HARGA JUAL ANJLOK, PETERNAK SAMBANGI KEMENTAN DAN KEMENDAG

Mediasi peternak rakyat dan integrator yang dilakukan di Kementerian Pertanian, Selasa (26/3). (Foto: Infovet/Ridwan)

Dalam kurun waktu tujuh bulan terakhir (Agustus 2018-Maret 2019), industri perunggasan nasional mengalami kemerosotan harga live bird (LB) broiler di tingkat peternak yang mencapai Rp 12.000/kg. Hal ini diperparah lagi dengan tingginya harga DOC dan pakan, yang membuat peternak bertepuk jidat. Padahal HPP peternak yang ditetapkan pemerintah mencapai Rp 19.000/kg

Awal Maret 2019, para peternak sempat melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Negara, menuntut kenaikan harga jual dan penurunan harga DOC serta pakan, namun tuntutan tak kunjung terpenuhi, bahkan jelang minggu terakhir di bulan yang sama.

Para peternak terus memperjuangkan nasibnya. Tuntutan pun kembali mereka sampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan), I Ketut Diarmita, Selasa (26/3). Dirjen PKH melakukan mediasi para peternak yang mengajukan Tuntutan Perjuangan Peternak Rakyat dan Peternakan Mandiri (Perjuangan PRPM) dengan integrator (peternak besar).

Sugeng Wahyudi, selaku koordinator peternak sekaligus tim mediasi mengatakan, penyebab hancurnya harga LB disebabkan karena tingginya biaya sarana produksi (DOC dan pakan), diikuti berlebihnya produksi broiler dan lemahnya permintaan.

Ia menyebut, berbagai upaya memang sudah dilakukan pemerintah, namun sampai hari ini belum nampak perubahan signifikan dan cenderung semakin menekan harga LB ke titik terendah. “Apa yang menjadi harapan kita terkait tuntutan peternak semoga bisa mendapatkan solusinya,” kata Sugeng saat mediasi dihadapan integrator.

Adapun lembar tuntutan yang disampaikan peternak diantaranya, tuntutan jangka pendek yakni harga LB Rp 20.000/kg sesuai Permendag No. 96/2019 yang berlaku paling lambat 1 April 2019. Kemudian peternak meminta harga DOC Rp 5.500/ekor dengan kualitas grade I dan harga pakan grade premium turun Rp 500/kg yang berlaku mulai 28 Maret 2019. PRPM juga menuntut kepastian mendapatkan supply DOC sesuai kebutuhan rutin dan meminta penghapusan bundling pakan dan DOC. 

Untuk jangka menengah, mereka meminta adanya Perpres yang melindungi peternak rakyat, melakukan revisi Permentan 32/2017, diantaranya penghapusan kuota GPS dengan melakukan pengaturan di level PS dan impor GPS tetap diawasi serta tidak boleh diperdagangkan. Lalu, integrator wajib menjual LB ke pasar modern (hotel, restoran, kafe) dan meminta pasar becek (tradisional) dikembalikan kepada peternak rakyat, serta meminta ketegasan soal pembanguna CHS diintegrator.

Dalam jangka panjang, tuntutan PRPM meminta mengganti UU Peternakan No. 18/2009 jo UU No. 41/2014 dengan peraturan yang lebih berpihak kepada peternak rakyat dan peternak mandiri.

Beberapa tuntutan tersebut dibacakan dihadapan integrator yang hadir pada mediasi, diantaranya perwakilan Japfa, Charoen Pokphand Indonesia dan Cheil Jedang. Hingga mediasi usai, tuntutan pun masih memerlukan evaluasi bersama.

Hal serupa juga terjadi kala tuntutan PRPM dibawa ke Direktorat Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Rabu (27/3). Menurut salah satu koordinator peternak kepada Infovet, tuntutan yang diajukan masih belum menemui gambaran kebijakannya.

Dari haril pertemuan tersebut, mereka akan mencoba meminta bantuan ARPHUIN (Asosiasi Rumah Potong Hewan Unggas Indonesia) untuk menyerap ayam milik peternak. Namun, jika harga ayam di tingkat peternak tak kunjung naik dalam dua hari ke depan, tuntutan akan dievaluasi dengan menghadap kembali ke Kementan dan Kemendag 1 April mendatang. (RBS)

WARGA KARAWANG TERIMA BANTUAN 400 RIBU BIBIT AYAM

Mentan serahkan bantuan bibit ayam, domba, obat hewan, pakan untuk warga Karawang (Foto: Dok. Kementan)

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan 400 ribu bibit ayam kepada warga miskin atau keluarga tidak mampu di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

"Dari total 400 ribu bibit ayam itu, setiap satu keluarga tidak mampu akan mendapatkan 50 ekor," katanya di sela Pertemuan Apresiasi dan Sinkronisasi Program Kementan 2019 di Desa Pacing, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Selasa (26/3/2019).

Setelah bantuan bibit ayam itu disalurkan kepada keluarga tidak mampu, akan dibentuk kelompok khusus penerima bantuan bibit ayam.

Ia mengatakan, bantuan bibit ayam itu diharapkan bisa meningkatkan pendapatan keluarga yang tidak mampu.

"Dengan bantuan bibit ayam ini, insya Allah pendapatan mereka akan meningkat menjadi Rp3-4 juta per bulan. Kalau berhasil, enam bulan hingga satu tahun mereka yang sekarang keluarga tidak mampu, bisa bebas dari kemiskinan," kata dia.

Sementara itu, Pertemuan Apresiasi dan Sinkronisasi Program Kementan 2019 dilakukan untuk meningkatkan produksi melalui penerapan pertanian modern, sehingga Indonesia menjadi lumbung pangan dunia sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Pada kesempatan tersebut, Mentan menyalurkan berbagai jenis bantuan berupa alat mesin pertanian, 5.000 batang, benih cabai rawit, cabai keriting, mangga, jagung manis, padi inbrida, domba serta ayam 400 ribu ekor plus kandang, obat-obatan dan pakan gratis selama enam bulan.

"Kami  akan terus membagikan bibit unggul gratis, tapi kami minta para petani bekerja menyebarkan bibit unggul," kata dia.

Pertemuan Apresiasi dan Sinkronisasi Program Kementan 2019 itu  dihadiri ribuan petugas penyuluh pertanian, pendamping desa, dan petani.

Hadir pula Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana beserta jajaran Forkominda Karawang, Dirjen Perkebunan Kasdi Subagiyono, Dirjen Hortikultura Suwandi, Dirjen Prasaran dan Sarana Pertanian Sarwo Edi, Kepala Badan Litbang Fadjry Djufry dan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Momon Rusmono, perwakilan Bulog dan perwakilan KTNA. (Sumber: antaranews.com)

FLPI GELAR PELATIHAN MANAJEMEN LOGISTIK PAKAN

Panitia dan peserta pelatihan FLPI di Bogor, 26-27 Maret 2019. (Foto: Infovet/Sadarman)

Forum Logistik dan Peternakan Indonesia (FLPI) bekerjasama dengan PT Charoen Pokphand Indonesia, Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Asosiasi Ahli Nutrisi dan Pakan Indonesia (AINI) menyelenggarakan pelatihan Manajemen Logistik Pakan, yang didukung Direktorat Pakan, Kementerian Pertanian.

Pelatihan diselenggarakan di Ruang Sidang Fakultas Peternakan IPB Dramaga Bogor, 26-27 Maret 2019. Kegiatan dihadiri Ketua FLPI Prof Luki Abdullah, Ketua AINI Prof Nahrowi Ramli dan Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama dan Pengembangan Fakultas Peternakan IPB Dr Rudi Afnan.

Rudi Afnan, dalam sambutannya memberi apresiasi FLPI yang terus mengedukasi insan peternakan. Kali ini FLPI menyasar insan peternakan soal pakan unggas. “Kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan untuk berbagi informasi,” katanya.

Pelatihan menghadirkan tiga narasumber, yakni Kasubdit Bahan Pakan Direktorat Pakan Diner YE Saragih, perwakilan PT Charoen Pokphand Indonesia Istiadi dan dari Laboratorium Industri Pakan, Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan IPB Dr Heri Ahmad Sukria.

Pelatihan diikuti oleh peternak, praktisi dan akademisi terkait pakan ternak, khususnya ternak unggas. Diakhir kegiatan, panitia mengajak peserta mengunjungi PT Charoen Pokphand Indonesia, di Balaraja, Tenggerang, Banten. Kunjungan bertujuan untuk memberi informasi nyata kepada peserta mengenai manajemen logistik pakan, penyimpanan dan pergudangannya. (Sadarman)

TAHUN INI PASOKAN JAGUNG TAK SURPLUS

Menteri Pertanian saat melakukan kunjungan ke sentra produksi jagung (Foto: Dok. Kementan)

Kalangan peternak berprediksi, tahun ini tidak akan ada surplus jagung. Pasalnya, peternak dan pengusaha akan berebut untuk produksi yang terbatas
.
“Tahun 2019 ini diperkirakan tidak ada kelebihan jagung,” kata Ketua Asosiasi Peternak Layer Nasional (PLN) Musbar Mesdi, Selasa (26/3/2019).

Menurut Musbar, kondisi harga gandum impor yang setara dengan harga jagung lokal yakni Rp4.800/kg, maka pabrik makanan ternak (PMT) akan lebih memilih produksi dalam negeri.

Antara jagung dengan gandum memang bisa saling mengisi kebutuhan pakan ternak dari segi karbohidrat. Akan tetapi, kata Musbar, pada 1 kg jagung nilai nutrisinya lebih tinggi dari gandum.
Menurutnya jagung itu kaya akan asam lemak pigmen dan asam amino.

Lanjutnya, permasalahan utama saat ini adalah jumlah pasokan komoditas palawija itu untuk pakan ternak. Musbar menegaskan kenaikan harga jagung bisa jadi disebabkan stok gandum yang dimiliki oleh PMT mulai menipis. Dengan demikian, sekarang terjadi perebutan jagung di lapangan yang membuat harga terkerek naik secara perlahan.

"Sekarang kalau harga gandum dan harga jagung sama atau lebih mahal gandum. Pasti PMT akan lebih pilih jagung, karena secara nutrisi jauh lebih bagus," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian mencatat bahwa pasokan jagung tahun lalu surplus sekitar 14 juta ton. Musbar pun menilai, petani tidak perlu khawatir karena berapa besar produksi pasti akan terserap oleh PMT dan peternak.

"Feedmil pasti pakai jagung, jumlah feedmil ada 91 buah. Makanya harga jagung itu bisa [terkerek naik] Rp4.700/kg sampai Rp5.000/kg. Mereka berlomba cari jagung karena gandum habis. Kalau produksi berlimpah harga pasti di bawah Rp4.000/kg," tegasnya.

Musbar menjelaskan kejanggalan mulai terjadi pada Maret dimana harga jagung justru berangsur naik lebih dari Rp4.000/kg. Padahal harus ada panen raya yang berlangsung.

Kondisi kenaikan harga jagung pun diamini oleh Sri Widayati, Direktur Pakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. "Info dari para pengguna pasokan masih jalan, tapi harga sedikit beranjak naik," ungkapnya.

Di sisi lain, Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) Sudirman mengatakan ada kejanggalan dalam hal produksi jagung. Pasalnya harga hanya turun sesaat lalu meningkat kembali.

"Jagung aneh nih, katanya panen raya, tapi harga jagung kok malah naik. Sudah sempet turun sampai mendekati Rp4.000/kg, tapi sekarang sudah naik lagi Rp4.700/kg-Rp4.800/kg lagi," katanya.

Tetapi Sudirman menolak anggapan bahwa kenaikan disebabkan stok gandum yang menipis pada PMT.

"Mungkin PMT berlomba serap sehingga kecepatan serap lebih tinggi dari suplai. Gandum sih ada terus. Jagungnya aja kali yang [pasokannya] tidak sebanyak beritanya," ungkapnya.

Bahkan Sudirman membeberkan bahwa ada jagung yang beredar dengan harga Rp5.000/kg dengan kadar air 15%. Hal ini tentu saja menyulitkan pelaku usaha untuk menyerap karena harus berebut satu sama lain. (Sumber: bisnis.com)

MELAWAN ANCAMAN PENYAKIT VIRAL

Vaksinasi, salah satu upaya mencegah penyebaran virus. (Istimewa)

Siapa yang tidak pernah terserang flu? Semua orang pasti pernah mengalaminya. Apa yang dilakukan jika terserang flu? Pastinya berobat ke dokter. Sayangnya penyakit yang disebabkan virus ini tidak bisa sembuh dan kerap kali berulang, oleh karenanya harus mencegahnya sebelum terjadi.

Layaknya manusia, hewan pun bisa terserang penyakit yang disebabkan oleh virus. Beberapa diantaranya menyebabkan kerugian ekonomis bahkan yang bersifat zoonosis layaknya AI dapat menyebabkan ditutupnya lalu lintas hewan antar negara dan kepanikan massal.

Seperti diketahui, virus merupakan mikroorganisme yang tentunya familiar dan sangat sering terdengar. Namun, tidak dapat dilihat secara kasat mata. Dalam hal penyakit unggas, beberapa jenis virus sangat berbahaya apabila menginfeksi unggas, misalnya saja ND. Maka dari itu, dibutuhkan strategi khusus dalam menangkal ancaman penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus.

Kenali Musuh yang Ada di Sekitar Kita
Tanpa disadari keberadaan virus memang sudah ada di lingkungan, seperti di tanah, kandang, air, sapronak, pakaian, alat transportasi dan lain sebagainya jika dilihat secara mikroskopis pasti akan terdapat virus. Tidak seperti bakteri, virus bisa dikatakan benda hidup juga benda mati. Hal ini karena ketika berada di lingkungan, virus mampu melakukan “hibernasi” atau disebut dorman. Namun, jika virus ada pada inang dan inang yang ditempelinya merupakan specific host-nya, maka ia akan menginfeksi dan menyebabkan penyakit pada inang tersebut. 

Prof I Wayan Teguh Wibawan, guru besar FKH IPB yang juga konsultan perunggasan, mengemukakan, prinsip ini mutlak harus dipahami oleh peternak. “Kan sering di peternak kita dengar dari mulut mereka, kalau ditanya buat apa pakai antibiotik ini-itu, mereka masih banyak yang bilang kalau antibiotik bisa mengobati ND atau gumboro, itu kan salah,” papar Wayan. Oleh karena itu, Wayan mengimbau kepada para dokter hewan perunggasan agar lebih mendidik peternak agar tak salah kaprah.

Selain itu, virus merupakan mikroorganisme yang sulit sekali dibunuh, beberapa jenis virus, kata Wayan, dapat hidup dalam suhu tinggi dan suhu rendah, apabila keadaan lingkungan tidak menguntungkan virus tidak mati, melainkan dorman sampai ia bertemu dengan inangnya dan kemudian virus akan kembali aktif menginfeksi.

Belum lagi sifat adaptasi virus yang luar biasa hebat, adaptasi yang dimaksud oleh Wayan yakni kemampuan virus untuk bereplikasi dengan cepat dan menyesuaikan diri dengan ancaman yang ada... (CR)


Selengkapnya baca Majalah Infovet edisi Maret 2019.

REMBUK PETANI-PETERNAK: DEMI KESEJAHTERAAN, BUKAN PILPRES-PILPRESAN

Sejumlah petani dan peternak yang tergabung dalam berbagai macam organisasi berkumpul di Gedung Pewayangan Kautaman, TMII Rabu (21/3) yang lalu. Acara bertajuk Rembuk Petani dan Peternak Indonesia 2019 tersebut dimotori oleh beberapa LSM seperti Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka), Lokataru, dan Agriwatch.

Acara tersebut sukses terlaksana walaupun sempat terjadi aksi penolakan oleh beberapa organisasi massa karena dinilai bermuatan politis. Ketua LSM Pataka, Yeka Hendra Fatika menegaskan bahwa tidak ada sama sekali agenda politik dari acara tersebut, apalagi deklarasi kepada salah satu calon presiden. “Kita tidak mempolitisasi petani dan peternak, tujuan acara ini murni untuk kepentingan petani dan peternak dimana saat ini kebijakan – kebijakan yang dibuat dinilai memberatkan mereka. Toh, siapapun presidennya nanti, kalau kebijakannya tidak berpihak pada petani dan peternak,” imbuhnya.

Hal serupa juga dikatakan oleh presidium Agriwatch, Jones Batara Manurung. Menurutnya tidak ada kepentingan politik apapun dalam acara hari itu, semuanya yang didiskusikan adalah murni curahan hati petani dan peternak. “Semua disini berkumpul dengan tujuan yang sama, enggak peduli itu capres-capresan dan politik, kita semua berjuang untuk kedaulatan petani-peternak Indonesia lha wong kita disini bayar sendiri – sendiri kok, tanpa adanya sponsor dari kedua capres,” kata Jones dalam sambutannya.

Jones Batara Manurung memberikan sambutan

Dalam acara tersebut, peserta yang terdiri atas petani dan peternak diberikan kesempatan untuk berorasi menyuarakan kegelisahannya kepada pemerintah terkait pemangku kebijakan. Satu – persatu peserta bergantian berorasi, setiap orang diberi waktu selama 5 menit. Banyak isu – isu di bidang pertanian yang diangkat dalam setiap orasi peserta.

Hadir juga dalam kesempatan tersebut Direktur Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan, Drh I Ketut Diarmita beserta DIrektur Kesehatan Hewan Drh Fadjar Sumping Tjaturrasa dan Direktur Perbibitan, Sugiono. Dalam pidatonya Ketut mengklaim produksi daging dan telur ayam Indonesia saat ini meningkat. Menurut dia, Indonesia dapat melakukan ekspor ke berbagai negara, karena sedang terjadi surplus daging dan telur ayam. Kementan mencatat ekspor produk olahan daging ayam berlangsung mulai 2016-September 2018 mencapai 118,81 ton. "Nilai ekspor kita tinggi. Kenapa bisa ekspor karena kita melakukan langkah-langkah peningkatan produksi," ucap Ketut.

Data Kementan juga menunjukkan surplus produksi daging ayam sebanyak 269.582 ton atau setara 22.482 ton per bulan. Hal itu diperoleh dari jumlah kebutuhan daging ayam pada 2018 sebanyak 3.051.276 ton atau 254.273 ton tiap bulannya, lebih tinggi dari final stock broiler (ayam pedaging) sebanyak 3.517.731 ton atau 293.143 tiap bulannya. Kementan juga mencatat surplus produksi telur ayam ras sebanyak 795.071 ton atau setara 66.256 ton per bulannya. Nilai itu diperoleh dari kebutuhan telur ayam ras pada 2018 mencapai 1.766.410 ton atau setara 147.201 per bulannya. Sedangkan, potensi produksi telur tahun 2018 mencapai 2.561.481 ton atau setara 213.457 per bulannya. 

Menanggapi Ketut, Ketua Presidium Layer Nasional Ki Musbar mengapresiasi keberhasilan Kementan dalam meningkatkan populasi dan menggenjot produksi. Namun begitu, ia juga menyoroti ketimpangan yang dialami antara peternak skala besar (integrator) dan mandiri. “Okelah kita produksi naik, ekspor, tapi siapa yang menikmati?, apakah peternak mandiri?, integrator kan?. Kalau mereka bisa ekspor, seharusnya di pasar becek dalam negeri mereka jangan ikut bermain juga,” tutur Ki Musbar.

Ki Musbar mempertanyakan keberpihakan pemerintah dan peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah perunggasan yang sejak beberapa tahun belakangan masih seperti benang kusut. “Padahal di UU No. 18 2009 itu ya, peternak mandiri seharusnya dilindungi oleh pemerintah di sektor budidaya, oleh karenanya kami ingin agar integrator jangan terlalu dikasih “nafas” budidaya itu hak kami para peternak,” pungkasnya. Dalam acara tersebut juga dibacakan maklumat kesejahteraan petani dan peternak Indonesia kepada Kementan. Harapannya, pemerintah diminta agar lebih perhatian lagi kepada petani dan peternak mandiri akan kesejahteraan mereka. (CR)

RAKERNAS GPPU, BERSINERGI DAN DUKUNG PROGRAM PEMERINTAH

Foto bersama seluruh anggota GPPU dan tamu pembicara (foto: Nunung/Infovet)

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) digelar di Hotel Grand Zuri Serpong pada Kamis dan Jumat, 21-22 Maret 2019. Mengusung tema “Konsolidasi dan Efisiensi Dalam Rangka Menunjang Program Kerja Pemerintah yang Berkelanjutan”, GPPU menyimpan harapan dapat bersinergi dan terus mendukung program pemerintah. 

       

“Situasi perunggasan saat ini, kendalinya ada  di pemerintah, sehingga GPPU sebagai pelaksana program pemerintah harus mensupport dan akan terus support pemerintah,” kata Ketua Umum GPPU, Ir Achmad Dawami dijumpai Infovet usai acara.

Lebih lanjut Dawami mengemukakan, anggota GPPU dimana terdiri dari perusahaan-perusahaan breeding farm merupakan hulunya perunggasan indonesia. 

Menurutnya, para anggota GPPU ini selain sebagai pengembang bisnis indonesia, namun di sisi lain dapat menjadi penghancur.   

Oleh karenanya, sangat penting diberlakukan kontrol anggota dan diadakannya Rakernas ini, Dawami mengajak seluruh stakeholder perunggasan untuk tetap positive thinking di tengah tumpukan masalah.

Sesi diskusi (foto: Nunung/Infovet)

“Saya mengajak pemerintah, akademisi, dan swasta untuk berpikir positif, kendati banyak sekali gonjang-ganjing maupun problematika yang sedang melanda perunggasan Tanah Air,” ungkapnya. 

Selain itu, diharapkan stakeholder perunggasan berkomitmen dan tentunya konsisten ikut serta dalam kampanye konsumsi protein hewani secara berkesinambungan, untuk memenuhi target dari program pemerintah. 

“Kita tahu selama ini konsumsi ayam dan telur ini masih dipengaruhi hari raya dan event besar saja, jadi wajar kegiatan promosi harus lebih ditingkatkan,” ujarnya.

Dawami juga mendorong para peternak untuk membenahi manajemen serta berpikir menuju efisiensi. “Tidak hanya peternak, petani pun harus memikirkan efisiensi dalam hal ini harga jagung,” imbuhnya.

Terkait proteksi dari pemerintah untuk para peternak, Dawami berpendapat patut disyukuri ketika pemerintah tengah mempersulit impor namun kelamaan akan jebol juga jika ada pihak-pihak yang tidak mau berubah.

Keterbukaan dan komunikasi baik antara pemerintah dan swasta yang juga menjadi target dari Rakernas GPPU ini.   

Rakernas GPPU tahun ini sangat menarik dilengkapi dengan seminar keilmuan yang menghadirkan pemateri dari PT Hubbard Breeders yaitu Ir Suryo Suryanta kemudian Drh Ayatullah M Natsir selaku Technical Manager PT Ceva Animal Health Indonesia, PT ISA Indonesia, dan Prof Dr drh Wayan T Wibawan MS. (NDV)

ZOETIS GUT HEALTH WORKSHOP VII

Foto bersama Zoetis Gut Health Workshop VII. (Foto: Infovet/Ridwan)

Kebijakan berbagai negara termasuk Indonesia terkait pelarangan antibiotik sebagai pemacu pertumbuhan (AGP) yang berlaku sejak Januari 2018 lalu, yang tertuang dalam Permentan No. 14/2017, masih menjadi polemik bagi peternak. Sebab, selama ini AGP sangat lumrah digunakan peternak untuk meningkatkan performa dan menekan pertumbuhan bakteri di saluran pencernaan unggas.

Beberapa kalangan menyebut, sejak pelarangan AGP diberlakukan, banyak kasus penyakit saluran pencernaan bermunculan di lapangan dan kerap menghantui peternak dan ternaknya. Hal itu menjadi kepedulian PT Zoetis Animalhealth Indonesia, menyelenggarakan 2019 APAC Poultry Gut Health Workshop VII bertajuk “Enhance Poultry Performance by Managing Gut Health in Antibiotic Stewardship Era”, 19-20 Maret 2019.

“Workhshop ini sebagai bukti kepedulian kami untuk meningkatkan kesehatan ternak, khususnya pada saluran pencernaan dalam melawan tantangan koksi dan nekrotik enteritis. Kami secara konsisten memfasilitasi forum ini sejak 2012,” ujar General Manager Zoetis Indonesia, Drh Ulrich Eriki Ginting, saat menyambut peserta yang hadir di Jakarta.

Ia menambahkan, para peserta yang hadir dari beberapa negara, seperti India, Thailand, Taiwan, Vietnam dan lainnya, bisa mendapat pengetahuan yang baik mengenai antisipasi tantangan pada kesehatan saluran pencernaan unggas.

“Saya yakin topik yang dibahas pada forum kali ini akan sangat bermanfaat untuk peserta, sekaligus menjadi ajang diskusi dengan para pakar perunggasan untuk mencari solusi mengenai tantangan kesehatan saluran pencernaan,” ucapnya.

Dimoderatori oleh Prof Dr Drh I Wayan T. Wibawan, MS dari Fakultas Kedokteran Hewan IPB, workshop menampilkan pembicara Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Drh Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Private Poultry Consultant Dr Tony Unandar, Senior Director Commercial Development & Lifecycle Management Poultry Dr Dieter Vancraeynest DVM PhD dan Outcomes Research Director APAC & Greater China Cluster Dr Choew Kong Mah DVM.

Selain menggelar seminar, PT Zoetis Animalhealth Indonesia juga mengadakan pelatihan diagnosis dan identifikasi Eimeria bagi peserta. Pelatihan dilakukan di laboratorium protozoologi Fakultas Kedokteran Hewan IPB, dengan narasumber Prof Dr Drh Umi Cahyaningsih MS.

Menurut salah satu peserta seminar, Drh Eko Prasetio selaku commercial poultry farm consultant, mengatakan, seminar yang diselenggarakan Zoetis sangat bermanfaat bagi praktisi perunggasan.

“Kalau melihat program Zoetis yang secara berkala dilakukan untuk mengedukasi peserta terkait kebijakan pemerintah (AGP-banned) yang akhir-akhir ini membuat kesehatan pencernaan menjadi problem utama. Kegiatan ini secara keseluruhan sangat bermanfaat, khususnya bagi praktisi. Seminar dan pelatihannya sangat membantu memberi gambaran di lapangan ketika ada kasus dan menjadi lebih terarah dalam memberikan rekomendasinya,” katanya. (RBS)

BIOSEKURITI HARGA MATI

Pembersihan kandang yang termasuk dalam tindakan biosekuriti dilakukan untuk meminimalisir adanya sumber bakteri dan virus. (Sumber: wattagnet.com)

Penyakit infeksi akibat virus tentunya makin menambah ruwet dalam beternak. Karena tidak ada obat yang pakem untuk mengatasi itu. Beternak sebenarnya susah-susah gampang, namun lebih banyak susahnya ketimbang gampangnya.

Begitulah keluhan yang sering terdengar dari beberapa peternak. Bukan tanpa alasan, berbagai aspek menjadi dalil dalam sulitnya beternak, salah satunya penyakit. Peternak sudah tidak asing lagi dengan penyakit-penyakit seperti AI, ND, Gumboro, Marek dan lain sebagainya.

Selain itu, ada faktor lain yang dapat memengaruhi kejadian penyakit di suatu daerah, misalnya perubahan cuaca ekstrem yang tidak menentu, sanitasi dan biosekuriti yang kurang optimal, serta kesalahan manajemen pemeliharaan dapat menyebabkan ayam menjadi langganan serangan penyakit.

Memahami Pentingnya Biosekuriti
Biosekuriti singkatnya adalah berbagai tindakan atau upaya yang dilakukan agar penyakit tidak dapat masuk dan keluar dari peternakan. Tindakan biosekuriti merupakan harga mati dalam suatu usaha budidaya ternak, terlebih lagi di zaman now penyakit semakin berkembang. Oleh karenanya tidak ada celah bagi peternak teledor dalam hal ini.

Biosekuriti memiliki peranan sangat penting sebagai garda terdepan pencegahan terhadap penyakit unggas, sehingga penyakit tidak dapat masuk, baik antar individu unggas atau kandang maupun antara kandang dengan lingkungan. Penerapan biosekuriti yang baik dapat menekan penyebaran penyakit pada suatu peternakan.

Menurut Drh Jumintarto, Technical Manager PT Kerta Mulya Saripakan, setidaknya aspek biosekuriti menjadi salah satu inti dari budidaya ternak selain vaksinasi. “Saya rasa harusnya biosekuriti ini harus dikuatkan sama seperti aspek pemeliharaan (pakan, bibit berkualitas, dll), tapi pada kenyataannya aspek ini sering kendor,” ujar Jumintarto saat ditemui Infovet dalam suatu seminar.

Menurutnya, banyak faktor yang menjadi kendala dalam penerapan aspek biosekuriti, mulai dari biaya, sumber daya manusia, tidak praktis, sampai ke alasan yang paling klise, yakni malas. “Padahal biosekuriti adalah harga mati, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Setidaknya jika kita tidak mau ayam kita tertular penyakit dari luar, kita juga harus mencegah agar ayam di peternakan sekitar kita atau masyarakat tertular oleh penyakit yang disebabkan di peternakan kita,” jelas dia.

Kontrol Lalu Lintas Ternak, Manusia dan Kendaraan
Banyak hal yang bisa diartikan sebagai aspek biosekuriti, pertama yang harus diperhatikan adalah mengontrol lalu lintas ternak dan manusia. Secara umum tindakan ini dapat berupa memberlakukan kontrol tehadap lalu lintas manusia, mengunci pintu dan melarang pengunjung, atau mengizinkan masuk orang tertentu dan personil yang dibutuhkan (profesional) setelah mereka didesinfeksi. Sepatu khusus, baju penutup dan topi khusus yang telah didesinfeksi juga harus dikenakan ketika tamu datang ke peternakan.

Hal ini bukan tanpa alasan, sebab tangan bisa juga menyebabkan infeksi dan harus didesinfeksi sebelum masuk bangunan kandang atau meninggalkannya. Pada peternakan yang menjalankan biosekuriti ketat (breeding farm) prosedur tadi akan diimplementasikan dengan sangat baik, misalnya... (CR)


Selengkapnya baca Majalah Infovet edisi Maret 2019.

TINGKATKAN PENGAWASAN DAGING KERBAU IMPOR, KEMENTAN KIRIMKAN TIM AUDIT KE INDIA

Ilustrasi daging kerbau (Foto: Google Image)

Kementerian Pertanian telah meminta klarifikasi kepada Kedutaan Besar India di Jakarta terkait pemasukan daging kerbau beku dan tanpa tulang dari negara tersebut.

“Kami telah meminta klarifikasi kepada Kedutaan Besar India di Jakarta terkait kejelasan kasus yang diberitakan, dan lebih lanjut juga ditanyakan apa langkah-langkah yang diambil oleh otoritas kesehatan hewan berwenang di India dalam menangani kejadian tersebut jika memang benar terjadi,” ungkap Direktur Jenderal Peternakan dan  Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita di Kantor Pusat
Kementerian Pertanian (19/3/2019).

Indonesia akan mengirimkan tim audit ke India untuk melakukan verifikasi program pengendalian PMK yang dilakukan oleh otoritas India, disamping juga melakukan pemantauan terhadap semua rumah potong hewan (RPH) yang telah disetujui oleh Indonesia untuk memasukan daging kerbau beku tanpa tulang ke dalam negeri.

Hal ini dikemukakan oleh Ketut setelah pertemuan dengan Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Kantor Kementerian Pertanian.

Dalam pertemuan dengan Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dirjen PKH menyampaikan pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, serta selalu meminta masukan teknis dari komisi ahli.

“Saat ini, Komisi ahli telah memberikan masukan bahwa kemungkinan dan risiko adanya virus PMK terbawa ke Indonesia sangat kecil. Hal ini karena Indonesia telah memberikan persyaratan yang ketat sesuai dengan pedoman Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE), dan peraturan yang berlaku di Indonesia,” jelas Ketut, dalam keterangan resmi yang diterima Infovet, Senin (19/3/2019).

Lebih lanjut, Dr Drh Denny W Lukman salah seorang anggota Komisi Ahli memastikan bahwa pemerintah telah menerapkan prinsip-prinsip pengurangan risiko melalui penerapan persyaratan teknis pemasukan, sehingga kemungkinan virus PMK masuk ke Indonesia yang berasal dari daging India sangat kecil.

“Semua kerbau harus diperiksa sebelum dan setelah dipotong, tulang dan kelenjar getah bening utama harus dipisahkan dari dagingnya (deboned dan deglanded), kemudian daging dilayukan pada suhu lebih dari 20 celcius selama minimal 24 jam, dan pH daging harus di bawah 6.0. Jadi kemungkinan virus PMK dapat bertahan hidup sangat kecil,” terang Denny.

Kendati risiko tersebut sangat kecil, terlebih dengan adanya pengawasan di pintu-pintu pemasukan yang dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian terhadap setiap produk yang akan dimasukkan, pemerintah tetap memegang prinsip kehati-hatian untuk menentukan tindakan pengendalian dalam menjamin keamanan produk daging yang masuk ke Indonesia.

 “Sesuai peraturan di Indonesia, kita akan pastikan daging yang diekspor ke Indonesia harus berasal dari ternak yang ditampung atau dikarantina selama 30 hari, dan tidak ada kasus penyakit mulut dan kuku dalam radius 10 km selama periode penampungan atau karantina. Selain itu, ternak juga harus dipotong di RPH yang disetujui dan memenuhi persyaratan jaminan keamanan pangan dan kehalalan,” sambung Ketut.

Ketut menegaskan bahwa untuk memastikan Indonesia tetap sebagai negara yang bebas PMK, Direktorat Jenderal PKH melalui Pusvetma dan Balai Veteriner seluruh Indonesia juga melakukan pemantauan/surveilans PMK pada hewan. Sebanyak 3625 sampel dari hewan sepanjang tahun 2018 telah diperiksa untuk memastikan Indonesia tetap bebas dari PMK. (NDV)

DAGING KERBAU IMPOR AMANKAH?

Daging kerbau. (Foto: Shutterstock)

Ketika Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tengah mewabah di India, tahun ini pemerintah melakukan impor daging kerbau untuk memenuhi kebutuhan daging nasional.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, memastikan, impor daging kerbau tersebut akan tetap aman.

Menurutnya, sumber penyakit mulut dan kuku akan hilang usai dimasak.  “Urusan penyakit mulu dan kuku, itu tidak serius masalahnya, karena sumber penyakitnya itu kalau sudah dimasak hilang,” kata Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (15/3/2019).

Darmin menjelaskan, impor daging kerbau akan menjadi masalah jika didatangkan dalam keadaan hidup. Sebab, wabah penyakit masih bisa terbawa. Di satu sisi, impor hewan dalam keadaan hidup harus dimasukkan ke area karantina khusus terlebih dahulu. Sementara, pemerintah belum memiliki pulau khusus karantina.

Sejauh ini, Darmin mengatakan, pemerintah sudah mengimpor sapi bakalan dari Australia. Namun, sapi hidup yang berasal Australia aman dari PMK karena negara tersebut telah dinyatakan bebas PMK. “Impor sapi bakalan harus dari negara yang bebas hidup,” ujar Darmin.

Karenanya, Darmin menilai, kebijakan impor daging kerbau tahun ini tidak akan membawa wabah penyakit. Sebab, daging diimpor dalam bentuk beku sehingga aman dari penyakit.

Sebagaimana diketahui, tahun ini pemerintah memberikan kuota impor daging kerbau beku dari India sebanyak 100 ribu ton.

Proses impor akan dilakukan langsung oleh Perum Bulog. Adapun kebijakan impor daging kerbau telah diputuskan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator Perekonomian akhir tahun lalu.

Sejumlah media lokal di India menyatakan, wabah PMK kembali menyerang ternak kerbau di tiga distrik wilayah India pada Januari lalu. Tiga distrik terebut yakni di Rajasthan, Punjab, dan Uttar. Serangan wabah itu terjadi berhubung India merupakan negara yang belum terbebas dari penyakit PMK.

Akibat pemberitaan itu, Kementerian Pertanian mengirim surat kepada Kedutaan Besar India di Jakarta. Surat tersebut dikhususkan untuk meminta penjelasan kepada Pemerintah India, karena wabah PMK itu membuat Kementan harus memastikan impor daging kerbau beku yang bakal direalisasikan Bulog aman. (Sumber: republika.co.id)

KEMENTAN: HARGA DAGING AYAM KEMBALI STABIL

Peternak ayam (Foto: Dok. Kementan)

Laporan dari Petugas Informasi Pasar (PIP) Ditjen PKH tercatat adanya tren kenaikan harga ayam di tingkat peternak per 11 Maret 2019 yang terjadi hampir di seluruh Indonesia, antara lain Regional Sumatra, Jawa, Bali/Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku-Papua.

Kisaran harga di tingkat produsen untuk regional Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten) per 13 Maret 2019 berkisar antara Rp 15.713 sampai dengan Rp 21.125 dan pada 14 Maret 2019 lalu naik lagi dengan kisaran antara Rp 15.859 sampai dengan Rp 21.500.

Sementara untuk regional lainnya, seperti Sumatra, Bali/Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku-Papua, harga di tingkat produsen lebih tinggi dibandingkan dengan harga di regional Jawa dan rata-rata sudah berada di atas harga acuan pemerintah.

Isu sektor pangan yang mengemuka belakangan ini adalah anjloknya harga daging ayam. Persoalan harga daging ayam turut disuarakan dalam demonstrasi pihak-pihak yang mengatasnamakan peternak rakyat. Kendati demikian, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian 

Pertanian I Ketut Diarmita memastikan harga daging ayam sudah kembali stabil.

Ketut mengatakan, stabilnya harga ayam di tingkat peternak merupakan hasil dari upaya seluruh stakeholder dan hal itu tentunya harus terus berlanjut sampai semua pihak dapat merasakan keuntungan.

“Intinya, pemerintah ini posisinya selalu di tengah-tengah. Kita ingin peternak senang karena untung dan masyarakat juga dapat mengonsumsi daging ayam dengan harga yang wajar. Kami tentu ingin selalu melihat peternak dan petani senang,” ujarnya. (Sumber: republika.co.id)

VAKSINASI BESERTA ASPEK PENDUKUNGNYA

Vaksinasi menjadi aspek penting bagi pemeliharaan ayam. (Istimewa)

Vaksinasi selalu jadi hal yang paling disebut bila berbicara tentang pencegahan penyakit. Apalagi jika terjadi wabah di suatu peternakan, program vaksinasi pun kerap kali jadi kambing hitam.

Vaksinasi sebenarnya masih menjadi bagian dari aspek biosekuriti dalam upaya pengendalian penyakit. Jika antibiotik digunakan sebagai terapi kuratif dan profilaxis dalam bentuk growth promoter dalam mengendalikan bakteri, maka vaksinasi digunakan untuk mencegah penyakit viral. Walaupun ada juga beberapa vaksinasi yang ditujukan untuk mencegah penyakit bakterial. Program vaksinasi sendiri bukan berarti tanpa celah, banyak lika-liku yang juga menyertai program ini.

Aspek Paradoks Vaksinasi
Idealnya vaksin untuk penyakit viral yang ideal terbuat dari suatu virus yang tidak menimbulkan penyakit, tetapi sangat tinggi imunogenesitasnya. Kombinasi ini membutuhkan trik-trik tersendiri, oleh karena itu virus-virus terpilih harus memberikan reaksi yang minimalis, tetapi menyebabkan kekebalan yang tinggi. Setiap perusahaan produsen vaksin harus memiliki kombinasi faktor-faktor terbaik terhadap virus yang ada sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Drh Muliati Sutandi, Vaccine Business Manager PT Romindo Primavetcom, mengatakan bahwa setiap vaksin untuk penyakit yang sama bisa saja efektifitasnya tidak sama. “Penyebabnya multifaktorial, bisa jadi virus yang menyerang di lapangan tidak sama dengan virus vaksin, bisa jadi juga saat divaksin ayam dalam keadaan tidak prima dan masih banyak juga faktor lainnya, apalagi walaupun master seed-nya sama, formula tiap perusahaan berbeda,” tutur Muliati.

Oleh karenanya ia mengimbau pada peternak agar program vaksinasi berjalan sukses, dibutuhkan aspek pendukung baik sebelum dan sesudah vaksin. “Misalnya, rantai dingin vaksin jangan sampai putus untuk menjaga kualitas, terus kita pastikan dulu ayam dalam kondisi prima, selain itu yang suka luput, kita monitoring titernya, ini protektif apa tidak titernya, idealnya kan seperti itu,” jelas dia.

Pendapat senada juga dikemukakan Drh Ayatullah M. Natsir, Technical Manager PT Ceva Animal Health Indonesia. Menurut dia, kesuksesan program vaksinasi tergantung dari 4M. “Materi (ayam dan vaksinnya), Metode, Mileu (lingkungan) dan Manusia. Keempatnya ini sangat esensial bagi suksesnya program vaksinasi,” kata Ayatullah.

Ia menambahkan, agar tidak terjadi gagal vaksin, peternak harus aware dan proaktif. Jangan sampai nantinya vaksin malah menjadi paradoks, ketika harusnya ayam mendapat perlindungan dari penyakit, malah memberikan penyakit atau bahkan menyebarkan penyakit di kandang maupun lingkungan.

Kontrol Pakan dan Minum
Kualitas dari pakan ternak harus terjaga, penggunaan pakan jadi mungkin akan lebih mudah dalam hal ini. Karena produsen pakan sudah punya divisi tersendiri dalam melakukan kontrol kualitas. Lalu bagaimana dengan self mixing? Tetap saja kontrol terhadap pakan harus dilakukan. Hal ini harus secara ketat dilakukan mengingat banyaknya agen penyakit dan toksin yang dapat mencemari makanan. Upaya yang harus dilakukan untuk mengamankan pakan ayam adalah: ... (CR)


Selengkapnya baca Majalah Infovet Edisi Maret 2019.

BANTU KELUARGA KURANG MAMPU DI KARAWANG, 473.900 BIBIT AYAM SIAP DIBAGIKAN

Foto: wikipedia

Bantuan sebanyak 473.900 bibit ayam kampung akan diberikan kepada 9.478 rumah tangga kurang mampu di Karawang, Jawa Barat. Program ini digagas Dinas Pertanian Kabupaten Karawang. 

"Sasaran bantuan bibit ayam kampung yang bersumber dari Kementerian Pertanian ini untuk keluarga miskin," kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, Hanafi, di Karawang, Rabu (13/3/2019).
Jumlah penerima bantuan bibit ayam kampung yang mencapai 9.478 tersebut tersebar di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Lemahabang, Purwasari, Tirtamulya, dan Kecamatan Telagasari.

"Dari jumlah 9.478 rumah tangga miskin itu, masing-masing akan mendapatkan bantuan 50 anak ayam," kata dia.

Hanafi mengatakan, tujuan penyaluran bantuan bibit ayam kampung itu agar keluarga kurang mampu memiliki ternak peliharaan yang bernilai ekonomis. “Dengan memelihara ayam ini, semoga ada perubahan penghasilan bagi keluarga miskin,” harapnya.

Seperti dikutip dari laman www.ayobandung.com, sebelum bantuan bibit ayam kampung disalurkan, Dinas Pertanian terlebih dahulu memberikan vaksin, untuk menghindari terjangkit penyakit Gumboro atau Infectious Bursal Disease (IDB) yang seringkali menyerang ayam. (NDV)

PEMOTONGAN SAPI BETINA PRODUKTIF SUKSES DITEKAN

Pemotongan sapi betina produktif bisa ditekan dengan upaya-upaya yang dilakukan Kementan bekerjasama Baharkam Polri. (Istimewa)

Hasil kerjasama Kementerian Pertanian dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terbukti menunjukkan hal positif dalam menekan laju pemotongan sapi betina produktif.

Melalui release-nya, Rabu (13/3), Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita menyampaikan, berdasarkan data Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS), tercatat penurunan pemotongan ternak ruminansia betina produktif mencapai 47,10% periode 2017-2018. 

“Angka ternak betina produktif yang dipotong pada 2017 sebanyak 23.078 ekor menurun menjadi 12.209 ekor di 2018. Hal ini tentu sangat mendukung kegiatan utama kami yakni Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab) guna memacu produksi dan populasi sapi dalam negeri,” kata Ketut.

Menurutnya, pencapaian tersebut adalah hasil nyata dari pelaksanaan kerjasama pengendalian pemotongan betina produktif bersama Baharkam Polri sejak Mei 2017 lalu. Keberhasilan penurunan pemotongan betina produktif ini tentu tidak terlepas dari peran dan keterlibatan jajaran kepolisian melalui kegiatan sosialisasi dan pengawasan yang bersinergi di lapangan.

“Kami sangat mengapresiasi Baharkam dan jajarannya yang telah melakukan pengawasan kelompok ternak, pasar hewan dan check point, dari hulu sampai hilir di Rumah Potong Hewan atau di tempat pemotongan di luar RPH,” ucapnya.

Kombes Pol. Asep Tedy Nurassyah dari Baharkam Polri mengatakan, pihaknya mendukung penuh kegiatan tersebut sampai di tingkat desa (Bhabinkamtibmas). Menurutnya pelarangan penyembelihan sapi betina produktif telah tertuang dalam UU No. 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

“Untuk tindakan di lapangan, kita lakukan sosialisasi, pengawasan dan pembinaan, sedangkan terhadap pelanggaran yang ditemukan akan dilakukan penegakkan hukum sesuai peraturan dengan melihat karakteristik masyarakat yang dihadapi, sehingga masyarakat merasa terbina dan terayomi,” kata Asep.

Ia mengungkapkan, ada beberapa daerah yang sudah memproses kasus pelanggaran tersebut secara hukum, mulai dari surat teguran, surat pernyataan untuk tidak melakukan tindakan pelanggaran dan ada yang sudah sampai ke taraf penyidikan. “Polri telah mengimbau untuk tidak memotong sapi betina produktif karena bisa mengakibatkan sanksi pidana,” tandasnya.

Jika terbukti ditemukan adanya pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda sebanyak 100 sampai 300 juta rupiah. (INF)