ANTRAKS DI DIY LANGSUNG DITANGANI CEPAT AGAR TAK MELUAS

Pemberian vaksinasi pada sapi untuk mencegah antraks. (Foto: Istimewa)

Mencuatnya kasus antraks yang menyerang ternak sapi dan kambing di Kabupaten Sleman dan Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta (DIY), ditangani secara cepat dengan mengintensifkan disinfeksi, vaksinasi, dan pengawasan lalu lintas ternak.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah, mengungkapkan bahwa kasus ini telah menjadi perhatian Menteri Pertanian untuk segera diambil langkah-langkah preventif agar tidak meluas.

“Inilah kepedulian pemerintah terhadap rakyat. Harapannya yaitu wilayah kasus bisa kita isolir. Pemerintah jangan sampai lengah terhadap vaksinasi antraks. Stok vaksin kita lebih dari cukup dan tidak impor. Kita produksi sendiri,” kata Nasrullah saat memberikan sambutan pada kegiatan vaksinasi untuk pencegahan antraks di Balai Desa Gayamharjo, Prambanan, Sleman, Selasa (19/3/2024).

Dalam keterangan resminya, Nasrullah menyoroti pentingnya pemahaman yang lebih baik dari peternak tentang bagaimana menjaga kesehatan ternak dan mencegah agar kasus antraks tidak terulang.

Ia mengimbau jika ternak sakit, segera laporkan kepada petugas, tidak boleh menyembelih di sembarang tempat tanpa izin, serta mengonsumsi  ternak yang sakit apalagi yang telah mati. Hal tersebut dapat membahayakan kesehatan diri sendiri maupun masyarakat.

“Sangat penting bagi peternak untuk memahami bahaya antraks dan langkah-langkah pencegahannya. Edukasi harus rutin diberikan kepada peternak dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat,” ucapnya.

Ia juga menambahkan, perlu diperkuat check point lalu lintas ternak yang ada dan melakukan koordinasi lintas wilayah yang berbatasan. Aparat Kepolisian juga diharapkan menindak oknum yang menjual ternak sakit atau ternak mati yang diduga antraks.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan upaya pendataan kelompok ternak di Kabupaten Sleman dan turut memantau perdagangan ternak secara ketat. Terutama wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, menjadi fokus utama dalam pemantauan.

“Kami telah melakukan upaya disinfeksi di lingkungan kandang ternak yang positif antraks dan Pemda Sleman terus berupaya memusnahkan daging ternak kena antraks yang telah ditaruh di kulkas-kulkas, kita ambil semua, ini bekerja sama juga dengan TNI dan Polri,” kata Kustini.

Ia juga membeberkan telah dilakukan pengobatan dan pemberian vitamin terhadap 143 ekor sapi dan 224 ekor kambing/domba. Vaksinasi juga terus dilakukan pada zona kuning yaitu di Dusun Nawung, Kalinongko, dan Kalinongko Lor. Semua dilakukan beserta jajaran Pemda Sleman agar penyebaran antraks berhenti.

Pada kesempatan yang sama Direktur Kesehatan Hewan, Nuryani Zainuddin, menjelaskan bahwa antraks yang terjadi di DIY merupakan kasus yang berulang dan ini disebabkan oleh beberapa hal salah satunya adalah ketidaktahuan masyarakat terkait bahaya antraks.

“Penyakit antraks sebenarnya adalah penyakit yang mudah ditangani kalau dilakukan vaksinasi secara rutin, yaitu setiap tahun. Selain dengan vaksinasi, pemerintah melalui Balai Besar Veteriner bisa melakukan flooring atau semenisasi untuk daerah yang terkena antraks,” tutur Nuryani.

Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY, Hery Sulistio Hermawan, juga menekankan pentingnya koordinasi antar instansi dalam menangani kasus ini. Menurutnya, seluruh wilayah di DIY harus mengambil langkah tegas dan waspada.

“Berawal dari 2 Februari 2024 terjadi utamanya di Kalinongko Kidul, Gayamharjo, beruntun sampai 7 Maret 2024. Kemudian pada 23 Februari 2024 juga terjadi kasus di Serut. Artinya ada di dua lokasi penyakit antraks. Dua lokasi tersebut saling berdekatan di perbatasan dengan jarak 100-200 meter,” terangnya.

Ia sampaikan telah terjadi kematian dua ekor sapi dan 10 ekor kambing dan saat ini sudah 14 hari sudah tidak ditemukan kasus lagi. Artinya, kematian ternak yang terakhir terkonfirmasi pada 7 Maret 2024.

“Update penanganan yaitu telah dilakukan disinfeksi, pengobatan antibiotik, dan vitamin sebanyak 750 ekor terdiri dari 238 sapi dan 519 kambing. Vaksinasi akan dilaksanakan 14 hari setelah ternak diobati. Untuk Klaten yang menjadi daerah terancam, juga telah vaksinasi 242 ekor yaitu terdiri dari 140 sapi, 55 kambing, dan 47 domba,” tukasnya.

Pada acara tersebut, Dirjen PKH Nasrullah juga menyerahkan bantuan Kementerian Pertanian berupa vaksin antraks (2.600 dosis), vitamin (1.500 botol), obat-obatan (600 botol), dan spuit (20.000 set) kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY. (INF)

WABAH PARASIT DARAH SEBABKAN BEBERAPA SAPI MATI DI SINJAI

Ternak Sapi di Sinjai

Petugas Dinas Peternakan Kabupaten Sinjai, ungkap penyebab lima ekor sapi di Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, mati.

“Sapi menunjukkan tanda-tanda sakit diduga disebabkan oleh parasit darah,” kata Petugas Peternakan Kecamatan Sinjai Timur, Syamsul Bahri.

Syamsul mengatakan parasit darah pada ternak sapi biasa dibawa oleh vektor lalat atau nyamuk pengisap darah.

“Sehingga butuh langkah preventif seperti pengasapan di area kandang, pembatasan lalu lintas ternak,” ujarnya.

Selain itu, peternak juga bisa mencegah parasit darah pada ternak sapi dengan cara meningkatkan daya tahan sapi.

“Meningkatkan daya tahan tubuh diantaranya dapat diupayakan dengan pemberian vitamin,” katanya.

Untuk mengantisipasi kasus tersebut, Dinas Peternakan Sinjai, akan melakukan tindakan pemberian vitamin dan penyuntikan

“Insya Allah besok kita akan ke Desa Kaloling melakukan vaksin dan penyuntikan serta penyemprotan kandang untuk ternak sapi warga,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, lima ekor sapi milik warga Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, mati. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Desa Kaloling, Bustan.

Bustan mengatakan sapi itu masing-masing milik Bustan, Kamaruddin, Ismail, Abd Haris dan Alwing. Hari ini kata dia, dua ekor sapi warganya mati.

“Tadi ada lagi dua ekor sapi mati, tiga lainnya mati pada bulan lalu,” katanya, Jumat (23/2/2024).

Atas kejadian tersebut, pemilik sapi rugi hingga puluhan juta rupiah. Lima ekor sapi itu diduga terkena penyakit parasit darah.

“Kebetulan ada dokter disini menurut dokter hewan penyakit parasit darah,” ujarnya.

 Pasalnya, sebelum mati, kelima sapi tersebut mengalami kencing darah.

“Gejalanya itu kencing darah, dua hari kena penyakit langsung mati,” katanya. (INF)

PETERNAKAN SAPI MILIK MILENIAL INI BEROMSET MILIARAN RUPIAH

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani tijau peternakan sapi beromset miliaran rupiah yang digawangi anak muda di Banyuwangi
(Sumber : Istimewa)

Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin pernah membeli sapi dari peternakan “Enzo Farm” Banyuwangi, Jawa Timur untuk dikurbankan pada hari raya Idul Adha. 

Ternyata peternakan ini digawangi oleh anak muda, dan baru didirikan tiga tahun lalu. Meski peternakan itu masih baru, namun peternakan di Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari tersebut telah beromset miliaran rupiah.

Adalah Adam Sugandha, pemuda 28 tahun yang mulai merintis usaha ternak sapi tiga tahun lalu. Berawal dari coba-coba merawat lima ekor sapi pada 2020 lalu, kini Enzo Farm memiliki 50 ekor sapi. Sapi-sapi milik Adam mayoritas merupakan sapi jenis unggul dengan berat mencapai 1.200 kg.

Ada jenis Limosin dan Simental. Kami juga punya Pegon dan Madura untuk konsumen yang menginginkan harga ekonomis,” kata Adam, Sabtu (20/1/2024).

Adam menceritakan, awal membeli sapi saat istrinya mengandung anak pertama di 2020. “Waktu itu istri lagi ngidam ingin beli sapi. Makanya saya beli 5 ekor. Itupun tidak saya rawat sendiri, melainkan dititipkan ke orang lain sembari ingin belajar beternak sapi,” ujarnya.

Setelah mengetahui seluk beluk beternak sapi, enam bulan kemudian Adam memutuskan untuk merawat sendiri sapi miliknya. Adam juga mulai berbisnis jual beli sapi. Selain sapi potong, adam juga jual beli sapi kontes dengan harga fantastis.

“Semakin serius menggeluti, saya semakin hobi. Saya mulai tertarik mengikuti kontes sapi di berbagai daerah. Alhamdulillah sering juara. Dari sanalah, relasi dan jaringan saya bertambah sehingga pasar saya juga semakin luas,” ungkapnya.

Adam menjelaskan sistem yang dia lakukan adalah penggemukan. “Biasanya saya beli yang bobot 400-500 kg, kemudian saya gemukkan sendiri. Saya rawat 1-4 bulan baru dilepas, tergantung permintaan konsumen mau yang bobot berapa,” ujarnya.

Adam menyebut, dalam setahun dirinya mampu menjual sebanyak 300 ekor sapi dengan omzet mencapai Rp5 miliar. Selain Banyuwangi, permintaan datang dari Jakarta, Bogor, Kediri, dan beberapa daerah di Jawa Tengah. Harganya pun bervariasi antara Rp15 – Rp150 juta.

“Momen Idul Adha itu paling ramai. Seperti tahun lalu, Pak Presiden dan Wapres juga beli sapi dari kami. Milik Pak Jokowi 1,2 ton jenis Simental, sedangkan milik Pak Ma’ruf Amin 1,1 ton jenis Limosin,” ujarnya.

Tak selalu mulus, Adam mengaku pernah mengalami kerugian dalam menjalankan bisnis peternakannya. “Pernah ada yang mati 5 ekor. Per ekornya seharga Rp 30-50 juta,” ungkapnya.

Namun hal itu tidak membuat Adam putus asa. Sebaliknya dia terus menjalankan usahanya dengan sepenuh hati sehingga menghasilkan sapi berkualitas tinggi. (INF)

PJ GUBERNUR BABEL PASTIKAN STOK DAGING SAPI AMAN SELAMA NATARU

Safrizal (kanan), kala berdiskusi dengan seorang peternak

Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Safrizal memastikan stok daging cukup dan harga stabil jelang Natal 2023 dan  Tahun Baru 2024. Hal ini terungkap setelah orang  nomor satu di Babel itu mengunjungi salah satu peternakan sapi di  Petaling, Mendo Barat, Kabupaten Bangka pada Jumat (22/12/2023)

"Saya ke peternakan sapi bali punya Pak Priyono  yang memiliki puluhan sapi yang digemukkan. Masih ada peternakan sapi di tempat lain sehingga stok daging terpenuhi pada akhir tahun ini," kata Safrizal,  Jumat (22/12/2023) di Bangka.

Safrizal menuturkan dalam dialog dengan Priyono terungkap kesulitan mendapatkan  pakan. Pasalnya, konsentrat seperti ampas ubi, onggok, bungkil sawit, dedak padi didatangkan  dari Lampung. Sementara di Babel tidak ada lagi  pabrik ubi karena  sudah ditutup. Masalah lain peternak sapi beralih ke sapi pengembangan (sapi yang dilepas). Sehingga untuk penjual tidak menentu karena sapi ini bukan sapi  penggemukan.

"Setelah mendengar kendala yang dihadapi peternakan sapi, kami  akan kolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi peternakan sapi," jelas Safrizal. (INF)

MENINJAU INTEGRASI SAPI-SAWIT PT SISKA

Kunjungan Lapang ke PT SISKA, Kalimantan Selatan

Swasembada daging sapi sudah digaungkan sejak tahun 2000. Saat itu pemerintah memperkirakan pada tahun 2005 Indonesia akan mampu mencapai swasembada daging sapi. Namun hingga kini, impian Indonesia belum tercapai dalam hal tersebut. 

Hal tersebut dikatakan oleh Prof Nachrowi, Ketua Centras IPB sekaligus Guru Besar IPB University pada kunjungan bersama para stakeholder (perguruan tinggi, LSM, dan media). Kegiatan tersebut diinisasi oleh Center for Tropical Animal Studies (CENTRAS) IPB berkolaborasi dengan SISKA Supporting Program (SPP).

Mereka menggelar kegiatan Field Visit integrasi Sawit Sapi di PT. Simbiosis Karya Agroindustri (SISKA), yang berlokasi di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut berlangsung selama Rabu – Kamis, 20 - 21 Desember 2023. Kegiatan tersebut bertema "Revitalisasi Pastura untuk Perbanyakan Sapi Pedaging".

Prof. Nahrowi kemudian mengatakan, bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah memberikan wawasan mendalam terkait model bisnis budidaya sapi yang terintegrasi dengan perkebunan kelapa sawit dengan PT SISKA sebagai salah satu role model.

“Peternak dihadapkan dengan berkurangnya luas dan kualitas lahan untuk budidaya sapi pedaging di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Kami melakukan langkah strategis dalam bentuk revitalisasi pastura menjadi kunci penting untuk meningkatkan efisiensi produksi dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata dia.

Ia mengharapkan agar kegiatan ini dapat menjadi inspirasi dan potensi lokasi riset yang dapat meningkatkan produksi sapi pedaging secara berkelanjutan, sehingga mimpi swasembada daging sapi bisa diwujudkan. 

Selain itu nantinya menurut Nahrowi para dosen dan peneliti diharapkan dapat melakukan replikasi program SISKA dengan menjadi penggerak dan pendorong di daerahnya masing - masing, sehingga menimbulkan harmonisasi dalam program SISKA. 

Nahrowi juga menambahkan bahwa nantinya mahasiwa akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut secara mendalam dengan menggelar workshop, pelatihan, maupun magang terkait budidaya sapi terintegrasi sawit. Sehingga nantinya mahasiswa akan lebih tertarik dan memiliki kompetensi ketika nantinya mereka lulus dan bekerja di sektor tersebut. 

Keterlibatan lembaga lain seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga diharapkan dapat memberikan perspektif lain yang dapat bermanfaat dari sisi sosial. Sinergi dan harmonisasi ini tentunya akan menghadirkan banyak manfaat bagi perkembangan industri peternakan sapi serta pemberdayaan masyarakat. (CR)

 

 

 

INFECTIOUS BOVINE RHINITIS MASIH MENJADI ANCAMAN BAGI PETERNAKAN SAPI

Prof Tri Untari Berorasi Dalam Pengukuhannya Sebagai Guru Besar

Infectious bovine rhinotracheitis (IBR) merupakan salah satu penyakit hewan menular yang mengancam peternakan sapi di Indonesia. Penyakit IBR yang menyerang sistem pernafasan atas pada sapi ini mengakibatkan penurunan produktivitas, reproduktivitas, terjadinya latensi-reaktivasi virus, yang pada akhirnya  berdampak pada kerugian ekonomi dan efek sosial.

“Kejadian IBR di Indonesia yang meningkat perlu tindakan pencegahan dan strategi pengendalian penyebaran penyakit,” tutur Prof.Dr.drh. Tri Untari, M.Si., saat dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam bidang Mikrobiologi, Fakultas Kedokteran Hewan UGM, Selasa (12/12) di Balai Senat UGM.

Dalam pidato pengukuhannya yang berjudul Problematika Penyakit Infectious Bovine Rhinotracheitis Pada Sapi Di Indonesia, Tri Untari mengatakan pentingnya deteksi dini untuk pengendalian penyakit dan mencegah penularan. Hal tersebut perlu dilakukan mulai dari hulu sampai hilir.

“Pusat bibit penghasil semen perlu terus dipantau secara rutin untuk mencegah penyebaran IBR,”jelasnya.

Tak hanya itu, Tri Untari menyebutkan program eradikasi IBR juga harus dilakukan secara konsisten. Lalu, peran karantina perlu ditingkatkan kapasitas kemampuan deteksi, terutama dalam pengawasan sapi-sapi impor yang masuk.

Ia menambahkan penerapan vaksin marker Differentiating Infected from Vaccinated Animal (DIVA), perlu dipertimbangkan  sehingga dapat dibedakan sapi yang terinfeksi dan sapi yang divaksin untuk kontrol dan eradikasi. Seperti diketahui negara-negara Eropa telah menggunakan vaksin DIVA sehingga monitoring dengan uji serologis ELISA dapat dibedakan antara antibodi hasil  vaksinasi atau infeksi lapangan. Namun, sapi di Indonesia belum menerapkan vaksin DIVA dengan berbagai pertimbangan.

“Implementasi vaksin tersebut dilakukan  dengan analisis ekonomi veteriner sehingga dapat diperhitungkan keuntungan dan kerugiannnya,”ujarnya. (INF)

TANDA IB BERHASIL PADA SAPI

Inseminasi buatan (IB) adalah cara pembibitan sapi dengan metode sperma sapi jantan disuntikkan dengan cara tertentu ke saluran reproduksi sapi betina. Hal ini lebih menyingkat waktu dibandingkan dengan mengawinkan sapi secara biasa.

Dilakukannya IB pada sapi potong maupun sapi perah adalah untuk meningkatkan produktivitasnya. Semakin banyak bibit sapi yang dihasilkan maka akan makin naik produktivitasnya.

Karena itu tanda IB berhasil pada sapi adalah kebuntingan. Seekor sapi betina yang telah menerima IB dan tidak bunting maka IB tersebut gagal. Jika bunting maka IB dikatakan berhasil.

Jadi jika peternak ingin memantau keberhasilan IB pada sapinya, maka sama saja harus memantau tanda-tanda kebuntingan pada sapi. Pemeriksaan kebuntingan sendiri idealnya dilaksanakan oleh petugas.

Program IB yang dilaksanakan di suatu daerah tanda keberhasilannya diukur dari banyaknya betina yang bunting dibandingkan dengan jumlah IB-nya.

MENCENGANGKAN, PRIA INI TERNAK SAPI DI BALKON APARTEMEN

(Sumber : South China Morning Post 2023)

Peternakan adalah tempat terbaik untuk seseorang yang ingin memelihara hewan ternak dalam jumlah yang sangat banyak. Tak hanya soal lokasi, keberadaan peternakan juga harus jauh dari perumahan agar tidak mengganggu kenyaman anggota masyarakat lain.

Di peternakan, hewan-hewan ternak akan menghuni sebuah lahan kosong yang luas dan mudah untuk menemukan rumput sebagai makanan dan berkeliaran dengan bebas. Namun berbeda dengan yang dilakukan peternak sapi satu ini. Bukannya di lahan kosong atau padang rumput, ia `beternak` sapi di balkon apartemennya.

Kejadian ini membuat geger media sosial di China ketika sebuah keluarga diketahui memelihara sapi di balkon apartemen mereka. Tak cuma seekor, dalam video yang beredar, terlihat tujuh ekor sapi tengah menikmati makanan di balkon apartemen yang berada di Provinsi Sichuan, China.

Seorang penghuni apartemen mengatakan, hewan itu sudah seharian berada di balkon tersebut. Para tetangga akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada petugas karena merasa terganggu oleh lenguhan dan bau busuk yang dihasilkan dari `peternakan` tersebut. 

Kepolisian setempat akhirnya memindahkan hewan-hewan itu pada 14 Juli lalu. Sekretaris partai masyarakat, Zhang Dayou, mengatakan bahwa berat anak sapi masing-masing antara 10 kg dan 20kg. Sejak sapi-sapi itu disingkirkan, staf penjaga apartemen kerap memergoki penghuni itu kembali mencoba menyelundupkan mereka masuk.

Video itupun viral di media sosial hingga menuari beragam komentar warganet.

“ Saya yakin ternak tidak pernah membayangkan mereka bisa hidup di sebuah gedung suatu hari nanti,” kata seorang netizen.

" Anak sapi yang malang, terjepit di balkon sekecil itu," kata yang lain.

" Setidaknya itu membuktikan bahwa bangunan itu berkualitas baik." (INF)

DINAS PETERNAKAN RIAU : SAPI SE JANGAN DIJUAL KE PETERNAK LAIN!

Sapi Yang Terserang Septicemia Epizootica

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Riau mengimbau para peternak untuk tidak menjual ternak apabila mengalami gejala penyakit ngorok atau Septicaemia Epizootica (SE)

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Riau Herman melalui Kabid Kesehatan Hewan Faralinda Sari mengatakan, ternak yang terpapar SE jika belum terlalu parah masih bisa diobati. Dan kemungkinan ternak sembuh juga cukup besar.

"Kalau belum parah, ternaknya masih bisa diobati. Dan kemungkinan sembuhnya masih cukup besar," ujarnya.

Disebutkan Faralinda, dar informasi yang pihaknya terima, masyarakat enggan melapor jika ada ternak terpapar SE karena takut tidak bisa segera menjual ternaknya. Padahal, jika jual beli ternak terus dilakukan ditengah kondisi ternak terpapar SE akan merugikan peternak lain.

"Karena itu hendaknya laporkan saja, agar penyebaran penyakit SE ini dapat dihentikan," imbaunya.

Seperti yang baru saja terjadi di Kabupaten Kampar, dimana kembali ditemukan ternak yang terpapar SE tepatnya di daerah Sungai Pagar. Diduga, ternak tersebut terpapar penyakit dari ternak lainnya yang baru saja dibeli dari daerah yang sudah ditemukan penyakit SE.

"Laporan yang kami terima ada dua ternak yang mati karena penyakit SE, namun yang terpapar kemungkinan lebih dari itu," katanya. (INF)

DINAS PETERNAKAN MERAUKE MUSNAHKAN PULUHAN KILOGRAM DAGING IMPOR

Satgas PMK, Menyiapkan Pemusnahan Daging Impor
(Sumber : jubi.id)

Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke, Papua Selatan memusnahkan 60,9 kilogram daging impor yang disita dari sejumlah rumah makan di Kota Merauke.

Pemusnahan daging impor dilaksanakan di halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Merauke pada Selasa (21/2/2023), dan dihadiri Sekda Ruslan Ramli serta sejumlah pejabat.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke, Martha Bayu Wijaya menyatakan puluhan daging impor olahan tersebut disita dari sejumlah rumah makan oleh satuan tugas penyakit mulut dan kuku – Satgas PMK Merauke dalam operasi beberapa hari lalu.

“Tim Satgas PMK berhasil menyita 60,9 kilogram daging olahan yang didatangkan dari luar daerah oleh sejumlah rumah makan di Merauke. Keseluruhannya adalah daging sapi. Operasi yang dilakukan Satgas Kabupaten Merauke dalam rangka mencegah masuknya penyakit mulut dan kuku di wilayah Merauke.

Sementara itu, Sekda Merauke Ruslan Ramli menyatakan bahwa pemusnahan daging olahan yang didatangkanl dari luar Merauke terhitung telah tiga kali. Pemusnahan dilakukan dengan tujuan agar virus PMK tidak menyebar di Kabupaten Merauke.

Pemerintah daerah, kata Ruslan, sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Peternakan serta Satgas PMK setempat dalam upaya mengendalikan dan mencegah masuknya penyakit mulut dan kuku di sana.

“Pemusnahan ini adalah yang ketiga kalinya, pemusnahan awal kita lakukan sebanyak 1 ton lebih. Pemusnahan dilakukan agar kita bersama-sama mencegah masuknya virus PMK di Merauke. Pemerintah daerah sangat mendukung berbagai upaya yang dilakukan oleh dinas dan satgas dalam rangka mencegah masuknya penyakit ini,” kata Ruslan.

Ruslan menambahkan, Pemerintah Kabupaten Merauke sedang mengupayakan agar wilayah tersebut tetap bebas (zona hijau) dari penyakit mulut dan kuku. Sehingga tindakan pencegahan terus dikedepankan agar penyakit PMK tidak masuk dan menyebar di Merauke.

“Dengan pemusnahan ini, kita harapkan juga agar para pelaku usaha tidak lagi mendatangkan daging olahan yang berpotensi menyebarkan penyakit di wilayah ini. Pemerintah daerah juga mengharapkan partisipasi masyarakat, khususnya para pelaku usaha untuk bersama-sama mencegah,” tutup Ramli. (INF).

WASPADAI LSD, PETERNAK DI TANJUNGPINANG DIIMBAU TIDAK DATANGKAN SAPI DARI DAERAH TERTULAR

LSD Kembali Merebak, Peternak Diminta Waspada
(Sumber : Istimewa)

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) Kota Tanjungpinang mengimbau para peternak atau pedagang sapi di wilayahnya agar tidak membeli atau mendatangkan hewan ternak dari wilayah tertular Lumpy Skin Disease (LSD).

Kepala Bidang (Kabid) Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner DP3 Kota Tanjungpinang, Wantin Diarni, menuturkan meskipun saat ini status Tanjungpinang bebas penyakit LSD. Namun, pihaknya tetap mewaspadai adanya potensi ancaman penularan virus tersebut terhadap hewan ternak.

"Jangan cepat tergiur dengan harga bibit ternak  yang murah. Saat mendatangkan ternak harus ikuti aturan yang berlaku, jika butuh pendampingan bisa hubungi dinas terkait," ucapnya.

Lebih lanjut Wantin menerangkan, jika ada indikasi hewan ternak tertular ternak dengan gejala demam tinggi, timbul benjolan pada kulit dengan batas yang jelas, terdapat keropeng pada hidung dan rongga mulut, demam dan hipersalivasi.

Maka, diharapkan para peternak segera melaporkan kasus tersebut ke instansi terkait. Sebab, penyakit LSD ini bisa ditularkan melalui gigitan serangga, seperti nyamuk, caplak dan lalat. Selain itu, penularannya juga terjadi melalui air liur dan lendir hidung sapi yang terinfeksi.

"Tanda-tandanya ternak malas bergerak, nafsu makan menurun, pada ternak bunting akan mengalami keguguran bahkan kemandulan pada ternak jantan," tutup Wantin. (INF)

250 HEKTARE TANAH DI BESIPAE NTT SIAP DISULAP JADI KAWASAN PETERNAKAN

 

Pemprov NTT Siap Membangun Kawasan Peternakan Sapi Berskala Besar

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2022 menyiapkan lahan seluas 250 hektare untuk kawasan peternakan (ranch) di kawasan Besipae, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang dapat digunakan para peternak untuk mengembangkan usahanya.

"Pemerintah Provinsi NTT memang memiliki keterbatasan anggaran sehingga pada 2022 dari luas lahan 3.000 lebih hektare hanya 250 hektare yang dijadikan sebagai lahan ranch ternak sapi," kata Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Johana Lisapali kepada wartawan di Kupang, NTT, Sabtu (22/10).

Ia mengatakan Pemerintah NTT berkeinginan agar ranch yang dibangun itu bekerja sama dengan pihak ketiga agar dalam kawasan seluas 3.000 hektare itu juga ada kawasan ternak yang dibangun selain milik Pemerintah NTT.

Dikatakannya dalam kawasan seluas 250 hektare itu tidak saja digunakan pengembangan ternak yang dilakukan pemerintah NTT, tetapi juga memberikan kesempatan kepada para peternak di Besipae untuk mengembangkan ternak dalam kawasan itu.

"Para peternak di Kabupaten Timor Tengah Selatan boleh menempati juga lahan seluas 250 hektare itu untuk pengembangan usaha ternak," tegasnya.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur segera membangun kandang jepit dalam kawasan seluas 250 hektare itu untuk memfasilitasi masyarakat dalam mendukung pengembangan usaha ternak berupa pemberian vitamin dan vaksinasi ternak dalam mencegah adanya penyakit menular bagi ternak.

"Vaksinasi ternak harus dilakukan secara rutin sehingga pemerintah Provinsi NTT memfasilitasi menyiapkan kandang jepit untuk digunakan para peternak dalam melakukan vaksinasi ternak di kawasan Besipae," tambah Johana yang juga adalah Plt Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur itu. (INF)

KUNJUNGI KABUPATEN GARUT, SATGAS PMK SOSIALISASIKAN HAL INI

Satgas PMK Berdiskusi Bersama Stakeholder Peternakan Sapi di Garut

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK Nasional Letnan Jenderal TNI Suharyanto melakukan kunjungan ke Kabupaten Garut tepatnya di Kecamatan Cikandang dan Cikajang pada Kamis (20/10) lalu. Disana dirinya memantau perkembangan PMK sembari berdiskusi bersama stakeholder dan mengecek penerapan lima strategi utama penanganan wabah PMK, mulai dari testing, aplikasi biosekuriti, pengobatan, vaksinasi, serta pemotongan bersyarat.

Komar, salah satu peternak mengungkapkan bahwa para peternak di derahnya telah melakukan testing pada sapi perah dan langsung melakukan pengobatan secara tradisional jika menemukan gejala sapi perah yang terpapar PMK.

“Waktu masih awal wabah PMK menyebar, kami langsung melakukan pengobatan tradisional menggunakan racikan kunyit, gula merah dan lemon untuk dikonsumsi oleh sapi perah. Kemudian dilanjutkan dengan tindakan dari dokter hewan,” ujar Komar.

“Kami juga melakukan pemotongan sapi perah untuk mencegah penularan serta agar tidak mubazir sehingga daging sapi masih bisa diolah dan dijual kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Komar melanjutkan bahwa para peternak masih belum pulih secara signifikan dari sisi ekonomi.

“Jika dilihat dari sisi ekonomi, Desa Cikandang belum pulih karena minimnya informasi terkait bantuan maupun kompensasi jika sudah melakukan pemotongan,” tutur Komar.

Perwakilan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cikandang Bahrudin turut menjelaskan bahwa para peternak Desa Cikandang membutuhkan pendampingan untuk dapat melakukan proses pengajuan bantuan dengan tepat.

“Para peternak Desa Cikandang koperatif dan sigap untuk melakukan pencegahan wabah PMK, namun masih dibutuhkan pendampingan terkait proses pengajuan bantuan jika peternak telah melakukan pemotongan bersyarat,” ujar Bahrudin. 

“Hal inilah yang menjadi kendala pemulihan ekonomi Desa Cikandang karena telah melakukan pemotongan sapi perah namun subsidi bantuan belum didapatkan sehingga peternak mengalami kerugian,” imbuhnya.

Perwakilan dari Ikatan Dokter Hewan Sapi Indonesia (IDHSI) drh. Supriyanto menjelaskan terkait pelaporan pemotongan bersyarat sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 8373/KPTS/HK.160/F/8/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberian Bantuan dalam Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku.

“Tertanggal setelah 4 Agustus 2022, peternak bisa melakukan pelaporan sesuai persyaratan berkas dalam SK Juknis yang telah ditetapkan,” jelas Supriyanto.

“Sedangkan kendala yang ditemukan jika telah melakukan pemotongan bersyarat sebelum tanggal 4 Agustus, tetap dilaporkan saja,” tegas Supriyanto.

“Mohon Kepala Desa serta dokter hewan setempat dapat secara koperatif memenuhi pengajuan berkas administrasi oleh para peternak yang telah melakukan upaya pencegahan sejak awal melalui pemotongan bersyarat sehingga perlahan kerugian ekonomi yang terjadi dapat ditangani,” tambah Supriyanto. 

Tenaga Ahli Ketua Satgas Penanganan PMK Nasional sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Firdaus mengungkapkan bahwa para peternak Desa Cikandang akan didampingi oleh tim Satgas Penanganan PMK Nasional mulai dari penginputan data ke iSIKHNAS, penyusunan berkas pengajuan pemotongan bersyarat serta membantu menyelesaikan kendala yang dihadapi di lapangan.

“Satgas PMK Nasional akan melakukan pelatihan dan pendampingan bagi para peternak di Jawa Barat, termasuk Desa Cikandang terkait pelaporan yang selama ini masih minim diketahui oleh peternak pada 21 Oktober di Kota Bandung,” jelas Firdaus.

“Para peternak bisa berinteraksi langsung untuk mengetahui cara yang tepat dan sistematis sehingga pelaporan dan pencairan bantuan bagi peternak yang telah melakukan pemotongan bersyarat dapat dilakukan dengan efektif,” tutur Firdaus.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Cikandang per tanggal 22 Juni 2022, dari total 305 ekor sapi perah yang dimiliki peternak, terdapat 172 ekor yang terjangkit wabah PMK dan 19 ekor mati akibat terpapar wabah PMK. 

Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan bantuan potong bersyarat baginpara peternak mulai dari hewan jenis sapi dan kerbau senilai 10 juta rupiah, kambing dan domba senilai 1,5 juta rupiah serta babi senilai 2 juta rupiah. 

Adapun berkas pelaporan dan pengajuan yang harus disiapkan meliputi photocopy KTP peternak, bukti lapor kasus ternak di website iSIKHNAS, surat keterangan memiliki ternak dari Kepala Desa serta surat keterangan dari dokter hewan berwenang. (INF)

IPB UNIVERSITY RINTIS SEKOLAH PETERNAKAN RAKYAT DI KABUPATEN BLORA

Prof Muladno bersama Bupati Blora (kedua dari kiri) dalam acara sosialisasi SPR

IPB University merintis didirikannya Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) di Kabupaten Blora. Hal tersebut merupakan tindak lanjut penandatanganan MoU antara Bupati Blora dengan Rektor IPB University beberapa waktu lalu dalam rangka Sesarengan mBangun Blora di sektor peternakan.

Tim yang dipimpin Guru Besar Fakultas Peternakan IPB University Prof Muladno, menggelar sosialisasi kepada para Camat, Kepala Desa, dan petani peternak di hall pertemuan Hotel Al-Madina Blora, Jumat (19/8/2022).

Hadir langsung Bupati Blora,  Arief Rohman dan Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati bersama beberapa pejabat di Kabupaten Blora seperti Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan, dan jajarannya.

Prof Muladno yang juga mantan Dirjen Peternakan dan Keswan Kementan itu mengaku senang bisa hadir di Blora. Pihaknya bersedia membantu pembangunan sektor peternakan yang menurutnya Blora memang mempunyai potensi besar.

“Setelah sejak dua tahun lalu berkomunikasi dengan Pak Arief, Pak Bupati, akhirnya kini saya bisa berjumpa langsung dengan beliau disini. Terimakasih Pak Bupati yang bulan lalu telah menjalin MoU dengan Pak Rektor IPB sebagai dasar program SPR ini,” ucap Prof Muladno.

Menurutnya, peternakan menjadi sektor yang penting untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan nasional. Sehingga sudah seharusnya para peternak kecil di pedesaan bisa memperoleh ilmu dan pendampingan untuk mengembangkan usahanya.

“Di Indonesia ini, sebagian besar kebutuhan daging nasional dipenuhi oleh para peternak kecil di berbagai daerah yang punya sapi 2 sampai 4 ekor," sambungnya.

Sisanya baru perusahaan peternakan dimana sapinya justru beli dari Australia.

"Maka jika kita ingin daulat daging, peternak desa-desa harus kita damping untuk berkembang. Salah satunya lewat SPR ini nanti,” jelasnya.

Sebagai pilot project, tahap awal ini menurutnya SPR akan dilaksanakan di Desa Palon, Kecamatan Jepon, dan Desa Pengkolrejo, Kecamatan Japah.

“Jadi nanti peternak rumahan di desa itu kita kumpulkan untuk belajar bersama, sekaligus praktik, hal itu agar peternak bisa ikut membangun industri peternakan di wilayahnya sendiri.Untuk pembiayaan program ini InsyaAllah dibantu IPB dan Kementan." terangnya.

"Sedangkan untuk pelaksanaannya akan kita carikan skema pinjaman bunga rendah, seperti yang pernah disampaikan Pak Bupati,” tambahnya.

Pada kesempatan itu Bupati Arief Rohman menyampaikan terimakasih kepada Prof Muladno dan tim yang beranggotakan para dosen IPB Bogor asli Blora, atas kesediaannya hadir memberikan ilmu peternakan kepada peternak lokal di Blora.

“Pak Kades, dan para peternak yang sudah hadir harus bersungguh-sungguh mengikuti program ini. Nek ra berhasil nanti tak coret, tidak akan dikasih bantuan program pengembangan peternakan atau lainnya," kata Bupati Blora.

Dikatakannya, harus sungguh-sungguh, apalagi program ini dibiayai oleh IPB dan Kementan. Sedangkan untuk modalnya kalau bisa nanti kita skema pinjaman bunga rendah.

"Kalau pinjaman itu ada tanggung jawab mengembalikan, namun kalau bantuan pasti habis tidak berkelanjutan,” papar Bupati.

Bupati Arief Rohman ingin agar potensi peternakan sapi di Kabupaten Blora benar-benar bisa berkembang untuk mendorong kesejahteraan para petani peternak.

“Selama ini masih banyak yang hanya sekedar rojo koyo. Hanya untuk tabungan saja kalau perlu dana dijual," ungkapnya.

Padahal, lanjut Bupati, kita punya populasi sapi terbesar di Jawa Tengah. Kita punya mimpi SPR ini nanti tidak hanya di Kecamatan Jepon dan Japah saja. Namun kedepan setiap Kecamatan bisa memiliki SPR.

"Jepon dan Japah ini harus sungguh-sungguh sebagai contoh awal,” sambung Bupati.

Dikatakan, pihaknya tertarik dengan SPR karena beberapa tahun lalu mendengar sukses story peternakan justru dari Kabupaten sebelah.

Sedangkan Blora yang punya potensi besar justru belum punya SPR. Oleh karena itu SPR di Blora harus bisa dijalankan dengan baik. Untuk penjualan hulu hilirnya, Pemkab juga telah menjalin MoU dengan PD Dharma Jaya DKI Jakarta.

Untuk diketahui Sentra Peternakan Rakyat (SPR) merupakan suatu kawasan tertentu sebagai media pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang di dalamnya terdapat populasi ternak tertentu yang dimiliki oleh sebagian besar pemukim di satu desa atau lebih, serta sumber daya alam untuk kebutuhan hidup ternak (air dan bahan pakan).

Di dalam SPR, terdapat Sekolah Peternakan Rakyat (Sekolah PR) yang merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun kesadaran peternak dan mendorong tindakan kolektif.

Melalui SPR, peternak berskala kecil baik individu maupun yang sudah tergabung dalam kelompok atau asosiasi didorong untuk berkonsolidasi membangun perusahaan kolektif yang dikelola secara profesional dalam satu manajemen. Ini merupakan salah satu upaya untuk menjadikan peternak berdaulat dan memiliki posisi tawar lebih tinggi.

“Sapinya bisa berkembang dengan baik dan menguntungkan. Kotorannya bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik," kata Bupati.

Jadi nanti pertanian organiknya juga harus jalan. Kedepan pertanian organik ini menjadi produk yang mahal dan banyak dicari orang. (INF)

LUKA MUKOSA AKIBAT PMK BISA PULIH KEMBALI

Lesi awal infeksi, tampak mulai terbentuk vesikel pada mukosa lidah. (Foto: Istimewa)

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) telah menyebar ke berbagai pulau dan provinsi di Indonesia. Penyebaran penyakit terjadi secara cepat dari provinsi ke berbagai kabupaten. Perbedaan harga, pedagang yang hanya mengejar keuntungan yang besar di tengah ketidakpahaman para peternak tentang PMK menyebabkan sapi tertular, sapi subklinis PMK yang baru saja tertular atau baru fase penyembuhan luka di mukosa mulutnya dibeli murah pedagang untuk dijual lagi dalam kondisi hidup atau disimpan untuk dipotong.

Dalam kenyataan di lapang di area pemeliharaan sapi, sapi Bali jantan muda yang di pasaran dalam kondisi sehat laku Rp 15.000.000, harga dibeli oleh pedagang seharga Rp 7.000.000 lantaran terkena PMK. Sapi Limosin jantan dewasa besar normal sehat seharga Rp 45.000.000, dalam kondisi terserang PMK harga dibeli pedagang Rp 20.000.000. Pedagang menyetok sapi, memberi pengobatan, dalam fase menuju sembuh, menjual ke lokasi lain dengan harga sapi normal. Dalam 1-2 minggu keuntungan pedagang berlipat ganda.

Stay at home, tinggal di dalam kandang untuk sapi sakit karena PMK adalah penting, sapi diberikan pengobatan suportif, multivitamin dan antibiotika. Pemberian antibiotika bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder bakterial yang terjadi pada mukosa hidung, mukosa mulut dan pada celah kuku, corona kuku atau pada kuku. Tinggal dalam kandang menekan penyebaran PMK antar kandang atau antar area.

Kepanikan peternak biasa terjadi saat pertama terjadi infeksi PMK, kemarahan pedagang dan reaksi lainnya timbul saat petugas datang untuk memeriksa sapi-sapinya. Saat diberikan penjelasan, pengobatan beberapa kali dan disinfeksi, barulah peternak bisa mengerti. Pada awalnya sapi tidak nafsu makan, demam dan bobot badan menurun. Beberapa hari luka-luka di mulut dan lidah mulai membaik, sapi mulai mau makan, beberapa sapi mulai bisa berdiri dan berjalan normal tidak pincang lagi.

Sapi-sapi besar dewasa jantan Simental atau Limosin ada beberapa diantaranya yang kesulitan berdiri akibat luka di kukunya dan menahan bobot badan yang besar. Sapi bisa menjadi cepat kurus karena tidak bisa menjangkau tempat pakan dan minum.

Berbeda dengan ras sapi Bali atau sapi Madura, sapi jenis ini relatif tidak menunjukkan gejala hipersalivasi (berliuran berlebih) dibandingkan ras Simental atau Limosin. Luka di celah kuku, corona kuku tidak terlihat mencolok. Bahkan beberapa sapi ras Bali dan sapi Madura tampak sehat secara fisik jarak jauh dengan lesio pada mukosa mulut yang tidak tampak, tetapi hasil pemeriksaan virologis dengan RT-PCR positif terdeteksi adanya matriks virus PMK.

Virus PMK di Indonesia
Indonesia memilih laboratorium referensi untuk pengujian PMK yaitu Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) di Surabaya. Pengujian PMK secara serologi dan virologi sudah bisa dilakukan di Balai Besar Veteriner dan Balai Veteriner yang berada di Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan dan Sulawesi.

Sampel swab mukosa lesi mukosa dalam transpor media virus (VTM), darah dan organ sapi yang tertular PMK atau kawanan sekandangnya di Indonesia telah diuji secara virologis dengan RT-PCR, skuensing dan filogenik analisis telah dilakukan guna mengetahui virus PMK yang bersirkulasi dan menyerang ternak berkuku belah di Indonesia. Virus PMK Indonesia… Selengkapnya baca di Majalah Infovet edisi Agustus 2022.

Ditulis oleh: 

Drh Sulaxono Hadi

Medik Veteriner Ahli Madya

Balai Veteriner Banjarbaru

UANG KOMPENSASI PMK BELUM CAIR, PETERNAK HENDAK SAMBANGI KEMENTAN

Sapi ambruk akibat PMK milik peternak

PPSKI (Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia) ajak Kementerian Pertanian (Kementan) lakukan audiensi dalam waktu dekat.

Ketua Umum PPSKI Drh Nanang Purus Subendro menyebut usulan itu untuk bahas skema pemberian ganti rugi terhadap hewan ternak yang mati akibat wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

"Dalam waktu dekat kota upayakan audiensi, supaya clear yang diganti apa saja, syarat untuk mendapatkan kompensasi seperti apasaja, menghubungi siapa," ujar Nanang.

Dia pun menjelaskan hingga saat ini belum ada peternak yang mendapatkan uang ganti rugi terkait pemotongan hewan yang dilakukan Kementan sebagai langkah penanganan wabah PMK.

"Supaya jelas dan peternak yang sudah menunggu bisa segera mendapatkan ganti rugi," sambungnya.

"Karena isu yang berkembang sapi yang diganti oleh pemerintah adalah dalam program depopulasi karena memang dalam program penanganan pmk nya, bukan karena yang terselamatkan," tambahnya.

Namun demikian hingga saat ini menurut Nanang belum ada hewan peternak yang diganti rugi oleh pemerintah.

Adapun saat ini hewan yang tercatat pada situs siagapmk.id sudah mencapai lebih dari 6.000 ekor.

"Itu yang tercatat, tapi data dilapangan pasti lebih banyak, karena masih banyak juga yang belum terdata," lanjutnya.

Sebelumnya pemerintah menjanjikan bahwa hewan milik peternak yang mendapat terpaksa harus dilakukan pemotongan bakal mendapatkan ganti rugi sebesar Rp10 juta per ekor. (INF)

PEMERINTAH SIAPKAN UANG GANTI RUGI UNTUK KORBAN PMK, SEGINI NOMINALNYA

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto

Peternak korban wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK akan mendapatkan bantuan Rp10 juta jika ternak mereka mati. Uang bantuan itu diberikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).Hal itu dikatakan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto usai melaksanakan vaksinasi PMK di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Rabu.

"Peternak yang ternaknya mati terkena PMK kita berikan bantuan maksimal Rp10 juta," kata dia.

Dalam kunjungan kerja di NTB, Kepala BNPB melakukan vaksinasi di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka meningkatkan kekebalan tubuh ternak.

"Vaksin PMK telah kita siapkan untuk NTB sebanyak 1,4 juta dosis," katanya.

Sementara itu Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Makmun mengatakan kementan langsung turun ke masyarakat untuk memastikan langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam penanganan kasus PMK di daerah.

Ia berharap para peternak mendukung vaksinasi PMK dengan melaporkan ternak yang sehat untuk bisa diberikan vaksin. Petugas diharapkan bahu membahu dalam mencegah penyebaran wabah PMK yang dapat merugikan masyarakat.

"Vaksin ini untuk meningkatkan antibodi ternak," katanya.

Untuk bantuan ternak yang mati terkena PMK itu akan diberikan sesuai dengan rekomendasi daerah. Artinya masyarakat tidak bisa mengklaim sendiri untuk mendapatkan bantuan Rp10 juta tersebut.

"Peternak yang direkomendasikan oleh dinas di daerah itu yang akan diberikan bantuan. Jangan sampai ternak yang dipotong itu diklaim oleh pedagang," katanya. (INF)

VAKSINASI PMK DI KALIMANTAN DIMULAI

Vaksinasi pada kerbu rawa, bentuk pengendalian PMK di Kalimantan. (Foto: Dok. Sulaxono)

Dalam rangka pengendalian dan pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kalimantan, Kementerian Pertanian, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, melalui Balai Veteriner Banjarbaru telah menyerahkan vaksin PMK ke Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Penyerahan vaksin tahap pertama yang diserahkan ke dinas provinsi ini dilakukan langsung oleh Kepala Balai Veteriner Banjarbaru. Penyerahan dilakukan dalam rangka pengebalan aktif pada ternak sehat di daerah terdampak serangan PMK atau zona merah dan daerah yang belum terdampak PMK.

Sebagaimana diketahui, PMK masuk ke Kalimantan sebagai akibat masuknya ternak sapi dari Jawa Timur, sebelum Jawa Timur dinyatakan sebagai zona tertular PMK. Sapi dan kambing masuk ke Kalimantan Tengah melalui Pelabuhan Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat pada akhir Mei 2022. Pada awal Juni 2022, PMK terkonfirmasi di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan yang terkonfirmasi dengan hasil pengujian serologi dengan metode Elisa serta virologi dengan metode RT-PCR.

Penyerahan vaksin PMK untuk Kalimantan diikuti dengan pelaksanaan vaksinasi di berbagai Kabupaten di Kalimantan Selatan serta Kallimantan Tengah. Sebanyak 2.442 ekor berbagai jenis ternak telah divaksin PMK pada 24-25 Juni 2022 dari total target 4.200 dosis vaksin teralokasi untuk Kalimantan Selatan.

Vaksinasi PMK juga dilakukan di BPTU-HPT Pelaihari untuk pencegahan ternak sapi Madura dan kambing PE. Vaksinasi PMK perdana untuk Kalimantan Tengah dimulai dari Kota Palangkaraya. Sebanyak 202 ekor sapi telah divaksin pada pelaksanaan pertama. Alokasi Vaksin PMK pertama untuk Kalimantan Tengah sebanyak 2.700 dosis. Alokasi vaksinasi PMK untuk Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 3.900 dosis.

Pelaksanaa vaksinasi PMK di Kalimantan dilaksanakan pada ternak sapi, kambing serta kerbau rawa. Kerbau rawa merupakan salah satu komoditas ternak yang ada di beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kendati demikian, belum ada laporan atau konfirmasi diagnosis PMK pada kerbau rawa di Kalimantan.

Vaksinasi PMK di Kalimantan secara serempak dilakukan oleh tenaga medik, paramedik Balai Veteriner Banjarbaru bekerja sama dengan Satgas pengendalian PMK provinsi yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur. Pelaksanaan vaksinasi juga dilaksanakan bersama dinas kabupaten yang melaksanakan fungsi pembangunan peternakan. (SH)

PPSKI DESAK PEMERINTAH SERIUS DALAM PENANGANAN PMK

PPSKI mendesak pemerintah agar serius menangani wabah PMK

Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang kembali merebak di Indonesia tentunya sangat meresahkan terutama bagi peternak sapi dan kerbau. Keresahan yang dirasakan oleh peternak kemudian diejawantahkan oleh Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) untuk memberikan masukan dan mendesak pemerintah agar serius dalam menanggulangi wabah PMK.

Mereka juga menggelar diskusi publik bertajuk "Peternak Bertanya Pakar Menjawab : PMK & Penanganannya" secara luring dan daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada Rabu (8/6) . Acara tersebut dihadiri oleh para peternak dan juga wartawan dari berbagai media nasional. Bertindak sebagai narasumber yakni Dr Drh Sofjan Sudrajat selaku mantan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam diskusi tersebut Sofjan menceritakan sejarah masuknya PMK ke Indonesia dan upaya yang dilakukan dalam mengendalikan wabah PMK hingga akhirnya Indonesia dinyatakan bebas PMK pada tahun 1990.

"Sejarahnya panjang, dulu saya berjuang bersama rekan - rekan yang lain dalam menanggulangi wabah, sekarang karena ulah manusia - manusia yang serakah negara ini harus menanggung akibatnya. Saya padahal sudah mewanti - wanti akan hal ini sejak jauh hari, sekarang akhirnya kejadian juga kan," kata dia.

Berdasarkan pengalamannya Sofjan membeberkan tindakan yang harus dilakukan dalam menanggulangi wabah PMK mulai dari melakukan stamping out, vaksinasi massal, pengawasan lalu lintas ternak, isolasi, serta disinfeksi.

"Stamping out atau depopulasi selektif ini perlu dilakukan agar mengurangi jumlah virus yang ada di alam. Kalaupun tidak bisa, setidaknya pemerintah bisa coba program lain yang kira - kira mengurangi kerugian peternak, kompensasi ini mau enggak mau harus ada," tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PPSKI Drh Nanang Purus Subendro menyatakan bahwa pihaknya juga telah memberi masukan pada pemerintah terkait program kompensasi kerugian akibat wabah PMK.

"Misalnya begini, kami kumpulkan semua ternak yang terinfeksi di tiap daerah yang positif PMK, kita lakukan slaugther tapi kemudian dagingnya ditampung oleh BULOG atau lembaga pemerintah lain untuk disimpan dan dijual kemudian hari. Minimal ini mengurangi kerugian peternak akibat PMK," kata Nanang.

Pasalnya akibat PMK Nanang kerap mendapatkan laporan dari peternak dimana harga sapi dan kerbau di pasaran anjlok. Selain itu banyak pihak yang tidak bertanggung jawab yang memancing di air keruh dengan menawar harga ternak jauh di bawah standar.

"Kemarin ada laporan di Jabar, Jatim, Jateng ada irang bawa truk keliling peternakan, mereka menawar harga ternak sampai 50% dibawah harga standar, ini kan peternak jadi rugi. Selain itu mobilitas mereka dari kandang yang satu ke yang lain juga berpotensi menyebarkan virus PMK," tandasnya.

Masukan Bagi Pemerintah

Pada hari itu PPSKI juga memberikan beberapa poin masukan kepada pemerintah pusat dan peternak terkait mewabahnya PMK sebagaimana tertulis di bawah ini : 

1. Mendorong Pemerintah Pusat untuk segera menetapkan status “Kejadian Luar Biasa” atas meluasnya penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku di wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Penyebaran dan dampak Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia semakin meluas, sejak dinyatakan wabah di 4 kabupaten di Propinsi Jawa Timur dan 1 kabupaten di Propinsi Aceh ( SK Mentan No. 403 & 404 tanggal 9 Mei 2022 ), per tanggal 21 Mei 2022 penyebaran penyakit ini sudah mencapai 82 kabupaten / kota di 16 Provinsi dengan jumlah ternak terdampak 5,4 juta ekor dan 20,7 ribu ekor ternak sakit (Data Ditjen Peternakan & Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian RI). Data tersebut belum termasuk fakta-fakta dilapangan dimana banyaknya ternak sapi yang dipotong oleh para peternak setelah melihat ciri-ciri ternaknya terkena PMK tanpa melakukan test PCR (pemotongan ternak diduga PMK sebelum terkonfirmasi positif PMK). Untuk ternak sapi perah, PMK ini berakibat terhadap turunnya produksi susu secara drastis (mencapai 80%) yang berakibat hilangnya pendapatan harian para peternak sapi perah. Pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah & Jawa Timur) merupakan propinsi utama ternak perah dimana saat ini sudah terlihat turunnya produksi susu harian secara total dari ketiga propinsi tersebut.

3. Mendorong terciptanya komunikasi yang kondusif dan terkontrol didalam pengaturan kebijakan dalam penanganan penyakit Kuku dan mulut, sehingga aktualisasi dan opersional di lapangan dapat di jalankan dengan baik dan terarah, hal ini sebagai upaya mengatasi kebingungan para peternak dalam memahami dan menjalankan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya pengaturan lalu lintas ternak serta produk turunannya, serta dalam rangka mempersiapkan hari raya Qurban dan Pelaksanaan hari raya Qurban nantinya. 

4. Meminta kepada Pemerintah untuk mempercepat proses pengadaan Vaksinasi PMK, karena Vaksinasi terhadap hewan yang masih sehat dari kemungkinan tertular PMK, merupakan hal yang harus segera dilaksanakan, belum tersedianya vaksin PMK di Indonesia dan terbatasnya kemampuan pemerintah dalam pengadaan vaksin PMK dalam jumlah yang mencukupi dan waktu yang cepat, membuat pemerintah harus melakukan terobosan kebijakan sehingga setiap waktu yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif untuk pengadaan vaksin PMK ini. Pihak Industri Peternakan yang juga memiliki resiko ternaknya tertular PMK (Industri Peternakan Sapi Potong, Sapi Perah, Domba/Kambing dan Industri Peternakan Babi) dapat dilibatkan secara langsung dalam penyediaan vaksin ini, termasuk keterlibatan Industri ini dalam membantu vaksinasi untuk para peternak di sekitar lokasi industrinya. 

5. Meminta kepada Pemerintah agar ketersediaan dana anggaran yang cukup besar baik dalam pengadaan vaksin PMK dan pelasanaan vaksinasinya (80% dari populasi ternak beresiko PMK), operasional pengawasan lalu lintas ternak, tindakan pengobatan, bantuan supporting untuk para peternak yang terdampak PMK, tindakan ganti rugi jika terjadi pemusnahan, permasalah kredit KUR akibat ternaknya terkena PMK dan lain-lain. Karena masih dimungkinkan bahwa PMK ini semakin meluas dan penanganannya dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama.

6. Mendorong terbentuknya kelembagaan Satuan Tugas Penanganan PMK yang terkoordinasi secara terpusat, layaknya penanganan pemerintah saat pandemic Covid19, atau wabah Flu Burung (Avian Influenza) yang lalu.

7. Meminta kepada pemerintah untuk memberhentikan Importasi Daging Kerbau dari India. 

8. Mendorong Pemerintah untuk melakukan “Stamping Out” dengan pemotongan bersyarat melibatkan BULOG,dan BULOG beralih fungsi menjadi penampung daging dari sapi korban dari penyakit PMK,  karena saat ini Sebagian Rumah Potong Hewan dipenuhi oleh ternak yang akan dipotong paksa akibat terkena penyakit mulut dan Kuku. 

9. Menghimbau kepada para Peternak sapi dan Kerbau di Indonesia agar lebih memperketat Biosecurity di masing-masing Kandang, agar ternak sapi dan kerbau yang masih sehat dapat terhindar dari penyakit mulut dan kuku. 

10. Menghimbau kepada Para Peternak sapi dan Kerbau di Indonesia agar segera melaporkan kepada petugas di daerah masing-masing apabila ditemukan gejala penyakit PMK di daerahnya (CR)

SAPIMOO AJAK PETERNAK MENGENALI DAN MENCEGAH PMK

Drh Deddy dan Dr Ivan berdiskusi dalam talkshow 

Wabah PMK yang merebak belakangan ini semakin meluas, berdasarkan data terakhir PMK telah menginfeksi ternak di 18 provinsi di Indonesia. Agar dapat lebih memahami dan mencegah penularan PMK sekaligus mengedukasi masyarakat, Platform digital kesehatan hewan dan reproduksi sapi, Sapimoo mengadakan Talkshow online bertajuk "Apakah PMK Akan Menjadi Pandemi Peternakan Indonesia?". Acara tersebut digelar melalui daring Zoom Meeting pada Senin (30/5).

Narasumber yang dihadirkan yakni Drh Deddy Fachruddin Kurniawan selaku dokter hewan praktisi sapi perah dan Ketua PDHI Jawa Timur sekaligus founder sapimoo.com. Selain itu hadir juga Dr Ivan Sini sebagai praktisi kesehatan.

Drh Deddy menjelaskan secara detail mengenai PMK mulai dari sifat virus, cara penularan, gejala klinis yang ditemui bahkan sampai kepada kerugian besar yang dialami oleh suatu negara terkait wabah PMK.

"Ini penyakit yang sangat berbahaya, memang tidak zoonosis, tetapi kerugian ekonominya sangat besar bahkan untuk suatu negara. PMK ini penyakit sapi yang paling ditakuti oleh berbagai negara di seluruh dunia," tuturnya.

Sementara itu Dr Ivan membandingkan Covid-19 dengan PMK. Menurutnya ini sama seperti ketika wabah Covid-19 datang ke Indonesia beberapa tahun yang lalu dimana ada dua aspek yang harus dipilih sebagai prioritas yakni kesehatan dan ekonomi.

"Ini sangat mirip dengan Covid-19 nantinya seakan - akan harus ada yang "ditumbalkan", tapi kita enggak bisa begitu, keduanya ini harus kita keep supaya seimbang, kalau salah dalam mengambil kebijakan maka dua - duanya kita akan rugi," kata dia.

Berkaca dari masalah Covid-19 juga, Dr Ivan menyadari juga bahwa tenaga medis baik di bidang kesehatan manusia dan hewan terbatas, pastinya juga kita akan kewalahan dalam menghadapi suatu wabah, oleh karenanya sangat penting adanya sosialisasi sehingga minimal peternak dapat mengakses kebutuhan kesehatan hewannya secara online akibat keterbatasan tenaga medis.

Dalam acara tersebut juga disebutkan oleh Drh Deddy bahwa Sapimoo hadir sebagai salah satu solusi bagi masyarakat terutama peternak agar dapat melakukan konsultasi keswan dan reproduksi terutama pada sapi. 

Nantinya masyarakat dapat mengakses sapimoo.com lalu kemudian dapat berkonsultasi dengan dokter hewan terkait kesehatan hewan baik PMK, kesehatan reproduksi, maupun penyakit lain. Saat ini kata Drh Deddy, Sapimoo.com masih dapat diakses dalam bentuk website, namun begitu kedepannya dalam waktu dekat sapimoo.com mungkin akan menjadi aplikasi smartphone yang makin memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya. 

Bagi masyarakat atau peternak yang hendak berkonsultasi mengenai aspek keswan dan reproduksi silakan akses www.sapimoo.com atau dapat menghubungi sapimoo.com melalui aplikasi WhatsApp di nomor 0811960074. (CR)