KONSOLIDASI PETERNAK DAN STAKEHOLDER STABILKAN HARGA AYAM HIDUP

Konsolidasi stakeholder perunggasan sepakati kenaikan harga

Selasa 2 Februari 2021 yang lalu diadakan pertemuan antara peternak yang tergabung dalam asosiasi (GOPAN & PINSAR), pemerintah (Kementan, Kemendag, & satgas pangan), serta perwakilan anggota DPR. Mereka membahas urgensi harga live bird yang kembali anjlok dibawah HPP.

Berdasarkan penuturan Mukhlis, salah seorang perwakilan peternak, harga ayam hidup di kandang per tanggal 2 Februari 2021 anjlok di level Rp. 15.000 – Rp. 16.000 per kilogram di berbagai wilayah. Padahal, HPP peternak berada di angka Rp. 19.000 – Rp. 19.500.

“Sekarang ini harga pakan saja sudah menyentuh Rp.7.200 – Rp.7.500/kg, DOC Rp. 6.300 – Rp. 6.500, kalau harga jualnya cuma Rp.15.000 – Rp. 16.000 rugi banget kita. Minimal kita HPP di Rp. 19.000-an,” tutur Mukhlis.

Senada dengan Mukhlis, Kholik yang juga peternak asal Malang juga mengungkapkan keluhannya terhadap harga ayam yang kembali anjlok. Menurutnya peternak dalam hal ini lebih baik daripada pemerintah yang memberikan subsidi harga ayam hidup.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasrullah mengatakan bahwa pemerintah sudah semaksimal mungkin berkoordinasi dan berkolaborasi dalam menstabilkan harga ayam hidup. Dirinya secara blak-blakan juga mengancam kepada semua stakeholder untuk tidak “bermain di air keruh”.

“Kami sudah atur kuota impor GP, kita atur cutting segala macam, kalau sudah begini masih ada yang macam – macam, nanti biar kita cabut izin usahanya. Data kami ada, yang belum melakukan cutting silakan ikuti aturannya, kami juga sudah berkolaborasi dengan kemendag dan kementerian terkait, pokoknya ini harus selesai,” sergah Nasrullah.

Pada hari itu akhirnya seluruh perwakilan yang hadir menyepakati adanya kenaikan harga ayam hidup sebesar Rp.1000/kg per tanggal 3 Februari 2021. Nantinya di hari – hari berikutnya harga ayam hidup akan dinaikkan secara bertahap sebesar Rp.500 hingga menyentuh Rp.19.000/kg sesuai dengan HPP.

Ketua Umum PINSAR yang juga anggota Komisi IX DPR – RI Singgih Januratmoko mengatakan bahwa situasi perekonomian yang tidak kondusif kini juga mempengaruhi rendahnya daya serap daging ayam. Oleh karena itu, upaya perbaikan harga unggas harus dilakukan secara bertahap.

“Sekarang semua juga sedang lesu, makanya kita harapkan kenaikan ini benar – benar bisa mencapai harga Rp.19.000 dengan penyerapan yang baik,” tutur Singgih.

Ia juga berharap peran pemerintah juga dalam menjaga kondisi permintaan dan penawaran perunggasan. Pengawasan harus terus dilakukan hingga situasi normal sehingga harga yang terbentuk juga sesuai dengan harapan para peternak.(CR)

REMBUK PERUNGGASAN NASIONAL, SEBUAH PERTANDA BAIK?

Seluruh peserta tembug perunggasan tengah berdiskusi

Selasa 15 September 2020 seluruh stakeholder perunggasan nasional berkumpul di Hotel Aston Sentul, Kabupaten Bogor. Acara ini diinisiasi oleh PINSAR dan GOPAN dalam rangka mencari solusi dan menstabilkan harga ayam hidup.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan peternak PINSAR & GOPAN, integrator, dan pemerintah (Kementan dan Kemendag). Bisa dibilang pertemuan kali ini “lengkap” dihadiri delegasi dari semua stakeholder.

Dalam sambutannya mewakili Dirjen PKH, Sugiono selaku Direktur Perbibitan dan Produksi ternak mengakui bahwa mudah – mudahan pertemuan hari ini dapat memberikan solusi dan tidak berujung ricuh. Dirinya juga mengakui sudah jenuh dengan urusan perunggasan yang makin carut – marut.

“Saya berharap hari ini momen yang pas, jangan ada lagi demo – demo. Apalagi caci maki, kami dari Dirjen PKH sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan yang terbaik di perunggasan, namun memang masih terus saja dinilai kurang,” tutur Sugiono.

Sugiono juga menjabarkan mengenai beberapa data dan fakta terkait pengendalian populasi yang masih over supply. Padahal menurut Sugiono berdasarkan Surat Edaran yang terkahir kali terbit bulan Juli lalu sudah ada instruksi untuk melakukan cutting HE, afkir dini dan lain – lain dalam rangka mengurangi populasi DOC yang beredar.

“Sampai hari ini penyerapan live bird target 41 juta baru tercapai 21,8 juta (62%) cutting HE dari target 14 juta di bulan September ini realisasinya sudah 9,4 juta (67%), pengurangan jumlah setting HE dari target 7,5 juta baru sekitar 652 ribu (8%), dan afkir dini PS betina umur 50 minggu dari target 4 Juta baru 600 ribu,” tutur Suigono.

Sugiono melanjutkan bahwa Surat Edaran yang terbit bulan Juli lalu tidak mendapat tanggapan yang baik dari para stakeholder khususnya integrator.

“Saya menghimbau agar Surat Edaran itu diaplikasikan. Padahal menurut BPS data permintaan ayam kita menurun, tapi kok teman – teman integrator bukannya ngerem produksi bibit tapi malah genjot terus?. Ini kan ada ketimpangan antara supply dan demand, harusnya nggak begitu dong?,” tukas Sugiono.

Ia terus menghimbau agar para produsen DOC, juga GPPU khususnya agar menertibkan anggotanya dalam menjalankan Surat Edaran tadi, karena hal di hulu juga akan mempengaruhi sektor hilir.

“Tolong dong teman – teman integrator, kalau memang mau nambah produksi main di luar dong, ekspornya ditingkatkan saya tuh pengennya integrator main di liga – liga Eropa lawan Barcelona, lawan Real Madrid, jangan lokalan terus lawan Persikabo, Persija, kasihlah ini teman – teman peternak mandiri kesempatan,” pungkas Sugiono.

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Johni Martha juga mengakui bahwa permasalahan perunggasan nasional layaknya benang kusut yang basah. Hal ini diketahuinya setelah banyak mendengar dan menyelami permasalahan mengenai perunggasan nasional.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementan dalam hal ini Dirjen PKH, kami sudah menyusun langkah yang sampai saat ini belum kami berani pastikan, karena selain masalahnya banyak, asosiasinya perunggasan juga banyak. makanya belum berani, jadi ribet juga kan,” tutur Johni.

Namun begitu Johni bilang bahwa pemerintah akan mengendalikan impor GPS dengan baik dengan berkoordinasi dengan Kementan. Terkait tata niaga ayam hidup, ketika permasalahan harga ayam ditimpakan kepada Kemendag, Johni menjawab dengan jawaban yang sedikit normatif.

“Apakah harga urusan Kemendag?, bisa iya bisa tidak. Iya kalau tata niaganya diatur oleh kemendag, tetapi kalau urusan harga diserahkan kepada mekanisme pasar, ya disitu berarti berlaku hukum sedehana supply dan demand,” kata Johni.

Selain itu Johni mengaku bahwa dirinya juga tahu mengenai jumlah GPS dari data rekomendasi dan realisasi impor dari importir. Menurutnya data yang ada kurang lebih sama dengan data dari Kementan, namun menjadi ambigu ketika di cross – check kepada pelaku indsutri.

“Yang saya tahu kita kebanjiran DOC, tapi pelaku beda – beda bilangnya, enggak juga tuh kata pelaku. Pokoknya macem – macem, ada yang bilang over supply ada yang bilang over stock. Saya mah yang ngurusin perdagangan ga ada bedanya over supply dan over stock. Kalau saya lihat sih sebenarnya masalah pasar, tapi pasar mana nih?, becek, modern, apa internasional?,” tuturnya.

Johni juga bercerita bahwa selama ini Kemendag sudah mencoba membendung impor daging ayam dari Brazil. Ia pun mengakui bahwa Kemendag juga babak belur tak kuasa menahan Brazil dalam hal ini, karena Indonesia statusnya juga sudah kalah di WTO dan perlindungan dari aspek halal yang selama ini jadi tempat bernaung juga sudah bisa dipenuhi Brazil.

“Jadi mungkin sebentar lagi bakal ada ancaman dari luar, kalau kita masih cakar-cakaran di sini. Entah nanti bagaimana deh, pokoknya ini harus selesai. Jangan sampai kita lagi berantem, Brazil datang habis deh kita porak – poranda,” pungkasnya.

Yang menarik Johni menjabarkan beberapa program yang akan dilakukan Kemendag dan Kementan dalam mengatur komoditi khususnya daging ayam. Pertama yakni penegakan Permendag tentang ketentuan impor GPS. Jika realisasi impor GPS tidak dilaporkan sampai tanggal 15 di bulan berikutnya maka langsung akan di blacklist.

Kedua bekerjasama dengan retail modern untuk memasarkan frozen carcass. Ketiga yakni akan digalakkan kampanye untuk mengubah pola konsumsi masyarakat dari konsumsi daging segar menjadi daging beku. Keempat bekerja sama dengan Pemda untuk menegakkan Perda terkait perunggasan. Yang kelima membuat integrator untuk menguatkan cold storage sebagai buffer stock dikala over supply.

Program Jangka Pendek

Herry Dermawan Ketua Umum GOPAN langsung memimpin sesi kedua, hal yang dibicarakan adalah tentu saja mengenai harga live bird.

“Kita langsung saja ke topik utama ini, intinya bagaimana harga naik, tidak perlu nunggu ada pertemuan, ada demo - demo tapi harga naik dan stabil. Kita akan jujur – juruan, ini harga bisa kita naikkan nggak?, makanya mari kita diskusikan,” tukas Herry.

Ia juga memohon kepada para pejabat agar tidak menyangkut pautkan masalah harga ini dengan KPPU.

“Intinya mengatur harga di sini bukan untuk menguasai dan monopoli, tapi untuk menyelamatkan peternak. Jadi bapak dan ibu pejabat di sini nggak usah khawatir dengan KPPU, kalau ada apa – apa kan kita kena juga semua,” tuturnya sembari berkelakar.

Pada sesi ini perwakilan peternak dan integrator saling buka – bukaan mengenai harga, stok dan fakta di lapangan yang terjadi terkait dengan faktor yang mempengaruhi harga di lapangan. Ada fakta menarik yang disampaikan dalam sesi ini.

Menurut Ketua Umum GPPU Ahmad Dawami mengatakan bahwa berdasarkan data milik ARPHUIN yang ia kutip, diperkirakan stok yang ada saat ini 120 ribu ton karkas, artinya ada 120 juta karkas ayam yang ada di cold storage. Sedangkan pada bulan Maret ketika Covid-19 merebak dan heboh, stok yang ada yakni 170 ribu ton karkas.

Masih menurut Dawami, pada bulan Mei sebenarnya terjadi shortage di sektor live bird sehingga harga bisa terkatrol sedikit. Namun di bulan Mei juga terjadi pencairan ayam – ayam yang disimpan dalam cold storage. Bulan juni pun demikian, shortage semakin menjadi, dan harga juga naik.

“Pada bulan Juni ini kami GPPU dan anggotanya meilhat optimisme karena harga naik, oleh karenanya kami meningkatkan produksi. Tapi pertambahan ini tidak bisa dikontrol dengan demand yang tidak bisa diperkirakan. Akhirnya bulan Juni terjadi lagi over supply karena demand menurun sampai sekarang,” tutur Dawami.

Kemudian turun Surat Edaran dari Ditjen PKH mengenai cutting dan sebagainya, menurut Dawami cutting itu tidak mengindahkan animal welfare dan ia beralasan bahwa dengan melakukan cutting lagi – lagi GPPU harus merugi dengan cara yang tidak animal welfare dan Kementan melegalkan itu, sehingga Indonesia dapat dicap sebagai Negara pembunuh.

Dawami melanjutkan bahwa terbitnya SE yang harus segera ditindaklanjuti apalagi sampai melakukan afkir PS tentunya akan berakibat panjang di depannya. Selain itu menjual afkiran PS dalam waktu yang singkat juga menjadi PR besar bagi perusahaan integrator. Namun begitu ia sepakat bahwa adanya pengaturan supply dan demand itu memang penting dan mutlak harus dilakukan dalam waktu dekat.

Pendapat Dawami mendapat tanggapan “panas” dari beberapa perwakilan peternak yang memandang bahwa dirinya terlalu melindungi integrator. Namun begitu Dawami tetap tenang dan juga menyoroti tentang efek psikologis dari pengaruh broker.

“Kalau memang mau naik cepat terserah, tetapi yang saya perlu soroti ya itu. Nanti kalau harga naik dan broker bisa mengendalikan gimana?, coba saja. Tapi saya setuju kalau memang harus ada pengaturan supply dan demand. Langsung saja kita to the point di sini,” tuturnya.

Berbuah Keputusan

Menjelang akhir sesi diskusi, Dirjen Peternakan dan Keswan Nasrullah tiba di lokasi pertemuan. Dirinya mengapresiasi semua stakeholder yang menyempatkan diri untuk datang dan menghargai semua pendapat mereka masing – masing.

Menurut pengakuannya ia sudah beberapa kali didatangi oleh Duta Besar Brazil ke kantornya. Hal ini tentu saja perihal impor daging ayam asal Brazil yang tentu saja sudah harus masuk ke Indonesia.

“Saya sudah dihantam terus sama Brazil, saya bilang belum bisa. Dan saya masih menolak untuk melakukan importasi dengan cara saya sendiri. Dari situ saya berpikir, ini kalau nggak diselesaikan segera mungkin bisa hancur ini perunggasan kita. Yang kecil, besar, sama saja pasti bakal kena imbas,” tuturnya.

Akhirnya setelah menjabarkan data – data dan fakta yang ada, disepakatilah beberapa keputusan yang akhirnya menutup pertemuan hari itu. Diantaranya adalah mengeluarkan referensi harga live bird di beberapa daerah untuk hari rabu dan kamis (16-17 September 2020), menambah keikutsertaan integrator yang berpartisipasi dalam program on – off berjualan, dan membentuk satuan tugas (task force) perunggasan nasional yang melibatkan stakeholder perunggasan.

Semoga saja semua keputusan yang diambil oleh seluruh stakeholder yang datang dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, perlu diingat juga bahwa semua orang juga sudah jenuh dengan persoalan perunggasan ini, dan oleh karenanya harus segera dituntaskan. Perlu diingat juga, musuh sebenarnya, Brazil kini tengah mengintai kita untuk memangsa perunggasan Indonesia, idealnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan stakeholder lainnya untuk menjaga kondusifitas perunggasan di negeri ini. Semoga ini adalah pertanda baik (CR).

PETERNAK MANDIRI APRESIASI LANGKAH PEMBELIAN AYAM HIDUP DI 6 PROVINSI

Penyerapan livebird di Jombang, peternak ibu Tina oleh PT Reza Perkasa (Foto: Dok. Kementan)

Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Insan Perunggasan Indonesia (PINSAR) Drh Hartono memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah selesaikan polemik over stock livebird di peternak mandiri. Setidaknya, menurut Hartono langkah ini memberi angin segar ditengah keterpurukan rendahnya harga ayam akibat dampak COVID-19.

"Kami mewakili peternak ayam broiler, ayam jantan dan ayam kampung yang sedang terpuruk. Kami mengapresiasi langkah kerjasama pemerintah (Kementerian Pertanian), integrator dan feedmill yang membantu membeli kelebihan ayam ditingkat Peternak Rakyat Mandiri sebanyak 4 juta ekor," kata Hartono di peternakan miliknya, Bogor (2/5/2020).

Hartono menambahkan, upaya ini sangat membantu peternak, walaupun jumlahnya masih sangat kecil dan belum tuntas menyelesailan masalah penurunan demand akibat ekses wabah COVID-19. Dirinya bersama peternak lainnya berharap kedepan serapan ayam ini ditingkatkan.

Apresiasi juga disampaikan Kadma dari Bogor, kepada Kementan dan dirinya berharap agar metode seperti ini bisa dijadikan role model, sebagai salah satu solusi dan insentif mengurangi kerugian peternak ditengah pandemi COVID-19.

"Dengan arahan pemerintah, pola ini bisa ditiru dan diikuti oleh para perusahaan integrator atau perusahaan feed mill lain, agar mempercepat solusi bagi kami, ujar Kadma pemilik peternakan di Desa Leuwi Batu, Lewiliang, Kabupaten Bogor. Ayam di peternakan Kadma dibeli oleh salah satu perusahaan pakan ternak nasional, dengan harga pasar plus tambahan 2.000 rupiah per kilogram.

Begitu juga peternak daerah lainnya, Parjuni Ketua PINSAR wilayah Jawa Tengah mengatakan perusahaan integrator membeli dengan harga lebih baik yakni dengan harga Rp15.000/Kg, dibandingkan harga pasar Rp11.000/Kg.

Upaya yang telah berlangsung selama 9 hari sejak kesepakatan Kementan dan para perusahaan integrator ini, setidaknya telah mampu menyerap sebanyak 455.318 ekor ayam peternak mandiri (data per 1 Mei 2020).

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, I Ketut Diarmita mengatakan pemerintah terus mendorong agar perusahaan integrator dapat menindaklanjuti komitmen menyerap 4.119.000 ekor ayam hidup milik peternak mandiri di 6 propinsi sentra peternakan, yaitu Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

"Serapan terbesar saat ini di Jawa Barat 253.566 ekor, Jawa Tengah 120.915 ekor, dan Jawa Timur 54.660 ekor. Sudah ada 19 mitra peternakan yang melaporkan," terangnya. (Rilis/INF)

SOLIDARITAS PETERNAK AYAM RAS, KEMENTAN GANDENG KERJASAMA DENGAN ORGANISASI PETERNAK RAKYAT

Acara penandatanganan kerjasama Kementan dengan perusahaan integrator perunggasan (Foto: Humas Kementan)

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan kerjasama dengan PT Universal Agri Bisnisindo, Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) dan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (PINSAR) dalam pembelian ayam ras siap potong.

Kerjasama tersebut dilaksanakan sebagai upaya pemerintah dalam membantu peternak mandiri supaya bisa menyerap ayam ras pedaging (livebird) serta upaya peningkatan pemasaran hasil peternakan.

Seperti diketahui, harga ayam hidup di peternak sedang menurun hingga ke angka Rp. 4000. Hal itu dikarenakan karena berkurangnya minat warga akibat pandemi Covid-19. Sedangkan panen ayam sedang mengalami kenaikan berlimpah. Itulah yang menyebabkan harga ayam cenderung menurun.

"Sesuai arahan dari Bapak Menteri bahwa setiap hasil rapat agar tidak hanya di atas kertas saja, tetapi harus langsung dieksekusi," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, I Ketut Diarmita saat Penandatanganan Kerjasama, Senin, (20/42020).

Sebagai informasi, harga rata-rata daging ayam di tingkat konsumen saat ini terus berubah. Di Banten misalnya, harga di sana mencapai Rp. 33,955 per kilogram. Di Jawa Barat Rp. 30,140 per kilogram, Jawa Tengah Rp. 28, 445 per kilogram, DIY 28, 650 per kilogram dan Jawa Timur Rp. 26,510 per kilogram.

"Artinya harga di konsumen tidak turun sebesar harga di peternak. Dan ini masih normal," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketut juga mengapresiasi kepada seluruh integrator yang telah berkomitmen melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan dengan Ditjen PHK dalam membantu para peternak mandiri.

Tercatat, telah terkumpul 23 perusahaan yang akan membantu penyerapan livebird. Dari jumlah tersebut, 15 perusahaan telah berkomitmen akan menyerap livebird yang khusus ada di pulau Jawa. Jumlah kesanggupan pembelian livebird ada 4 juta ekor kurang lebih. 8 perusahaan akan segera menyusul.

"Ditengah pancemi Covid-19 kami terus berupaya mengambil langkah inovatif demi menjaga peternak mandiri dan juga memastikan pendistribusian daging ayam aman hingga ke tangan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementan, Momon Rusmono menyampaikan kepada seluruh jajaran Kementan agar tidak mundur dalam menjaga ketersediaan pangan di tengah pandemi Covid-19.

Selain itu, Kementan juga harus memastikan stabilisasi harga bahan pangan dalam waktu yang cepat. Kata Momon, masyarakat tidak boleh disulitkan dengan harga pangan yang melonjak.

"Caranya kita harus menjaga kerjasama dengan stakeholder lain dan terus meningkatkan komunikasi. Kalau melihat data dari 11 komoditas utama yang ada, Insya Allah, semua aman sampai Agustus mendatang. Mudah-mudahan upaya yang kita lakukan ini bisa diatasi bersama selama kita bekerja keras," tutupnya. (Rilis/INF)

PANDUAN HARGA REFERENSI LIVE BIRD HARI INI

Suasana rembug perunggasan nasional (Foto: Infovet)

Bertempat di Hotel Aston Priority Simatupang, Jakarta, Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) dan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (PINSAR) Indonesia menyelenggarakan kegiatan Rembug Perunggasan Nasional, Rabu (12/2).

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya pada 22 Januari 2020 lalu dalam upaya menjaga kestabilan harga ayam hidup (live bird).

Hasil dari rembug ini salah satu diantaranya yaitu peternak berharap harga ayam hidup diatas HPP dan memberikan keuntungan.

Berdasarkan realisasi 2019 harga tidak mencapai harga referensi Permendag 96 tahun 2018, upaya yang bisa dilakukan salah satunya adalah menekan harga pokok produksi, diantaranya harga sapronak (DOC dan pakan) untuk menjadi lebih rendah. Hal ini bisa dilakukan jika ada evaluasi terkait kebijakan jagung.

Berikut ini panduan harga referensi penjualan mulai Kamis, 13 Februari 2020:

BOBOT LB (KG)	BANTEN	JABOTABEK - SUKABUMI	BANDUNG PURWASUKA	JATENG	JATIM
> 2.2	19.500	19.500	19.500	19.000	19.500
2.0 – 2.2	19.500	19.500	19.500	19.000	19.500
1.8 – 2.0	19.500	19.500	19.500	19.000	19.500
1.6 – 1.8	19.500	19.500	19.500	19.000	19.500
1.4 – 1.6	20.000	20.000	20.000	19.000	19.500
1.2 – 1.4	20.000	20.000	20.000	19.000	19.500
1.0 – 1.2	20.500	20.500	20.500	19.000	19.500
< 1.0	20.500	20.500	20.500	19.000	19.500

Sumber: GOPAN

Keterangan: Harga berlaku sampai dengan Minggu, 16 Februari 2020 akan dievaluasi kembali Senin, 17 Februari 2020

LANGKAH DAN IMBAUAN DITJEN PKH TERKAIT SITUASI PERUNGGASAN TERKINI

Pemerintah mengambil langkah terkait situasi perunggasan saat ini, khususnya menyangkut harga livebird (Foto: Istimewa) 

Menyusul aksi demo ratusan peternak di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian Jakarta Pusat kemarin, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) mengambil sikap.

Terkait harga livebird di tingkat peternak (farm gate), langkah-langkah yang dilakukan Ditjen PKH diantaranya memastikan data yang terekam dan mensosialisasikan sampai bulan ini, potensi kebutuhan daging ayam ras tahun 2019 (Januari-Desember) sebesar 3.251.745 ton atau rata-rata 270.979 ton/bulan. Potensi produksi daging ayam ras tahun 2019 (Januari - Desember) sebesar 3.829.663 ton atau rata-rata 319.139 ton/bulan.

Dari data tersebut terdapat potensi surplus sebanyak 577.918 ton atau 17.77% selama periode 2019. Namun demikian, dari data potensi di atas realisasi sesungguhnya sampai saat ini (Agustus 2019) sebesar 2.334.042 ton atau per bulan 291.755 ton, artinya terdapat surplus sampai saat ini sebesar 7.29% dari kebutuhan nasional. Dari surplus sebanyak 7.29%, sebenarnya sangat ideal untuk cadangan pangan khususnya daging unggas secara nasional.

Langkah Cutting HE Umur 19 hari dan tunda setting berdasarkan Surat Edaran Ditjen PKH Nomor: 095009/SE/PK.010/F/09/2019 tanggal 2 September 2019 tentang Pengurangan Day Old Chick (DOC) Final Stock (FS) tahun 2019 dilakukan untuk mempercepat berkurangnya produksi DOC FS dengan harapan peternak mandiri menikmati harga HPP yang stabil sesuai Permendag No 96 tahun 2018.

Terjadinya anomali harga livebird di tingkat farm gate (peternak) dengan harga Rp. 11.000-17.000, dibandingkan dengan harga di pasar yang masih stabil tinggi sebesar Rp. 30.0000-35.000 sangat jelas menunjukan adanya disparitas harga yang sangat tinggi. Hal ini hendaknya menjadi perhatian seluruh stakeholder untuk menyikapi disparitas harga tersebut.

I Ketut Diarmita, Direktur Jenderal (Dirjen) PKH mengimbau kepada seluruh pelaku usaha peternakan baik integrator maupun peternak mandiri untuk tenang dalam rangka percepatan kembali normalnya harga livebird di tingkat farm gate ke HPP. Berikut imbauan Dirjen PKH secara lengkap seperti dalam siaran pers yang diterima Infovet, Jumat (6/9) :

• Agar pelaku usaha atau integrator memaksimalkan kapasitas pemotongan ayam di RPHU dan selanjutnya disimpan di cold storage minimal 30% dari produksi.

• Agar pelaku usaha/integrator membuat perencanaan produksi DOC FS secara baik dan benar dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar (keseimbangan supply demand).

• Agar Surat Edaran Ditjen PKH Nomor: 095009/SE/PK.010/F/09/2019 tanggal 2 September 2019 tentang Pengurangan Day Old Chick (DOC) Final Stock (FS) tahun 2019 dilaksanakan dengan tertib dan penuh tanggungjawab.

• Agar seluruh Integrator berempati kepada peternak mandiri untuk mendorong stabiltas harga Permendag No. 96 tahun 2018.

• Agar seluruh pelaku usaha dan integrator dapat mengirimkan data yang benar dan transparan ke sistem pelaporan online pada tautan http://bitpro.ditjenpkh.pertanian.go.id/unggas, karena Ditjen PKH hanya menggunakan data yg dilaporkan via online dalam menganalisis produksi dan supply demand yang dilakukan oleh tim analisa penyediaan dan kebutuhan ayam ras dan telur konsumsi.

• Sebagai bentuk transparansi, hasil pelaporan populasi, produksi dan distribusi GPS, PS, dan FS per provinsi per bulan dapat dilihat oleh masyarakat pada tautan http://bitpro.ditjenpkh.pertanian.go.id/unggas/Publik.html.

 (Rilis/INF)

UGM DESAK PEMERINTAH ATASI KEMELUT HARGA AYAM BROILER

Fakultas Peternakan UGM  (Foto: UGM)

Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Fakultas Kedokterah Hewan UGM mendesak pemerintah untuk segera mengatasi kemelut harga ayam broiler hidup atau live bird. “Kami menyerukan untuk dilakukan penyelamatan peternak dan pelaku industri peternakan ayam mandiri ini,” kata Dekan Fakultas Peternakan UGM, Prof Dr Ir Ali Agus, kepada wartawan menanggapi anjloknya harga ayam broiler di kalangan peternak, Selasa (26/6/2019).

FKH UGM

Pemerintah diharapkan, imbuh Prof Ali Agus, agar menetapkan harga acuan atas dan harga acuan bawah baik untuk bibit, ayam hidup dan karkas.

Harga ayam broiler hidup atau live bird selama lebih dari dua pekan jatuh ke titik terendah yakni sebesar Rp 7.000-Rp 9.000. Sementara harga pokok produksi setiap kilogram mencapai Rp 16.000 hingga Rp 18.000 per kilogram (kg) sehingga banyak peternak yang mengalami kerugian besar, bahkan terancam bangkrut dan gulung tikar.

Kendati harga ayam hidup di tingkat peternak jatuh, namun harga di tingkat konsumen Rp 18.000 per kg untuk ayam hidup dan Rp 26.000 hingga 32.000 untuk karkas.

Kesenjangan harga di tingkat peternak dengan konsumen ini, menurut Ali Agus, perlu ditelusuri pemerintah dan pihak berwenang agar peternak mandiri tidak merasa dirugikan. “Setiap pelaku usaha harus memiliki ruang yang adil dalam memperoleh keuntungan usahanya,” katanya.

Selain menetapkan harga acuan, Prof Ali Agus juga meminta pemerintah melalui Kementerian dan Bulog bisa mengendalikan keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan daging ayam broiler di pasaran dengan mengurangi stok produksi bibit secara transparan.

“Soal kebutuhan dan ketersediaan ini harus dilakukan secara cermat dan sungguh-sungguh,” tegasnya.

Proporsi usaha di sektor budidaya juga ditingkatkan, sehingga memungkinkan pelaku usaha peternakan ayam mampu bertahan dan memperoleh kesejahteraan. “Meski jumlah peternak mandiri ini hanya 20 persen dari seluruh pelaku usaha, namun puluhan ribu keluarga dan pekerja akan terancam jika usaha mereka bangkrut,” lanjutnya.

Seperti yang dilakukan oleh pelaku usaha dari perusahaan besar di bidang usaha budidaya, pemerintah diminta untuk memfasilitasi para peternak dan pelaku usaha supaya memiliki usaha pemotongan bersama, gudang penyimpanan dan infrastruktur perkandangan yang lebih memadai.

“Perlu restrukturisasi kebijakan di bidang industri perunggasan agar lebih efisen, berkeadilan dan memberikan pemerataan akses berusaha lebih luas,” pungkasnya. (Humas UGM/INF)

EVALUASI PENYELAMATAN PERUNGGASAN NASIONAL

Rapat evaluasi dihadiri perwakilan peternak maupun pelaku usaha peternakan (Foto: Infovet)

Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) dan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (PINSAR) Indonesia, menyelenggarakan Rapat Evaluasi Penyelamatan Perunggasan Nasional. Rapat tersebut diselenggarakan pada Selasa (25/6/2019) di Ballroom IPB International Convention Center, Bogor.

Hadir dalam rapat tersebut adalah para pimpinan perusahaan perbibitan maupun pakan, pelaku peternakan mandiri, dan asosiasi peternak unggas.

Latar belakang diadakannya rapat ini, seperti disebut dalam undangan yang diterima Infovet bertanggal 21 Juni 2019, adalah seminggu setelah berjalannya instruksi Menteri Pertanian untuk memperbaiki harga ayam hidup menuju harga referensi farm gate dinilai belum berhasil.

Disebutkan kondisi saat ini terasa sangat berat bagi pelaku perunggasan, sehingga patut dicari bersama jalan keluar untuk memperbaiki kondisi bisnis perunggasan.

Rapat yang mengagendakan evaluasi dan solusi penyelamatan perunggasan nasional ini, menghasilkan banyak buah pikir dari pesertanya.

Sugeng Wahyudi selaku Ketua Panitia menilai telah ada upaya perbaikan harga melalui koordinasi tunda jual untuk pabrikan besar. Pada 30 Mei-1 Juni jumlah DOC FS sudah jauh lebih sedikit, maka seharusnya harga hari ini dan esok sudah bisa naik. Dia juga mengungkapkan bahwa data dari pemerintah produksi DOC mencapai 68 juta, sedangkan kebutuhannya hanya 60 juta.

Sementara itu temuan di lapangan, menurut Tarto dari Satgas Pangan, kandang dan RPA full. Menurutnya, harga dipermainkan oleh broker. Akibatnya harga ayam di pasar di tingkat konsumen tidak berbanding lurus dengan harga ayam hidup di tingkat peternak yang terus menurun.

Tarto mengharapkan agar ada kesepekatan yang clear diantara pelaku bisnis perunggasan. Dia juga menyarankan agar kunci harga ditahan dan pemotongan DOC FS dilakukan secara proporsional.

Achmad Dawami, praktisi perunggasan yang dikenal juga sebagai Ketua Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas Indonesia (GPPU) mengatakan harga adalah cerminan supply dan demand. Menurutnya, perlu untuk memotong mata rantai, tidak melalui trader, agar terlihat cerminan pasar yang sebenarnya.

“Tanggal 10 Juni GPPU diinstruksikan untuk menghitung over supply dan mengusulkan cutting. Jangka pendek melalui pemotongan DOC FS melalui evaluasi,” ungkapnya.

Dasar populasi DOC harus merujuk data pemerintah, potensi produksi 3,5 miliar DOC di tahun 2019. Target pemerintah di tahun 2020 adalah merujuk angka 13,5 kg/kapita/tahun dengan rata-rata berat badan ayam 1,6 kg/ekor.

Pada tanggal 13 Juni diputuskan tim ahli 30%, sementara usulan GPPU 20,8 % dalam bentuk anak ayam. Keputusan itu bagaimana pelaksanaannya? Sampai tanggal 24 Juni kejelasan cutting tidak ada kejelasan.

Sementara pelaku perunggasan lain menyatakan masalah ayam saat ini sudah diluar normal. Turunnya harga sudah dimulai menjelang Idul Fitri.

Pada rapat evaluasi ini dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

Harga referensi Live Bird, Rabu 26 Juni 2019 (Ring 1)

0,8 kg  – 1 kg   : Rp 20.000

1,1 kg – 1,2 kg : Rp 19.000

1,2 kg – 1,4 kg : Rp 18.000

1,4 kg – 1,6 kg : Rp 17.000

1,6 kg – 1,8 kg : Rp 14.500

1,8 kg – 2 kg   : Rp 13.500

2 UP                : Rp. 11.000

Catatan:

-Harga Nett

-Wilayah Purwakarta, Subang, Karawang (Purwasuka) selisih Rp 1.000 dengan ring 1

-Harga berlaku mulai tanggal 26 Juni 2019

PERJUANGAN PETERNAK RAKYAT & PETERNAK MANDIRI (PRPM) DIRESMIKAN

Gedung Joang 45 Senin (8/4) yang lalu menjadi saksi atas diresmikannya Perjuangan Peternak Rakyat & Peternak Mandiri (PRPM). Acara tersebut juga dihadiri oleh semua stakeholder yang berkecimpung dalam industri perunggasan nasional. Latar belakang dari dideklarasikannya Perjuangan PRPM yakni anjloknya harga livebird pada beberapa bulan terakhir. Selain itu, keadaan diperparah dengan naiknya harga input produksi yakni DOC (Day Old Chick) dan pakan. Keadaan seperti ini kerap kali terjadi dan menimbulkan keresahan di kalangan peternak rakyat & peternak mandiri karena dapat mematikan usaha mereka secara perlahan. 

Presidium PRPM, Sugeng Wahyudi mengatakan bahwa menurut data yang dirilis Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN), hingga kini harga DOC dan pakan menyentuh angka minimal Rp. 6.700 (DOC) dan Rp. 7.400 (pakan). Sementra harga ayam hidup terus anjlok, harga terendah yang tercatat yakni Rp. 11.500 (ayam ukuran 1,6 kg keatas) di wilayah Jawa Tengah. “Jika merujuk pada hukum ekonomi, seharusnya harga DOC turun karena keadaan yang terjadi di lapangan adalah over supply DOC, namun begitu kenyataannya harga DOC tetap tinggi. Hal yang sangat aneh, ketika harga ayam hidup turun drastis, tetapi harga DOC tetap bahkan cenderung naik,” ucap Sugeng.

Padahal, terdapat dua instrumen regulasi yang bisa menjadi “bodyguard” dari kondisi ini. Pertama yakni Permentan 32 Tahun 2017 tentang penyediaan, peredaran, dan pengawasan ayam ras pedaging dan petelur konsumsi. Instrumen kedua yakni Permendag 96 Tahun 2018 tentang harga acuan pembelian ditingkat petani dan harga acuan penjualan ditingkat konsumen. Namun kedua instrumen regulasi ini tidak berjalan, sehingga permasalahan yang selalu terjadi diperunggasan selalu berulang.

PRPM Resmi Dideklarasikan di Gedung Joang 45

Sementara itu Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ketut Diarmita dalam sambutannya mengatakan bahwa pemerintah selalu membuka diri dan mendengarkan masukan serta keluh kesah peternak. “Pak Mentan sudah menekankan kepada saya, agar masalah ini segera selesai, makanya mari sama – sama kita cari solusi agar cepat selesai. Biar nanti kita enggak bicara dan berebut pasar becek lagi, jadi orientasinya ekspor begitu,” tutur Ketut. Ia juga merasa bosan dan enggan terus berlarut dalam masalah ini (harga ayam, DOC, pakan, dan telur), oleh karenanya ia sangat ingin masalah ini cepat selesai dan tidak berulang kembali.

Stakeholder lain yang juga hadir dalam acara tersebut adalah GPPU. Ketua umum GPPU Achmad Dawami menyatakan bahwa secara pribadi dan organisasi tidak menginginkan kejadian ini terus terjadi. “Saya juga sudah terus mikirin ini, makanya saya kemarin pas rapat umum GPPU menghimbau kepada para anggota GPPU ayo kita perpanjang cutting DOC sampai minggu ke-3 puasa, supaya peternak menikmati juga harga yang menguntungkan. Kami juga mengerti kok penderitaan mereka,” tukas Dawami.

Terkait hal kuota impor GPS dimana pemerintah juga akan memberikannya pada peternak, Dawami enggan berkomentar dan menaggapi. Pemerintah dalam hal ini Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Sugiono juga enggan banyak berkomentar mengenai masalah tersebut. “Masih kita kaji dan kita pelajari lagi, kita juga masih harus berdiskusi tentang masalah ini bersama tim ahli juga, kita lihat nanti ya,” kata Sugiono sembari kepada Infovet. (CR)

HARGA JUAL ANJLOK, PETERNAK SAMBANGI KEMENTAN DAN KEMENDAG

Mediasi peternak rakyat dan integrator yang dilakukan di Kementerian Pertanian, Selasa (26/3). (Foto: Infovet/Ridwan)

Dalam kurun waktu tujuh bulan terakhir (Agustus 2018-Maret 2019), industri perunggasan nasional mengalami kemerosotan harga live bird (LB) broiler di tingkat peternak yang mencapai Rp 12.000/kg. Hal ini diperparah lagi dengan tingginya harga DOC dan pakan, yang membuat peternak bertepuk jidat. Padahal HPP peternak yang ditetapkan pemerintah mencapai Rp 19.000/kg

Awal Maret 2019, para peternak sempat melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Negara, menuntut kenaikan harga jual dan penurunan harga DOC serta pakan, namun tuntutan tak kunjung terpenuhi, bahkan jelang minggu terakhir di bulan yang sama.

Para peternak terus memperjuangkan nasibnya. Tuntutan pun kembali mereka sampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan), I Ketut Diarmita, Selasa (26/3). Dirjen PKH melakukan mediasi para peternak yang mengajukan Tuntutan Perjuangan Peternak Rakyat dan Peternakan Mandiri (Perjuangan PRPM) dengan integrator (peternak besar).

Sugeng Wahyudi, selaku koordinator peternak sekaligus tim mediasi mengatakan, penyebab hancurnya harga LB disebabkan karena tingginya biaya sarana produksi (DOC dan pakan), diikuti berlebihnya produksi broiler dan lemahnya permintaan.

Ia menyebut, berbagai upaya memang sudah dilakukan pemerintah, namun sampai hari ini belum nampak perubahan signifikan dan cenderung semakin menekan harga LB ke titik terendah. “Apa yang menjadi harapan kita terkait tuntutan peternak semoga bisa mendapatkan solusinya,” kata Sugeng saat mediasi dihadapan integrator.

Adapun lembar tuntutan yang disampaikan peternak diantaranya, tuntutan jangka pendek yakni harga LB Rp 20.000/kg sesuai Permendag No. 96/2019 yang berlaku paling lambat 1 April 2019. Kemudian peternak meminta harga DOC Rp 5.500/ekor dengan kualitas grade I dan harga pakan grade premium turun Rp 500/kg yang berlaku mulai 28 Maret 2019. PRPM juga menuntut kepastian mendapatkan supply DOC sesuai kebutuhan rutin dan meminta penghapusan bundling pakan dan DOC. 

Untuk jangka menengah, mereka meminta adanya Perpres yang melindungi peternak rakyat, melakukan revisi Permentan 32/2017, diantaranya penghapusan kuota GPS dengan melakukan pengaturan di level PS dan impor GPS tetap diawasi serta tidak boleh diperdagangkan. Lalu, integrator wajib menjual LB ke pasar modern (hotel, restoran, kafe) dan meminta pasar becek (tradisional) dikembalikan kepada peternak rakyat, serta meminta ketegasan soal pembanguna CHS diintegrator.

Dalam jangka panjang, tuntutan PRPM meminta mengganti UU Peternakan No. 18/2009 jo UU No. 41/2014 dengan peraturan yang lebih berpihak kepada peternak rakyat dan peternak mandiri.

Beberapa tuntutan tersebut dibacakan dihadapan integrator yang hadir pada mediasi, diantaranya perwakilan Japfa, Charoen Pokphand Indonesia dan Cheil Jedang. Hingga mediasi usai, tuntutan pun masih memerlukan evaluasi bersama.

Hal serupa juga terjadi kala tuntutan PRPM dibawa ke Direktorat Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Rabu (27/3). Menurut salah satu koordinator peternak kepada Infovet, tuntutan yang diajukan masih belum menemui gambaran kebijakannya.

Dari haril pertemuan tersebut, mereka akan mencoba meminta bantuan ARPHUIN (Asosiasi Rumah Potong Hewan Unggas Indonesia) untuk menyerap ayam milik peternak. Namun, jika harga ayam di tingkat peternak tak kunjung naik dalam dua hari ke depan, tuntutan akan dievaluasi dengan menghadap kembali ke Kementan dan Kemendag 1 April mendatang. (RBS)

Kementan Mengimbau Pelaku Usaha Agar Peternak Tak Rugi

Ternak broiler. (Sumber: Istimewa)

Untuk mengatasi penurunan harga broiler hidup (live bird) di tingkat peternak yang diindikasi karena adanya kelebihan pasokan, Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan imbauan kepada para pelaku (stakeholder) usaha untuk menjaga iklim usaha perunggasan lebih kondusif.

“Terkait dengan adanya kelebihan pasokan yang terjadi saat ini kita minta kepada semua pelaku usaha untuk melakukan usaha pemotongan, penyimpanan dan pengolahan,” kata  Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Kementan, I Ketut Diarmita dalam keterangan tertulis yang diterima Infovet, Kamis (27/9).

Ia mengemukakan, pasar komoditi unggas Indonesia saat ini didominasi fresh commodity, sehingga produk mudah rusak. Kecepatan distribusi dan keseimbangan supply-demand menjadi faktor penting penentu harga. Untuk itu, Ketut berharap agar hasil usaha peternak tidak lagi dijual sebagai ayam segar melainkan ayam beku, ayam olahan, ataupun inovasi produk lainnya.

“Kami meminta pelaku usaha melakukan pemotongan di RPHU (Rumah Potong Hewan Unggas) dan memaksimalkan penyerapan karkas untuk ditampung dalam cold strorage yang akan disimpan sebagai cadangan jika sewaktu-waktu dibutuhkan,” ucap Ketut.

Lebih lanjut, setelah memperhatikan situasi dan kondisi tentang harga broiler hidup saat ini, Ia pun berharap mulai Jumat, 28 September 2018 , harga di farm gate dapat normal kembali.

Untuk wilayah Jabodetabek Dirjen PKH mengharapkan harga live bird dengan berat 1,8-2,2 kg/ekor dijual dengan harga minimal Rp 16.000 dan bertahap naik hingga Rp 17.000. Sementara, untuk wilayah Tasik, Priangan, Bandung, Subang, diharapkan mencapai Rp 15.000-16.000. Sedangkan Jawa Tengah Rp 14.500-16.000. Harga di Jawa Timur diharapkan mencapai Rp 16.000-16.500, sedangkan Lampung dikisaran Rp 16.000-17.000.

“Dengan naiknya harga ayam broiler hidup secara bertahap diharapkan awal Oktober 2018 sudah dapat mencapai harga sesuai dengan harga acuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan,” ucapnya.

Menurut Ketut, kondisi daging ayam nasional pada 2018 mengalami surplus, bahkan ekspor. Ia menyebut, potensi produksi karkas 2018 berdasarkan realisasi produksi DOC (Januari-Juni 2018) dan potensi (Juli-Desember 2018) sebanyak 3.382.311 ton dengan rataan perbulan sebanyak 27.586 ton. Sedangkan proyeksi kebutuhan daging ayam (karkas) 2018 sebanyak 3.051.276 ton, dengan rataan kebutuhan per bulan sebanyak 254.273 ton.

“Jika produksi kita berlebih ini kan justru yang kita cari, daripada produksinya kurang ini yang berbahaya. Kelebihan produksi ini yang kita sasar untuk tujuan ekspor, ini yang selalu kami imbau ke perusahaan integrator untuk terus menggenjot ekspor,” jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga terus berupaya mendorong peningkatan konsumsi protein hewani yang masih rendah. “Dengan meningkatnya konsumsi protein hewani, maka akan berdampak terhadap peningkatan permintaan produk hewan, termasuk daging unggas, sehingga dapat menyerap pasokan unggas dalam negeri,” pungkasnya. (INF/RBS)