KELOMPOK AHLI SANGAT PRIHATIN DENGAN WABAH FLU BURUNG DI BELANDA

Kelompok ahli penyakit hewan Belanda, yang memberi nasihat kepada Kementerian Pertanian tentang flu burung, sangat prihatin tentang keadaan flu burung saat ini di Belanda. Hal itu menurut Arjan Stegeman, profesor Kesehatan Hewan Ternak di Universitas Utrecht dan ketua kelompok ahli tersebut. Ia juga memperingatkan bahwa metode yang digunakan saat ini untuk memerangi flu burung sudah ketinggalan zaman.

Stegeman menggambarkan situasi saat ini sebagai "serius". Penelitian terbaru oleh Otoritas Keamanan Pangan Eropa (EFSA) menunjukkan bahwa antara September dan pertengahan November lebih dari 1.400 kasus virus terdeteksi di antara burung liar di 26 negara Uni Eropa. Itu 4 kali lebih tinggi daripada periode yang sama tahun lalu dan jumlah tertinggi yang tercatat untuk periode tersebut sejak 2016. Sejak pertengahan Oktober, perintah karantina telah diberlakukan di Belanda untuk peternakan dan peternak hobi.

Kepatuhan ketat terhadap langkah-langkah biosekuriti di peternakan unggas sangat penting untuk mengatasi flu burung, menurut EFSA. Deteksi dini infeksi dan pemusnahan cepat peternakan yang terinfeksi juga diperlukan.

Namun, menurut Stegeman, justru di situlah letak kelemahan utamanya. “Metode ini berasal dari masa ketika flu burung masih jarang dan pemusnahan peternakan unggas memastikan virus tersebut hilang. Tetapi sekarang flu burung terus-menerus terjadi di antara burung liar, bukan di peternakan unggas.”

Stegeman menganjurkan langkah-langkah pencegahan, termasuk vaksinasi. Uji coba sudah berlangsung. “Kita tidak bisa dengan mudah memvaksinasi semua ayam sekaligus. Perlu ada jadwal pencegahan di mana anak ayam muda menerima vaksin, dan mungkin lagi nanti. Dalam setahun, sebagian besar peternakan ayam petelur akan divaksinasi,” kata profesor tersebut. Hasil pertama uji coba vaksinasi diharapkan awal tahun depan.

“Saya pikir semua orang prihatin, termasuk Kementerian Pertanian,” kata Stegeman. “Dalam skenario yang menguntungkan, virus tersebut dapat mati karena sebagian besar populasi menjadi kebal akibat tingginya jumlah infeksi, tetapi kita telah melihat sebelumnya bahwa hal ini tidak selalu terjadi. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan sekarang adalah menerapkan langkah-langkah keamanan di peternakan unggas. Vaksin adalah sesuatu untuk jangka panjang.”

APAKAH INDUSTRI UNGGAS RUSIA DALAM BAHAYA?

Meskipun ada sedikit pertumbuhan produksi pada tahun 2025, industri unggas Rusia menghadapi tantangan serius yang dapat memberikan tekanan berat pada operasi yang ada tahun depan, kata Sergey Yushin, direktur eksekutif Asosiasi Daging Nasional Rusia, kepada media berita negara setempat, Interfax.

Harga grosir telah mengalami penurunan yang stabil sejak musim panas 2024, dan selama 12 bulan terakhir, harga tersebut telah turun 5-10%. Penurunan ini, kata Yushin, terjadi di tengah kenaikan inflasi pangan sebesar 40% selama 5 tahun terakhir, yang melampaui pertumbuhan biaya produksi untuk sebagian besar produk makanan.

Cukup banyak inisiatif pemerintah di bidang pelabelan, perpajakan, dan perlindungan lingkungan diperkirakan akan semakin mendorong kenaikan biaya produksi.

“Kita sering membaca pernyataan dari regulator yang dihormati bahwa keputusan ini dan itu akan meningkatkan biaya produksi sebesar setengah persen atau satu persen. Mungkin. Tetapi apakah ada yang menghitung efek kumulatif pada ekonomi produksi dari lusinan inisiatif baru-baru ini?” tanya Yushin.

Menurut Yushin, peternakan ayam broiler membunyikan alarm dalam iklim ekonomi saat ini, bahkan operasi yang berteknologi maju pun sekarang beroperasi dengan kerugian.

Yang sangat berbahaya adalah para peternak kehilangan uang karena industri ini menghadapi ancaman yang semakin besar dari penyakit hewan.

“Investasi perlu dilakukan tidak hanya dalam modernisasi dan pengembangan, tetapi juga dalam biosekuriti, karena penghematan di bidang penting ini dapat menyebabkan hasil yang buruk,” kata Yushin.

Selain itu, Rusia menghadapi masuknya produk ayam broiler, terutama daging putih, dari China, kata Yushin.

“Daging putih tidak diminati di China, dan harga daging babi yang rendah serta pertumbuhan produksi ayam broiler di negara itu semakin menekan harga,” jelasnya.

Ia menambahkan, “Kita sudah terdesak keluar dari pasar negara-negara tetangga, termasuk beberapa negara Uni Eurasia [pasca-Soviet], tempat ayam China diimpor, menurut beberapa data, dengan nilai pabean yang jauh lebih rendah untuk menghemat bea masuk, karena dada ayam tidak mungkin berharga US$0,89 per kilogram.”

EMBARGO CHINA ATAS IMPOR UNGGAS BRASIL BERAKHIR

China mengumumkan pada bulan November penangguhan embargo impor unggas Brasil, sebuah tindakan yang diberlakukan setelah wabah flu burung pada bulan Mei. China adalah tujuan utama ekspor daging ayam dari Brasil, eksportir terbesar di dunia.

Larangan tersebut diberlakukan setelah konfirmasi pada 15 Mei tentang kasus flu burung patogenik tinggi di sebuah peternakan unggas komersial di Montenegro di Rio Grande do Sul. Bahkan setelah Brasil menyatakan diri bebas dari penyakit tersebut pada awal Juni, pembatasan China tetap berlaku.

Menurut pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Administrasi Umum Bea Cukai China (CGAC), pencabutan larangan tersebut berlaku segera dan diputuskan "berdasarkan analisis risiko" yang dilakukan oleh otoritas sanitasi China. Pada bulan September, sebuah misi teknis China mengunjungi Brasil untuk mengaudit sistem inspeksi federal dan memverifikasi langkah-langkah sanitasi yang diadopsi.

SEKTOR UNGGAS IRLANDIA MENGHADAPI TANTANGAN BESAR

Sektor unggas Irlandia menghadapi tantangan besar. Flu Burung menimbulkan risiko di seluruh pulau, sementara preferensi pengecer untuk mendapatkan telur dari sistem selain kandang yang diperkaya semakin meningkat. Tekanan tambahan dari LSM kesejahteraan hewan membuat investasi signifikan diperlukan untuk menggeser metode produksi.

Investasi modal untuk sistem produksi baru juga merupakan tantangan besar, karena biaya telah meningkat secara substansial selama 5 tahun terakhir. Kesulitan lain adalah mengamankan kontrak jangka panjang dari pengecer, yang dibutuhkan agar produsen dapat memperoleh pengembalian investasi yang memadai dari waktu ke waktu.

Demikianlah Departemen Pertanian, Pangan, dan Kelautan (DAFM) menggambarkan situasi saat ini di sektor unggas nasional dalam Tinjauan dan Prospek Tahunan mereka.

Dalam catatan yang lebih positif, departemen tersebut menambahkan, “Unggas akan terus mendapat manfaat dari citra yang lebih sehat dan harga yang relatif lebih murah, dan merupakan satu-satunya daging yang diperkirakan akan mengalami peningkatan, tumbuh sebesar 1,6 kg per kapita. Namun, tingkat pertumbuhan tahunan diperkirakan akan lebih lambat daripada yang terlihat dalam dekade terakhir. Ekspor unggas diperkirakan akan kembali meningkat, meskipun kesenjangan harga relatif terhadap harga dunia masih berlanjut.”

EKSPOR UNGGAS MALAWI BERTUMBUH

Sektor unggas Malawi, meskipun secara keseluruhan produksinya relatif kecil dibandingkan dengan produsen teratas di Afrika, dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan keunggulannya melalui pertumbuhan ekspor yang tajam dan peningkatan visibilitas pasar.

Dalam hal ini, dilaporkan bahwa ekspor unggas melonjak dari sekitar US$2 juta pada tahun 2021 menjadi US$10 juta pada tahun 2024, yang mencerminkan peningkatan kapasitas dan partisipasi yang lebih kuat dalam rantai nilai regional. Pendorong utama di balik pertumbuhan ekspor ini adalah meningkatnya peran produsen unggas khusus yang telah berhasil meningkatkan skala operasinya.

Seperti di wilayah lain, biaya pakan tetap menjadi kendala utama dan kekurangan input utama seperti kedelai telah mendorong kenaikan biaya secara signifikan. Misalnya, pada tahun 2024, Malawi mengalami kenaikan harga kedelai hampir 48% antara Mei dan November, sebagian karena kondisi cuaca buruk dan distorsi pasar. Hal ini telah memberi tekanan pada produsen skala kecil dan komersial.

Meskipun demikian, sektor unggas menjadi semakin penting bagi pola makan masyarakat Malawi serta perekonomian lokal. Menteri Perdagangan negara tersebut, Sosten Gwengwe, mengomentari pertumbuhan ekspor, mencatat, “Industri unggas sedang meningkat… tetapi kita harus memastikan pertumbuhan yang lebih inklusif sehingga peternak kecil tidak tertinggal.”

Keberhasilan Malawi menawarkan pelajaran bagi negara-negara lain dengan sumber daya serupa: peningkatan produksi unggas berorientasi ekspor dimungkinkan bahkan tanpa menjadi produsen volume teratas, asalkan produsen dapat memenuhi standar kualitas dan peraturan serta mengelola biaya input dan risiko.

RAKERNAS PINSAR INDONESIA: MERAJUT INTEGRASI INDUSTRI UNGGAS DEMI AMANKAN PASOKAN PROTEIN NASIONAL

Foto bersama dalam Rakernas Pinsar Indonesia. (Foto: Infovet/Sadarman)

Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) resmi menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026, pada 19-21 Januari 2026 di Yogyakarta. Perhelatan strategis ini menjadi momentum krusial bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan ulang arah industri perunggasan nasional di tengah dinamika pasar yang kian menantang.

Pertemuan ini menjadi krusial mengingat sektor perunggasan nasional tengah berada di persimpangan jalan antara modernisasi teknologi dan perlindungan hak-hak peternak mandiri.

Di tengah ancaman efisiensi global, Rakernas ini berfungsi sebagai wadah konsolidasi untuk memastikan bahwa transformasi industri menuju sistem terintegrasi tidak menggerus peran peternak rakyat, melainkan memperkuat daya saing mereka dalam rantai pasok nasional yang lebih transparan dan berkeadilan.

Respons Cepat Terhadap Tantangan Sektor Perunggasan
Ketua Pelaksana Rakernas PINSAR Indonesia 2026, Parjuni, menegaskan bahwa kegiatan tahun ini bukan sekadar seremoni rutin. Mengangkat tema “Pengembangan Industri Ayam Terintegrasi”, Rakernas ini merupakan jawaban atas berbagai persoalan fundamental yang menghimpit peternak rakyat.

“Kami ingin merumuskan arah dan langkah bersama. Saat ini, kita menghadapi tantangan nyata mulai dari ketimpangan struktur pasar hingga fluktuasi harga yang kerap merugikan peternak maupun konsumen,” kata Parjuni.

Ia juga menyoroti pentingnya stabilitas pasokan protein hewani, terutama dalam mendukung program strategis pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, industri harus bertransformasi agar mampu menyediakan pasokan yang stabil, terjangkau, dan berkelanjutan.

Ekspansi Organisasi: Pelantikan 12 Wilayah Baru
Dalam rangkaian acara Rakernas, PINSAR Indonesia menunjukkan penguatan basis massanya dengan melantik pengurus dari 12 wilayah baru. Dipandu oleh Ir Eddi Wahyudin, prosesi pelantikan dan penyerahan Pataka dilakukan langsung oleh Ketua Umum PINSAR Indonesia Singgih Januratmoko, kepada perwakilan wilayah mulai dari Aceh, Banten, DKI Jakarta, hingga Papua Barat dan Maluku Utara. Kehadiran pimpinan wilayah baru ini diharapkan memperkuat posisi tawar peternak rakyat dalam mengawal kebijakan perunggasan di tingkat daerah hingga pusat.

Ke depannya, PINSAR Indonesia berkomitmen menjadi benteng perlindungan bagi peternak rakyat melalui penguatan akses permodalan, penyediaan bibit dan pakan yang berkualitas, serta pendampingan teknologi.

Dengan organisasi yang semakin solid, PINSAR Indonesia bertujuan menciptakan ekosistem usaha agar peternak kecil tidak lagi berjalan sendiri dalam menghadapi gempuran korporasi, melainkan memiliki daya tawar kolektif dalam menentukan harga pasar yang adil serta menjadi mitra utama pemerintah dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.

Harapan Baru Melalui Program MBG
Membuka acara secara resmi, Singgih memberikan angin segar bagi para peternak. Ia menyatakan bahwa kebijakan pemerintah terkait program MBG adalah “oase” bagi keberlangsungan usaha peternak rakyat.

“Peternak rakyat kini boleh bernapas lega. Program MBG diproyeksikan mampu menyerap produk unggas, baik daging maupun telur secara maksimal. Ini adalah kepastian pasar yang selama ini dinantikan agar peternak bisa menikmati hasil nyata dari usaha yang mereka tekuni,” kata Singgih.

Dengan integrasi industri yang lebih solid dan dukungan pasar dari program pemerintah, Rakernas PINSAR Indonesia 2026 diharapkan menjadi titik balik bagi kejayaan perunggasan nasional yang lebih berkeadilan. (Sadarman)

PINSAR INDONESIA SAMBUT ERA BARU: PROGRAM MBG JADI “CAHAYA” BAGI PETERNAK RAKYAT

Suasana Rakernas PINSAR Indonesia di Yogyakarta. (Foto-foto: Infovet/Sadarman)

Suasana hangat menyelimuti Candhari Heaven, Yogyakarta, pada Senin (19/1/2026) malam. Di tengah udara kota yang syahdu karena diguyur hujan, puluhan pemimpin wilayah Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) dari seluruh penjuru Tanah Air berkumpul, menandai dimulainya rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PINSAR Indonesia 2026.

Acara jamuan makan malam ini bukan sekadar seremoni pembuka. Bagi para peternak rakyat yang tergabung dalam PINSAR Indonesia, momentum ini menjadi titik balik emosional setelah sekian lama bergelut dengan ketidakpastian industri perunggasan nasional.

Ketua Umum PINSAR Indonesia, H. Singgih Januratmoko SKH MM dalam sambutannya di hadapan para pengurus wilayah, tak mampu menyembunyikan rasa bangganya atas daya tahan organisasi yang dipimpinnya. Ia menganalogikan perjalanan peternak mandiri, khususnya di sektor budi daya broiler selama lebih dari 10 tahun terakhir sebagai masa-masa “berjalan di kegelapan”.

“Lebih dari satu dekade kita berjalan di kegelapan yang bisa kita analogikan tanpa cahaya sama sekali. Terutama peternak broiler yang didera masalah over supply yang seakan tiada ujungnya hingga banyak yang gulung tikar,” ujar Singgih dengan nada emosional di tengah riuh rendah suasana makan malam.

Namun, optimisme baru kini terpancar seiring dengan transisi pemerintahan dan kebijakan strategis yang mulai digulirkan. Singgih menyebut program unggulan pemerintah berupa pemberian susu dan Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa sekolah sebagai “oksigen” baru bagi industri peternakan rakyat.

Menurutnya, program MBG adalah jawaban konkret atas permasalahan hilirisasi yang selama ini menghimpit peternak kecil. Dengan kebutuhan protein hewani yang masif untuk anak sekolah di seluruh Indonesia, PINSAR Indonesia memandang diri mereka sebagai aktor kunci yang memegang kendali produksi.

“Kini kita sudah bisa bernapas lega karena adanya program MBG tersebut. Kita terlibat secara langsung karena kita memiliki produknya, daging ayam dan telur, yang kandungan gizi hewaninya melampaui gizi nabati,” tegasnya.

Ketua Umum PINSAR Indonesia, Singgih Januratmoko, saat memberikan sambutannya.

Rangkaian Rakernas ini dijadwalkan akan berlangsung hingga Rabu (21/1/2026). Agenda utama yang akan dibahas pada hari-hari berikutnya mencakup diskusi mengenai pengembangan ekosistem industri ayam terintegrasi serta pemantapan peran PINSAR Indonesia dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui usaha peternakan rakyat.

Selain dihadiri para pemimpin wilayah, acara ini juga menjadi wadah konsolidasi internal untuk mengevaluasi program kerja tahun sebelumnya dan merumuskan langkah strategis menghadapi tantangan global 2026.

Semangat yang dibawa dari meja makan malam ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi PINSAR Indonesia untuk keluar dari “kegelapan” masa lalu dan menyongsong kedaulatan pangan yang lebih berpihak pada peternak rakyat. (Sadarman)

INDUSTRI UNGGAS SURIAH MENGKHAWATIRKAN KERUGIAN YANG TERUS MENINGKAT

Industri unggas Suriah berada di ambang kehancuran setelah, pada September 2025, pemerintah baru meninggalkan kampanye substitusi impor dan mencabut larangan impor ayam beku yang diberlakukan awal tahun ini.

Menurut Nizar Saad El-Din, kepala Komite Unggas Pusat di Federasi Kamar Pertanian, peternakan Suriah mengalami lonjakan biaya operasional sebesar 300% tahun ini. Hal ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk kenaikan harga energi dan pakan. Akibatnya, unggas yang diproduksi di peternakan Suriah tetap tidak kompetitif dibandingkan dengan impor.

Perhitungan terbaru menunjukkan bahwa biaya produksi 1.000 ekor ayam dengan berat rata-rata 2,5 ton adalah sekitar US$4.275, setara dengan US$1,71 per kg, kata Saad El-Din.

Menanggapi kekhawatiran atas kenaikan harga pangan, pemerintah Suriah, pada 23 September, mengizinkan pengolah daging untuk mengimpor unggas. Sumber-sumber lokal meyakini bahwa keputusan tersebut dipengaruhi oleh lobi dari sekelompok pengolah daging, lapor Syrian Days, sebuah surat kabar lokal.

Sekitar 15.000 peternak unggas menghadapi risiko kebangkrutan karena pasar dibanjiri impor, demikian peringatan publikasi tersebut. Syrian Days mengutip beberapa peternak unggas, yang ingin tetap anonim, mengkritik apa yang mereka gambarkan sebagai kebijakan ekonomi yang tidak menentu dari pemerintah Suriah yang baru.

Secara teknis, impor unggas hanya diperbolehkan untuk beberapa perusahaan industri, dan unggas beku mentah seharusnya tidak sampai ke rak-rak toko bahan makanan di negara tersebut. Namun, kurangnya kontrol mengakibatkan sejumlah besar ayam impor bocor ke pasar, memicu penurunan harga.

Namun, pengamat independen berpendapat bahwa kebijakan pemerintah adalah langkah yang tepat untuk mengekang kenaikan harga pangan.

Selain itu, mantan penasihat Menteri Ekonomi dan Industri, Mazen Deirwan, mengatakan kepada Syrian Days bahwa pabrik pengolahan daging tidak mengimpor ayam beku utuh, melainkan potongan-potongan yang ditujukan semata-mata untuk penggunaan industri. Ia berasumsi bahwa ayam non-Suriah yang tersedia di pasar sebagian besar diselundupkan ke negara itu.

Pemerintah Suriah menghadapi pilihan sulit: melindungi konsumen atau mempertahankan industri unggas yang sedang terpuruk.

Deirwan menganjurkan liberalisasi pasar dan pencabutan total pembatasan impor, dengan alasan bahwa melindungi produksi lokal melalui berbagai larangan telah terbukti tidak berhasil dan bahwa solusinya terletak pada penanganan penyebab tingginya biaya lokal, bukan pada penerapan pembatasan di pasar.

GHANA, SALAH SATU NEGARA PENGHASIL UNGGAS TERBESAR DI AFRIKA

Meningkatnya populasi dan urbanisasi di seluruh Afrika mendorong permintaan akan protein yang terjangkau. Dalam hal ini, industri unggas muncul sebagai sektor penting yang berkontribusi pada ketahanan pangan, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi di seluruh benua.

Permintaan akan daging ayam broiler, telur, dan produk unggas terkait di Ghana tumbuh pesat, tetapi industri lokal masih jauh tertinggal, hanya memenuhi sebagian kecil dari konsumsi nasional. Produksi daging ayam domestik Ghana pada tahun 2023 sekitar 50.482 metrik ton, dengan produksi telur sebesar 74.374 metrik ton, menandai peningkatan 15% dari tahun ke tahun dalam produksi telur, tetapi menunjukkan bahwa produksi daging saat ini masih jauh di bawah permintaan.

Diperkirakan warga Ghana mengonsumsi antara 300.000 dan 400.000 metrik ton unggas setiap tahunnya, menjadikan Ghana sebagai konsumen terbesar kedua di Afrika Barat setelah Nigeria.

Untuk membantu menutup kesenjangan tersebut, pemerintah Ghana meluncurkan berbagai program pada tahun 2024/2025 untuk menghidupkan kembali dan memodernisasi industri ini. Yang utama di antaranya adalah Skema Intensifikasi Unggas di bawah Program Ketahanan Sistem Pangan Afrika Barat (FSRP), yang sebagian didanai oleh Bank Dunia. Di bawah skema ini hingga saat ini, sekitar 360.500 DOC, 911.000 dosis vaksin, dan lebih dari 1,17 juta kg pakan telah dikirim, menghasilkan produksi 400.000 ekor ayam broiler dalam beberapa bulan pertama implementasi.

Ghana juga telah menetapkan target khusus yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungannya pada impor. Pada pertengahan tahun 2025, para pembuat kebijakan berjanji untuk mengganti setidaknya 25% impor ayam beku (setara dengan sekitar 100.000 metrik ton daging unggas setiap tahun) melalui peningkatan produksi lokal. Untuk mencapai hal ini, diperlukan pemeliharaan sekitar 67 juta ekor ayam broiler per tahun, atau sekitar 1,28 juta ekor per minggu, yang masing-masing menghasilkan sekitar 1,5 kg daging setelah diproses.

Namun, tantangan di Ghana tetap ada, seperti halnya di negara-negara tetangga, termasuk biaya pakan dan input yang tinggi, infrastruktur penetasan dan rantai dingin yang sudah ketinggalan zaman, dan persaingan ketat dari impor beku yang lebih murah dari AS, Brasil, dan Eropa.

Keberhasilan revitalisasi industri unggas lokal di Ghana akan berdampak lebih dari sekadar ketahanan pangan nasional, hal itu akan menghasilkan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan taraf hidup. Selain itu, pengurangan impor akan menghemat cadangan devisa, meningkatkan neraca perdagangan, dan mendorong nilai tambah di industri pendukung seperti feedmill dan cold storage.

SEBANYAK 400 DOSIS VAKSIN DARURAT UNTUK LSD DISALURKAN KE JEMBRANA

Penyerahan bantuan vaksin darurat untuk LSD serta obat hewan, multivitamin, disinfektan, dan alat kesehatan untuk membantu peternak sapi di Jembrana. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) menyalurkan 400 dosis vaksin darurat untuk penyakit lumpy skin disease (LSD) yang dilengkapi obat hewan, multivitamin, disinfektan, dan alat kesehatan untuk memberikan perlindungan ternak sapi milik peternak di Kabupaten Jembrana, Bali. Langkah ini dilakukan untuk memutus penularan LSD yang sempat menjangkiti puluhan sapi dan berpotensi mengganggu ekonomi peternak.

Bantuan diserahkan Direktur Kesehatan Hewan Kementan Hendra Wibawa, kepada Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, di Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Sabtu (17/1/2026). Ini merupakan tahap pertama bantuan Kementan sebagai respons darurat atas terdeteksinya LSD di Kabupaten Jembrana.

“Hari ini kami menerima peralatan lengkap untuk mencegah penyakit LSD. Ada vaksin, obat-obatan, multivitamin, dan juga disinfektan,” ungkap Kembang.

“Ini upaya kita mempercepat penanganan penyebaran LSD pada sapi. Kolaborasi yang luar biasa hari ini, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan masyarakat peternak. Semoga segera bisa kita selesaikan.”

Pada kesempatan yang sama, Hendra Wibawa turut mengimbau peternak agar segera melapor jika menemukan gejala benjolan pada kulit sapi, tidak memasukkan dan mengeluarkan ternak dari kandang di zona tertular, serta menjaga kebersihan kandang untuk mengurangi habitat vektor pembawa penyakit.

“Petugas akan langsung memeriksa dan mendiagnosis apakah itu suspek LSD atau penyakit kulit biasa. Jika ditemukan indikasi sakit, segera lakukan isolasi mandiri dengan memisahkan ternak tersebut dari kawanan yang sehat dan laporkan ke petugas agar segera mendapatkan penanganan,” ujar Hendra.

Sementara itu di tempat terpisah, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menegaskan bahwa pengendalian penyakit hewan menular merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi keberlanjutan usaha peternak rakyat. Hal tersebut disampaikannya saat mendampingi Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, saat meninjau kesiapan hilirisasi ayam di Bone, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/1/2026).

“Negara tidak boleh membiarkan peternak menanggung risiko sendiri. Ketika ada ancaman penyakit, negara harus hadir lebih dulu untuk melindungi ternak dan memastikan usaha peternak tetap berjalan,” kata Agung.

Ia menegaskan bahwa langkah cepat seperti vaksinasi darurat, pembatasan lalu lintas ternak, dan pendampingan teknis di lapangan menjadi instrumen penting agar peternak tidak mengalami kerugian berkepanjangan akibat wabah penyakit hewan. (INF)

TEMU KANGEN KLVI, WUJUD AKTUALISASI DIRI PARA DOKTER HEWAN SENIOR

Momen foto bersama Ketua Umum KLVI, Dirkeswan, pihak Vaksindo (Foto-foto: Infovet/NDV)

Para dokter hewan senior yang tergabung dalam Paguyuban Keluarga Lansia Veteriner Indonesia (KLVI) menyelenggarakan acara temu kangen dan berkumpul di Cafetaria PT Vaksindo Satwa Nusantara Plant 1, Bogor, Selasa (13/1/2026).

Pertemuan rutin ini sebagai perwujudan untuk mempererat tali silaturahmi, meningkatkan kesehatan mental, serta aktualisasi diri pada lansia tangguh (sehat, aktif, mandiri, produktif). Ketua Umum Paguyuban KLVI, Prof Dr Drh Fachryan Hasmi Pasaribu, mengatakan pertemuan ini rutin terlaksana setiap tiga bulan sekali.

"KLVI kami bagi menjadi lima sektor yaitu Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan Bogor. Tahun lalu, pertemuan diadakan di Bandung. Mengawali 2026 ini, kebagian di Jakarta,” tutur Prof Fachryan sembari menambahkan bahwa paguyuban ini dalam proses transformasi sebagai organisasi. Program-program untuk jangka panjang juga tengah dirapikan.

Koordinator Paguyuban Keluarga Lansia Veteriner Sektor Jakarta, Drh Didi Aswadi MM, menyebutkan saat ini anggota paguyuban di sektor Jakarta sekitar 300 orang. Sementara jumlah anggota keseluruhan dari lima sektor mencapai 1.000 orang lebih yang aktif.  

Keanggotaan KLVI awalnya bersifat eksklusif dokter hewan, bertujuan sebagai media bersilaturahmi dan bertukar pikiran para dokter hewan senior Indonesia. Dilandasi semangat kekeluargaan dan persatuan, keanggotaan KLVI tidak terbatas hanya pada dokter hewan saja, akan tetapi juga anggota keluarganya.

KLVI digagas pertama kali oleh 13 orang dokter hewan senior dan secara resmi dibentuk pada 6 Juli 1996, di kediaman Drh Soetopo, di Jakarta. Para senior yang terlibat di antaranya 1) Drh Soetopo, 2) Drh Soekobagyo, 3) Drh Soetikno, 4) Drh Suwadi Sindurejo, 5) Drh Hutabarat, 6) Drh ZB Tafal, 7) Drh Markoen, 8) Drh Tamyis, 9) Drh Ishak, 10) Drh Dharmojono, 11) Drh Sugiri, 12) Drh IGN Teken Temadja, dan 13) Drh Martono. Di antara para pendiri tersebut, saat ini Drh Dharmojono menjadi satu-satunya pendiri awal yang masih mendampingi KLVI.

Layanan Konsultan

Dari kanan ke kiri: Dirkeswan Drh Hendra Wibawa MSi PhD, Dr Teguh Prajitno, Drh Fadjar Sumping Tjatur Rasa PhD bercengkrama sembari mengunjungi perkantoran PT Vaksindo Satwa Nusantara

Saat ini KLVI tengah mencanangkan program layanan profesional yang memberikan saran, bimbingan, analisis manajemen maupun memberikan pendampingan teknis guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta kesehatan hewan ternak.

“Nantinya tim konsultan dari KLVI memiliki tugas mulai dari merencanakan metode budi daya, merumuskan pakan, mengelola kandang, dan mengatasi masalah penyakit untuk memaksimalkan hasil dan keuntungan bisnis peternakan,” jelas Didi. 

Sementara ditambahkan juga oleh Fachryan, KLVI juga akan bekerja sama dengan perbankan dalam pembuatan kartu anggota (KTA) yang multifungsi.

“Melalui program ini, sinergi antara bank dengan KLVI diwujudkan dalam bentuk nyata yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh anggota. Selain itu, kartu ini juga berfungsi sebagai identitas resmi anggota KLVI,” lanjut Fachryan.

Saran Dokter Hewan Senior Dibutuhkan 

Kegiatan temu kangen diisi dengan keseruan bernyanyi bersama

Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH, Drh Hendra Wibawa MSi PhD, yang hadir di dalam acara KLVI menyampaikan, “Menurut saya kegiatan seperti ini tidak hanya sekadar temu kangen maupun silaturahmi. Bagi kami yang berada dalam jajaran Ditjen PKH, keberadaan acara ini merupakan wadah bagi kami menimba ilmu dari para dokter hewan senior yang telah membangun fondasi sistem peternakan dan kesehatan hewan.”

Bukti dari kepemimpinan dan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat para senior ini adalah dimana tantangan yang dihadapi pada masa itu dengan keterbatasan sumber daya, mereka mampu buat konklusi yang signifikan untuk pembangunanan peternakan Tanah Air. 

“Salah satu monumental peristiwa yang patut kita contoh yaitu para dokter hewan senior ini sangat berperan dalam membebaskan Indonesia dari wabah PMK dan diakui Organisasi Kesehatan Hewan Dunia atau WOAH pada tahun 1990,” lanjut Hendra. 

Senada dengan Hendra, Head of Animal Health and Livestock Equipment Japfa (Vaksindo), Dr Teguh Yodiantara Prajitno, menuturkan para dokter hewan senior dalam KLVI ini telah merumuskan pilar, sekaligus pengalaman yang mereka lalui dapat menjadi pembelajaran bagi generasi saat ini..   

“Kami yang berada di sini saat ini, sudah diberikan rambu-rambu dan tinggal dikembangkan. Ketika terjadi outbreak penyakit, input-input para senior ini sangat penting,” tutur Teguh. 

Hubungan antargenerasi memegang peran penting dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan dari generasi ke generasi.

“Ketika kita bicara mengenai swasembada pangan, dibutuhkan suplai protein yang konsisten serta sustain. Kontrol keamanan pangan asal hewan di Indonesia terutama yang berkaitan dengan higienitas dan sanitasi, ujung tombaknya ada pada dokter hewan,” tandasnya.  

Drh Fadjar Sumping Tjatur Rasa PhD dari Kementan menambahkan pada momen tertentu, para dokter hewan senior dilibatkan dalam kegiatan edukasi masyarakat mengenai gizi, dalam tata kelola program investasi sapi hingga saat terjadi outbreak PMK yang kembali melanda Indonesia.  

“Kami mengajak para senior untuk turut merespon kehawatiran masyarakat perihal kebijakan pemerintah, kemudian manfaat bagi stakeholder. Pesan atau perspektif yang mereka sampaikan, berbasis pengalaman dan jam terbang dalam menghadapi tantangan di industri peternakan dan kesehatan hewan,” pungkasnya. (NDV) 

PEMERINTAH BERENCANA ALOKASIKAN DANA TRILIUNAN KE SEKTOR PETERNAKAN SAPI

Sarasehan soal 4,8 T untuk peternakan sapi yang digelar di Unpad. (Foto: Istimewa)

Kini industri peternakan menjadi atensi pemerintah, terutama untuk pemenuhan gizi masyarakat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan, dan swasembada pangan sesuai dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa produk peternakan yang harganya mudah dijangkau dan menjadi menu andalan program MBG adalah daging ayam dan telur. Namun memungkinkan pula jika daging sapi bisa menjadi variasi menu MBG satu kali dalam sepekan.

Setelah menggulirkan anggaran Rp 20 triliun untuk perunggasan, kini pemerintah juga berencana mengucurkan dana Rp 4,8 triliun untuk peternakan sapi sebagai dukungan atas program MBG untuk pasokan daging dan susu yang berkelanjutan. Strategi yang dibangun adalah pengembangan peternakan besar yang tersentralisasi di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur.

Oleh karena itu, Badan Kejuruan Teknik Peternakan Persatuan Insinyur Indonesia (BKT PII) mengadakan sarasehan bertajuk “4,8 T Alokasi Anggaran Pemerintah di Sektor Peternakan Sapi, Mewujudkan Pasokan Daging dan Susu untuk Program MBG yang Berkelanjutan” di Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/1/2026).

Kegiatan yang menghadirkan para stakeholder peternakan ini menjadi sangat penting untuk membahas arah penggunaan anggaran tersebut, potensi dampak terhadap rantai pasokan, kesejahteraan peternak rakyat, inovasi industri, pemerataan pembangunan antar wilayah, hingga mitigasi berbagai risiko teknis dan pasar.

Sarasehan dihadiri pemerintah pusat, pemerintah daerah dari luar Jawa, industri swasta, organisasi peternak, dan pelaku inovasi digital, untuk memperoleh pandangan komprehensif dan rekomendasi strategis. Dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Pertanian, BUMN, asosiasi industri susu, asosiasi koperasi persusuan, serta KADIN Indonesia.

Ketua BKT Peternakan PII, Prof Ir Budi Guntoro SPt MSc PhD IPU ASEAN Eng APEC Eng, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dari rencana integrasi peternakan sapi berbasis anggaran Rp 4,8 triliun, serta mengurai tantangan struktural yang perlu diantisipasi pemerintah dan industri, sekaligus merumuskan rekomendasi yang membangun untuk kebijakan, investasi, dan penguatan kelembagaan peternak.

"Kemudian yang cukup penting mendorong kolaborasi antara akademisi, pemerintah, industri, dan peternak,” ujarnya.

Pihaknya berjanji akan terus bersinergi dengan asosiasi peternakan untuk mengawal setiap anggaran dari pemerintah agar dapat memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan peternak.

“Selain itu memastikan generasi muda ke depan mudah mendapatkan akses dalam mengonsumsi protein hewani. Karena mereka merupakan generasi bangsa yang akan membangun Indonesia berikutnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Peternakan Unpad, Prof Dr Ir Rahmat Hidayat SPt MSi IPM, mengemukakan bahwa saat ini industri peternakan diibaratkan berada pada dua kaki. Kaki pertama di antaranya ketimpangan populasi antara jumlah ternak dan masyarakat Indonesia, produksi belum optimal, umur peternak umumnya sudah senior, dan tingkat pendidikan peternak dan partisipasi kelembagaan yang masih rendah.

Sedangkan, salah satu kaki lagi terkait kebijakan program MBG yang memacu permintaan produk peternakan. “Maka dengan kondisi ini tantangan sekaligus kesempatan bagi stakeholder peternakan,” katanya. (INF)

PERMINDO BAWA TUGAS MULIA PERJUANGKAN KEBERADAAN PETERNAK RAKYAT MANDIRI

Foto bersama para punggawa PERMINDO. (Foto: Infovet/Ridwan)

Rabu (14/1/2026). Bertempat di BMB Space Bogor, Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO), menggelar pertemuan bersama awak media dalam rangka memperkenalkan asosiasi yang baru dibentuk tersebut untuk memperjuangkan keberadaan peternak rakyat mandiri.

Mengawali pertemuan, Sekretaris Jenderal PERMINDO, Heri Irawan, memberikan apresiasi kepada para awak media yang hadir sekaligus memperkenalkan hadirnya PERMINDO dalam dinamika industri perunggasan Tanah Air.

PERMINDO sendiri dibentuk untuk memperjuangkan aspirasi dan memperkuat posisi peternak rakyat mandiri dalam wadah kolektif, serta mendorong kemandirian dan kesejahteraan mereka utamanya dalam kemudahan memperoleh sarana dan produksi ternak (sapronak), salah satunya terkait harga dan ketersediaan DOC.

Pihaknya pun berharap, keberadaan asosiasi ini dapat membantu peternak skala kecil mendapat perhatian untuk tetap mampu bertahan dan bertumbuh, serta menjaga sumber penghasilan mereka dalam ekosistem industri yang berkeadilan.

Tak hanya itu, ditambahkan juga oleh Ketua Umum PERMINDO, Kusnan, bahwa hadirnya asosiasi ini juga membawa misi mulia, yakni memberikan edukasi kepada anak-anak muda agar mau menekuni usaha peternakan unggas sebagai penghasil protein hewani bagi masyarakat.

"Jadi nanti kalau kita ke peternakan ketemunya bukan hanya orang tua saja, tapi juga anak-anak muda. Ini misi kita sangat mulia dan merupakan bagian dari ibadah juga," katanya.

Oleh sebab itu, ia yakini dengan adanya kegiatan ini, suara maupun aspirasi peternak rakyat mandiri bisa tersampaikan dan memastikan usaha mereka terus tumbuh dan berkembang bersama-sama, sehingga menciptakan iklim usaha yang sehat. (RBS)

MANAJEMEN KESEHATAN UNGGAS BERKEMAJUAN PASCA PELARANGAN AGP

Ayam dan telur bukan sekadar komoditas pangan. Mereka adalah bagian dari sistem kehidupan yang saling berhubungan. (Foto: Gemini)

Telur, Ayam, dan Rasa Syukur yang Terlupakan

Pada seminar Infovet yang digelar dalam ajang ILDEX Indonesia 2025 di ICE BSD, Tangerang Selatan, September kemarin, Saya membuka sesi dengan pertanyaan sederhana kepada para peserta. “Siapa yang pernah makan telur?” Seluruh tangan langsung terangkat. Pertanyaan kedua pun Saya lontarkan, “Siapa yang pernah makan daging ayam?” Lagi-lagi, semua menjawab “pernah”.

Namun ketika ditanya, “Siapa yang pernah bersyukur kepada Allah SWT atas terciptanya telur dan ayam?” Ruang seminar mendadak hening. Tak ada satu tangan pun yang terangkat. Momen hening itulah yang menjadi titik awal refleksi kita semua, betapa sering manusia menikmati hasil unggas, namun lupa bersyukur atas nikmat besar yang dikaruniakan Sang Pencipta.

Ayam dan telur bukan sekadar komoditas pangan. Mereka adalah bagian dari sistem kehidupan yang saling berhubungan, manusia diberi rezeki dari unggas dan manusia pula yang bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka. Di sinilah dasar filosofi animal welfare sejati, rasa syukur yang diwujudkan dalam tanggung jawab manusia menjaga kesejahteraan makhluk yang dipeliharanya.

Dari Antibiotik ke Holistik: Perubahan Paradigma Besar
Sejak pemerintah melarang penggunaan antibiotic growth promoter (AGP), sektor perunggasan Indonesia menghadapi tantangan baru. AGP sebelumnya menjadi penopang performa pertumbuhan unggas, menjaga kesehatan usus, dan menekan penyakit.

Namun pelarangan itu bukan akhir segalanya, justru ini momentum untuk bertransformasi menuju manajemen kesehatan unggas yang lebih berkemajuan, berbasis pendekatan holistik.

Pendekatan holistik berarti memandang kesehatan unggas bukan semata dari aspek medis, tetapi dari tiga faktor besar yang saling berinteraksi, yakni perlakuan manusia, perilaku unggas, dan perubahan lingkungan. Ketiganya berperan besar dalam memicu atau mencegah penyakit di peternakan komersial.

Perlakuan Manusia
Manusia memegang peran sentral. Peternak dan operator kandang adalah khalifah fil-ardh, wakil Tuhan di bumi, yang diberi amanah menjaga makhluk hidup lainnya. Maka, revolusi manajemen kesehatan unggas dimulai dari revolusi mindset bahwa setiap tindakan manusia di farm harus mencerminkan rasa syukur dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan unggas.

Langkah nyata dimulai dengan standarisasi kemampuan perawatan: Operator layer idealnya mampu mengelola minimal 3.000 ekor dan operator broiler minimal 7.000 ekor dalam sistem open house. Angka yang rasional untuk menyesuaikan beban kerja dengan UMR serta efisiensi kerja.

Kemampuan operator bukan sekadar teknis, tetapi juga mental, berempati terhadap unggas yang mereka rawat. Karena ayam yang diperlakukan dengan baik akan tumbuh optimal, sehat, dan produktif. Maka, kesejahteraan unggas harus diimbangi dengan kesejahteraan operator kandang. Operator yang lelah, tidak cukup istirahat, atau tidak dihargai, sulit memberikan perawatan optimal.

Perilaku Unggas
Unggas modern, baik broiler maupun layer, telah beradaptasi jauh dari perilaku alaminya. Mereka tinggal dalam kandang tertutup dengan ruang gerak terbatas, sirkulasi udara minim, dan aktivitas makan, minum, hingga buang kotoran dilakukan di tempat yang sama.

Akibatnya, udara kandang cepat tercemar amonia, suhu dan kelembapan meningkat, serta kualitas oksigen menurun. Kondisi ini jika dibiarkan menciptakan apa yang disebut zoonotic pools, sumber penularan penyakit yang terus berulang.

Solusinya bukan sekadar disinfektan atau antibiotik, tetapi rehabilitasi lingkungan kandang. Beberapa langkah sederhana namun efektif antara lain mempercepat pelebaran area brooding agar sirkulasi udara lancar; menjaga litter agar tetap kering dan gembur, tidak menggumpal atau jenuh; membuat selokan di sekeliling kandang agar air hujan tidak masuk ke kolong; hingga mengatur ventilasi sehingga udara tetap kaya oksigen dan bebas amonia.

Dengan manajemen mikroklimat yang baik, unggas bisa tumbuh sesuai potensi genetiknya tanpa harus bergantung pada antibiotik.

Perubahan Lingkungan Global
Perubahan iklim ekstrem (climate change) kini menjadi tantangan nyata. Gagal panen di berbagai negara menyebabkan kelangkaan bahan baku pakan, yang berdampak langsung pada penurunan kualitas ransum unggas.

Dampaknya nyata di lapangan pertumbuhan broiler tidak sesuai target, FCR membengkak, DOC layer tidak seragam, daya tahan tubuh menurun, sampai produksi telur tidak stabil.

Solusi rehabilitasi dilakukan melalui upgrade formulasi dan manajemen pakan dengan menambahkan acidifier, toxin binder, prebiotik, probiotik, simbiotik, dan hepatoprotektor dalam bentuk matriks tepung agar tercampur merata, serta meninjau ulang program vaksinasi, memilih vaksin yang tepat, dan menerapkan teknik vaksinasi tanpa stres.

Manajemen Holistik: Integrasi Ilmu dan Empati
Pendekatan holistik dalam manajemen kesehatan unggas bukan hanya konsep ideal. Ini adalah strategi praktis, efektif, dan efisien yang bisa diterapkan di farm komersial. Prinsip utamanya “Perbaiki manusia dan lingkungannya, maka unggas akan sehat dengan sendirinya.”

Holistik berarti memperhatikan semua faktor, yakni manusia, hewan, dan lingkungan, serta menghilangkan pengaruh negatif di antara ketiganya. Hasilnya adalah program mitigasi dan rehabilitasi yang menyentuh akar masalah, bukan sekadar gejala permukaan.

Ciri khas manajemen holistik adalah sebagai berikut: Adaptif terhadap kemampuan operator kandang. Praktis dan mudah diterapkan. Efektif mengurai sumber penyakit. Efisien karena menjadi bagian dari rutinitas kerja harian, bukan tambahan beban.

Menuju Produksi ASUH dalam Konstelasi One Health
Tujuan akhir dari semua penerapan manajemen holistik ini adalah terwujudnya produksi telur dan daging unggas yang ASUH (aman, sehat, utuh, halal). Kesehatan unggas tidak bisa dipisahkan dari kesehatan manusia dan lingkungan. Inilah esensi konsep One Health, sinergi antara manusia, hewan, dan ekosistem untuk menciptakan keberlanjutan pangan yang sehat.

Dengan revolusi mindset, disiplin manajemen, dan empati terhadap makhluk hidup lain, sektor perunggasan Indonesia bukan hanya bertahan pasca pelarangan AGP, tetapi juga bertransformasi menjadi lebih modern, beradab, dan berkemajuan.

Manajemen kesehatan unggas yang berkemajuan bukanlah soal seberapa canggih teknologi kandang atau mahalnya suplemen pakan, tetapi seberapa dalam rasa syukur dan tanggung jawab kita terhadap kehidupan. Dengan empati, ilmu, dan keteladanan, manusia dapat menjadi penentu kesejahteraan unggas, yang pada akhirnya ikut menyejahterakan manusia itu sendiri. ***

Strategi Holistik Mitigasi dan Rehabilitasi

Faktor	Masalah Umum	Strategi Mitigasi dan Rehabilitasi
Perlakuan Manusia	Kurangnya empati dan standar kerja operator kandang	Revolusi mindset, pelatihan empati, standarisasi perawatan, dan peningkatan kesejahteraan operator.
Perilaku Unggas	Kepadatan tinggi, kualitas udara buruk, litter basah	Pelebaran brooding, ventilasi baik, pengaturan litter kering, dan sanitasi rutin.
Perubahan Lingkungan	Perubahan iklim, kelangkaan bahan baku pakan, stres panas	Formulasi pakan dengan acidifier, toxin binder, probiotik, dan upgrade program vaksinasi tanpa stres.

Ditulis oleh:

Drh H. Baskoro Tri Caroko

The 1st Winner Veterinary Poultry Technical Consultant - Inpova Award 2019

Koordinator ADHPI Wilayah Jabodetabek & Banten

KEMENTERIAN PERTANIAN RESMI TERBITKAN ATURAN BARU PELARANGAN OBAT HEWAN

Ilustrasi obat hewan. (Foto: Gemini)

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 63/KPTS/PK.300/F/01/2026, pemerintah secara resmi menetapkan aturan baru mengenai Pelarangan Penggunaan Obat Hewan pada Ternak yang Produknya untuk Konsumsi Manusia.

Peraturan ini berfokus pada pelarangan golongan antibiotik dan obat-obatan tertentu yang sering digunakan pada ternak yang produknya ditujukan untuk konsumsi. Latar belakang diterbitkannya aturan ini adalah adanya perkembangan kebutuhan untuk melarang penggunaan antibiotik golongan fluorokuinolon serta sefalosporin generasi 3 dan 4 demi mencegah dampak negatif jangka panjang bagi kesehatan masyarakat.

Dalam aturan tersebut, secara spesifik merinci jenis-jenis obat yang dilarang penggunaannya sebagai campuran pakan maupun pemberian langsung. Adapun kelompok obat hewan tertentu yang dilarang sebagai imbuhan pakan (feed additive) di antaranya Colistin; Ciprofloxacin; Norfloxacin; Levofloxacin; Ofloxacin; Oxolinic acid; dan Sefalosporin generasi 3 dan 4 (kecuali Ceftiofur).

Sementara kelompok obat hewan tertentu yang dilarang pemakaiannya secara oral, parental, topikal di antaranya Colistin; Ephedrin beserta turunannya; Paracetamol yang tidak berupa sediaan tunggal; Ciprofloxacin; Norfloxacin; Levofloxacin; Ofloxacin; Oxolinic acid; Sefalosporin generasi 3 dan 4 (kecuali Ceftiofur), serta antibiotik yang dibuat dalam satu formula dengan bahan biologik, farmasetika, premix, dan obat hewan alami.

Dengan ditetapkannya peraturan ini pada 5 Januari 2026, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 9736/PI.500/F/09/2020 tentang Perubahan atas Lampiran III Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/PERMENTAN/PK.500/F/09/2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir risiko resistansi antimikroba (AMR) pada manusia yang bersumber dari konsumsi produk peternakan. (INF)

ASOHI SUMUT SELENGGARAKAN SEMINAR REGULASI OBAT HEWAN & OUTLOOK PETERNAKAN

Seminar Outlook Peternakan 2026 ASOHI Sumut. (Foto-foto: Dok. ASOHI Sumut)

Bertempat di Hotel Grand Mercure-Medan, Selasa (6/1/2026), Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) Daerah Sumatra Utara (Sumut) menyelenggarakan kegiatan seminar mengenai Update Regulasi Obat Hewan dan Outlook Peternakan 2026.

Seminar outlook peternakan merupakan yang pertama kalinya digelar ASOHI Sumut di bawah kepengurusan baru, Ir Taviv Ritonga, dengan dukungan ASOHI Pusat. Seminar dihadiri oleh Drh Tesra mewakili Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan tingkat I; Drh Christina Sianturi mewakili Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tingkat II; Kepala Bvet Medan Drh Arif Hukmi; Ketua PDHI Sumut; anggota ASOHI Sumut; peternak; pabrik pakan; asosiasi perunggasan; dan beberapa peserta yang hadir dari Pekanbaru.

Pada kesempatan tersebut, ASOHI Sumut menghadirkan tiga pembicara utama di antaranya Drh Arief Wicaksono MSi (Ketua Kelompok Substansi Pengawas Obat Hewan Kementan), Drh Bambang Sutrasno (Regional Head Sumatra PT CPI), dan Drh Akhmad Harris Priyadi (Ketua Umum ASOHI).

Seminar antara lain memaparkan dan membahas topik-topik terkait adanya aturan-aturan baru izin berusaha obat hewan, perubahan kebijakan penunjukan PT Berdikari BUMN sebagai pengimpor jagung-SBM untuk pakan ternak, dinamika sektor kesehatan hewan dengan munculnya kebutuhan segera akan apotek veteriner di setiap provinsi, serta peluang usaha penyediaan obat hewan kesayangan, obat hewan kuda, dan obat hewan satwa liar, hingga imbas penerapan Permenkes No. 14/2021 kepada para kolega dokter hewan.

Terlebih lagi pasca kejadian bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumatra Barat, tentunya bagi pelaku industri obat hewan dan peternakan perlu mengetahui bagaimana tren dinamika bisnis di 2026 ini. Secara nasional, Sumut sendiri berkontribusi 20-25% dari produksi hasil unggas (daging dan telur). Dampak yang segera dirasakan bagi peternakan Sumut di antaranya adalah terkomprominya suplai jagung, mengingat Aceh juga sebagai salah satu penyedia jagung bagi daerah sekitarnya, terutama Sumut. Di sisi lain, terputusnya sarana logistik seperti jalan-jalan utama yang masih tertimbun lumpur, jembatan penghubung yang terputus sangat berdampak pada pengiriman rutin hasil produksi unggas dari Sumut ke Aceh.

Selain itu, terkait program MBG dan rencana pemerintah di 2026 juga dibahas dalam seminar ini, khususnya dampaknya bagi peluang pertumbuhan demand daging maupun telur ayam yang sudah dipastikan porsinya dalam menu MBG. Kemudian persoalan menarik lainnya yakni seputar AMR, juga menjadi momen edukasi bagi pelaku usaha kesehatan hewan (ternak & non-ternak).

Bantuan kemanusiaan oleh ASOHI Sumut.

Selain menggelar seminar, sebelumnya ASOHI Sumut juga melaksanakan kegiatan Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Sumatra Utara dan Aceh pada Jumat (2/1/2026). Dalam kegiatan tersebut ASOHI Sumut membagikan makanan, perlengkapan kesehatan, dan perlengkapan lain seperti kain dan sarung kepada para korban bencana banjir dan longsor di Desa Tanjung Jati, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. (INF)

KEPENGURUSAN PDHI CABANG JAWA BARAT V 2025-2029, DIWARNAI KALANGAN MUDA

Wakil Walikota Bekasi (berseragam cokelat) bersama Ketua Umum PB PDHI dan seluruh pengurus PDHI Cabang Jawa Barat V. (Foto-foto: NDV)

Pelantikan pengurus Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Jawa Barat V masa bakti 2025 – 2029 dihadiri Wakil Walikota Bekasi, Dr H Abdul Harris Bobihoe. Acara yang berlangsung meriah ini digelar di Harris Convention Hall, Bekasi, Selasa (6/1/2026). 

Dalam sambutannya Ketua Umum PD PDHI, Dr drh Munawaroh MM mengungkapkan apresiasinya terhadap susunan kepengurusan PDHI Cabang Jawa Barat V yang dipenuhi oleh kalangan muda. 

“Susunan kepengurusan yang diisi anak muda semakin marak di berbagai organisasi, demikian juga dengan PDHI yang sudah seperti rumah kita sendiri. Tentunya semoga kepengurusan yang baru ini semakin memajukan profesi dokter hewan,” harapnya.

Munawaroh berpesan, “Bersinergilah dengan pemerintah daerah. Baik dalam kaitannya dengan pelaksanaan program pemenuhan protein hewani maupun program yang bertujuan menekan populasi kucing liar, serta penanganan penyakit Zoonosis.

Wakil Walikota Bekasi dalam sambutannya menuturkan, peran dokter hewan tidak terbatas hanya pada sektor kesehatan hewan saja, tetapi juga merupakan garda terdepan dalam kesehatan global melalui konsep yang kenal dengan One Health.

“Peran dokter hewan semakin kompleks di masa medatang. Mulai dari dinamika perubahan iklim, peningkatan lalu lintas hewan dan produk hewan hingga munculnya penyakit-penyakit baru atau bersumber dari hewan,” tuturnya.

Terkhusus di Kota Bekasi, ia menyatakan terdapat sejumlah isu kesehatan hewan yang menjadi perhatian serius. Satu contohnya penelantaran dan overpopulasi hewan peliharaan seperti kucing dan anjing.

Selain itu, penyakit hewan ternak juga menjadi perhatian, mengingat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pernah menjadi masalah serius. Lonjakan kasus pada tahun 2022 akibat kurangnya sertifikasi kesehatan dan karantina hewan yang masuk, sehingga hal itu juga perlu diperhatikan lebih lanjut kedepannya.

Bazaar produk seperti pet food, obat hewan dan peralatan praktik klinik hewan turut menyemarakkan acara pelantikan.

Launching Website

Seremoni pelantikan pengurus ditandai dengan serangkaian agenda mulai dari pembacaan serta penyerahan SK, launching DANAKITA sekaligus website PDHI https://pdhi-jabar5.or.id/. 

Puncak acara pelantikan, di sesi siang hari kepanitiaan mengadakan seminar dan talkshow terkait mental health issue dalam profesi dokter hewan dan mengundang dr Nindita Pinastikasari SpKJ SH MH. 

Selain diisi oleh seminar, kegiatan pelantikan ini disemarakkan dengan bazaar berbagai produk mulai dari pet food, obat khususnya untuk hewan kesayangan, hingga peralatan praktik klinik hewan.

Ketua PDHI Cabang Jawa Barat V, drh Mirjawal MM menyerahkan plakat ucapan terima kasih kepada dr Nindita Pinastikasari SpKJ, SH, MH.

Program Kerja

Drh Mirjawal MM, Ketua PDHI Cabang Jawa Barat V memaparkan beberapa program kerja kepengurusan masa bakti 2025-2029. 

“Belum lama ini kami mengumpulkan donasi dan terkumpul 50 juta dalam sepekan. Tepatnya pada Desember 2025 lalu, PDHI Jawa Barat V berkolaborasi dengan PDHI Sumatera Barat telah mengirimkan relawan sekaligus bantuan kepada masyarakat terdampak banjir di Sumatera dan Aceh,” kata Mirjawal.  

Lebih lanjut disebutkan program peningkatan kompetensi sejawat melalui pelatihan, seminar, workshop juga akan dilaksanakan secara berkala. Guna memperkuat peran dokter hewan dalam isu kesehatan masyarakat, keamananan pangan, dan kesejahteraan hewan. 

PDHI Jawa Barat V juga menyusun program penertiban klinik dokter hewan yang belum berizin, bekerjasama dengan pemerintah daerah.  

Kegiatan sosial profesi juga menjadi program prioritas diantaranya menyelenggarakan program vaksinasi rabies, steril pada hewan liar, vaksinasi dan berkontribusi dalam manajemen kesehatan hewan kurban.  

Mirjawal menambahkan, program pemutihan juga diberlakukan. “Bagi anggota yang menunggak iuran pada tahun-tahun sebelumnya, kami bebaskan. Jadi mulai dari awal membayar di periode 2025 langsung saja,” ungkapnya. 

Program berikutnya yaitu apabila anggota menyetorkan iuran pada saat penyelenggaraan pelantikan, secara otomatis terproteksi oleh BPJS Ketenagakerjaan.  

“PDHI adalah rumah kita bersama untuk bertumbuh mengabdi untuk masyarakat. Mari kita bekerja dengan hati, melangkah dengan visi, berkolabaorsi dengan harmoni demi kemajuan profesi dokter hewan dan kebermanfatan untuk masyarakat,” pungkas Mirjawal.

Susunan Pengurus PDHI Cabang Jawa Barat V Masa Bakti 2025-2029

Dewan Penasehat:

drh Rudi Hartanto Panggabean

Dr drh Muhammad Munawaroh MM

drh Harsono Edi

drh Yusuf Haykal SE

drh Sariyanti MSi 

drh Vici Eko Handayani

drh Khaizir Hasan

Ketua: drh Mirjawal MM

Wakil Ketua 1: drh Vici Imsar

Wakil Ketua 2: drh Wahyudi 

Sekretaris: drh Denni Kurnia

Wakil Sekretaris: drh M Yovan Khalis

Bendahara: drh Norma Sari

Wakil Bendahara:drh Miqsalmina

Kepala Kantor: drh Zulhady Tanjung

Sekretariat Pengurus

Koordinator Wilayah Kabupaten Bekasi: drh Jeck Ruben Simatupang

Organisasi & Keanggotaan

Ketua: drh Maryori Firdaus 

Anggota: 

drh Ni Ketut Sariasih

drh Indra Gani

drh Moma Silvia

Pendidikan & Pengembangan Profesi

Ketua: drh Enny Maya

Anggota: 

drh Faizin Huzanni

drh Hefri Yunaldi

drh Resty Chandra Dwiparina

Advokasi & Perlindungan Hukum

Ketua: drh Yuni Lestyorini MH

Anggota:

drh Carwan SE SH MH

drh Wahyu Ramadhan

drh Muhammad Arif

Usaha & Dana

Ketua: drh Muhammad Iqbal

Anggota:

drh Robbi Nofria Miska

drh Elysabeth Vanessa Tirta Santi

drh Nurul Yaqien

Hubungan & Pengabdian Masyarakat 

Ketua: drh Adenan Abdilla

Anggota: 

drh Eko Prasetyo

drh Dahlia Dhestinia

drh Foni Maikal

drh Yohana Kumala Sari

Kesejahteraan Anggota

Ketua: drh Eri Seiawan

Anggota: 

drh Nalia Putriyanda

drh Affan Nur Alamsyah

drh Feny

(NDV)

REGULASI KESRAWAN DITERBITKAN, ARAH PENGEMBANGAN TELUR BEBAS SANGKAR KIAN TERBUKA

Budi daya ayam petelur sistem cage-free memungkinkan ayam mengekspresikan perilaku alamiahnya. (Foto: Istimewa)

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 32/2025  tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Kewan (kesrawan). Regulasi ini menjadi landasan hukum penting untuk memastikan praktik pengelolaan ternak sejalan dengan prinsip kesrawan, termasuk mendukung sistem produksi unggas yang memenuhi standar kesrawan, termasuk sistem produksi telur bebas sangkar (cage-free).

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dirkesmavet) Kementerian Pertanian (Kementan), I Ketut Wiratha, menegaskan bahwa meningkatnya kebutuhan pangan menuntut sistem produksi ternak, yang tidak hanya mengedepankan efisiensi, tetapi juga prinsip etika. Menurutnya, kesrawan berkaitan erat dengan produktivitas ternak, keamanan pangan, dan kepercayaan publik.

Ia juga menekankan bahwa kesrawan bukan sekadar isu moral, melainkan bagian penting dalam menjaga mutu pangan dan keberlanjutan sektor peternakan, selain juga bagian dari komitmen global Indonesia dalam kerangka One Health dan Sustainable Development Goals (SDGs).

“Kesadaran publik terhadap perlakuan etis terhadap hewan terus meningkat. Konsumen kini semakin kritis terhadap cara hewan dipelihara dan disembelih. Oleh karena itu, edukasi serta pengawasan berkelanjutan di sepanjang rantai produksi pangan menjadi sangat penting guna mendorong perubahan sikap dan perilaku menuju praktik yang lebih menjunjung kesrawan,” ujarnya dalam sebuah acara daring pada Rabu (31/12/2025).

Seiring terbitnya regulasi tersebut, pemerintah akan melanjutkan langkah dengan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan sertifikasi kesrawan dan mempersiapkan SDM yang dibutuhkan untuk mendukung implementasinya. Sertifikasi kesrawan nantinya akan dilaksanakan pemerintah daerah melalui dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan.

“Salah satu fokus pemerintah ke depan adalah menyiapkan dan mencetak auditor di berbagai daerah, agar proses sosialisasi dan sertifikasi penerapan kesrawan dapat berjalan lebih masif, efektif, dan implementatif. Sertifikasi ini diharapkan dapat membuka peluang pasar baru serta meningkatkan daya saing produk peternakan Indonesia, khususnya telur bebas sangkar, baik di pasar domestik maupun global,” tambahnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Kepala Tim Pelaksana Kesrawan Ditkesmavet Kementan, Septa Walyani, menjelaskan bahwa penerapan sistem cage-free menjadi penting karena memungkinkan ayam petelur mengekspresikan perilaku alaminya, yang merupakan salah satu indikator utama kesrawan.

“Berbagai studi menunjukkan bahwa lingkungan pemeliharaan ayam petelur dengan sistem bebas sangkar dapat menurunkan tingkat stres dan risiko penyakit. Dengan demikian, penggunaan antibiotik dapat ditekan dan berkontribusi pada upaya global dalam pencegahan resistansi antimikroba,” jelas Septa di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Pandangan tersebut diperkuat temuan European Food Safety Authority (EFSA) yang menyatakan bahwa risiko salmonella lebih tinggi pada sistem kandang baterai dibandingkan dengan cage-free. Berdasarkan analisis data dari 5.000 peternakan di 24 negara, EFSA mencatat bahwa peternakan ayam petelur bebas sangkar memiliki tingkat kontaminasi salmonella yang jauh lebih rendah bahkan hingga 25 kali lebih rendah untuk beberapa jenis strain.

Menanggapi terbitnya regulasi tersebut, selaku Sustainable Poultry Program Manager Lever Foundation, Sandi Dwiyanto, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah pemerintah yang dinilai sejalan dengan dinamika global. Menurutnya, regulasi ini menjadi sinyal kuat bagi pelaku usaha bahwa isu kesrawan kini semakin terintegrasi dengan tuntutan pasar dan komitmen perusahaan global, khususnya dalam penyediaan telur bebas sangkar.

“Dalam beberapa tahun terakhir, komitmen perusahaan pangan global terhadap penggunaan telur cage-free meningkat signifikan. Regulasi ini memberikan arah dan kepastian bagi transisi yang lebih terstruktur di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan perubahan preferensi konsumen yang mendorong kebutuhan akan sistem produksi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan regulasi ini, Indonesia memiliki fondasi yang lebih kuat untuk memenuhi ekspektasi pasar global,” ujarnya. 

Tren tersebut semakin diperkuat survei konsumen yang dilakukan Lever Foundation bekerja sama dengan GMO Research pada Juli 2025. Survei menunjukkan bahwa mayoritas responden (72%) berpendapat hotel, restoran, supermarket, perusahaan makanan kemasan, serta pelaku usaha sejenis seharusnya hanya menggunakan telur bebas sangkar dalam rantai pasok mereka. Dari aspek harga, sebanyak 71% responden bersedia membayar lebih mahal, dengan kisaran 10-40% untuk telur cage-free. Dan dalam konteks restoran, 72% responden bersedia membayar lebih untuk menu yang menggunakan telur cage-free, dengan mayoritas masih dapat menerima kenaikan harga sebesar 5-20% per porsi.

Hak ini sejalan dengan semakin banyaknya perusahaan makanan besar, supermarket, hingga jaringaan hotel global di Indonesia yang juga telah membuat komitmen atau sedang dalam proses menerapkan kebijakan telur cage-free. (INF)