di akhir pelatihan, sebanyak 336 peserta aktif mengikuti pelatihan melalui platform Virtual Learning Center ini dan 71% di antaranya mendapatkan sertifikat kelulusan. (WF)

PERINGATAN HARI ZOONOSIS SE-DUNIA : MARI PERANGI ZOONOSIS!

Memperingati Hari Zoonosis Se-Dunia, semua sektor harus bersatu melawan zoonosis

Memperingati hari zoonosis se-dunia yang jatuh pada 6 Juli 2021 yang lalu Direktorat Kesmavet Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama FAO ECTAD Indonesia dan USAID mengadakan webinar bertajuk Kesmavetalk bertajuk "Mari Bersama Perangi Zoonosis!"pada Rabu (7/7) yang lalu. Acara tersebut dapat diakses via daring youtube dan instagram melalui channel Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner. Tujuannya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat terkait ancaman Zoonosis bagi kehidupan manusia. 

Narasumber yang dihadirkan pun bukan kaleng - kaleng, mereka adalah Drh Denny Widaya Lukman (pengajar FKH IPB), Drh Tjahjani Widiastuti (koordinator kelompok zoonosis, Ditkesmavet), dan Drh NLP Indi Dharmayanti (Kepala BBALITVET Bogor), yang dimoderatori oleh Drh Ahmad Gozali (FAO ECTAD Indonesia).   

Drh Tjahjani mengatakan bahwa pemerintah telah membuat strategi dalam memerangi penyakit hewan menular strategis (ada 15 jenis) yang diantaranya bersifat zoonosis, utamanya pada 5 penyakit yang berpotensi sangat berbahaya seperti AI, Rabies, Anthrax, Brucellosis, dan Leptospirosis. Meskipun begitu bukan berarti 10 penyakit lainnya dianaktirikan oleh pemerintah.

"Kami juga dalam memerangi ini tidak bisa sendiri, oleh karenanya kami melakukan kolaborasi dengan sektor lain seperti kesehatan manusia dan kesehatan lingkungan. Oleh karenanya kerjasama ini sangat berarti dalam memerangi zoonosis dan mencegah terjadinya wabah dan pandemi baru," tuturnya.

Drh Denny Widaya Lukman juga mengatakan yang hampir serupa dimana penyakit zoonotik merupakan ancaman yang selalu mengintai manusia. Oleh karenanya kewaspadaan yang lebih diperlukan agar nantinya tidak terjadi lagi wabah zoonotis seperti misalnya AI dulu.

Ia juga menekankan agar para ahli dapat lebih banyak lagi mengedukasi masyarakat terkait zoonosis. Hal ini karena dirinya banyak mendapat berita dan kabar terkait salah kaprah, hoax, dan disinformasi masyarakat mengenai Zoonosis, seperti misalnya kasus toxoplasmosis.

"Selama ini masyarakat suka menuduh kucing sebagai biang keladi toxoplasma, padahal bisa jadi manusia tidak tertular dari kucing saja, makan daging setengah matang, atau minum susu kambing tanpa dimasak misalnya, itu kan juga faktor risiko tinggi. Makanya edukasi dan komunikasi itu penting," kata Denny.

Denny juga mengatakan bahwa memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat sangat mudah diucapkan namun sulit dilakukan. Hal ini juga berkaitan dengan derasnya arus informasi dan teknologi, sehingga masyarakat mudah percaya dan tidak dapat menentukan mana informasi yang benar dan hoax.

Terkait dengan Covid-19 yang dikabarkan dapat menginfeksi hewan,  Drh NLP Indi Dharmayanti banyak menjabarkan data mengenai hal tersebut. Ia memaparkan berbagai data terkait penularan Covid-19 pada hewan seperti harimau, cerpelai, dan lain sebagainya dari berbagai negara. Namun begitu berdasarkan data dan hasil riset yang ia dan timnya lakukan di BBALITVET di Indonesia sendiri belum pernah ada kasus penularan Covid-19 dari manusia ke hewan peliharaan.

Misalnya saja pada saat awal pandemi, ia dan timnya langsung mengambil sampel dari kucing yang dipelihara oleh penderita Covid-19 dan melakukan pengujian serologis terhadap sampel dari kucing tersebut, hasilnya pun negatif. Ia juga menjabarkan hasil pengujian lainnya pada hewan pelihara dari penderita Covid-19 seperti anjing dan kelinci, hasilnya dari 12 sampel semuanya pun negatif.

"Kami sudah lakukan hal tersebut, meskipun hasilnya negatif, bukan berarti tidak ada potensi penularan dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Karena berdasarkan hasil dari software modelling kami potensi itu tetap ada, makanya tetap harus waspada, jaga kesehatan kita, hewan peliharaan kita, dan juga lingkungan kita," tutur Indi.

Diskusi dan pertanyaan - pertanyaan dari para penonton berlangsung menarik hingga acara berakhir. Semoga saja dengan adanya acara tersebut dapat menambah edukasi masyarakat Indonesia terkait zoonosis, dan efek positifnya dapat ditularkan dan dibagikan kepada masyarakat lainnya  di seluruh penjuru negeri. (CR)

HARI KEDOKTERAN HEWAN SEDUNIA 2021: APRESIASI DOKTER HEWAN DALAM PENANGANAN COVID-19

Dokter hewan berperan sebagai pemain kunci dalam mentransformasikan teori One Health

Pandemi COVID-19 telah mengubah cara hidup dan mempengaruhi kesehatan manusia secara signifikan. Upaya pengendalian penyakit menjadi perhatian besar, termasuk dampaknya terhadap ketahanan pangan dan mata pencaharian perternak di sepanjang rantai nilai pangan.

Dalam situasi ini, dokter hewan mampu mengatasi dan menyesuaikan perannya untuk mendukung kesehatan masyarakat dan kesehatan hewan, serta menjaga kelangsungan dan keamanan pangan asal hewan.

Pada Hari Kedokteran Hewan Sedunia, kita memperingati pekerjaan mulia dokter hewan yang telah menunjukkan kemampuannya beradaptasi dalam berbagai situasi. Mulai dari dokter hewan yang bekerja mengawasi kualitas produk pangan asal hewan di pasar atau di rumah potong hewan, hingga dokter hewan ahli kesehatan masyarakat yang terjun dalam penanggulangan COVID-19.

“Banyak dokter hewan yang memainkan peran penting di masa pandemi COVID-19. Ada yang bekerja untuk percepatan pengujian sampel COVID-19 di laboratorium kesehatan hewan, terlibat dalam pengembangan vaksin nasional, menjadi bagian Satuan Tugas COVID-19, serta menjaga ketahanan pangan dan stabilitas produk pangan asal hewan,” ujar FAO ECTAD COVID-19 Team Leader Farida Camallia Zenal.

“Dari persoalan seperti keamanan dan ketahanan pangan hingga penyakit yang dapat ditularkan antara manusia dan hewan, dokter hewan memiliki pengetahuan dan pengalaman unik yang dapat dimanfaatkan selama pandemi global ini. Keahlian ini mendukung pendekatan One Health, membantu mencegah pandemi di masa mendatang dan menjaga infrastruktur kesehatan masyarakat termasuk keamanan pekerja yang terlibat dalam produksi pangan asal hewan,” tambah Farida.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Ditjen PKH Kementan) bersama FAO Emergency Center for Transboundary Animal Disease (ECTAD) dan didanai oleh Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) telah bekerja bersama dokter hewan dalam penanggulangan COVID-19 di 10 provinsi di Indonesia.

Area keterlibatan termasuk keamanan pangan dan mata pencaharian pekerja pangan, diagnosis laboratorium COVID-19, dan memberi nasihat tentang langkah-langkah untuk meminimalkan risiko penularan COVID-19 dari manusia ke hewan dan konsekuensinya.

“Dengan pengalaman sebelumnya dalam pengendalian wabah flu burung, para dokter hewan di empat Laboratorium Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, yaitu BBVet Maros di Sulawesi Selatan, BBVet Wates di DI Yogyakarta, BVet Bukittinggi di Sumatera Barat, dan BVet Subang di Jawa Barat mampu melaksanakan uji Polymerase Chain Reaction (PCR) virus COVID-19 di wilayah kerja masing-masing. Sudah ada 75.595 sampel yang diuji hingga awal April 2021,” ujar Nasrullah, Direktur Jenderal PKH Kementan.

Direktur Kantor Kesehatan USAID Indonesia Pamela Foster mengatakan, “Pemerintah Amerika Serikat, melalui USAID, telah memberikan komitmen senilai lebih dari 14,5 juta dolar untuk mendukung respons COVID-19 di Indonesia. Kami gembira dapat mendukung tenaga kesehatan garis depan, termasuk dokter hewan, dalam melawan penyakit yang bisa menyebabkan kematian ini. Dengan dukungan dari USAID dan FAO ECTAD, Indonesia memanfaatkan keahlian Balai/Balai Besar Veteriner (B/BVET) Kementerian Pertanian untuk menguji COVID-19 pada sampel manusia. Keterlibatan B/BVET mempercepat dan memungkinkan dilakukannya lebih banyak tes COVID-19 sehingga dapat menyelamatkan jiwa. Kerja sama ini menggambarkan kekuatan pendekatan One Health untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons penyakit.”

Kiprah dokter hewan dalam kesehatan hewan dan masyarakat di saat pandemi COVID-19 patut mendapatkan apresiasi yang tinggi. “Dokter hewan adalah pekerjaan yang mulia. Mereka adalah pemain kunci dalam mentransformasikan teori One Health menjadi aksi kolaboratif yang berfokus pada ketahanan pangan, navigasi pandemi COVID-19, dan mencegah pandemi di masa depan,” tambah Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Dr. drh. M Munawaroh, M.M.

“Contoh dokter hewan yang turut memberi kontribusi nyata dalam penanganan COVID-19 adalah Prof. Dr. Fedik A. Rantam sebagai peneliti ahli virus dan drh. Sudirman sebagai CEO PT. Biotis Pharmaceutical yang memiliki fasilitas pembuatan vaksin telah bekerja sama dalam mewujudkan vaksin nasional.” tutupnya. (INF/FAO)

MENGURANGI DAMPAK AMR DAN MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK MELALUI PENINGKATAN BIOSEKURITI

Bijak dalam menggunakan antimikroba dalam semua aspek kesehatan

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Peternakan Provinsi Lampung berkomitmen dalam mengurangi dampak resistensi AMR pada sektor peternakan. Hal tersebut disampaikan oleh Drh Syamsul Ma'arif dalam Webinar yang digelar Dinas Peternakan Provinsi Lampung yang berkolaborasi dengan FAO ECTAD Indonesia, USAID, Pinsal Petelur Nasional Lampung, dan Kementerian Pertanian. Webinar tersebut berlangsung pada Senin (23/11) lalu.

Syamsul juga menjabarkan mengenai pentingnya sertifikasi NKV dalam produk pangan asal hewan, dimana sertifikat tersebut menjamin kualitas dan keamanan pangan tersebut.

"Kita sedang menggalakkan adanya sertifikasi NKV pada unit produksi pangan asal hewan, diantaranya adalah peternakan ayam petelur dan peternakan sapi perah. Dimana salah satunya persyaratan NKV peternakan tersebut harus memiliki sistem biosekuriti yang baik," tukas Syamsul.

Syamsul juga menambahkan bahwa penerapan biosekuriti yang baik dalam suatu peternakan akan berdampak positif bagi peternak dan konsumen. Dirinya juga menyebutkan data WHO dimana diperkirakan nanti pada tahun 2050 kematian manusia akibat resistensi antimikroba akan lebih tinggi ketimbang penyakit lain seperti kanker.

"Ini sangat urgen, oleh karena itu saya salut dengan Lampung yang mau berusaha untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan aman untuk konsumen. Semoga program serupa dapat diduplikasi oleh provinsi lainnya," tutur Syamsul.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Pinsar Petelur Nasional Lampung Jenny Soelistiyani mengapresiasi kerjasama antara peternak dan stakeholder terkait di Lampung. Menurutnya kerjasama ini merupakan suatu contoh apik dimana komitmen bertemu dengan kerja keras hingga menghasilkan sesuatu yang baik.

"Kami peternak layer di Lampung berkomitmen untuk ini. Target kami waktu itu dalam setahun ada 11 peternak yang memiliki NKV, tetapi kenyataannya kurang dari setahun kita ada 14 yang mendapatkan sertifikasi NKV, sampai kita mendapatkan rekor MURI," tutur Jenny.

Jenny juga menuturkan bahwa dengan menerapkan biosekuriti tiga zona yang baik di peternakannya, selain berimbas pada performa ternak juga berujung pada keuntungan secara ekonomi.

"Ayam jadi jarang sakit, kalaupun ada yang sakit tracebility-nya lebih mudah. Keuntungan meningkat, penggunaan antibiotik berkurang, meskipun penggunaan disinfektan meningkat, tetapi kita tetap untung dan jadi lebih enak tidur," pungkas dia.

Seminar tersebut merupakan rangkaian acara dari Pekan Kesadaran Antimikroba Se-dunia (World Anti Microbial Awareness Week) yang digulirkan oleh WHO pada minggu ketiga di bulan November. Dengan adanya event ini diharapkan agar masyarakat dunia lebih bijak dalam menggunakan antimikroba baik di sektor kesehatan manusia dan hewan (CR).

MEDIA BRIEFING RESISTENSI ANTIMIKROBA

Mikroorganisme resisten (superbugs), ancaman manusia di masa depan

Pekan Kesadaran Antimikroba Se-dunia (World Antibiotic Awareness Week) diperingati tiap minggu ke-3 sampai minggu  ke-4 di bulan November (18-24 November). Bertepatan dengan hari pertama pada minggu tersebut, FAO ECTAD Indonesia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan Yayasan Orang tua Peduli menggelar Media Briefing melalui daring zoom. Media briefing dilakukan agar media dapat mengampanyekan mengenai pentingnya  resistensi  antimikroba kepada masyarakat.

 

Dalam beberapa puluh tahun terakhir, resistensi mikroorganisme terhadap antimikroba di seluruh dunia cenderung meningkat, sedangkan perkembangan jenis antimikroba baru yang ditemukan oleh manusia bisa dibilang tidak berkembang dengan baik. Hal itu disampaikan oleh Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Drh Fadjar Sumping Tjaturrasa dalam opening speech-nya mewakili Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berhalangan hadir.

"Berdasarkan model yang dibuat oleh WHO, kematian akibat resistensi antimikroba di seluruh dunia akan lebih tinggi jumlahnya ketimbang kanker. Ini sangat memprihatinkan dan berbahaya bagi umat manusia," tutur Fadjar.

Ia melanjutkan bahwa tidak hanya kesehatan manusia yang menjadi ancaman, kesehatan hewan dan lingkungan pun juga akan terancam. Oleh karenanya ia mengajak kepada seluruh kalangan yang bergerak di bidang medis agar berusaha semaksimal mungkin terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait penggunaan antimikroba secara bijak.

Dalam kesempatan yang sama Look Schooman Team Leader FAO ECTAD Indonesia mengatakan bahwa resistensi antimikroba disebabkan oleh penggunaan antimikroba yang serampangan baik pada manusia dan hewan.

"Produk pangan asal hewan berpotensi menyebarkan bakteri yang resisten antimikroba kepada manusia. Oleh karena itu pangan asal hewan harus terus diawasi keamanannya. Selama ini kami bersama stakeholder Indonesia berusaha semaksimal mungkin berkolaborasi akan hal ini," tutur Luuk.

Bukan hanya keamanannya saja, keberlangsungan produksi pangan juga akan terdampak akibat resistensi antimikroba. Oleh karenanya Luuk Menyebut bahwa isu ini resistensi antimikroba merupakan isu yang krusial dan mendunia. (CR)

USAID, FAO, DAN DIRKESMAVET SOSIALISASIKAN PERMENTAN BARU

Jumat 10 Juli 2020, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, FAO ECTAD Indonesia, dan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner mengadakan sosialisasi terkait Permentan No. 11 tahun 2020 tentang NKV kepada peternak unggas secara daring melalui aplikasi zoom. Kegiatan ini juga merupakan inisiasi dari PINSAR petelur nasional. 

Tujuannya tentu saja untuk mensosialisasikan sertifikasi NKV pada peternakan unggas, terutama ayam petelur, karena dalam perementan tersebut NKV wajib dimiliki oleh unit usaha penghasil produk hewan, misalnya peternakan unggas petelur. Animo peserta pun bisa dibilang tinggi, hal ini terlihat dari jumlah peserta yang hadir, sebanyak 300-an orang hadir dalam pertemuan tersebut.

Luuk Schoonman FAO ECTAD Indonesia mengatakan bahwa selama 10 tahun bekerjasama dengan pemerintah Indonesia, kini FAO ECTAD memiliki program peningkatan kesehatan unggas di Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas dan mencegah penyakit unggas baik zoonotik maupun tidak, sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan Indonesia. 

“Kami memperkuat sektor perunggasan melalui penerapan good farming practices terutama pada biosekuriti tiga zona agar penggunaan antibiotik di perunggasan dapat dikurangi, selain itu kami juga berupaya agar terjadi kolaborasi antar stakeholder perunggasan, mengindentifikasi kemaslahatan program ini bagi peternak unggas di Indonesia,” kata Luuk.

Di waktu yang sama, Drh Syamsul Ma’arif selaku DIrektur Kesmavet Ditjen PKH berterima kasih kepada semua yang mendukung acara tersebut terutama FAO, USAID, dan tentu saja PINSAR. Syamsul juga mengatakan bahwa sepertinya memang pemilik unit usaha peternakan unggas masih belum banyak mengetahui tentang NKV.

“Sejak 2005 NKV sudah diatur dalam permentan sebelumnya, NKV ini berarti sifatnya wajib. Kami tidak ingin memaksa, tetapi kami pemerintah hanya ingin menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi NKV mutlak dimiliki sebagai bukti yang sah sebagai jaminan keamanan produk hewan di unit usaha produk hewan. Undang – undangnya juga banyak yang sudah mengatur tentang keamanan pangan ini. Jadi kalau aturan hukumnya ada, ya suka tidak suka harus mengikuti sistem jaminan keamanan produk hewan,” tuturnya.

Ketua Presidium Pinsar Petelur Nasional Yudianto Yosgianto pada kesempatan yang sama memberikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang mendukung adanya acara tersebut. Menurutnya, acara tersebut dapat menjadi ajang saling bertukar informasi yang valid dan lugas. 

“Harapannya saya mengajak kepada seluruh anggota PPN untuk tidak takut melakukan sertifikasi NKV, karena saya meyakini bahwa dengan jalan ini peternakan kita lebih tertata, hewan lebih sehat, produktivitas meningkat, dan kualitasnya juga. Semoga semua anggota kita tergerak untuk melakukan sertifikasi dan jangan ragu lagi,” tutur Yudianto.

Sosialisasi diberikan oleh Drh Ira Firgorita Kasubdit Higiene dan sanitasi pangan Direktorat Kesmavet. Ira mengatakan bahwa alasan tiap unit usaha produk ternak wajib memiliki NKV sifatnya sebagai prevensi alias pencegahan daripada penyakit zoonosis.

“Mengapa sih NKV harus ada, kok untuk unit usaha pangan yang bahannya tumbuhan nggak wajib punya NKV?. Ini karena beberapa penyakit hewan kan bisa menular kepada manusia, kalau tumbuhan biasanya penyakitnya berakhir di satu host tumbuhan saja. Jadi ini harus diawasi secara lebih baik,” kata Ira.

Ira juga mengatakan bahwa penerapan praktik veteriner yang baik di sektor budidaya unggas petelur juga menekankan pada pengendalian penggunaan antibiotik pada peternakan unggas. Dimana sama – sama kita ketahui bahwa produk unggas seperti telur dan daging ayam bisa saja mengandung residu antibiotik yang melebihi ambang batas, sehingga dapat merugikan kesehatan konsumennya.

“Kita ini sedang berada dalam kondisi darurat antimikroba. Kalau bahasa kerennya antimicrobial resistance. Oleh karenanya ini kan harus dicegah, jadi kalau penerapan praktik veterinernya baik, biosekuritinya baik, penggunaan antimikroba akan bisa dikendalikan dan mencegah lebih jauh terjadinya antimicrobial resistance,” tukas Ira. 

Lebih lanjut Ira menjelaskan keuntungan memiliki sertifikasi NKV. Misalnya saja, produk ber-NKV selain menjamin keamanan dan mutu pangan yang dihasilkan, produk yang tersertifikasi NKV juga akan membuka peluang pemasaran yang lebih luas. 

“Kita kan tahu kalau mau ekspor atau mau jual ke retail itu kan harus ada jaminan keamanannya, ada tracebilitiy-nya, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya NKV ini peluang pemasaran produk peternakan kita akan lebih terbuka. Sehingga peternak juga akan untung secara ekonomi, dan tenang saja, sertifikasi NKV sama sekali tidak dipungut biaya, alias gratis,” papar Ira.

Kegiatan diskusi pun berjalan dinamis dan antusias, tiap – tiap peserta saling bertanya, berdiskusi juga memberikan kritik dan saran yang membangun bagi pemerintah dalam hal ini Direktorat Kesmavet sebagai pemangku kebijakan. (CR)

PERINGATI HARI AYAM & TELUR NASIONAL, PINSAR GELAR KAMPANYE GIZI

Makan telur bersama, membuka acara kampanye gizi di Jakarta (31/10) (Foto : CR)

Memperingati Hari Ayam dan Telur Nasional serta World Egg Day yang jatuh pada 15 Oktober 2019 lalu, PINSAR Indonesia kembali mengadakan kampanye gizi di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta 31 Oktober 2019 yang lalu.

Acara tersebut rutin dilaksanakan oleh PINSAR sebagai salah satu stakeholder perunggasan di Indonesia. PINSAR juga menggandeng stakeholder lain seperti ASOHI, FAO ECTAD, dan PD Dharmajaya. Ricky Bangsaratoe selaku ketua panitia acara tersebut mengatakan bahwa kali ini sasaran dari kampanye gizi adalah Ibu - Ibu PKK dari berbagai Kota Madya dan Kecamatan di DKI Jakarta. "Sasarannya adalah Ibu - Ibu PKK karena mereka ini kan seperti agent of change, minimal satu orang ibu dapat mempengaruhi keluarganya, lagian kan kalau sasarannya ibu - ibu akan lebih efektif, karena mudah viral dari mulut ke mulut, maklum deh ibu-ibu," tutur Ricky. Ia juga menerangkan bahwa acara serupa kembali akan dilaksanakan di Kalimantan Timur dan DKI Jakarta tahun depan.

Kampanye Gizi dibuka secara simbolis dengan memakan telur rebus bersama - sama oleh semua yang hadir. Peserta diberikan pengetahuan mengenai pentingnya peran protein hewani bagi pertumbuhan. Hal itu disampaikan oleh Mantan Ketua Umum ASOHI Rakhmat Nuryanto. "Disini saya mencoba menjelaskan dan mengkalrifikasi beberapa mitos yang enggak bener terhadap ayam, telur, daging dan protein hewani lainnya. Ini penting karena banyak masyarakat yang enggan makan ayam dan telur misalnya hanya karena termakan mitos tadi, padahal secara ekonomi mampu," tutur Rakhmat.

Selain mengenai pentingnya konsumsi protein hewani, peserta juga diberikan bekal mengenai tatacara handling atau penanganan daging yang baik dan benar oleh  Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan DKI Jakarta. Peserta juga dimanjakan dengan adanya bazar murah protein hewani yang digelar oleh PD Dharmajaya dan PT Sumber Unggas Indonesia. Dalam bazar tersebut peserta dapat membeli daging ayam kampung asli dengan harga Rp 40.000/ekor dan telur ayam kampung asli seharga Rp 50.000 / 40 butir. 

Yanti seorang peserta dari PKK Kecamatan Gambir mengatakan bahwa ia banyak mendapatkan manfaat dari acara ini. "Saya jadi tahu kalau beberapa mitos tentang telur dan ayam yang ada horonnya itu enggak betul, dan jadi semakin yakin dalam memakan ayam dan telur. Terima kasih untuk panitia juga karena seru juga ada pasar murahnya," pungkas Yanti. (CR)

Kementan Bersama FAO dan USAID Tingkatkan Kerjasama Penanggulangan Zoonosis dan PIB

Perayaan kerjasama antara Kementerian Pertanian, USAID, dan FAO adalah tonggak kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi dengan Kementerian terkait lain, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, Organisasi Kesehatan Hewan, Organisasi Kesehatan Manusia, serta Badan Kerjasama Internasional dalam Pencegahan (Prevent), Pendeteksian (Detect) dan Penanggulangan (Respond) zoonosis prioritas dan penyakit infeksi baru (PIB) di Indonesia.

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) hari ini merayakan empat tahun kerjasama penanggulangan PIB dan zoonosis (penyakit hewan yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya) bersama Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) serta Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) di Jakarta 12 September 2019 yang lalu.

Kerjasama ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2016 melalui Program EPT-2 (Emerging Pandemic Threat fase 2) dan fokus pada kegiatan untuk mengurangi dan mengendalikan ancaman terhadap keamanan kesehatan Indonesia, baik kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, maupun kesehatan lingkungan/satwa liar.

Menurut I Ketut Diarmita, Dirjen PKH, Kementan, Kerjasama EPT-2 ini mempromosikan pendekatan One Health (OH), dimana dalam implementasinya memerlukan kerjasama, koordinasi, dan kolaborasi lintas disiplin dan lintas sektor untuk pencegahan (prevent), pendeteksian (detect), dan penanggulangan (respond) ancaman zoonosis dan PIB untuk kesehatan yang optimal.

Dalam pelaksanaan kerjasama ini melibatkan beberapa kementerian dan badan terkait, yakni Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), organisasi profesional kesehatan hewan dan kesehatan manusia, Universitas, dan badan-badan internasional seperti FAO dan Badan Kesehatan PBB, WHO. Sedangkan koordinasi program EPT-2 secara umum ditangani oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Stephen Rudgard, Wakil FAO Indonesia menyatakan bahwa Indonesia adalah contoh sukses dalam upaya pencegahan, pendeteksian, dan penanganan ancaman zoonosis global dengan menginisiasi dan melembagakan kerjasama lintas sektoral melalui pendekatan One Health.

“Keberhasilan Indonesia di mata dunia dalam menangani ancaman penyakit zoonosis juga mendapat perhatian besar dari Pemerintah, khususnya Presiden, dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 tahun 2019 yang mengatur tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruatan Nuklir, Biologi, dan Kimia,” ujar Stephen.

Dirjen PKH Ketut Diarmita dan FAO Representative Indonesia Stephen Rudgard bertukar Cinderamata

Sementara itu Ketut juga menyampaikan contoh capaian kerjasama dengan USAID/FAO antara lain yaitu adanya peningkatan kemampuan deteksi potensi penyebaran zoonosis dan PIB, peningkatan kapasitas penanganan kasus zoonosis secara lintas sektor dan kementerian di lapangan, dan hal ini ditandai dengan adanya penurunan signifikan pada kasus avian influenza (AI) atau flu burung, baik pada manusia maupun hewan.

“Kami mengapresiasi dukungan dari USAID dan FAO ini, dan berharap kerjasama yang sudah baik ini akan terus berlanjut. Kementan bersama kementerian dan lembaga terkait akan terus berupaya untuk bersinergi dalam memperkuat kapasitas One Health Indonesia sesuai dengan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2019,” tambahnya.

Menyambung ucapan Ketut, Wakil Direktur USAID Indonesia, Ryan Washburn, mengakui peran Pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Pertanian, atas langkah- langkah penting dalam pelaksanaan pendekatan One Health secara konsisten.

"Pemerintah AS melalui USAID telah bermitra selama lebih dari 13 tahun untuk meningkatkan kemandirian Indonesia dalam pencegahan dan pengendalian penyakit. Meskipun masih menjadi hotspot penyakit di kawasan ini, tapi komitmen Indonesia dalam penerapan pendekatan One Health telah meningkatkan kemampuan Indonesia dalam melakukan pencegahan, deteksi, dan respons. Kami gembira bisa merayakan keberhasilan ini sebagai bagian dari peringatan 70 tahun hubungan AS- Indonesia," demikian ujar Wakil Direktur USAID Indonesia Ryan Washburn.

Mengingat ancaman kesehatan yang masih ada tersebut, Stephen memastikan bahwa kerjasama dengan Kementan melalui dukungan USAID akan terus dilanjutkan melalui program Global Health Security (GHS) yang akan dimulai pada tahun 2020. “Proyek GHS Indonesia ini akan berfokus pada peningkatan kapasitas di empat bidang yaitu: a) Surveilans penyakit dan identifikasi risiko; b) Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan PIB; c) Sistem Diagnostik Laboratorium; dan d) Mitigasi Resistensi Antibiotik (AMR) dan Penggunaan Antibiotik (AMU),” pungkas Stephen. (CR)

WORKSHOP BIOSEKURITI UNTUK TINGKATKAN DAYA SAING PERUNGGASAN

Foto bersama workshop biosekuriti di Jakarta, Rabu (28/8/2019). (Foto: Infovet/Ridwan)

Dalam rangka Hari Lahir dan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang ditetapkan setiap 26 Agustus sampai 26 September tiap tahunnya, PT Gallus Indonesia Utama (GITA), berkontribusi dengan menyelenggarakan workshop biosekuriti bertajuk “Meningkatkan Daya Saing Perunggasan dengan Menerapkan Biosekuriti Tiga Zona”, Rabu (28/8/2019).

“Kami berniat untuk ikut berkontribusi dalam rangka Hari lahir dan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan Indonesia,” ujar Direktur Utama PT Gallus, Bambang Suharno, dalam sambutannya.

Workshop dihadiri oleh Direktur Kesehatan Hewan (Dirkeswan), Kementerian Pertanian, Fadjar Sumping Tjatur Rasa. Dalam pidatonya Fadjar mengatakan, saat ini tren global sudah mengarah pada upaya pencegahan penyakit ternak, khususnya unggas. 

“Bukan lagi untuk pengobatan, tapi bagaimana upaya dalam mencegah penyakit. Biosekuriti ini satu hal yang sangat penting dan utama dalam menjaga terjadinya penyakit atau menyebarnya penyakit, jadi mengupayakan agar agen penyakit ini tidak masuk ke unggas,” katanya.

Menurutnya, ada banyak cara yang bisa dilakukan peternak dalam menghalau penyakit, diantaranya dengan membuat pembatas di peternakan atau mengontrol barang yang bisa menjadi media pembawa penyakit.

“Saat ini biosekuriti bisa diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan agar tidak menjadi mahal. Contoh, mencuci tangan itu merupakan tindakan biosekuriti. Sederhana saja, seperti biosekuriti tiga zona ini, bagaimana peternak bisa memilah antara zona kotor dan bersih untuk menghindari terjadinya penyakit,” ucap Fadjar.

Pada kesempatan tersebut, turut mengundang pembicara dari National Technical Advisor FAO ECTAD Indonesia, Alfred Kompudu, yang memberikan materi mengenai meningkatkan daya saing perunggasan dengan penerapan biosekuriti tiga zona, serta Sekretaris Umum ADHPI (Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia), Muhammad Azhar, yang memaparkan mengenai penerapan biosekuriti tiga zona guna menambah keuntungan peternak. Sesi presentasi dimoderatori oleh Direktur HRD PT Gallus, Rakhmat Nuriyanto.

Penyerahan buku panduan biosekuriti secara simbolis kepada Dirkeswan, Fadjar Sumping Tjatur Rasa (ketiga kanan). (Foto: Infovet/Ridwan)

Dalam workshop tersebut, seluruh peserta juga mendapat buku “Panduan Biosekuriti Peternakan Unggas Pasca Pelarangan AGP” yang ditulis oleh Alfred Kompudu. Selain itu, juga dilakukan penyerahan buku secara simbolis kepada Dirkeswan. (RBS)

ALFRED KOMPUDU (FAO) DAN M AZHAR (ADHPI) SIAP MENJADI NARASUMBER WORKSHOP BIOSEKURITI

Alfred Kompudu dari FAO ECTAD Indonesia dan Drh. M Azhar dari Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI) yang juga mantan Direktur Kesmawet (Kesehatan Masyarakat Veteriner) siap menjadi narasumber Workshop Biosekuriti yang diselenggarakan Gita Organizer bekerjasama dengan GITA Pustaka dan Majalah Infovet.

Workshop akan berlangsung Rabu, 28 Agustus 2019 di Hotel Sahati yang berlokasi tidak jauh dari kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta, diselenggarakan dalam rangka Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan. Adapun tema workshop adalah “Meningkatkan Daya Saing Perunggasan dengan Menerapkan Biosekuriti Tiga Zona”.

Menurut kedua narasumber, Indonesia perlu terus meningkatkan daya saing perunggasan karena ancaman masuknya impor daging ayam dari Brazil kian nyata. Terlebih dengan kekalahan Indonesia di sidang WTO atas gugatan Brazil yang sejak lama mengincar pasar Indonesia dan merasa dihambat oleh Pemerintah Indonesia dengan berbagai regulasi. Salah satu cara untuk meningkatkan daya saing adalah dengan menerapkan biosekurit dengan baik.

Biosekuriti tiga zona merupakan konsep penerapan biosekuriti yang kini paling populer, karena mudah diterapkan dan terbukti efektif serta mampu menurunkan biaya pengobatan, mengurangi angka kematian serta otomatis meningkatkan laba peternak.

Dalam pelatihan ini , Alfred Kompudu yang juga dikenal sebagai Master Trainer Biosekuriti pada ACIAR juga akan menjabarkan "Analisa Ekonomi Implementasi Bio-3 Zona" hasil monitoring Oktober 2015 hingga Maret 2017.

Diantaranya keuntungan biosekuriti adalah penurunan penggunaan antibiotik 40% dan desinfektan 30%. Selain itu, penghematan biaya OVK (obat, vitamin, vaksin) hingga 10 Juta Rupiah (USD. 770. – Kurs $ awal tahun 2017).

Hari Lahir dan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan berlangsung setiap tahun antara tanggal 26 Agustus sampai 26 September. Adapun tanggal 26 Agustus adalah Hari Lahir Peternakan dan Kesehatan Hewan. Acara workshop diselenggarakan sebagai salah satu bentuk upaya meningkatkan kinerja peternakan dan kesehatan hewan, sehingga workshop ini sebagai bentuk kontribusi memeriahkan kegiatan dalam rangka Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Dr. Drh. I Ketut Diarmita menyambut baik dan mendukung acara ini .

Adapun mengenai Hari Lahir Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana disebut dalam Buku berjudul Hari Lahir Peternakan dan Kesehatan Hewan terbitan GITAPustaka, penetapan tanggal 26 Agustus merukan hasil kajian Tim Ditjen Peternakan tahun 2004. Dari berbagai tanggal bersejarah, disimpulkan tanggal 26 Agustus tahun 1836 merupakan momen penting  karena pertama kalinya pemerintah (Hindia Belanda) secara resmi menerbitkan ketetapan melalui “plakat” yaitu suatu bentuk hukum atau dokumen berupa “Maklumat Pemerintah” yang menetapkan tentang “Larangan pemotongan sapi betina produktif.

Maklumat tersebut diumumkan dan disebar-luaskan dengan sifat “pemberlakuan segera/langsung” tanpa tenggang waktu sebagaimana Undang-Undang pada umumnya,  Atas dasar itulah maka tanggal 26 Agustus ditetapkan sebagai Hari Lahir Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Ayo, jangan lewatkan kesempatan mengikuti workshop menarik ini untuk meningkatkan daya saing perunggasan sekaligus ikut berkontribusi dalam Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pendaftaran hubungi: 0818-0659-7525 (Aida).
***

USAID PREDICT-INDONESIA REKOMENDASIKAN KEWASPADAAN TERHADAP RISIKO TERJANGKITNYA ZOONOSIS PADA MASYARAKAT

USAID PREDICT Indonesia, yang diwakili oleh Pusat Studi Satwa Prima (PSSP) IPB University dan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman (LBME) menyampaikan hasil temuan kegiatan surveilans lapangan pada satwa liar dan kesehatan manusia yang telah dilakukan sejak dua tahun terakhir di wilayah Minahasa, Sulawesi Utara.

   

Dalam temuan surveilans yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu potensi zoonosis yang dibawa dari satwa liar ke manusia, didapati beberapa hal sebagai berikut.  Pertama, pola konsumsi bushmeat atau daging satwa liar menunjukkan tren yang terus meningkat di seluruh lapisan sosial ekonomi masyarakat dari tahun ke tahun (dengan variasi kenaikan dan penurunan permintaan jenis daging satwa liar tertentu).  Kedua, potensi terjangkitnya zoonosis pada manusia perlu tetap diwaspadai, mengingat budaya konsumsi makanan daging satwa liar, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan kurangnya pengetahuan tentang bahaya zoonosis itu sendiri.

Dr. drh. Joko Pamungkas, MSc., Koordinator USAID PREDICT-Indonesia mengatakan: “Kegiatan lapangan dimaksudkan untuk mengantisipasi timbulnya potensi zoonosis yang dibawa oleh satwa liar ke manusia berupa virus yang bersifat patogenik atau menimbulkan penyakit melalui berbagai interaksi yang mungkin timbul sebagai dampak perilaku manusia.”

“Adalah sebuah fakta yang tidak dapat dibantah bahwa 75% penyakit infeksius baru/berulang pada manusia ditularkan oleh hewan (zoonosis) dan 60% dari penyakit zoonotik tersebut ditularkan melalui satwa liar.”

Dr. drh Joko Pamungkas, MSc. Koordinator USAID-PREDICT Indonesia (kanan berdiri) memberikan paparan tentang temuan hasil surveilans lapangan (Foto : USAID)

Sementara itu, Dr. Ir. Yohannis R. L. Tulung, MSi, Dekan Fakultas Peternakan Universitas Sam Ratulangi,  yang turut memberi dukungan kegiatan USAID PREDICT-Indonesia di lapangan mengatakan: “Kesehatan manusia sangat erat kaitannya dengan kontak, interaksi, dan konsumsi (daging) satwa liar – artinya satwa liar yang biasa dikonsumsi oleh manusia seperti ular, kelelawar, dan tikus sangat berpotensi menularkan penyakit zoonotik, seperti nipah, ebola, dan zika yang mematikan.

dr. Merry Mawardi, SpA, Kepala RSUD Noongan, menyambut positif kerjasama dengan USAID PREDICT-Indonesia: “Kerjasama ini berhasil meningkatkan kapasitas dalam melaksanakan kegiatan penelitian di pusat layanan kesehatan masyarakat, selain itu, juga terjadi peningkatan dalam penerapan biosafety secara komprehensif yang dapat meningkatkan praktik-praktik laboratorium yang baik.”

Peran Kelelawar dalam Keseimbangan Ekosistem

Sebagaimana diketahui, kelelawar memiliki fungsi sebagai polinator (pembantu penyerbukan tanaman) di alam.  Hilangnya kelelawar di alam, dapat mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman seluruh tanaman buah dan bunga (lebih dari 300 jenis).  Selain itu, kelelawar juga memiliki fungsi sebagai penyebar benih tanaman keras yang tumbuh di hutan atau sebagai agen reboisasi alamiah.

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan oleh tim USAID PREDICT-Indonesia dari tahun 2017-2019, diketahui bahwa sebanyak 1 juta lebih kelelawar diburu per tahunnya untuk memenuhi permintaan pasar di pulau Sulawesi saja. Hal tersebut tentu sangat mengkhawatirkan dalam perspektif keseimbangan ekosistem di alam, karena hilangnya rantai polinator alami. Dalam kaitannya dengan konservasi kelelawar, Prof. Dr. HI Syamsu Qamar Badu, M.Pd Rektor Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Negeri Gorontalo mengatakan: “Salah satu hal yang kami sedang jalankan adalah konservasi kelelawar di desa Olibu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo dan di Pulau Ponelo, Kecamatan Ponelo Gorontalo Utara sebagai upaya mempertahankan ekosistem alam yang berimbang.”

Di bagian lain, hasil surveilans terhadap sampel biologi manusia kelompok masyarakat berisiko tinggi di Sulawesi, didapati bahwa belum ditemukan virus patogenik zoonosis, tetapi tetap memiliki risiko tinggi berdasarkan hasil karakterisasi perilaku pada kelompok masyarakat tersebut. 

Dodi Safari, PhD. peneliti dari EIMB mengatakan: “Walaupun belum ditemukan virus zoonosis pada kelompok masyarakat berisiko tinggi di wilayah Sulawesi, tetapi tetap harus diwaspadai adanya risiko terpapar zoonosis yang lebih tinggi karena kegiatan berinteraksi dengan satwa liar yang tidak aman, misalnya perburuan kelelawar di alam liar.”

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa, dr. Maya Rambitan, mengatakan: “Masukan dan rekomendasi dari kegiatan USAID PREDICT-Indonesia akan kami jadikan bahan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, khususnya mengenai bahaya paparan zoonosis akibat adanya kontak dengan satwa liar, baik dalam bentuk konsumsi maupun kegiatan berburu.”

“Terdapat hal penting lainnya selain fakta tersebut di atas, yaitu pentingnya mempraktekkan kegiatan hygienitas di tingkat kelompok masyarakat dan pemburu satwa liar agar tidak menjadi agen penyebar penyakit zoonosis di masyarakat.”

Dalam kesempatan diseminasi hasil surveilans ini, juga turut dibagikan dan dipopulerkan sebuah buku adaptasi dengan judul “Hidup Aman Berdampingan Dengan Kelelawar” dari tim USAID PREDICT-Indonesia sebagai salah satu jawaban menghindari penyakit zoonosis yang dibawa oleh kelelawar. Buku tersebut dapat di download di : 

https://drive.google.com/a/ecohealthalliance.org/file/d/11LEBcQaFPDm9OZCrgYTa7mKX468xXgMy/view?usp=drive_web

KOLABORASI KEMENTAN, FAO DAN AFKHI HASILKAN BUKU BARU

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) bersama Badan Pangan dan Pertanian Persatuan Bangsa-Bangsa (FAO) Indonesia, dan Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia (AFKHI) menuntaskan buku bertajuk Pengayaan Materi Perkuliahaan One Health, Resistensi dan Penggunaan Antimikroba, dan Rantai Pasar Unggas.

Buku tersebut menjelaskan isu-isu kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat terkait strategi pencegahan serta pengendalian Emerging Infectious Disease (penyakit infeksi baru/berulang-PIB) dengan pendekatan One Health, masalah kesehatan unggas, termasuk rantai produksi dengan potensi terjadinya zoonosis seperti penyakit Avian Influenza (AI) serta isu penting dan perkembangan resistensi antimikroba (AMR).

Menurut Dirjen PKH, I Ketut Diarmita dalam acara peluncuran buku tersebut, Kementerian Pertanian sangat serius dalam penanggulangan zoonosis atau penyakit hewan yang dapat ditularkan ke manusia atau sebaliknya.Ketut menganggap langkah Kementan menuangkan pengalaman penanggulangan zoonosis dan AMR serta penanganan kesehatan unggas sangat penting dilakukan, hal ini merupakan kontribusi Kementan untuk kemajuan pendidikan masyarakat luas, dan sumber daya manusia, khususnya di dunia kedokteran hewan di Indonesia.

“Kegiatan di lapangan yang telah dilakukan oleh Kementan dan kementerian terkait lain banyak memberi masukan dan pembelajaran tentang praktik terbaik dalam pencegahan, deteksi, dan respon terhadap ancaman zoonosis, PIB, dan AMR,” ujar Ketut. Lanjut Ketut menambahkan bahwa penyusunan Buku Pengayaan Materi Perkuliahaan One Health, Resistensi dan Penggunaan Antimikroba, dan Rantai Pasar Unggas ini merupakan dukungan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian dalam pengembangan kapasitas SDM sejak sebelum masuk dunia profesional dan upaya keberlanjutan dari hasil kerjasama Kementan dengan FAO dan sebelas lembaga perguruan tinggi di Indonesia.

Sementara itu, perwakilan FAO ECTAD, James McGrane mengatakan bahwa materi-materi pengayaan ini adalah hasil intisari pengalaman dan studi lapangan jangka panjang bersama Kementan di bidang pengendalian penyakit AI atau FB serta kerjasama kuat di sektor perunggasan sejak tahun 2006 yang turut didukung oleh Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika (USAID)."FAO mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Ditjen PKH, terutama dalam pengendalian AI/FB yang bersifat zoonosis. Keberhasilan Indonesia mengendalikan AI berdampak positif bagi perkembangan perunggasan," tambahnya. 

Dirjen PKH dan Dekan FKH IPB saat peluncuran buku (Foto : FAO)

Sedangkan, Ketua AFKHI, Srihadi Agungpriyono menyambut gembira selesainya pengayaan materi perkuliahan untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan ini.“Topik-topik terkait One Health, kesehatan unggas, dan AMR telah menjadi rekomendasi Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE) untuk dijadikan materi ajar di Fakultas Kedokteran Hewan. Ini membuktikan hadirnya peran Pemerintah, akademisi, pakar kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat, serta dunia Internasional yang diwakili oleh FAO dan USAID untuk mewujudkan materi kurikulum kedokteran hewan yang komprehensif dan mutakhir," ungkapnya. 

Menurut Srihadi kerjasama seperti ini merupakan yang pertama di dunia, dimana peran pemerintah, khususnya sektor pertanian dan organisasi internasional seperti FAO langsung terjun mendukung upaya-upaya peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk upaya dalam mencapai konsep Day 1 Competency yang disarankan oleh OIE.

Buku yang terdiri dari 5 (lima) bab utama, setebal 73 halaman, masing-masing membahas tentang Implementasi One Health dalam Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksi Baru; Pengendalian Resistensi Antimikroba dan Penggunaan Antimikroba.Serta Implementasi Kesehatan Unggas dan Rantai Pasar Unggas ini kemudian diserahterimakan secara simbolis oleh Dirjen PKH, Dr. Drh. I Ketut Diarmita, M.P., dan Team Leader FAO ECTAD, Dr. James McGrane kepada ketua AFKHI, Prof. Srihadi Agungpriyono untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar. (FAO)

IKUTI WORKSHOP BIOSEKURITI BERSAMA FAO ECTAD INDONESIA

FAO AJAK WARTAWAN DALAMI DUNIA PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Para peserta FAO Media Fellowship pada sesi foto bersama (Foto : CR)

Kementerian Pertanian,  Badan Pangan PBB (FAO) dan Kantor Berita Antara kerjasama menyelenggarakan FAO ECTAD EPT2 Media Fellowship Program 2019. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pengetahuan tentang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner kepada wartawan.

Sebelumnya kegiatan serupa dilaksanakan pada tahun 2018. Dimana sebanyak 25 wartawan terpilih untuk mengikuti Media Workshop berupa pembekalan materi dalam meliput isu-isu yang berkaitan dengan ancaman pandemik penyakit, Resistensi Antimikroba (AMR), Penyakit Infeksi Baru (PIB) dan Zoonosis guna mendukung produksi peternakan. Program ini merupakan bagian dari Proyek FAO EPT2 yang didanai oleh USAID

Pada tahun ini, kegiatan diikuti oleh 18 orang wartawan dari berbagai media cetak, elektronik dan online. Serupa seperti tahun sebelumnya peserta juga diwajibkan untuk membuat reportase dengan tema ancaman pandemik penyakit, Resistensi Antimikroba (AMR), Penyakit Infeksi Baru (PIB) dan Zoonosis yang kemudian akan diseleksi dan mendapatkan hadiah dari FAO.

Setelah proses seleksi oleh tiga dewan juri, delapan jurnalis berhasil lolos seleksi, mereka adalah Aditya Widya Putri (Tirto.id), Mentari Dwi Gayatri (Antaranews), Ivany Atina Arbi (The Jakarta Post), Cholillurrahman (Majalah Infovet), Dian Wahyu Kusuma (Lampost.co), Ferlynda Putri Sofyandari (Jawa Post), Siska Dewi Arini (TV ONe), dan Imam Setiawan (Metro TV). Sementara skor tertinggi yakni 800 poin diraih oleh Imam Setiawan (Metro TV).

Andie Wibianto, National Communications and EPT2 Partners Engagement Officer FAO-ECTAD menuturkan, penilaian pemenang tersebut berdasarkan ketentuan terhadap tema, orisinalitas, dan jurnalisme. Para pemenang berhak mendapatkan hadiah senilai Rp3 juta dan mendapatkan mentoring fellowship untuk mendukung kegiatan liputan (CR)

BIOSEKURITI TIGA ZONA, ALTERNATIF AMPUH NAIKKAN PERFORMA

Biosekuriti, aspek yang penting diaplikasikan dalam peternakan namun kurang dimaksimalkan oleh para peternak di Indonesia. Sejak beberapa tahun silam, FAO ECTAD giat mengkampanyekan sistem biosekuriti tiga zona, seperti apakah biosekuriti tiga zona?

Prinsip paling mendasar dari biosekuriti adalah mencegah penyakit agar tidak masuk dan keluar dari suatu peternakan. Penerapannya terserah kepada masing – masing peternak, namun begitu karena alasan budget rerata peternak abai terhadap aspek biosekuriti. Setidaknya minimal ada tujuh aspek yang harus dilakukan dalam menjaga biosekuriti di peternakan menurut Hadi (2010) yakni : (1) kontrol lalu lintas, (2) vaksinasi, (3) recording flok (4) menjaga kebersihan kandang, (5) kontrol kualitas pakan,(6) kontrol air dan (7) kontrol limbah peternakan. Sangat mudah diucapkan, namun sulit untuk diimplementasikan.

Mengganti alas kaki pada tiap zona, wajib hukumnya (Foto : CR)

3 Warna, 3 Zona

Kekhawatiran akan implementasi biosekuriti yang buruk di peternakan unggas Indonesia sudah lama dikhawatirkan oleh FAO ECTAD Indonesia. Terlebih lagi ketika AGP telah dilarang penggunaannya dalam pakan, bayang – bayang anjloknya performa makin menghantui peternak. Untungnya, kerumitan konsep biosekuriti bagi peternak berhasil disederhanakan oleh FAO ECTAD menjadi sistem biosekuriti tiga zona. Alfred Kompudu selaku National Technical Advisor FAO ECTAD memaparkan bahwa selama ini peternak kesulitan dan tidak memahami dengan baik konsep biosekuriti, sehingga abai akan hal tersebut.

“Kami sudah beberapa tahun ini melakukan pendekatan kepada para peternak dengan cara yang lebih santai dan casual, kami tidak ajak mereka seminar atau workshop atau yang lain – lain, kami ajak mereka agar mau menambah keuntungan, akhirnya pelan – pelan mereka mau,” papar Alfred.

Dalam konsep biosekuriti tiga zona. suatu peternakan dibagi menjadi tiga wilayah yakni zona merah, kuning dan hijau. Zona merah berada di area luar peternakan yang menjadi batas antara media kontaminan dan peternakan. Zona kuning adalah zona peralihan yakni perantara zona merah dan hijau. Dalam zona ini orang yang masuk ke peternakan harus didesinfeksi bila perlu mandi dan berganti baju kerja, termasuk alas kaki. Sementara zona hijau adalah lokasi peternakan dan pekerja/individu yang sudah steril.

“Kalau diperhatikan, sederhana ya sebenarnya ini penggabungan aspek kontrol lalu lintas dan hygiene personal saja. Namun hal ini kami rasa cukup efektif, karena beberapa data yang kami kumpulkan, metode ini dapat mengurangi penggunaan antibiotik sebesar 40% dan reduksi penggunaan desinfektan sebesar 30%,” kata Alfred. Selain itu Alfred juga mengklaim bahwa investasi yang dikeluarkan untuk pengaplikasian sistem ini dapat menghasilkan keuntungan hingga 1:10.” Ada peternak yang mengeluarkan modal Rp. 10 juta dalam membangun sarana biosekuriti 3 zona, dan dia untung sebesar Rp. 100 – Rp. 120 juta,” kata Alfred.

Fakta di Lapangan

Infovet berkesempatan mengunjungi Subadio, peternak layer asal Kecamatan Purbolinggo, Lampung yang sudah menerapkan biosekuriti tiga zona di peternakannya. Dirinya mengaku tertarik mengaplikasikan biosekuriti tiga zona karena dinilai menguntungkan. “Di Lampung ada pendampingan dan penyuluhan bagi peternak yang ingin mengaplikasikan sistem ini, kami dibimbing langsung oleh Dinas Peternakan setempat, FAO ECTAD, UNILA, Technical Service produsen pakan dan PPN (Pinsar Petelur Nasional) Lampung,” tutur Subadio.

Tanpa pikir panjang Subadio membangun fasilitas seperti yang disarankan oleh para mentornya. Walhasil, kandang layernya yang baru setahun enam bulan berdiri mengalami banyak kemajuan. “Kandang saya sebelumnya bukan yang di sini mas, ini kandang baru tetapi produksi, performa dan nilai rupiah yang di dapat sangat menjanjikan,” tukas Subadio kepada Infovet. Pernyataan Subadio tadi didukung oleh data yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya saja kini disaat ayam di kandangnya menginjak usia sekitar 29 minggu produksinya stabil di angka 90% lebih. Selain itu dalam data juga disebutkan bahwa tingkat kematian ayam di peternakannya sangat rendah, hanya 1% dari 30.000 ekor populasi. “Di farm sini per hari enggak melulu ada yang mati mas, enggak kaya di farm saya yang satunya yang belum saya bangun biosekuriti tiga zona,” pungkas Subadio.

Ketika ditanya mengenai penyakit dan wabah AI, Subadio juga mengatakan bahwa belum pernah kandang tersebut terjangkit wabah mematikan semisal AI. “Paling penyakit cuma nyekrek – nyekrek (CRD) saja mas, kalau AI mah engak pernah kan lihat sendiri tadi recording saya, kalau bisa jangan sampai kena AI deh,” tukas Subadio. Ia juga mengaku bahwa ketika terjadi penyakit, petugas kesehatan di farm-nya hanya memberikan terapi suportif berupa pemberian vitamin beserta suplemen pemacu sistem imun. “Kasus yang agak parah kemarin sih ada beberapa ekor yang kena fowl pox, sudah dibakar yang mati, terus sisanya kita pisahkan, isolasi dan kita vaksin ulang sambil diberikan terapi suportif mas,” kata Subadio.

Perihal dana yang dikeluarkan, Subadio enggan menyebut nominal angka yang ia gelontorkan untuk membangun sistem tersebut. “Yang jelas enggak sampai seratus juta mas untuk sistemnya saja, kurang dari itu deh. Tapi hasil yang saya dapatkan Alhamdulillah sudah bailk modal itu biaya pembuatan sistemnya dalam dua bulanan,” papar Subadio.

Hal yang berbeda nampak pada kandang milik peternak layer lainnya, H. Tumino yang berasal dari daerah yang sama. H. Tumino yang telah menjadi peternak sejak tahun 1988 tidak mengaplikasikan sistem biosekuriti tiga zona di kandang miliknya. Hasilnya tentu bisa ditebak, performa dari layer miliknya tidak sebaik milik Subadio. 

Biaya menjadi alasan utama bagi H. Tumino yang tidak meng-upgrade kandangnya dengan sistem biosekuriti tiga zona. “Anak saya ada tujuh mas, masih sekolah tiga, kalau saya keluarkan uang buat kandang nanti mereka bisa terhambat sekolahnya,” tutur H. Tumino. Walaupun begitu, H. Tumino mengakui bahwa dirinya juga mendapatkan pendampingan dan penyuluhan dari pihak yang sama terkait penerapan biosekuriti tiga zona, hanya saja H. Tumino belum bisa mengaplikasikan hal tersebut. “Mungkin nanti ketika anak saya sudah pada selesai sekolahnya, baru saya rehab ini kandang, sebenarnya saya tertarik mas, tapi memang masih mentok kalau dalam hitungan saya,” tukas H. Tumino.

           

Penyuluhan Berkelanjutan

Terlepas dari memiliki niat atau tidaknya peternak di Lampung dalam mengaplikasikan sistem biosekuriti tiga zona, hal yang dilakukan para stakeholder peternakan unggas di Lampung patut diapresiasi. Pemerintah Daerah di Lampung mencanangkan provinsi Lampung sebagai zona bebas flu burung pada tahun 2021. Salah satu upaya dalam mengendalikannya yakni dengan penerapan biosekuriti tiga zona pada peternakan ayam yang ada di Lampung. Selain itu dalam menjamin food safety & security bagi konsumen, peternak layer di Lampung diwajibkan memiliki NKV.

Drh Madi Hartono sebagai pendamping dari UNILA lebih jauh menjelaskan program yang ada di Lampung. “Nantinya farm yang sudah punya sistem biosekuriti tiga zona ini akan diwajibkan memiliki NKV. Syaratnya NKV kan salah satunya punya sistem biosekuriti yang bagus kan?. Dengan adanya NKV kan peternak nyaman, konsumen aman mas,” tukas pria alumni FKH UGM tersebut.

Madi menyebutkan bahwa dalam mendapatkan NKV, peternak akan dibimbing dan didampingi oleh PPN Lampung, Dinas Peternakan, Produsen Obat Hewan dan Sapronak, FAO dan UNILA dari awal sampai NKV tersebut terbit. “Pertama kita survey dulu kandangnya, kita bantu buatkan denah, sistem, dan cek kelayakan lainnya. Beberapa waktu kita pantau, dan kalau sudah layak kita minta Dinas Provinsi untuk datang dan mengaudit, ketika ada koreksi dan penyesuaian dari Dinas tetap kita damping sampai NKV-nya terbit,” tutur Madi.

Dalam pengurusan NKV, peternak tidak dipungut biaya sepeser pun oleh Dinas. Hal ini dikemukakakn oleh Drh Anwar Fuadi Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung. “Kita enggak pungut biaya sama sekali, karena kita sadar bahwa dengan begitu kita juga membantu peternak. Kalau peternak lebih semangat, punya NKV, produksinya meningkat, kualitasnya bagus, kan kita juga bangga, kalau bisa semua peternak di sini punya NKV,” pungkas Anwar.

Data dari PPN Lampung menyebutkan bahwa jumlah populasi layer di Lampung sekitar 4 juta ekor, dengan produksi telur 200 ton perhari, dengan jumlah peternak mencapai kurang lebih 1.000 peternak yang tersebar di 8 Kabupaten dan populasi terbanyak di Lampung Selatan dan Lampung Timur. Sebanyak 20 persen dari produksi tersebut telah dipasarkan ke Jakarta.

Sertifikasi NKV merupakan upaya pemerintah dalam memberikan jaminan persyaratan kelayakan dasar dalam sistem jaminan keamanan pangan dalam aspek hygiene & sanitasi, dengan adanya sertifikat NKV, suatu unit usaha dinilai layak dari aspek keamanan pangan sebagai produsen pangan asal hewan.

Selain itu NKV juga menjadi bukti bahwa produk milik peternak memiliki daya saing dalam perdagangan baik nasional maupun internasional. Anwar berharap kedepannya peternak di Lampung semakin peduli dan concern dalam mendapatkan sertifikat NKV, karena nilai jual produk akan semakin bertambah. “Untuk mendapatkan NKV, biosekuriti harus baik, minimal mengadopsi sistem biosekuriti tiga zona, makanya saya berterimakasih atas apa yang dilakukan oleh teman – teman di lapangan dalam membantu dan membimbing peternak – peternak kita di Lampung ini,” tutup Anwar. (CR)