ALAMI KERUGIAN, PETERNAK AYAM DI SUMBAR MENGADU KEPADA DPRD

Peternak Ayam Mengadukan Keluhannya Kepada Anggota DPRD

Setelah hampir empat periode panen menanggung rugi, akhirnya puluhan peternak ayam yang tergabung dalam Asosiasi Peternakan Close House (APCHADA) Sumbar mengadukan nasibnya ke komisi II DPRD Sumbar,  Selasa (21/11) di Ruang rapat, DPRD Sumbar.

Kedatangan mereka disambut Komisi II DPRD yang membidangi sektor ekonomi, salah satunya peternakan. Hadir juga Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumbar, Sukarli dan perwakilan Biro Perekonomian Serdaprov Sumbar.

Marlis, Ketua Apchada Sumbar mengatakan bahwa anggotanya yang bermitra dengan salah satu perusahaan rata-rata menderita kerugian. Ada beberapa persoalan yang menyebabkan kerugian bagi peternak ayam tersebut.

Pertama, menjembatani pertemuan antara peternak ayam dengan mitra/perusahaan inti yang memasok bibit serta Kedua, meminta pemerintah daerah membentuk lembaga koordinasi dan menyosialisasikan perda nomor 40 Tahun 2015. Ketiga, meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi kualitas pakan dan DOC.

Keempat, lakukan verifikasi pada kandang secara profesional. Jika tak layak maka stop operasionalnya. Kelima, menghentikan pembangunan kandang baru untuk mencegah over populasi dan keenam, menghentkikan operasional kandang milik perusahaan inti karena menurut Marlis, setahunya perusahaan inti tak diperbolehkan memiliki kandang sendiri.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumbar, Sukarli mengatakan telah menindaklanjuti keluhan yang disampaikan Apchada sebelumnya. Hasil uji laboratorium dari Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan di Bekasi menyatakan pakan tersebut memenuhi standar SNI.

Namun, dinas akan tetap mencari akar permasalahan tersebut. Dalam waktj dekat saat panen akan diadakan uji ternak. Sementara itu, untuk penghentian pembuatan kandang baru, wewenangnya berada di dinas perizinan kabupaten/kota.

Mewakili Komisi II hadir Ketua Komisi II Mochklasin dan Sekretaris Komisi II, Jefri Masrul. Jefri juga merupakan pengusaha ternak ayam namun dengan pola open house.

“Saya sangat memahami kesulitan peternak karena merugi. Apalagi banyak yang masih perlu membayar cicilan hutang modal ke bank. Kami di Komisi II akan tindaklanjuti aspirasi dan keluhan ini,” katanya.

Ketua Komisi II, Mochklasin mengatakan hal serupa. Komisi II, kata dia, akan segera menjembatani pertemuan guna mencari sumber permasalhan dan mencarikan solusi.

“Kami juga akan mengadakan pertemuan lanjutan dengan Dinas terkait untuk membahas permasalahan ini dengan lebih mendetail,” katanya.

Mukhlasin juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada Apchada yang telah merangkul para peternak. Selain juga telah memberikan informasi sehingga Komisi II mengetahui ada persoalan yang dihadapi peternak ayam closed house. (INF)

SUDAH SAATNYA PETERNAK MANDIRI BERTRANSFORMASI

Disarankan agar peternak membangun hilirnya dahulu meskipun dalam skala kecil. (Foto: Shutterstock)

Peternak broiler mandiri sering menghadapi berbagai permasalahan. Bagaimana caranya agar bisnis ayam pedaging bisa memberikan keuntungan yang layak dan stabil untuk mereka? Infovet mewawancara Nurul Ikhwan, peternak ayam asal Tasikmalaya, yang mempunyai ide-ide menarik untuk memperbaiki profit peternak mandiri.

Efisiensi Peternakan Mandiri, Memungkinkan?
“Efisiensi dari sisi biaya kadang kita tidak bisa mengendalikan misalnya ABK, upah, UMR. Harga yang menentukan pihak ketiga kecuali kita seperti perusahaan besar, dimana integrasi mereka sudah sempurna, sangat mampu untuk menekan itu semua,” kata Nurul Ikhwan yang kerap disapa Iwang ini.

Iwang mengatakan, solusi untuk peternak mandiri adalah dengan mengoptimalkan IP. Ada korelasi antara IP dengan FCR dan deplesi. Kuncinya adalah menekan FCR di angka 1,4, angka yang ideal dan masuk akal karena akan agak sulit jika menargetkan FCR di bawah 1,4.

Gangguan Eksternal
Peternak mandiri dihadapkan pada kemungkinan adanya gangguan eksternal. Misalnya pencurian, demo warga, binatang buas pemangsa, banjir dan lainnya. Menurut Iwang, hal tersebut bisa dicegah dengan cara sebelum membuka peternakan di sebuah kawasan dilakukan kajian keilmuan, peraturan dan sosial masyarakat.

Ada beberapa gangguan eksternal yang timbul jika tidak dilakukan kajian keilmuan. Seperti struktur lahan yang ternyata tidak cocok, transportasi sulit, termasuk daerah yang rawan banjir dan masih banyaknya binatang liar yang bisa mengganggu. “Setiap daerah mempunyai peraturan kawasan mana yang masuk area peternakan, perkebunan, pemukiman dan sebagainya,” kata Iwang.

“Ketika kita sudah memenuhi semua peraturan dan persyaratan di daerah tersebut dan sampai keluar izin, itu berarti sudah ditempuh analisis risikonya dari SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.”

Kemudian perlu dilakukan juga kajian sosial masyarakat dengan melakukan pendekatan sebelum kandang mulai dibangun, atau bahkan sebelum tanah dibeli. Jelaskan dengan baik pada warga sekitar bagaimana dampak positif dan negatifnya dengan keberadaan peternakan untuk lingkungan mereka.

Perlu ada komitmen dengan warga tentang dampak positifnya. Bisa dengan memberikan kompensasi lingkungan, keterlibatan masyarakat sebagai tenaga kerja, sehingga sedikit banyak warga merasa ikut memiliki usaha peternakan.

Masalah eksternal tetap akan ada, namun jika pencegahannya sudah diterapkan dengan baik maka masalah yang akan datang tidak akan signifikan. Penyelesaiannya relatif mudah dan bisa didiskusikan dengan baik.

Pencatatan Keuangan
Pencatatan keuangan yang baik untuk sebuah usaha adalah hal yang wajib dilakukan. “Kami membangun sebuah usaha walaupun skalanya UMKM, pencatatan keuangan itu perlu. Solusinya merekrut yang paham accounting dan tax, serta kita pun harus mengerti tentang pembukuan meskipun tidak menguasai,” terang Iwang.

Menurutnya, jika diperlukan bisa juga memakai jasa konsultan, supaya bisa menentukan kebijakan dengan lebih baik. Untuk pencatatan bisa menggunakan Microsoft Excel yang sudah mencukupi untuk usaha peternakan mandiri.

Penyebab Penundaan Panen
Terkadang peternak terpaksa menunda panen. Iwang mengatakan, kebanyakan peternak mandiri menghasilkan dan menjual live bird. Ketika live bird dikeluarkan ke pasaran akan berlaku hukum pasar. Jika harga pasar tidak sesuai HPP, peternak bisa enggan dan menunda panen sehingga harus mengeluarkan cost tambahan.

“Kalau di atas HPP semua orang tidak akan menunda, karena pakan yang dimakan ayam ketika panen ditunda akan menambah biaya. Penundaan panen karena peternak menjualnya live bird, karena lebih gampang dijual, kalau harus memotong dulu di-add value itu perlu cost. Modal peternak terbatas, ketika besar dan kecil sama-sama keluar di situ terjadi ketidaksesuaian harga,” katanya.

Ketua Koperasi Peternak Milenial Jawa Barat ini mencoba menawarkan solusi berupa skema bisnis dari bawah ke tengah. Yaitu dengan menyiapkan dulu pasarnya. Bisnis broiler adalah bisnis rantai pasok. Untuk mengurai permasalahan peternak ayam pedaging, maka peternak harus mampu menguasai rantai pasok.

Perusahaan besar sangat kuat secara finansial dan bisnisnya, karena sudah sempurna rantai pasoknya. Peternak sebelum menambah populasi seharusnya menyiapkan dulu pasarnya, jangan sampai menambah produksi per periode tapi pasarnya itu-itu saja.

Jika menguasai rantai pasok meskipun dalam skala kecil, penundaan panen bisa dihindari. Peternak bisa bergabung menjadi beberapa kelompok untuk membangun rantai pasok. Integrasinya bisa secara vertikal jika bergabung di perusahaan yang sama. Atau secara horizontal, contohnya ada peternak yang khusus pembibitan GPS, khusus pembibitan FS, khusus RPA, khusus olahan dan seterusnya, sehingga semua mendapatkan profit.

Skala integrasi tidak harus besar, farming integration secara mikro akan sangat membantu peternak. Karena itu lanjut Iwang, penting bagi peternak memiliki jaringan pertemanan dengan visi yang sama. Membangun jaringan tersebut tidak terlepas dari membangun kepercayaan, konsepnya adalah jujur, saling mendukung dan saling terbuka.

Prospek Konsumen yang Menguntungkan
“Pendapat saya ritel, hotel dan semacamnya akan bisa terganggu cash flow-nya. Saya lebih menyukai menguasai kawasan pemukiman konsumen ibu rumah tangga dan mereka tidak akan berhutang,” jelas dia.

Disarankan agar peternak membangun hilirnya dahulu meskipun dalam skala kecil. Paling tidak hilir atau end user dibentuk selama setahun, memang cukup lama merintisnya tetapi lebih aman secara cash flow bagi peternak. End user yang terbaik bagi peternak adalah yang membayar kontan tanpa tempo, contohnya ibu-ibu rumah tangga.

“Kalau bisa memotong sendiri, punya mini RPA, bisa dijadikan add value di situ. Misalnya harga ayam parting lebih mahal dari ayam utuh, harga ayam marinasi lebih mahal dari yang parting,” lanjut dia.

Jika customer ritel, peternak harus siap dengan pembayaran tempo dan akan melalui rantai pasok yang panjang. Peternak bisa berada pada putaran uang yang besar namun sebagiannya dihutang sehingga cash flow menjadi merah. Jika menjual selapis di atas end user, yaitu pengepul pun selain tempo juga bisa terjadi terlambat bayar atau bahkan gagal bayar.

Dengan memiliki mini RPA peternak sangat mungkin bisa menjual karkas eceran pada ibu-ibu rumah tangga di daerahnya. Karena harganya akan lebih murah dibanding pasar karena memotong rantai pasok. Dari sisi konsumen pun merasa lebih aman karena bisa melihat sendiri RPA tempat ayam dipotong.

“Seharusnya peternak ke arah sana. Cuma mungkin sudah terlanjur dengan pola yang lama dengan putaran-putaran cash flow merah terpaksa muter daripada ‘mati’. Mau tidak mau harus bertransformasi menjadi peternak yang memiliki visi ke depan, serta membuat role model bisnis dengan menyesuaikan pada kebutuhan konsumen plus penyesuaian dengan aturan yang ada,” tambah Iwang.

Lebih lanjut Iwang mengatakan, peternak bisa mendapatkan keuntungan lebih jika bisa menambah variasi dan nilai pada karkas yang dijualnya. Bisa dijual dalam bentuk fresh, frozen, berbumbu, bahkan dengan konsep farm to table, dimana peternak menjual produk yang langsung bisa dikonsumsi.

“Kita bisa menjiplak role model bisnis yang bagus, misalnya dari perusahaan besar tapi kita adaptasi dengan model yang mini. Jangan memperbanyak populasi tapi jualan live bird itu sudah ketinggalan zaman. Jangan lupa juga buka pasar ekspor, konsepnya mudah tapi pelaksanaannya sulit, tapi bukan tidak mungkin untuk dilakukan,” pungkasnya. (NDV)

OMBUDSMAN DESAK KEMENTAN BERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA PETERNAK AYAM

Konferensi Pers di Kantor Ombudsman

Ombudsman RI menerima pengaduan dari puluhan peternak ayam yang merugi lantaran anjloknya harga jual ayam hidup yang tidak sebanding dengan kenaikan produksi. Selain itu, sejumlah peternak juga sedang menjalani sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dengan nilai sekitar Rp 74,7 miliar. Dalam hal ini, Ombudsman RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan perlindungan terhadap peternak dan meminta perusahaan pakan dapat memberikan skema keringanan dalam pembayaran hutang peternak. 

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengatakan pihaknya menemukan fakta adanya sejumlah Peternak Mandiri yang sedang mengalami kerugian akibat dari rendahnya harga jual ayam hidup di kandang dan tingginya biaya sarana produksi peternak.

“Tidak adanya kepastian usaha bagi Peternak Mandiri, sehingga menimbulkan permasalahan salah satunya berupa terhambatnya pembayaran hutang Peternak Mandiri kepada perusahaan pakan,” terang Yeka dalam konferensi pers di di Kantor Ombudsman RI. 

Untuk itu, Ombudsman telah melaksanakan pertemuan dalam rangka permintaan keterangan yang dihadiri Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian, para peternak, serta beberapa perusahaan terkait. 

“Ombudsman dan Kementan bersepakat untuk melakukan pendalaman lebih lanjut lagi dalam mengelaborasi program-program perlindungan dan pemberdayaan peternak,” terang Yeka. 

Selanjutnya, Yeka mengatakan pihaknya akan menyelesaikan laporan investigasi atas prakarsa sendiri terkait Kebijakan Stabilitas Pasokan Livebird, kemudian merumuskan tindakan korektif kepada para pihak terkait. Selain itu Ombudsman juga akan melakukan pendampingan kepada Kementan maupun perusahaan terkait, agar terwujud program perlindungan dan pemberdayaan peternak.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Gopan), Sugeng Wahyudi mengatakan anjloknya harga ayam ditingkat peternak sudah terjadi sejak tahun lalu.Hal ini disebabkan karena beberapa hal. Pertama, telah terjadi kenaikan pada harga bibit ayam (DOC) dari Rp 4.000 per ekor menjadi Rp 5.000 per ekor. Kedua, yaitu harga pakan ayam yang dirasa terlalu mahal yaitu kisaran Rp 8.500 hingga Rp 9.500 per kg. Ketiga, unsur ketersediaan juga berlebih sehingga menyebabkan anjloknya harga ayam di tingkat peternak. 

"Harga ayam hidup di kandang saat ini kisaran Rp 18.000 padahal modal sampai Rp. 20.000, sampai di sini peternak merugi," kata Sugeng. (INF)

TUNTUT TERBITKAN PP PERLINDUNGAN, PETERNAK KEMBALI TURUN KE JALAN

Beberapa tuntutan yang dibentangkan paternak UMKM yang berunjuk rasa di Jakarta. (Foto: Istimewa)

Peternak unggas mandiri yang tergabung dalam Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN), kembali turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa mendesak pemerintah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) Perlindungan Peternak.

Pasalnya, harga sarana produksi peternak selalu melebihi harga jual ayam hidup. Kondisi tersebut menyebabkan peternak kerap merugi. BEP peternak unggas mandiri berada diangka Rp 21.000, sementara harga jual ayam hidup/live bird saat ini Rp 17.000/kg.

“Input atau sarana produksi ternak (sapronak) berupa DOC dan pakan yang tinggi, tidak mengikuti fluktuasi harga jual ayam hidup. Kami menuntut mendapatkan DOC dan sapronak secara berkesinambungan dengan harga yang wajar, karena itu merupakan komponen penting pembentuk harga pokok produksi (HPP),” ujar Ketua KPUN, Alvino Antonio, melalui keterangan resminya saat memimpin aksi yang dihadiri peternak se-Jawa-Bali di Istana Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha, Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Ia mengungkapkan, dari problema tersebut ditambah selama pandemi peternak unggas mandiri tidak mendapat insentif apapun dari pemerintah, membuat populasi peternak semakin berkurang. Banyak peternak gulung tikar karena harga jual live bird sering berada di bawah HPP. Jumlah peternak Mandiri nasional terdegradasi terhitung sejak era 2000-an sebanyak 85%.

“Pada 2000-an jumlah peternak sebanyak 2,5 juta dengan asumsi 90% populasi nasional dikuasai peternak rakyat UMKM. Sekarang tinggal 35.280 KK peternak,” ungkap Alvino.

Maka dari itu, pihaknya mendesak pemerintah segera menyusun PP Perlindungan Peternak dengan mengusulkan kontrol harga input atau sapronak. Pemerintah diminta segera membuat standarisasi SNI untuk pakan dan DOC.

Apabila terjadi kelebihan pasokan, maka pemerintah diharapkan melakukan pemerataan dengan distribusi ayam ke daerah yang kekurangan pasokan ayam bersinergi dengan integrator.

“Para integrator dalam role model bisnisnya harus menyertakan market ayam karkas. Supply harus disesuaikan dengan demand. Mereka (integrator) tidak boleh budi daya Final Stock atau live bird,” ucap Alvino.

Ia juga menambahkan, pihaknya meminta pemerintah untuk mengatur ulang kuota Grand Parent Stock (GPS) nasional. Sebab, lanjut dia, 64% kuota GPS dikuasai dua integrator. “Atur kuota GPS dan biarkan perusahan bersaing secara sehat di hulunya,” pintanya.

Perusahaan integrasi juga diharapkan fokus membantu peternak mandiri dengan menyediakan sapronak, mulai dari DOC, pakan dan lainnya yang sesuai SNI dengan harga terjangkau. Pihaknya juga meminta pemerintah memberikan sanksi tegas bagi industri yang melanggar undang-undang dan mematikan ekonomi rakyat.

“Pemerintah juga harus memaksimalkan badan pangan nasional sebagai buffer untuk melindungi dan menyerap produksi peternak UMKM,” tandasnya. (INF)

KEMENTAN-JAPFA PERKUAT KERJA SAMA PEMBERDAYAAN PETANI DAN PETERNAK

Penandatangan kerja sama antara Kementan dan Japfa dalam pemberdayaan peternak, petani dan ekspor. (Foto: Istimewa)

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL), melakukan kunjungan ke pabrik pakan PT Japfa Grobogan, Jawa Tengah, guna memperkuat kerja sama pemberdayaan peternakan rakyat dan menjamin kestabilan harga jagung petani hingga akselerasi ekspor.

Dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pertanian (Kementan) dengan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JAPFA) untuk mendukung percepatan pembangunan pertanian melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan peternakan rakyat. 

“Hari ini saya bersama Bupati Grobogan, Presiden dan Direksi PT Japfa dalam rangka mencoba memantapkan lagi langkah-langkah yang makin intensif antara Kementan bersama PT Japfa untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan. Dan tentu saja kita ketahui bahwa pakan ternak menjadi bagian penting untuk bisa mempertahankan akselerasi atau peningkatan ternak ayam kita, khususnya DOC kita maupun berbagai bagian yang bisa ditumbuhkan,” kata Mentan Syahrul dalam keterangan persnya saat kunjungan tersebut, Jumat (22/7/2022).

Ia menambahkan, penguatan sinergitas dengan PT Japfa sangat penting sebagai sebuah perusahaan nasional yang sangat besar memperhatikan semua kegiatan peternakan rakyat dan sekeligus sebagai pelaku ekspor. Bagi Kementan, eksistensi PT Japfa pun sangat penting untuk menyerap semua jagung petani yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Grobogan.

“Oleh karena itu tadi ada penandatangan memorandum of understanding yang kesekian kalinya dengan PT Japfa. Pertama, bertujuan agar siap menerima jagung rakyat terutama di kabupaten Grobogan," ujarnya.

Adapun tujuan kedua, untuk menjaga dan mengantisipasi pengaruh inflasi atau penurunan atau kenaikan inflasi dari ternak ayam dan telur. Ketiga, untuk melakukan substitusi impor misalnya bahan baku impor untuk pakan ternak itu bisa dilakukan dalam negeri.

“PT Japfa tadi sudah setuju untuk kita persiapkan, seperti bungkil kedelai selama ini impor dan lain-lain, tapi ini bisa kita penuhi sendiri dan ini tentu membuat suatu proses-proses yang baik bagi kemajuan pertanian dan perekonomian kita,” jelasnya.

“Keempat, kita sepakat untuk mengakselerasi ekspor. Katakanlah produksi ayam yang selama ini dilakukan afkir setiap tahun kurang lebih 3 miliar ekor lebih, itu harus bisa kita jadikan ayam karkas yang bisa diekspor. Tentu kalau sudah melebihi kebutuhan secara nasional.”

Pada kesempatan tersebut Presiden Komisaris JAPFA, Syamsir Siregar, mengatakan nota kesepahaman ini merupakan bagian dari komitmen untuk pemberdayaan peternakan rakyat, dimana saat ini Japfa pun telah bermitra dengan lebih dari 13 ribu peternak yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

“Dengan adanya nota kesepahaman ini, Japfa akan memberikan pendampingan dalam pengembangan peternakan modern termasuk di dalamnya pengembangan peternakan ayam dengan metode closed loop dan memberikan dukungan dan fasilitas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di industri peternakan,” kata Syamsir.

“Selain itu, menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan ekonomi peternak melalui jejaring kemitraan usaha dan pemasaran, serta melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan informasi pasar bagi produk yang dihasilkan peternak.” (INF)

PT ITA KONSISTEN HADIRKAN BIBIT AYAM LOKAL BERKUALITAS

DOC Ayam KUB-2 Janaka

Gelaran Indo Livestock 2022 juga merupakan ajang unjuk gigi bagi produsen bibit ayam lokal PT Intama Taat Anugrah (PT ITA). Dalam gelaran tersebut PT ITA dengan bangga mempromosikan ayam lokal KUB-2 Janaka karya dari peneliti Balai Penelitian Ternak (BALITNAK) Ciawi.

PT ITA juga sudah memegang lisensi ayam lokal tersebut sehingga berhak untuk melakukan pengembangan produksi, promosi, distribusi dan pemasaran ayam KUB Janaka tersebut. 

Zainuddin selaku Technical Service Manager PT ITA mengatakan, dalam melaksanakan proses produksi, selain memiliki hak - hak tadi pelisensi juga berkewajiban mengikuti SOP yang telah ditetapkan, dan terus mempertahankan kualitas. Balitnak akan menurunkan tim untuk terus mengawasi quality control yang telah dilaksanakan.

Ayam KUB-2 Janaka sendiri merupakan galur Ayam KUB yang telah memiliki perbaikan performa dari Ayam KUB-1 melalui seleksi genetik yang dilakukan oleh peneliti dari Kementerian Pertanian, Dr. Tike Sartika dkk. Performa yang ingin ditingkatkan antara lain produksi telur, sifat mengeram, dan warna shank (betis).

"Performa yang ditingkatkan dari KUB-1 menjadi KUB-2 adalah Produksi Telur (Hen day) yang semula 50% menjadi 60%, puncak produksi yang meningkat dari 65-70% menjadi 70-75%, produksi pertahun meningkat dari 160 -180 butir per tahun menjadi 180-220 butir per tahun, sifat mengeram yang semula 10% dapat berkurang hingga 5%, umur pertama bertelur yang lebih muda 1 hingga 2 minggu lebih awal, serta warna shank (kaki) yang berwarna kuning untuk pejantan," kata Zainuddin.

Diharapkan nantinya Ayam KUB-2 ini dapat menjadi salah satu alternatif bagi peternak ditengah buntunya harga ayam broiler. Selain itu kemampuan Ayam KUB-2 dalam produksi telur meskipun tidak seproduktif ayam petelur ras, juga dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan ekonomi masyarakat (CR).

MEMPERKUAT RESILIENSI INDUSTRI PERUNGGASAN

Para narasumber dalam IPC 2022. (Foto: Infovet/Ridwan)

Sebagaimana diketahui dinamika industri perunggasan seperti kondisi pasar yang tidak kondusif antara integrator dan peternak rakyat, problematika pakan, hadirnya ayam Brasil yang diklaim lebih murah, kondisi pandemi COVID-19 dan lain sebagainya, membuat kondisi industri penghasil protein hewani termurah ini makin terpuruk.

Dari latar belakang tersebut diperlukan resiliensi dari semua pihak agar transformasi industri perunggasan dapat berjalan dengan baik, selain solusi yang komperehensif tentang permasalahan industri perunggasan. Hal tersebut dibahas dalam webinar Indonesian Poultry Club (IPC) 2022 “Memperkuat Resiliensi Industri Perunggasan”, Selasa (19/4/2022).

Dalam sambutannya, Prof Bungaran Saragih, yang merupakan mantan Menteri Pertanian periode 2001-2004, mengemukakan bahwa polemik yang terjadi di industri perunggasan karena pertumbuhan industri yang tidak dibarengi dengan pembangunan yang berkelanjutan.

“Kita harus lakukan perbaikan mulai dari level makro, mikro, perusahaan dan sebagainya. Karena kalau kita tidak berhati-hati dengan masalah yang ada, industri ini akan semakin kesulitan,” katanya.

Ia menduga beberapa hal yang menyebabkan resiliensi belum seperti yang diharapkan dari kaca mata makro dan pembangunan berkelanjutan, karena struktur agribisnis (hulu hingga hilir) industri perunggasan tidak efisien. Kemudian industri perunggasan belum mampu menyesuaikan diri terhadap pertumbuhan yang dialami.

“Banyak perusahaan unggas kita hanya melihat wilayah Jawa dan sebagai kecil di Sumatra, belum melihat Indonesia secara keseluruhan, ini sangat belum berkembang. Jikalau seperti ini, industri akan semakin kesulitan dan akan begitu-gitu saja,” ucap dia.

“Bayangan saya industri perunggasan harus bisa melakukan desentralisasi, mengingat negara kita adalah negara kepulauan. Kemudian kerja sama win win antara pengusaha, peternak dan pemerintah yang saat ini masih kurang diperkuat.”

Lebih lanjut dikatakan Bungaran, kebijakan pemerintah yang berjangka panjang, konsisten dan solutif juga sangat dibutuhkan. “Butuh kerja sama antara pelaku bisnis dan pemerintah untuk bersama-sama membangun industri perunggasan,” tukasnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB University, Prof Muladno, mengenai sinergi dan kolaborasi di industri perunggasan. Ia menekankan tiga target untuk capaian akhir, diantaranya mewujudkan integrator horizontal, menerbitkan regulasi khusus integrator vertikal dan integrator horizontal, serta memperbaiki infrastruktur dan suprastruktur perunggasan dari hulu ke hilir.

“Dengan ‘pendidikan’ menuju bisnis kolektif berjamaah untuk membentuk integrator horizontal. Sebab, industri perunggasan saat ini amburadul. Pelaku usaha yang rapih dan profesional ya kelompok integrator vertikal itu, di luar itu semrawut,” ucapnya dalam diskusi di kolom chat box webinar.

Ia menambahkan, “Maka saya mengajak pelaku non-integrator bersatu kompak dan berjamaah membentuk integrator horizontal. Integrator ini didampingi selalu secara institusi oleh pemerintah dan perguruan tinggi. Ribuan perguruan tinggi di seluruh Indonesia harus dikonsolidasikan untuk mendampingi peternak agar teratur.”

Dalam pemaparannya, Muladno juga menjabarkan lima langkah strategis. Diantaranya distribusi peran pemerintah dalam pembinaan perunggasan (Pemerintah Pusat untuk perusahaan GPS, Pemerintah Provinsi untuk perusahaan PS dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk koperasi produsen FS). “Ini dibagi-bagi tugasnya,” kata dia.

Kemudian penyatuan asosiasi perunggasan, pembentukan konsorsium perguruan tinggi untuk perunggasan, pendataan populasi ayam (GPS, PS, FS) dan pembentukan koperasi produsen di setiap kecamatan (kabupaten). Dengan begitu, ia meyakini pembangunan industri perunggasan akan menjadi lebih baik.

Sementara menurut Kepala Bagian Bisnis dan Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Rachmat Pambudy, agar industri perunggasan menjadi lebih berkembang, bukan dengan melakukan pemotongan produksi yang over supply, tetapi lebih kepada pendekatan peningkatan konsumsi.

Mengingat dari data pemerintah, dengan populasi penduduk sebanyak 276 juta jiwa, konsumsi daging ayam hanya sebesar 11 kg/kapita/tahun, masih kalah jauh dibanding Malaysia yang mencapai lebih dari 40 kg/kapita/tahun.

Pada kesempatan tersebut, webinar juga dihadiri Dekan Sekolah Vokasi IPB University Prof Arief Daryanto, Ketua Badan Kejuruan Teknik Peternakan Persatuan Insinyur Indonesia Prof Ali Agus dan Ketua FMPI Don P. Utoyo. (RBS)

PEMERINTAH BANTU SERAP TELUR PETERNAK RAKYAT

Pemerintah bantu serap 1 juta telur milik peternak rakyat. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan aksi peduli dengan menyerap 1 juta telur dari peternak rakyat.  Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah membantu penyerapan telur di tingkat peternak sekaligus peningkatan konsumsi protein hewani.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, menyampaikan bahwa kegiatan penyerapan telur ini merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi dengan Kemenko Perekonomian yang kemudian mengimbau aksi solidaritas bersama untuk peternak rakyat.

“Telur yang dibeli oleh Kementan diperuntukkan untuk konsumsi pegawai Kementan, yayasan panti asuhan dan yatim piatu,” ujar Mentan Syahrul dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/11).

Ia mengemukakan, penyerapan telur peternak ini ditargetkan sebanyak 1 juta butir atau setara 62,5 ton dengan harga beli Rp 19.000/kg. Pada tahap pertama telah diserap sebanyak 30 ton dan sisanya sebanyak 32,5 ton akan diserap pada tahap selanjutnya. Lokasi sentra penyerapan telur terdiri dari Provinsi Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Dukungan semua pihak dalam melakukan aksi solidaritas sangat dibutuhkan sebagai bentuk kepedulian terhadap peternak. Semoga upaya kepedulian ini dapat memicu pemulihan stabilitas perunggasan telur ayam ras,” ucap dia.

Ia menambahkan, harga telur ayam ras dipengaruhi oleh volume supply di kandang dan daya serap pelaku pasar. Sementara, volume supply di kandang tergantung dari struktur umur induk dan sebaran produksi puncak tidak merata setiap bulan.

Selain itu, pola konsumsi juga bersifat musiman, terutama di daerah-daerah sentra produksi dan menyesuaikan HBKN dan kegiatan hajatan masyarakat berkaitan dengan penanggalan Jawa. “Produksi telur tinggi di daerah sentra memengaruhi peternak dan pelaku pasar mencari potensi pasar di daerah yang memiliki tren harga stabil dan lebih tinggi,” katanya.

Akibat mekanisme pasar dan distribusi telur antar daerah, harga telur ayam ras fluktuatif. Terlebih, adanya kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama pandemi COVID-19, pengaruhi konsumsi telur mengalami penurunan. Padahal, potensi produksi telur ayam ras pada Oktober sebanyak 426.241 ton dan kebutuhannya 377.744 ton. Jumlah ini berpotensi surplus sebanyak 48.497 ton. Pada 2021, produksi telur ayam diperkirakan mencapai 5,52 juta ton dengan tingkat konsumsi sebesar 5,48 juta ton.

Sementara Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Nasrullah, menyampaikan pada saat harga telur di bawah harga acuan, maka pemerintah akan bergerak menyerap komoditas tersebut. Penyerapan telur dari peternak rakyat akan dilakukan terus oleh Kementan hingga harga membaik.

“Hal yang terpenting kita dapat berupaya mengurangi efek fluktuasi harga yang menekan harga telur dan merugikan peternak,” kata Nasrullah.

Berdasarkan laporan Petugas Informasi Pasar (PIP), harga telur ayam ras di tingkat peternak di Pulau Jawa per 13 Oktober 2021 tercatat rata-rata Rp 15.943/kg, harga terendah terjadi di Provinsi Jawa Timur rata-rata Rp 13.333/kg dan di Jawa Barat Rp 16.719/kg.

Sementara dari data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional per 13 Oktober 2021, rata-rata harga jual telur di tingkat konsumen mencapai Rp 23.100/kg secara nasional. Namun harga telur di sejumlah wilayah terpantau berada di bawah rata-rata. Misalnya DKI Jakarta harga telur kini Rp 19.000/kg, Jawa Barat Rp 18.900/kg dan Jawa Timur Rp 18.050/kg. Selain itu, di Lampung kini harga telur Rp 20.350/kg, Jambi Rp 19.850/kg dan Sulawesi Barat Rp 18.150/kg.

Pada kesempatan tersebut turut juga ditandatangani nota kesepahaman antara Ditjen PKH dengan PT Biogene Plantation, terkait kerja sama penyerapan telur dalam rangka upaya stabilisasi pasokan dan harga pembelian di tingkat peternak UMKM. (INF)

TEMUI KEMENTERIAN PERTANIAN, PERHIMPUNAN PETERNAK MINTA PERLINDUNGAN

Audiensi peternak mandiri yang tergabung dalam PPRN bersama Ditjen PKH di Gedung C, Kementan. (Foto: Dok. Infovet)

Para peternak ayam yang tergabung dalam Perhimpunan Peternak Rakyat Nusantara (PPRN) kembali menemui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan), meminta perlindungan usahanya yang kerap merugi akibat produksi dan fluktuasi harga.

Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, rencananya peternak melakukan aksi damai di Gedung A Kementan dan Istana Negara. Namun hal itu disambut pemerintah dengan menggelar audiensi bersama Ditjen PKH di Gedung C, Kementan.

“Intinya dalam diskusi tadi peternak mandiri ingin meminta kepastian harga live bird (LB) minimal di harga acuan Permendag No. 7/2020. Memasuki Juli harga LB itu jeblok, paling parah di Jawa Tengah dikisaran Rp 10.000-11.000/ekor,” kata Ketua PPRN, Alvino Antonio, ditemui Infovet usai audiensi di Kementan, Selasa (28/7/2020).

Kendati demikian lanjut Alvino, walau pada Senin (27/7/2020), harga LB sudah mulai merangkak naik, namun masih tetap berada di bawah HPP (harga pokok produksi) peternak yang sebesar Rp 18.500. “Kita enggak tahu kenapa naiknya, tapi kan selalu disaat demo harga naik dan setelah demo harga turun lagi,” ucapnya.

Harga ayam pun diakui Alvino sempat bagus pada April-Mei 2020, namun itu tidak dirasakan peternak karena ketidaksiapan peternak mandiri pada saat chick-in dan kekurangan modal.

“Pemeliharaan peternak mandiri saat itu berkurang, sejak ditetapkannya pandemi COVID-19 harga justru sempat bagus tuh, kan lucu disaat pandemi yang katanya demand turun diperkirakan 50-60% tapi harga di atas 22.000/ekor, enggak masuk akal,” ungkap Alvino.

Ia menambahkan, “Memang saat itu kandang-kandang peternak mandiri belum siap akibat panen tertunda dan banyak yang tidak punya uang. Karena uang yang ditanam itu tinggal 25-30% dampak dari harga LB yang sempat menyentuh Rp 6.000-7.000/ekor, kalau HPP kita di 17.500-18.500 bisa dibayangkan kerugiannya seperti apa. Jadi otomatis pada mengurangi chick-in,”

Untuk itu ia pun menilai untuk memperbaiki harga di tingkat peternak, upaya cutting PS (parent stock) masih sangat diperlukan. “Tadi sempat dibicarakan juga, nanti biar pemerintah yang mengatur bersama para breeding PS saja,” kata dia.

“Pokoknya yang penting dari peternak mandiri, kita minta perlindungan kepada pemerintah agar keberlangsungan usaha kita jadi jelas, yakni harga LB tingkat peternak berada di harga acuan pemerintah.”

Hal senada juga disampaikan oleh peternak yang juga tergabung dalam PPRN, Kadma Wijaya. Menurutnya perbaikan harga di tingkat peternak sangat diperlukan agar usaha peternak rakyat mandiri tidak punah dan tetap bertahan.

Upaya Jangka Pendek-Menengah-Panjang
Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Ditjen PKH, Kementan, Sugiono, yang turut hadir dalam diskusi, menjelaskan beberapa langkah untuk stabilisasi perunggasan nasional.

“Dalam program jangka pendek kami akan mengoptimalkan data setting hatching report (SHR) sebagai acuan penyajian data supply dan demand FS (final stock) aktual setiap minggu,” kata Sugiono.

Berdasarkan basis data supply dan potensi demand mingguan tersebut, secara cepat dapat dilakukan tindakan antisipatif berupa pengendalian produksi FS melalui afkir dini PS. Penyerapan live bird peternak oleh mitra perusahaan perunggasan dan penugasan BUMN juga akan ada dikala supply berlebih dan harga live bird berada di bawah HPP.

Pemerintah juga dikatakan Sugiono akan mengawal penyimpanan dan distribusi daging beku (karkas) dari cold storage untuk menstabilkan harga daging ayam yang mahal melebihi harga acuan penjualan di tingkat konsumen.

“Kami juga menghimbau peternak mandiri agar segera melakukan Standing Order (SO) DOC FS kepada pembibit untuk 3-4 minggu ke depan. SO sebagai acuan produksi DOC FS, pembibit melakukan setting telur HE berdasarkan SO untuk peternak mandiri dan internal farm,” jelasnya.

Adapun langkah yang akan dilakukan untuk jangka menengah seperti mengusulkan review struktur biaya produksi ayam ras sebagai rekomendasi perubahan harga acuan Permendag No. 7/2020. Lalu, harga acuan pembelian di tingkat peternak untuk live bird dan telur ayam ras diupayakan mencapai efisiensi dalam aspek upaya produktivitas (performa) serta mempertimbangkan harga pakan dan DOC.

Selanjutnya, diharapkan adanya efisiensi biaya produksi maka HPP live bird dan telur ayam ras menjadi lebih rendah dan menjadi rekomendasi perubahan harga acuan Permendag yang dinilai terlalu tinggi. Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor peternakan dengan perbaikan harga LB dan telur ayam ras. Juga upaya memvalidasi data demand dari setiap provinsi sebagai basis perhitungan supply-demand menurut wilayah.

Sedangkan dalam upaya jangka panjang, pemerintah akan merumuskan kewajiban pemotongan ayam ras di RPHU dan optimalisasi cold storage untuk menekan peredaran LB. Optimalisasi tata niaga ayam ras melalui rantai dingin, akselerasi target peningkatan konsumsi daging dan telur ayam ras melalui promosi dan peningkatan industri olahan, serta akselerasi capaian target ekspor produk unggas dengan memperluas penerapan sistem kompartemen bebas AI. (RBS)

HINGGA KINI SERAPAN AYAM PETERNAK MANDIRI SUDAH 600 RIBU EKOR

Pembelian ayam milik peternak mandiri di Kampung Curug Dendeng, Desa Lulut, Kecamatan Kalapa Nunggal, Kabupaten Bogor. (Foto: Humas PKH)

Kerja sama penyerapan ayam ras (livebird) peternak mandiri oleh para mitra peternakan hingga 7 Mei 2020, sudah mencapai 613.870 ekor atau 14,90% dari target 4.119.000 ekor.

“Kami terus mengimbau perusahaan pembibitan ayam ras dan perusahaan pakan ternak yang telah melakukan pembelian livebird agar dapat terus memaksimalkan penyerapan sesuai komitmennya,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (7/5/2020).

Lebih lanjut dikatakan, data capaian pembelian livebird di tingkat provinsi diantaranya Provinsi Jawa Barat (312.024 ekor), Banten (18.695 ekor), Jawa Tengah (181.585 ekor), DI Yogyakarta (6.847 ekor), Jawa Timur (79.487 ekor) dan Sumatera Utara (15.232 ekor).

Ia menambahkan, dari kerja sama tersebut terdapat enam mitra peternakan yang penyerapannya di atas 50% dan empat perusahaan mitra lainnya telah melebihi target (lebih dari 100%) yakni PT Expravet, PT Intertama Trikencana Bersinar, PT Ayam Manggis dan CV Surya Inti Pratama.

Menurut catatan timnya juga, penyerapan terbesar saat ini dilakukan oleh PT Charoen Pokphand sebanyak 190.513 ekor (19,05% dari komitmen) dan PT De Heus sebanyak 115.161 ekor (11,52% dari komitmen). 

“Tentunya kami apresiasi komitmen yang diberikan sebagai wujud solidaritas untuk saling menguatkan rasa kebersamaan dalam membantu peternak saat ini,” ucapnya.

Sementara Head Poultry Value Chain PT De Heus, A. Bagus Pekik, menyampaikan bahwa bagi mereka pembelian livebird peternak ini merupakan bentuk kebersamaan anak bangsa. “Kami siap membeli satu juta ekor livebird peternak mandiri, walaupun kami tidak memiliki RPHU dan cold storage, namun kami carikan untuk membantu masalah ini,” kata Bagus. 

Hal senada juga disampaikan oleh Suwandi pimpinan PT Karya Indah Pertiwi yang berkomitmen membeli livebird peternak mandiri sebanyak 50.000 ekor dengan harga Rp 15.000/kg. “Semoga ini jadi awal perbaikan harga ayam pedaging menuju harga BEP dan mendukung sukses dan berkembangnya peternak rakyat mandiri,” ucapnya.

Dukungan para mitra peternakan disambut baik oleh peternak mandiri juga oleh dinas terkait di enam provinsi. Salah satunya Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Muhamad Syafriadi. Ia berharap fasilitasi penyerapan livebird dapat mengurangi supply ayam ke pasar, sehingga akan terjadi keseimbangan.

“Diharapkan harga akan meningkat dan pada gilirannya peternak bisa menikmati hasil usahanya,” pungkasnya. (INF)

SEBANYAK 455.318 EKOR AYAM PETERNAK MANDIRI TELAH DISERAP

Pembelian ayam milik peternak mandiri di kawasan Rumpin, Bogor. (Foto: Humas PKH)

Dalam waktu sembilan hari sejak disepakatinya komitmen pembelian ayam ras (live bird) peternak mandiri oleh mitra peternakan yang terdiri dari perusahaan pembibitan ayam ras dan perusahaan pakan ternak, sebanyak 455.318 ekor live bird peternak mandiri telah berhasil diserap oleh mitra peternakan.

“Sampai 1 Mei 2020, live bird yang sudah dibeli mitra peternakan sekitar 11,05% dari target 4.119.000 ekor,” ujar Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Kementan, I Ketut Diarmita, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jum'at (1/5/2020).

Berdasarkan data yang dimilikinya, pembelian live bird terbanyak selama sembilan hari itu dilakukan oleh PT Charoen Pokphan Indonesia, yakni sebanyak 154.921 ekor atau 15,49% dari target satu juta ekor yang akan dibelinya.

“Bahkan ada tiga mitra peternakan kita yang sudah melakukan pembelian dan telah melebihi komitmen yang disampaikan, yakni PT Expravet, PT Intertama Trikencana Bersinar dan PT Ayam Manggis,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa pembelian live bird peternak mandiri tersebar di enam provinsi, dengan capaian Provinsi Jawa Barat sebanyak 253.566 ekor, Banten 8.040 ekor, Jawa Tengah 120.915 ekor, DI Yogyakarta 3.905 ekor, Jawa Timur 53.660 ekor dan Sumatera Utara 15.232 ekor.

Sementara itu Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Sugiono, menyebutkan bahwa pembelian ayam hidup oleh mitra peternakan ini terus berjalan setiap hari. Ia menegaskan bahwa Tim Ditjen PKH selalu memonitor proses ini dan berharap bahwa langkah yang dilakukan melalui dapat meringankan beban peternak mandiri yang terkena dampak COVID-19. 

“Kita berharap bahwa penugasan penyerapan/pembelian live bird peternak mandiri oleh BUMN dapat segera terwujud, sehingga semakin banyak peternak mandiri terbantu," pungkasnya. (INF)

PETERNAK MADIUN BAGI AYAM GRATIS

Warga berebut "bantuan" ayam dari peternak di Madiun

Lagi - lagi pil pahit terpaksa ditelan oleh peternak. Parahnya kini, selain berkutat dengan masalah fluktuasi harga, secara tidak langsung pendapatan mereka berangsur menurun akibat wabah Covid-19.

Seperti yang dilakukan oleh peternak ayam broiler di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Mereka membagikan ribuan ayam secara gratis, menyusul anjloknya harga ayam sejak pertengahan 2019 hingga saat ini.

Di Pasar Dungus, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Kamis (16/4/2020), sejumlah peternak mulai membagi-bagikan ayam secara gratis, warga di sekitar pasar pun terlihat antusias menerima "bantuan" ayam tadi.

Setidaknya delapan mobil pick up dikerahkan untuk mengangkut sekitar 2.000 ekor ayam broiler hidup. Setelah mobil terparkir, ratusan warga berlari mendekat hingga berdesak-desakan berebut mengambil ayam.  Pengambilan ayam tidak dibatasi. Rata-rata warga mengambil dua hingga tiga ekor. 

"Harga ayam hidup di kandang saat ini sangat hancur sampai kami tidak mampu membeli pakan. Harga saat ini sebesar Rp 6.000 per kilogram. Sementara harga pokok penjualan (HPP) sesuai peraturan menteri pertanian paling rendah Rp 17.000 per kilogram," ujar Yusak Dwi Prasetyo, salah satu peternak ayam di Kabupaten Madiun.

 Aksi bagi-bagi ayam gratis sebagai bentuk wujud keresahan peternak ayam yang tidak mampu lagi berpoduksi jika harga masih jauh di bawah standar. Peternak lebih baik membagikan ayam itu gratis kepada masyarakat daripada membiarkan ribuan ayam mati kelaparan karena tidak diberi makan.

"Lebih baik kami bagikan ayam ini gratis kepada masyarakat agar bisa dinikmati," ungkap Yusak.  Bila tidak ada perubahan harga dalam waktu dekat, peternak akan kembali membagikan ribuan ayam kepada masyarakat.

Harapannya, aksi bagi ayam gratis dapat membuka mata pemerintah bahwa peraturan yang dibuat tidak berjalan efektif di lapangan. Salah satunya peraturan pemerintah yang mengatur harga ayam hidup ambang terendah di kandang sebesar Rp 17.000 per kilogram. Para peternak pun kebingungan dengan jatuhnya harga ayam hidup di lapangan. Pasalnya harga eceran daging ayam di pasar tetap stabil diatas Rp 20.000.

"Semestinya bila harga di kandang Rp 6.000 perkilogram maka harga daging ayam seharusnya Rp 15.000 perkilogramnya," jelas Yusak.

Senada dengan Yusak, Suwito peternak ayam lainnya menyatakan harga ayam hidup makin anjlok setelah wabah corona melanda Indonesia. Bahkan selama beternak ayam belasan tahun, harga ayam hidup terendah mencapai Rp 6.000 per kilogram, jauh di bawah harga standar.

"Harga ayam hidup makin hancur setelah wabah corona terjadi. Banyak peternak ayam gulung tikar karena tidak kuat menanggung beban biaya pakan dan operasional," jelas Suwito.

Suwito mengatakan harga ayam hidup mulai jatuh sejak pertengahan 2019. Harga ayam makin anjlok setelah masuk awal tahun 2020. Menurut Suwito, saat ini masih ada peternak yang bertahan lantaran menghabiskan stok ayam hidup. Suwito berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk menyelamatkan peternak ayam. (CR)

AGAR PENCERNAAN BEKERJA OPTIMAL

Kepadatan kandang harus diperhatikan agar meminimalisir stres yang bisa memicu penyakit pencernaan. (Foto: Dok. Infovet)

Dalam aspek pemeliharaan ayam, banyak sekali tantangan yang dihadapi peternak. Masalah pada saluran pencernaan kerap kali terjadi, baik yang bersifat infeksius maupun non-infeksius. Lebih kece lagi ketika keduanya berkomplikasi dan menimbulkan masalah yang epik di lapangan.

Seperti yang pernah dialami oleh peternak broiler kemitraan asal Bogor, Supendi. Ketika kebijakan pakan non-AGP (Antibiotic Growth Promoter) mulai diberlakukan, dirinya merasa performa ayam di kandangnya menurun cukup drastis. Hal ini semakin rumit karena diperparah dengan cuaca ekstrem, sangat panas di siang hari dan dingin di malam hari.

“Awalnya ayam cuma diare, terus saya kasih obat anti diare. Setelah jalan dua hari bukannya sembuh enggak tahunya malah diare berdarah gitu. Saya panik, langsung telepon TS obat, besoknya dateng konsultasi dan fix ayam saya kena koksi,” tutur Supendi kepada Infovet. 

Saat itu untungnya ayam sudah berusia 25 hari, walaupun bobot badannya di bawah standar, Supendi langsung melakukan panen dini ketimbang merugi lebih lanjut. Ia pun langsung berbenah, semua aspek yang berkaitan dengan kasus yang ia alami langsung diperbaiki dan cari tahu penyebabnya. 

“Pakan dan air minum tidak bermasalah, semua aspek saya sudah penuhi. Tetapi memang mungkin saya teledor pada cara pemeliharaannya, memang beda ketika AGP sudah dilarang, cara pelihara juga harus berubah,” ungkap dia.

Merubah Cara Pandang 
Dilarangnya AGP kerap kali dijadikan kambing hitam oleh peternak di lapangan terkait masalah yang mereka alami. Tidak semua orang seperti Supendi, memiliki pemikiran positif dan mau merubah tatacara budidayanya. Di luar sana masih banyak peternak yang sangat yakin bahwa AGP adalah “dewa” yang harus hadir disetiap pakan unggasnya.

Seorang nutrisionis PT Farmsco Indonesia, Intan Nursiam, mengakui bahwa saat ini mindset dari peternak harus diubah, utamanya terkait pakan. “Semua produsen pakan pasti berlomba-lomba dengan keadaan yang ada saat ini tentang bagaimana menggantikan AGP dengan formulasi yang terbaik. Masalahnya, mindset peternak ini sulit diubah, mereka pasti akan selalu menganggap pakan merk A, B dan sebagainya udah tidak sebagus dulu. Hal ini wajar, soalnya tiap formula berbeda, tinggal peternaknya saja,” kata Intan.
Lebih lanjut dikatakan, jika mindset peternak tidak kunjung berubah di era yang memang sudah berubah ini, tentunya akan... (CR)


Selengkapnya baca di Majalah Infovet edisi Oktober 2019.

PETERNAK MENUNTUT HARGA PAKAN DAN DOC TURUN

Demonstrasi peternak unggas rakyat yang tergabung dalam PPRPN di depan Istana Negara, Selasa (5/3). (Foto: Infovet/Ridwan)

Ribuan peternak ayam broiler yang tergabung dalam Sekber Penyelamatan Peternak Rakyat dan Perunggasan Nasional (PPRPN) menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Selasa (5/3).

Sebagian tuntutan dari peternak yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia ini meminta harga DOC dan pakan turun, agar biaya produksi tak membengkak.

"Harapan kita hari ini pemerintah mendengar apa yang menjadi keinginan peternak rakyat, yakni harga ayam harus naik di tingkat peternak. Sebab DOC dan pakan, serta sapronak lain yang kita beli di perusahaan tinggi harganya, ini memicu peternak rakyat bangkrut. Padahal kita hanya ingin menikmati hasil dari budidya kita," ujar Sugeng Wahyudi, salah satu koordinator aksi saat ditemui Infovet.

Hal senada juga diungkapkan oleh beberapa perwakilan peternak rakyat dari daerah, diantaranya Lampung, Jawa Timur, Kalimantan, Bandung, Medan, yang meminta harga bibit serta pakan ternak turun dan harga jual ayam tidak ambruk di bawah hpp (Harga Pokok Produksi).

"Turunkan harga bibit dan pakan, jika tidak kita bakar saja. Pemerintah itu kalo kita jual (ayam) di atas hpp, pemerintah bertindak, tapi kalo harga jual turun di bawah hpp pemerintah diam saja," ujar perwakilan peternak Kalimantan saat menyampaikan aspirasinya.

Harga pokok produksi yang sudah diatur saat ini mencapai Rp 19-20 ribu/kg (live bird). Namun beberapa tahun terakhir harga jual ayam selalu berada di bawah hpp. Sementara adapun kenaikan harga DOC yang mencapai Rp 1.595/ekor dan pakan sebesar Rp 850/kg. Kenaikan terjadi sebanyak enam kali sepanjang 2018. Melonjaknya harga pakan disebabkan kenaikan harga jagung dalam negeri dan penguatan dollar. Sedangkan kenaikan harga DOC dipicu kenaikan harga pakan dan kenaikan biaya depresiasi akibat kosongnya kandang induk pasca pemangkasan produksi.

Aksi demonstrasi peternak rakyat yang meminta perlindungan. (Foto: Infovet/Ridwan)

Selain itu, ditambahkan perwakilan peternak daerah Lampung, yang meminta budidaya dikembalikan seutuhnya kepada peternak mandiri. "Budidaya itu milik rakyat, kita juga ingin besar. Tolong perhatikan nasib kami (peternak). Ini kita akan perjuangkan sampai titik darah penghabisan."

Ini tentunya menjadi indikasi lemahnya pemerintah mengawasi industri perunggasan. Hal itu juga yang disampaikan Haris Azhar dari Lokataru.

"Pemerintah tidak mau mendengar peternak yang tiap hari gulung tikar dan merugi, mereka lebih peduli terhadap perusahaan besar, kita tidak bisa biarkan ini. Kita harus tuntut produksi peternakan milik peternak rakyat," katanya dihadapan para peternak. (RBS)