MENTAN: FOKUS PADA PENINGKATAN NILAI TAMBAH & DAYA SAING PRODUK OLAHAN

Mentan SYL saat menghadiri launching hilirisasi peternakan. (Foto: Istimewa)

Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL), menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak melalui berbagai program kerja sama yang fokus pada peningkatan nilai tambah dan daya saing produk peternakan.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Launching Hilirisasi Peternakan: Produksi Perdana Susu dan Keju Organik Indonesia di Kabupaten Pasuruan. Launching tersebut menjadi salah satu langkah nyata Kementerian Pertanian mendorong hilirisasi produk peternakan khususnya susu dan keju.

“ini menjadi langkah pasti bagi Indonesia, negara kita besar dengan berbagai produk pertanian yang sangat berpotensi dan hari ini kita lakukan upaya hilirisasi, ini menjadi bagian yang sangat penting,” kata SYL di Koperasi Peternakan Sapi Perah Setia Kawan (KPSP), Nongkojajar, Kabupaten Pasuruan, Selasa (29/8).

Produksi susu organik dan hilirisasi keju organik pertama di Indonesia ini merupakan bukti hasil kerja sama negara Indonesia-Denmark. SYL menyebut kerja sama ini diharapkan dapat mendorong peternak di sentra persusuan lainnya untuk berperan dan melakukan replikasi peternakan sapi perah organik di wilayahnya.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Nasrullah, mengungkapkan bahwa produk organik komoditas peternakan Indonesia sangat potensial dikembangkan melalui konsep back to nature. Pemerintah telah menetapkan Peta Jalan Pengembangan Persusuan Organik Nasional 2022-2026, sehingga pengembangan susu organik dapat didorong maksimal dan menembus pasar ekspor dunia.

“Dengan launching susu dan keju organik oleh Bapak Menteri Pertanian ini, kami harap para peternak sapi perah organik lainnya dapat menghasilkan berbagai jenis produk olahan berkualitas, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah serta daya saing di dalam maupun luar negeri,” ungkapnya.

Sementara, Chargée d’affairs a.i. (Acting Ambassador of Denmark), Per Brixen, turut menyampaikan Pemerintah Denmark bangga mendukung komitmen kuat Indonesia dan para peternak, serta pengusaha perintis untuk mengembangkan produk susu organik, sehingga dapat mencapai peluang ekspor baru, meningkatkan pendapatan peternak, dan mengatasi tantangan lingkungan.

Berdasarkan data Ditjen PKH, lokasi Pilot Project Pengembangan Susu Organik yang ada di KPSP Setia Kawan Pasuruan, sejak dikonversi menjadi peternakan organik pada 2021, memiliki target produksi di 2023 mencapai 32 ribu liter susu organik segar yang akan diolah menjadi 3 ton keju organik. Proyeksi untuk tiga tahun ke depan (2026), produksi susu organik segar tahunan akan mencapai 1,5 juta liter dan keju organik sebanyak 157 ton. (INF)

DIRJEN PKH: PANGAN HEWANI SAAT NATARU AMAN DAN MENCUKUPI

Ketersediaan telur dan daging ayam, maupun sapi/kerbau saat Nataru sangat mencukupi. (Foto: Istimewa)

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) menyampaikan secara nasional ketersediaan dan pasokan pangan asal ternak saat Natal dan Tahun Baru 2023 (Nataru) aman dan mencukupi. Hal tersebut disampaikan Dirjen PKH, Nasrullah, dalam keterangannya Jumat (30/12/2022).

Ia menjelaskan, ketersediaan telur dan daging ayam, maupun sapi/kerbau saat Nataru sangat mencukupi. Berdasarkan prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan asal ternak tersebut secara nasional dan kroscek di lapangan menunjukkan bahwa komoditas terpantau cukup, sehingga masyarakat menurutnya untuk menyambut akhir tahun tidak perlu khawatir kehabisan stok.

Lebih lanjut disampaikan, tahun ini ketersediaan daging broiler mencapai 3,71 juta ton dengan kebutuhan mencapai 3,21 juta ton, sehingga terdapat surplus sekitar 0,50 juta ton. “Ketersediaan telur ayam ras tidak jauh berbeda, dimana sebanyak 5,61 juta ton dengan kebutuhannya 5,52 juta ton, terdapat surplus sekitar 0,09 juta ton”, jelas Nasrullah.

Sedangkan ketersediaan daging sapi/kerbau 797.055 ton dengan kebutuhan sebanyak 736.622 ton, terdapat surplus sebesar 60.433 ton. “Data prognosa tersebut bersumber dari Rakornis Kementerian/Lembaga, Kementerian Koordinator Perekonomian, BPS, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Bapanas,” ucapnya.

Ia juga mengemukakan, stok nasional daging sapi hingga 28 Desember 2022 sebesar 127.731 ton, artinya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sampai 60 hari ke depan Sedangkan untuk wilayah DKI Jakarta, stok daging sapi sebanyak 14.600 ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 300 hari.

“Untuk stok nasional daging ayam hingga 28 Desember 2022 sebesar 129.761 ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai 12 hari ke depan, sedangkan untuk DKI Jakarta stok daging ayam sebesar 10.110 ton, sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 29 hari,” ungkapnya.

“Stok nasional telur ayam hingga 28 Desember 2022 mencapai 165.463 ton, artinya  mencukupi kebutuhan sampai sembilan hari. Sedangkan untuk DKI Jakarta, stoknya mencapai 15.051 ton, mencukupi untuk memenuhi kebutuhan selama 26 hari.”

Ia sampaikan, kegiatan pemantauan ketersediaan pangan penting dilakukan pada momen Nataru, karena terdapat potensi kenaikan permintaan bahan pangan asal ternak dan mengantisipasi agar tidak terjadi kelangkaan pasokan yang akan berdampak pada fluktuasi harga.

“Hal ini tentu untuk menindaklanjuti arahan Bapak Menteri Pertanian yang terus mengingatkan kami agar selalu berkomitmen memenuhi kebutuhan pangan bagi 275 juta rakyat Indonesia yang merupakan prioritas layanan kami. Kami juga lakukan pemetaan stok produk pangan asal ternak untuk mengetahui status ketahanan pangan di daerah. Hal ini juga penting untuk menentukan kebijakan distribusi pasokan pangan ke wilayah yang berstatus aman, sehingga mampu membantu daerah-daerah yang masih mengalami status waspada,” pungkasnya. (INF)

JELANG AKHIR TAHUN KEMENTAN GANDENG TNI GELAR SERBU PANGAN MURAH

Serbu Pangan Murah salah satu bentuk kerja sama Kementan dengan TNI dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di masyarakat. 

Menjelang pergantian tahun, Kementerian Pertanian (Kementan) bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyediakan bahan pangan berkualitas dengan harga terjangkau melalui kegiatan Serbu Pangan Murah yang digelar di lapangan Rindam Jaya, Jakarta, Rabu (28/12/2022).

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Nasrullah, berharap masyarakat tidak khawatir menghadapi pergantian tahun karena ketersediaan 12 bahan pangan pokok, khususnya komoditas peternakan dalam kondisi aman dan mencukupi.

“Alhamdulillah 12 bahan pangan pokok, khususnya untuk komoditas peternakan cukup dari sisi produksi dan itu bisa kami yakinkan, sehingga rakyat tidak perlu khawatir karena komoditas peternakan surplus pada 2022,” ucap Nasrullah dalam keterangan resminya saat membuka kegiatan Serbu Pangan Murah.

Serbu Pangan Murah merupakan salah satu bentuk kerja sama antara Kementan melalui Ditjen PKH dengan TNI dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di masyarakat. Selain komoditas peternakan, kegiatan tersebut juga menyediakan komoditas pangan lainnya, seperti beras, cabai, bawang merah, bawang putih, gula pasir dan minyak goreng.

“Kami mengapresiasi Komandan Rindam Jayakarta beserta seluruh  jajarannya berkolaborasi untuk pelaksanaan kegiatan ini. Kami terus berupaya menggencarkan  peningkatan konsumsi protein hewani dengan penyediaan bahan pangan dengan akses yang mudah dan terjangkau,” katanya.

Ia juga menambahkan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Pertanian untuk mendekatkan produsen dengan konsumen sebagai wujud negara yang hadir di tengah masyarakat untuk memperoleh pangan dengan harga terjangkau dalam masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan Tahun Baru 2023.

Kegiatan serupa juga telah dilaksanakan bersama stakeholder terkait di beberapa titik sejak 18 Desember 2022 hingga 31 Desember 2022. “Ini tentunya dalam rangka  mencukupi kebutuhan masyarakat akan produk asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH), serta pemenuhan kebutuhan gizi protein hewani yang cukup di masyarakat,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Umum Rindam Jaya, Letkol INF Audy Komontoy, mengungkapkan kerja sama ini terus dilakukan dan saling bersinergi dalam menjaga ketahanan pangan bagi masyarakat.

“Kerja sama sudah lama dilakukan, mulai dari hulu  hingga hilir dalam menjaga ketahanan pangan. Saat ini pada kegiatan Serbu Pangan Murah, kami memfasilitasi tempat untuk masyarakat dalam mempermudah memenuhi kebutuhan pangan,” kata Audy.

Hal senada juga disampaikan salah satu pengunjung, May, yang antusias membeli daging kerbau dan telur. Ia katakan, dirinya dan warga sekitar sangat senang dengan adanya kegiatan Serbu Pangan Murah.

“Di sini kami bisa membeli kebutuhan kami jauh lebih mudah dan harga lebih terjangkau. Harapannya kegiatan seperti ini bisa sering digelar karena sangat membantu masyarakat berbelanja kebutuhan pangan dengan lebih terjangkau, sehingga lebih hemat,” katanya. (INF)

PERKUAT KOLABORASI ANTAR NEGARA KENDALIKAN PMK

Pertemuan SEACFMD. (Foto: Istimewa)

Indonesia bersama Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) mendorong kolaborasi negara-negara di Asia Tenggara dan China dalam penguatan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Hal itu disampaikan Dirjen Peternakan dan Kesehatan (PKH) Kementerian Pertanian, Nasrullah di sela-sela pertemuan “25th South-East Asia and China Foot and Mouth Disease (SEACFMD) Coordinators Meeting” di Bali (5/10/2022).

Nasrullah katakan, pertemuan SEACFMD yang berlangsung selama tiga hari sangat penting dalam mendorong program pengendalian PMK bagi Indonesia sebagai negara anggota yang baru terdampak.

“Kita berharap hasil dari pertemuan ini dapat mengarahkan, sekaligus memberikan rekomendasi terbaik untuk mengendalikan PMK, serta memberikan panduan dalam perjalanan pemberantasan PMK di Indonesia dan Asia Tenggara serta China,” ujarnya. Pertemuan pun dihadiri oleh negara-negara anggota diantaranya Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, Singapura, China dan Mongolia serta negara-negara tetangga kawasan seperti Timor Leste, Jepang dan Korea Selatan.

Hal senada juga disampaikan Sub-Regional Representative SEACFMD Regional Coordinator WOAH, Ronello Abila, bahwa pertemuan tahunan koordinator nasional SEACFMD merupakan sarana penting untuk membahas situasi risiko PMK, sekaligus menjadi forum berbagi pengalaman dalam pengawasan dan pengendalian PMK.

“Melalui kegiatan ini dapat terjalin kerja sama regional antar negara anggota dan  semua peserta dapat meninjau kemajuan kampanye SEACFMD, serta merumuskan rencana aksi pengendalian PMK,” kata Ronello.

Dalam pertemuan SEACFMD yang juga dihadiri para ahli dari Laboratorium Referensi Dunia untuk PMK-Pirbright, Australian Centre for Disease Preparedness (ACDP), Lanzhou Veterinary Research Institute (LVRI), Regional Reference Laboratory Pakchong dan para mitra kerja internasional, ditambahkan Ronello, semua negara anggota menyepakati rekomendasi dari hasil pertemuan terkait pengendalian PMK, baik untuk negara anggota yang masih tertular PMK maupun juga rekomendasi untuk negara yang masih bebas PMK.

Menurutnya, kolaborasi dan komunikasi, serta sinergi diantara negara anggota, mitra kerja, serta pihak swasta menjadi hal yang disepakati untuk terus ditingkatkan guna memperkuat langkah dalam pengendalian PMK. “Hal ini sejalan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sejak terbentuknya kampanye SEACFMD pada 90-an,” ucapnya.

Sementara Direktur Kesehatan Hewan, Nuryani Zainuddin, optimis bahwa SEACFMD dapat mengkoordinasikan kegiatan pengendalian PMK antara negara-negara anggota. Selain juga memberikan saran teknis dan memastikan strategi regional yang terintegrasi, serta mendorong dukungan politik dan sumber daya untuk kegiatan PMK.

Ia tambahkan, koordinasi, kerja sama dan kolaborasi semua peserta sangat penting untuk dapat mengendalikan PMK dan pada akhirnya memberantas PMK di Kawasan Asia Tenggara dan China.

“Kunci sukses dalam pengendalian PMK di Indonesia tidak hanya komitmen tingkat nasional, tetapi juga harus mendapatkan dukungan global, serta komitmen dari tingkat provinsi hingga kabupaten,” tukasnya. (INF)

SUSUN ROADMAP PENGEMBANGAN SUSU ORGANIK INDONESIA

Kerja sama pengembangan susu organik Indonesia (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) bekerja sama dengan Pemerintah Denmark mengembangkan susu sapi organik di Indonesia. Kerja sama tersebut saat ini sedang dalam tahap penyusunan roadmap.

“Ini sebagai wujud komitmen pemerinta dalam pengembangan persusuan organik di Indonesia dan sebagai langkah awal dalam memenuhi kebutuhan susu organik kita lakukan penyusunan roadmap bekerja sama dengan Pemerintah Denmark,” kata Dirjen PKH, Nasrullah, melalui siaran persnya, Rabu (23/3/2022).

Ia menambahkan, roadmap pengembangan persusuan organik Indonesia berisi dari mulai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan menjadi pedoman dan acuan bersama dari masing-masing unit kerja terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Sasaran akhir dari pengembangan persusuan organik yakni terpenuhinya kebutuhan susu organik dalam negeri yang aman dikonsumsi, bernutrisi dan berkualitas baik, serta ramah lingkungan,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Tri Melasari, mengatakan bahwa roadmap ini disusun bersama Tim Expert Organik dari Denmark bersama Tim Champion Pengembangan Persusuan Organik Ditjen PKH, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan. Kegiatan ini juga, sebagai tindak lanjut kemitraan antara Indonesia dan Denmark dalam kerja sama Strategic Sector Cooperation (SSC) dalam pengembangan persusuan organik.

Sementara Minister Counsellor Kedubes Denmark, Hanne Larsen, menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dalam rangka mendukung dan fokus membangun susu organik nasional.

“Kami berharap kesadaran masyarakat tentang produk organik dapat meningkat, melalui kerja sama SSC ini telah diadakan webinar sebanyak dua kali dan akan dilaksanakan upaya penyebaran informasi terkait manfaat konsumsi produk organik,” ungkap Larsen.

“Terciptanya kesadaran masyarakat akan kebutuhan produk organik lebih sehat dan berkualitas, akan menjadi potensi besar bagi pengembangan produk susu organik di Indonesia. Fokus susu organik ini telah menjadi bagian komitmen kami untuk membantu masyarakat seluruh dunia.”

Sebagai informasi, pelaksanaan Courtesy Meeting Kerjasama SSC Indonesia–Denmark sekaligus pembukaan rangkaian kegiatan penyusunan roadmap pengambangan persusuan organik Indonesia sebelumnya telah dilaksanakan di Kantor Pusat Kementan pada Senin (21/3/2022). Selanjutnya perwakilan dari Arla yakni perusahaan susu multinasional asal Denmark, hadir ke Indonesia guna menindaklanjuti LoI (Letter of Intent) atau surat kesedian yang telah ditandatangani di Denmark saat kunjungan Dirjen PKH ke Denmark pada November 2021 lalu. (INF)

PELUNCURAN SMART BROILER FARMING DI PERINGATAN HARI PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN

Produk aplikasi smart broiler farming diluncurkan dalam Indonesia Livestock Club (ILC) Edisi 23 secara daring. (Foto: Istimewa)

Fakultas Peternakan UGM menghilirisasikan risetnya dengan menciptakan sebuah sistem pendeteksi performa kandang ayam yang memudahkan peternak memantau ayam broiler melalui sebuah aplikasi bernama BroilerX, salah satu merek yang dikembangkan PT Integrasi Teknologi Unggas pada peringatan Hari Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kamis (26/8/2021).

Produk aplikasi smart farming tersebut diluncurkan dalam Indonesia Livestock Club (ILC) Edisi 23 secara daring tersebut dihadiri Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Nasrullah, Rektor UGM Prof Panut Mulyono dan Dekan Fakultas Peternakan UGM Prof Ali Agus. ILC bertajuk “Unggas Merdeka dengan Big Data” diikuti sekitar 230 peserta dengan narasumber utama Founder sekaligus Direktur Utama BroilerX Jati Pikukuh dan Direktur Utama Tropic Darmawan.

Dirjen PKH Nasrullah dalam kesempatan itu menyambut baik inovasi tersebut. Ia mengatakan, “Semakin banyak atau besar data yang dipegang, maka akan semakin real dan tepat sasaran dalam analisis pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Permasalahan besar kita sekarang adalah peternak masih belum terbuka tentang data, sehingga menyulitkan dalam pengambilan kebijakan yang sistematis terukur tepat sasaran,” kata Nasrullah.

Ia berharap inovasi yang dihadirkan benar-benar dimanfaatkan peternak dan dikembangkan sebaik mungkin, serta dapat membantu pemerintah dalam pemetaan masalah di industri perunggasan dan menghadirkan solusi aktual dan konkrit berdasarkan big data secara real time.

Pada kesempatan yang sama, Ali Agus juga mengemukakan tentang BroilerX yang merupakan produk generasi milenial karya anak bangsa dari mahasiswa UGM, sangat layak untuk mendapatkan ruang untuk terus berkembang dan berkiprah di negeri sendiri.

“BroilerX hadir dengan semangat untuk menghadirkan solusi teknologi yang dapat dimanfaatkan peternak untuk semakin mengefisienkan manajemen produksi budi daya mereka,” katanya. (IN)

KEMENTAN JANJI PEMENUHAN DAGING JELANG RAMADAN & LEBARAN AMAN

Mentan Syahrul (tengah) dan Dirjen PKH Nasrullah (kiri) saat meninjau Toko Daging Nusantara di Depok, Senin (5/4/2021). (Foto: Humas PKH)

Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, menjamin ketersediaan daging jelang Ramadan dan Idul Fitri 2021 dalam kondisi cukup dan aman.

Dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/4/2021), ia menyebut untuk memenuhi kebutuhan daging nasional, pihaknya tidak hanya mengandalkan mekanisme impor, tetapi juga memaksimalkan produksi daging dalam negeri.

“Selama Ramadan biasanya daging menjadi salah satu kebutuhan pangan cukup tinggi permintaannya, kami lakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan itu, baik dalam bentuk daging segar maupun beku, kami akan maksimalkan dari berbagai tempat termasuk produksi dalam negeri,” kata Mentan Syahrul saat meninjau Toko Daging Nusantara GDC, Depok.

Syahrul mengatakan, kunjungannya ke Toko Daging Nusantara ini menjadi salah satu upayanya memastikan pangan masyarakat khususnya daging. Ia mengaku akan meningkatkan sinergi dengan pihak terkait untuk mengamankan ketersediaan maupun distribusi pangan secara umum.

“Pangan itu sangat terkait dengan supply and demand, maka untuk menjaga ini saya akan bekerja sama dengan para pihak terkait, salah satunya Menteri Perdagangan untuk mendekatkan produksi dengan pasar, jika masih terjadi lonjakan tentu kami akan lakukan operasi pasar, hari ini saya juga mengecek ketersediaan daging bersama Ketua Asosiasi Pedagang Daging Skala UKM dan Rumah Tangga (ASPEDATA) ini juga menjadi bagian kami memperkuat upaya pemenuhan pangan,” ungkap dia.

Terkait stok daging, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Dirjen PKH Kementan), Nasrullah, mengatakan meski pada April 2021 umat muslim di dunia akan menjalankan ibadah puasa, tetapi kondisi permintaan daging masih dalam batas normal, hal ini disebabkan Indonesia masih dalam kondisi pandemi dan aktivitas perekenomian belum sepenuhnya pulih.

“Hasil prognosa kita dengan memperhitungkan kebutuhan normal di April itu sekitar 26.000 ton, kemudian di Mei bertepatan puasa dan lebaran kurang lebih butuh 76.000 ton, ini masih dalam posisi kebutuhan normal. Dengan adanya COVID-19, daya beli turun, serta hotel, restoran dan katering (Horeka) juga belum sepenuhnya normal, tentu angka ini bisa terkoreksi, tapi terus kami update setiap akhir bulan” jelas Nasrullah.

Ia merinci stok daging di Februari dan Maret 2021 dalam kondisi surplus dan angka itu akan memperkuat ketersediaan daging nasional di periode April dan Mei 2021. Jika ditotalkan, stok daging di Maret 2021 ditambah kekuatan produksi dalam negeri, dapat dipastikan pemenuhan daging masyarakat selama Ramadan dan Lebaran dalam posisi aman.

“Di Maret kebutuhan kita 37.000 ton dan ada surplus sekitar 27.000 ton, untuk periode berikutnya stok juga dipenuhi dari sapi bangkalan dan sapi lokal, angkanya kurang lebih 188.000 ekor yang siap dipotong, ini untuk periode April dan Mei, dan stok daging beku yang ada di gudang-gudang pada Maret 2021 ada 24.000 ton, angka suprlus ini untuk memperkuat stok di April, jika di total di Mei nanti InsyaAllah stok daging sapi atau kerbau cukup untuk memenuhi kebutuhan daging masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri,” pungkasnya. (INF)

NAHKODA BARU ASOSIASI AHLI NUTRISI DAN PAKAN INDONESIA PERIODE 2021-2024

Kongres Nasional V AINI melalui daring. (Foto: Istimewa)

Dalam suasana pandemi, para ahli nutrisi dan pakan Indonesia yang tergabung dalam wadah Asosiasi Ahli Nutrisi dan Pakan Indonesia (AINI) menyelenggarakan Kongres Nasional V secara daring, pada Sabtu (6/2/2021).

Kongres diikuti oleh para dewan pengurus pusat, dewan pengurus wilayah, peninjau dan anggota AINI dari berbagai wilayah di Indonesia, juga dihadiri Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sekaligus sebagai Wakil Ketua Umum AINI, Dr Nasrullah.

Ketua Umum AINI periode 2015-2021, Prof Dr Nahrowi, mengingatkan tentang tantangan AINI sebagai organisasi profesi di masa kini dan mendatang. Menghadapi tantangan di era digital, yakni semua perubahan bisa terjadi sangat cepat, serba sulit diprediksi, serta ada banyak sekali masalah yang sangat kompleks.

Menghadapi hal itu, ia berharap semua anggota AINI bisa menjadikan tantangan yang ada sebagai peluang berkembang menuju yang lebih baik. “Karena saat ini kita dihadapkan pada perubahan teknologi yang jauh lebih cepat dibanding perubahan bisnis,” kata Nahrowi.

Kongres yang diselenggarakan tiap lima tahun tersebut didahului oleh orasi ilmiah dengan menghadirkan dua narasumber penting, yakni Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas, Ir R. Anang Noegroho Setyo Moeljono MEM, yang membawakan orasi bertema “Tantangan Inovasi dan Teknologi Pakan dalam Mendukung Kebijakan Pembangunan Peternakan Nasional.” Kemudian orasi Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristek/BRIN, Prof Dr Heri Hermansyah S T MEng, mengenai “Pentingnya Sinergitas AINI dengan Kementerian BRIN dalam Kegiatan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di Bidang Peternakan.”

Dalam kongres yang berlangsung secara kekeluargaan tersebut, pimpinan sidang Dekan Fakultas Peternakan UGM, Prof Dr Ali Agus menetapkan dengan suara bulat yakni Dr Ir Osfar Sjofjan MSc IPU ASEAN Eng sebagai Ketua Umum AINI periode 2021-2024.

Dalam pernyataannya, Osfar mengharapkan koordinasi yang lebih baik lagi antar anggota untuk membentuk kepengurusan AINI yang baru tersebut.

“Karena tantangan ke depan pasti tidak akan mudah. Kita harap arahan, bantuan, serta dukungannya untuk acara-acara AINI ke depan,” katanya. (IN)

WEBINAR PELANTIKAN DEWAN PENGURUS WILAYAH ASOSIASI AHLI NUTRISI DAN PAKAN INDONESIA

Kamis, 21 Januari 2021, tepat pada pukul 13:00-16:00 WIB diselenggarakan webinar Pelantikan Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Ahli Nutrisi dan Pakan Indonesia (AINI).

Kegiatan dihadiri sebagian besar para cendikiawan ahli nutrisi dan pakan dari berbagai perguruan tinggi, peternakan dan lembaga diantaranya LIPI, BPPT dan lain sebagainya.

Mengawalai acara, Ketua AINI, Prof Dr Ir Nahrowi MSc, mengemukakan bahwa pelantikan ini bertujuan untuk mempersiapkan pengurus wilayah seluruh Indonesia menghadapi Kongres Pertama AINI pada 6 Februari 2021 mendatang dengan visi “AINI Sebagai Organisasi Terkemuka Bidang Ilmu Nutrisi dan Pakan Tropika”.

Sementara Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dr Ir Nasrullah MSc, dalam sambutannya menekankan agar para peneliti nutrisi dan pakan ternak tidak hanya berkutat di laboratorium, melainkan melihat langsung kondisi dan aplikasi hasil penelitian di lapangan. Sebab ia merasa setelah menjadi Dirjen, hasil penelitiannya selama di perguruan tinggi tidak memberi perubahan kondisi peternakan di Tanah Air.

"Indonesia hingga saat ini masih tergantung pada negara lain dalam penyediaan bahan baku pakan ternak yang notabene kita memberikan dana negara yang seharusnya dinikmati rakyat, tetapi justru untuk kemakmuran negara lain. Kita masih mengimpor bahan baku berupa bungkil kedelai, MBM (Meat Bone Meal), CGM (Corn Gluten Meal), DDGS (Distillers Dried Grain with Soluble). Perlu dicari terobosan oleh AINI bekerja sama dengan para ahli pertanian, bagaimana kita memenuhi kebutuhan atau mensubsitusi bahan baku pakan ternak tersebut sehingga meminimalisir ketergantungan impor, mengingat tanah kita cukup potensial dan subur," tutur Nasrullah.

Webinar juga diisi dengan orasi dari Peneliti Muda Berprestasi dan Sekretaris Program Studi Pasca Sarjana Fakultas Peternakan IPB, Dr Ir Anuraga Jayanegara SPt MSc, tentang hasil riset terkini antara lain membahas mengenai zat antinutrisi dan metabolismenya dalam tubuh ternak. Dipanjutkan oleh Ranch Manager PT Buana Karya Bakti, Satui, Kab. Tanah Bumbu, Banjarmasin, Wahyu Darsono SPt MSi, yang membahas aplikasi IoT (Internet of Things) dalam integrasi sawit-sapi. Kemudian Ahli Nutrisi dan Pakan Ternak Ruminansia Universitas Mataram, Prof Ir Suhubdy Yasin PhD,  yang membahas tentang rangeland pastura dan pakan ternak kerbau (herbivora) di Indonesia.

Webinar diakhiri dengan pemberian sertifikat penghargaan kepada ketiga pemberi orasi, yang dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan AINI No. 006/SK/KUN/2021 tentang Pelantikan Dewan Pengurus Wilayah AINI dengan menetapkan 19 DPW dan 14 Perwakilan Wilayah untuk membentuk DPW. (Sjamsirul Alam/INF)

WEBINAR BBPMSOH: PERAN OBAT HEWAN DALAM PENINGKATAN PRODUKSI TERNAK DAN EKSPOR

Webinar Nasional BBPMSOH, Selasa (22/12/2020). (Foto: Dok. Infovet)

Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) menyelengarakan Webinar Nasional “Peran Obat Hewan dalam Peningkatan Produksi Ternak Nasional dan Peningkatan Ekspor (Gratieks),” Selasa (22/12/2020) melalui daring.

Hadir sebagai pembuka acara, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Dr Ir Nasrullah, menyampaikan bahwa program kesehatan hewan menjadi poin yang sangat penting dalam peningkatan produksi ternak nasional.

“Tentunya pelayanan kesehatan hewan menjadi sebuah hal yang harus kita lakukan. Dalam pencegahan, obat hewan merupakan keharusan untuk dipersiapkan dalam jumlah atau kualitas sesuai dengan yang kita harapkan,” ujar Nasrullah dalam sambutannya.

Ia menambahkan, untuk menjamin kualitas, mutu dan khasiatnya, dilakukan perhatian dalam pembuatan dan pengedarannya. “BBPMSOH memiliki peran penting dan strategis untuk menjamin itu. Untuk itu BBPMSOH merupakan indikator utama produksi dan peredaran obat hewan sebagai penjamin bagi masyarakat dalam menggunakan obat hewan,” ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan Nasrullah, terkait ekspor obat hewan ia menyebut saat ini sudah mencapai 661 ton atau sekitar US $ 10,2 juta. Di tahun 2021, ekspor akan lebih dikencangkan lagi.

“Jangan sampai ekspor kita lebih kecil dibanding impor obat hewan kita. Ngapain kita impor kalau kita sendiri bisa ekspor. Kami berikan karpet merah bagi perusahaan atau produsen yang akan mengekspor obat hewan,” ucap Nasrullah.

Untuk peningkatan ekspor melalui Gratieks, pihaknya pun semakin memperkuat fasilitas yang dibutuhkan oleh para produsen dalam memenuhi standar negara tujuan ekspor.

“Tahun 2021 BBPMSOH kita lengkapi dengan peralatan yang lebih canggih lagi yang sebelumnya belum tersedia. Ini untuk membantu perusahaan memenuhi standar negara tujuan ekspor, sehingga eksportir bisa lebih lancar lagi,” terang dia.

Dengan adanya Gratieks, lanjut dia, diharapkan volume ekspor pada tahun 2024 mencapai 300%, dan obat hewan memiliki porsi yang cukup besar dalam peningkatan ekspor.

“Tinggal menambah volume dan negara tujuan ekspor saja. Kami juga bersama Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) terus melakukan terobosan market di luar negeri. Kita melakukan langkah-langkah yang lebih kencang lagi dalam promosi dan segi teknis untuk persyaratan ekspor,” katanya.

“Intinya kami siap bergandengan tangan bersama ASOHI dan sakeholder lainnya untuk memperkuat ekspor. Sebab tahun depan kami akan lebih selektif lagi dalam pemasukan obat hewan impor. Jangan sampai produksi dalam negeri kita ada, tetapi impor tetap jalan,” pungkasnya.

Dalam webinar tersebut dihadirkan pembicara dari berbagai bidang, diantaranya Prof Imam M. Fahmid (Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian), Drh Fadjar Sumping Tjatur Rasa (Direktur Kesehatan Hewan), Drh Maidaswar (Kepala BBPMSOH) dan Drh Irawati Fari (Ketua Umum ASOHI). (RBS)

PUSLIT BIOTEKNOLOGI LIPI: PERLU RISET BIOTEKNOLOGI UNTUK PETERNAKAN BERKELANJUTAN

Webinar Nasional Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI Cibinong. (Foto: Dok. Infovet)

Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI Cibinong pada Selasa (15/12/2020) menyelenggarakan Webinar Nasional secara daring dalam rangka mengkaji pentingnya riset bioteknologi untuk pengembangan usaha peternakan yang berkelanjutan.

Seperti diketahui, produk-produk peternakan (daging, susu dan telur) merupakan bahan pangan kaya gizi yang dibutuhkan manusia untuk proses tumbuh dan kembang. Sehingga tidak mengherankan bila produk peternakan disebut sebagai bahan “pembangun” kehidupan manusia.

Ketua Pelaksana kegiatan, Paskah Partogi Agung, dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan dari pelaksanaan webinar ini adalah untuk berbagi informasi dan meningkatkan kapasitas keilmuan para peneliti, akademisi, maupun praktisi peternakan tentang pemanfaatan bioteknologi untuk sektor peternakan di Indonesia.

“Dari tujuan dan sasaran yang kita tetapkan, maka luaran yang diinginkan adalah terjadinya transfer informasi dari para narasumber, hingga dapat menambah pengetahuan dan keterampilan dari para peserta,” kata Paskah.

Kepala Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, Dr Puspita Lisdiyanti, mengemukakan bahwa sub sektor peternakan memiliki peranan penting dalam kehidupan dan pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya, sebagai salah satu penyedia protein hewani penting bagi pertumbuhan dan kecerdasan manusia, sub sektor peternakan harus dikedepankan.

“Kita di LIPI memiliki komitmen tinggi dalam melakukan riset dan inovasi di bidang bioteknologi ternak, menyangkut segala hal yang berhubungan dengan ternak itu sendiri, mulai dari bibit unggul, pakan berkualitas, produksi dan reproduksinya, hingga bagaimana mengupayakan agar ternak tetap sehat selama pemeliharaan,” kata Puspita.

Ia menambahkan, sebagai bukti kepedulian Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI pada usaha peternakan berkelanjutan yang didukung riset-riset unggul, pihaknya ditetapkan sebagai Pusat Unggulan Iptek (PUI) Bioteknologi Peternakan pada 2019 lalu.

“Banyak riset yang telah dihasilkan oleh PUI Bioteknologi Peternakan, diantaranya reproduksi ternak, genetika, nutrigenomik pakan ternak, pengembangan vaksin ternak khususnya sapi lokal Indonesia secara massif, itu semua telah dilakukan oleh para peneliti di pusat penelitian ini,” pungkasnya.

Webinar tersebut dihadiri oleh Dr Ir Nasrullah (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan), Prof Dr Ir Ali Agus (mantan Ketua ISPI), Prof Dr Ir Muladno (Ketua Dewan Penasehat Himpunan Ilmuwan Peternakan Indonesia), Prof Dr Ir Syahruddin Said (Peneliti Utama Bioteknologi Reproduksi Hewan, Puslit Bioteknologi LIPI) dan Prof Dr Ir Endang Tri Margawati (Peneliti Utama Genetika Molekuler Hewan dan Rekombinan Protein, Puslit Bioteknologi LIPI Cibinong). (Sadarman)

SUMBANG SARAN PB PDHI UNTUK DIRJEN BARU

OLEH: DRH M. MUNAWAROH MM

Kami, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) sebagai organisasi profesi mitra pemerintah mengucapkan selamat atas terpilihnya nahkoda baru Direktur Jenderal Peternakan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Dr Ir Nasrullah MSc. Semoga dapat mengemban tugas dengan baik dan senantiasa memberi yang terbaik bagi perkembangan peternakan dan kesehatan hewan nasional. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada pejabat sebelumnya Dr Drh I Ketut Diarmita MP atas karya dan darma baktinya. Sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah, melalui media ini kami menyampaikan sumbang saran untuk Dirjen PKH dengan harapan dapat dipakai sebagai salah satu referensi dalam mengambil kebijakan. Artikel ini merupakan rangkuman dari materi sumbangan pemikiran PB PDHI tentang peternakan dan kesehatan hewan yang telah disampaikan secara resmi ke Dirjen PKH.

Optimalkan Peran Dokter Hewan

Dalam pembangunan nasional saat ini PDHI berpandangan bahwa pemerintah belum mengoptimalkan peran dokter hewan di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Anggaran pemerintah baik APBD maupun APBN juga masih terfokus pada “kesehatan ternak” dan bukan “kesehatan hewan”. Ke depannya pemerintah hendaknya membangun “kesehatan hewan” secara komprehensif, mengingat kerugian ekonomi yang disebabkan Penyakit Hewan Menular (PHM) termasuk zoonosis amatlah besar. Dalam hal ini pemerintah perlu mengupayakan adanya “Anggaran Wabah” untuk PHM Zoonosis dan Non-Zoonosis.

Perihal masalah Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), dimana produk-produk asal hewan harus Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH), pemerintah perlu menghadirkan aparat semacam “Polisi Veteriner” yang bertanggung jawab terhadap struktur dan sistem keamanan pangan asal ternak di lapangan. Termasuk di dalamnya mengawasi rumah pemotongan hewan (RPH) ilegal atau yang tidak memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV), serta beredarnya daging “liar” di pasaran. Keterbatasan tenaga veteriner di Badan Karantina Pertanian yang bertanggung jawab dalam hal struktur dan sistem pertahanan pangan asal ternak dan sistem penangkalan penyakit hewan dari luar negeri perlu menjadi perhatian pemerintah.

Penanganan Wabah

Ketentuan UU No. 18/2009 pada Pasal 46 yang mengatur respon Pemerintah Pusat dan Daerah kami nilai terlalu panjang dan berbelit-belit, hal ini tidak mencerminkan kebijakan yang tanggap terhadap suatu wabah. Selain itu, ketentuan kejadian wabah yang harus diumumkan ke publik menjadi beban psikis tersendiri bagi pimpinan dan jajaran Pejabat Tinggi di unit eselon I yang menangani peternakan dan kesehatan hewan.

PB PDHI siap membantu Dirjen PKH untuk merombak ketentuan Pasal 46 agar respon terhadap wabah dapat dilakukan secara cepat tanpa dibayangi beban psikis jabatan.

Kebijakan Zone Based dan Impor Sapi

Kami juga mengamati pemerintah dalam menerapkan UU No. 41/2014 terutama mengenai Pasal 36 B ayat 2. Menurut hemat kami seharusnya pasal ini bersifat lumintu (terus berkelanjutan), yakni bisa menerima berbagai kriteria sapi untuk kepentingan pengembangan sapi potong dan pemenuhan kebutuhan konsumen dalam negeri.

Terhadap kebijakan impor berbasis zona (zone based) menggantikan country based, kami menilai bahwa sistem ini bakal menyulitkan Ditjen PKH dalam mencegah dan mengendalikan PHM, antara lain PMK, BSE, ASF, COVID-19 dan lain-lain. Kebijakan zone based bisa diterapkan dengan baik sepanjang pemerintah melakukan tahapan sesuai dengan saran Tim Analisa Resiko Independen (TARI). Faktanya sampai saat ini persyaratan yang diharuskan ada oleh tim TARI masih belum dipenuhi, tidak heran jika kemudian terjadi wabah ASF yang sangat mungkin akan diikuti wabah lainnya seperti PMK dan BSE (yang sampai saat ini Indonesia masih bebas).

Masalah lain juga ada di Pasal 36 B ayat 5 yang mewajibkan feedlot menggemukkan sapi paling cepat 4 bulan setelah pelepasan dari karantina. Akibat pasal ini, para pengusaha penggemukan sapi potong dapat mengalami kerugian, karena dengan teknologi saat ini penggemukan sapi dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 4 bulan. Artinya, putaran investasi akan memberikan dampak finansial dan ekonomi yang lebih luas dan cepat. Bukan sebaliknya, menjadi lambat dan kurang memberi manfaat bagi ekonomi pedesaan.

Impor daging sapi dan kerbau dari India juga menimbulkan masalah ekonomi. Disparitas harga daging impor dan lokal sangat tinggi dan dapat menyebabkan kerugian pada feedlot dan peternak. Malahan lebih menguntungkan bagi para “pencari cuan” ketimbang peternak dan pengusaha feedlot.

AGP dan Perunggasan

Permasalahan yang tidak kalah penting yakni mengenai Anti Microbial Ressistance (AMR). PDHI dalam hal ini mendukung regulasi pemerintah karena di lapangan penggunaan antibiotik tidak terawasi dengan baik (terutama dalam perunggasan), sehingga PDHI meminta pemerintah agar lebih aktif melakukan fungsi pengawasan. Saat ini PDHI juga sedang menyusun buku tentang Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik, semoga dalam waktu dekat buku ini akan terbit dan bisa digunakan sebagai dasar untuk pengobatan antibiotik di lapangan oleh para praktisi.

Hal yang juga krusial yakni masih banyaknya peredaran obat hewan ilegal. PB PDHI menganggap penting perlunya struktur dan sistem hukum yang bertanggung jawab dalam hal penyidikan dan penindakan terhadap penyimpangan pengadaan maupun peredaran obat hewan. Kementerian Pertanian sampai saat ini, belum memiliki Bidang atau Direktorat Penyidikan dan Penindakan yang berhubungan dengan obat hewan ilegal. Dengan adanya dukungan perangkat lunak berupa landasan hukum yang kuat diharapkan dapat melindungi masyarakat, khususnya peternak kecil dalam mendapatkan obat hewan yang baik dan bermutu.

Dalam bidang perunggasan diharapkan Ditjen PKH dapat segera melakukan audit populasi dan pengurangan produksi parent stock (PS) dan/atau final stock (FS), sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Permentan Nomor 32/Permentan/PK.230/9/2017 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi, agar kelebihan produksi dapat diselesaikan.

Selain itu pemerintah belum melakukan pembelian ternak ayam sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Permendag No. 7/2020, yang mewajibkan pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pembelian apabila harga di tingkat peternak di bawah harga acuan yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp 19.000/kg.

Pemerintah juga seharusnya lebih mendorong integrator untuk ekspor, agar peternak lebih banyak mendapat porsi pasar lokal. Koordinasi antar kementerian agar ditingkatkan dalam penyelesaian masalah perunggasan yang terus berbelit.

Memperkuat Produksi dan Ekspor

Perlu diingat bahwa Indonesia adalah salah satu “hot spot” penyakit infeksius baru (Emerging Infectious Diseases/EID) di dunia. Situasi ini menjadikan kondisi Indonesia sebagai “ancaman” bagi masyarakat karena kemungkinan menjadi sumber munculnya penyakit infeksi baru yang dapat berakibat fatal bagi manusia.

Zoonosis seperti Antraks, Rabies, Leptospirosis, Bruselosis dan lainnya selalu muncul setiap tahun. Kejadian Rabies setiap tahun mengakibatkan kematian manusia cukup banyak. Permasalahan ini yang dihadapi dunia kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat di Indonesia dan sudah seharusnya dapat ditangani secara lebih baik oleh tenaga ahli dari dalam negeri.

Kemampuan penyidikan penyakit hewan di dalam negeri sudah semakin baik. Staf penyidikan yang semakin terdidik dan terlatih secara profesional mendukung tugas mereka dalam menyidik dan menanggulangi terjadinya penyakit di lapangan. Kehandalan para penyidik veteriner ini juga terlihat saat mulai merebaknya kasus African Swine Fever (ASF) di Indonesia pertengahan 2019.

Kemampuan diagnosis petugas Balai Veteriner sudah sangat baik, hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia di bidang veteriner tidak kalah dari luar negeri. Penelitian penyakit zoonotik juga telah banyak dilakukan oleh peneliti andal dari putra-putri bangsa sendiri. Agen-agen etiologi dari isolat lokal juga telah banyak dikoleksi dari hasil penelitian yang dilakukan.

Lembaga penelitian nasional juga sudah ada yang memiliki fasilitas memadai untuk melakukan penelitian terhadap agen penyakit zoonotik dan non-zooonotik. Hal tersebut merupakan aset bangsa yang sangat berharga, yang bukan hanya memberikan kontribusi dalam rangka penyidikan penyakit, namun dapat dikembangkan pada hal-hal yang lebih produktif dan memberikan keuntungan ekonomi bagi bangsa.

Pengendalian zoonosis dan penyakit hewan non-zoonotik di Indonesia masih sangat tergantung pada importasi alat diagnostik maupun vaksin dari luar negeri. Contoh kasus, saat mencukupi kebutuhan vaksin Rabies dalam pengendalian penyakit ini di Bali beberapa tahun lalu hingga saat ini, Indonesia masih sangat tergantung dari vaksin impor. Di sisi lain, isolat virus Rabies nasional sangat banyak dan dapat dikembangkan menjadi vaksin dan alat diagnostik sekaligus, hal ini juga didukung peneliti/pakar Rabies/virus di Indonesia yang memiliki kapabilitas menghasilkan vaksin maupun alat diagnostik.

Fasilitas untuk melakukan riset inovasi vaksin dan alat diagnosis Rabies dalam negeri juga sudah layak. Indikasi terhadap hal-hal ini dapat dilihat dari hasil riset yang dipublikasikan di jurnal nasional maupun internasional. Kelemahan yang muncul adalah tidak ada dukungan pemerintah khususnya untuk menindaklanjuti aktivitas riset tersebut hingga berhasil dihilirisasi menjadi produk yang dapat dipasarkan.

Kementerian Pertanian juga telah memiliki Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) sebagai unit produksi vaksin maupun alat diagnostik veteriner yang mampu menghilirisasi produk penelitian yang ada. Bercermin dari pandemi COVID-19, Kementerian Pertanian dapat mengambil pelajaran dengan memberikan dukungan semaksimal mungkin kepada bidang veteriner, sehingga dapat menghasilkan produk biologi yang dapat memenuhi kebutuhan nasional, bahkan dapat menjadi produk ekspor yang bernilai ekonomi tinggi. Dengan demikian posisi Indonesia sebagai “hot spot” EID justru memberikan keuntungan bagi bangsa dalam mengendalikan zoonosis maupun non-zoonosis yang ada di dalam negeri, sekaligus mencegah muncul dan menyebarnya penyakit infeksi baru. ***

USULAN RUMPUN TERNAK: KAMBING SAANEN BATURRADEN

Foto-dok: Kambing Saanen-BBPTU UPT Baturraden

Kambing Saanen Baturraden dari BBPTU HPT Baturraden diusulkan sebagai salah satu Rumpun Ternak Lokal dalam upaya menjaga kelestarian dan kemanfaatan berkelanjutan sekaligus sebagai sebuah apresiasi. Berita ini seperti dalam rilis pada Kamis 24/9/2020 lalu oleh Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH). Ditjen PKH menurut rilis tersebut, terus berupaya mendorong proses penetapan dan pelepasan rumpun atau galur ternak. Salah satunya dengan melaksanakan penilaian tahap II di tahun 2020 terhadap proposal ternak yang akan ditetapkan sebagai rumpun atau galur ternak.

Kegiatan penilaian ini dilaksanakan dalam rangka memberikan penghargaan dan pengakuan terhadap rumpun atau galur ternak untuk menjaga kelestarian dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Direktur Jenderal PKH, Nasrullah menyampaikan, 6 proposal yang dinilai pada tahap II ini terdiri dari 4 usulan penetapan rumpun ternak dan 2 usulan pelepasan galur ternak. Usulan penetapan rumpun yaitu sapi Krui dari Pesisir Barat provinsi Lampung, sapi PO Merauke dari Merauke provinsi Papua.

"Ada juga domba Doser dari Deli Serdang, Sumatera Utara dan Kambing Saanen Baturraden dari BBPTU HPT Baturraden. Sementara, untuk usulan pelepasan galur yaitu ayam Arbor Acres Plus (AA+) dari PT. Expravet Nasuba Medan dan ayam Gaosi-1 Agrinak dari Balitnak Bogor," ungkap Nasrullah.

Nasrullah menerangkan, dalam proses penilaian, tim penilai memberikan tanggapan yang beragam atas paparan dan proposal ternak yang akan ditetapkan sebagai rumpun atau galur ini. Namun, semua tanggapan tersebut mengarah ke hasil yang positif.

"Secara umum tim penilai memberikan apresiasi kepada seluruh pengusul yang memiliki kemauan untuk menjaga kelestarian ternak lokalnya," imbuh Nasrullah.

Meski hasilnya positif, namun secara umum semua proposal usulan pelepasan galur atau penetapan rumpun ternak ini perlu diperbaiki dan dilengkapi terkait dengan data-data secara kualitatif dan kuantitatif. Selain itu, perlu penegasan pola pengembangan rumpun atau galur, serta dilakukan uji observasi oleh KP3RGT.

Sebagai informasi, sampai saat ini, rumpun atau galur ternak yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian ada sebanyak 83 ternak. Jika tim penilai menerima 6 usulan ini maka nantinya akan ada sebayak 89 ternak yang terdata dan ini akan menjadi pengembangan ternak yang cukup positif.

"Ternak-ternak hasil pelepasan galur atau penetapan rumpun tersebut harapannya akan menambah variasi galur dan rumpun ternak lokal Indonesia serta memberikan pilihan pada pembibit untuk pengembangan lebih lanjut," jelas Nasrullah.****

PDHI AUDIENSI BERSAMA DIRJEN PETERNAKAN DAN KESWAN

Delegasi PDHI menyerahkan sumbangan pemikiran untuk Dirjen PKH

Sebagai salah satu organisasi profesi yang berdedikasi dan profesional, PDHI terus konsisten berperan dalam dunia peternakan dan kesehatan hewan Indonesia. Salah satu sumbangsih PDHI dalam membangun bangsa di bidang peternakan dan kesehatan hewan yakni konsisten memberikan ide dan pemikirannya kepada pemerintah dalam menghadapi permasalahan yang ada.

Seperti yang terjadi pada Rabu (9/9) yang lalu ketika beberapa orang delegasi PDHI menyambangi Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di kantornya. Pertemuan tersebut selain sebagai ajang silaturahmi antara PDHI dan pemerintah juga menjadi momen brainstorming dan saling berbagi ide dalam menghadapi permasalahan di bidang peternakan  dan kesehatan hewan.

Ketua Umum PDHI Drh Muhammad Munawaroh mengatakan bahwa dirinya beserta segenap pengurus PDHI memang selalu mengagendakan pertemuan tersebut sejak lama, namun karena beberapa hal termasuk kesibukan Dirjen sendiri maka beberapa kali pertemuan itu harus ditunda. 

Ia sendiri mengakui bahwa PDHI selalu siap untuk dipanggil, dimintai ide, bahkan dimintai bantuan langsung oleh pemerintah dalam mengatasi problema di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

"Kami ingin profesi ini dapat membangun bangsa dan menjadi mitra pemerintah, sebagai organisasi yang netral dan profesional, kami siap membantu siapapun yang memiliki tujuan mulia di bidang ini," tutur Munawaroh.

Infovet sendiri cukup beruntung dapat ikut secara eksklusif mengikuti pertemuan tersebut. Dalam pertemuan yang berjalan sekitar dua jam tersebut PDHI memberikan sumbangan pemikirannya terkait permasalahan yang ada. 

Dimulai dari masalah regulasi dan peraturan perundangan, penanganan wabah baik zoonosis maupun non zoonosis, perunggasan, persapian, Anti Microbial Ressistance (AMR), peredaran obat hewan ilegal, keprofesian, dan bahkan peluang bisnis bagi Indonesia di tengah cekaman beberapa pandemi pun dibahas dalam pertemuan tersebut.

Ketua Umum PDHI sendiri menitikberatkan pembahasan kepada peraturan perundangan yang ada, utamanya pada UU No. 18 tahun 2009 dan UU No. 41 tahun 2014 yang masih butuh beberapa perbaikan di beberapa pasal. 

"Ada beberapa pasal yang perlu direvisi, bahkan bila perlu diganti. Hal ini terkait masalah keprfoesian dan keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Menurut hemat kami, jika peraturan induknya (UU) dibuat sebaik mungkin dan dijalankan sebaik mungkin, peraturan turunannya pun juga akan berjalan baik dan minim permasalahan, masalah yang ada sekarang juga ada keterkatiannya dengan undang - undangnya," tutur Munawaroh.

Beberapa usulan dan sumbangan pemikiran yang diberikan oleh PDHI diapresiasi oleh Dirjen PKH Nasrullah. Ia juga mengucapkan banyak terima kasih atas sumbangan pemikiran yang diberikan oleh PDHI.

"Sungguh pertemuan yang menyenangkan dan diskusi yang berkualitas. Saya sangat berterima kasih kepada PDHI yang sudah ikut berpartisipasi dalam hal ini, semoga PDHI terus dapat menjadi mitra pemerintah dan berkontribusi dalam membangun bangsa," tukas Nasrullah.

Ia pun meminta kepada jajarannya agar segera membentuk tim kecil bersama PDHI untuk menindaklanjuti usulan yang telah diberikan oleh PDHI agar dapat segera diekeskusi. Semoga saja ini menjadi sinyalemen baik di bidang peternakan dan kesehatan hewan Indonesia (CR).

KERJA SAMA KEMENTAN-TNI AD DALAM SP3 1.000 DESA SAPI

Pertemuan penyusunan perjanjian kerjasama Kementan dengan TNI AD di IPB International Convention Center. (Foto: Humas PKH)

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peterakan dan Kesehatan Hewan bersama TNI AD melakukan penyusunan perjanjian kerja sama terkait dukungan pendampingan Super Prioritas Program Peternakan (SP3) 1.000 desa sapi.

Menurut Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Nasrullah, bahwa pelaksanaan program peternakan ini sebagai instruksi presiden. Sebagai tindaklanjut Menteri Pertanian dan Panglima TNI telah menandatangani dengan Nota Kesepahaman No. 10/MOU/HK.220/M/4/2020 pada 1 April 2020 tentang Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian.

“Sesuai arahan Menteri Pertanian, kita perlu bersinergi dalam mengoptimalisasikan program untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program 1.000 desa sapi,“ ujar Nasrullah saat membuka pertemuan penyusunan perjanjian kerjasama Kementan dengan TNI AD di IPB International Convention Center.

Nasrullah menyampaikan dalam situasi pandemi COVID-19 ini, pemerintah terus berupaya memenuhi kecukupan pangan khususnya protein hewani, untuk itu diperlukan akselerasi peningkatan populasi sapi dan produksi daging sapi melalui program 1.000 desa sapi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan peternak.

“Program ini telah bersinergi dengan grand design, Rencana Pembangungan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024” ucap dia.

Lebih lanjut disampaikan bahwa SP3 1.000 desa sapi tahun anggaran 2020 merupakan kegiatan pengembangan sapi indukan dan sapi bakalan dengan berbasis korporasi petani/peternak. Sebagai pilot project akan diimplementasikan di lima provinsi pada 2020 ini, diantaranya Lampung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. 

“Kedepannya berdasarkan evaluasi pilot project, diharapkan pada tahun mendatang program ini dapat direplikasi ke seluruh provinsi di Indonesia atau 1.000 desa sesuai potensi dan kriteria, sehingga target penambahan populasi dan pemenuhan protein hewani bagi seluruh masyarakat di Indonesia dapat tercapai,” jelas Nasrullah.

Perjanjian kerja sama tersebut melingkupi pembinaan dan pendampingan program, penyelesaian permasalahan sesuai tupoksi para pihak dan memberikan motivasi dan mobilisasi penerima manfaat dalam pelaksanaan kegiatan program, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

“Dukungan TNI AD melalui Babinsa diharapkan mampu meminimalisir risiko permasalahan yang mungkin akan terjadi di lapangan sesuai dinamika masyarakat desa agar dapat berjalan lebih baik” imbuhnya.

Seiring dengan penegasan Dirjen PKH, Asisten Teritorial Kepala Staf TNI AD, Nurchahyanto memberikan apresiasi dan dukungannya. “Sebagai program super prioritas tentunya nilainya sangat strategis, begitu PKS (Perjanjian Kerja Sama) ditanda tangani, kami segera bersinergi dengan melakukan sosialisasi ke semua lini TNI AD terkait kerjasama ini,” katanya. (INF)

HUT ISPI KE-52 TAHUN: BERSAMA BANGUN PETERNAKAN INDONESIA

Koordinasi Nasional dan HUT ke-52 Tahun ISPI yang dilakukan secara daring, Rabu (26/8/2020). (Foto: Dok. Infovet)

Berbarengan dengan Hari Kebangkitan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diperingati pada Agustus-September tiap tahunnya, Pengurus Besar Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (PB ISPI) turut menyelenggarakan hari jadinya dengan menggelar pertemuan secara daring “Koordinasi Nasional dan HUT ke-52 Tahun ISPI” konsolidasi organisasi dan menetapkan langkah bersama untuk pembangunan industri peternakan Indonesia, Rabu (26/8/2020).
“Tidak terasa perjalanan ISPI sudah mencapai usia 52 tahun dalam mengoptimalkan potensi pembangunan peternakan dalam negeri. Banyak dinamika yang terjadi dengan bermacam karakter yang dinamis kita tetap berupaya memberikan gagasan yang strategis dan konstruktif. Sudah saatnya kita berdiri sendiri membangun industri peternakan dalam negeri di era globalisasi,” ujar Ketua Umum PB ISPI, Ir Didiek Purwanto dalam sambutannya.
Ia juga menegaskan perlunya bahu-membahu seluruh elemen dalam pembangunan sektor peternakan dan kesehatan hewan Tanah Air.
“Mari kita bersinergi bersama, tidak ada lagi dikotomi antara peternakan dan kesehatan hewan. Kita bergandengan bersama untuk membangun kemajuan industri peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia,” ucapnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI), Drh M. Munawaroh, yang turut hadir dalam acara.
“Kita bisa saling membantu, diharapkan ke depan kita bisa terus bersinergi dengan ISPI. Mari kita selalu berkoordinasi dalam mendampingi pemerintah mengambil kebijakan yang bermanfaat, selain mampu memberikan pemenuhan protein hewani bagi masyarakat,” kata Munawaroh.
“Ini menjadi momentum yang luar biasa, semoga ISPI semakin maju dan berkembang. Tentunya ini menjadi kebanggan tersendiri.”
Apresiasi lain juga datang dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Kementerian Pertanian, Ir Nasrullah, melalui video singkatnya.
“Semoga ISPI semakin solid dan lebih nyata lagi dalam membangun sektor peternakan di Indonesia, khususnya di era pandemi COVID-19 ini. Kami mengajak ISPI untuk bersama-sama membangun industri peternakan, ini menjadi kiprah nyata sarjana peternakan Indonesia. Bravo ISPI,” tukas Dirjen PKH.
Kegiatan yang dimulai sejak pukul 08:30 WIB ini dihadiri sebanyak 120 peserta, diantaranya pemimpin cabang dan anggota ISPI yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, serta para tamu undangan, termasuk salah satunya pendiri ISPI Ir Ign Kismono. Peserta juga disajikan beberapa penayangan video tribute ISPI yang merangkum perjalanan dan kegiatan ISPI.
Pada kesempatan yang sama juga secara langsung dilakukan soft launching buku “Refleksi 50 Tahun ISPI” oleh ketua umum. Buku tersebut berisi mengenai sejarah perjalanan ISPI dari awal berdiri hingga saat ini dan visi ISPI di tahun mendatang. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi peningkatan peran dan eksistensi ISPI oleh para anggota. (RBS)

POTENSI DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN KERBAU KALIMANTAN SELATAN

Pengembangan dan pelestarian kerbau rawa Kalsel tidak semata bertujuan meningkatkan populasi dan produksi daging, tapi juga menjaga aspek pelestarian budaya dan ekosistem rawa. (Foto: FLICKR.COM)

Kerbau Kalimantan Selatan merupakan rumpun kerbau rawa yang tersebar di beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan (Kalsesl). Kerbau ini telah dikukuhkan keberadaannya sebagai plasma nutfah melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 2844/Kpts/LB.430/8/2012.

Plasma nutfah Kalsel ini telah dibudidayakan secara turun-temurun dengan sistem kalang. Budi daya kerbau rawa dengan sistem kalang merupakan kearifan lokal masyarakat yang hidup di daerah rawa di Kalimantan Selatan, Timur dan Tengah.

Oleh karena itu, pengembangan dan pelestarian kerbau rawa Kalsel tidak semata bertujuan meningkatkan populasi ternak dan produksi daging, namun juga menyentuh aspek pelestarian budaya dan ekosistem rawa. 

Berdasarkan kondisi tersebut, Pimpinan Cabang Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (PC ISPI) Kalimantan Selatan, menyelenggarakan webinar pada Selasa (11/8/2020), dengan topik “Peluang dan Pengembangan Kerbau Kalimantan Selatan” yang didukung Kementerian Pertanian (Kementan), Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari dan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. 

Ketua PC ISPI Kalsel, Sabrie Madani, menyebut bahwa kerbau rawa yang akrab disebut dengan kerbau kalang merupakan kekayaan daerah yang perlu dilestarikan. Pelestariannya membutuhkan kontribusi banyak pihak, baik terkait mutu genetiknya maupun nutrisi dan pakannya.

“Masalah yang sering dihadapi peternak adalah kecenderungan penurunan populasi, diduga karena minimnya sentuhan teknologi dalam pengembangannya, misalnya perkawinan sedarah yang marak sehingga bermunculan gen resesif yang dapat berdampak pada tingginya angka kematian. Di samping itu, penyempitan lahan penggembalaan juga perlu diperhatikan,” kata Sabrie.

Sementara Ketua Umum ISPI, Ir Didiek Purwanto, mengemukakan, upaya pelestarian plasma nutfah secara prinsip memang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, namun ia berharap ada keterlibatan banyak pihak seperti Kementan ataupun pihak swasta yang intens dengan budi daya dan pengembangan ternak di wilayahnya.

 “Ke depannya kita berharap bukan hanya sapi namun kerbau juga harus menjadi prioritas pengembangan untuk basis penghasil protein hewani masyarakat,” ujar Didiek.

Hal itu langsung ditanggapi Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Dr Ir Nasrullah, yang menyatakan bahwa pengembagan kerbau memang menjadi prioritas pihaknya. Namun masih terdapat beberapa kendala salah satunya sistem reproduksi. Kerbau memiliki banyak perbedaan dengan sapi, sehingga upaya peningkatan populasinya melalui teknologi inseminasi buatan tidak mudah dilakukan.

“Masalah bagi kita dalam pengembangannya, namun ke depannya kita akan melibatkan banyak pihak untuk mendapatkan alternatif solusi terkait pengembangbiakan kerbau ini,” kata Nasrullah.

Webinar inipun diharapkan menjadi langkah awal untuk mengangkat potensi kerbau rawa sebagai plasma nutfah unggul melalui perumusan kebijakan pengembangan, riset dan sinergisme antara lembaga serta dukungan pihak peternak dan perusahaan peternakan dalam budidayanya. (Sadarman)

METODE TRIPLE HELIX PERCEPAT PENGEMBANGAN SAPI BALI

Metode Triple Helix untuk mempercepat pengembangan sapi Bali. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung pengembangan industri sapi Bali di Kabupaten Buleleng menggunakan metode Triple Helix. Metode ini merupakan model inovasi yang melibatkan akademisi, industri dan pemerintah untuk menumbuhkan perkembangan ekonomi dan sosial.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan (Dirjen PKH), I Ketut Diarmita, menghadiri penandatanganan nota kesepahaman kemitraan Triple Helix di Kantor Gubernur Bali, Senin (3/8/2020). Ia juga menyambut baik kerja sama ini sebagai upaya pengembangan agrikultur atau ketahanan pangan.

“Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) atas penandatangan nota kesepahaman ini. Industri peternakan tidak akan bisa tumbuh dan berkembang jika tidak didukung oleh sinergi seluruh pihak,” kata Ketut.

Ia mengemukakan, semua komponen di Bali sudah menunjukan komitmen mendukung pengembangan Sapi Bali. Komponen tersebut diantaranya pemerintah, pengusaha dan akademisi (dalam hal ini Universitas Pendidikan Ganesha dan Central Queensland University).

“Pengolahannya juga didukung agar menghasilkan produk yang memberikan nilai tambah (added value). Selain itu, pengembangan program studi peternakan dan teknologi pasca panen juga diberikan untuk mendukung kesinambungan penyediaan sumber daya manusia yang terkait,” tambahnya.

Kerja sama antara Bappenas, Pemda Kabupaten Buleleng, Universitas Pendidikan Ganesha, Trade and Investment Queensland Australia dan Central Queensland University ini menekankan pada penelitian dan pengembangan, misal pengembangan aplikasi teknologi maju dan memastikan rantai pasokan berkelanjutan, khususnya ternak sapi di Bali.

Tujuan tersebut diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian target pembangunan pangan dan pertanian dalam RPJMN 2020-2024. Selain itu, kerja sama juga terkait pengembangan program studi peternakan dan teknologi pasca panen untuk mendukung kesinambungan penyediaan sumber daya manusia peternakan.

Sekadar informasi, kerja sama Triple Helix ini dilakukan untuk pengembangan ketahanan pangan di Provinsi Bali sebagai salah satu kegiatan dalam upaya mendukung Program Prioritas Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan.

Dipilihnya Kabupaten Buleleng sebagai pilot project dikarenakan berdasarkan Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2019, Kabupaten Buleleng memiliki populasi sapi potong terbanyak di Provinsi Bali, yaitu sebesar 151.423 ekor atau 25% populasi sapi potong berada di Kabupaten Buleleng. Dengan mengacu Kepmentan Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional, disebutkan bahwa Kabupaten Buleleng merupakan salah satu lokasi pengembangan sapi potong di Provinsi Bali. 

“Kami akan terus berusaha memberikan stimulus untuk melaksanakan pengembangan ternak di Indonesia,” tegas Ketut.

Di tempat terpisah, Menteri Pertanian (Mentan) Syarul Yasin Limpo, mengatakan bahwa Bali merupakan provinsi yang memiliki potensi pertanian dan peternakan yang sangat besar. Dengan adanya nota kesepahaman ini, ia berharap Kementan bisa mendukung sepenuhnya program-program pertanian dan peternakan di Bali.

“Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan pertanian menuju pertanian yang maju, mandiri dan modern,” tukas Mentan. (INF)

HARI ZOONOSIS SEDUNIA, MOMENTUM MEMBANGKITKAN KESADARAN MANUSIA

Ilustrasi zoonosis. (Dok. Infovet)

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan), menilai masyarakat harus lebih sadar akan bahaya zoonosis. Pasalnya, zoonosis adalah penyakit yang dapat berpindah dari hewan ke manusia dan 75% dari penyakit menular pada manusia adalah zoonosis.

Dirjen PKH Kementan, I Ketut Diarmita, mengatakan bahwa keamanan pangan asal ternak yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Sebab konsumen harus mendapatkan kualitas yang layak dan aman dari penyakit.

“Selain pangan yang dikonsumsi harus mengandung nilai gizi yang tinggi, kita juga harus memberikan ketentraman batin bagi konsumen, memastikan apa yang mereka konsumsi layak dan aman dari penyakit,” ujar Ketut dalam sambutannya pada webinar memperingati Hari Zoonosis Sedunia, Sabtu (11/7/2020).

Webinar diselenggarakan atas kerja sama Kementan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, FAO ECTAD dan USAID yang dilaksanakan dalam dua sesi ini merupakan puncak rangkaian peringatan Hari Zoonosis Sedunia yang jatuh pada 6 Juli. Sebelumnya sudah diadakan penayangan infografis, live instagram yang berisi edukasi mengenai sejarah Hari Zoonosis Sedunia, pengertian zoonosis dan potensi zoonosis di sekitar manusia sejak 1-10 Juli 2020.

“Acara yang sangat penting bagi khalayak ramai karena memberikan informasi langsung dari para ahlinya terkait bahaya zoonosis yang dapat menyebar melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan hewan,” ucap Ketut.

Webinar mengenai potensi zoonosis dalam bahan makanan.

Sementara menurut narasumber dalam webinar, selaku dosen FKH IPB, Denny Widaya Lukman, memang masyarakat perlu sadar dan paham akan adanya potensi zoonosis dalam pangan asal hewan. Pasalnya, pangan asal hewan dapat menjadi pembawa mikroorganisme patogen penyakit hewan (Foodborne Zoonoses). 

“Oleh karena itu, unsur kehati-hatian dalam membeli pangan asal hewan sangat dibutuhkan, seperti pemilihan daging yang bersih dari pasar atau penjual yang terpercaya untuk menghindari adanya bakteri maupun parasit,” kata Denny dalam pemaparannya.

Ia pun memberikan tips mengenai pola hidup sehat dan kiat belanja aman khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Salah satunya dengan membawa tas belanja sendiri dari rumah sesuai dengan barang belanja yang akan dibeli. 

“Jadi ada baiknya kita dari rumah sudah mempersiapkan dan membawa beberapa kantong belanja, memisahkan antara daging, buah dan sayuran agar tidak terkontaminasi,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Chef Yulia Baltschun yang juga menjadi narasumber dalam webinar tersebut. Menurutnya juga perlu menambahkan ice bag ke barang-barang seperti ikan, daging dan sejenisnya.

“Hal ini agar saat sampai di rumah kondisinya masih dalam keadaan baik. Dengan kita membiasakan melakukan itu, maka kita sedang berusaha membentuk pola hidup yang higienis,” kata Yulia.

Sementara ditambahkan oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Kemenkes, Siti Nadia, bahwa masyarakat wajib menerapkan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS) dengan mencuci tangan dengan sabun, mencuci bahan makanan sebelum diolah, memasak dengan benar dan jaga kebersihan di sekitar makanan. Jika ada gejala sakit akibat makanan tercemar disarankan segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

“PHBS ini tidak hanya diterapkan pada pengolahan makanan. Kebiasaan baik tersebut juga harus dilakukan ketika berinteraksi dengan hewan peliharaan,” kata Siti. (RBS)