Setelah Terpilih Duta Ayam dan Telur, Lalu? (Editorial Infovet)

Sejak Juni 2018, Pinsar Indonesia bekerjasama dengan Forum Media Peternakan (Format)  menyelenggarakan pemilihan Duta Ayam dan Telur untuk periode 2018-2021. Ini adalah pertama kalinya duta ayam telur dipilih melalui proses seleksi ketat, mulai dari proses publikasi di berbagai media, pendaftaran, seleksi administrasi (ondesk review), seleksi melalui wawancara per telepon hingga kemudian dilakukan Grand Final pemilihan Duta Ayam dan Telur yang berlangsung 6 November 2018 di Hotel Ambhara Jakarta.

Panitia tampak sangat serius menggarap kegiatan ini meskipun dengan dana yang sangat terbatas. Dewan Juri yang dipilih juga  tidak main-main yaitu Direktur Pengolahan dan Pemasaran Peternakan Fini Murfiani, Ketua GPPU Achmad Dawami dari pihak perunggasan dan Vera Damayanti yang berpengalaman sebagai dewan juri berbagai ajang kompetisi nasional.

Mirip dengan ajang pemilihan Putri Indonesia, Abang None Jakarta dan sejenisnya, para finalis ini harus tampil meyakinkan, memiliki atitude yang baik, kreatif dan cerdas menjawab pertanyaan dewan juri. Sebelumnya, mereka juga diberi pembekalan mengenai usaha perunggasan dan manfaat gizi ayam dan telur bagi keluarga, oleh Achmad Dawami dan Rakhmat Nuriyanto (Dewan Penasehat ASOHI). Pembekalan ini dilakukan untuk memberikan wawasan yang lengkap mengenai ayam dan telur, sehingga bermanfaat bagi mereka baik terpilih maupun tidak terpilih sebagai Duta Ayam dan Telur.

Mewakili Dewan Juri,  Fini Murfiani mengatakan, semua finalis adalah anak-anak muda kaum milenial hebat-hebat. Pihaknya berharap selain Offie dan Andi yang terpilih sebagai Duta Ayam dan Telur, mereka yang masuk final dengan latar belakang pendidikan dan budaya beragam, tetap bisa berperan dalam kegiatan kampanye ayam dan telur.

Berita pemilihan duta inipun menyebar dan muncullah beragam tanggapan. Banyak ucapan selamat dari berbagai pihak, ada juga yang berkomentar “apa gunanya duta ayam dan telur? Dulu juga sudah ada tapi belum tampak manfaatnya.”

Menanggapi hal ini, kita perlu melihat ke belakang, tentang bagaimana upaya masyarakat perunggasan mengatasi permasalahan pasar, khususnya supply-demand. Di dunia perunggasan, masalah paling besar adalah sering terjadinya  over supply (kelebihan pasokan) yang menyebabkan  harga jatuh dan peternak merugi.  Kelebihan pasokan ini bukan lantaran konsumsi masyarakat sudah melampaui batas, namun justru terjadi di tengah masyarakat yang konsumsinya masih terbilang rendah. Dibanding negara tetangga Malaysia saja, konsumsi hanya sepertiganya. Sementara itu konsumsi barang yang menggangu kesehatan seperti rokok malah jauh melampaui konsumsi rokok negara lain di dunia.

Untuk menghadapi “ironi “ ini ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu pertama melakukan supply management dengan memangkas produksi agar sesuai dengan permintaan pasar, dan kedua, melakukan upaya meningkatkan konsumsi ayam dan telur agar pasokan dari peternak bisa diserap pasar. Di tengah masyarakat yang konsumsinya rendah, mestinya yang lebih serius dilakukan adalah mengupayakan agar masyarakat memprioritaskan belanja ayam dan telur sebagai sumber gizi keluarga, bukan rokok , pulsa atau yang lainnya.

Namun kita lihat, yang sering dibahas dunia usaha adalah bagaimana caranya agar produksi bisa menyesuaikan permintaan. Ini adalah cara cepat dan murah, namun akan membuat konsumsi ayam dan telur sulit bergerak naik. Bahkan makin banyak isu negatif yang menyerang komoditi ini, mulai dari isu hormon, penyebab kolesterol, bisul, residu antibiotik dan sebagainya

Saat ini dimana pemeliharaan ayam semakin baik, bahkan antibiotika imbuhan pakan (Antibiotic Growth Promoter/AGP) sudah dilarang, kualitas daging ayam dan telur produksi peternak kita semakin baik. Bahkan bisa disebut “hampir organic”. Padahal masyarakat membelinya dengan harga yang sama.

Lantas apa kaitannya dengan Duta Ayam dan Telur? Pemilihan Duta harusnya menjadi momen bagi masyarakat perunggasan untuk lebih bergariah mengupayakan peningkatkan konsumsi. Duta Ayam dan Telur dengan segala kelebihannya dapat diperankan untuk melakukan penyuluhan dan pendekatan ke para ibu, misalnya mengajari cara belanja hemat dan sehat. Bandingkan harga krupuk dengan telur, bagaimana nilai gizinya. Untuk level penghasilan menengah, mereka perlu lebih diyakinkan agar tidak takut tentang bisul, kolesterol dan isu negatif lainnya. Banyak penelitian ahli bahwa tak ada bahaya kolesterol dari telur.

Untuk para dokter, Duta bisa menjalin komunikasi untuk meyakinkan bahwa sama sekali tidak ada penyuntikan hormon di peternakan ayam. Selain sudah lama dilarang juga harganya mahal. Kalau perlu para dokter diajak ke peternakan, agar tidak menyebarkan info menyesatkan ke pasien mereka. Kegiatan talkshow di radio, TV, wawancana media cetak, dialog dengan komunitas kesehatan manusia, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan berbagai pihak dapat diperankan Duta dengan membawa misi peningkatkan konsumsi.

Untuk semua itu, pastinya diperlukan dukungan dari pemerintah dan para pemangku kepentingan mulai dari asosiasi perunggasan, perusahaan sarana produksi perunggasan, organisasi profesi, kalangan kampus maupun mahasiswa untuk bisa memerankan Duta dengan baik. Duta Ayam dan Telur adalah utusan atau wakil masyarakat perunggasan untuk berdialog dengan konsumen.

Untunglah pada ajang pemilihan Duta Ayam dan Telur tahun ini Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Dr. Drh. Ketut Diarmita MP memberikan komitmennya untuk terus memberikan dukungan dalam kegiatan ke depan. Sejak dinobatkan sebagai Duta Ayam dan Telur Offie dan Andi sudah mulai memperkenalkan diri di publik antara lain di seminar nasional bisnis peternakan 22 November 2018 yang diselenggarakan ASOHI (Asosiasi Obat Hewan Indonesia) dan hadir di acara Agrivagansa di Kementerian Pertanian 23 November 2018 sebagai narasumber.

Di tengah masyarakat yang konsumsi daging ayam telurnya rendah, segala sumber daya sebaiknya difokuskan pada peningkatkan konsumsi, seiring dengan upaya tata kelola supply-demand  unggas yang telah dan terus dilakukan pemerintah .***

Bambang Suharno

Catatan Akhir Tahun: Perunggasan Masih Prihatin, Penyakit Masih Merecoki

Beberapa penyakit konvensional masih merebak pada industri perunggasan, apalagi saat AGP dihentikan. (Sumber foto: Kontan)

Tumpukan permasalahan dunia usaha perunggasan domestik belum dapat diurai dengan tuntas pada sepanjang 2018. Mulai dari persoalan bahan baku pakan, khususnya unsur tersedianya jagung secara cukup, hingga pasokan bibit ayam (DOC) sampai kurang optimalnya performa hasil budidaya ayam (baik ayam pedaging maupun petelur).

Di sisi lain, persoalan klasik tentang gangguan kesehatan yang berawal dari beberapa penyakit konvensional dan juga jenis penyakit tahun 2000-an masih menghambat capaian target produksi.

Sebut saja beberapa penyakit seperti ND (Newcastle Disease), Gumboro, pilek menular (snot), CRD (Chronic Respiratory Disease) kompleks dan Kolibasilosis, serta Flu Burung (Avian Influenza/AI) atau Kekerdilan.

Drh Zahrul Anam, menuturkan pengamatannya di lapangan tentang hal itu kepada Infovet. Bahwa pasca ditutupnya keran pemakaian antibiotik pemacu pertumbuhan (AGP/Antibiotic Growth Promotor) di dalam pakan sejak awal 2018, memang tidak dapat dibantah memberikan permasalahan yang sifatnya transisional. Artinya, ada dampak yang serius terhadap target pencapaian produksi. Pada ayam potong, sangat signifikan dengan terjadinya lambat pertumbuhan ayam sejak awal DOC sampai menjelang umur pertengahan. Bobot pada masa pertumbuhan secara umum kurang mampu mencapai target. Bahkan jauh dari yang seharusnya.

Kemudian, diperburuk dengan tingkat keberhasilan vaksinasi yang sangat rendah. Dan implikasinya, lanjut Zahrul, ayam muda kurang tangguh menerima tantangan sergapan jenis penyakit virus. Akhirnya terlalu banyak dijumpai bobot ayam tumbuh relatif lebih lambat maupun kedewasaan pubertas.

Pada ayam potong sangat sering dijumpai capaian bobotnya mundur sampai 5-7 hari dibandingkan dengan masa periode sebelum larangan pemakaian antibiotik pemacu pertumbuhan pada pakan.

Sedangkan pada ayam petelur, usia awal produksi telur juga mengalami kemunduran lebih dari 11-16 hari. Namun jelas Zahrul, bahwa hal itu memang suatu jenis gangguan kesehatan yang muncul pada ayam komersial pada masa peralihan. Jika sebelumnya, posisi masa dan waktu produksi yang ideal sudah terjadi, karena ada perlakuan sengaja untuk menekan pemakaian antibiotika, maka sudah pasti akan mengalami kemunduran.

“Itu adalah suatu jenis gangguan kesehatan atau penyakit yang biasanya disebut sebagai penyakit transisional,” kata Zahrul.

Hasil pengamatannya, salah satu jenis penyakit yang sangat potensial dan sangat merugikan adalah gangguan pernafasan yang diduga kuat disebabkan oleh CRD kompleks. Selain itu jenis yang lain adalah ND, Kolibasilosis, Gumboro dan Coryza.

Tidak ada yang istimewa dalam hal gejala dan tanda-tanda penyakit tersebut. Namun khusus untuk ayam yang terserang infeksi AI, ada perbedaan meski kurang spesifik. Pada ayam petelur, jika terinfeksi AI, umumnya pertumbuhan menjadi relatif lambat dan mundur awal produksi mencapai 15-20 hari.

Sedangkan pada ayam pedaging, jika menderita infeksi ND, relatif lebih sulit dalam penanganannya. Kemudian capaian berat badan mundur atau kurang optimal. Bahkan sangat sering ditemui ayam kerdil. Zahrul pun mengimabu kepada para peternak binaannya untuk menekankan arti penting biosekuriti dan memperhatikan pengaturan suhu ruangan (pemanas) yang tertib dan benar.

Selain itu, desinfeksi kandang saat awal ayam masuk dan program vaksinasi yang lebih cermat, juga menjadi kunci penting. Hal ini dikarenakan peternak tidak memiliki kesempatan memilih dan menentukan kehendak dalam membeli DOC. Pada umumnya jika beberapa hal itu dilakukan dengan baik dan benar, hasil yang diperoleh ketika panen, tidaklah mengecewakan. (iyo)

Kesehatan Hewan dan Keamanan Pangan Kunci Tembus Pasar Global

Dirjen PKH dalam Rapat Koordinasi Teknis Nasional di Lombok (Foto: Dok. Kementan)

"Dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing produk ekspor, Kementan terus mendorong komitmen semua pihak dalam mewujudkan konsep One Health dalam penanganan penyakit Zoonosis," tutur Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) I Ketut Diarmita dalam Rapat Koordinasi Teknis Nasional (Rakonteknas) di Hotel Lombok Raya, Nusa Tenggara Barat, Rabu (5/12/2018).

Saat ini masalah kesehatan hewan dan keamanan produk hewan menjadi isu penting dalam perdagangan internasional. Bahkan menjadi hambatan dalam menembus pasar global.

Sebagai upaya memanfaatkan peluang ekspor, diperlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sektor peternakan, terutama dalam penerapan standar-standar internasional mulai dari hulu ke hilir.

Ditjen PKH sendiri terus membangun kompartemen-kompartemen Avian Influenza (AI) dengan penerapan sistem biosekuriti. Kini, kompartemen tersebut sudah berkembang menjadi 141 titik dan ditambah 40 titik yang masih dalam proses untuk sertifikasi, padahal awalnya hanya 49 titik.

“Kita terus mendesain kegiatan ini agar peternak lokal dapat menerapkan dengan baik dan kompartemen-kompartemen yang dibangun diakui oleh negara lain,” terang I Ketut.

Untuk penjaminan keamanan pangan, saat ini sudah ada 2.132 unit usaha ber-NKV (nomor kontrol veteriner). Nomor ini merupakan bukti tertulis yang sah bagi terpenuhinya persyaratan sanitasi higienis sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.

Peluang perluasan pasar untuk komoditas peternakan di pasar global, menurut I Ketut, masih sangat terbuka luas. Adanya permintaan dari negara di daerah Timur Tengah dan negara lain di kawasan Asia sangat berpotensi untuk dilakukan penjajakan karena keunggulan Indonesia salah satunya adalah produk halal.

"Jaminan kehalalan juga dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk ekspor produk peternakan ke wilayah Timur Tengah dan negara dengan penduduk mayoritas muslim lainnya dan ini harus kita manfaatkan,” ungkap Ketut.

Ekspor Peternakan 2018 Meningkat

Dalam kesempatan tersebut, I Ketut Diarmita juga menyatakan, ekspor sub sektor peternakan terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu sejalan dengan kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam meningkatkan daya saing dan mempermudah perizinan ekspor.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementan, volume ekspor sub sektor peternakan pada 2018 sejak Januari hingga September sebesar 183.414 ton dengan nilai 474.193.507 dolar AS. Dengan demikian terhitung volume ekspor naik sebesar 52,99 persen dan sementara nilai ekspor meningkat sebesar 194 persen, jika dibandingkan dengan volume dan nilai ekspor Januari-September 2017 yaitu sebesar 119.885 ton dan 161.171.933 dolar AS.

“Kita harapkan volume dan nilai ekspor sub sektor peternakan di triwulan akhir 2018 terus mengalami peningkatan,” katanya.

Ketut menjelaskan, data realisasi rekomendasi ekspor Ditjen PKH, capaian ekspor peternakan dan kesehatan hewan pada 3,5 tahun terakhir (2015-2018 semester I) mencapai Rp 32,13 triliun.

Kontribusi ekspor terbesar pada kelompok obat hewan yang mencapai Rp 21,58 triliun menembus ke 87 negara tujuan. Selain itu, ekspor babi ke Singapura sebesar Rp 3,05 triliun.

Produk susu dan olahannya juga menghasilkan sebesar Rp 2,99 triliun menembus pasar di 31 negara. Kelompok pakan ternak asal tumbuhan menyumbang Rp 3,34 triliun masuk ke 14 negara.

Beberapa produk lain seperti produk hewan non pangan, telur ayam tetas, daging dan produk olahannya, pakan ternak, kambing/domba, (DOC), dan semen beku juga menyumbang devisa cukup besar tahun ini.

“Langkah dan kebijakan Kementan dalam mewujudkan visi Indonesia menjadi Lumbung Pangan Dunia pada 2045 terus diupayakan bersama para pemangku kepentingan,” ujar I Ketut. (Sumber: Siaran Pers Kementan)

PPJTOH Tingkatkan Tanggung Jawab dan Profesionalitas Insan Veteriner

Foto bersama acara PPJTOH angkatan XVII 2018. (Foto: Infovet/Ridwan)

Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) kembali menyelenggarakan Pelatihan Penanggung Jawab Teknis Obat Hewan (PPJTOH) angkatan XVII, pada 4-6 Desember 2018. Kegiatan dilakukan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab, serta profesionalitas para dokter hewan maupun apoteker yang bekerja di perusahaan obat hewan maupun pabrik pakan ternak sebagai penanggung jawab obat hewan.

“Diharapkan lewat pelatihan ini lahir insan-insan veteriner yang bertanggung jawab dan bermanfaat untuk sharing ilmu maupun informasi antar sesama peserta,” ujar Ketua Panitia yang juga Wakil Sekjen ASOHI, Drh Forlin Tinora dalam sambutannya, Selasa (4/11).

Sementara ditambahkan oleh Ketua Umum ASOHI, Drh Irawati Fari, tugas dan tanggung jawab dokter hewan maupun apoteker sudah diatur oleh pemerintah. Sebagai penanggung jawab obat hewan, para dokter hewan yang menjadi peserta dituntut mampu bersikap tegas terhadap penggunaan obat hewan ilegal sekaligus membantu pemerintah menjalankan regulasi obat hewan dengan baik dan benar.

“Melalui pelatihan ini semoga peserta mendapat pengetahuan yang cukup dan memadai. Harus paham aturan mengenai obat hewan dan bisa menerapkannya dengan baik,” tambah Ira.

Pada kesempatan serupa, Direktur Kesehatan Hewan, Drh Fadjar Sumping Tjatur Rasa, turut mengapresiasi kegiatan tersebut. “Perlunya pelatihan ini agar para dokter hewan lebih memahami penggunaan obat keras, obat bebas maupun obat bebas terbatas dalam lingkup kerjanya. Sebab obat hewan itu seperti pedang bermata dua, satu sisi baik-satu sisi lagi tidak jika digunakan secara sembarangan. Karena itu sangat dibutuhkan adanya penanggung jawab obat hewan ini,” kata Fadjar.

Dengan adanya PJTOH di perusahaan obat atau pakan, maupun di peternakan, obat hewan dapat digunakan secara rasional. PJTOH memiliki peran untuk memilih apakah obat hewan yang akan digunakan adalah legal, memiliki nomor registrasi, terdapat ijin usaha obat hewan, serta mengerti syarat dan teknis penggunaan obat keras, obat bebas dan obat bebas terbatas sesuai aturan yang berlaku.

“Tanggung jawab PJTOH sangat besar perannya di perusahaan. Karena jika ada kendala, misal obat hewan ilegal saja, itu yang pertama dipanggil adalah PJTOH-nya terlebih dulu selain pimpinan perusahaannya,” kata Drh Erna Rahmawati dari Subdit POH (Pengawas Obat Hewan), yang menjadi narasumber pada acara tersebut.

Acara yang dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut ini juga dijadwalkan mengundang sederet narasumber lain yang kompeten dibidangnya, diantaranya Drh Ni Made Ria Isriyanthi (Kasubdit POH), Drs Zulkifli (Biro Hukum), Prof Budi Tangendjaja (Peneliti Balitnak), Ir Ossy Ponsania (Kasubdit Mutu dan Keamanan dan Pendaftaran Pakan), Prof Widya Asmara (Ketua Komisi Obat Hewan), Drh M. Munawaroh (Ketua PDHI), Drh Ketut Karuni Natih (tim CPOHB), Drh Widarto (Koordinator PPNS Ditjen PKH), M. Zahid (BBPMSOH).

Kemudian pada Kamis (6/11), peserta pelatihan dijadwalkan mengunjungi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) untuk melihat proses pengujian dan sertifikasi obat hewan secara langsung didampingi Kepala BBPMSOH Drh Sri Murkantini bersama timnya. (RBS)

Ketua MPR Menerima Audiensi Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia

Senin (3/12/2018), Ketua MPR menerima kunjungan pengurus PDHI (Foto: FB drh Novi Wulandari)

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menerima kunjungan Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI). Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Ketua MPR, Gedung Nusantara III lantai 9, Kompleks MPR, DPR dan DPD RI, Senin , 3 Desember 2018. Delegasi PB PDHI dipimpin Ketua Umum PDHI drh H Muhammad Munawaroh MM.

Kepada Zulkifli Hasan, Ketua Umum PB PDHI menyampaikan kekhawatiran lembaganya terkait persoalan kesehatan hewan. Pasalnya  perhatian negara terhadap masalah kesehatan hewan masih sangat minim. Padahal, ancaman yang ditimbulkan dari penyakit hewan sangat berbahaya, dapat menular dan memakan korban manusia.

“Ancaman penyakit flu burung dan rabies misalnya, itu sangat berbahaya. Sudah banyak korban meninggal akibat terkena serangan ini. Banyak juga korban yang telah menghabiskan materi agar sembuh dari penyakit akibat flu burung dan rabies. Tetapi perhatian negara terhadap penyakit itu masih sangat kurang,” kata Munawaroh menambahkan.

Tidak hanya sampai di situ, hubungan struktural  antara pemerintah pusat dan daerah juga belum terjalin dengan baik. Ini terjadi, salah satunya sebagai  akibat munculnya otonomi daerah.  Sehingga banyak kasus  tidak bisa segera ditangani, karena dokter-dokter hewan di daerah hanya mau menurut kepada atasannya di daerah saja.

Karena itu, Munawaroh meminta dukungan kepada ketua MPR  supaya  bisa segera  melahirkan   sebuah lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan terkait kesehatan hewan. Misalnya saja menyatakan situasi bahaya menyangkut penyakit hewan tertentu.

“Sebaiknya lembaga seperti ini langsung berada  di bawah Presiden agar bisa menyatakan dan bertindak menghadapi kegentingan tertentu,” kata Munawaroh lagi.

Selain itu, Munawaroh juga menyampaikan pentingnya sejumlah UU yang berkaitan dengan persoalan kesehatan hewan. Antara lain UU tentang Kesejahteraan Hewan dan UU tentang Dokter Hewan. Karena sampai sekarang  UU  itu belum ada. Padahal keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan.

Serah terima cinderamata (Foto: FB drh Novi Wulandari)

Menanggapi keluhan tersebut, Ketua MPR turut menyampaikan rasa prihatin.  Dia mendorong agar PDHI segera mengadakan seminar menyangkut problematika kesehatan hewan di Indonesia.

“Hasil seminar itu segera dirumuskan dan disampaikan kepada pemerintah dan DPR untuk  ditindak lanjuti, agar persoalan kesehatan hewan ini bisa segera mendapat perhatian,” kata Ketua MPR menambahkan. (Sumber: Tempo.co)

LPPM IPB Akan Kembangkan Sekolah Peternakan Rakyat di Australia

Tim LPPM IPB berkunjung ke Konsulat Jenderal RI di Darwin, Australia (Foto: Humas IPB/Tribunnews)

Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB) berkunjung ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Darwin Australia.

Mereka terdiri Kepala LPPM Dr Aji Hermawan, Wakil Kepala LPPM Bidang Pengabdian kepada Masyarakat Prof Sugeng Heri Suseno, Sekretaris LPPM Prof M Faiz Syuaib dan Ketua Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) Prof Muladno.

Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin kerjasama internasional antara IPB dengan beberapa instansi di Australia.

Konsulat Jenderal (Konjen) RI di Darwin diharapkan mampu menjembatani IPB dengan pihak lain di Australia untuk program pengembangan SPR dan kegiatan pengabdian masyarakat lainnya.

“Konsep SPR merupakan akar rumput kegiatan ekonomi dalam pengembangan bidang peternakan. Konsep SPR ini sangat cocok untuk ditawarkan ke pihak-pihak yang berkepentingan yang ada di Darwin Australia. Sehingga dapat membantu meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Konsul RI di Darwin siap membantu dan melayani tim LPPM IPB,” ujar Dicky D Soerjanatamihardja selaku Consul/Head of Post RI di Darwin saat menyambut kedatangan Tim LPPM IPB.

Sementara itu, Dr Aji mengatakan bahwa LPPM IPB tidak hanya menawarkan konsep SPR saja, akan tetapi terus mencoba mengembangkan konsep lain diantaranya Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) dan IPB Goes to Field.

Dr Aji Hermawan juga berharap ada Stasiun Lapang Agrokreatif LPPM IPB sebagai lokasi magang mahasiswa IPB di Darwin Australia. (Sumber: TribunnewsBogor.com)

Seminar Nasional & Kongres XII ISPI 2018

SEMINAR NASIONAL & KONGGRES XII ISPI 2018
"Konsolidasi Sarjana Peternakan dalam Mendukung Kemandirian Pangan Asal Ternak"

Malang, 6-7-8 Desember 2018

Agenda acara:

• Focused Group Discussion: Arah Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Peternakan
• Seminar Nasional Outlook Peternakan 2019: Terobosan Teknologi Bisnis Keuangan dalam Mendukung Usaha Peternakan
• Seminar Nasional: Pengembangan Hasil Riset & Pengabdian kepada Masyarakat Bidang Peternakan
• Konggres XII ISPI & Konggres IISPI Widya Andini VIII 2018
• Wisata ke Batu & Sekitarnya

Info lebih lanjut dapat klik di:

www.pb-ispi.org
www.instagram.com/pb_ispi
https://web.facebook.com/events/1461344310669111/

Lokakarya Perhimpunan Layer Nasional Bahas Solusi Melambungnya Harga Pakan

Foto: Shutterstock

“Mekanisme harga telur yang melonjak di pasar karena biaya produksi meningkat. Biaya produksi tersebut berasal dari biaya pakan ternak. Salah satu bahan baku pakan adalah jagung yang juga mengalami kenaikan dan mengalami kelangkaan. Semua ini adalah rentetan dari harga telur yang naik,” kata Presiden Perhimpunan Layer Nasional (PLN) , Ki Musbar Mehdi dalam lokakarya bertema “Mencari Solusi Ditengah Melambungnya Harga Pakan Ternak Ayam” yang diadakan di Hotel Allia, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (29/11).

Harga atas dan bawa telur ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 18-20 ribu. Namun peternak dinilai masih rugi karena tidak berimbang dengan tingginya biaya produksi akibat harga pakan yang tinggi.

Jagung yang harganya menembus Rp 5.300 per kg diduga disebabkan minimnya stok. Sedangkan permintaan jagung untuk pakan ternak mencapai 780.000 ton tiap bulannya. Peternak pun meminta pemerintah agar perhatian terhadap masalah harga dan stok ini.

Memasuki September-Oktober harga telur menurun, berlanjut hingga pertengahan September dan minggu pertama November. Meski peternak masih mendapat keuntungan tapi jumlahnya tipis.

Seperti biasa di akhir tahun, menjelang Natal dan Tahun Baru harga kebutuhan pokok termasuk telur kerap naik. Namun Musbar mengungkapkan ternyata tingginya harga telur belakangan ini di sejumlah pasar juga disebabkan oleh naiknya harga jagung. Karenanya ia berharap pemerintah menjaga kestabilan dan ketersediaan pakan.

Menurut Musbar, tersedianya pakan dan terjangkaunya harga pakan oleh para peternak sangatlah penting. Jika pakan sulit didapat karena harganya tinggi akan berefek pada naiknya harga telur.

“Dimana bahan pakan penting harganya bisa dijangkau masyarakat. Bicara soal produksi tidak ada yang proteksi umum. Kepentingan masyarakat umum itu sama denga kepentingan nasional. Biaya pakan 50 persen itu dari jagung,” jelasnya.

Musbar pun berharap jagung yang diimpor agar datang secepatnya. “Apabila tiba di Indonesia pada awal tahun 2019, bisa tidak dapat terserap oleh peternak mandiri karena bersamaan dengan panen raya, di mana harga jagung di petani lebih murah.”

Menurut Direktur Aneka Kacang dan Umbi (AKABI) Ir  Ali Jamil PhD, permasalahan impor jagung 

yang belakangan ramai diberitakan, karena keputusan pemerintah untuk mengimpor 100 ribu ton jagung, dilakukan di tengah perhitungan produksi jagung tahun 2018 yang diperkirakan surplus hingga 12,98 juta ton.

Karenanya, pemerintah melalui Kementan tetap mendorong peningkatan produksi pertanian dalam negeri, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan khususnya petani lokal. Ali juga menyampaikan, dalam kondisi tertentu impor boleh jadi dilakukan.

Pihaknya menjelaskan, keputusan ini diambil sebagai bentuk usaha penyelamatan peternak ayam mandiri, serta menjaga stabilitas harga ayam dan telur.

“Sebagai upaya melindungi masyarakat konsumen dengan menjaga harga pasokan bahan pangan dan stabilitas harga di pasar. Sehingga angka inflasi terjaga sebagaimana yang ditargetkan Pemerintah” ucapnya.

Sementara itu Kasatgas Kordinasi dan Solusi, Satgas Pangan, Kombes Pol Krisnandi mengatakan, pihaknya akan selalu melakukan komunikasi, kordinasi dan kolaborasi dengan kementerian, asosiasi dan peternak dan petani untuk menjaga stabilitas harga jagung dan telur di Tanah Air.

“Stabilitas harga jagung, merupakan peran dari petani jagung, perusahaan pakan ternak dan pemangku kepentingan yakni Kementan, Kemendagri dan Perum Bulog. Tak hanya itu juga akan mengawasi kelancaran distribusi mulai dari hulu ke hilir sehingga tercipta ketersediaan jagung pakan dan harga jagung yang stabil,” ucap Krisnandi. (Berbagai sumber)

Susunan Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Masa Bhakti 2018 - 2022

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: Skep-01/KU-PBPDHI/XI/2018

SUSUNAN PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA

MASA BHAKTI 2018 - 2022

Pembina: Dr. Drh. I Ketut Diarmita, MP

Drh. Prabowo Respatiyo, MM. Ph.D

Dr. Drh. Teuku Sahir Sahali, MM., M.Ak

Penasehat:

Drh. Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Ph.D

Drh. Syamsul Ma'arfi, M.Si

Dr. Drh. Heru Setijanto, PAVet (K)

Drh. Indra Exploitasia Semiawan, M.Si

Drh. Sujarwanto, MM

Drh. Lukas Agus Sudibyo

Drh. Sudriman

Ketua Umum: Drh. Muhammad Munawaroh, MM

Ketua I: Prof. Dr. Suwarno, drh, M.Si

Ketua II: Drh. Tri Satya Putri Naipospos, M.Phil, Ph.D

Ketua III: Drh. Bonifasius Suli Teruli

Ketua IV: Drh. Zulyazaini Yahya, M.Si

Sekretaris Jenderal: Dr. Drh. Widagdo Sri Nugroho, MP

Wakil Sekjen I: Drh. Sariyanti, M.Si

Wakil Sekjen II: Drh. Andi Wijanarko

Wakil Sekjen III: Drh. Raden Nurcahyo Nugroho, M.Si

Bendahara Umum: Drh. Suhartono, CAT, CSA

Wakil Bendahara I: Drh. Enny Pudjiwati, MM

Wakil Bendahara II: Drh.Novi Wulandari

Komisi di bawah Ketua I

Komisi I: Bidang Pengembangan Pendidikan Berkelanjutan Profesi

Ketua: Prof. Dr. Drh. Ida Tjahajati, MS

Anggota:
1. Drh. Rajanti

2. Drh. Yus Anggoro Saputra

3. Drh. Nofan Rickyawan, M.Sc

4. Drh. I Putu Gede Yudhi Arjentinia, M.Si

Komisi II: Bidang Webinar dan Journal Ilmiah

Ketua: Drh. Teuku Reza Ferasyi, M.Sc, Ph.D

Anggota:
1. Drh. Dita Dharmayanti

2. Dr. Drh. Aris Haryanto, M.Si

3. Drh. Imron Suandy, M.Sc

4. Drh. Sheilla Marty Yanestria, MVet

Komisi di bawah Ketua II

Komisi III: Bidang Humas dan Publikasi

Ketua: Drh. Joko Ismadi, M.Sc

Anggota:
1. Drh. Shinta Rizanti Binol

2. Drh. Ruri Astuti Wuladari

3. Drh. Arief Ervana

4. Drh. Moch. Arief Cahyono, M.Si

Komisi IV: Bidang Hubungan Lembaga dan Organisasi Internasional

Ketua: Drh. Ni Made Restiati, M.Phil

Anggota:
1. Dr. Drh. P. Suryani, DEA

2. Drh. Syafrison Idris, M.Si

3. Dr. Drh. Sophia Setyawati, MP

Komisi VII: Bidang Hubungan Lembaga dan Organisasi Nasional

Ketua: Drh. Laode Muh Mastari, MM

Anggota:
1. Drh. Wahyu Suhadji

2. Drh. Endang Burni Prasetyowati, M.Kes

3. Drh. Hastho Yulianto, MM

4. Drh. Sugeng Dwi Hastono

5. Drh. Dedi Chandra

Komisi di bawah Ketua III

Komisi V: Bidang Pengelolaan Data Base dan Aplikasi Online

Ketua: Drh. Muhammad Muharam Hidayat, M.Sc

Anggota:
1. Drh. Albertus Teguh Mulyono, M.Sc

2. Drh. Budi Prasetyo, M.Si

3. Drh. Raden Sigit Nurtanto

4. Drh. Okta Wismandanu, M, Epid

5. Drh. Wikrama Satyadarma

Komisi VI: Bidang Pengembangan dan Pelatihan Keorganisasian

Ketua: Drh. Agung Budiyanto, MP, Ph.D

Anggota:
1. Drh. Apris Beniawan, M.Si

2. Drh. Joko Daryono

3. Drh. Puji Hartono, MP

Komisi VII: Bidang Pembinaan Cabang dan ONT

Ketua: Drh. Makmun, M.Si

Anggota:
1. Drh. Langgeng Priyanto, M.Si

2. Drh. Ambar Retnowati, M.Si

3. Drh. Haryono, M.Si

4. Drh. Wahyu Setiawan Yuwana

5. Drh. Dewi Retnawati

Komisi IX: Bidang Koordinasi Antar Wilayah

Ketua: Drh. H. Puput Ridjalu Widjaya

Anggota:
1. Drh. Richardo C. A. Rumlus, SP

2. Drh. Erwin Kusbianto, M.Si

3. Drh. Ira Kartikasari

4. Drh. Muhammad Aji Purbayu, M.Sc

Komisi di bawah Ketua IV

Komisi X: Bidang Peningkatan Kesejahteraan Anggota

Ketua: Drh. Ismanto

Anggota:
1. Drh. Deddy Fachruddin Kurniawan

2. Drh. Anjar Prambudi

3. Drh. Ani Juwita Handayani

Komisi XI: Bidang Pengembangan Usaha Dana

Ketua: Drh. Sunardi Sukowardi, MM

Anggota:
1. Drh. Ayoe Pratiwi Handayani

2. Drh. Mirjawal

3. Drh. Desak Putu Suryaningsih

Badan Perlindungan Hukum Perhimpunan

Ketua: Letkol. Kes. Drh. Martha Mangapulina, SH

Anggota:
1. Drh. Kemaz Aditya Dewangga, SH. M.Kn

2. Drh. Budi Prasetyo, SH

3. Drh. Jack Ruben Simatupang

Menumbuhkan Konsumsi Susu Lewat Produk Keju

Varian jenis keju yang diolah dari susu lokal. (Foto: Dok. Noviyanto)

((Jika tak suka dengan susu murni, konsumsi keju pun bisa jadi pengganti. Selain tetap nikmat, keju dapat dikonsumsi bersamaan dengan makanan kesukaan lainnya. Takaran gizinya pun tak beda.))

Persoalan rendahnya tingkat konsumsi sumber makanan bergizi di Indonesia, tak hanya terjadi pada konsumsi telur dan daging ayam. Konsumsi terhadap susu pun setali tiga uang. Rendahnya tingkat konsumsi ini bukan data asal yang muncul, namun telah melalui sebuah kajian matang yang dilakukan pihak berkompeten.

Agustus lalu, Pusat Kajian Gizi dan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menyebutkan, dari hasil penelitian yang dilakukan para akademisi, bahwa Indonesia menempati posisi terendah mengonsumsi susu se-ASEAN. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2017, konsumsi susu masyarakat Indonesia hanya 16,5 liter per kapita per tahun.

Angka ini sangat kecil jika dibandingkan dengan data United States Department of Agriculture (USDA) Foreign Agricultural Service 2016, untuk Malaysia (50,9 liter), Thailand (33,7 liter) dan Filipina (22,1 liter). Produksi susu segar di Indonesia sendiri baru mencapai 920.093,41 ton pada 2017. Angkanya hanya naik 0,81% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 912.735,01 ton.

Sedangkan berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan) 2016, konsumsi susu di Indonesia hanya berkisar 11,8 liter per kapita per tahun, termasuk produk olahan yang mengandung susu. Sementara, Malaysia konsumsi susunya mencapai 36,2 liter per kapita per tahun, Thailand 22,2 liter per kapita per tahun dan Filipina sebanyak 17,8 liter per kapita per tahun.

Pada 2016 Kementan mencatat, perkembangan rata-rata konsumsi susu murni dari 1993 hingga 2016 hanya meningkat 1,86 liter per kapita per tahun, di mana penurunan tertinggi sebesar 50,24% terjadi pada 2009.

Dari angka ini, dapat dilihat bahwa budaya minum susu di Indonesia masih rendah. Kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi susu cair olahan perlu ditingkatkan agar terus memaksimalkan serapan produksi susu sapi lokal. Salah satunya dengan mendorong industri untuk meningkatkan produksi susu olahan segar dibanding olahan bubuk.

Produk Turunan

Bagi orang yang kreatif dan memiliki insting bisnis yang tajam, budaya keengganan masyarakat mengonsumsi susu ini tampaknya bisa dilirik sebagai peluang bisnis yang menggiurkan. Seperti halnya yang dilakukan Noviyanto, pengusaha muda asal Kota Boyolali, Jawa Tengah, telah membuktikan itu. Ia mengolah susu sapi menjadi produk keju yang nikmat. Produk yang digemari banyak kalangan itu ia beri brand Keju Indrakila.

Muasal Noviyanto terjun ke usaha produksi keju memang bukan semata karena data BPS ataupun Kementan yang menyatakan rendahnya tingkat konsumsi susu di masyarakat. Ia juga memiliki alasan lain yang tak kalah penting. Kota tempat kelahirannya merupakan salah satu sentra peternak sapi perah.

“Di sini produksi susu sangat melimpah. Namun, kadang mereka kesulitan untuk memasarkan susu hasil perahannya. Nah, berangkat dari kepihatinan melimpahnya produksi susu sapi petani lokal, saya kemudian mendirikan pabrik keju pada tahun 2009,” ujarnya.

Ada delapan lebih varian keju produksi Indrakila, yakni mozzarella, mozzarella fresh, feta, feta olive oil, feta black pepper, mountain chilli, mountain dan boyobert. Dari semua varian keju tersebut, menurut Noviyanto, varian mozzarella paling banyak diminati konsumen.

Noviyanto tak sendiri dalam merintis usaha produksi kejunya. Karena usaha ini tergolong padat teknologi dan modal, pria ini menggandeng beberapa kerabatnya untuk menambahkan modal awal. Dengan sokongan modal, lulusan Arsitektur Universitas Muhammadiyah Solo ini berani merintis pabrik keju Indrakila pada 2009.

Saat ini pabrik yang berlokasi di kampungnya, Dukuh Karangjati, mampu memproduksi sedikitnya 120 kg keju lebih per hari. Pasokan susu segar sebagai bahan baku dia dapatkan dari Koperasi Serba Usaha (KSU) di Boyolali. KSU ini beranggotakan sekitar 600 lebih peternak sapi perah Boyolali.

Memproduksi keju membutuhkan bahan yang tak sedikit. “Semisal, untuk bahan sebanyak 100 liter susu murni, keju yang dihasilkan hanya sekitar 10 persen. Limbahnya yang masih 90 persen akan kami olah jadi berbagai produk turunan,” ujar Noviyanto.

Produk turunan dari limbah ini digagas Noviyanto menjadi produk lain, seperti semacam natadecoco dan bahan biogas. Menurutnya, semua varian keju produk Indrakila saat ini di pasarkan secara ritel ke supermarket. Produk ini sudah mendapat izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Sekarang yang saya lakukan masih kecil dampaknya untuk Boyolali. Kota ini menghasilkan 110 ton lebih susu tiap hari, sedangkan saya baru manfaatkan sebagian per harinya,” ungkapnya.

Disukai Ekspatriat 

Keju buatan Noviyanto sudah dipasarkan hingga ke Bali, Semarang, Yogyakarta, Solo dan beberapa kota di Pulau Jawa. Untuk luar jawa, dia baru memenuhi pasar di Makassar, Aceh, dan Kalimantan. Selain dijual ritel, pembeli lainnya berasal dari pemilik restoran atau usaha yang membutuhkan keju sebagai pelengkap. Ada juga yang sudah menjadi reseller.

Harga keju Indrakila bervariasi tergantung jenis dan jumlah pembelian. Namun kisarannya mencapai Rp 150.000 per kg. Dari bisnis keju lokal ini, Noviyanto mengaku sudah mengantongi omset lumayan besar. Perolehan omset sebesar itu tak terlepas dari target konsumen yang dibidik, yakni skala industri dan ekspatriat sebagai pembeli ritel.

“Justru para ekspatriat yang menyukai keju lokal, karena rasanya lebih segar. Sedangkan orang kita malah lebih suka keju impor,” kata dia.

Kini, Noviyanto sedang mengembangkan bisnisnya agar lebih mendunia. Dalam bisnis ini, dia berharap mampu menguasai pasar nasional dalam skala yang lebih besar lagi. Sehingga pabrik kejunya bisa menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak. (AK)

Kementan Siapkan Naskah Kebijakan Penguatan Kemitraan di Sub Sektor Peternakan

Kemitraan sebenarnya sudah berjalan lama di bidang peternakan (Foto: Infovet)

Kementerian Pertanian sedang melakukan penyusunan naskah kebijakan untuk merevisi regulasi setingkat Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang nantinya akan menjadi payung hukum tentang pelaksanaan kemitraan. Hal tersebut disampaikan oleh Fini Murfiani Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam siaran persnya, Rabu (28/11/2018).

Hal ini tentunya menepis anggapan beberapa pihak yang menyampaikan bahwa dengan adanya revisi Permentan 26 Tahun 2017, maka Pemerintah tidak mempunyai kedaulatan di negeri sendiri dan justru tunduk kepentingan asing.

Fini Murfiani

“Anggapan tersebut tidak benar” kata Fini. Ia tekankan bahwa Indonesia sebagai negara anggota WTO tentunya harus fleksibel dan bersedia memenuhi aturan perdagangan internasional, namun bukan berarti Pemerintah lantas tidak berupaya melakukan sesuatu.

Menurutnya, kemitraan ini sebenarnya sudah berjalan lama di bidang peternakan, cuma selama ini pelaksanaan kemitraan belum dilengkapi dengan perjanjian tertulis antar para pihak yang bermitra yang diketahui oleh Pemerintah, dalam hal ini oleh Kepala Dinas Provinsi maupun Kadis Kabupaten/Kota.

"Unsur Pemerintah ini perlu ada dalam perjanjian tertulis kemitraan karena sejak awal akan dinilai terkait dengan "fairness" isi dari perjanjian tersebut", ungkap Fini.

Lebih lanjut Ia jelaskan bahwa prinsip kemitraan adalah saling menguntungkan, saling percaya dan saling membutuhkan. Selain itu menurutnya, dengan adanya unsur Pemerintah, bila terjadi selisih pendapat antara para pihak yangg bermitra, Pemerintah dapat berperan sebagai "wasit" atau penengah atau mediator.

Terkait dengan pemanfaatan skim kredit, Fini berpendapat akan lebih baik bila disalurkan kepada peternak/kelompok ternak yang memiliki kemitraan dengan pelaku usaha menengah/besar, dimana pelaku usaha menengah/besar berperan sebagai avalis atau off-taker.

Untuk mendukung dari sisi pembiayaan ke peternak, Fini Murfiani menyebutkan bahwa Pemerintah juga telah memfasilitasi subsidi bunga Kredit Usaha rakyat (KUR). “Untuk peternakan ada KUR Khusus, ke-khususannya yaitu selain suku bunga KUR sebesar 7%, juga ada fasilitas grace period dengan jangka waktu maksimal 3 tahun”, ungkap Fini.

Ia katakan bahwa KUR yang telah disalurkan untuk bidang peternakan sampai dengan 31 Oktober 

2018 tercatat Rp.4,2 trilyun untuk 186.569 debitur.

"Selain KUR, Alhamdulillah, saat ini untuk para peternak sapi perah yang tergabung dalam koperasi primer, juga telah disalurkan skim kredit berbunga rendah melalui program PKBL dengan bunga 3% yang berasal dari beberapa BUMN, seperti:  PT. Sucofindo, PT. Pelindo III, PT. Jasindo dan PT. KAI,” ungkap Fini.

Menurutnya, melalui program tersebut tercatat sejak tahun 2000 sampai dengan 2018 sudah mencapai sebanyak Rp.20,16 milyar. PT Bank BTN juga sedang memproses penyaluran PKBL untuk peternak sapi perah.

Selain itu, untuk Mitigasi Resiko, Pemerintah juga telah menyalurkan menyediakan subsidi melalui Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau (AUTS/K) berupa fasilitasi bantuan premi untuk 120.000 ekor per tahun sejak 2016.

Tumbuh Signifikan

Diwawancara secara terpisah, M. Koesnan Pengurus Koperasi Peternakan sapi Perah (KPSP) Setia Kawan Kabupaten Pasuruan manyampaikan, usaha peternakan sapi perah miliknya, akhir-akhir ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan karena adanya kemitraan yang diinisiasi oleh Pemerintah.

Dalam penyediaan modal/pinjaman dan bunga lunak, Koesnan menyebutkan bahwa Koperasinya bekerjasama  dengan BUMN, yakni PT. Sucofindo dan PT. Pelindo sejak tahun 2000, terutama dalam pengadaan bibit sapi perah dan bantuan sarana dan prasarana.

“Pemasaran susu segar hampir 100% kita salurkan ke PT. Indolakto dan sebagian kecil produksi susu dipasarkan lokal dalam bentuk susu olahan sederhana”, ungkapnya.

Ia sebutkan bahwa produksi susu segar koperasinya saat ini meningkat menjadi 108 ton litter/hari dengan populasi sapi perah sebanyak 22.500 ekor.

“Dengan meningkatnya produksi susu sapi di koperasi kami, tentunya ini berdampak dalam peningkatan pendapatan dan perekonomi para peternak”, ungkapnya.

Lebih lanjut Koesnan menjelaskan, untuk meningkatkan produktifitas sapi perah milik anggotanya, mereka melakukan program Penyediaan Pakan Ternak yang berkualitas, baik pakan konsentrat maupun hijauan pakan ternak secara berkelanjutan.

“Untuk pengembangan Hijauan Makanan Ternak (HMT), kami menyediakan bibit-bibit yang berkualitas, bahkan untuk menjamin dan pengawasan mutu pakan, kami kerjasama dengan Balai Penelitian Ternak Loka Grati Pasuruan”, ujar Koesnan.

Lanjut dia, kerjasama juga dijalin dengan PUM Belanda untuk meningkatkan SDM dan perbaikan nutrisi pakan ternak.

KPSP Setia Kawan saat ini juga tengah mengembangkan susu organik bekerjasama dengan ARLA Denmark.

“Untuk perlindungan usaha anggotanya, Koperasi ini juga telah dilindungi oleh Asuransi Ternak (AUTS) kerjasama dengan PT. Jasindo yang difasilitasi oleh Kementan”, ucap Koesnan. (Rilis Kementan)

FPP UIN Suska Riau Siap Berkontribusi pada HATN 2019 Mendatang

Kunjungan tim HATN ke FPP UIN Suska Riau. (Foto: Infovet)

Tim Hari Ayam dan Telur Nasional (HATN) IX 2019, yang terdiri dari Ir Bambang Suharno (Infovet) dan Ricky Bangsaratoe (Pinsar Indonesia) saat berkunjung ke Provinsi Riau, turut menyambangi Fakultas Pertanian dan Peternakan (FPP) UIN Suska Riau, Senin (26/11). Kehadiran tim disambut hangat oleh Dekan FPP, Edi Erwan SPt MSc PhD.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Drh Askardiya R. Patrianov beserta jajarannya, Wakil Dekan II Dr Triani Adelina, Wakil Dekan III Dr Arsyadi Ali, Kepala Laboratorium, perwakilan Riau Pos, Ketua Asosiasi Obat Hewan Indonesia Daerah Riau Drh Musran, Badan Eksekutif Mahasiswa, Ketua Himpunan Mahasiswa Peternakan dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Dekan FPP menyebut, kehadiran tim HATN merupakan hal positif, baik bagi institusi maupun bagi peternak dan masyarakat yang mengonsumsi produk ternak dimaksud.

"Civitas akademika FPP UIN Suska Riau siap mendukung dan menyukseskan HATN 2019, hal ini sesuai dengan salah satu tugas pokok dan fungsi perguruan tinggi, yakni menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sehingga tidak ada salahnya kegiatan ini dilaksanakan di Riau jika memang diamanahkan penyelenggaraannya oleh tim,” kata Edi Erwan.

Ia menambahkan, fakultas dengan program studi peternakan, siap berkolaborasi dengan institusi, pemerintah dan swasta, maupun dengan organisasi lainnya, yakni pertanian dan peternakan.

“Kami tidak menutup diri, artinya selalu terbuka dengan sesiapapun, asalkan tujuan dan manfaatnya jelas, memajukan industri pertanian dan peternakan, sumber pangan untuk kemaslahatan umat,” tegasnya.

Selanjutnya, Erwan pun membeberkan beberapa kegiatan yang telah disepakati dengan Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Diantaranya pengelolaan peternakan sapi lokal, baik dari sisi budidayanya maupun dari sisi pemanfaatan limbah yang dihasilkan, yang akan di kerjasamakan dalam waktu dekat.

“Kita selalu menjalin hubungan baik dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dari berbagai aspek yang terkait dengan bidang peternakan itu sendiri,” katanya.

Sementara, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Drh Askardiya R. Patrianov, memberikan apresiasi kepada FPP UIN Suska Riau atas kerjasama menyukseskan HATN 2019 mendatang.

“Kita dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan jelas berharap agar FPP UIN Suska Riau dapat mendukung kegiatan ini, hal ini untuk memaksimalkan peran fakultas pertanian dan peternakan dengan program studi peternakan yang dimilikinya,” ujar Patrianov. 

Lebih lanjut, ia berharap dengan ditunjuknya Riau sebagai tuan rumah, saatnya Riau berbenah khususnya untuk bidang perunggasan yang memang secara program belum tersentuh secara totalitas oleh pemerintah.

”Barangkali nanti FPP dapat berperan sebagai institusi yang menyelenggarakan seminar atau dialog-dialog terkait dunia perunggasan Riau ke depannya,” pungkasnya. (Sadarman)

Seminar Ilmiah KAHMI Vet Temui Kendala

Suasana seminar ilmiah soal sapi bali dan tantangan dokter hewan yang dilaksanakan KAHMI Vet, Sabtu (24/11). (Foto: Infovet/Untung)

Sebuah perhelatan Ilmiah yang diselenggarakan oleh Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Veteriner (KAHMI vet), yang diikuti lebih dari 165 peserta, pada Sabtu (24/11), harus berakhir dengan kekecewaan peserta. Pasalnya, Sertifikat Kompetensi Pendidikan Berkelanjutan (SKPB) dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) tidak jadi dikeluarkan.

Beberapa peserta merasa kecewa terhadap panitia. Mengingat panitia sudah sejak awal menjanjikan adanya SKPB atas seminar tersebut.

Seminar bertajuk “Sapi Bali Prospek dan Tantangan Dokter Hewan” itu digelar di University Center (UC) UGM, dengan menghadirkan narasumber/pakar diantaranya Ketua Pusat Kajian Sapi Bali (PKSB) Prof Dr Drh Ni Ketut Suwiti, alumni Universitas Montpellier II Perancis Dr Asmarani Kusumawati, yang menekuni riset tentang produksi vaksin dan alat teknologi diagnosa untuk penyakit jembrana yang berbasis bioteknologi dan Kepala Badan Karantina Pertanian Drh Agus Sunanto, serta Pemerhati Epidemiologi Veteriner Kementan Drh Syafrisson.

Aktivitas seminar berlangsung lancar, bahkan penuh antusias peserta. Ketika ditelusuri oleh awak Infovet terkait kekecewaan peserta yang terjadi, Ketua Panitia, Drh Wikrama Satyadarma, menolak keras jika pelaksanaan forum tersebut dinilai “amatiran”. Namun ketika Infovet bertanya lebih jauh soal gagalnya penerbitan SKPB oleh PDHI, Wikarman tidak membantah bahwa hal tersebut merupakan sebuah ketidakprofesionalan sebuah organisasi.

Diungkapkan oleh seorang panitia lain, Drh Heni Widyastuti, sebelumnya secara prosedural dan mekanisme, pihaknya sudah menemui Ketua PDHI Cabang DIY, Dr Drh Sri Widagdo, untuk meminta arahan dan bimbingannya. Dukungan kuat dari Widagdo diungkapkan secara lisan kepada panitia saat pertemuan itu, yang juga akan membantu terbitnya SKPB kepada peserta seminar. Hal senada juga diperkuat Drh Wisnu, salah seorang Pengurus Harian PDHI Cabang DIY. Menurut dia, mengenai SKPB sempat dibicarakan dan sudah disetujui dalam sebuah Rapat Pengurus Harian. Namun yang terjadi, mungkin adanya perbedaan pandangan dengan Pengurus Besar PDHI, terbitnya Surat tertanggal 21 November 2018 bernomor 11E/KU/PBPDHI/11-2018, yang menolak dan bergeming menerbitkan SKPB, Drh Wisnu pun tak mengetahuinya.

Ditemui terpisah, Widagdo yang sebelumnya sudah bertemu dengan panitia seminar, membenarkan adanya surat tersebut. Saat itu Widagdo memberikan beberapa saran agar menggunakan Organisasi Non Teritori (ONT). Apabila terjadi ketidaknyamanan atau kekecewaan peserta, pihaknya akan mengambil “kebijakan khusus” dengan memberikan “nilai poin” kepada peserta seminar.

“PDHI Cabang DIY akan tetap memberikan poin kepada peserta seminar nasional sapi bali. Ini merupakan bentuk solusi terhadap apa yang sudah terjadi" kata Widagdo kepada Infovet.

Adanya kesan kurang profesional PB PDHI menjadi kekecewaan peserta yang juga pengurus PDHI, yaitu Drh Gigih Bawono dan Drh Sri Herny. Menurut mereka, aktivitas seminar ilmiah itu relatif cukup baik dalam pelaksanaan maupun kompetensi keilmuan dari para pemakalahnya. (iyo)

Mengelola Kotoran Ayam Layer

Gambar 1: Kotoran ayam jika dikelola dengan baik dan benar akan menjadi penghasilan tambahan yang cukup menggiurkan. (Foto: Dok. Infovet)

Sumber utama pendapatan peternak ayam petelur (layer) adalah produksi telur konsumsi. Namun dalam proses produksi, yakni pemeliharaan layer faktanya ada beberapa komponen lain yang bisa menghasilkan pemasukan bagi peternak, walaupun hanya masuk sebagai pendapatan tambahan saja.

Komponen-komponen yang dapat menjadi pemasukkan tambahan, terdiri dari faktor-faktor yang langsung terkait dengan produksi maupun non-produksi.

Komponen terkait aspek produksi seperti penjualan ayam afkir, penjualan telur afkir (retak, pecah) hingga kotoran ayamnya. Komponen lain dari hasil penyusutan alat dan kandang ternak pun masih bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan uang, setidaknya berasal dari hasil penjualan barang rongsok, peralatan maupun komponen kandang yang sudah habis usia teknisnya.

Nah, pada kasus pengelolaan kotoran ayam layer, selain untuk aspek kesehatan ternak dan lingkungan, tatakelola limbah ternak ayam petelur juga bisa menjadi pendapatan tambahan, namun apabila tidak tepat dalam pengelolaannya bisa menjadi masalah.

Pembuangan sisa metabolisme ayam berupa kotoran ini bila kondisinya kering, akan laku dijual sekitar Rp 8.000 per karung sampai di atas truk dan jika feses ayam dikelola dengan baik maka tidak menjadi media pengembangbiakan lalat dan serangga lain yang merugikan.

Walhasil, dari tinjauan ekonomi limbah ternak ternyata bisa menyehatkan ternak dan peternaknya. Akan tetapi dapat menjadi masalah bagi keduanya bila kondisinya basah atau becek. Tinja ayam petelur yang basah itu menjadi media yang baik untuk perkembangan lalat dan serangga lain, serta menimbulkan bau tidak sedap dan tidak laku pula jika dijual.

Agar Kotoran Tetap Kering
Bagaimanakah cara peternak agar limbah metabolit ini tetap menyehatkan bagi kehidupan ayam dan lingkungan? Beberapa hal dapat peternak lakukan dengan tindakan diantaranya sebagai berikut:

1. Pakan: Berikan pakan kepada ayam yang tidak menyebabkan wet dropping (kotoran basah). Kalau terjadi wet dropping karena pakan, harus segera mengganti pakannya. Wet dropping, apapun alasannya adalah kondisi yang tidak sehat.
2. Air Minum: Saat membersihkan air minum di talang, operator kandang harus berhati-hati agar air tidak tumpah membasahi kotoran. Bila pemberian air minumnya menggunakan nipple drinker, maka gunakanlah PVC 2,5 inchi yang dibelah menjadi dua bagian di bawah nipple, agar tetesan atau cipratan air masih tertampung di talang.
3. Drainase kandang: Buatkan parit di sekeliling kandang, tepat di titik jatuhnya air hujan sedalam minimum 50 cm, agar tidak terjadi rembesan (kapilarisasi) air ke tanah di bawah kandang yang bisa menyebabkan lingkungan kandang menjadi lembab.

Bila perlu, pasangkan tirai paranet untuk menahan tampias air hujan ke area kandang. Cipratan dan genangan air hujan, serta drainase yang kurang lancar akan sangat berpengaruh terhadap tingginya tingkat kelembaban di lingkungan peternakan bahkan dapat memengaruhi kualitas kotoran menjadi tidak kering.

Tata Kelola Kotoran
Guna menghasilkan kotoran yang baik, yakni kering dan relatif tidak berbau menyengat, perlu beberapa langkah tahapan dalam budidaya ayam, seperti:
1. Saat pullet masuk ke kandang produksi, kisaran umurnya harus tepat, yaitu antara 13-16 minggu. Kotoran pullet yang sudah dalam kondisi kering, biarkan selama 4-6 minggu. Kemudian ditaburi sekam setebal 8-10 cm secara merata. Lama-kelamaan sekam akan tertutup kotoran baru sampai sekam tidak terlihat.
2. Selanjutnya biarkan selama 4-6 minggu kemudian, lalu ditaburi sekam lagi setebal 10 cm. Lama-kelamaan sekam akan tertutup kotoran lagi.
3. Kotoran ayam tersebut dibiarkan sampai ayam layer diafkir, baru kemudian kotorannya dipanen. Tidak repot, sekali panen dapat kotoran berlimpah dan bisa dijual dengan nominal yang mencukupi.

Gambar 2: Model tatakelola feses. (Dok. Pribadi)

Sebagai catatan terkait pembahasan pemanfaatan dan pengelolaan limbah kotoran ayam petelur: Pertama, kotoran ayam yang dibiarkan selama seperiode sudah pasti terurai menjadi pupuk kompos oraganik, kualitasnya pun menjadi sangat istimewa. Kedua, dari model tatakelola feses tersebut, hasilnya bisa dilihat (gambar 2). Pullet masuk ke kandang layer minimal pada usia 13 pekan, dan perhatikan saat ayam layer umur afkir untuk kemudian kotoran bisa dipanen. ***

Drh Djarot Winarno,

Praktisi perunggasan tinggal di Jawa Timur