TELUR INFERTIL BEREDAR, IZIN USAHA BUDIDAYA AYAM PETELUR HARUS MILIKI NKV

Kementan perketat peredaran telur melalui sertifikasi NKV (Foto: Ist)

Kementerian Pertanian (Kementan) memperketat peredaran telur melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Hal ini menyusul peredaran telur infertil.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan I Ketut Diarmita mengatakan, telur infertil dari breeding farm memiliki potensi risiko kesehatan bagi masyarakat apabila dikonsumsi.

Hal ini karena adanya residu fumigasi dari formaldehid dan ikut terkonsumsi serta masuk dalam saluran pencernaan manusia.

"Sertifikat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah, telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk," jelas Ketut dalam siaran resmi, Minggu (14/6/2020).

Ketut mengatakan, NKV wajib dimiliki oleh semua unit usaha produk hewan termasuk unit usaha budidaya ayam petelur dan unit usaha pengumpulan, pengemasan dan pelabelan telur konsumsi. Hal ini sesuai dengan Permentan No. 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner pada unit usaha produk hewan.

Menurut Ketut, aturan ini sangat tegas dengan menerapkan sejumlah sanksi bagi pelanggar. Adapun sanksi bagi unit usaha yang tidak mengajukan sertifikasi NKV atau unit usaha yang belum memenuhi persyaratan teknis (dalam pembinaan maksimal 5 tahun) mulai dari sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan atau penghentian sementara dari kegiatan produksi hingga pencabutan izin usaha.

"Setiap produk hewan yang diedarkan untuk konsumsi, wajib berasal dari unit usaha yang memiliki NKV. Kami semua memahami bahwa persyaratan NKV adalah persyaratan yang ideal yang harus dipenuhi oleh produsen telur untuk menjamin bahwa telur tersebut aman di konsumsi oleh publik," ungkap Ketut.

Lebih lanjut ditegaskan Ketut, pihaknya memastikan sejauh ini ia berupaya untuk mendorong publik lebih peduli bersama dengan stakeholder, agar petani ternak bisa memperhatikan prinsip-prinsip keamanan (biosecurity dan biosafety) dalam beternak. Untuk itu, penegakan persyaratan NKV ini akan dilaksanakan secara bertahap dan memiliki skala prioritas.

Dalam hal ini diprioritaskan terlebih dahulu terhadap produsen telur, unit usaha atau perusahaan telur yang berskala bisnis dan melayani kebutuhan telur untuk publik.

"Konsumen diharapkan cerdas, tidak tergiur dengan harga yang murah. Belilah telur yang memang diperuntukan untuk konsumsi dan berlabel NKV, karena telah dijamin keamanan dan kualitasnya oleh pemerintah," tutur Ketut.

Sebagai informasi, telur infertil bersumber dari ayam ras petelur atau layer komersial hasil budidaya, bukan pembibitan (dalam pemeliharaannya tidak dicampur dengan pejantan) atau telah lazim disebut telur konsumsi.

Telur infertil mamiliki ciri warna cangkang atau kerabang telur berwarna coklat. Warna kerabang sendiri dipengaruhi deposit pigmen induk selama proses pembentukan telur dan ditentukan oleh genetik ayam. Namun, pembentukan warna kerabang telur tidak ditentukan oleh asupan pakan dan tidak berkaitan dengan nilai gizi telur. (Sumber: kompas.com)

PETERNAK MANDIRI APRESIASI LANGKAH PEMBELIAN AYAM HIDUP DI 6 PROVINSI

Penyerapan livebird di Jombang, peternak ibu Tina oleh PT Reza Perkasa (Foto: Dok. Kementan)

Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Insan Perunggasan Indonesia (PINSAR) Drh Hartono memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah selesaikan polemik over stock livebird di peternak mandiri. Setidaknya, menurut Hartono langkah ini memberi angin segar ditengah keterpurukan rendahnya harga ayam akibat dampak COVID-19.

"Kami mewakili peternak ayam broiler, ayam jantan dan ayam kampung yang sedang terpuruk. Kami mengapresiasi langkah kerjasama pemerintah (Kementerian Pertanian), integrator dan feedmill yang membantu membeli kelebihan ayam ditingkat Peternak Rakyat Mandiri sebanyak 4 juta ekor," kata Hartono di peternakan miliknya, Bogor (2/5/2020).

Hartono menambahkan, upaya ini sangat membantu peternak, walaupun jumlahnya masih sangat kecil dan belum tuntas menyelesailan masalah penurunan demand akibat ekses wabah COVID-19. Dirinya bersama peternak lainnya berharap kedepan serapan ayam ini ditingkatkan.

Apresiasi juga disampaikan Kadma dari Bogor, kepada Kementan dan dirinya berharap agar metode seperti ini bisa dijadikan role model, sebagai salah satu solusi dan insentif mengurangi kerugian peternak ditengah pandemi COVID-19.

"Dengan arahan pemerintah, pola ini bisa ditiru dan diikuti oleh para perusahaan integrator atau perusahaan feed mill lain, agar mempercepat solusi bagi kami, ujar Kadma pemilik peternakan di Desa Leuwi Batu, Lewiliang, Kabupaten Bogor. Ayam di peternakan Kadma dibeli oleh salah satu perusahaan pakan ternak nasional, dengan harga pasar plus tambahan 2.000 rupiah per kilogram.

Begitu juga peternak daerah lainnya, Parjuni Ketua PINSAR wilayah Jawa Tengah mengatakan perusahaan integrator membeli dengan harga lebih baik yakni dengan harga Rp15.000/Kg, dibandingkan harga pasar Rp11.000/Kg.

Upaya yang telah berlangsung selama 9 hari sejak kesepakatan Kementan dan para perusahaan integrator ini, setidaknya telah mampu menyerap sebanyak 455.318 ekor ayam peternak mandiri (data per 1 Mei 2020).

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, I Ketut Diarmita mengatakan pemerintah terus mendorong agar perusahaan integrator dapat menindaklanjuti komitmen menyerap 4.119.000 ekor ayam hidup milik peternak mandiri di 6 propinsi sentra peternakan, yaitu Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

"Serapan terbesar saat ini di Jawa Barat 253.566 ekor, Jawa Tengah 120.915 ekor, dan Jawa Timur 54.660 ekor. Sudah ada 19 mitra peternakan yang melaporkan," terangnya. (Rilis/INF)

PERANGI COVID-19, ASOHI TELAH SALURKAN 12,8 JUTA LITER DESINFEKTAN KE PENJURU INDONESIA

Penyerahan bantuan desinfektan dari ASOHI Jabar ke Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (Foto: Istimewa)

Indonesia masih berjuang melawan pandemi Covid-19 sampai saat ini. Baik pemerintah, organisasi kemasyarakatan, komunitas, LSM  bersama-sama bergerak menggalang donasi.

Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) pusat dan daerah, secara serentak dimulai Maret dan masih berlangsung hingga 14 April telah menyalurkan bantuan berupa desinfektan sebanyak 2558 liter atau setara 12,8 juta liter RTU (ready to use).

Selain desinfektan, ASOHI juga mendistribusikan bantuan hand sprayer, telur dan hand sanitizer. Seperti pada 6 April lalu di Karanganyar, Surakarta yang diinisiasi ASOHI Jateng.

Penyerahan bantuan dari ASOHI Sumatera Barat (Sumbar) sebanyak 200 liter desinfektan. ASOHI Sumbar menggandeng PINSAR menyumbangkan 10.000 butir telur dan 200 APD, diterima langsung oleh Gubernur Sumbar Prof Dr H Irwan Prayitno MSi.

Irawati Fari

“Aksi sosial ini mulanya berangkat dari ide rekan-rekan di ASOHI pusat, kemudian kami menyampaikan surat resmi ke ASOHI daerah untuk ditindaklanjuti,” ungkap Ketua Umum ASOHI, Drh Irawati Fari dihubungi Infovet, Selasa (14/4/2020). 

Ira mengatakan sangat bahagia dengan respon para pengurus ASOHI daerah yang cepat bergerak turun ke masyarakat untuk memberikan bantuan.

“Dalam kondisi pandemi ditambah dengan pemberlakuan PSBB, kami mengajak para stakeholder di bidang peternakan dan obat hewan untuk patuh pada kebijakan pemerintah,” kata Ira.

Lanjutnya, ASOHI dalam hal ini terus meningkatkan perannya dalam mendukung pelaku usaha obat hewan memaksimalkan produksi serta jalur pendistribusian obat hewan maupun vitamin untuk hewan ternak.

Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Dr Drh I Ketut Diarmita MP dihubungi Infovet, Kamis (16/4/2020) menyatakan pihaknya sangat mengapresiasi.

“Kegiatan ASOHI Peduli Pandemi Covid-19 ini adalah aksi  sosial yang sangat menolong bangsa dan negara kita yang tengah kesulitan. Sekecil apapun bantuan kita di saat saat seperti ini, tentu sangat bermanfaat. Semoga penuh berkat dan rahmat dari-Nya. Amiin,” ungkap Ketut. (NDV)

CEGAH ASF MELUAS, LALU LINTAS BABI DIPERKETAT

Pengawasan lalu lintas babi makin diperketat untuk mencegah penyebaran dan meluasnya ASF. (Foto: Humas PKH)

Kementerian Pertanian (Kementan) meminta daerah sentra produksi babi agar terus meningkatkan kewaspadaannya terhadap kemungkinan masuk dan menyebarnya penyakit African Swine Fever (ASF) dengan memperketat dan memperkuat pengawasan lalu lintas babi antar wilayah. 

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), I Ketut Diarmita, mengatakan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus untuk pengendalian dan penanggulangan ASF, mengingat berdampak besar bagi masyarakat peternak babi. 

I Ketut Diarmita

"Kami sangat serius menangani ini. Namun masyarakat juga harus terus mendukung pemerintah, misalnya melaporkan bila ada babi sakit. Jangan menjual apalagi membuang bangkai babi ke lingkungan," kata Ketut. 

Ia menegaskan, pentingnya kewaspadaan bagi daerah sentra produksi babi, mengingat ASF belum ada vaksin dan obatnya. Jadi satu-satunya cara adalah dengan memperketat pengawasan lalu lintas dan disiplin dalam menegakkan aturan biosekuriti, sehingga kasus tidak masuk dan menyebar.

"Peran petugas dinas dan karantina sangat penting dalam mengidentifikasi faktor risiko dan melakukan tindakan teknis guna mencegah ASF," ucapnya. 

Menurut Ketut, semua pihak harus saling membantu, mengingat penyebaran penyakit ini bisa dicegah melalui biosekuriti. Otoritas veteriner di masing-masing wilayah juga diminta memberi perhatian khusus. 

"Tidak mudah memang mengendalikan lalu lintas manusia, hewan dan barang dari daerah tertular ke bebas. Kami himbau masyarakat bersama pemerintah pusat dan daerah bisa mencegah ASF menyebar," tukasnya. 

Sebagai informasi, hingga 24 Februari 2020, jumlah daerah tertular ASF di Sumatra Utara mencapai 21 kabupaten/kota, dengan angka kematian sebanyak 47.330 ekor. Begitu juga di Bali,  kasus kematian akibat suspek ASF mencapai 1.735 ekor yang tersebar di 7 kabupaten/kota. (Rilis PKH/INF)

DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TERIMA PENGHARGAAN IKPA

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita. (Foto: Infovet/Ridwan)

Satuan Kerja (Satker) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) meraih penghargaan IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) terbaik dan menerima Kartu Santri (Kartu Tidak Antri) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan.

Penghargaan diberikan pada acara Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 dan Sosialisasi Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh KPPN Jakarta V di Gedung Auditorium Kementerian Pertanian, Kamis (6/2/2020).

Apresiasi untuk Satker Ditjen PKH ini diberikan karena tata kelola keuangannya dinilai terbaik nomor dua untuk kategori pagu sedang dengan nilai 96.53, sedangkan posisi pertama di terima oleh Sekjen Kemenkum HAM dengan nilai 97.01. Dari lingkup Kementan, penghargaan diterima juga oleh Ditjen Hortilkultura pada posisi ketiga dan Badan Ketahanan Pangan di posisi kelima.

Selain mendapatkan penghargaan terbaik, Ditjen PKH juga menerima Kartu Santri. Kartu ini membuat Ditjen PKH berhak mendapatkan layanan prioritas berupa bebas antrian sebagai apresiasi kepada para pengguna layanan karena telah melaksanakan pengelolaan dana APBN dengan baik. 

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), I Ketut Diarmita, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ditjen PKH, menyampaikan bahwa penghargaan diterima atas penguatan program tata kelola keuangan yang telah dilakukan. 

“Penghargaan ini merupakan buah hasil sinergi seluruh bagian di Ditjen PKH, yang dimulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, proses, metode kerja, sistem pengendalian dan koordinasi yang didasari oleh kerja profesional, mengikuti aturan serta integritas dan komitmen diri yang kuat,” kata Ketut dalam keterangan tertulisnya. 

Ia menegaskan bahwa hal-hal tersebut merupakan dasar dalam mengubah performa institusi. “Kita harus hormati institusi dengan integritas dan loyalitas, serta jalankan amanah. Terintegrasi dari atas sampai ke bawah,” ucap dia.

Penguatan dalam tata kelola keuangan, lanjut dia, sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam mengembangkan proses dan layanan yang pada akhirnya akan memberikan hasil lebih baik. Selain itu, Ditjen PKH berupaya mengukur dan mengevaluasi kinerja laporan keuangan melalui program elektronik Rekonsiliasi Laporan Keuangan.

“Saya selalu mengingatkan kepada seluruh jajaran di Ditjen PKH, anggaran merupakan amanat yang sangat penting yang harus digunakan dan dikelola dengan baik dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Sementara Kepala KPPN Jakarta V, Lasmaria Manurung, menjelaskan bahwa terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam penilaian untuk pemberian penghargaan apresiasi satker terbaik mitra KPPN. Pemberian penghargaan ini dilakukan sebagai apresiasi kinerja pelaksanaan anggaran Tahun 2019. Penilaian dilaksanakan dengan berpedoman pada beberapa indikator dalam pelaksanaan APBN yang dilakukan secara adil dan transparan pada kategori pagu besar, sedang dan kecil.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Ludiro, turut mengapresiasi sinergi Satker dalam memastikan dan mengawal terlaksananya berbagai program prioritas secara efisien, melayani dan mampu bekerja secara tim.

“Kedepan, kami mengajak Satker untuk memastikan pelaksanaan anggaran 2020 dapat berjalan optimal dan lebih baik dari sebelumnya,” kata Ludiro. (INF)

LIMA TAHUN KE DEPAN EKSPOR PETERNAKAN TARGETKAN 100 NEGARA

Dirjen PKH, I Ketut Diarmita. (Foto: Infovet/Ridwan)

Sesuai arahan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, terkait gerakan tiga kali lipat ekspor (Gratieks) produk-produk pertanian, sektor peternakan dan kesehatan hewan menargetkan untuk bisa mengakses 100 negara dalam pemasaran produk-produknya.

“Kita targetkan kurun waktu 2020-2024, akses pasar produk-produk peternakan dan kesehatan hewan akan meningkat ke-100 negara, dengan nilai ekspor pada 2024 diperkirakan Rp 21,7 triliun atau tiga kali lipat nilai ekspor tahun 2020 sebesar Rp 7,12 triliun,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) I Ketut Diarmita, dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/1/2020). 

Sesuai dengan strategi dalam Gratieks, selain menambah akses pasar, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan para pelaku usaha bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam rangka meningkatkan jumlah komoditas ekspor dan penambahan volume serta frekuensinya. “Kita juga dorong mereka untuk mau jadi eksportir, tidak hanya fokus bermain di pasar domestik saja,” ungkap Ketut. 

Menurutnya, Ditjen PKH telah mengambil langkah-langkah strategis dalam mendukung Gratieks, yakni melalui penetapan komoditas strategis ekspor seperti komoditas ternak/hewan hidup, produk hewan pangan segar dan olahan, produk hewan non-pangan, produk obat hewan, serta produk benih dan bibit.

“Kita juga telah petakan daerah sentra dan kapasitas produksi komoditas produk-produk tersebut. Ke depan berbagai fasilitasi seperti bantuan ternak/peralatan dan KUR akan difokuskan ke sana,” ucap dia.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Kementerian Pertanian akan memberikan pendampingan teknis pada sentra-sentra yang telah ditetapkan. Ketut memberikan contoh misalnya bimbingan penerapan cara beternak yang baik, kompartemantalisasi bebas penyakit hewan dan pelayanan keswan, perolehan NKV (Nomor Kontrol Veteriner), bantuan pakan dan berbagai pendampingan lain dalam rangka pemenuhan syarat ekspor.

Sementara, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Ditjen PKH, Fini Murfiani, menambahkan bahwa Kementan juga dalam proses melakukan pemetaan potensi negara tujuan ekspor berdasarkan hasil analisis market intellegent dalam rangka mengidentifikasi persyaratan dari negara tujuan ekspor dan identifikasi negara pesaing untuk ekspor ke negara tujuan tersebut. 

“Langkah konkrit lain yang sedang dan akan kita lakukan adalah melalui harmonisasi persyaratan teknis dan perdagangan dengan negara tujuan, melakukan promosi produk, pengiriman misi dagang dan negosiasi market akses, serta melakukan sinergisme dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan instansi terkait lain untuk mendukung ekspor,” tukas Fini. (INF)

PENINGKATAN POPULASI DAN PRODUKTIVITAS TERNAK TERUS DIDORONG

Dirjen PKH, I Ketut Diarmita saat mendampingi kunjungan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, di BPTU-HPT Sembawa. (Foto: Humas PKH)

Pemerintah saat ini terus fokus meningkatkan populasi dan kualitas genetik sapi untuk menjamin peningkatan populasi dan produksi ternak dengan cepat.

Hal itu dikatakan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, pada kunjungan kerja ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pembibitan Ternak Unggul-Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Sembawa, Senin (23/12/2019).

"Kami puas melihat kinerja UPT ini, namun sayang jumlah sapinya hanya 1.200 ekor, kurang nendang. Seharusnya tiap UPT perbibitan maksimalkan lahan yang ada, misalnya memelihara 10.000 ekor sapi per UPT. Pasti akan mampu menjadi sumber replacement bibit sapi peternak kita di lapangan," kata Mentan Syahrul melalui keterangan tertulisnya. 

Syahrul menambahkan, upaya peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak harus dilakukan secara lebih masif dan cerdas, dengan memanfaatkan teknologi peternakan terkini.

Sementara, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), I Ketut Diarmita, di lokasi yang sama saat mendampingi Mentan, menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong peningkatan populasi dengan meningkatan penyediaan semen beku berkualitas lewat berbagai UPT. 

"Khusus BPTU-HPT Sembawa, Balai ini merupakan salah satu sumber penghasil pejantan (bull) berkualitas, serta bibit indukan Sapi Ongole bermutu," kata Ketut.

Ia juga mengemukakan bahwa BPTU-HPT Sembawa merupakan UPT yang mengelola komoditas sapi sebanyak 1.200 ekor dan ayam berjumlah 13.217 ekor. 

"Populasi bibit ternak ini disebarkan hampir ke seluruh wilayah Indonesia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing provinsi dan penugasan dari kementerian," pungkas Ketut. (INF)

KEMENTAN MINTA PELAKU USAHA PERUNGGASAN CIPTAKAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF

Dirjen PKH menerima kedatangan peternak. (Foto: Humas Kementan)

Menyikapi situasi perunggasan saat ini, khususnya terkait tuntutan dari perwakilan peternak unggas, Kementerian Pertanian melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), I Ketut Diarmita meminta agar semua pelaku usaha menjaga iklim usaha yang kondusif. “Kita kapan majunya kalau saat ini sedikit-sedikit demo, peternak juga harus berpikir maju dan modern, sehingga hasil usahanya akan lebih efisien,” ucap I Ketut Diarmita hari ini Rabu (11/12) di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta.

Ketut menegaskan bahwa Pemerintah selama ini selalu berupaya menjaga kestabilan dan peningkatan produksi dalam pemenuhan kebutuhan daging ayam nasional. "Kita jaga agar produksi daging ayam dapat memenuhi kebutuhan dan masyarakat bisa punya akses ke protein hewani yang terjangkau" ungkap Ketut. “Selebihnya kita juga mendorong para pelaku usaha untuk ekspor,” tandasnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa masalah pengaturan harga sebenarnya bukan kewenangan Kementerian Pertanian. Namun demikian, sebagai pembina peternak di Indonesia, dirinya selalu ada di garda terdepan dalam membela kepentingan peternak, oleh karena itu Ditjen PKH yang dipimpinnya telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka menjaga keseimbangan antara produksi dan kebutuhan daging ayam nasional.

Menegaskan komitmennya dalam membela kepentingan peternak Indonesia, Ketut menerima masukan dari perwakilan peternak dalam mengkaji ulang susunan Tim Ahli Analisa Ketersediaan dan Kebutuhan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.

Lanjut Ketut menjelaskan bahwa dalam rangka stabilisasi produksi DOC FS, Pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Dirjen PKH No. 12859/SE/PK.230/F/11/2019 tanggal 29 November 2019 tentang Pengurangan/Cutting Telur Tertunas (HE) umur 19 hari. Pengurangan akan dilakukan sebanyak 5 juta per minggu atau 21 juta selama bulan Desember 2019, khususnya di Pulau Jawa.

Hal ini dilakukan berdasarkan perkiraan realisasi produksi pada bulan Desember 2019 sebanyak 280.890.348 ekor, sedangkan kebutuhan DOC FS bulan Desember sebanyak 259.619.227 ekor atau ada surplus sebanyak 21.271.120, sehingga jika DOC dikurangi sebanyak 21 juta selama bulan Desember 2019 maka prediksi realisasi produksi menjadi imbang antara produksi dengan kebutuhan.

"Langkah ini diambil untuk mempercepat berkurangnya produksi DOC FS dengan harapan peternak mandiri menikmati harga HPP yang stabil sesuai Permendag No 96 Tahun 2018", tegas Ketut.

Untuk memperkuat langkah tersebut, Pemerintah juga telah memerintahkan afkir dini PS umur 60 minggu sampai 31 Desember 2019. Afkir dini PS ini akan mengurangi produksi DOC FS sekitar 2 juta per minggu.

Terkait harga, Ketut membeberkan data harga ayam hidup (live bird) dan daging ayam yang secara rutin dipantau oleh timnya. Menurutnya harga live bird secara nasional pada awal Desember ini cukup baik. Sebagai contoh, Ketut menyebutkan rerata harga live bird di regional Sumatera ada diangka Rp. 20.862 di tingkat produsen, dan Rp. 32.328 di tingkat konsumen. Sementara di Jawa, harga rerata live bird adalah Rp. 18.318, dengan harga di tingkat konsumen sebesar Rp. 33.626, dengan harga terendah Rp. 16,000,- di Kabupaten Tuban Jawa Timur, sedangkan harga tertinggi tercatat sebesar Rp.19.500 di Kabupaten Bogor Jawa Barat.

"Artinya bahwa harga di tingkat produsen dan konsumen berimbang dan ada dikisaran yang cukup baik. Hal ini menunjukkan supply dan demand ada pada titik keseimbangan" pungkasnya. (Sumber: Rilis Kementan)

DIRJEN PKH HADIRI MUNAS II GAPUSPINDO

Munas II Gapuspindo diselenggarakan di Hotel Atria Malang, Kamis 7 November 2019. (Foto: Istimewa)

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), I Ketut Diarmita menghadiri Musyarawah Nasional (Munas) II Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo) di Hotel Atria Malang, Kamis (7/11/2019).

Pemerintah terus berusaha untuk menyediakan regulasi yang mendukung iklim usaha termasuk di sektor peternakan sapi potong. Para pelaku usaha berperan menjadi ujung tombak pembangunan peternakan sapi potong terutama untuk pemenuhan kebutuhan daging sapi nasional, meningkatkan pendapatan, pemberdayaan masyarakat dan peternak serta menciptakan lapangan kerja.

Pada kesempatan tersebut, Ketut mensosialisasikan Permentan Nomor 41 tahun 2019 sekaligus menyaksikan Pelantikan Dewan Pengurus Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (GAPUSPINDO) periode 2019-2023 di Malang, 6-7 November 2019.

”Kita sangat mendorong upaya seluruh stakeholder pelaku usaha peternakan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan peternakan. Tanpa mereka, peran pemerintah tidak akan berjalan optimal,” ucapnya dalam acara yang diinisiasi oleh Gapuspindo sebagai rangkaian dari Musyawarah Nasional II Gapuspindo.

Ketut menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Pertanian nomor 41 tahun 2019 ini merupakan regulasi untuk menjaga stabilisasi ketersediaan dan peningkatan populasi ternak ruminansia besar, serta percepatan pelayanan perijinan berusaha. Peraturan ini adalah penyempurnaan dari Permentan Nomor 49 tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Permentan nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Permentan nomor 49 tahun 2016.

"Substansi dari Permetan 41 tahun 2019 ini tidak mengalami banyak perubahan signifikan. Adapun salah satu perubahan yang perlu dicermati adalah terkait dengan ketentuan bahwa pelaku usaha peternakan, koperasi dan kelompok peternak yang melakukan pemasukan bakalan wajib memasukkan indukan sebanyak lima persen dari setiap rekomendasi," jelas Ketut seperti dalam siaran persnya.

Menurutnya, ketentuan ini berubah dari yang sebelumnya 1:5 menjadi 1:20. Hal ini diharapkan dapat mendongkrak percepatan peningkatan populasi sapi di dalam negeri. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pelaku usaha masih tetap dapat melakukan joint shipment dengan persetujuan Ditjen PKH.

Pengawasan terkait implementasi ketentuan dan juga realisasi rekomendasi akan dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat meminimalisir kemungkinan pelanggaran yang terjadi.

Ketut juga menjelaskan sanksi yang diberlakukan jika terjadi pelanggaran yakni berupa sanksi administrative tidak diterbitkannya surat rekomendasi selama satu tahun.

"Perubahan peraturan ini diharapkan dapat mempermudah dan dapat menjamin tertib administrasi yang lebih baik lagi," tambahnya. (NDV)

LANGKAH WUJUDKAN (MASIH) SWASEMBADA DAGING SAPI

Dirjen PKH I Ketut Diarmita (kiri) dan Mentan Syahrul Yasin Limpo (kanan), saat mendiskusikan bidang peternakan dan kesehatan hewan. (Foto: Humas Pertanian)

Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL), menargetkan swasembada daging sapi harus cepat tercapai. Ia meminta Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) untuk melakukan terobosan baru dan bekerja keras mewujudkan itu.

“Perlu dilakukan terobosan-terobosan dan kerja lebih keras  guna secepatnya mencapai target swasembada tersebut,” kata Mentan Syahrul melalui siaran persnya, Senin (4/11/2019).

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian (Kementan), Kuntoro Boga Andri, menjelaskan bahwa mengingat saat ini populasi sapi dalam negeri masih kurang,  ada beberapa langkah nyata mempercepat swasembada. Pertama, Kementan terus menggenjot populasi sapi lokal dengan program inseminasi buatan secara massal, untuk mengejar kekurangan sekitar 1,4 juta ekor populasi sapi. Jika masih kurang, perlu pengadaan sapi indukan untuk mendongkrak populasi sapi.

“Namun harus dipahami bahwa memperbanyak sapi indukan banyak caranya, bisa dengan pencegahan pemotongan betina produktif, maupun mendatangkan sapi indukan dari luar. Kita perlu memikirkan peningkatan produksi dalam negeri dan membuat neraca perdagangan kita positif. Kita selalu menomor satukan produk kita untuk ekspor, dan impor adalah pilihan terakhir bila terpaksa dan sangat dibutuhkan untuk menutupi kekurangan,” ujar Kuntoro.

Langkah kedua, lanjut dia, Kementan terus mendorong semua elemen terutama pemerintah daerah dan BUMN, untuk terus mengembangkan peternakan sapi. Berfokus sentra produksi agar upaya peningkatannya cepat.

“Jika pengembangan sapi dilakukan di 34 provinsi, itu menjadi tidak fokus. Karena itu, strateginya dengan fokus misal pada 10 provinsi pusat pengembangan sapi. Tetapi memang itu menjadi kekuatan real dan menjadi percontohan pengembangan sapi di Indonesia,” ungkapnya menirukan arahan dari Mentan.

Ketiga, pengupayaan sistem integrasi dengan sawit. Sebab, lahan sawit untuk integrasi dengan pengembangan sapi baru difungsikan sekitar 0,9%, padahal potensi lahan sawit di Indonesia cukup tinggi.

“Jika kita bisa isi 20% dari lahan sawit yang ada, maka akan selesai semua masalah daging sapi kita. Dalam waktu singkat Kementan akan melakukan kontak dengan para pimpinan daerah, bupati, gubernur dan mantan-mantan gubernurnya, untuk dijadikan advisor dalam mensukseskan program integrasi sawit-sapi,” ucap dia.

Adapun langkah keempat, papar Kuntoro, bersinergi melakukan pembangunan pertanian khususnya dalam mewujudkan swasembada daging sapi yang menjadi tanggung jawab bersama (gubernur, bupati, pemerintah daerah dan pelaku usaha).

“Oleh karena itu, diplomasi pertanian sangat penting dengan eksternal Kementan. Koordinasi dengan swasta, pemerintah daerah dan stakeholder lain. Untuk kepentingan rakyat harus bisa bekerjasama dan berkoordinasi di lapangan. Karena diingatkan juga oleh Pak Menteri swasembada pangan khususnya daging dapat diwujudkan juga dengan berorientasi bisnis dan harus memikirkan pasar. Selama ini swasembada sulit dicapai karena tidak memikirkan pasar. Kita sering hanya memikirkan budidaya atau on farm-nya saja tanpa memikirkan bisnisnya,” tandasnya. (INF)

PEMERINTAH DORONG MAHASISWA KEMBANGKAN PETERNAKAN

Foto bersama pada kegiatan Konsolidasi Nasional Mahasiswa Peduli Pertanian Indonesia di Kementan. (Foto: Humas Ditjen PKH)

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan), mendorong mahasiswa berpartisfasi aktif dalam kegiatan pengembangan pertanian, termasuk peternakan. Sehingga akademisi dan peternak bisa bersinergi dalam mengembangkan sektor peternakan Indonesia.

“Kontribusi mahasiswa dapat disampaikan melalui riset-riset atau kajian ilmiah yang hasilnya dapat ditindaklanjuti pemerintah untuk meningkatkan produksi dan kualitas peternakan Indonesia,” ujar Dirjen PKH, I Ketut Diarmita, melalui keterangan tertulisnya pada kegiatan Konsolidasi Nasional Mahasiswa Peduli Pertanian Indonesia di Gedung Auditorium D, Kantor Pusat Kementan, Rabu (9/10/2019).

Ia menegaskan, peserta didik harus bangga menjadi mahasiswa peternakan. Pasalnya sektor peternakan merupakan bidang yang sangat menjanjikan serta dibutuhkan masyarakat, karena berhubungan dengan pemenuhan asupan protein hewani yang terus diupayakan dan ditingkatkan.

Menurutnya, mahasiswa sebagai generasi penerus diharapkan mampu memberikan kontribusi terbaiknya dalam mengembangkan sektor pertanian dan peternakan melalui pemanfaatan teknologi, agar berdaya saing menjadi bangsa yang berdaulat dalam hal ketersediaan protein hewani.

“Mahasiswa-mahasiswa bidang peternakan harus mampu melakukan berbagai terobosan  dan inovasi dalam pemenuhan kebutuhan protein bangsa dari keanekaragaman sumber protein. Sebab kalian generasi milenial penerus bangsa, yang diharapkan mampu membawa perubahan ke arah yang lebih maju dan tangguh,” tegasnya.

Seperti halnya yang terus diupayakan pemerintah untuk menjaga kedaulatan pangan asal hewan melalui berbagai program terobosan, yakni program upaya khusus sapi indukan wajib bunting (Upsus Siwab), pengembangan sapi Belgian Blue, Galacian Blonde dan sapi Wagyu, serta penambahan sapi indukan impor, peningkatan status kesehatan hewan melalui pengendalian penyakit, penjaminan keamanan pangan asal ternak dan melakukan pelarangan pemotongan sapi betina produktif. Sementara untuk program pendukung diantaranya skim pembiayaan, investasi dan asuransi ternak, peningkatan kualitas bibit melalui introduksi, perbaikan mutu pakan, pengendalian penyakit dan ketersediaan air.

Sementara untuk industri perunggasan, yang sedang bergejolak, pemerintah telah melakukan public hearing terhadap rancangan revisi Permentan No. 32/2017 tentang Penyediaan, Peredaraan, Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi pada 7 Oktober 2019, dengan tujuan agar lebih tertatanya usaha perunggasan, baik layer maupun broiler.

“Pemerintah telah mendapat masukan dan koreksi dari seluruh stakeholder perunggasan, yang pada gilirannya persepsi terhadap substansi revisi Permentan tersebut dapat diterima dari berbagai aspek, sehingga diharapkan peraturan tersebut mampu menjawab dan menyelesaikan persoalan pengembangan industri ayam ras secara nasional dan meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat,” tandas Ketut. (INF)

DIRJEN PKH: DORONG PEMBANGUNAN PETERNAKAN UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN

Dirjen PKH, I Ketut Diarmita, saat menghadiri Kontes Ternak dan Festival B2SA di Kabupaten Dompu. (Sumber: Humas PKH)

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) meyakini bahwa saat ini merupakan momentum yang tepat untuk menggerakkan seluruh potensi dalam pembangunan peternakan nasional agar lebih efektif dan berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan.

Hal itu disampaikan Dirjen PKH, I Ketut Diarmita, saat menghadiri Kontes Ternak dan Festival Pangan Lokal Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), tingkat Kabupaten Dompu, Kamis, 3 Oktober 2019.

Dihadapan Bupati Dompu, Bambang M. Yasin berserta jajarannya, bersama instansi terkait bidang peternakan dan kesehatan hewan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Dompu, serta peternak dan para tokoh, Ketut mengajak masyarakat untuk mengetahui waktu yang tepat untuk menjual ternak sapinya, agar memiliki nilai jual tinggi yang dapat mengangkat kesejahteraan peternak. 

“Kontes ternak seperti yang dilaksanakan di Dompu merupakan salah satu sarana untuk penyebaran informasi dan publikasi tentang capaian yang sudah diraih di bidang peternakan. Adanya kontes ternak ini sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kualitas ternak di wilayah ini, disamping sebagai penghargaan bagi para peternak,” kata Ketut melalui siaran persnya, Jumat (4/10/2019).

Ia menjelaskan, kegiatan optimalisasi reproduksi masih merupakan salah satu fokus kegiatan utama bagi pihaknya. Hal tersebut dikemas dalam bentuk Program Upaya Khusus Sapi dan Kerbau Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab).

“Strategi yang ditempuh dengan cara memastikan sapi/kerbau betina dewasa sebagai target akseptor dapat terlayani perkawinannya dan menjadi bunting. Kegiatan ini merupakan salah satu langkah nyata pemerintah bersama masyarakat untuk mengakselerasi pertumbuhan populasi sapi/kerbau dalam negeri,” jelas dia.

Lebih lanjut disampaikan, Upsus Siwab yang telah dilaksanakan sejak 2017 sampai dengan 26 September 2019, telah menghasilkan realisasi pelayanan inseminasi buatan (IB) sapi/kerbau sebanyak 10.716.809 akseptor dari target 10 juta akseptor, dengan pelaporan kebuntingan sebanyak 5.610.587 ekor dari target 7,2 juta ekor dan telah menghasilkan kelahiran pedet sebanyak 4.232.354 ekor dari target 5,76 juta ekor.

Untuk kinerja Upsus Siwab di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan salah satu daerah pemasok sapi, per 26 September 2019 tercatat realisasi akseptor yang sudah di IB sebanyak 77.443 dosis (110,63%) dari target 70.000, ternak yang telah bunting sebanyak 45.647 ekor (93,16%) dari target 49.000 ekor dan kelahiran pedet sudah mencapai 41.193 ekor (105,08%) dari target 39.200 ekor.

Selain kegiatan Upsus Siwab, lanjut Ketut, pemerintah juga telah memberikan fasilitas bantuan ternak untuk Provinsi NTB, termasuk Kabupaten Dompu. Sejak 2016-2018, bantuan ternak untuk Provinsi NTB sebanyak 135 ekor sapi potong, 36 ekor kerbau dan 60 ekor kambing. Pada tahun ini Provinsi NTB menerima alokasi bantuan ternak sapi potong  sebanyak 220 ekor, termasuk untuk Kabupaten Dompu sebanyak 10 ekor. (INF)

PRESIDEN JOKOWI TINJAU KAPAL TERNAK

Presiden Jokowi saat meninjau Kapal Ternak Camara Nusantara. (Foto: Humas Kementan) 

Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Kapal Ternak Camara Nusantara (CN) 3, Rabu (21/8). Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita mengemukakan, Presiden Jokowi tidak hanya melihat proses loading masuknya ternak sapi ke kapal ternak, namun juga ikut menaiki kapal untuk melihat langsung sapi yang telah memasuki kandang dalam kapal ternak CN 3.

“Kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo melihat kapal ternak, merupakan bukti dukungan dan perhatian beliau yang besar kepada pembangunan peternakan”, ujar Ketut dalam keterangan resmi yang diterima Infovet, Jumat (23/8). 

Pada kunjungan tersebut, Presiden menyampaikan rasa syukurnya bahwa telah tersedia kapal ternak yang melayani pengangkutan ternak sapi dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk tujuan pulau Jawa terutama Jakarta dan sekitarnya dalam kondisi muatan penuh. 

Lebih lanjut Presiden Jokowi menyampaikan harapannya, bahwa ke depan ternak-ternak sapi NTT juga ada yang dikirim dalam bentuk daging beku ke wilayah konsumen.

“Oleh karena itu, kita harus terus bersinergi dan bahu-membahu antara pemerintah dan stakeholder, untuk dapat mewujudkan harapan Bapak Presiden,”ujar Ketut.

Menurut Ketut, sejak diresmikan penggunaan Kapal Khusus Ternak oleh Pemerintah, pada 10 November 2015 hingga pertengahan 2019, jumlah ternak yang telah diangkut menggunakan dengan moda transportasi ini dari wilayah produsen mencapai 147.164 ekor.

“Melalui kapal ternak ini, kita berharap keberadaan ternak dan dinamika ketersediaan ternak di Indonesia dapat terpantau dengan baik, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah dalam penyediaan daging sapi menjadi lebih optimal,” ungkapnya.

Lanjut Ketut, pemanfaatan kapal ternak ini dapat dioptimalkan untuk mengisi muatan balik kapal dengan produk yang dibutuhkan di daerah produsen sehingga terjadi peningkatan hubungan perdagangan yang lebih baik antar-daerah. “Hal ini perlu dukungan pemerintah daerah dalam memaksimalkan efektifitas pemanfaatan kapal ternak ini yang pada akhirnya mendukung pembangunan peternakan kedepan yang lebih baik,” ungkap Ketut.

Kualitas Ternak Terjaga

Anis salah satu pengirim ternak sapi pengguna kapal ternak, yang juga berada di lokasi tersebut menyampaikan kebahagiaannya dapat bertemu Presiden Jokowi pada saat proses loading ternak sapinya ke CN 3. Anis merasakan manfaat dengan adanya kapal ternak, yang dapat mengangkut ternak sapi dari Provinsi NTT ke Jakarta, Samarinda dan Banjarmasin.

“Senang pakai kapal ternak karena susut bobot badan sapi sampai tempat tujuan lebih kecil dibanding pakai kargo dan sapinya lebih terjamin selama perjalanan," ungkap Anis.

Menurutnya penurunan bobot badan sapi yang diangkut dengan kapal ternak, berdasarkan pengalamannya selama ini kurang dari 10%, sedangkan kapal kargo lebih dari 10%.“Pengadaan kapal ternak merupakan progam pemerintah yang sangat bagus, solusi bagi kami peternak di NTT,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Benny, pengirim ternak sapi pengguna kapal ternak, saat ditemui di Pasar Ternak Lili Kabupaten Kupang. Benny lebih suka mengirimkan ternak-ternak sapinya menggunakan kapal ternak, karena penurunan bobot badan sapinya lebih rendah dibanding menggunakan kapal kargo. Berdasarkan pengalaman Benny, penurunan bobot badan ternak sapi yang dikirim dengan kapal ternak lebih rendah berkisar 6-8%, dibandingkan dengan kapal kargo yang mencapai 12-15%.

Mendengar lansung apresiasi dari peternak terkait Kapal Ternak, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Kementerian Pertanian Fini Murfiani mengatakan pengiriman sapi melalui fasilitasi kapal khusus ternak membuat kualitas ternak dapat terjaga dari tempat asal hingga ke wilayah tujuan konsumsi. Karena memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan untuk menciptakan kondisi nyaman bagi hewan ternak dalam masa pengangkutan dan pengiriman.

“Dampak kapal ternak ini juga dapat meminimalisasi penyusutan bobot ternak karena sering terjadi kasus kematian karena penanganan hewan ternak yang kurang layak di atas kapal,” kata Fini.

Kepala Dinas Peternakan Propinsi NTT, Danny Suhadi mengungkapkan bahwa pihaknya sangat berterima kasih atas fasilitasi kapal ternak dari pemerintah pusat untuk mengangkut sapi dari NTT menuju wilayah produsen. Lebih lanjut Danny menjelaskan bahwa 5 kapal ternak yang mengangkut ternak sapi dari NTT adalah kapal CN 1, CN 2, CN 3, CN 4 dan CN6.

”Kelima kapal tersebut utk distribusi ternak sapi NTT ke pulau Jawa terutama Jakarta dan pulau Kalimantan melalui Samarinda dan Banjarmasin dengan muatan atau loading faktor rata-rata mencapai 100% dari kapasitas muatan angkut kapal sebesar 500 ekor per kapal," jelas Danny.(Rilis/INF)

105 ORANG PETUGAS PEMANTAU HEWAN KURBAN DITERJUNKAN

Pelepasan tim pemantau hewan kurban oleh Dirjen PKH, I Ketut Diarmita (tengah), didampingi Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Syamsul Ma'arif (kiri). (Foto: Humas Ditjen PKH)

Dalam rangka menjaminan kesehatan, keamanan dan kelayakan daging pada pemotongan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1440 H, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), menurunkan sebanyak 105 orang petugas pemantau hewan kurban ke wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi.

Tim akan menjadi bagian dari ribuan petugas yang diterjunkan untuk pemeriksaan hewan kurban yang berasal dari berbagai instansi, seperti mahasiswa kedokteran hewan, petugas dinas, organisasi profesi dan profesional bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner di seluruh Indonesia.

Pelepasan tim pemantauan pemotongan hewan kurban dilakukan pada Selasa (6/8), setelah acara pelatihan atau bimbingan teknis bagi para petugas. Acara dihadiri perwakilan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), Asosiasi Kesehatan Masyarakat Veteriner Indonesia (Askesmaveti) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). 

Disampaikan Dirjen PKH, I Ketut Diarmita, bahwa pentingnya pengawasan lalu lintas ternak dalam menghadapi Hari Raya Kurban, mengingat baru-baru ini merebak kembali kasus Antraks di Kabupaten Gunung Kidul. Petugas bekerjasama dengan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) diminta memastikan bahwa hewan kurban yang akan dipotong dalam keadaan sehat, sehingga masyarakat tidak khawatir terhadap penyakit hewan yang sifatnya zoonosis.

Ia menambahkan, penjaminan kesehatan hewan penting untuk mencegah menyebarnya penyakit dari satu daerah ke daerah lain. Oleh karena itu untuk hewan yang ditransportasikan disertai dengan Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) sebagai bukti hewan tersebut sudah diperiksa dokter hewan berwenang di daerah asal dan sehat.

“Jika menemukan adanya gejala penyakit yang mencurigakan, petugas harus memberikan respon cepat berkoordinasi dengan dinas setempat dan balai veteriner. Petugas juga harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa tempat pemotongan hewan kurban harus layak dan higienis,” ucapnya.

Sementara pakar kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) dari FKH IPB, Hadri Latif, menyampaikan pentingnya penerapan aspek Kesmavet dalam penanganan hewan dan daging kurban. Prinsip-prinsip kesejahteraan hewan, pemeriksaan sebelum pemotongan dan setelah pemotongan, serta higiene dan sanitasi harus dipahami petugas, karena hal ini menentukan kelayakan produk hewan yang akan dikonsumsi. 

Menurutnya, dalam pemeriksaan setelah hewan disembelih pada jeroan kadang ditemukan adanya cacing, baik cacing hati maupun cacing lambung. Jika pada organ hati, terutama di saluran empedu hati ditemukan cacing, maka bagian hati yang mengandung cacing harus disayat dan dimusnahkan. Jika sebagian besar hati yang mengandung cacing menjadi “mengeras” maka keseluruhan organ hati tersebut harus dipisahkan untuk dimusnahkan, karena tidak layak konsumsi. (INF)

KEMENTAN KENDALIKAN FLU BURUNG, FAO BERI APRESIASI

James McGrane, Team Leader FAO ECTAD Indonesia dan I Ketut Diarmita (Foto: Humas Kementan) 

Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-bangsa (FAO) memberikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan) yang telah berhasil dalam pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan penyakit Avian Influenza (AI) atau yang lebih dikenal sebagai Flu Burung (FB). Hal tersebut disampaikan oleh Stephen Rudgard, FAO Representative for Indonesia and Timor Leste melalui suratnya kepada I 

Ketut Diarmita, Dirjen PKH, Kementan, Jumat (19/07).

Penyakit AI atau FB adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza yang menyerang semua jenis unggas domestik termasuk ayam, bebek, dan burung puyuh, serta diketahui dapat menyebabkan tingkat kematian yang tinggi.

Flu burung merupakan salah satu dari 15 penyakit hewan yang dapat ditularkan ke manusia (Zoonosis) prioritas untuk dikendalikan bagi Pemerintah. Indonesia tertular virus flu burung sejak tahun 2003 yang menyebar ke beberapa wilayah dalam beberapa tahun saja. Dalam rangka melindungi kesehatan manusia dan produksi ternak unggas di Indonesia, pemerintah gencar melakukan program pengandalian dan penanggulangan flu burung. Berdasarkan data Kementan, angka tahunan kasus FB turun dari 2751 pada tahun 2007 ke 476 pada tahun 2018.

Atas pencapaian dalam pengendalian dan penanggulangan FB tersebut, James McGrane, Team Leader FAO ECTAD Indonesia mewakili Stephen memberikan penghargaan kepada Ketut atas kepemimpinannya dalam pelaksanaan program.

"Sir, your leadership has inspired Indonesia to protect the community from zoonotic disease threats. Thank you for your great partnership!" Atau "Pak, kepemimpinan Anda telah menginspirasi Indonesia untuk melindungi masyarakat dari ancaman Zoonosis. Terima kasih atas kemitraan yang hebat!"

Demikian pernyataan Stephen dan James yang ditulis pada foto/lukisan yang diserahkan kepada Ketut. Pada kesempatan tersebut, FAO Indonesia melalui James juga menyerahkan surat pernyataan apresiasi yang senada untuk Dirjen PKH tersebut.

“FAO telah mendukung program Kementan dalam pengendalian dan penanggulangan FB sejak tahun 2006. Sepanjang kerjasama selama 13 tahun ini, kami mengapresiasi angka kasus penyakit flu burung yang terus menurun,” kata James.

Ketut mewakili Kementan juga menyampaikan apresiasinya kepada FAO atas kontribusinya dalam meningkatkan kapasitas pengendalian dan penanggulangan zoonosis, khususnya FB di Indonesia. 

Menurutnya, banyak keberhasilan yang telah diperoleh dalam kerangka kerjasama Pemerintah Indonesia-FAO dengan dukungan USAID ini.

Lanjut Ketut, pada saat ini pengendalian dititikberatkan pada peningkatan biosekuriti pada peternakan dan sertifikasi kompartemen bebasAI, dan pemantauan dinamika virus AI yang beredar di lapangan untuk tujuan produksi dan penggunaan vaksin yang efektif dalam melindungi peternakan.

"Implementasi strategi ini berhasil menekan kasus flu burung di peternakan rakyat, juga memberikan sertifikasi kompartemen bebas AI bagi peternakan komersial. Keberhasilan sertifikasi tersebut membuat produk unggas Indonesia dapat diekspor ke beberapa negara," pungkasnya. (Rilis/INF)

DIRJEN PKH RESMIKAN RPHU MILIK CHAROEN POKPHAND INDONESIA

Dirjen PKH (kedua kiri) bersama instansi pemerintah lain dan pihak CPI saat peresmian RPHU keenam milik Charoen Pokphand Indonesia di Bali. (Sumber: Istimewa)

“Keberadaan RPHU dengan persyaratan teknis yang memadai menjadi hal penting dalam penyediaan pangan asal hewan yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal), sehingga terjamin mutu dan keamanannya,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita, yang turut hadir meresmikan RPHU PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) yang keenam, di Kecamatan Selemadeg Barat, Tabanan, Bali, Selasa (9/7).

Melalui keterangan tertulisnya Ketut mengatakan, agar penambahan rumah pemotongan hewan unggas (RPHU) dapat berperan besar bagi pendistribusian daging ayam dengan mekanisme rantai dingin, sehingga ketersediaannya dapat terjaga. Selain itu, keberadaan RPHU juga sebagai solusi untuk keseimbangan daging ayam di pasaran.

Pada kesempatan serupa, Gubernur Provinsi Bali yang diwakili Kepala Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Bali, I Wayan Mardiana, menambahkan, pembangunan RPHU ini sejalan dengan pertumbuhan konsumsi daging ayam segar maupun daging ayam olahan, begitu pula dengan perkembangan pasar ayam ras pedaging di Bali.

“Adanya peningkatan konsumsi daging ayam harus dibarengi dengan pertumbuhan peternakan ayam dan instrumen pendukungnya, yaitu tersedianya RPHU yang representatif,” katanya. 

Sementara Presiden Direktur CPI, Thomas Effendy, menjelaskan kapasitas RPHU di Tabanan ini dapat melakukan proses pemotongan sebanyak 2.000 ekor ayam per jam atau dalam 2 shift kerja (14 jam) dapat memproses 28.000 ekor ayam. “Hadirnya RPHU ini tidak lantas menghentikan usaha RPHU kecil karena segmentasi pasar CPI dituju adalah Horeka (hotel, restoran, kafe),” ucap Thomas.

Tidak hanya menyediakan RPHU saja, CPI juga melakukan pendistribusian produknya ke konsumen melalui gerai-gerai Prima Freshmart yang hingga tahun ini berjumlah sekitar 600 gerai. “Konsumen dapat langsung menikmati ayam beku ASUH yang telah diproses oleh RPHU kami dengan harga terjangkau,” pungkasnya. (INF)

INDO LIVESTOCK 2019, POTRET KEMAJUAN INDUSTRI PETERNAKAN

Pemukulan gong oleh Dirjen PKH saat pembukaan Indo Livestock 2019. (Foto: Infovet/CR)

Kota Surabaya kembali ditunjuk menjadi tuan rumah penyelanggaraan Indo Livestock 2019 Expo and Forum, 3-5 Juli 2019. Kegiatan yang sudah ke-14 kalinya ini digelar Grand City Convex, berbarengan dengan Indo Feed, Indo Diary, Indo Vet dan Indo Fisheries 2019.

PT Napindo Media Ashatama selaku penyelenggara menyebut, event ini merupakan ajang promosi dan alih teknologi bagi industri peternakan, sekaligus sebagai wadah memperkuat kapasitas industri peternakan lokal dengan cara membangun kerjasama dengan industri peternakan asing, serta berbagi informasi terkini mengenai tren dunia peternakan.

Sementara, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), I ketut Diarmita, saat pembukaan Indo Livestock 2019, Rabu (3/7/2019), mengatakan, Indo Livestock 2019 merupakan acara besar yang memberi segudang manfaat. “Acara ini memberi peluang besar bagi kemajuan bidang peternakan dan kesehatan hewan,” kata Ketut.

Dirjen PKH saat meninjau salah satu booth peserta. (Foto: Infovet/CR)

Pasalnya dari data pemerintah, pertumbuhan sub sektor peternakan periode 2015-2018 cukup tinggi, yakni pertumbuhan produksi daging (17,6%); susu (8,5%); dan telur (17,5%) , serta ekspor meningkat (44,5%) per tahun. Akumulasi investasi usaha peternakan dalam negeri juga meningkat pada periode yang sama sebesar Rp 541,04 miliar, kemudian akumulasi PDB (Pendapatan Domestik Bruto) pada periode serupa meningkat Rp 18,2 triliun, dengan peningkatan 2017 ke 2018 sebesar 13,3% menjadi Rp 155,15 triliun.

Ketut menambahkan, “Indo Livestock juga memberikan solusi bagi dunia peternakan di Indonesia. Kami sangat apresiasi, semoga lebih kreatif dan inovatif lagi ke depannya untuk menjawab tantangan industri peternakan di Indonesia, serta mampu menarik minat masyarakat pada dunia peternakan.”

Selama tiga hari, kegiatan akbar itu dihadiri Dirjen PKH, Musdhalifah Machmud (Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian), Mayjend (purn) Bambang Budi Waluyo (HKTI), serta diikuti sekitar 250 peserta dari 25 negara dengan 6 paviliun negara, diantaranya Indonesia, Tiongkok, Korea Selatan, Taiwan, Eropa dan Amerika, dengan pengunjung mencapai 12.000 orang.

Acara semakin semarak dengan hadirnya booth khusus produk-produk ekspor, paviliun UMKM, KUR (Kredit Usaha Rakyat), seminar asosiasi, maupun seminar teknis dari perusahaan, sosialisasi SDTI (susu, daging, telur dan ikan) dan lain sebagainya yang menambah informasi dan edukasi bagi pengunjung.

Foto bersama asosiasi peternakan yang turut mendukung Indo Livestock. (Foto: Infovet/CR)

Jateng Terima Indo Livestock Services Award wilayah A

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Indo Livestock 2019 juga memberikan penghargaan Indo Livestock Services Award bertajuk “Adi Praja Satwa Sewaka” . Kali ini, untuk pertama kalinya penghargaan Indolivestock Services Award diberikan kepada Dinas Provinsi (Indo Livestock sebelumnya diberikan kepada Dinas Kabupaten dan UPT/Unit Pelaksana teknis). Penilian dilakukan oleh Dewan Juri independen dan bersertifikat dari Yayasan Pengembangan Peternakan Indonesia (YAPPI) bekerjasama dengan Ditjen Peternakan dan Kesehatan hewan. Tahapan penilaian meliputi penyebaran formulir award ke semua Dinas Provinsi, pengisian formulir, desk review, verifikasi lapangan dan penetapan pemenang.

Mengingat luas dan ragamnya wilayah Indonesia, wilayah penilian dibagi 3 kategori yaitu wilayah A, B dan C, berdasarkan aspek populasi animal unit, perkembangan industri dan aspek terkait lainnya.

Dari hasil penilaian selama  beberapa bulan, Dewan Juri menetapkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah sebagai pemenang pertama untuk Wilayah A. Berikut data pemenang selengkapnya.

Wilayah A:
Juara 1. Provinsi Jawa Tengah
Juara 2. Provinsi  Jawa Timur
Juara 3. Provinsi  Sumatera Barat

Wilayah B
Juara 1. Provinsi Bali
Juara 2. Provinsi  Sulawesi Selatan
Juara 3. Provinsi  Kalimantan Timur 

Wilayah C
Juara 1. Provinsi Kepulauan Riau
Juara 2. Provinsi  Gorontalo
Juara 3. Provinsi  Sulawesi Barat

Penerima penghargaan Indo Livestock Services Award 2019. (Foto: Infovet/CR)

Perwakilan YAPPI Dedy Kusmanagandi, yang merupakan tim penilai Indo Livestock Sevices Award, menyatakan bahwa landasan penilaiaan berdasarkan pada aspek nomenklatur, regulasi bidang peternakan, kemandirian dalam menghasilkan devisa daerah lewat komoditi peternakan, realisasi Upsus Siwab (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting) dan beberapa aspek lainnya. (RBS/Bams)