CJ GROUP MELALUI SUJA KEMBALI EKSPOR TELUR TETAS KE MYANMAR

Dirjen PKH Bersama Jajaran PT SUJA Meresmikan Ekspor Telur Tetas
(Foto : CR)

Salah satu pemain besar dan integrator dalam industri perunggasan Indonesia, PT Super Unggas Jaya (SUJA) kembali melakukan ekspor telur tetas (Hatching Eggs) ke Myanmar. Kegiatan pelepasan ekspor tersebut berlangsung di unit Hatchery PT Super Unggas Jaya yang berletak di Cijeruk, Bogor, Jawa Barat pada hari Minggu (17/9) yang lalu. Dalam kegiatan ekspor yang ke-3 kali ini, SUJA mengekspor 58.000 butir telur tetas Parent Stock Male dan Female line yang berpotensi menghasilkan 18.000 ekor DOC Parent stock.

Sebagai pengingat CJ Group sebelumnya telah melakukan ekspor HE ke Myanmar pertama kali pada tahun 2020, dilanjutkan dengan ekspor yang ke-2 pada tahun 2021. Kini yang ke-3 pada 2023, tentunya ini menjadi ajang pembuktian bahwa produk yang dihasilkan di Indonesia telah diterima oleh negara lain dan mampu bersaing secara global.  

Direktur PT Super Unggas Jaya Hang Jun Kyu mengatakan bahwa kegiatan ekspor ini sangatlah penting bagi perusahaan yang ia pimpin karena menjadi salah satu tolak ukur dan tonggak keberhasilan atas kemajuan dari perusahaannya. 

“Dengan momen ini kami berharap supaya perusahaan kami dapat terus berkembang. Selain itu juga kami akan terus menjajaki potensi ekspor negara - negara lain seperti ekspor karkas ke Timor Leste, Singapura hingga potensi ekspor ke Korea Selatan,” jelas dia.

Lebih lanjut, dirinya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak pemerintah yang selalu mendukung perusahaan untuk berkembang hingga pada akhirnya kegiatan ekspor dapat terlaksana dengan lancar.

“Kami sangat berterimakasih kepada pihak pemerintah yang sudah terlibat khususnya Ditjen PKH Kementan, kedepannya, kami mohon untuk dukungan dari Kementan agar potensi ekspor produk kami dapat terus berkembang sekaligus menambah jangkauan usaha peternakan kami,” tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasrullah mengapresiasi apa yang telah sepenuhnya dilakukan oleh SUJA. Dirinya juga kembali mengingatkan , sesuai arahan Presiden RI dan Menteri Pertanian bahwa investasi dan ekspor dalam kondisi saat ini adalah sesuatu yang harus dilakukan.

“Dalam kurun tiga - empat tahun terakhir tren ekspor unggas, produk pertanian dan sub sektor peternakan dengan berbagai produknya, seperti ayam hidup, karkas, telur tetas sangat positif. Surplus,” ungkapnya. Selain itu, kualitas produk kita memiliki value untuk bertarung dengan produk luar negeri. Negara seperti Jepang dan Singapura yang ketat menerapkan kualitas saja, sudah bisa tembus,” paparnya.

Nasrullah juga mengatakan dengan banyaknya ekspor produk pertanian dan peternakan khususnya unggas ke luar negeri, secara tidak langsung Indonesia berkontribusi dalam memberi makan warga dunia.

Ia juga mendoakan kepada CJ Group untuk terus melaju agar tidak hanya dapat mengekspor telur tetas saja, tetapi juga produk perunggasan lainnya. 

"Kami sudah berusaha membuka peluang bagi pemain lokal untuk go internasional. Saat ini yang terdekat yang sedang kami jajaki yakni Uni Emirat Arab. Mudah - mudahan nanti SUJA dapat berkontribusi juga agar produknya dapat merangsek kesana dan lagi - lagi mengharumkan nama bangsa Indonesia," tutup Nasrullah. (CR)

PELATIHAN PJTOH ANGKATAN XXV BERLANGSUNG SECARA LURING

Pelatihan PJTOH angkatan XXV resmi di buka. (Foto : CR)

Setelah beberapa tahun dilaksanakan secara daring, ASOHI kembali menggelar Pelatihan Penanggung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) secara luring. Acara tersebut dilaksanakan di Avenzel Hotel Cibubur pada 29-30 Agustus 2023. 

Ketua Panitia acara tersebut Drh Forlin Tinora melaporkan bahwa antusias peserta dalam mengikuti acara tersebut semakin tinggi. Terbukti dari jumlah peserta yang mendaftar yakni sebanyak 115 peserta dari hanya slot yang disediakan sejumlah 70 peserta.

"Kami kaget antusiasmenya setinggi ini, mudah - mudahan ini menjadi indikasi bahwa setiap perusahaan semakin melek akan regulasi dan peraturan di sektor obat hewan," tutur Forlin.

Selanjutnya Forlin mengatakan bahwa dalam pelatihan yang sudah memasuki angkatan ke XXV ini diberikan juga materi baru yakni terkait Antimicrobial Resistance (AMR) yang menjadi perhatian khusus dan sudah menjadi isu hangat di tingkat dunia.

Ketua Umum ASOHI Drh Irawati Fari dalam sambutannya kembali mengingatkan peran dari seorang PJTOH. 

"seorang PJTOH harus bisa memberikan informasi tentang peraturan perundangan di bidang obat hewan kepada pimpinan perusahaan, memberikan saran dan pertimbangan teknis mengenai jenis sediaan obat hewan yang akan diproduksi/diimpor, yang berhubungan dengan farmakodinamik, farmakokinetik, farmakoterapi dan toksikologi serta imunologi obat hewan," tukas dia.

Selain itu kata Ira seorang PJTOH juga tidak boleh ragu dalam menolak produksi, penyediaan dan peredaran dan repacking obat hewan illegal dan menolak peredaran atau repacking obat hewan yang belum mendapatkan nomor pendaftaran. 

Tidak lupa ia menyebut tupoksi PJTOH di pabrik pakan,dimana di sana seorang PJTOH memiliki tugas yang sangat penting yakni mengawasi dan menolak penggunaan bahan baku atau obat hewan jadi yang dilarang dicampur dalam pakan ternak, kemudian menyetujui penggunaan bahan baku atau obat hewan jadi yang dicampur dalam pakan ternak yang memenuhi syarat mutu atau menolaknya apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.

Dalam kesempatan yang sama mewakili Direktur Kesehatan Hewan, Kasubdit Pengawasan Obat Hewan Drh Ni Made Ria Isriyanthi menyatakan bahwa Kementan khususnya Direktorat Kesehatan Hewan sangat mendukung kegiatan tersebut. 

Pasalnya menurut Ria PJTOH adalah ibarat seorang "polisi" yang senantiasa mengawasi perusahannya sendiri. Sehingga hal tersebut mempermudah kementan dalam melakukan survey dan monitoring kalau - kalau terjadi sesuatu di kemudian hari. 

"Semoga para peserta dapat belajar secara menyeluruh terkait regulasi dan penggunaan obat hewan, kami sangat mendukung sekali dengan acara tahunan ASOHI ini, dan terus berharap ASOHI dapat menjadi partner yang baik bagi pemerintah," tutup dia. (CR)

MENGHAYATI PENTINGNYA PERAN TECHNICAL SERVICE DALAM MEMINIMALISIR AMR

Foto Bersama Para Peserta

Sabtu 17 Juni 2023 yang lalu di Hotel Oak Wood Taman Mini Indonesia Indah digelarlah Lokakarya Nasional Aksi Bersama Mencegah AMR Bagi Tenaga Pelayan Teknis (Technical Services) Peternakan Unggas di Indonesia.

Acara tersebut terselenggara berkat kolaborasi dari beberapa stakeholder di dunia peternakan seperti Asosiasi Dokter hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI), Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies (CIVAS), Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI), Food and Agriculture Organization (FAO), World Animal Health Organization (WOAH), dan tentu saja Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Dalam sambutannya Ketua Umum ADHPI, Drh Dalmi Triyono menyampaikan bahwa sejatinya penggunaan antibiotik di bidang kesehatan manusia dan hewan adalah keniscayaan. Namun kurang bijak dan sesuainya penggunaan antibiotik menyebabkan terjadinya resistensi antimikroba (AMR). 

"Salah satu bidang pekerjaan dokter hewan di perunggasan misalnya, Technical Service. Mereka merupakan garda terdepan untuk mengedukasi peternak, bukan hanya menjual produk saja, tetapi harus lebih banyak memberikan pengetahuan dan mengubah mindset peternak khususnya dalam penggunaan antibiotik," tutur Dalmi.

Dalam kesempatan yang sama secara daring Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nuryani Zainuddin menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia sebagai pemangku kebijakan juga telah melakukan berbagai upaya pengendalian AMR melalui penetapan peraturan yang mendorong AMU yang bijak dan bertanggung jawab.

Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan salah satu indikator pengendalian AMR 2020-2024 adalah tercapainya penurunan 30% penggunaan antimikroba untuk tujuan profilaksis di peternakan unggas pedaging pada tahun 2024. Dengan mulai terbukanya pasar negara lain terhadap produk unggas Indonesia, tata laksana terapi antimikroba yang baik bukan saja mendukung target pemerintah dalam pengendalian AMR, tetapi juga mendukung usaha dalam memperluas pasar produk perunggasan Indonesia.

Sedangkan Tikiri Priyantha yang merupakan perwakilan WOAH mengatakan bahwa resistensi antimikroba menjadi permasalahan bersama secara global dan merupakan sepuluh besar ancaman yang membutuhkan perhatian serius. Menurutnya AMR bisa membahayakan semua makhluk, tak hanya hewan, namun juga manusia hingga lingkungan, Untuk itu sebuah gerakan bersama pengendalian AMR, untuk meningkatkan kesadaran di antara para pemangku kepentingan menjadi sebuah hal yang penting. (CR)

SOSIALISASI & BIMTEK PELAKSANAAN KURBAN DI TENGAH WABAH

Sosialisasi dan bimtek pelaksanaan kurban di tengah kewaspadaan penyakit hewan yang dilaksanakan secara hybrid di Kantor Kementan. (Foto: Dok. Infovet)

Menjelang pelaksanaan Hari Raya Iduladha, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) pelaksanaan kurban di tengah kewaspadaan wabah penyakit hewan.

Kegiatan dilakukan secara hybrid pada Rabu (14/6/2023), dihadiri sekitar 1.000 orang dari medik dan paramedik selaku tim pemantau hewan kurban, para Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) selaku pelaksana kegiatan pemotongan hewan kurban di luar RPH-R. Adapun narasumber pada sosialisasi dan bimtek di antaranya Drh Denny Widaya Lukman dan Drh Vetnizah Juniantito dari IPB University.

“Kegiatan sosialisasi dan bimtek kami laksanakan mengingat pelaksanaan kurban tahun ini kita dihadapkan dengan munculnya penyakit hewan baru, yaitu Lumpy Skin Disease (LSD) pada sapi dan kewaspadaan akan munculnya Peste des Petits Ruminant (PPR) pada kambing dan domba”, kata Dirjen PKH Kementan, Nasrullah, dalam keterangan resminya, Jumat (16/6/2023).

Ia menjelaskan, kegiatan ini sesuai arahan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL), terutama untuk menyikapi munculnya LSD di beberapa daerah. “Bapak Mentan mengarahkan agar pemerintah memberi bimbingan yang dapat memberikan ketenangan jiwa pada masyarakat. Kegiatan ini juga sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam pencegahan penyebaran penyakit. Pencegahan harus dimulai dari kegiatan penjualan hewan kurban hingga pelaksanaan pemotongan kurban, baik di rumah pemotongan hewan ruminansia (RPH-R) maupun di luar RPH.”

Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang saat ini telah menerbitkan Fatwa MUI No. 34/2023 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Merebaknya Penyakit LSD dan Antisipasi Penyakit PPR pada Hewan Kurban. Upaya ini, kata dia, dilakukan agar penyediaan hewan kurban memenuhi syariat Islam dan memenuhi kesehatan hewan.

Selain itu, Kementan juga menerjunkan tenaga medik dan paramedik veteriner untuk melakukan pemantauan pelaksanaan kurban di lapangan. “Kami imbau kepada seluruh dinas yang menangani fungsi PKH, organisasi profesi, serta fakultas kedokteran hewan di Indonesia ikut berpartisipasi aktif memantau pelaksanaan kurban di lapangan,” imbuhnya.

Sementara, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Syamsul Ma’arif, saat kegiatan sosialisasi dan bimtek mengharapkan kegiatan ini dapat memberi tambahan pengetahuan dalam menangani hewan maupun produk hewan saat pelaksanaan kurban.

“Dengan bimtek kita harapkan pelaksanaan pemotongan hewan kurban memenuhi standar higiene, sanitasi, dan daging yang dihasilkan memenuhi standar Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH),” ujar Syamsul.

Ia juga menerangkan bahwa seluruh proses pemotongan hewan kurban tidak boleh dilakukan sembarangan. “Mulai dari penyembelihan sampai proses penyediaan daging harus dilakukan dengan benar, karena dalam ibadah kurban tidak hanya mengacu pada aspek halal saja, tetapi juga harus tayib,” tukasnya. (INF)

PERINGATAN HARI PANGAN SEDUNIA : FAO & KEMENTAN TEGASKAN PENTINGNYA STANDAR PANGAN UNTUK MITIGASI AMR

Menteri Pertanian bersama FAO mengajak masyarakat mengonsumi produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) dalam peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia 2023.
(Sumber : FAO 2023)

Dalam rangka memperingati Hari Keamanan Pangan Sedunia, Kementerian Pertanian (Kementan) bersama dengan Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi produk pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

Puncak peringatan Hari Keamanan Pangan Dunia atau World Food Safety Day (WFSD) 2023 yang dilaksanakan di Gedung Auditorium Kementerian Pertanian pada Kamis (8/6) sangat meriah.  Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor Leste, serta Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Pada kesempatan tersebut Mentan SYL menyampaikan, peringatan ini menjadi momentum dalam meningkatkan peran bersama untuk kita menjaga keamanan pangan.  “Pangan memiliki peran fundamental dalam keberlangsungan kehidupan manusia dan pangan yang aman merupakan hak setiap orang,” kata Mentan SYL. Sehingga menurutnya, segala upaya dalam memastikan pangan yang aman mutlak diperlukan.  

Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah menyampaikan, salah satu upaya pemerintah untuk menjamin keamanan pangan bagi masyarakat adalah melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV), yang merupakan salah satu bentuk jaminan keamanan pangan untuk produk asal hewan. “Adanya standar memberikan panduan penanganan makanan yang higienis bagi peternak, termasuk batas residu pestisida dan obat hewan, untuk mengurangi risiko resistensi antimikroba (AMR),” jelasnya.

Sebagai informasi, sejak tahun 2006, Indonesia bekerjasama dengan FAO dan USAID, serta pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat sistem pengawasan keamanan pangan dengan memastikan keamanan produk ternak di Indonesia, serta secara efektif mengendalikan ancaman AMR melalui anjuran penerapan biosekuriti 3-zona dan kebersihan-sanitasi di peternakan.

Sementara itu, Yohanes Baptista Satya Sananugraha, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Penduduk, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  menjelaskan pangan yang aman, sehat dan bergizi sangat diperlukan dalam setiap tahapan siklus hidup, mulai sejak dalam kandungan sampai usia lanjut. “Salah satu bahan pangan yang sangat baik untuk tumbuh kembang anak dalam upaya pencegahan stunting adalah protein hewani,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Rajendra Aryal, Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor Leste, menyoroti pentingnya keamanan pangan bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Rajendra menyatakan, “Dengan menegakkan standar keamanan pangan yang tinggi, kita dapat menyelamatkan nyawa dan memastikan rantai pasokan pangan yang lebih aman.”

 

Lebih lanjut, Rajendra menegaskan bahwa pangan yang tidak aman juga dapat dihasilkan dari kontaminasi organisme AMR yang berpotensi menimbulkan ‘silent pandemic’ atau pandemi senyap. Untuk itu  penggunaan antimikroba secara bijak dan bertanggung jawab pada semua sektor harus terus digencarkan. “Mari berkomitmen untuk menjunjung tinggi standar keamanan pangan dan bekerja secara kolaboratif untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (INF)

VAKSINASI MASSAL TEKAN RABIES DI TIMOR TENGAH SELATAN

Vaksinasi massal terhadap anjing-anjing di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan. (Foto: Istimewa)

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementerian Pertanian (Kementan), melakukan vaksinasi masal terhadap hewan anjing di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur, pasca penetapan kejadian luar biasa wabah rabies.

Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen PKH, Kementan, Nuryani Zainuddin, melalui keterangan tertulisnya, Minggu (4/6/2023), mengatakan Kementan telah bergerak cepat memantau langsung pendataan di wilayah penyebaran virus rabies.

“Kami telah mengalokasikan 15 ribu dosis vaksin rabies untuk Provinsi NTT dan saat ini juga memberikan bantuan tambahan sebanyak 5 ribu dosis vaksin untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan,” kata Nuryani.

“Kamis hingga Sabtu kemarin berturut-turut kita laksanakan vaksinasi massal terhadap anjing-anjing di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan ini akan terus berlanjut hingga target vaksinasi tercapai.”

Nuryani membeberkan, Kementan telah menjalankan program pengendalian dan pemberantasan rabies di Indonesia, antara lain melalui vaksinasi di wilayah tertular atau wilayah bebas yang terancam, surveilans, pengawasan lalu lintas hewan penular rabies (HPR), manajemen populasi HPR, dan bekerja sama dengan pihak kesehatan dalam rangka penanganan kasus gigitan yang terjadi.

Ia menyebutkan terdapat delapan provinsi bebas rabies, meliputi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Papua, dan Papua Barat. Sedangkan 25 provinsi lainnya di Indonesia menjadi endemik rabies.

Ia juga katakan Kementan telah mengirim tim pusat untuk pelaksanaan vaksinasi dan melakukan diseminasi informasi dan edukasi yang benar tentang rabies, sehingga upaya pencegahan dan pengendalian dapat dilakukan semua pihak.

Sementara Bupati Timor Tengah Selatan, Egusem Pieter Tahun, mengatakan adanya bantuan vaksin dan kehadiran tim vaksinator secara langsung ke lokasi sangat membantu mempercepat pengendalian wabah rabies.

“Kondisi saat ini sudah 128 orang dengan lokasi penyebarannya  di 11 kecamatan, 37 desa, dan kami sudah ke sana sudah tertata dengan kesiapan tenaga medis dan petugas dari peternakan” ujar Egusem.

Kepala Dinas Peternakan Kabupaten TTS, Dianar Ati, mengatakan vaksinasi massal rabies ini merupakan tonggak awal untuk terus dilakukannya vaksinasi terhadap seluruh hewan anjing yang ada di daerah ini.

“Mulai hari ini dan seterusnya vaksinasi harus selalu dilakukan, tadi bapak Bupati berpesan agar setiap hari harus melaporkan ke beliau seberapa banyak capaian pada hari tersebut,” kata Dianar.

“Saat ini sebanyak 2.500 dosis akan kami fokuskan di Kecamatan Kota Soe, kemudian kami juga mengarah ke kecamatan yang saat ini dikategorikan zona merah.” (INF)

FAO DAN KEMENTAN UNDANG BARA GELAR WORKSHOP AMR

Foto Bersama Para Peserta dan Trainer

Resistensi antimikroba (AMR) tentunya sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Isu tersebut bahkan merupakan salah satu topik yang dibahas oleh para pemimpin dunia pada KTT G-20 di bali beberapa waktu yang lalu.

Indonesia sendiri masih berjuang dalam mengendalikan resistensi antimikroba. Dengan tujuan studi banding sekaligus berbagi pengalaman, FAO ECTAD Indonesia bersama Kementan melaksanakan kegiatan workshop mengenai AMR bertemakan MPTF - BARA Traning and Workshop di Hotel Aston Priority, Jakarta Selatan (23/5) lalu. Pesertanya merupakan semua stakeholder baik pemerintah dan swasta yang bergerak dalam bidang medis, akuakultur, dan pertanian yang bersinggungan dengan penggunan antimikroba. 

Kasubdit POH Drh Ni Made Ria Isriyanthi yang hadir mewakili Direktur Kesehatan Hewan dalam sambutannya menyatakan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah mendukung keberlangsungan acara tersebut. Ia menyebut bahwa pelatihan ini merupakan upaya dari pemerintah dalam mengendalikan resistensi antimikroba.

"Kita berkolaborasi dengan BARA dan FAO juga bukan tanpa alasan, di Bangladesh kampanye AMR ini sangat masif, dan kita bisa mengambil hal - hal positif dari mereka," tutur Ria.

BARA (Bangladesh AMR Response Alliance) sendiri merupakan organisasi independen yang terdiri dari bermacam profesi yang berhubungan dengan medis seprti dokter, dokter hewan dokter gigi, apoteker, dan semua pihak yang berkecimpung di sektor keamanan pangan, akuakultur, dan pertanian secara luas.

Hal tersebut disampaikan oleh Jahidul Hasan selaku fasilitator / trainer dalam acara tersebut Pria yang berprofesi sebagai apoteker tersebut juga merupakan salah satu anggota BARA. Ia mengatakan bahwa BARA terbentuk sejak tahun 2018 atas keresahan mengenai resistensi antimikroba yang terjadi di Bangladesh.

Di negaranya, Jahidul mengatakan bahwa penggunaan antimikroba di berbagai sektor dapat dibilang sangat serampangan. Bahkan ia menyebut bahwa seorang profesor di satu rumah sakit besar di Bangladesh sampai terkaget - kaget bahwa bakteri yang diisolat dari rumah sakit tempatnya bekerja merupakan superbug alias bakteri yang resisten terhadap berbagai macam jenis antibiotik.

"Ini tentu sangat meresahkan, oleh karena itu kami berinisiatif membangun BARA. semua sektor kami rangkul, dokter, dokter gigi, dokter hewan, bahkan dari sektor akuakultur dan pertanian juga boleh, kami tidak membatasi keanggotaan kami, siapapun yang merasa terpanggil akan masalah ini boleh menjadi anggota kami," tuturnya.

Kegiatan yang dilakukan BARA antara lain melakukan penyuluhan, pendampingan, konsultasi, dan pelatihan ke masyarakat, pelajar, mahasiswa, kalangan medis, bahkan petani, peternak, dan pembudidaya ikan. Mereka umumnya melaksanakan kegiatan dengan pendekatan yang persuasif dan menyenangkan sehingga masyarakat menerima kedatangan mereka.

"Kami memulai dari bawah, mengumpulkan data, melihat apa yang terjadi, dan melakukan action sesuai dengan permasalahan yang ada di lapangan. Pemerintah pun ikut andil dalam hal ini, karena kami tahu bahwa data adalah hal yang penting juga bagi mereka dalam mengambil keputusan," kata Jahidul.

Dari data yang terkumpul, BARA kemudian mengolahnya dan menjadikanya aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat. Dari situlah masyarakat dapat mengakses isu tentang AMR, teredukasi, dan lebih menyadari pentingnya isu tersebut.

Dalam kesempatan yang sama Drh Erianto Nugroho selaku perwakilan FAO ECTAD Indonesia mengatakan bahwa program ini sangat bagus dan esensial bagi Indonesia yang tengah berjuang menghadapi AMR. Ia menilai dari sini Indonesia bisa banyak belajar, membagi dan berbagi pengalaman terutama challenge di lapangan terkait pengendalian AMR.

"Bisa saja kita membuat semacam organisasi kaya BARA, orang yang ikut yang benar - benar independen. Tapi sebagus - bagusnya program yang dibuat kalau masyarakatnya tidak aware akan hal ini juga rasanya percuma, jadi fokus utamanya bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat dulu ya mungkin," tutur dia.

Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari dimulai dari 23-26 Mei 2023. Diharapkan dengan selesainya kegiatan ini kapasitas Indonesia dalam mengendalikan AMR semakin meningkat dan lebih baik. (CR)

NUTRICELL PERANTARAI KERJASAMA INDONESIA DAN TIONGKOK DI BIDANG PENGOLAHAN SARANG BURUNG WALET

Penandatanganan MoU di Bidang Sarang Walet Antara Indonesia dan RRT
(Sumber : Infovet)

Dalam pertemuan G-20 yang lalu di Bali, kontingen pengusaha Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melakukan pertemuan bisnis yang membahas sarang burung walet. Dari sana disepakatilah bahwa akan diadakan kerjasama bilateral antara Indonesia dan RRT terkait sarang burung walet.

Pengejawantahan kerjasama tersebut terjadi pada Sabtu (25/3) di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Pada hari itu dilaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara dua negara terkait kerjasama di bidang sarang burung walet dan pertanian berkelanjutan. Acara tersebut diprakarsai oleh PT Nutricell Emmersa Biosicience. 

Hadir dalam acara tersebut yakni Dr Ir Nasrullah selaku Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan. Dalam sambutannya beliau menyambut baik kerjasama bilateral ini, dan mengharapkan bahwa kerjasama ini dapat menguntungkan kedua negara, bukan hanya dalam jangka waktu yang pendek tetapi panjang.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Kemenristek RRT di Indonesia, Chang Kong mengatakan bahwa kerjasama ini semakin mempererat hubungan bilateral kedua negara. Dimana sebelumnya RRT dan Indonesia sudah banyak melakukan kerjasama di bidang pertambangan dan kendaraan berbahan bakar listrik. 

Ditemui juga ditempat yang sama, CEO PT Nutricell Suaedi Sunanto menyatakan bahwa kehadiran nutricell dalam kerjasama ini tentunya membingungkan semua pihak. Pasalnya Saat mengikuti kontingen pengusaha di G-20, Suaedi benar - benar bingung mencari topik yang terdekat dengan bidangnya, peternakan. 

"Saya akhirnya ketemu topik yang menarik, yang paling dekat ya sarang walet, mau ngomongin pertambangan enggak ngerti, mau ngomongin listrik takut kesetrum, jadi ya sarang walet ini komoditi yang seksi bagi kita," tuturnya. 

Suaedi bercerita bahwa Indonesia merupakan produsen sarang burung walet terbesar di dunia, dimana 80% produksi dunia berasal dari Indonesia. Sementara RRT, merupakan konsumen tersbesar dari sarang burung walet di dunia. 

"Tiongkok itu punya sejarah terhadap sarang walet seperti Eropa punya sejarah terhadap rempah - rempah. Pada saat orang Eropa mencari rempah ke Indonesia, sebenarnya kaisar Tiongkok juga menjalankan "misi rahasia" mencari sarang walet ke Indonesia," tuturnya.

Selama ratusan tahun, sarang burung walet telah menjadi konsumsi wajib bagi warga RRT, selama itu pula penelitian terhadap khasiat sarang burung walet telah dijalankan di sana, lanjut Suaedi. Meskipun mahal, warga RRT sebisa mungkin akan mengonsumsi sarang burung walet, karena khasiat dan sudah menjadi tradisi dan takhayul bagi mereka. Percampuran science dan folklore inilah yang menurut Suaedi menjadi pasar tersendiri.

Selama ini volume perdagangan sarang walet Indonesia langsung ke RRT mengalami kendala, salah satunya dalam hal standarisasi. Suaedi bilang bahwa RRT lebih suka mengimpor sarang walet dari Malaysia, Singapura, dan Hongkong karena mereka berinvestasi di sana dalam jumlah besar. Padahal, sarang walet alias bahan baku yang didatangkan kebanyakan dari Indonesia.

"Kami menginisasi agar sarang walet dari sini bisa memenuhi standar di RRT makanya kami ajak RRT investasi di sini. Dari segi tenaga kerja, di sini masih sangat efisien, mereka hanya tinggal melakukan transfer teknologi saja, kita sudah siap. Nah, disinilah Nutricell ikut andil, kami yang akan menjadi mitra mereka dalam memenuhi standar yang mereka inginkan, dengan portofolio yang kami miliki, mereka setuju dengan itu," tutur Suaedi.

Total investasi yang digelontorkan oleh RRT pada acara tersebut yakni sekitar USD 200 juta atau sekitar 3 triliun rupiah. Tentunya dengan masuknya investasi sebesar itu menjadi angin segar bagi Indonesia. (CR)

KEMENTAN BERSAMA FAO LUNCURKAN PETA JALAN NASIONAL UNTUK MEREDUKSI AMR

Suasana Lauching Buku Manual Penyakit Unggas

Kementerian Pertanian (Kementan) bekerja sama dengan Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) telah meluncurkan peta jalan untuk mengurangi penggunaan antimikroba di peternakan.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Layanan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan, Nasrullah pada forum diskusi berkala dengan pemangku kepentingan unggas yang disebut OBRASS (Obrolan  Ringan Akhir Pekan Seputar Unggas) di Jakarta, Sabtu (04/03). Peta jalan ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan antimikroba untuk pencegahan hingga 40% pada tahun 2029.

Dalam kegiatan ini juga diluncurkan tiga publikasi lainnya, yaitu: (1). Manual Penyakit Unggas edisi 2023; (2). Pedoman Umum untuk Penatagunaan Antimikroba di Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan (3). materi komunikasi, informasi, dan edukasi penatagunaan antimikroba.

“Kita juga libatkan Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI) dalam penyusunan peta jalan ini. Publikasi ini ditujukan untuk membantu semua pemangku kepentingan dalam upaya memerangi resistensi antimikroba (AMR), terutama di sektor peternakan,” kata Nasrullah menjelaskan.

Menurut Nasrullah, penyalahgunaan antimikroba baik di sektor kesehatan manusia dan hewan, maupun dalam produksi pangan dapat mempercepat terjadinya AMR. “AMR merupakan salah satu ancaman kesehatan masyarakat global terbesar karena dapat mempersulit pengobatan infeksi dan meningkatkan jumlah kematian, serta menimbulkan kerugian ekonomi,” imbuhnya menerangkan.

Menyadari besarnya dampak kesehatan dan ekonomi ini, Indonesia telah mengembangkan Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba tahun 2020-2024.

“Publikasi yang diluncurkan ini merupakan penjabaran dari Rencana Aksi Nasional yang mendukung strategi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi seluruh sektor dalam melaksanakan praktik penggunaan antimikroba yang bijak dan bertanggung jawab,” tandasnya.

Rajendra Aryal, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, mengapresiasi kerja sama semua pihak dalam mengembangkan pedoman ini. 

“Panduan yang diluncurkan hari ini menjadi titik capaian penting dalam memperkuat pengendalian AMR melalui pendekatan One Health multisektor yang dapat digunakan pada semua tingkatan. Keberlanjutan dari komitmen yang ada saat ini dalam pelaksanaannya pada sektor kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan juga produksi pangan, merupakan hal utama yang diperlukan untuk terus meningkatkan dampak positif yang dihasilkan,” kata Aryal.

Kedepannya , FAO akan terus mendukung pemerintah Indonesia dalam menanggulangi AMR melalui pendekatan One Health dengan pendanaan dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID).

Kepala Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI), Dalmi Triyono, menekankan pentingnya menerapkan pedoman-pedoman ini guna mencapai target rencana aksi nasional untuk mengendalikan AMR.

“ADHPI mendorong semua pemangku kepentingan, terutama dokter hewan dan peternak, yang berada di garis terdepan dalam pengendalian AMR, untuk mengimplementasikan manual dan pedoman ini dengan baik agar dapat meningkatkan manajemen kesehatan unggas dan memperlambat laju AMR,” jelas Triyono.

Sebagai informasi, Sejak 2016, FAO telah bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan program pencegahan dan pengendalian AMR dalam produksi ternak dan sektor kesehatan hewan di seluruh Indonesia. Upaya yang berkelanjutan ini dilakukan untuk mengendalikan penggunaan antimikroba di sektor peternakan sekaligus mendorong peternak agar menghasilkan produk ternak yang lebih aman untuk konsumsi publik. (CR)

SAH! PENGURUS ADHPI 2022-2026 RESMI DILANTIK

Pengurus ADHPI Periode 2022-2026

Sabtu 4 Maret 2023 Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI) melakukan pelantikan kepada segenap pengurus barunya di Hotel Grand Whiz, Jakarta Selatan. Hal ini merupakan tindak lanjut sejak terpilihnya Drh Dalmi Triyono sebagai Ketua Umum ADHPI pada tahun 2022 yang lalu. Nantinya kepengurusan baru ini akan bekerja selama empat tahun dari 2022 hingga 2026.

Mewakili Ketua Umum PDHI yang berhalangan hadir, Sekjen PDHI Drh Andi Wijanarko menyatakan kegembiraannya. Dalam sambutannya ia kembali mengingatkan bahwa perunggasan merupakan "nyawa" dari kecukupan sumber protein hewani Indonesia, sehingga peran ADHPI dalam membangun negeri amat dinanti.

"Produk perunggasan merupakan sumber protein paling terjangkau dan realistis yang dapat memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia sangat disoroti mengenai isu stunting oleh karena itu ADHPI harus menjadi garda terdepan dalam menyediakan protein hewani untuk negeri," tutur Andi.

Ia juga mengingatkan kepada para anggota ADHPI untuk lebih melek birokrasi dan administrasi. Terutama dalam kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDHI. Sebagai pengingat, Andi mengatakan bahwa dalam peraturan PB yag masih terus direvisi, KTA wajib dimiliki oleh para dokter hewan yang bekerja di perusahaan obat hewan. 

Apabila dokter hewan tidak memilikinya, nantinya mereka akan kesulitan untuk mendapatkan surat izin praktik terintegrasi oleh perusahaan tempatnya bekerja karena ini merupakan salah satu syaratnya dan rekomendasi dari cabang.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kesehatan Hewan Drh Nuryani Zainuddin yang hadir dalam pelantikan tersebut dalam sambutannya juga memberikan beberapa saran dan masukan bagi ADHPI. Mulai dari isu daging ayam mengandung hormon, resistensi antimikroba, dan yang terbaru wabah Avian Influenza yang kembali mewabah.

"AMR, penyakit, dan berbagai isu lainnya masih menjadi isu yang sering sekali kita dengar dan ADHPI merupakan salah satu stakeholder yang bersentuhan langsung dengan semua hal tersebut. Oleh karena itu mudah - mudahan kepengurusan yang baru dapat bekerja dengan baik dan dapat menjadi partner pemerintah dalam menghadapi isu - isu tersebut," kata Nuryani. (CR)

Berikut ini adalah susunan pengurus ADHPI periode 2022-2026

Susunan Kepengurusan ADHPI Periode 2022 – 2026

Dewan Penasihat :

Prof. drh. Charles Rangga Tabbu, M.Sc. Ph.D.

drh. Tri Satya Putri Naipospos, M.Phil., Pd.D.

drh. Heri Setiawan

Prof. Dr. drh. CA. Nidom

drh. Hari Wibowo

drh. Wahyu Suradji

Dewan Pembina :

drh. Muhammad Munawaroh, MM.

Dr. drh. Nuryani Zainuddin, M.Si.

drh. Andi Widjanarko

drh. Dedy Kusmanagandhi, MM.

Dr. drh. Widiyanto Dwi Surya, M.Sc.

drh. Kamaludin Zarkasie, Ph.D.

drh. Muhamad Azhar

drh. Fitri Nursanti Poernomo, M.Sc, MM.

drh. Boris Budiyanto, MM.

drh. Wayan Wiryawan

drh. Asrokh Nawawi

Dewan Pakar :

Prof. Dr. drh. Wayan Teguh Wibawan, MS.

Prof. drh. I Gusti Ngurah Mahardika, M.Sc, Ph.D

Prof. Dr. drh. Suwarno, M.Si.

Prof. Dr. drh. Michael Hariyadi Wibowo, M.P.

drh. Desianto Budi Utomo, Ph.D.

Dr. rer. Nat. Teguh Y. Prajitno

Drs. Tony Unandar, M.Sc.

Dewan Pengurus

Ketua Umum : drh. Dalmi Triyono

Ketua 1 (Bidang Organisasi & Keanggotaan, serta Diklat & Kompetensi Anggota) : drh. Bimo Wicaksana

Ketua 2 (Bidang Hubungan Antar Lembaga & Luar Negeri, serta Advokasi, Komunikasi & Pelayanan Profesi) : drh. C. Baso Darmawan

Ketua 3 (Bidang Agribisnis & Kewirausahaan) : drh. Ilsan Arvan Nurgas

Sekretaris Jenderal : drh. Erry Setyawan, MM, PCAH, MAHM.

Wakil Sekjen : drh. Bugie Kurnianto Prasetyo, MM.

Bendahara : drh. Shinta Rizanti Binol

Wakil Bendahara : drh. Nadhiva Rachmatania

Bidang – Bidang

Bidang Organisasi & Keanggotaan

Koordinator : drh Wintolo

Anggota :

drh. Eko Prasetio

 drh. Catur Fajrie Diah Astuti

drh. Jumintarto

drh. Deddy Saraswati

Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kompetensi Anggota

Koordinator : drh. Didit Prigastono

Anggota :

drh Agus Mardianto

Dr. drh. Dwi Priyo Widodo, M.P.

drh. Komang Budianta

drh. Mendy Praharasty

Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri

Koordinator : drh. Imas Yuyun, M.Sc.

Anggota :

drh. Erianto Nugroho

drh. Gangga Anindito Widyanugraha

drh. Diptya Cinantya

drh. Merry Oktavia Sari Pradana

Bidang Advokasi, Komunikasi, dan Pelayanan Profesi

Koordinator : drh. Aidel Syukri Aziz

Anggota :

drh. Bambang Sepsianto

drh. Ratriastuti

drh. Indra Dwi Rasmana

drh. Nasrum

drh. Nur Anis Safitri

Bidang Agribisnis dan Kewirausahaan

Koordinator : Dr. drh. Tiok Bagus Taufani Sanoesi

Anggota :

drh. Amaldo Darma

drh. Sudarno

drh. Wahyudin

drh. Rully Setiawan

drh. Octarini Lia Ekawati

Koordinator Wilayah

Sumatera Bagian Utara (Aceh, Sumut, Riau, Kepualauan Riau, Sumbar) : drh. Anshar Jalaludin Gayo

Sumatera Bagian Selatan (Lampung, Sumsel, Jambi, Bengkulu) : drh. Aripin

Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi : drh. Baskoro Tri Caroko

Jawa Barat dan Banten : drh. Joko Tri Nugroho

Jawa Tengah : drh. Sumarno

Daerah Istimewa Yogyakarta : drh. Adriana Citra Nugroho

Jawa Timur : drh. Handris Nugroho

Bali dan Nusa Tenggara (Bali, NTB, NTT) : Dr. drh. Nata Kesuma, MMA.

Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur : drh. Agil Rahmat Akbari

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PMK SERENTAK DI 29 PROVINSI

Mentan SYL mengatakan kick off pengendalian dan penanggulan PMK merupakan kegiatan yang harus dilakukan bersama untuk menguatkan tekad dan kerja melanjutkan program penanggulangan PMK di Indonesia. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) menyelenggarakan Kick Off Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Nasional 2023, melalui kegiatan vaksinasi, penyerahan bantuan vaksin, obat-obatan, disinfektan dan penandaan ternak yang dilakukan secara serentak di 29 Provinsi.

Kick off PMK yang dipusatkan di Kabupaten Barru diluncurkan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL), guna mempercepat Indonesia bebas PMK sekaligus melakukan pendataan akurat.

Dalam keterangan resminya, Mentan Syahrul mengatakan kick off pengendalian dan penanggulan PMK merupakan kegiatan yang harus dilakukan bersama untuk menguatkan tekad dan kerja melanjutkan program penanggulangan PMK di Indonesia. Juga merupakan konsolidasi emosional guna menyatukan dinamika pelaksanaan vaksinasi PMK dan penandaan ternak yang dihadapi petugas lapang.

“Indonesia memiliki pengalaman keberhasilan memberantas PMK mencapai 99,9 persen. Kita mampu turunkan dalam waktu setahun, sementara negara lain membutuhkan waktu lama, puluhan tahun. Oleh karena itu, kick off yang kita lakukan adalah bentuk bela negara. Kita harus hadapi tantangan ke depan. Kondisi saat ini, kita memiliki petugas-petugas yang sudah terlatih dan ketersediaan akses vaksin PMK," ujar Mentan dalam peluncuran Kick Off Pengendalian dan Penanggulang PMK Nasional 2023, di Kabupaten Barru, Sabtu (28/1).

Ia tegaskan, keberhasilan memberantas PMK menjadi modal besar untuk segera membebaskan Indonesia dari wabah. Sebagai gambaran kasus PMK mulai turun dari puncak kasus Juni 2022, sampai saat ini.

“Oleh karena itu, kita hadir pada hari ini tidak semata sebagai acara seremonial belaka. Tidak hanya menjadi kegiatan rutinitas semata. Saya berharap adanya kick off kegiatan vaksinasi dan penandaan ternak ini agar kita tidak boleh berhenti memberantas PMK hingga Indonesia benar-benar zero kasus,” tegasnya.

Sementara Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah, menambahkan sejak terjadinya wabah PMK di Indonesia pada Mei 2022, Kementan telah mengupayakan berbagai pengendalian, diantaranya melakukan surveilans klinis, biosekuriti, pembatasan lalu lintas ternak dan vaksinasi secara masif dan massal. Pengadaan vaksin di 2022, telah terealisasi vaksinasi 9,3 juta dosis pada seluruh jenis hewan rentan PMK.

“Dampak vaksinasi pada ternak rentan PMK pada 2022, telah memberikan gambaran penurunan kasus PMK yang cukup signifikan sampai dengan 99,9 persen pada Desember 2022, dibandingkan pada puncak kasus pada Mei,” kata Nasrullah.

“Demikian juga dengan jumlah ternak sakit PMK yang terus menurun sejak puncak kasus pada Juni 2022 dan pada Desember turun sebesar 99,98 persen dari puncak kasus. Disamping itu dilaporkan 11 provinsi yang sudah tidak diketemukan kasus PMK baru selama minimal 14 hari sejak kasus terakhir dilaporkan atau zero reported case.”

Dijelaskan, untuk dapat memberikan kekebalan kelompok ternak, cakupan vaksinasi minimal 80% populasi hewan rentan PMK. Tentu ini menjadi perhatian bersama untuk terus meningkatkan cakupan vaksinasi agar ternak selamat dari PMK mencapai 100%.

“Tahun ini kita alokasikan vaksin PMK sebanyak 35.841.638 dosis untuk ternak sapi dan kerbau dengan target vaksinasi 80 persen atau sebanyak 32.957.208 dosis yang digunakan untuk tiga kali vaksin (vaksinasi 1 dan 2 dan vaksin booster) dan akan didistribusikan secara bertahap ke 29 Provinsi,” ucapnya.

“Kementan juga mengalokasikan biaya operasional vaksinasi dan tugas perbantuan. Untuk itu diharapkan daerah dapat memanfaatkan vaksin ini sebaik mungkin dan mengupayakan cakupan vaksinasi minimal 80 persen.” (INF)

ASF MASIH MENGHANTUI PETERNAKAN BABI DI NTT

Babi yang Mati di Provinsi NTT

Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan informasi bahwa 233 ekor babi di provinsi berbasis kepulauan itu mati mendadak selama periode Desember 2022 hingga Januari 2023.

“Data yang kami terima sudah ada 233 ekor babi di wilayah NTT ini yang dilaporkan mati mendadak oleh para peternak babi,” kata Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Provinsi NTT Melky Angsar, melansir Antaranews.com, Senin, 23 Januari 2023.

Dikatakannya, hal ini berkaitan dengan perkembangan kasus mati mendadak sejumlah ternak babi di NTT yang dikhawatirkan akibat African Swine Fever (ASF) atau Flu Babi Afrika.

Melky menjelaskan bahwa 233 kasus itu tersebar di enam kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur dan kasus terbanyak ada di kabupaten Kupang dengan kasus terbanyak.

Dia menyebutkan untuk babi yang mati di Kabupaten Kupang berdasarkan data terakhir jumlah babi yang mati mencapai 51 ekor. Sementara itu untuk kota Kupang ada 45 ekor, Flores Timur 33 ekor babi, kabupaten Sikka 41 ekor, kabupaten Ende 43 ekor dan Sumba Barat Daya 20 ekor.

“Ini data resmi yang masuk ke Dinas Peternakan Provinsi dari Dinas Kabupaten/Kota. Data di luar angka di atas, saya tidak bertanggungjawab,” ujar dia.

Dia menambahkan bahwa Dinas Peternakan Nusa Tenggara Timur menyiapkan 39.200 liter disinfektan untuk kemudian dibagikan kepada pemerintah daerah yang membutuhkan untuk mencegah menyebarnya virus African Swine Fever (ASF) atau Flu Babi Afrika tersebut.

Menurut dia, saat ini dari 22 kabupaten/kota di NTT potensi penyebaran virus ASF masih sangat tinggi. Hal ini karena sisa-sisa virus itu masih ada di sejumlah daerah itu. Sehubungan dengan itu, Dinas Peternakan NTT sudah mengimbau kepada Dinas Peternakan kabupaten Kota untuk meningkatkan pengawasan di wilayah kerja masing-masing.

“Sosialisasi ke masyarakat untuk lebih berhati-hati saat hendak memasukkan babi ke kandang dan babi dipastikan sehat,” tegas dia.

Kementan Ambil Langkah Cegah Virus ASF

Kementerian Pertanian akan melakukan gerakan pemetaan, mitigasi dan simulasi, terutama di daerah yang populasi babinya tinggi di Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah masuknya virus african swine fever (ASF) yakni virus yang menyerang hewan babi ke Indonesia.

"Mitigasi lapangan dilakukan dengan mencegah masuknya sampah pesawat terutama dari negara-negara yang sudah tercemar virus ASF," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Nasrullah saat menjadi pembicara utama pada Seminar ASF: The Emergence Preparedness for Indonesia di Kota Bogor, Sabtu, 21 Januari 2023 lalu. 

Menurut dia, potensi penyebaran virus ASF selain dari sampah pesawat, adalah dapat menempel pada manusia. Ketika manusia berdekatan dengan babi maka virusnya dapat terbawa.

"Virus ASF itu tidak menyerang manusia, tapi dapat menempel di tubuh manusia, dan pada saat manusia itu berada di dekat babi, virusnya dapat menyerang babi," katanya.

Ia juga menambahkan virus ASF bereaksi dengan cepat dan dapat mematikan babi di populasinya sampai 100 persen.

"Kondisi ini dapat merugikan peternak babi, sehingga harus segera diantisipasi," katanya (INF)

OMBUDSMAN DESAK KEMENTAN BERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA PETERNAK AYAM

Konferensi Pers di Kantor Ombudsman

Ombudsman RI menerima pengaduan dari puluhan peternak ayam yang merugi lantaran anjloknya harga jual ayam hidup yang tidak sebanding dengan kenaikan produksi. Selain itu, sejumlah peternak juga sedang menjalani sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dengan nilai sekitar Rp 74,7 miliar. Dalam hal ini, Ombudsman RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan perlindungan terhadap peternak dan meminta perusahaan pakan dapat memberikan skema keringanan dalam pembayaran hutang peternak. 

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengatakan pihaknya menemukan fakta adanya sejumlah Peternak Mandiri yang sedang mengalami kerugian akibat dari rendahnya harga jual ayam hidup di kandang dan tingginya biaya sarana produksi peternak.

“Tidak adanya kepastian usaha bagi Peternak Mandiri, sehingga menimbulkan permasalahan salah satunya berupa terhambatnya pembayaran hutang Peternak Mandiri kepada perusahaan pakan,” terang Yeka dalam konferensi pers di di Kantor Ombudsman RI. 

Untuk itu, Ombudsman telah melaksanakan pertemuan dalam rangka permintaan keterangan yang dihadiri Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian, para peternak, serta beberapa perusahaan terkait. 

“Ombudsman dan Kementan bersepakat untuk melakukan pendalaman lebih lanjut lagi dalam mengelaborasi program-program perlindungan dan pemberdayaan peternak,” terang Yeka. 

Selanjutnya, Yeka mengatakan pihaknya akan menyelesaikan laporan investigasi atas prakarsa sendiri terkait Kebijakan Stabilitas Pasokan Livebird, kemudian merumuskan tindakan korektif kepada para pihak terkait. Selain itu Ombudsman juga akan melakukan pendampingan kepada Kementan maupun perusahaan terkait, agar terwujud program perlindungan dan pemberdayaan peternak.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Gopan), Sugeng Wahyudi mengatakan anjloknya harga ayam ditingkat peternak sudah terjadi sejak tahun lalu.Hal ini disebabkan karena beberapa hal. Pertama, telah terjadi kenaikan pada harga bibit ayam (DOC) dari Rp 4.000 per ekor menjadi Rp 5.000 per ekor. Kedua, yaitu harga pakan ayam yang dirasa terlalu mahal yaitu kisaran Rp 8.500 hingga Rp 9.500 per kg. Ketiga, unsur ketersediaan juga berlebih sehingga menyebabkan anjloknya harga ayam di tingkat peternak. 

"Harga ayam hidup di kandang saat ini kisaran Rp 18.000 padahal modal sampai Rp. 20.000, sampai di sini peternak merugi," kata Sugeng. (INF)

KEMENTAN DAN FAO DISKUSI ONE HEALTH BERSAMA ANIMATOR MUDA

ANTERO Science Discussion bersama pakar dari Kementerian Pertanian, FAO, dan kanal Akar Ilmiah, 

Dalam upaya meningkatkan kesadaran di kalangan anak muda dan  masyarakat umum mengenai One Health dalam menanggulangi zoonosis dan Penyakit Infeksi Baru (PIB), Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-bangsa (FAO) dengan dukungan Kementerian Pertanian serta Amerika Serikat melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), menyelenggarakan Diskusi Sains ANTERO di Jakarta yang ditujukan untuk anak muda, bekerja sama dengan Kok Bisa pada (9/1) yang lalu.

Diskusi sains ini merupakan acara penutup dari Program Creators Challenge yang diadakan selama sebulan, yakni sebuah kompetisi video animasi sains yang mengajak para animator muda berusia 18 hingga 25 tahun dari seluruh Indonesia untuk membuat video animasi tentang One Health.  

Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nasrullah menjelaskan, One Health merupakan solusi pendekatan holistik yang menyatukan kekuatan bersama untuk menjaga kesehatan manusia dan hewan, termasuk lingkungan dengan menggarisbawahi pentingnya kolaborasi multisektoral. 

Sebagian besar penyakit infeksi dan endemik bersifat zoonosis, yang dapat menular ke manusia dari hewan dan sebaliknya. Oleh karena itu, menurut Nasrullah, komitmen dari semua pihak, termasuk kaum muda, sangat penting dalam menanggapi dan mencegah ancaman keamanan kesehatan yang mungkin terjadi. 

“Anak muda memiliki peran penting dalam menguatkan penerapan One Health karena mereka adalah inovator dan pengguna teknologi dan praktik baru, termasuk media digital“, ungkap Nasrullah. “Keterlibatan dan kepemimpinan pemuda secara intrinsik berkaitan dengan banyak aspek dalam mencapai ketangguhan kesehatan global, salah satunya melalui kreativitas pemuda dalam penggunaan media digital dan teknologi baru untuk menyebarluaskan kesadaran tentang mengenai masalah keamanan kesehatan,” imbuhnya. 

“Keterlibatan anak muda sebagai bagian dari garis depan dalam menjaga kesehatan manusia dan hewan merupakan kekuatan besar untuk memastikan komunitas yang lebih sehat dan kuat. Belakangan ini, peran kaum muda dalam kesehatan sangat diperlukan, dan suara mereka sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan ancaman kesehatan yang muncul,” ujar Rajendra Aryal, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste dalam kata sambutannya.

“Amerika Serikat, melalui USAID, bangga bermitra dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, FAO, dan Kok Bisa untuk memicu minat generasi muda tentang ilmu kesehatan yang penting dengan cara yang kreatif dan menyenangkan,” kata David Stanton, Wakil Direktur Kantor Kesehatan USAID Indonesia. “Konten kreatif tentang One Health akan membantu anak-anak muda memahami bagaimana penguatan kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan hidup akan membantu Indonesia untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons ancaman penyakit menular seperti COVID-19 dengan lebih baik, dan meningkatkan ketahanan dan ketangguhan kesehatan secara keseluruhan dalam jangka panjang.”

Program Creators Challenge mengajak para animator muda yang inovatif untuk membuat video sains yang berkualitas guna meningkatkan kesadaran publik tentang One Health dalam mengatasi zoonosis dan PIB. Program ini terdiri dari tiga hari pelatihan secara daring tentang penelitian, penulisan, dan pembuatan animasi yang mencakup topik One Health untuk tiga puluh kelompok peserta terpilih dari lebih dari 200 pendaftar.  

Pada acara penutupan ini, panitia mengumumkan tiga kelompok pemenang, dan satu kelompok yang menjadi juara favorit. “Selamat kepada seluruh pemenang! Karya Anda akan menginspirasi jutaan pemuda Indonesia untuk berperan aktif sebagai agen perubahan dalam menyebarluaskan kesadaran akan pentingnya menjaga ketahanan kesehatan global di seluruh dimensi sistem pangan dan kesehatan,” kata Rajendra sembari mengapresiasi pencapaian para peserta.

Rangkaian acara ini merupakan bagian dari kegiatan Global Health Security Program (GHSP) yang didanai oleh USAID dalam meningkatkan kesadaran anak muda untuk memperkuat kesehatan global dengan meningkatkan kapasitas nasional untuk mencegah, mendeteksi dan menangani ancaman penyakit, menggunakan pendekatan One Health secara multisektoral. (INF)

JELANG AKHIR TAHUN KEMENTAN GANDENG TNI GELAR SERBU PANGAN MURAH

Serbu Pangan Murah salah satu bentuk kerja sama Kementan dengan TNI dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di masyarakat. 

Menjelang pergantian tahun, Kementerian Pertanian (Kementan) bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyediakan bahan pangan berkualitas dengan harga terjangkau melalui kegiatan Serbu Pangan Murah yang digelar di lapangan Rindam Jaya, Jakarta, Rabu (28/12/2022).

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Nasrullah, berharap masyarakat tidak khawatir menghadapi pergantian tahun karena ketersediaan 12 bahan pangan pokok, khususnya komoditas peternakan dalam kondisi aman dan mencukupi.

“Alhamdulillah 12 bahan pangan pokok, khususnya untuk komoditas peternakan cukup dari sisi produksi dan itu bisa kami yakinkan, sehingga rakyat tidak perlu khawatir karena komoditas peternakan surplus pada 2022,” ucap Nasrullah dalam keterangan resminya saat membuka kegiatan Serbu Pangan Murah.

Serbu Pangan Murah merupakan salah satu bentuk kerja sama antara Kementan melalui Ditjen PKH dengan TNI dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di masyarakat. Selain komoditas peternakan, kegiatan tersebut juga menyediakan komoditas pangan lainnya, seperti beras, cabai, bawang merah, bawang putih, gula pasir dan minyak goreng.

“Kami mengapresiasi Komandan Rindam Jayakarta beserta seluruh  jajarannya berkolaborasi untuk pelaksanaan kegiatan ini. Kami terus berupaya menggencarkan  peningkatan konsumsi protein hewani dengan penyediaan bahan pangan dengan akses yang mudah dan terjangkau,” katanya.

Ia juga menambahkan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Pertanian untuk mendekatkan produsen dengan konsumen sebagai wujud negara yang hadir di tengah masyarakat untuk memperoleh pangan dengan harga terjangkau dalam masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan Tahun Baru 2023.

Kegiatan serupa juga telah dilaksanakan bersama stakeholder terkait di beberapa titik sejak 18 Desember 2022 hingga 31 Desember 2022. “Ini tentunya dalam rangka  mencukupi kebutuhan masyarakat akan produk asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH), serta pemenuhan kebutuhan gizi protein hewani yang cukup di masyarakat,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Umum Rindam Jaya, Letkol INF Audy Komontoy, mengungkapkan kerja sama ini terus dilakukan dan saling bersinergi dalam menjaga ketahanan pangan bagi masyarakat.

“Kerja sama sudah lama dilakukan, mulai dari hulu  hingga hilir dalam menjaga ketahanan pangan. Saat ini pada kegiatan Serbu Pangan Murah, kami memfasilitasi tempat untuk masyarakat dalam mempermudah memenuhi kebutuhan pangan,” kata Audy.

Hal senada juga disampaikan salah satu pengunjung, May, yang antusias membeli daging kerbau dan telur. Ia katakan, dirinya dan warga sekitar sangat senang dengan adanya kegiatan Serbu Pangan Murah.

“Di sini kami bisa membeli kebutuhan kami jauh lebih mudah dan harga lebih terjangkau. Harapannya kegiatan seperti ini bisa sering digelar karena sangat membantu masyarakat berbelanja kebutuhan pangan dengan lebih terjangkau, sehingga lebih hemat,” katanya. (INF)

DRH MUHAMMAD MUNAWAROH KEMBALI PIMPIN PDHI

Drh Munawaroh dilantik sebagai Ketum PDHI 2022-2026

Sabtu (15/10) yang lalu bertempt di Claro Hotel Makassar, Drh Muhammad Munawaroh terpilih kembali sebagai Ketua Umum PB PDHI. Dalam Kongres PDHI yang ke-19 yang berlangsung selama 3 hari sejak (14/10) tersebut mayoritas cabang masih menginginkan Munawaroh menjadi Ketum PDHI.

Ketua Pelaksana Kongres PDHI ke-19 Drh Andi Wijanarko dalam sambutan dan laporan pertanggung jawabannya menyatakan rasa bangga kepada anggota cabang yang hadir. Hal tersebut disebabkan lebih dari 50% delegasi cabang dapat hadir di Makassar. 

"Ada 52 cabang yang hadir dan ini merupakan rekor tertinggi kehadiran di kongres kita. Mudah - mudahan kedepanya organisasi cabang dapat lebih aktif lagi dalam kegiatan yang dilaksanakan, baik oleh pengurus cabang maupun pusat. Kita nanti kontribusi sodara sekalian dalam membangun negeri ini," kata Andi.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Nurlina Saking yang menggantikan kehadiran Gubernur Sulsel sangat mengapresiasi adanya kegiatan tersebut.

Ia menilai bahwa Makassar merasa terhormat dengan diadakannya kongres tersebut. Selain itu ia memuji kekompakan para delegasi yang hadir dalam acara tersebut. 

"Mungkin karena Makassar berada di tengah Indonesia jadinya yang dari barat dan timur semua bisa kumpul. Strategi pemilihan kotanya mantap ini Pak Ketua," tutur dia.

Ia juga mengingatkan kepada para anggota bahwa peran dokter hewan dikala ini semakin vital. Karena belakangan ini banyak wabah yang masuk bahkan Covid-19 ditengarai juga berasal dari hewan alias zoonosis.

Oleh karenanya dokter hewan Indonesia harus dapat berkolaborasi dengan semua stakeholder di negeri ini dalam perannya berkontribusi untuk negara. Dan hal tersebut juga dilihat olehnya adalah sesuatu yang sudah ia lakukan sejak konsep one health digaungkan.

Ia juga berharap nantinya ketua umum terpilih dapat menyatukan dan mengayomi semua anggota baik di pusat maupun cabang. 

"Seperti ini sudah sangat baik, namun jangan lupa kalau terpilih lagi nanti Dok Mun lebih berat mempertahankan capaian daripada meraih, itu yang harus dicamkan dan dijaga," tandasnya.

Pelajaran Berdemokrasi

Drh Munawaroh dan Drh Sukma Kamajaya memaparkan visi dan misinya

Dalam sambutannya dirinya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh cabang yang telah kembali memilihnya. Menurutnya terpilih kembali menjadi Ketum di periode 2022-2026 merupakan amanah yang harus dipenuhi dan masih banyak persoalan yang menantinya.

Kongres tersebut juga dihadiri oleh para pejabat Kementerian Pertanian Khususnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Drh Nuryani Zainuddin, Drh Syamsul Ma'arif, dan Drh Makmun turut terlihat dalam acara tersebut.

"Ini adalah suatu amanah buat saya, sebagaimana kita lihat masalah kita masih banyak baik di bidang kesehatan hewan, one health, legislasi dan perundangan dan lain sebagainya. Misalnya saja Undang - Undang otoritas veteriner yang masih kita perjuangkan, mudah - mudahan periode kedua ini dapat menjadi lebih baik," tuturnya.

Dalam kongres tersebut sejatinya perjalanan Drh Munawaroh tidaklah mudah. Meski menang secara aklamasi dengan dukungan 48 cabang yang hadir, sempat terjadi keriuhan karena 4 cabang diantaranya mengajukan calon lain yakni Drh Sukma Kamajaya.

Namun begitu dikarenakan waktu kongres yang sudah mencapai dinihari, proses pemungutan suara alias voting tidaklah jadi dilaksanakan. Sang penantang menyatakan pengunduran dirinya kepada ketua sidang yang berakhir dengan kemenangan Drh Munawaroh secara aklamasi.

Menanggapi hal tersebut Drh Munawaroh dengan santai menanggapinya, menurutnya proses tersebut adalah suatu pembelajaran demokrasi yang memang sudah menjadi salah satu dasar negara ini.

"Justru saya bersyukur dengan munculnya kader baru yang lebih muda nantinya masa depan dari organisasi ini artinya aman. Justru kalau tidak ada kader baru yang muncul ditakutkan organisasi akan berjalan monoton dan begitu - begitu saja," tutur Munawaroh.

Selain itu Munawaroh juga mengatakan bahwa ia sudah mengenal karakter sang penantang sejak bekerja di PT Pharos dulu. Menurutnya Sukma merupakan seorang yang pekerja keras dan memiliki mental baja sehingga waktu itu mereka dapat mencapai target yang ditentukan perusahaan.

"Mungkin saya juga akan mempertimbangkan beliau menjadi pengurus pusat, saya tahu kualitas beliau. Dan saya memang sudah berkomitmen untuk mencari kader yang lebih muda untuk menjalankan organisasi yang kita cintai ini," tukas Munawaroh. (CR)

PRODUKSI SUSU MENURUN, BERDIKARI BERENCANA GARAP SEKTOR SAPI PERAH

Produksi Susu Indonesia Turun Karena PMK

Mewabahnya virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) berdampak pada industri susu. Dimana saat ini produksi susu dari peternak rakyat mengalami penurunan.

"Susu memang sedikit agak ini, karena terjadi penurunan produksi tapi itu kan terkena di peternak rakyat, tapi susu-susu di industri tidak. Sapi perah mereka yang industri itu terkendali," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Nasrullah.

Nasrullah mengatakan produksi susu pada peternak rakyat mengalami penurunan produksi sekitar 20%, sedangkan dari produksi susu industri tidak mengalami penurunan. Sehingga menurutnya secara nasional memang terjadi penurunan produksi namun tidak signifikan. Adapun dengan tingkat kesembuhan sapi yang terpapar PMK tinggi, membuat produksi susu akan pulih meski tidak dalam waktu dekat.

"Recovery atau tingkat sembuhnya kita juga tinggi dengan pemberian pakan yang bagus itu akan mengembalikan. tapi memang butuh waktu untuk recovery," kata Nasrullah.

Untuk diketahui kebutuhan susu di Indonesia saat ini memang masih bertumpu pada impor. Dimana mengutip Paparan PT Berdikari (Persero) pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI, (5/9/2022) lalu produksi dalam negeri hanya bisa memenuhi 23% dari kebutuhan susu sapi nasional sebanyak 4,4 juta ton atau sekitar 1 juta ton. Importasi susu sebanyak 77% atau sekitar 3,4 juta ton.

Sedangkan konsumsi RI saat ini masih kalah dibandingkan negara lain dimana baru 16,27 kg per kapita per tahun, di bawah Malaysia 26,20 kg per kapita per tahun, dan Thailand 22,2 kilogram per kapita per tahun.Sehingga PT Berdikari juga berminat untuk masuk pada bisnis produksi susu sapi.

"Kita berencana masuk di bisnis dairy farm juga. marketnya cukup besar di Indonesia ," kata Direktur Utama PT Berdikari (persero) Harry Warganegara.

Harry mengatakan untuk produksi susu dan menyuplai pada pabrik susu eksisting dibutuhkan nilai investasi sebesar US$ 350 - 500 juta. dengan target ada 10.000 sapi perah yang berproduksi.

Sedangkan juga mau membangun brand susu sendiri dibutuhkan nilai investasi sebesar US$ 500 - 700 juta. (INF)