GPPU KEMBALI SELENGGARAKAN SEMINAR NASIONAL

Foto Bersama Para Peserta Seminar
(Sumber : CR)

Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) kembali menggelar seminar nasional di Hotel Atria Gading Serpong, Kabupaten Tengerang pada Selasa (26/9) yang lalu. Tema yang diusung dalam seminar kali ini adalah "Perunggasan Indonesia Menuju Mandiri Pangan". 

Dalam sambutannya Ketua Umum GPPU Achmad Dawami mengatakan bahwasanya Indonesia sudah dapat dikatakan negara yang mandiri alias sudah Swasembada dalam produk perunggasan seperti daging dan telur unggas. 

"Kita sudah bisa mandiri dan dapat mencukupi kebutuhan daging dan telur terutama ayam. Tidak tergantung pada impor, namun begitu tetap saja ada beberapa isu yang menjadi tantangan dalam sektor ini kedepannya," tutur Dawami.

Beberapa isu yang dimaksud olehnya diantaranya adalah peningkatan jumlah penduduk yang berimbas pada keseimbangan produksi dan konsumsi, perubahan iklim, krisis pangan, pandemi covid-19 dan penyakit lainnya, serta pembatasan kegiatan ekspor - impor.

Ia memberi contoh misalnya ketika pandemi covid-19 di tahun 2020 lalu yang berimbas pada penurunan ekonomi Indonesia sebanyak 2,07%. Pada keadaan itu pendapatan masyarakat dan konsumsi ayam perkapita masyarakat juga ikut turun. Dampak mirisnya yakni meningkatnya angka stunting pada balita yang mencapai 6,07%. 

Dawami juga menjabarakan review fluktuasi harga ayam hidup di pasaran terkait dengan isu - isu tadi serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Selama beberapa tahun belakangan yang dianggap masih butuh kebijakan yang lebih ciamik lagi untuk mengatasi hal tersebut. 

Ia juga mengatakan bahwasanya kondisi di Indonesia memiliki fluktuasi yang sebenarnya dapat diperkirakan berdasarkan musim dan custom alias adat istiadat. Tentunya seharusnya untuk menstabilkan harga komoditas perunggasan semua paramater dapat diprediksi karena uniknya pola - pola tersebut. 

Selain itu Dawami juga menggarisbawahi neraca rugi-laba beberapa perusahaan yang bergerak di bidang perunggasan dimana rerata pada kwartal satu tahun 2023 mengalami kerugian yang cukup banyak. Tentunya ini juga tidak bisa dibiarkan.

"Sesuai UU No.3 tahun 2014 tentang perindustrian yang tertulis bahwa pemerintah menjaga keberlangsungan usaha industri dalam negeri, oleh karena itu ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Oleh karenanya kita harus melakukan konsolidasi dan kolaborasi agar keberlangsungan usaha dan industri tetap seimbang," tutup Dawami. 

Menanti Komitmen Stakeholder

Mewakili Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berhalangan hadir, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Drh Agung Suganda mengapresiasi acara seminar tersebut. Menurutnya yang dikatakan oleh Achmad Dawami sudah betul semuanya.

Berdasarkan data yang ia miliki, produksi komoditas unggas telah berkontribusi sebanyak 80,8% terhadap total produksi peternakan dan menyerap lebih dari 13 juta (10%) tenaga kerja nasional, dengan omzet kurang lebih Rp 700 triliun pertahunnya. Sehingga menjadikan industri perunggasan bukan industri kaleng - kaleng dan sangat strategis sehingga pemerintah di rezim manapun akan sangat memperhatikan industri ini agar tetap stabil. 

Agung juga menyinggung isu over supply di perunggasan Indonesia yang menurutnya saat ini menjadi "berkah" karena keberlimpahan ini dapat menjadi senjata bagi Indonesia di kemudian hari. Dimana saat ini pemerintah mulai mendorong para pelaku industri perunggasan untuk melakukan ekspor ke negara -negara yang memang membutuhkan dan tertarik dengan produk perunggasan Indonesia. 

"Alhamdulillah angka ekspor kita meningkat tiap tahunnya di sektor perunggasan, peluang juga masih terbuka lebar potensi ekspor kita ke negara - negara lain. Saat ini kita sedang menjajaki dengan Arab Saudi dimana kebutuhan protein meningkat ketika musim haji dan jamaah umroh," tutur Agung. 

Namun begitu Agung menyebut bahwa daya saing produk perunggasan Indonesia masih kurang kompetitif dibanding produk dari negara produsen lain. Pemerintah juga tidak bisa sendirian mengatasi ini, oleh karena kembali ia menyarankan agar semua stakeholder yang terkait harus bergandengan tangan dalam mengatasinya. 

Ia juga menyebut bahwa sesungguhnya permasalahan di sektor perunggasan dalam negeri ini masih sangat banyak. Mulai dari masalah supply - demand produksi dan konsumsi, kenaikan harga bahan baku pakan, kesenjangan antara peternak mandiri dan kemitraan integrator, serta rantai tata niaga yang terlalu panjang sehingga mengakibatkan harga di tingkat konsumen akhir cukup melonjak tinggi daripada harga acuan. 

Terkait masalah produksi dan penyediaan indukan (GPS), ia juga mengatakan bahwa pemerintah sangat penuh ketelitian dalam menentukan kuota impornya. Hal tersebut perlu dilakukan secara hati - hati karena nantinya juga akan menyangkut masalah stok dalam negeri. 

"Kami rapat dengan semua stakeholder, ini yang biasa kita lakukan rutin ya, kita kan selalu tahu kalau pemerintah selalu menyediakan buffer sekitar 8-10% untuk berjaga- jaga. Dan pemerintah merasa bahwa akan lebih mudah mengendalikan stok apabila kita dalam keadaan surplus ketimbang kekurangan, ini juga yang harus kita pahami bersama," kata Agung. 

Selanjutnya mengenai harga di tingkat peternak dan konsumen, Agung berujar bahwa Kementan tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga, hanya pada keseimbangan produksi dan supply - demand. Ketika fluktuasi harga terjadi, adalah wewenang Kementerian Perdagangan untuk kembali menyeimbangkannya. 

"Kementan hanya mengendalikan pengendalian dengan cara cutting. Namun kita sekarang sudah meninggalkan itu, kita melakukan afkir dini karena kalau cutting dampaknya bisa satu bulan kedepan, tetapi kalau afkir (PS) bisa tiga bulan kedepan. Kita juga terus melakukan evaluasi, apakah afkir dan cutting ini sudah sesuai dengan tujuan kita, dan ini kembali lagi pada komitmen pada integrator yang melakukan kegiatan tersebut, pemerintah tidak punya kemampuan untuk mengawasi satu per satu kegiatan afkir dan cutting ini, jadi kita minta komitmen dan kejujurannya," kata Agung. 

Dirinya juga menyadari kekurangan yang dimiliki pemerintah dalam melakukan pengawasan ini, oleh karenanya pemerintah meminta dilakukan cross monitoring antar pelaku usaha dalam melakukan afkir dan cutting. Itupun menurut Agung masih terdapat banyak kelemahan di berbagai aspek. Oleh karenanya Agung meminta komitmen dari semua pelaku usaha agar kebijakan yang diambil dapat dirasakan secara maksimal. 

Agung juga menyebut bahwa Kementan memiliki data terkait perusahaan - perusahaan mana saja yang tidak patuh dalam melaksanakan kebijakan pemerintah tadi, hal tersebut terasa karena dampak yang dirasakan masih belum cukup efektif. Ia pun tidak ragu bahwa Kementan mengantongi sejumlah nama perusahaan yang dinilai masih "nakal" tidak menjalankan kebijakan afkir - cutting sebagaimana mustinya. 

"Kami mohon komitmennya kepada para perusahaan pembibit agar memgang komitmennya, karena berdasarkan data yang tadi dipaparkan oleh pak Ketua, dampak dari kebijakan ini belum terasa. Semoga ini bisa menjadi komitmen dan tanggung jawab kita bersama," tutup Agung.

Outlook Ekonomi 2024 & Dampak Bagi Perunggasan

Salah satu pembicara dalam seminar tersebut yakni Prof Azam Noer Achsani dari Sekolah Bisnis IPB University. Dalam pemaparannya Prof Azam menjabarkan kondisi global perekonomian dunia dan Indonesia beserta faktor - faktor yang mempengaruhinya serta pengaruhnya bagi sektor perunggasan Indonesia. 

Salah satu faktor pemicu dinamika perekonomian dunia menurut Prof Azam yakni perang antara Rusia dan Ukraina. Ia menyebutkan bahwa akibat peperangan kedua negara tersebut hampir seluruh negara - negara di dunia mengalami pergolakan di sektor ekonominya. Dampak paling terasa yakni bekeniakan harga berbagai macam bahan baku kebutuhan pakan, pangan, dan industri. 

Hal ini ditandai dengan terjadinya inflasi yang tinggi di beberapa negara di penjuru dunia, bahkan Prof Azam tidak segan menyebut bahwa dengan kondisi perang saat ini, Amerika Serikat adalah satu diantara banyak negara yang terancam akan mengalami resesi ekonomi. Bahkan menurut data Prof Azam, salah satu negara kuat di Eropa yakni Jerman, terdampak ekonominya akibat peperangan tersebut sampai disebut dengan "the sickman". Lalu bagaimana dengan negara kita?. Apakah negara kita juga berpotensi mengalami resesi seperti negara - negaral lainnya?.

Berdasarkan data dan hasil analisis Prof Azam setidaknya Indonesia pernah beberapa kali mengalami resesi ekonomi yakni pada tahun 1963, 1998, dan 2020 dengan faktor penyebabnya masing - masing. Pada resesi ekonomi tahun 2020, ekonomi Indonesia tumbuh negatif selama 4 periode berturut-turut (triwulan II-2020 s.d triwulan I - 2021). Sejak triwulan II 2021 ekonomi kembali tumbuh positif di level 7,1% . Tahun 2022 secara keseluruhan ekonomi tumbuh 5,31% sedangkan tahun 2023  dan 2024 diproyeksikan tumbuh sekitar 5,0% dan 5,15%.

Berdasarkan data Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) sebuah organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi yang terdiri dari beberapa negara di dunia, Leading Economic Growth Indonesia menunjukkan kondisi yang cenderung melambat sejak Bulan Juni 2022 dan stabil sejak awal tahun 2023. Selain itu berdasarkan data BPS, neraca perdagangan barang Indonesia cenderung stabil, padahal isu pelemahan dan resesi global tengah marak.

Selain itu menurut Prof Azam produk-produk ekspor utama Indonesia didominasi oleh komoditas yang bersifat substitusi terhadap komoditas yang mengalami shortage akibat dinamika Global, sehingga hal tersebut sedikit banyak menolong Indonesia dari jurang resesi.

"Beberapa indikator tadi sesungguhnya menguatkan fakta bahwa negara kita cenderung aman dari resesi, namun begitu apabila kebijakan yang diambil salah, bukan tidak mungkin juga negara kita bisa jatuh ke jurang resesi, ini yang menjadi sangat penting kedepannya," tukas Prof Azam.

Tidak hanya itu, Prof Azam juga menyebut bahwa sektor transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, penyediaan akomodasi dan makanan-minuman, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial diperkirakan akan menjadi sektor-sektor yang akan tumbuh tinggi di 2024. Dimana perunggasan berada pada sektor penyediaan makanan dan minuman.

Dalam pemaparannya Prof Azam juga pernah diminta FAO untuk memproyeksikan konsumsi kebutuhan protein hewani Indonesia beberapa tahun kedepan. Dengan menggunakan berbagai metode,analisis, asumsi, dan berbagai macam permodelan diproyeksikan bahwa konsumsi unggas menunjukkan peningkatan tertinggi dibandingkan produk hewani lainnya, yaitu sebesar 22,1 persen pada tahun 2025 menjadi 9,13 kilogram per kapita per tahun dan 29,3 persen pada tahun 2045 menjadi 9,66 kilogram per kapita per tahun (dengan base data Sensus Ekonomi Nasional (2017) dimana rerata konsumsi daging unggas Indonesia senilai 7,5kg/kapita/tahun.

"Perunggasan seharusnya baik - baik saja, yang terpenting adalah menyadarkan masyarakat juga bahwa konsumsi protein hewani itu penting dan yang paling murah dalah telur dan daging ayam. Kebanyakan alokasi budget rumah tangga di Indonesia yang saya tahu itu paling banyak untuk pulsa dan rokok, artinya masyarakat belum sadar akan pentingnya konsumsi protein hewani," tutup Prof Azam.

Selain Prof Azam, terdapat 3 pemibcara lainnya Dominick Elfick dari Aviagen, Amin Suyono dari Cobb, dan Chai Yew Fai dari Novogen. Ketiganya banyak membahas mengenai dinamika perkembangan genetik pada broiler dan layer modern saat ini serta manajemen pemeliharaan yang harus dilakukan agar dapat mencapai potensi genetik maksimal.

Dari segi teknis kesehatan hewan pembicara yang dihadirkan yakni Drh Ayatullah Natsir dari PT Ceva Animal Health Indonesia yang secara meyeluruh menjabarkan tren vaksinasi unggas kekinian serta perkembangan teknologi di bidang vaksinasi perunggasan.

Di akhir acara para peserta yang hadir juga berkesempatan mendapatkan door prize mulai dari telepon genggam, sepeda lipat, dan bahkan hadiah utama berupa smart television berukuran 100 inchi. (CR)

LAGI, ACHMAD DAWAMI KEMBALI MENJABAT KETUM GPPU

Drh Agung Suganda Melantik Dewan Pengurus GPPU Periode 2022-2026

Rabu (26/7) yang lalu Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) menyelenggarakan Kongresnya yang ke-XIII di Hotel Atria, Gading Serpong, Banten. Untuk kedua kalinya Achmad Dawami dilantik menjadi Ketua Umum GPPU periode 2022-2026. 

Dalam sambutannya, Dawami menegaskan bahwa diperlukan adanya kolaborasi, konsolidasi, serta koordinasi bersama para anggota GPPU dan stakeholder industri perunggasan  lainnya di Indonesia agar perunggasan tetap eksis dan tahan dari segala macam tantangan.

"Kami juga senantiasa turut menyukseskan program pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan protein daging dan telur ayam yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) dan tentunya terjangkau bagi masyarakat demi meningkatkan kecerdasan bangsa," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Pembibitan dan Produksi Ternak Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian, Drh Agung Suganda, yang mewakili Dirjen PKH usai melantik pengurus GPPU mengatakan, kondisi pasar saat ini untuk kebutuhan ayam ras terus meningkat, pertumbuhan ini harus terus dijaga bersama.

"Di tengah krisis seperti ini, Alhamdulillah ayam ras kita telah tembus ekspor pasar Singapura, ini adalah momentum yang baik yang mudah - mudahan kita bisa terus konsisten ekspor ke Singapura kalau perlu negara - negara lainnya," ungkapnya.

Ia juga menyebut bahwa beberapa bulan belakangan ini pemerintah tidak memberlakukan kebijakan cutting HE maupun afkir dini, hal ini tentu sebagai upaya jaga - jaga apabila produksi turun, Indonesia terancam kekurangan protein hewani mengingat sektor peternakan sapi sedang dilanda oleh wabah PMK.

Selain kongres GPPU juga menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Konsolidasi dan Kolaborasi Menghadapi Tantangan Era Disrupsi” secara daring maupun luring. Narasumber yang dihadirkan pun bukan kaleng - kaleng yakni Prof Rhenald Khasali ahli ekonomi dan bisnis yang sudah malang melintang kiprahnya di Indonesia. 

 Ia mengatakan, disrupsi adalah inovasi yang sekaligus mengubah dunia. Inovasi disrupsi terkadang inovasi yang menghancurkan, bukan melanjutkan. Perubahan pertama adalah pada populasi. Disrupsi melahirkan pasar dan pelaku usaha baru.

"Selama pandemi, perubahan kebiasaan konsumsi daging merah beralih menjadi daging putih yang dianggap lebih sehat. Dunia unggas tetap akan menarik di masa mendatang karena konsumsi daging putih meningkat pesat selama pandemi," ujar Rhenald.

Dalam inovasi disrupsi ini yang perlu ditingkatkan bersama menurutnya adalah melakukan kegiatan edukatif sembari merubah mindset. Ia juga menekankan agar generasi selanjutnya mau petani baru, yang tentunya bertani/ternak dengan cara baru.

"Jika kita dapat menciptakan petani/peternak baru dari kalangan terdidik, maka perubahan massive yang kini terjadi menuntut perubahan tatanan lama menjadi tatanan baru, semuanya akan dapat kita lalui. Inovasi yang terus tumbuh yang membawa situasi saat ini mengalami perubahan besar-besaran khususnya dalam bidang bisnis. Disitulah kita harus bisa beradaptasi," tukas Rhenald. (CR)

AVIAGEN MELUNCURKAN LITERATUR TEKNIS BERBAHASA INDONESIA

Webinar Aviagen Sekaligus Peluncuran Literatur Berbahasa Indonesia

Rabu 15 Desember 2021 yang lalu Aviagen menggelar peluncuran literatur teknis berbahasa Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Hadirnya literasi teknis berbahasa Indonesia tersebut diharapkan dapat memudahkan para customer/user dari aviagen, hal tersebut diungkapkan oleh Rafael Monleon Manajer Bisnis Aviagen Asia-Pasifik dalam sambutannya. Menurutnya Indonesia merupakan salah satu negara penting di kawasan Asia yang banyak memiliki potensi namun belum dapat memaksimalkan potensi tersebut.

"Kami sudah banyak menerjemahkan literatur dan guideline kami ke berbagai bahasa, lalu kami sadar bahwa Indonesia memiliki bahasa tersendiri dan kami rasa kami butuh untuk menerjemahkan yang kami miliki ke dalam bahasa Indonesia. Semoga ini dapat membantu para user kami di sana," tutur Rafael.

Ketua Umum GPPU Achmad Dawami dalam kesempatan yang sama juga mengatakan bahwasanya ini merupakan suatu inisatif yang baik dari Aviagen kepada para stakeholder di Indonesia. Pasalnya menurut Dawami strain ayam miliki Aviagen merupakan salah satu strain yang dominan digunakan dalam budidaya baik komersil maupun Indukan (PS, GPS).

"Ini tentu akan mempermudah kita para user, semua guideline, literatur ilmiah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan teknis yang tersedia dalam bahasa Indonesia jelas sangat berguna dan praktis, ya mari kita manfaatkan dengan sebaik - baiknya," tutur Achmad Dawami.

Literatur Teknis Berbahasa Indonesia

Penjelasan lebih lanjut mengenai literatur yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia disampaikan oleh Manajer Transfer Teknis Global Aviagen, Dr Ting Lu. Dalam presentasinya ia menjelaskan maksud dan tujuan dari aviagen melakukan translasi bahasa berbagai literatur tersebut, dokumen apa saja yang sudah beralih bahasa, bagaimana cara mendapatkan dokumen tersebut, serta menjelaskan mengenai aplikasi Aviagen.

"Untuk mendapatkannya pengguna bisa langsung mengakses laman website kami kemudian setelah masuk dalam landing page silakan pilih wilayah dan bahasa, disitu sudah tersedia berbagai artikel dalam bahasa Indonesia," kata Dr Ting Lu.

Infovet sendiri mencoba mengakses laman website Aviagen tersebut, dimana benar di dalamnya terdapat berbagai macam literatur dan artikel teknis berbahasa Indonesia dengan berbagai macam tema dari mulai tips dan trick beternak, manajemen pakan, hingga manajemen pengendalian penyakit. Semuanya dapat diakses melalui link ini.

Berbagi Tips & Trik Meningkatkan Feed Intake

Selanjutnya sesi dilanjutkan dengan presentasi teknis terkait cara memperbaiki asupan pakan pada broiler yang dibawakan oleh Mike Block selaku Manajer layanan Teknis Aviagen. Dalam presentasi tersebut Mike menjelaskan banyak mengenai bagaimana mendorong agar ayam banyak memperoleh asupan pakan.

Menurutnya meningkatkan asupan pakan merupakan kunci keberhasilan dalam memaksimalkan potensi genetik yang dimiliki oleh ayam. Masalahnya terdapat berbagai faktor yang dapat menentukan keberhasilan dalam meningkatkan asupan pakan tersebut seperti ventilasi udara, pencahayaan, suhu, kelembapan, kualitas air, fase brooding, jenis dan kualitas pakan, serta tantangan penyakit.

"Di masa kini perkembangan genetik broiler sudah sangat maju berbeda dengan puluhan tahun lalu, apalagi kami Aviagen sangat concern dengan perbaikan genetik ini. Nah untuk itu dalam memaksimalkan potensi genetik, ayam harus makan, selain pakan yang berkualitas, asupan pakan dan nutrisinya pun harus cukup," tukas Mike.

Menurut Mike salah satu kunci keberhasilan dalam meningkatkan asupan pakan yakni bagaimana membuat ayam nyaman dengan lingkungannya, oleh karenanya dibutuhkan pengaturan dan setting yang tepat di dalam kandang agar memenuhi standar kenyamanan ayam dimana ayam bisa makan dan hidup dengan tenang, karena dengan begitu ayam mau makan dan potensi genetiknya termaksimalkan.

"Terutama pada saat brooding, anak ayam tidak dapat mengatur suhu tubuhnya sendiri, oleh karena itu fase ini sangat penting, kalau kita gagal memanfaatkan kesempatan di fase ini, maka kedepannya akan sulit mengejar target performa bobot standar dari broiler, makanya setting lingkungan kandang sebaik mungkin agar di fase ini semua berjalan mulus," kata Mike.

Mike juga bilang bahwasanya peternak juga harus memperhatikan tiap detail kecil di kandang dengan melakukan monitoring yang berkala pada ayam. Karena menurutnya kerap kali hal tersebut luput dilakukan sehingga performa menjadi sedikit kendor.

Diakhir sesi Mike dan Dr Ting Lu menjawab berbagai pertanyaan yang masuk kepada mereka baik terkait aspek teknis maupun non-teknis. Sesi tersebut berjalan sangat interaktif dan menyenangkan puluhan pertanyaan yang masuk dijawab dengan memuaskan. (CR)

OUTLOOK BISNIS PETERNAKAN ASOHI: HADAPI DINAMIKA DAN PERCEPATAN PEMULIHAN

Webinar Nasional ASOHI Outlook Bisnis Peternakan 2021. (Foto: Infovet/Ridwan)

“Bersama Menghadapi Dinamika dan Percepatan Pemulihan” menjadi tema Webinar Nasional Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) Outlook Bisnis Peternakan 2021, Kamis (16/12), yang dihadiri sekitar 170 orang peserta. Acara tahunan ini kembali menghadirkan para ketua asosiasi bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam membahas potret dan peluang bisnis di masa mendatang.

Terkait tema webinar, Ketua Panitia, Drh Harris Priyadi, mengatakan pihaknya bermaksud mengembalikan esensi kebersamaan para stakeholder peternakan, mengingat disrupsi dan tantangan yang sedang terjadi.

“Kita semua ingin dan harus  mengusahakan lalu mendapati situasi lebih baik di depan kita semua. Ada quotes yang mengatakan ‘Our better future is not something we just to wait, but it is something for us together to create’, artinya kita tidak bisa berdiam diri saja untuk melakukan perubahan, tapi kita harus menciptakannya secara bersama-sama,” ucapnya.

Sementara Ketua ASOHI, Drh Irawati Fari, menambahkan bahwa di 2022 mendatang terdapat titik cerah untuk bisa melakukan pemulihan dalam bisnis peternakan dan kesehatan hewan.

“Dengan melihat situasi saat ini yang semakin membaik, mudah-mudahan memasuki tahun 2022 kita masuk dalam masa pemulihan. Untuk itu tema webinar yang dipilih tahun ini sangat bagus dan memotivasi kita, serta ini mengandung makna bahwa semua stakeholder peternakan harus bersama-sama dalam menghadapi berbagai dinamika dan berupaya melakukan percepatan pemulihan,” ujar Irawati.

Ia juga menambahkan, “Melalui webinar ini kita dapat merekam opini masyarakat yang diwakili asosiasi untuk menjadi masukan kepada pemerintah dan diharapkan ada tindak lanjutnya.”

(Dari atas kiri): Ketua Panitia Harris Priyadi, Ketua Umum ASOHI Irawati Fari, Kasatgas Pangan Polri Irjen Pol. Helmy Santika dan Dirkeswan Nuryani Zainuddin. (Foto: Infovet/Ridwan)

Hal senada juga disampaikan Kasatgas Pangan Polri, Irjen Pol. Helmy Santika dan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diwakili Direktur Kesehatan Hewan, Drh Nuryani Zainuddin, yang berharap webinar ini menjadi bekal dalam menghadapi dinamika sektor peternakan di masa sekarang dan yang akan datang, serta memberikan manfaat dalam membangun sektor peternakan dan kesehatan hewan.

(Dari atas kiri): Narasumber Ketua GPPU Achmad Dawami, Wakil Ketua Pinsar Eddy Wahyudin, Ketua HPDKI Yudi Guntara, Ketua GPMT Desianto B. Utomo, Ketua PPSKI Nanang P. Subendro dan Ketua AMI Sauland Sinaga.

Webinar yang dimulai sejak pukul 08:00 WIB menghadirkan pembicara tamu Equity Research Analyst BRI Danareksa Sekuritas, Victor Stefano, serta pembicara dari Ketua GPPU Achmad Dawami, Ketua GPMT Desianto B. Utomo, Wakil Ketua Pinsar Eddy Wahyudin, Ketua PPSKI Nanang Purus Subendro, Ketua HPDKI Yudi Guntara Noor, Ketua AMI Sauland Sinaga dan Ketua ASOHI Irawati Fari. (RBS)

FGD FORMAT : RAMBU - RAMBU PENGGUNAAN ANTIBIOTIK DI PERUNGGASAN

FGD FORMAT, membahas penggunaan antibiotik di perunggaan lebih mendalam

Beberapa waktu yang lalu harian Kompas mengangkat tema terkait Antimicrobial Resisstance (AMR) pada laman utamanya. Lalu kemudian digelar pula acara konferensi pers antara YLKI bekerjasama dengan beberapa LSM terkait temuan bakteri yang resisten antimikroba pada produk perunggasan (karkas).

Sebagai upaya klarifikasi atas isu tersebut, Forum Media Peternakan (FORMAT) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai penggunaan antibiotik di sektor perunggasan melalui daring Zoom Meeting pada Kamis (5/8). FGD ini sengaja dibatasi pesertanya hanya pengurus Format dan para wartawan media anggota Format, sedangkan narasumber yang diundang adalah para pimpinan asosiasi terkait dengan isu ini yaitu Pinsar Indonesia, GOPAN, Pinsar Petelur Nasional, GPMT, GPPU, ASOHI, PDHI serta perwakilan pemerintah yaitu Ditkeswan. FGD  dibuka oleh Ketua Format Suhadi Purnomo dan dipandu oleh sekretaris Format Yopi Safari

Pada kesempatan pertama Drh Rakhmat Nuryanto Ketua Bidang Kesmavet PINSAR Indonesia mengatakan bahwa isu bakteri kebal antibiotik terutama E.Coli sebenarnya adalah isu yang sudah lama terjadi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Ia mengutip beberapa laporan dan hasil penelitian terkait isu tersebut.

"Permasalahannya, yang duluan mengangkat isu tersebut adalah media mainstream, sehingga masyarakat menjadi geger. Itu tidak bisa dihindari dan memang dampak sosio-ekonominya cukup besar," tutur Rakhmat. 

Rakhmat sendiri menyayangkan hal tersebut, padahal menurutnya bakteri sekebal apapun terhadap antimikroba akan tetap mati dengan cara dimasak . Jadi untuk meredam isu tersebut ia menyarankan pada stakeholder untuk meng-counternya dengan menyarankan pada masyarakat agar tidak takut makan ayam dan telur.

Selain itu menurut Rakhmat, sektor peternakan bukanlah satu - satunya sektor yang harus disalahkan dari terjadinya AMR. Kesalahan pola konsumsi antibiotik pada manusia juga memegang peranan yang besar atas terjadinya AMR.

Senada dengan Rakhmat, Ketua Umum PB PDHI Dr. Drh Muhammad Munawaroh juga menyayangkan hal tersebut. Menurutnya hal tersebut hanya menyebabkan kepanikan belaka di masyarakat sehingga masyarakat menjadi takut untuk mengonsumsi daging dan telur ayam.

Peternak Bicara

Dalam forum tersebut juga hadir perwakilan PINSAR Petelur Nasional (PPN) yakni Yudianto Yosgiarso. Menurutnya di lapangan sebisa mungkin peternak tidak menggunakan antibiotik maupun obat, karena hal tersebut juga merupakan cost tambahan produksi. 

Ia juga mendukung upaya pemerintah dalam menggalakkan program sertifikasi NKV di Indonesia. Menurutnya dengan adanya program tersebut, peternak dapat lebih meningkatkan sisi manajemen pemeliharaan dimana dengan manajemen yang baik, tidak dibutuhkan penggunaan obat - obatan termasuk antibiotik dalam jumlah yang banyak.

"Saya sangat mendukung itu dan sudah melihat sendiri bahwa dengan memperbaiki cara beternak, obat - obatan termasuk antibiotik dapat dikurangi. Makanya saya dukung program pemerintah ini dan kalau bisa semua peternak ayam petelur juga meneruskan langkah baik ini," tuturnya.

Pendapat Yosgiarso juga didukung oleh Herry Dermawan, Ketua Umum GOPAN. Ia memaparkan bahwasanya penggunaan antibiotik dapat ditekan dengan cara menerapkan biosekuriti yang baik sehingga ayam tetap sehat dan performanya baik.

"Di Priangan Timur sana, kami (termasuk saya), memanen ayam di umur 23-24 harian, karena kami sadar nanti kalau dipanen di umur 28 hari keatas banyak tantangan penyakit. Dengan  dipanen 24 hari, peternak sudah mulai menerapkan cara pemeliharaan yang sangat minim menggunakan obat. Jadi faktanya peternak sendiri sudah melakukan upaya mengurangi penggunaan obat-obatan termasuk antibiotik," kata Herry.

Namun begitu kata Herry, isu yang ditimbulkan oleh pemberitaan negatif terkait ayam membuat peternak cukup terpukul. Terlebih lagi ketika peternak menghadapi anjloknya harga ayam terkait masalah supply dan demand. Oleh karenanya Herry mengatakan bahwa isu ini harus bisa segera diredam untuk mencegah dampak sosio - ekonomi yang lebih hebat lagi.

Memperkuat Pengawasan dan Komunikasi

Pemerintah pun sebenarnya tidak tinggal diam dalam menghadapi masalah ini. berbagai peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengurangi penggunaan antibiotik yang serampangan. Mewakili Direktur Kesehatan Hewan Drh Ni Made Ria Isriyanthi, PhD pun menjabarkan berbagai regulasi terkait penggunaan antibiotik pada ternak.

Menurut Ria, berbagai upaya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementan bersama stakeholder di luar sektor peternakan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya terus meningkatkan pengawasan peredaran obat hewan bersama stakeholder . 

"Kami sedang menggodok aturan bagaimana caranya agar sediaan obat hewan ilegal tidak dijual di marketplace . Ini masih butuh waktu dan kami diskusikan juga dengan ASOHI," tutur Ria.

Sementara itu Ketua Umum ASOHI Drh Irawati Fari dalam forum ini mengutarakan, bahwa sebagai mitra pemerintah pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan kebijakan pengendalian AMR.

"Kami juga mengerti kalau permasalahan ini tidak bisa kami selesaikan sendiri. ASOHI pun telah mewanti - wanti anggotanya agar selalu menaati peraturan yang berlaku, dan kami membuktikan itu. Berbagai kolaborasi dengan pihak lain juga telah kami jalankan agar bisa mereduksi dampak dari AMR, karena kami paham isu ini sifatnya global dan dampak sosio - ekonominya pun besar," tutur Irawati.

Dalam kesempatan yang serupa, Drh Desianto Budi Utomo Ketua Umum GPMT ikut menyatakan pendapat. Ia menjabarkan bahwa semua pabrik pakan anggota GPMT dipastikan sudah mematuhi semua peraturan terkait antibiotik baik AGP maupun medikasi.

"Kami ikuti sesuai peraturannya dan setiap anggota kami wajib memiliki dokter hewan yang menjadi PJTOH (Penanggung Jawab Teknis Obat Hewan) di pabrik masing - masing, jika nanti terjadi praktik yang tidak sesuai tentunya akan mudah dilacak," kata Desianto.

Sementara itu, Ketua Umum GPPU Ahmad Dawami mengatakan bahwa memang isu perunggasan yang diangkat Kompas beberapa waktu belakangan efeknya cukup mencengangkan. Meskipun ia mengetahui pasti bahwa orang - orang di sektor perunggasan akan menanggapinya dengan santai, tetapi di luar sektor perunggasan pasti dampaknya akan berbeda.

"Kita santai karena kita ngerti, yang lain kan enggak ngerti. Makanya ini kita harus bisa mengubah mindset orang - orang ini agar enggak takut makan ayam dan telur," tutur Dawami.

Ia menyoroti pola komunikasi yang ada di masyarakat dimana sebenarnya banyak beredar isu tak sedap mengenai perunggasan, mulai dari hormon, telur palsu, antibiotik, dan lain sebagainya. 

Selain itu Dawami juga menyoroti ketegasan pemerintah dalam melakukan sanksi pada pihak yang dinilai menyalahi aturan.Menurutnya, pemerintah harus lebih tegas dalam memberikan sanksi, jangan hanya memberikan sanksi administratif, bila perlu penutupan izin usaha.

Drh Munawaroh juga sangat menyoroti sisi komunikasi dari isu ini. Menurutnya, sektor peternakan kurang aktif dalam mengampanyekan sisi baiknya kepada masyarakat luas. Sehingga berita - berita hoaks jadi semakin susah ditangkis.

"Selama ini saya enggak pernah lihat di TV, koran, ada kampanye "Ayo makan daging dan telur Ayam!" padahal ini penting. Makanya kalau dibutuhkan ayo kita bikin kampanye yang masif, PDHI siap membantu mengedukasi masyarakat juga kok. Kalau komunikasinya berjalan dengan baik pasti bisa kita naikkan konsumsi protein hewani kita," tutur Munawaroh.

Ia juga meminta agar FORMAT senantiasa melakukan upaya terbaik dalam meng-counter pemberitaan di media mainsteam. Karena menurutnya FORMAT sebagai media yang berfokus di sektor peternakan lebih paham dan mengerti terkait seluk - beluk peternakan ketimbang media mainstream (CR).

SILATURAHMI GOPAN DENGAN STAKEHOLDER PERUNGGASAN

Tepat pada hari Kamis, 18 Juni 2020 Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) menggelar silaturahmi melalui daring zoom dengan para stakeholder di dunia perunggasan. Setya Winarno selaku ketua panitia membuka acara dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta. Ia mengutarakan tujuannya bahwa acara tersebut digagas selain untuk menjalin silaturahmi juga sebagai wadah “curhat” bagi para stakeholder dalam mempersiapkan perunggasan menghadapi new normal.

Hal senada juga diungkapkan oleh Herry Dermawan ketua umum GOPAN, ia mengatakan bahwa sektor perunggasan termasuk sektor yang terdampak oleh wabah covid-19. Selama ini dirinya mengaku banyak diajak rapat dan diskusi untuk menormalkan kondisi.

“kalau menurut saya, sebaiknya sektor pakan yang harus diberesin duluan, terutama stok jagung. menurunkan harga jagung gimana kalau enggak dengan impor?. Kalau impor kan katanya petani jagung rugi, BPS diminta survey petani jagung, ruginya berapa?, kita harus cari selanya supaya petani engak rugi, peternak juga untung. Saya juga sudah 20 hari setelah melaporkan belum ada follow up dari BPS, padahal ini penting lho,” tukas Herry.

Tanggapan juga datang dari Drh Syamsul Maarif, Direktur Kesmavet Ditjen PKH. Menurut dia perunggasan dalam negeri harus kompak karena musuh sebenarnya berasal dari luar.

“Negara yang mau memasukkan produk ke indonesia sudah ada antre ada 14 negara, kita harus menata perunggasan kita. Masalahnya persyaratan dalam negeri sama dengan persyaratan internasional. Kalau kita mempersyaratkan suatu negara kita juga harus ikut standar yang ditetapkan untuk negara lain. Oleh karenanya peternak mandiri juga harus maju,” tutur Syamsul.

Ketua Umum GPMT Desianto Budi Utomo juga tidak mau ketinggalan untuk mengutarakan unek-uneknya. Desianto bilang dalam kondisi tejrepit seperti ini (Covid-19), isu gotong royong muncul, seharusnya stakeholder perunggasan kompak dan solid satu suara melawan importasi daging dan produk dari negara lain sejak dulu.

Menyangkut pakan, Desianto berkata bahwa 91 pabrik anggota GPMT 90% menghasilkan pakan unggas, sehingga bila importasi produk dari negara lain terjadi, sektor pakan juga pasti akan merugi. ia mengamini Herry yang mengatakan kalau harga jagung bisa ditekan di kisaran harga 2 – 4 ribu, dan waktu impornya tepat (tidak saat panen raya), maka bisa terjadi win win solution, petani untung, peternak untuk, produsen pakan juga untung.

“Perlu diketahui juga bahwa raw material pakan ada dua yakni lokal dan impor, produk lokal harusnya lebih banyak dipakai, saya setuju. Yang impor misalnya Soy bean meal itu dipakai kira - kira 4,5 – 5 juta pertahun. Enggak ada pilihan lain, memang kedelai kita produksinya saja kurang, jadi ya kita (GPMT) hanya bisa mengontrol yang hanya bisa dikontrol saja,” tutur Desianto.

Dalam diskusi juga membahas topik yang menarik misalnya saja kementan yang menantang produsen pakan untum memproduksi pakan generik kepada GPMT.

“Bisa diterima nggak performa nya?,kita bisa saja bikin itu, sekarang peternak mau apa tidak pakai itu?. Seharusnya patokan peternak juga sekarang jangan best perofrmance tapi best profit, asalkan feed cost bisa ditekan, panen mundur 1 – 2 hari tapi terjadi minimze cost production, kan untung juga. Kalau perlu dilakukan penghematan juga di sektor lain,”kata Desianto.

Sementara itu menurut Irawati Fari, Ketua Umum ASOHI. Para stakeholder juga harus satu interpretasi terkait wacana new normal, agar semuanya dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru.

“Intinya kita enggak lepas dari manusia yang bekerja, intinya bagaimana melakukan perubahan perilaku. protein ini hewani penting supaya imunitas makin kuat dan badan tetap sehat, kalau kita rukun dan bisa berkampanye dalam menyuarakan konsumsi protein hewani ini akan lebih baik lagi. Terlebih lagi new normal gizi harus seimbang dan tercukupi,” tutur Irawati.

Ia juga meminta maaf atas keterbatasan tim teknis kesehatan hewan dari perusahaan obat hewan akibat kesulitan menjangkau peternak karena wabah covid-19. Tidak lupa ia mengingatkan para peternak bahwa nanti per 1 Juli 2020, antibiotik dengan bahan aktif colistin dilarang untuk digunakan di peternakan.

Asosiasi Rumah Potong Hewan Unggas Indonesia (ARPHUIN) melalui Ketua Umumnya Tommy Koencoro mengatakan bahwa bisnis RPA juga terkena dampak dari wabah Covid-19. ARPHUIN mengestimasi bahwa setiap tahun mereka menyerap 20% produksi ayam nasional.

Kini yang menjadi masalah adalah dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang jumlah anggota mereka tidak megalami kenaikan dengan angka yang signifikan.

“Padahal syaratnya jadi anggota cuma punya NKV, tapi enggak ada yang mau daftar. Ketika harga murah masih bisa belanja ayam, broker nimbun ayam. Sekarang broker enggak kuat beli, masuk ke kita mahal juga, ya rugilah kita kalau kita jual terlalu mahal, masyarakat sedang cekak kantongnya,” tukas Tommy.

Lebih lanjut menurut Tommy, terkadang peternak salah paham sewaktu harga ayam hidup tinggi. Padahal ARPHUIN bisa menjadi buffer pemerintah. Ketika harga karkas naik yang misalnya di pasar dijual dengan harga sampai dengan Rp.40 ribu, ARPHUIN tetap menjual karkas dengan harga Rp. 28 -32 ribu saja.

Tommy berharap wabah ini segera berakhir dan terjadi penambahan jumlah anggota ARHPHUIN kedepannya.

“Omzet turun 40% karena Covid-19, RPA rugi. Kita harusnya bisa melakukan ekspor, ke Cina, Afrika, Arab, dll. masalahnya adalah bahan baku kita lebih mahal. Contoh, HPP kita sekitar Rp. 17 – 18 ribu, tetangga kita di Thailand, mereka HPP ayam di kandang Rp. 14 ribu-an dan karkas mereka laku dijual di angka 1,6 USD perkilogram. Posisi kita berani jual di USD 1,9-2 perkilogram, kemarin saya negosiasi dengan beberapa negara. Ini karena cost di hulu tinggi jadi enggak bisa ekspor juga, kalo harga cukup rendah, kita bisa bersaing di internasional,” kata Tommy.

Permasalahan bibit juga hal yang wajib dibenahi. Menurut Achmad Dawami Ketua Umum GPPU, bibit juga mempengaruhi produksi karena ketersediaannya. Jika bibit dan pakan langka, mau budidaya apa kita?, oleh karenanya Dawami concern dengan hal ini.

Dawami berujar bahwa 70% protein hewani Indonesia berasal dari unggas. Menurut catatannya, frozen food dari sektor perunggasan mengalami kenaikan omzet sejak Covid-19, artinya terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat.

“Lihat saja sekarang perkembangan meat shop menjamur. ini pasca Covid-19 enggak ga akan tertinggalkan karena nanti bisa jadi habit. Memotong mata rantai si produk supaya lebih dekat ke end user. Kalau kita baca UU pangan, ini ngeri lho, ketergantungan impor mempengaruhi ketahanan nasional, makanya kita harus bisa memotong rantai distribusi kita . Ketika harga turun, jualan ayam langsung door to door itu bagus,” kata Dawami.

Ia juga mengingatkan bahwasanya kaum milenial juga mempengaruhi pola hidup dan konsumsi.35-36% angkatan kerja kita adalah kamu milinenial, mereka berbeda dengan orang – orang  kalangan tua (old era), mereka sudah terbiasa mengonsumsi frozen food.

Sementara itu menurut Ketua Umum PINSAR yang juga anggota DPR – RI, Singgih Januratmoko yang mendapat bocoran dari BAPPENAS dan Kemenko Perekonomian bahwa ekonomi Indonesia akan berangsur normal tapi paling cepat dalam tempo 4 tahun. (CR)

GOPAN IMBAU STAKEHOLDER PERUNGGASAN TURUNKAN HARGA DOC FS

GOPAN berharap harga DOC FS tak lebih dari Rp 5.000 (Foto: poultryscience.in)

Naiknya harga DOC (Day Old Chick) pada level tertinggi Rp. 6.000 – Rp. 6.500 ditengah ketidakpastian harga ayam hidup pada saat periode panen berikutnya, Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) mengimbau kepada stakeholder perunggasan untuk mengambil sikap.

GOPAN melayangkan surat permohonan penurunan harga DOC FS (final stock) kepada perusahaan perunggasan dan Gabungan Perusahaan Perbibitan Unggas (GPPU).

Dalam surat resmi bertanda tangan Ketua GOPAN Herry Dermawan, Selasa (2/6/2020), GOPAN berharap GPPU mengimbau kepada anggotanya agar harga DOC FS tidak lebih dari Rp 5.000 sebagai bentuk empati dan mendukung keberlangsungan usaha peternak mandiri.

“Empati penuruan harga DOC FS ini kami harapkan juga selalu diikuti dengan kualitas DOC FS yang berkualitas dan ketersedian yang cukup bagi peternak mandiri sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berlaku,” sebut isi surat resminya.

Sekretaris Jenderal GOPAN, Sugeng Wahyudi dihubungi Infovet, Rabu (3/6/2020) menyatakan pihaknya berharap surat permohonan tersebut segera mendapat feed back positif dari para stakeholder.

Sugeng Wahyudi

Sugeng mengemukakan harga DOC naik bersamaan dengan harga ayam, sangatlah memberatkan. Jika harga DOC mahal, bukan saja rasa was-was peternak yang belum terjamin bagus atau tidaknya di situasi pandemi saat ini.

Imbuh Sugeng selain was-was, apabila kondisi ini masih berlangsung tentunya menjadi pukulan kerugian yang besar karena terjadi sedari Januari hingga April 2020.

“Mohon turunkan harga DOC agar kandang-kandang rakyat bisa terisi dan kelangsungan budidaya ayam tidak terhenti,” pungkasnya. (NDV)

INI BIANG KELADI ANJLOKNYA HARGA TELUR

Telur HE Afkir membanjiri pasar beberapa waktu belakangan

Peternak ayam petelur kembali mengeluhkan harga telur yang anjlok sejak beberapa pekan terakhir. Bahkan di Blitar Jawa Timur yang jadi sentra ayam petelur, harga telur sempat menyentuh Rp 10.500/kg di tingkat peternak beberapa hari lalu, meski saat ini harganya sudah mulai membaik. 

Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN) Blitar Jatim, Rofiyasifun, mengatakan merosotnya harga telur ayam negeri ini karena merembesnya peredaran telur infertil atau yang dikenal dengan telur HE.

"Harga telur sendiri saat ini sudah mulai membaik. "Lagi banjir telur HE dari perusahaan-perusahaan breeding. Banyak telur dari breeding tidak ditetaskan, lalu merembes ke pasar. Ini yang buat harga telur ayam jatuh," tutur Rofiyasifun.

Padahal, secara regulasi, telur HE dilarang beredar di pasar. Permentan Nomor 32/Permentan/PK.230/2017 diatur tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.

Dalam Bab III pasal 13 disebutkan, pelaku usaha integrasi, pembibit GPS, pembibit PS, pelaku usaha mandiri dan koperasi dilarang memperjualbelikan telur tertunas dan infertil sebagai telur konsumsi. Telur infertil sendiri umumnya berasal dari perusahaan-perusahaan pembibitan ayam broiler atau ayam pedaging. Di mana telur yang tidak menetas, seharusnya tak dijual sebagai telur konsumsi.

"Telur HE ini memang bukan untuk konsumsi, secara aturan dilarang dijual. Telur HE ini telur yang dibuahi pejantan, lalu tak menetas atau memang sengaja tidak ditetaskan," ujar peternak asal Desa Suruh Wadang, Kecamatan Kademangan, Blitar ini.

Lantaran berasal dari telur breeding yang infertil, harga telur HE ini sangat murah. Harganya hanya Rp 7.000/kg, jauh di bawah harga telur ayam ras.

"Murah karena telur ini harus segera cepat dijual, karena dia akan cepat busuk dalam seminggu. Makanya dijual sangat murah. Dari sisi kualitas juga kurang. Telur HE harusnya dimusnahkan atau untuk CSR perusahaan," kata Rofiyasifun.

Kenyataannya di lapangan, lanjut dia, telur HE banyak oknum perusahaan breeding memperjualbelikannya sebagai telur konsumsi dan dijual ke pasar.

"Inilah dilemanya, kita tak bisa menuntut perusahaan breeding. Oknum internal perusahaan breeding bermain. Kejadian selalu berulang setiap tahun, tapi nggak pernah bisa sentuh level perusahaan," ujar Rofiyasifun.

Dirinya juga mengungkapkan, para peternak di sejumlah sentra ayam layer tengah merugi. Dia menjelaskan, harga telur ayam ras peternak sempat dihargai Rp 10.500/kg jika melepasnya kepada bakul atau pengepul pada 1 Mei 2020 lalu. Di sisi lain, harga pakan berupa jagung memang stabil di harga Rp 3.500/kg. Namun hal itu banyak membantu lantaran harga jual telur ayam ras jauh lebih parah. Selain itu, harga DOC juga masih tinggi. (CR).

REVISI PERMENTAN No.32 TAHUN 2017 SIAP DISAHKAN

Senyum lega Dirjen PKH setelah public hearing selesai

Setelah melalui proses yang alot dalam diskusi dan public hearing yang berlangsung Senin (7/10) yag lalu, Permentan No. 32/2017 yang telah direvisi siap disahkan oleh Menteri Pertanian. Peraturan tersebut mengatur tentang Penyediaan Peredaraan Pengawasan Ayam Ras dan Telur konsumsi.

Ditemui setelah public hearing selesai, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita berharap agar Permentan tersebut dapat menyelesaikan semua persoalan yang ada di lapangan selama ini. 

"Saya lega, sudah berkali - kali rapat akhirnya kini bisa dibilang kita satu tahap lebih maju agar ini bisa di tandatangani Pak Menteri, setelah review dari Itjen, baru nanti kita undangkan ke Menkumham" tuturnya.Sebelumnya memang Permentan 32/2017 ini dibuat untuk mengakomodir penyediaan ayam ras dilakukan berdasarkan rencana produksi nasional sesuai keseimbangan supply dan demand. Namun begitu memang ada beberapa poin yang harus direvisi agar terjadi keseimbangan antara perusahaan besar dan peternak mandiri.

Salah satu poin yang dimaksud misalnya tentang RPHU, pelaku usaha, diwajibkan memiliki RPHU dalam tempo 3 tahun. Lalu pelaku usaha juga wajib melakukan pemotongan ayam hidup (livebird) di RPHU dengan fasilitas rantai dingin yang memenuhi persyaratan. Khusus untuk perusahaan besar, RPHU harus memiliki kapasitas sebesar 100% produksi livebird Internal, yang harus dipenuhi secara bertahap. Pada tahun pertama paling rendah 20%, tahun kedua paling rendah 60% dan tahun ketiga 100%.

Dalam Revisi Permentan ini juga terdapat perbaikan pengaturan untuk distribusi Parent Stock (PS). Nantinya 25% dialokasikan untuk perusahaan PS eksternal dan tidak terafiliasi. DOC PS yang beredar juga wajib memiliki sertifikat benih/bibit yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk dan sertifikat SNI untuk DOC FS.

Terdapat juga hal yang berkaitan dengan penambahan dan pengurangan produksi ayam ras dalam revisi Permentan tersebut. Dimana nantinya tindakan tadi dapat dilakukan apabila terjadi ketidakseimbangan supply dan demand. Penambahan dan pengurangan dilakukan oleh tim analisa penyediaan dan kebutuhan ayam ras berdasarkan SK Menteri Pertanian. 

Pelaku usaha atau perusahaan dalam melakukan kegiatan penyediaan dan peredaran ayam ras wajib pula melaporkan produksi dan peredarannya kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, hal tadi dilakukan paling tidak satu bulan sekali setelah selesai kegiatan penyediaan dan peredaran ayam ras.Namun jika terjadi ketidak seimbangan supply dan demand laporan tadi juga dapat diminta sewaktu-waktu.

Anggota Tim Ahli Kementan, Trioso Purnawarman meminta kepada seluruh perusahaan agar jujur dalam pelaporan. “Jika ada perusahaan yang tidak jujur dalam laporannya Pemerintah, dalam hal ini Ditjen PKH dan Kementan akan memberikan sanksi, mungkin bisa berupa pemberhentian izin impor atau bahkan penutupan usaha, oleh karenanya mari kita saling jujur agar data yang kita miliki vaild dan tercipta iklim usaha yang baik,” tukasnya.

Selain  distribusi PS dan FS ayam ras, revisi rancangan Permentan ini juga akan mengatur tentang Industri pakan. Produsen pakan juga wajib menyediakan pakan yang sesuai persyaratan mutu dan keamanan pakan untuk kepentingan peternak. Mudah – mudahan, dengan direvisinya Permentan ini menjadi angina segar bagi industri perunggasan yang selama ini carut – marut karena adanya ketidakseimbangan supply dan demand. (CR)

RAPAT KOORDINASI PERUNGGASAN DI SOLO HASILKAN TUJUH KEPUTUSAN

Solo, 14 Juni 2019 bertempat di Hotel Syariah Solo Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan drh I Ketut Diarmita memimpin rapat koordinasi perunggasan. Hadir dalam acara tersebut Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Wakil Ketua Satgas Pangan Mabes Polri, perwakilan perusahaan integrator, perwakilan organisasi peternak unggas (PINSAR, GOPAN, Presidium PRPM), Ketua Umum GPPU dan Perwakilan Dinas terkait di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. 

Setelah mencermati data perunggasan terkini yang disampaikan oleh Dirjen PKH dan banyaknya masukan selama sesi diskusi, maka dihasilkan keputusan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pengurangan DOC FS broiler sebanyak 30% dari populasi telur tetas fertil di seluruh Indonesia dan akan diawasi dengan pola cross monitoring oleh tim yang melibatkan unsur Dirjen PKH, Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan tingkat provinsi/kabupaten/kota, GPPU, PINSAR, PPUN dan GOPAN. Bukti pengurangan dari masing - masing perusahaan harus dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan perusahaan dan tim yang melakukan monitoring.
2. Integarator harus membuat pakta integritas bahwa tidak semua ayam yang diternakkan di wilayah Jateng dan Jatim dijual ke pasar tradisional di wilayah yang dimaksud dan sebagainya harus diolah dalam bentuk daging beku atau olahan. Bagi yang tidak merealisasikan pakta integritas ini maka izin impor ditunda sampai pakta dipenuhi.
3. Integrator dan peternakn mandiri harus melaporkan broker unggas komersial yang dimiliki atau yang menjadi langganannya kepada Direktur Jendral PKH dan Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri Kemendag. Jika tidak, maka izin impor tidak akan diproses sampai laporan disampaikan. Satgas Pangan Mabes Polri pun akan ikut mengawasi perilaku broker dan integrator. 
4. Kepala dinas yang membidangi fungsi PKH di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus segera mendata nama, nomor ponsel, alamat lengkap perusahaan, peternak mandiri, peternak UMKM, jumlah kandang serta kapasitas kandang terpasang. Dinas juga harus mendata secara lengkap jumlah RPHU secara lengkap berikut kapasitas cold storage yang dimiliki swasta dan pemerintah di wilayahnya. Selain itu Dinas juga diwajibkan memberikan pembinaan kepada perusahaan, peternak mandiri dan peternak UMKM di wilayahnya.
5. Akan dilakukan review Permentan No. 32 tahun 2017 terutama pasal 12 mengenai kepemilikan RPHU dan rantai dingin dalam rangka penyempurnaan regulasi di bidang perunggasan dan definisi peternak mandiri, dan definisi integrator.
6. Mengusulkan review Permendag No. 96 tahun 2018 terkait harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen serta mengkaji harga acuan DOC FS dan pakan. 
7. Dalam rangka menyelesaikan persoalan harga live bird yang rendag, Kemendag mengeluarkan himbauan (setelah berkoordinasi dengan KPPU) kepada para peternak (integrator, peternak mandiri, peternak UMKM) untuk melakukan pembagian live bird/karkas secara gratis kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin menggunakan dana CSR. Dalam pelaksanaannya akan dikoordinasikan oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan serta dinas yang membidangi fungsi perdagangan di tingkat provinsi/kabupaten/kota dengan GPPU dan PINSAR. (CR)

PELAKU PERUNGGASAN DIAJAK STABILKAN HARGA UNGGAS HIDUP

Pertemuan Dirjen PKH bersama pelaku perunggasan di Solo. (Foto: Dok. Dirjen PKH)

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian, kembali mengundang para pelaku perunggasan, asosiasi unggas, pakar dan unsur pemerintah terkait untuk membahas situasi perunggasan Nasional, khususnya terkait rendahnya harga unggas hidup/live bird (LB) di tingkat produsen di beberapa daerah, yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 96/2018 mengenai harga acuan pembelian ditingkat petani dan harga acuan pembelian di tingkat konsumen, harga acuan pembelian daging ayam ras untuk batas bawah di tingkat peternak sebesar Rp 18.000 dan harga batas atas sebesar Rp 20.000, sedangkan harga acuan penjualan di konsumen sebesar Rp 34.000. Namun, di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, harga LB masih berada di bawah harga batas bawah. 

“Kami mengharapkan masukkan dari para pelaku perunggasan, pakar dan pemerintah daerah agar hasil pertemuan koordinasi stabilisasi produksi, distribusi dan harga LB ini dapat menjadi solusi terbaik untuk perunggasan Nasional ke depan,” kata Dirjen PKH, I Ketut Diarmita, saat pertemuan di Solo, Jumat (14/6/2019). Pertemuan ini sendiri merupakan lanjutan pertemuan koordinasi perunggasan yang telah dilaksanakan secara maraton dari 10 dan 13 Juni 2019 di Jakarta.

Ia menambahkan, langkah awal dalam stabilisasi harga LB adalah dengan pengurangan DOC FS broiler sebesar 30% dari populasi telur tetas fertil di seluruh Indonesia yang diawasi oleh tim yang melibatkan unsur Ditjen PKH, dinas terkait provinsi/kabupaten/kota, asosiasi diantaranya GPPU, GOPAN, PPUN dan PINSAR. Kemudian memastikan bahwa pengusaha unggas integrator tidak menjual semua ayam yang diternakkan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, dijual ke pasar tradisional di wilayah tersebut. 

Ketut juga meminta Integrator dan peternak mandiri melaporkan broker unggas komersial (nama, alamat dan nomor HP) yang dimiliki atau yang menjadi langganannya kepada pihaknya maupun Kementerian Perdagangan (Kemendag) agar terdata, sehingga bisnis unggas dapat berjalan baik dan dapat terkontrol jika terjadi gejolak, serta mengajak Satgas Pangan Mabes Polri untuk ikut mengawasi perilaku broker dan integrator.

Hal penting lain yang menjadi keputusan bersama adalah pentingnya review Permentan No. 32/2017 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi, terutama Pasal 12 mengenai kepemilikan RPHU dan rantai dingin dalam rangka penyempurnaan regulasi di bidang perunggasan dan definisi integrator dan peternak mandiri, serta review Permendag No. 96/2018 terkait harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen dan mengkaji harga acuan DOC FS serta pakan.

“Pemerintah juga meminta kepada para pelaku usaha perunggasan agar berupaya menaikan harga LB secara berkala menuju harga acuan sesuai dengan Permendag 96/2018" tegas Ketut. 

Sementara dalam rangka menyelesaikan harga LB yang anjlok di beberapa daerah, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag, Tjahya Widayanti, mengeluarkan himbauan (setelah berkoordinasi dengan KPPU) kepada para peternak (integrator, peternak mandiri, peternak UMKM) untuk melakukan pembagian LB/karkas secara gratis kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin menggunakan dana CSR yang pelaksanaannya akan dikoordinasikan oleh dinas terkait di provinsi/kab/kota dengan GPPU dan PINSAR. 

“Kami juga mengimbau agar ARPHUIN bekerjasama dengan pasar retail modern dalam membantu menyerap stok LB dan daging ayam terutama di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur,” ujar Tjahya.

Pertemuan juga memutuskan bahwa Kemendag akan mengkaji pengaturan segmentasi pasar unggas dan Satgas Pangan Mabes Polri akan mendalami temuan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan usaha ayam ras. Adapun dinas terkait provinsi/kabupaten/kota, untuk segera mendata unit usaha peternakan serta jumlah kandang dan kapasitas terpasang; mendata jumlah RPHU beserta kapasitas cold storage yang dimiliki swasta maupun pemerintah; dan memberikan pembinaan kepada perusahaan, peternak mandiri, peternak UMKM di wilayahnya. (INF)

RAKERNAS GPPU, BERSINERGI DAN DUKUNG PROGRAM PEMERINTAH

Foto bersama seluruh anggota GPPU dan tamu pembicara (foto: Nunung/Infovet)

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) digelar di Hotel Grand Zuri Serpong pada Kamis dan Jumat, 21-22 Maret 2019. Mengusung tema “Konsolidasi dan Efisiensi Dalam Rangka Menunjang Program Kerja Pemerintah yang Berkelanjutan”, GPPU menyimpan harapan dapat bersinergi dan terus mendukung program pemerintah. 

       

“Situasi perunggasan saat ini, kendalinya ada  di pemerintah, sehingga GPPU sebagai pelaksana program pemerintah harus mensupport dan akan terus support pemerintah,” kata Ketua Umum GPPU, Ir Achmad Dawami dijumpai Infovet usai acara.

Lebih lanjut Dawami mengemukakan, anggota GPPU dimana terdiri dari perusahaan-perusahaan breeding farm merupakan hulunya perunggasan indonesia. 

Menurutnya, para anggota GPPU ini selain sebagai pengembang bisnis indonesia, namun di sisi lain dapat menjadi penghancur.   

Oleh karenanya, sangat penting diberlakukan kontrol anggota dan diadakannya Rakernas ini, Dawami mengajak seluruh stakeholder perunggasan untuk tetap positive thinking di tengah tumpukan masalah.

Sesi diskusi (foto: Nunung/Infovet)

“Saya mengajak pemerintah, akademisi, dan swasta untuk berpikir positif, kendati banyak sekali gonjang-ganjing maupun problematika yang sedang melanda perunggasan Tanah Air,” ungkapnya. 

Selain itu, diharapkan stakeholder perunggasan berkomitmen dan tentunya konsisten ikut serta dalam kampanye konsumsi protein hewani secara berkesinambungan, untuk memenuhi target dari program pemerintah. 

“Kita tahu selama ini konsumsi ayam dan telur ini masih dipengaruhi hari raya dan event besar saja, jadi wajar kegiatan promosi harus lebih ditingkatkan,” ujarnya.

Dawami juga mendorong para peternak untuk membenahi manajemen serta berpikir menuju efisiensi. “Tidak hanya peternak, petani pun harus memikirkan efisiensi dalam hal ini harga jagung,” imbuhnya.

Terkait proteksi dari pemerintah untuk para peternak, Dawami berpendapat patut disyukuri ketika pemerintah tengah mempersulit impor namun kelamaan akan jebol juga jika ada pihak-pihak yang tidak mau berubah.

Keterbukaan dan komunikasi baik antara pemerintah dan swasta yang juga menjadi target dari Rakernas GPPU ini.   

Rakernas GPPU tahun ini sangat menarik dilengkapi dengan seminar keilmuan yang menghadirkan pemateri dari PT Hubbard Breeders yaitu Ir Suryo Suryanta kemudian Drh Ayatullah M Natsir selaku Technical Manager PT Ceva Animal Health Indonesia, PT ISA Indonesia, dan Prof Dr drh Wayan T Wibawan MS. (NDV)