KERJA SAMA KEMENTAN DAN NESTLE DALAM PENGEMBANGAN SAPI PERAH

Penandatanganan nota kesepahaman antara Kementan dan Nestle. (Foto: Istimewa)

Dalam rangka meningkatkan produksi susu di Indonesia, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), menggandeng PT Nestle Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Dirjen PKH, Nasrullah, Kamis (17/8/2022) melalui siaran persnya saat penandatanganan nota kesepahaman. “Kerja sama ini sangat penting, terutama dalam situasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) beberapa peternak sapi perah di Indonesia mengalami kerugian,” ujar Nasrullah.

Ia menambahkan, ternak sapi perah memang lebih rentan terhadap PMK. Hal ini karena menurutnya, yang paling banyak berinteraksi langsung dengan manusia, terutama saat diperah manusia dapat menjadi media penular penyakit.

“Hal ini tentunya tidak bisa kita biarkan, oleh karena itu kita menggandeng mitra kerja kita PT Nestle Indonesia untuk bekerja sama mendorong peningkatan produksi susu dalam negeri,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskan, ruang lingkup nota kesepahaman yang telah ditandatangani kedua belah pihak pada 14 Agustus 2022, di Kantor Pusat Kementan meliputi dukungan pembibitan dan budi daya, pakan, kesehatan hewan, pemanfaatan sumber daya, serta peningkatan akses pemasaran dan pengolahan susu.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Neslte Indonesia, Ganesan Ampalavanar, menyampaikan bahwa PMK yang menyerang ternak sapi merupakan masa terberat bagi para mitra peternak mereka dan memengaruhi suplai susu untuk produksi di perusahannya. Oleh karena itu, dalam rangka percepatan penanganan PMK pada sapi perah, perusahaannya sepakat melakukan kerja sama dengan Kementan.

Ia tambahkan juga, dalam rangka meningkatkan promosi susu dalam negeri, pihaknya telah berpartisipasi dalam kegiatan bazar yang beberapa kali diselenggarakan Kementan.

“Kegiatan tersebut tentu dimaksudkan untuk mendorong konsumsi susu dalam negeri. Dan dengan adanya kerja sama ini diharapkan percepatan penanganan PMK dapat terlaksana dengan baik, serta membawa manfaat bagi para mitra peternak sapi perah kami,” tukasnya. (INF)

INDONESIA JALIN KERJASAMA INTERNASIONAL KENDALIKAN PMK

Petugas Teknis di Lapangan Memeriksa Sapi Terindikasi PMK

Indonesia tengah berupaya mengendalikan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang nusantara. Hingga saat ini, vaksinasi telah diluncurkan di provinsi-provinsi tersebut, bersama dengan upaya nasional lainnya seperti karantina hewan dan peningkatan protokol biosekuriti 

  

Untuk meningkatkan upaya tersebut, Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama internasional dengan menggandeng Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-bangsa (FAO) serta berbagai mitra internasional, seperti Pemerintah Australia. 

 

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL), mengatakan selain memaksimalkan vaksinasi sebagai agenda temporary dan permanen dalam penanganan PMK, pemerintah juga terus melakukan pengobatan dan penyemprotan kandang dengan disinfektan sebagai upaya penekanan penularan PMK.  Mengenai hal ini, Mentan menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kontribusi besar semua pihak dalam menangani PMK.  

 

Terkait dengan kunjungan Menteri Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia, Mentan SYL mengatakan banyak hal yang didiskusikan terkait kerjasama antar dua negara dalam sektor pertanian. 

  

“Banyak hal yang kami diskusikan, isu global, tantangan-tantangan climate change, dan kebutuhan dua negara baik dalam pengamanan pertanian di Indonesia dan Australia,” ucap Mentan SYL 

  

Salah satu isu yang dibahas dengan serius dalam perjanjian kerja sama ini adalah masalah PMK. Australia sebagai negara yang memiliki letak geografis yang dekat dengan Indonesia memberikan perhatian khusus dalam masalah ini. 

 

“FAO telah bekerja sama erat dengan Pemerintah Indonesia sejak awal wabah untuk mengendalikan PMK yang mengancam rantai pasokan pangan dan mata pencaharian peternak”, kata Rajendra Aryal, Kepala Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste. 

  

Lebih lanjut, FAO telah memfasilitasi upaya kerjasama internasional, seperti memberikan 10 ribu dosis vaksin PMK dengan dukungan dari Pemerintah Australia melalui proyek bersama FAO-Australia-ASEAN untuk penguatan mekanisme kesehatan hewan di Asia Tenggara (SMART-ASEAN). Ini merupakan salah satu kloter vaksin pertama yang tiba di Indonesia untuk mengawali upaya vaksinasi nasional pada bulan Juni 2022 yang lalu.  

  

FAO juga telah memfasilitasi beberapa pertemuan konsultasi dengan pakar internasional dari berbagai negara untuk bertukar pengetahuan dan praktek terbaik untuk mengendalikan PMK. Baru-baru ini, FAO juga menerjunkan tim ahlinya dalam misi darurat ke beberapa provinsi yang terdampak PMK untuk memberi saran tentang tindakan jangka pendek dan jangka panjang kepada Pemerintah Indonesia. 

  

Selain itu, FAO telah memasok berbagai peralatan laboratorium tambahan untuk meningkatkan kapasitas deteksi PMK oleh balai-balai veteriner. FAO dan Pemerintah Indonesia juga berharap dapat segera meluncurkan program pelatihan virtual bagi sekitar 350 petugas lapangan kesehatan hewan di 34 provinsi untuk mengendalikan PMK secara cepat dengan menggunakan materi pembelajaran yang berstandar internasional. (INF)

 

UANG KOMPENSASI PMK BELUM CAIR, PETERNAK HENDAK SAMBANGI KEMENTAN

Sapi ambruk akibat PMK milik peternak

PPSKI (Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia) ajak Kementerian Pertanian (Kementan) lakukan audiensi dalam waktu dekat.

Ketua Umum PPSKI Drh Nanang Purus Subendro menyebut usulan itu untuk bahas skema pemberian ganti rugi terhadap hewan ternak yang mati akibat wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

"Dalam waktu dekat kota upayakan audiensi, supaya clear yang diganti apa saja, syarat untuk mendapatkan kompensasi seperti apasaja, menghubungi siapa," ujar Nanang.

Dia pun menjelaskan hingga saat ini belum ada peternak yang mendapatkan uang ganti rugi terkait pemotongan hewan yang dilakukan Kementan sebagai langkah penanganan wabah PMK.

"Supaya jelas dan peternak yang sudah menunggu bisa segera mendapatkan ganti rugi," sambungnya.

"Karena isu yang berkembang sapi yang diganti oleh pemerintah adalah dalam program depopulasi karena memang dalam program penanganan pmk nya, bukan karena yang terselamatkan," tambahnya.

Namun demikian hingga saat ini menurut Nanang belum ada hewan peternak yang diganti rugi oleh pemerintah.

Adapun saat ini hewan yang tercatat pada situs siagapmk.id sudah mencapai lebih dari 6.000 ekor.

"Itu yang tercatat, tapi data dilapangan pasti lebih banyak, karena masih banyak juga yang belum terdata," lanjutnya.

Sebelumnya pemerintah menjanjikan bahwa hewan milik peternak yang mendapat terpaksa harus dilakukan pemotongan bakal mendapatkan ganti rugi sebesar Rp10 juta per ekor. (INF)

KEMENTAN-JAPFA PERKUAT KERJA SAMA PEMBERDAYAAN PETANI DAN PETERNAK

Penandatangan kerja sama antara Kementan dan Japfa dalam pemberdayaan peternak, petani dan ekspor. (Foto: Istimewa)

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL), melakukan kunjungan ke pabrik pakan PT Japfa Grobogan, Jawa Tengah, guna memperkuat kerja sama pemberdayaan peternakan rakyat dan menjamin kestabilan harga jagung petani hingga akselerasi ekspor.

Dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pertanian (Kementan) dengan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JAPFA) untuk mendukung percepatan pembangunan pertanian melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan peternakan rakyat. 

“Hari ini saya bersama Bupati Grobogan, Presiden dan Direksi PT Japfa dalam rangka mencoba memantapkan lagi langkah-langkah yang makin intensif antara Kementan bersama PT Japfa untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan. Dan tentu saja kita ketahui bahwa pakan ternak menjadi bagian penting untuk bisa mempertahankan akselerasi atau peningkatan ternak ayam kita, khususnya DOC kita maupun berbagai bagian yang bisa ditumbuhkan,” kata Mentan Syahrul dalam keterangan persnya saat kunjungan tersebut, Jumat (22/7/2022).

Ia menambahkan, penguatan sinergitas dengan PT Japfa sangat penting sebagai sebuah perusahaan nasional yang sangat besar memperhatikan semua kegiatan peternakan rakyat dan sekeligus sebagai pelaku ekspor. Bagi Kementan, eksistensi PT Japfa pun sangat penting untuk menyerap semua jagung petani yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Grobogan.

“Oleh karena itu tadi ada penandatangan memorandum of understanding yang kesekian kalinya dengan PT Japfa. Pertama, bertujuan agar siap menerima jagung rakyat terutama di kabupaten Grobogan," ujarnya.

Adapun tujuan kedua, untuk menjaga dan mengantisipasi pengaruh inflasi atau penurunan atau kenaikan inflasi dari ternak ayam dan telur. Ketiga, untuk melakukan substitusi impor misalnya bahan baku impor untuk pakan ternak itu bisa dilakukan dalam negeri.

“PT Japfa tadi sudah setuju untuk kita persiapkan, seperti bungkil kedelai selama ini impor dan lain-lain, tapi ini bisa kita penuhi sendiri dan ini tentu membuat suatu proses-proses yang baik bagi kemajuan pertanian dan perekonomian kita,” jelasnya.

“Keempat, kita sepakat untuk mengakselerasi ekspor. Katakanlah produksi ayam yang selama ini dilakukan afkir setiap tahun kurang lebih 3 miliar ekor lebih, itu harus bisa kita jadikan ayam karkas yang bisa diekspor. Tentu kalau sudah melebihi kebutuhan secara nasional.”

Pada kesempatan tersebut Presiden Komisaris JAPFA, Syamsir Siregar, mengatakan nota kesepahaman ini merupakan bagian dari komitmen untuk pemberdayaan peternakan rakyat, dimana saat ini Japfa pun telah bermitra dengan lebih dari 13 ribu peternak yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

“Dengan adanya nota kesepahaman ini, Japfa akan memberikan pendampingan dalam pengembangan peternakan modern termasuk di dalamnya pengembangan peternakan ayam dengan metode closed loop dan memberikan dukungan dan fasilitas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di industri peternakan,” kata Syamsir.

“Selain itu, menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan ekonomi peternak melalui jejaring kemitraan usaha dan pemasaran, serta melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan informasi pasar bagi produk yang dihasilkan peternak.” (INF)

PENGIRIMAN PERDANA 50 TON PRODUK UNGGAS KE SINGAPURA

Pelepasan ekspor perdana ke Singapura. (Foto: Istimewa)

Sebanyak 50 ton karkas ayam berupa ayam beku dan olahan senilai Rp 2 miliar melenggang ke pasar Singapura. Pelepasan ekspor perdana ini dilakukan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Pasar Singapura dikenal memiliki standar keamanan pangan yang tinggi. Keberhasilan produk unggas Tanah Air ini bukan kali pertama, berbagai produk peternakan asal Indonesia telah rutin di ekspor ke Jepang dan Timor Leste.

Bersamaan dengan pelepasan ekspor ke Singapura, Mentan juga melepas produk olahan unggas ke Jepang dan karkas ayam ke Timor Leste dengan masing-masing volume 12 ton atau setara Rp 1 miliar.

“Kita sama-sama berbahagia, karena produk dan komoditi pertanian termasuk peternakan kita berhasil dilepas ke pasar ekspor Singpura, Jepang dan Timor Leste” ungkap Syahrul dalam keterangan tertulisnya saat melepas ekspor di Kantor Pusat PT Charoen Pokhpand Indonesia (CPI), Tbk di Jakarta, Rabu (13/7/2022).

Keberhasilan ekspor ke Singapura, lanjutnya, menjadi bukti bahwa produk peternakan Indonesia memiliki jaminan keamanan pangan berkualitas dan layak tembus di pasar internasional. Ekspor ini diharapkan membuka jalan bagi produk peternakan Indonesia untuk menembus pasar ekspor negara-negara lain.

Presiden Komisaris PT CPI, Hadi Gunawan, menyampaikan berkat dukungan dan dorongan pemerintah, maka perusahaan berhasil membuka jalur pasar ekspor untuk produk olahan unggas, pakan ternak dan DOC. 

“Produk kami telah tersertifikasi oleh standar yang diakui internasional seperti Sertifikasi Halal, GMP (Good Manufacturing Practice), FSSC 22000 dan memiliki NKV (Nomor Kontrol Veteriner), sehingga dapat masuk ke Jepang, Papua Nugini, Timor Leste dan Qatar,” kata Hadi.

Ditambahkan, berkat kerja sama Kementan dengan Singapore Food Agency (SFA), maka telah ditandatangani kesepakatan kerja sama untuk pemenuhan daging ayam dan produk olahannya ke Singapura. CPI telah menandatangani kesepakatan kerja sama dengan pihak importir Singapura sebanyak 1.000 ton yang akan dikirim bertahap hingga akhir 2022 dan akan terus bertambah menyesuaikan kondisi di Singapura.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Kementan atas dukungannya, sehingga ekspor ini dapat terealisasi. Kami berharap hal ini akan menjadi jalan pembuka bagi produk-produk unggas untuk menembus pasar dunia,” pungkasnya. (INF)

KEMENTAN SIAPKAN KEBUTUHAN PANGAN JAKARTA JELANG IDUL ADHA

Launching dukungan Kementan dalam penyediaan ternak kurban dan pangan strategis bagi wilayah DKI Jakarta. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung kesiapan Idul Adha di wilayah DKI Jakarta dengan menyediakan ribuan hewan ternak dan kebutuhan pangan lainya seperti komoditas bawang, minyak goreng, beras dan aneka jenis cabai.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL), mengatakan dukungan tersebut merupakan kerja nyata pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan di Jakarta. Sejauh ini pihaknya sudah melakukan mapping terkait supply dan demand di Indonesia.

“Intinya saya dengan Pemprov DKI dan dengan Gubernur lain terbuka untuk melakukan supporting system terhadap kebutuhan pangan yang ada di masing-masing wilayah. Kita mau yakinkan bahwa supply kita cukup dan neraca kita aman,” kata Mentan SYL melalui siaran persnya pada kegiatan Launching Dukungan Kementerian Pertanian dalam Penyediaan Ternak Kurban dan Pangan Strategis Bagi Wilayah DKI Jakarta, Senin (4/7/2022).

Khusus untuk cabai dan hewan ternak, Mentan SYL memastikan akan ada pasokan besar dari sejumlah daerah sentra seperti Sumedang, Wonosobo, Temanggung, Kediri bahkan Pulau Sulawesi. Sedangkan untuk keamanan hewan ternak, ia juga memastikan proses vaksinsi terus berjalan dan sapi yang keluar dari zona merah sudah melalui pemeriksaan, karantina dan pemberian vitamin.

“Sekarang kita punya vaksin sebanyak 3 juta dan sudah tersimpan di Bogor. 800 ribu diantaranya sudah disuntikan. Memang PMK hadir tetapi Insyaallah daerah hijau kita masih banyak dan gugus tugas gabungan dari BNPB dan lainnya terus bekerja,” ucap dia.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, menyampaikan terima kasih sekaligus apresiasi atas dukungan Kementan terhadap kebutuhan pangan di Jakarta. Menurut Anies, kebutuhan hewan ternak untuk kurban tahun ini mencapai 47 ribu ekor.

“Sedangkan yang sudah masuk hari ini sekitar 42 ribu. Jadi sisanya 5 ribu. Insyaallah semua bisa kita penuhi. Yang pasti semua hewan ternak menjalani prosedur karantina sehingga status Jakarta tetap hijau dan aman PMK,” kata Anies.

“Saya sangat apresiasi karena kita tahu kebutuhan pangan Jakarta dipasok dari luar kota dan kepastian pasokan ini menjadi angin segar sehingga kita lebih tenang dan harga stabil sehingga inflasi dapat kita kendalikan.”

Anies menambahkan, kebutuhan pangan tahun ini meningkat tajam dari kebutuhan tahun-tahun sebelumnya. Kata dia, kebutuhan tahun lalu berada diangka 42 ribu dan saat ini mencapai 47 ribu. “Betul ada kenaikan tapi Insyaallah semua aman,” pungkasnya. (INF)

PELANTIKAN DPP PPSKI DAN SEMINAR NASIONAL PMK

Ketum PPSKI Melantik Perangkat DPP PPSKI 2020-2025

Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) melangsungkan acara pelantikan DPP PPSKI 2020 - 2025 di Gedung C Kementerian Pertanian, Selasa (28/6) lalu. Dalam sambutannya Ketua Umum PPSKI Drh Nanang Purus Subendro yang juga melantik perangkat kepengurusan tersebut mengatakan bahwa sektor peternakan kini sedang dalam ancaman wabah PMK, oleh karenanya diharapkan kepengurusan baru dapat berkontribusi dan menunjukkan eksistensinya dalam membantu pemerintah dalam memberantas PMK.

Turut pula hadir  Drh Agung Suganda selaku Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Agung menyambut baik acara pelantikan tersebut, dan berharap PPSKI tetap dapat menjaga hubungan baik sebagai mitra pemerintah di bidang peternakan. 

"Kami berterima kasih kepada PPSKI atas segala saran, masukan, dan bahkan kritiknya. Kami juga akan senantiasa berhubungan baik. Mudah - mudahan wabah ini bisa kita atasi bersama," tutur Agung.

 PPSKI juga melaksanakan seminar nasional dengan tema "Pasca PMK, Apa Yang Harus Dilakukan?" secara luring dari Gedung C Kementan dan daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Hadir sebagai narasumber yakni Prof Drh Warsito Guru Besar FKH UGM, Dr Drh Denny Widaya Lukman ahli kesmavet SKHB IPB University, dan Ir Yudi Guntara Noor Komtap Peternakan Kadin Indonesia.

Dalam paparannya Prof Warsito menggambarkan betapa menderitanya peternak sapi, kerbau, dan hewan lain yang rentan terhadap PMK, utamanya peternak skala kecil yang benar - benar menggantungkan hidup dari ternaknya. 

Yang mengejutkan dalam presentasinya, ia menjelaskan bahwa virus PMK ternyata dapat menyebabkan degenerasi hyalin pada otot inangnya. Hal ini dikarenakan virus membutuhkan nutrisi untuk melakukan replikasi.

"Celakanya kita telat mengetahui bahwa daging hewan yang terinfeksi PMK kualitasnya akan jelas menurun, kadar proteinnya juga turun, sehingga masyarakat yang tadinya diharapkan mendapatkan protein malah cuma makan serat kasarnya saja, ini berpotensi menyebabkan malnutrisi di masyarakat," tutur Prof Warsito.

Dr Denny Widaya Lukman selaku narasumber kedua tidak bosannya mengingatkan bahwa PMK bukanlah penyakit zoonosis sehingga masyarakat tidak perlu khawatir untuk mengonsumsi produk hewani seperti susu, daging, dan produk olahan lainnya.

"Yang perlu diingat yakni jangan lupa memasak daging dan jeroan sampai benar - benar matang hingga memastikan semua mikroba patogen baik virus PMK maupun mikroba lain mati. Jadi kita tidak usah panik, tetaplah konsumsi produk hewan dengan kewaspadaan," kata dia.

Sementara itu, Yudi Guntara Noor menjabarkan mengenai dampak ekonomi PMK di sektor peternakan. Menurut dia yang paling terdampak dari adanya wabah ini adalah peternak sapi perah. Berdasarkan data yang ia dapatkan dari GKSI per bulan Juni 2022, sekitar 70 ribu ekor dari total 280 ribu ekor sapi perah milik anggota GKSI terinfeksi PMK. Sekitar 3000 ekor diantaranya dipotong paksa dan sekitar 1500 ekor mati. 

"Kerugian tersebut belum termasuk penurunan produksi susu sekitar 30-40%, ini tentu sangat merugikan, oleh karena itu kita tidak boleh tinggal diam, semua elemen harus berkolaborasi dalam memerangi wabah ini, kalau tidak bisa habis semuanya," tutur Yudi.

PPSKI juga menyampaikan 10 poin pernyataan sikap terhadap kondisi wabah terkini yaitu : 

1. Menyambut gembira dengan adanya Satgas Nasional PMK di bawah komando BNPB, PPSKI berharap banyak bahwa dengan telah terbentuknya Satgas ini, seluruh kebijakan, kegiatan serta koordinasi di lapangan bisa berjalan dengan baik, cepat dan dalam satu komando.

2. Proses pengadaan Vaksin dan Obat-obatan PMK agar menjadi skala prioritas, mengingat saat ini stok obat-obatan untuk PMK mengalami kekosongan di beberapa daerah.

3. Mempercepat Proses Pengadaan Vaksin Mandiri yang sedang di ajukan oleh asosiasi dan beberapa perusahaan peternakan , agar usaha peternakan yang di jalankan swasta bisa tetap hidup dan berkelanjutan dengan adanya Vaksin.

4. Mendorong Percepatan Pembuatan Vaksin Produksi dalam negeri dengan melibatkan pabrikan vaksin hewan Swasta atau milik BUMN yang sudah ada di Indonesia dengan dibawah koordinasi Pusvetma Surabaya.

5. Meminta pemerintah untuk melakukan percepatan dan kemudahan dalam proses adminstrasi biaya penggantian sapi yang terkena PMK, sapi yang mati karena PMK, dan sapi yang dipotong paksa karena PMK, Penggantian biaya ini untuk seluruh sapi yaitu, Sapi Pedet, sapi dewasa, sapi Induk dll yang besarannya di hitung secara proporsional.

6. Meminta kepada pemerintah untuk bisa membantu para peternak sapi dan Kerbau yang terdampak PMK atas Kredit Usaha Rakyat, Kredit LPDB agar bisa ditangguhkan dan diberikan modal baru untuk bisa mengganti ternak yang, sakit , mati atau potong paksa akibat wabah PMK.

7. Mendorong pemerintah untuk segera Menyusun program pemulihan ekonomi akibat adanya wabah PMK , dan memastikan pembangunan peternakan bisa berkelanjutan .

8. Melakukan Proteksi wilayah yang masih terbebas dari PMK yang menjadi kantong Produksi sapi potong, dengan cara segera melakukan vaksinasi di daerah yang masih zona hijau, seperti NTT, Bali dan Sulawesi selatan.

9. Pemerintah agar memastikan kesediaan anggaran Vaksin PMK hingga 3 tahun kedepan, hal ini bagian dari Upaya dari menjadikan Negara Indonesia Bebas PMK.

10. Pemerintah menjamin untuk tidak memasukan daging serta produk turunan hewan dari negara yang belum bebas PMK. (CR)

AIR CABAI DAN DETERJEN BISA OBATI PMK?

Peternak Gunakan Pengobatan "Alternatif" Sembuhkan PMK (Ilustrasi)

Ditengah keresahan terkait wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), beredar pengakuan peternak yang melakukan vaksin terhadap ternaknya yang terpapar PMK dengan menggunakan cairan pencuci piring, garam dan air cabai sebagai percobaan agar ternaknya bisa sembuh.

Menyikapi hal tersebut, Medik Veteriner Muda Dinas Pertanian (Diperta) Kabupaten Probolinggo Nikolas Nuryulianto menyatakan, Diperta Kabupaten Probolinggo melalui dokter hewan/koordinator kecamatan bahkan petugas teknis kecamatan telah melakukan pelayanan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) secara optimal kepada ternak milik masyarakat, khususnya Kabupaten Probolinggo.

“Badan Kesehatan Hewan Dunia menyatakan Indonesia bebas PMK sejak 1990 dan kini 2022 tidak ada satupun provinsi, kabupaten/ kota se-Indonesia yang siap dengan PMK,” kata Nikolas, Kamis (23/6/2022).

Niko menjelaskan, dokter hewan/petugas teknis peternakan kecamatan sejak 9 Mei 2022 hingga 22 Juni 2022 berjibaku memberikan pelayanan terbaik kepada ternak milik masyarakat agar bisa bertahan terhadap virus PMK.

“Hal ini dilakukan sambil menunggu datangnya vaksin PMK yang diimpor dan tidak lama lagi di distribusikan ke provinsi, kabupaten/kota yang terdampak PMK,” jelasnya.

Menurut Niko virus PMK memiliki kelemahan diantaranya adalah mati karena panas (direbus dalam air mendidih) selama 30 menit, mati karena desinfektan.

Niko menerangkan kelemahan dan sifat agen virus PMK sudah dimiliki oleh para dokter hewan bahkan petugas teknis kecamatan Kabupaten Probolinggo. Tidak ada rotan akar pun jadi. Istilah ini layak disematkan pada penanganan PMK di lapangan.

“Keterbatasan anggaran dan obat-obatan menjadi semangat Dinas Pertanian khususnya para dokter hewan di lapangan dan petugas teknis peternakan kecamatan dalam menghadapi badai PMK. Virus PMK penyebarannya 100% dan menyebabkan kesakitan hampir 95%,” tegasnya

Lebih lanjut Niko menegaskan kesembuhan ternak yang kena PMK bukan tanggung jawab dari dokter hewan/petugas teknis peternakan kecamatan semata, namun juga menjadi kewajiban dari peternak untuk merawat ternak yang kena PMK hingga sembuh.

“Kesabaran dan ketelatenan dalam memberikan asupan pakan pada ternak dan menjaga hiegine sanitasi pun patut diperhatikan oleh masyarakat. Artinya peternak harus bekerja sama dengan dokter hewan/petugas teknis peternakan kecamatan dalam kesembuhan ternak,” ujarnya.

Niko menambahkan dokter hewan/petugas teknis peternakan kecamatan bahkan ada yang mengupayakan membeli obat-obatan dengan kemampuan finansial sendiri demi tetap menjaga pelayanan kepada ternak milik masyarakat karena keterbatasan obat-obatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo. (INF)

KEMENTAN ATUR LALU LINTAS TERNAK UNTUK JAGA STOK IDUL ADHA

Kuntoro Boga Andri 

Sebagai upaya penanganan dan pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK), pemerintah melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengatur lalu lintas hewan ternak. Langkah ini diambil pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan pasokan ternak, terutama jelang Hari Raya Iduladha 1443 Hijriah atau 2022 Masehi.

“Pengendalian lalu lintas hewan rentan PMK ini bertujuan untuk mempertahankan pulau-pulau atau wilayah yang bebas PMK tetap terjaga dan aman dari PMK,” terang Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kuntoro Boga Andri dalam konferensi pers daring bertajuk “Update Perkembangan Penanganan PMK 14 Juni 2022, yang diunggah melalui YouTube Kementerian Pertanian RI pada Selasa (14/6/2022) sore.

Lebih lanjut Kuncoro menuturkan 3 poin penting yang bakal diatur dalam Surat Edaran (SE) Kepala Badan Karantina Pertanian tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Kejadian PMK. Pertama, mencegah lalu lintas ternak dari zona merah atau wilayah tidak bebas ke luar daerah. Kedua, lanjut Kuntoro, ternak dari zona hijau atau daerah bebas PMK dapat dilalulintaskan ke zona hijau lainnya. Ketiga atau point terakhir yaitu ternak dari zona hijau dapat dilalulintaskan ke zona merah dengan syarat ternak tersebut siap dipotong atau untuk kebutuhan hewan kurban.

Ia juga berkata bahwa sebelum dikirimkan ke dari satu daerah ke daerah lain, hewan ternak harus dikarantina selama 14 hari di instalasi karantina hewan atau instalasi lain yang sesuai aturan perkarantinaan di bawah pengawasan petugas karantina pertanian.

“Masa 14 hari karantina diperlukan sebagai bagian dari manajemen risiko penyakit, mengingat masa inkubasi virus PMK 14 hari, sehingga diharapkan deteksi dini terhadap kasus PMK dapat diketahui lebih awal di tempat asal,” jelas Kuntoro.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa pengawasan hewan ternak dalam satu pulau dari zona hijau ke zona hijau lainnya dilakukan pengawasan check point yang diawasi oleh dinas peternakan provinsi atau kabupaten.

“Melalui kesempatan ini, kami sampaikan bahwa Kementan berkomitmen untuk tidak menghambat dan tidak menyulitkan pergerakan dan pasokan hewan ternak khususnya menyambut Iduladha 1443 Hijriah,” ucap Kuntoro. (CR)

PPSKI DESAK PEMERINTAH SERIUS DALAM PENANGANAN PMK

PPSKI mendesak pemerintah agar serius menangani wabah PMK

Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang kembali merebak di Indonesia tentunya sangat meresahkan terutama bagi peternak sapi dan kerbau. Keresahan yang dirasakan oleh peternak kemudian diejawantahkan oleh Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) untuk memberikan masukan dan mendesak pemerintah agar serius dalam menanggulangi wabah PMK.

Mereka juga menggelar diskusi publik bertajuk "Peternak Bertanya Pakar Menjawab : PMK & Penanganannya" secara luring dan daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada Rabu (8/6) . Acara tersebut dihadiri oleh para peternak dan juga wartawan dari berbagai media nasional. Bertindak sebagai narasumber yakni Dr Drh Sofjan Sudrajat selaku mantan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam diskusi tersebut Sofjan menceritakan sejarah masuknya PMK ke Indonesia dan upaya yang dilakukan dalam mengendalikan wabah PMK hingga akhirnya Indonesia dinyatakan bebas PMK pada tahun 1990.

"Sejarahnya panjang, dulu saya berjuang bersama rekan - rekan yang lain dalam menanggulangi wabah, sekarang karena ulah manusia - manusia yang serakah negara ini harus menanggung akibatnya. Saya padahal sudah mewanti - wanti akan hal ini sejak jauh hari, sekarang akhirnya kejadian juga kan," kata dia.

Berdasarkan pengalamannya Sofjan membeberkan tindakan yang harus dilakukan dalam menanggulangi wabah PMK mulai dari melakukan stamping out, vaksinasi massal, pengawasan lalu lintas ternak, isolasi, serta disinfeksi.

"Stamping out atau depopulasi selektif ini perlu dilakukan agar mengurangi jumlah virus yang ada di alam. Kalaupun tidak bisa, setidaknya pemerintah bisa coba program lain yang kira - kira mengurangi kerugian peternak, kompensasi ini mau enggak mau harus ada," tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PPSKI Drh Nanang Purus Subendro menyatakan bahwa pihaknya juga telah memberi masukan pada pemerintah terkait program kompensasi kerugian akibat wabah PMK.

"Misalnya begini, kami kumpulkan semua ternak yang terinfeksi di tiap daerah yang positif PMK, kita lakukan slaugther tapi kemudian dagingnya ditampung oleh BULOG atau lembaga pemerintah lain untuk disimpan dan dijual kemudian hari. Minimal ini mengurangi kerugian peternak akibat PMK," kata Nanang.

Pasalnya akibat PMK Nanang kerap mendapatkan laporan dari peternak dimana harga sapi dan kerbau di pasaran anjlok. Selain itu banyak pihak yang tidak bertanggung jawab yang memancing di air keruh dengan menawar harga ternak jauh di bawah standar.

"Kemarin ada laporan di Jabar, Jatim, Jateng ada irang bawa truk keliling peternakan, mereka menawar harga ternak sampai 50% dibawah harga standar, ini kan peternak jadi rugi. Selain itu mobilitas mereka dari kandang yang satu ke yang lain juga berpotensi menyebarkan virus PMK," tandasnya.

Masukan Bagi Pemerintah

Pada hari itu PPSKI juga memberikan beberapa poin masukan kepada pemerintah pusat dan peternak terkait mewabahnya PMK sebagaimana tertulis di bawah ini : 

1. Mendorong Pemerintah Pusat untuk segera menetapkan status “Kejadian Luar Biasa” atas meluasnya penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku di wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Penyebaran dan dampak Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia semakin meluas, sejak dinyatakan wabah di 4 kabupaten di Propinsi Jawa Timur dan 1 kabupaten di Propinsi Aceh ( SK Mentan No. 403 & 404 tanggal 9 Mei 2022 ), per tanggal 21 Mei 2022 penyebaran penyakit ini sudah mencapai 82 kabupaten / kota di 16 Provinsi dengan jumlah ternak terdampak 5,4 juta ekor dan 20,7 ribu ekor ternak sakit (Data Ditjen Peternakan & Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian RI). Data tersebut belum termasuk fakta-fakta dilapangan dimana banyaknya ternak sapi yang dipotong oleh para peternak setelah melihat ciri-ciri ternaknya terkena PMK tanpa melakukan test PCR (pemotongan ternak diduga PMK sebelum terkonfirmasi positif PMK). Untuk ternak sapi perah, PMK ini berakibat terhadap turunnya produksi susu secara drastis (mencapai 80%) yang berakibat hilangnya pendapatan harian para peternak sapi perah. Pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah & Jawa Timur) merupakan propinsi utama ternak perah dimana saat ini sudah terlihat turunnya produksi susu harian secara total dari ketiga propinsi tersebut.

3. Mendorong terciptanya komunikasi yang kondusif dan terkontrol didalam pengaturan kebijakan dalam penanganan penyakit Kuku dan mulut, sehingga aktualisasi dan opersional di lapangan dapat di jalankan dengan baik dan terarah, hal ini sebagai upaya mengatasi kebingungan para peternak dalam memahami dan menjalankan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya pengaturan lalu lintas ternak serta produk turunannya, serta dalam rangka mempersiapkan hari raya Qurban dan Pelaksanaan hari raya Qurban nantinya. 

4. Meminta kepada Pemerintah untuk mempercepat proses pengadaan Vaksinasi PMK, karena Vaksinasi terhadap hewan yang masih sehat dari kemungkinan tertular PMK, merupakan hal yang harus segera dilaksanakan, belum tersedianya vaksin PMK di Indonesia dan terbatasnya kemampuan pemerintah dalam pengadaan vaksin PMK dalam jumlah yang mencukupi dan waktu yang cepat, membuat pemerintah harus melakukan terobosan kebijakan sehingga setiap waktu yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif untuk pengadaan vaksin PMK ini. Pihak Industri Peternakan yang juga memiliki resiko ternaknya tertular PMK (Industri Peternakan Sapi Potong, Sapi Perah, Domba/Kambing dan Industri Peternakan Babi) dapat dilibatkan secara langsung dalam penyediaan vaksin ini, termasuk keterlibatan Industri ini dalam membantu vaksinasi untuk para peternak di sekitar lokasi industrinya. 

5. Meminta kepada Pemerintah agar ketersediaan dana anggaran yang cukup besar baik dalam pengadaan vaksin PMK dan pelasanaan vaksinasinya (80% dari populasi ternak beresiko PMK), operasional pengawasan lalu lintas ternak, tindakan pengobatan, bantuan supporting untuk para peternak yang terdampak PMK, tindakan ganti rugi jika terjadi pemusnahan, permasalah kredit KUR akibat ternaknya terkena PMK dan lain-lain. Karena masih dimungkinkan bahwa PMK ini semakin meluas dan penanganannya dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama.

6. Mendorong terbentuknya kelembagaan Satuan Tugas Penanganan PMK yang terkoordinasi secara terpusat, layaknya penanganan pemerintah saat pandemic Covid19, atau wabah Flu Burung (Avian Influenza) yang lalu.

7. Meminta kepada pemerintah untuk memberhentikan Importasi Daging Kerbau dari India. 

8. Mendorong Pemerintah untuk melakukan “Stamping Out” dengan pemotongan bersyarat melibatkan BULOG,dan BULOG beralih fungsi menjadi penampung daging dari sapi korban dari penyakit PMK,  karena saat ini Sebagian Rumah Potong Hewan dipenuhi oleh ternak yang akan dipotong paksa akibat terkena penyakit mulut dan Kuku. 

9. Menghimbau kepada para Peternak sapi dan Kerbau di Indonesia agar lebih memperketat Biosecurity di masing-masing Kandang, agar ternak sapi dan kerbau yang masih sehat dapat terhindar dari penyakit mulut dan kuku. 

10. Menghimbau kepada Para Peternak sapi dan Kerbau di Indonesia agar segera melaporkan kepada petugas di daerah masing-masing apabila ditemukan gejala penyakit PMK di daerahnya (CR)

KOMISI IV DPR MINTA KEMENTAN JABARKAN KRONOLOGI WABAH PMK

Petugas kesehatan hewan melakukan pemeriksaan terhadap sapi

Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian (Kementan) jujur soal asal penyebaran penyakit mulut dan kaki (PMK) yang menyerang hewan ternak di Indonesia. 

"Saya ingin tahu, asalnya dari mana, apakah (PMK) dari India? Jujur saja," ujar Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat membuka Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Dirut Perum Bulog, dan PT Berdikari ditayangkan secara virtual, Senin (23/5/2022).

Dia meragukan langkah Kementan mengatasi penyebaran penyakit mulut dan kaki (PMK) dengan menggunakan vaksin, karena asal penyakit tersebut belum diungkapkan pemerintah.

"Bagaimana mau tahu vaksinnya kalau asal muasalnya tidak tahu. Atau bisa saja, pihak karantina yang lalai bisa saja," kata dia.

Meski begitu, Komisi IV meminta Kementan harus saling koordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya dalam menangani PMK pada hewan ternak. Dengan koordonasi yang baik, diharapkan kebijakan pemerintah mampu menekan kasus penyebaran penyakit tersebut. 

Sudin mengatakan penanganan PMK sangat sangat penting karena permintaan daging sapi akan melonjak jelang Hari Raya Idul Adha. Komisi IV meminta kepada Kementan membuat rencana alternatif mencegah penyebaran PMK di Indonesia sembari menunggu vaksinasi PMK yang ditargetkan dilaksanakan pada awal Agustus 2022. Satu satu alternatif tersebut yaitu menyalurkan disinfektan sebanyak-banyaknya ke peternakan-peternakan yang belum terkontaminasi oleh PMK.

Pada kesempatan itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memaparkan 11 langkah darurat yang telah dilakukan mencegah penyebaran PMK. Seperti memusnahkan ternak yang terkonfirmasi positif, melakukan karantina dengan radius 3-10 kilometer (km) di wilayah yang terdampak PMK, hingga membentuk gugus tugas tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Selain itu, Pemerintah juga menghentikan sementara layanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan di daerah wabah PMK, mengendalikan lalu lintas ternak antar provinsi hingga kecamatan. (INF)

MENTAN SYL : DAGING SAPI TERINFEKSI PMK BISA DIKONSUMSI KECUALI INI

Mentan SYL meninjau feedlot

Hasil riset yang dilakukan pemerintah pusat mengenai penyakit yang melanda hewan ternak sapi ini dikatakan masih aman dan tidak jangkit pada manusia.  Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan daging hewan yang terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku, masih bisa dikonsumsi secara layak oleh masyarakat, asalkan pada bagian tubuh hewan tersebut tidak terjangkit virus yang terlihat dari perubahan warna.

"Yang tidak boleh hanya pada bagian-bagian tertentu yang terkena PMK. Misalnya organ organ tertentu, misalnya kaki, ya, tentu saja harus diamputasi dulu," ujar Yasin saat mengerikan keterangan mengenai virus PMK  lobby gedung A Kementerian Pertanian RI, Jakarta Selatan, Rabu 11 Mei 2022.

Hasil penelitian juga mengatakan virus tersebut ada di bagian organ dalam hewan yang biasa disebut dengan jeroan, masyarakat dalam hal ini juga diimbau oleh Limpo untuk tidak mengkonsumsi jeroan.

"Cuma itu yang memang tidak direkomendasi, tapi yang lain masih bisa direkomendasi. Dagingnya pun masih bisa dimakan, kecuali ya beberapa teknis," ujarnya.

Penyembelihan hewan ternak yang terjangkit penyakit tersebut juga berada di dalam pengawakan ketat kementerian pusat, pihak Kemenkes bahkan menerjunkan tim medisnya ke lokasi rumah pemotongan hewan guna memberitahui masyarakat, bagian mana saja yang bisa dan layak di konsumsi

Limpo juga mengatakan beberapa bagian tubuh hewan yang tidak bisa di konsumsi lantaran terpapar virus tersebut yakni jeroan, mulut, bibir, lidah, dan kaki.

"Selebihnya, masih bisa dikonsumsi oleh manusia" ujar dia. 

Limpo juga jelaskan bahwa hewan ternak yang masih ada dan bertahan hidup di sekitar lokasi wabah virus PMK tersebut akan segera diberikan vaksin, Kementerian Pertanian itu sendiri juga akan membuat vaksin langsung.

"Vaksin yang akan kita pakai adalah vaksin nasional. Tapi, vaksin ini membutuhkan waktu," ujarnya. (INF)

DARURAT PENYAKIT MULUT DAN KUKU DI JAWA TIMUR

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) mewabah di Jawa Timur. (Foto: Istimewa)

Menyikapi kejadian munculnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Gresik, Sidoarjo, Mojokerto dan Lamongan, Kementerian Pertanian (Kementan) lakukan upaya pencegahan penyebaran dan tracing PMK.

“Dua Laboratorium utama kita, Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates dan Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya sebagai laboratorium rujukan PMK telah melakukan tracing. Saat ini kita koordinasi dengan Pemerintah Daerah Jawa Timur untuk melakukan lockdown zona wabah,” kata Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (7/5/2022).

Ia menjelaskan, awalnya kasus ini diketahui setelah hasil pemeriksaan PCR menunjukkan positif PMK dan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi bersama Gubernur Jawa Timur dan empat Bupati wilayah kasus PMK.

Adapun langkah darurat yang disiapkan untuk penanganan sebagai berikut:

1. Penetapan wabah oleh Menteri Pertanian berdasarkan surat dari Gubernur dan rekomendasi dari otoritas veteriner nasional sesuai dgn PP No. 47/2014.

2. Pendataan harian jumlah populasi positif PMK.

3. Pemusnahan ternak positif PMK secara terbatas.

4. Penetapan lockdown zona wabah tingkat desa/kecamatan di setiap wilayah dengan radius 3-10 km dari wilayah terdampak wabah.

5. Melakukan pembatasan dan pengetatan pengawasan lalu lintas ternak, pasar hewan dan rumah potong hewan.

6. Melakukan edukasi kepada peternak terkait SOP pengendalian dan pencegahan PMK.

7. Menyiapkan vaksin PMK.

8. Pembentukan gugus tugas tingkat provinsi dan kabupaten.

9. Pengawasan ketat masuknya ternak hidup di wilayah-wilayah perbatasan dengan negara tetangga yang belum bebas PMK oleh Badan Karantina Pertanian.

"Sejak Jumat (6/5/2022), tim pusat dan daerah sudah bekerja di lapangan. Harapannya dapat melokalisir zona penyakit dan tidak menyebar ke wilayah sentra sapi lainnya," ucap Nasrullah.

“Masyarakat kita mohon bantuan dan kerja sama untuk tidak memindahkan atau memperjualbelikan sapi dari daerah wabah ke daerah yang masih bebas. Kita tangani bersama dan lokalisir wilayahnya." (INF)

PATAKA BAHAS LSD BERSAMA PARA STAKEHOLDER

Webinar PATAKA Membahas Wabah LSD

Rabu (20/4) Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA) mengadakan webinar yang membahas wabah Lumpy Skin Disease (LSD) yang melanda Indonesia baru - baru ini. Webinar digelar melalui daring Zoom Meeting dan live streaming melalui kanal youtube PATAKA. 

Ketua Umum PATAKA Ali Usman dalam sambutannya mengatakan, hadirnya LSD sebagai wabah baru di Indonesia merupakan kekhawatiran baru bagi para peternak dan pengusaha di sektor persapian. Oleh karenanya dibutuhkan respon dan penanganan yang tepat.

"Mungkin dari yang saya tahu penyakit ini kematiannya tidak terlalu tinggi, tetapi tetap saja kalau penularannya cepat, bisa gawat juga," kata Usman.

Lebih lanjut mengenai LSD dijelaskan oleh Ketua Umum PDHI Drh Muhammad Munawaroh. Secara rinci ia menjelaskan mengenai aspek - aspek terkait penyakit ini. 

"Di Indonesia ini penyakit masuk karena lalu lintas yang kurang terjaga, sebagaimana kita ketahui bahwa di negara lain ini juga terjadi dengan pola yang sama," kata dia.

Munawaroh juga menyoroti fasilitas check point yang kurang dimaksimalkan, padahal peran dari check point yang dimiliki oleh Kementan tersebut merupakan salah satu unsur esensial dalam mengendalikan penyakit hewan lintas batas, termasuk LSD. 

Selain itu ia juga menyebut bahwa penyakit LSD dapat menyebar cepat melalui vektor serangga terbang seperti nyamuk, lalat pengisap darah, kutu, dan caplak. Oleh karena itu mengendalikan vektor juga menjadi aspek penting dalam pengendalian LSD.

Yang tak kalah penting menurut Munawaroh yakni vaksinasi. Dengan dilakukannya program vaksinasi, penyakit dapat dicegah sedini mungkin, dan disinilah pemerintah juga harus banyak memfokuskan kegiatannya.

Dalam kesempatan yang sama pemerintah yang diwakili oleh Direktur Kesehatan Hewan Drh Nuryani Zainuddin mengatakan bahwa pemerintah telah mengerahkan segala upaya dalam mencegah LSD masuk ke Indonesia.

Sebelumnya pemerintah telah beberapa kali memberikan notifikasi terkait penyakit ini, upaya lain seperti pelatiahn teknis juga telah dilakukan, namun apa daya ternyata penyakit ini memang tidak terbendung.

Kini pemerintah memfokuskan diri dalam program vaksinasi darurat. Kurang lebih target vaksinasi sebanyak 450.000 dosis, dan baru 100.000 dosis yang baru bisa dilaksanakan karena terkendala dana.

"Sementara ini vaksinasi yang tersedia bagi 100.000 dosis, diharapkan nanti akan diperluas, kami sudah melakukan pengajuan anggaran terkait penanggulangan penyakit ini, namun karena dananya masih terbatas, jadi belum bisa maksimal juga kitanya," tutur dia.

Aspek sosial ekonomi menurut Nuryani juga menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam mengendalikan LSD di Riau.

"Kami merasa ini sangat nyata, peternak dan pemilik hewan terlihat acuh. Mereka lebih takut ternaknya kena Jembrana daripada LSD. Ini bisa jadi duri dalam daging juga, meskipun begitu tetap kami lakukan pendekatan supaya mereka lebih aware dengan penyakit ini," kata dia.

Aspek ekonomi yang dimaksud oleh Nuryani yakni terkait dengan pengendalian lalu lintas ternak vs stok daging sapi. Dengan diperketatnya lalu lintas ternak, otomatis kemungkinan terjadinya kelangkaan daging sapi yang berujung kenaikan harga bisa saja terjadi, dan inilah yang menurutnya juga adalah kendala terbesar.

Sementara itu Drh Nanang Purus Subendro Ketua Umum Pehimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) juga menyoroti aspek lalu lintas ternak terkait mewabahnya LSD.

Menurut dia, dengan banyaknya pulau kecil di sekitar Sumatera memungkinkan tejadi pengiriman sapi secara ilegal dari luar. Sehingga perdagangan ilegal yang tidak terkontrol inilah yang menjadi faktor risiko juga.

Ia juga kerap kali ditanya oleh eksportir sapi asal Australia terkait wabah LSD di Indonesia. Menurutnya ini juga menjadi suatu hal yang cukup mengkhawatirkan.

"Bisa saja nanti teman - teman kami di Australia menyoroti hal ini, jadi nanti mereka bikin kebijakan untuk sementara tidak mengekspor sapi ke Indonesia. Ini kan bahaya, feedlot bisa rugi, lalu peternak juga rugi kalau yang diekspor dari sana dagingnya saja," tutur dia.

Selain itu, menurut Nanang Indonesia sedikit beruntung karena Riau merupakan daerah resipien sapi, bukan produsen. Ia membandingkan bila LSD datang pertama kali di Lampung , Jawa Timur, atau NTB.

"Kita sedikit beruntung, kalau dia sampai duluan di Lampung, Jatim, atau NTB akan lebih gawat. Itu daerah produsen dan kalau sudah ada wabah biasanya nanti akan terjadi panic selling. namun begitu tetap kita semua harus bekerja keras untuk mengendalikan wabah ini," tutur Nanang

SUSUN ROADMAP PENGEMBANGAN SUSU ORGANIK INDONESIA

Kerja sama pengembangan susu organik Indonesia (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) bekerja sama dengan Pemerintah Denmark mengembangkan susu sapi organik di Indonesia. Kerja sama tersebut saat ini sedang dalam tahap penyusunan roadmap.

“Ini sebagai wujud komitmen pemerinta dalam pengembangan persusuan organik di Indonesia dan sebagai langkah awal dalam memenuhi kebutuhan susu organik kita lakukan penyusunan roadmap bekerja sama dengan Pemerintah Denmark,” kata Dirjen PKH, Nasrullah, melalui siaran persnya, Rabu (23/3/2022).

Ia menambahkan, roadmap pengembangan persusuan organik Indonesia berisi dari mulai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan menjadi pedoman dan acuan bersama dari masing-masing unit kerja terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Sasaran akhir dari pengembangan persusuan organik yakni terpenuhinya kebutuhan susu organik dalam negeri yang aman dikonsumsi, bernutrisi dan berkualitas baik, serta ramah lingkungan,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Tri Melasari, mengatakan bahwa roadmap ini disusun bersama Tim Expert Organik dari Denmark bersama Tim Champion Pengembangan Persusuan Organik Ditjen PKH, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan. Kegiatan ini juga, sebagai tindak lanjut kemitraan antara Indonesia dan Denmark dalam kerja sama Strategic Sector Cooperation (SSC) dalam pengembangan persusuan organik.

Sementara Minister Counsellor Kedubes Denmark, Hanne Larsen, menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dalam rangka mendukung dan fokus membangun susu organik nasional.

“Kami berharap kesadaran masyarakat tentang produk organik dapat meningkat, melalui kerja sama SSC ini telah diadakan webinar sebanyak dua kali dan akan dilaksanakan upaya penyebaran informasi terkait manfaat konsumsi produk organik,” ungkap Larsen.

“Terciptanya kesadaran masyarakat akan kebutuhan produk organik lebih sehat dan berkualitas, akan menjadi potensi besar bagi pengembangan produk susu organik di Indonesia. Fokus susu organik ini telah menjadi bagian komitmen kami untuk membantu masyarakat seluruh dunia.”

Sebagai informasi, pelaksanaan Courtesy Meeting Kerjasama SSC Indonesia–Denmark sekaligus pembukaan rangkaian kegiatan penyusunan roadmap pengambangan persusuan organik Indonesia sebelumnya telah dilaksanakan di Kantor Pusat Kementan pada Senin (21/3/2022). Selanjutnya perwakilan dari Arla yakni perusahaan susu multinasional asal Denmark, hadir ke Indonesia guna menindaklanjuti LoI (Letter of Intent) atau surat kesedian yang telah ditandatangani di Denmark saat kunjungan Dirjen PKH ke Denmark pada November 2021 lalu. (INF)

VAKSINASI SERENTAK DILAKUKAN UNTUK MENCEGAH LSD MELUAS

Untuk mencegah meluasnya LSD, vaksinasi serentak dilakukan. (Foto: Istimewa)

Untuk mencegah meluasnya penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) pada ternak sapi, Kementerian Pertanian (Kementan) lakukan vaksinasi serentak mulai dari Provinsi Riau.

Hal tersebut disampaikan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementan, Nasrullah dalam siaran persnya, Jumat (18/3/2022).

“LSD merupakan penyakit hewan dari Afrika yang menyerang sapi-sapi di Riau pada sebulan terakhir ini, sehingga untuk penanganan darurat, maka Kementan melakukan vaksinasi yang bertujuan mencegah kejadian dan perluasan penyakit," Kata Nasrullah.

Dijelaskan pada tahap pertama, vaksinasi difokuskan di desa tertular dan kemudian akan dilakukan pada zona kontrol (pengendalian) dengan radius 10 km dari desa kasus. "100 ribu dosis vaksin dan logistik vaksinasinya sudah siap," Kata dia.

Lebih lanjut dijelaskan, upaya pengendalian LSD di kabupaten Indragiri Hulu, Pelalawan, Indragiri Hilir, Dumai, Siak, Bengkalis dan Kampar, mendapatkan dukungan Pemda Riau dan kabupaten, serta Australia-Indonesia Health Security Partnership (AIHSP), serta Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-bangsa (FAO).

Kepala Dinas PKH Provinsi Riau, Herman, menyambut baik kegiatan vaksinasi, serta berharap kasus baru dan penyebaran LSD dari daerah tertular dapat ditekan. Menurutnya, sebanyak 188 orang petugas kesehatan hewan telah siap melaksanakan vaksinasi.

"Kami sampaikan terima kasih atas dukungan Kementan dan AIHSP serta FAO dalam pengendalian LSD di Riau," ucap Herman.

Secara terpisah Kepala Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor Leste, Rajendra Aryal,  menyampaikan saat ini LSD telah menyerang Malaysia, Vietnam, Thailand dan Singapura, serta negara lain di Asia. Kerja sama internasional diperlukan dalam pengendalian penyakit yang dapat menular antar negara dan mengganggu perdagangan ini.

“FAO bekerja sama erat dengan Kementan dan mendukung Indonesia menangani wabah LSD dengan cepat, sebelum menimbulkan gangguan lebih lanjut pada kesehatan hewan dan sistem pangan,” ungkap Rajendra.

Hal senada juga disampaikan Team Leader AIHSP, John Leigh,  yang menyampaikan komitmennya mendampingi dan mendukung proses pengendalian LSD di Riau.

Sementara Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Nuryani Zainuddin, menyebutkan bahwa selain tujuh kabupaten tertular, vaksinasi juga dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu yang salah satu wilayahnya masuk ke dalam zona kontrol.

"Secara bertahap kita vaksinasi mulai dari desa tertular dan zona kontrol, setelah selesai semua kita bisa lanjutkan ke radius 50 km dari desa kasus atau zona surveilans," pungkas Nuryani. (INF)

ASOHI GELAR WEBINAR PERESEPAN POPULATIF

Webinar ASOHI, lebih tahu peresepan obat hewan dalam populasi

Kamis (10/3) ASOHI menggelar workshop online mengenai perespan populatif secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Dalam sambutannya Ketua Umum ASOHI Drh Irawati Fari menyatakan bahwasanya tujuan diadakannya acara tersebut tentunya untuk menambah pengetahuan para dokter hewan terkait meresepkan obat secara populatif, terutama obat keras semisal antimikroba.

"Perlu saya ingatkan juga bahwa dalam Permentan 14 Tahun 2017 tentang klasifikasi obat hewan disebutkan bahwa penggunaan obat keras harus diresepkan oleh dokter hewan dan diawasi oleh dokter hewan. Makanya dokter hewan dan profesi terkait (apoteker) perlu mengetahui dan menjalankan ini," tutur Irawati.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Drh Nuryani Zainuddin mengapresiasi dan mendukung acara yang diadakan oleh ASOHI tersebut. Selain terakit peraturan pemerintah, menurut Nuryani isu AMR yang telah berhembus secara global juga menjadi perhatian pemerintah, itulah mengapa dalam peresepan obat hewan terutama antimikroba harus diperhatikan peresepannya sesuai peraturan perundangan, agar tidak menimbulkan residu pada produk hewan yang dikonsumsi.

"Semoga acara ini bisa terus digelar dan baik dokter hewan maupun apoteker kedepannya semakin berkompeten dalam melakukan peresepan," kata Nuryani.

Sesi pertama dimulai dengan refreshing kembali ilmu reseptir yang dibawakan oleh Muvita Rina Wati Apt. staff pengajar Fakultas Farmasi UGM. Dalam presentasinya peserta diingatkan kembali mengenai cara menulis resep, singkatan - singkatan yang digunakan dalam bahasa latin, serta etika dan kaidah - kaidah peresepan baik pada kedokteran manusia maupun hewan.

Narasumber kedua dalam acara tersebut yakni Dr Nunung Yuniarti Apt. yang juga berasal dari almamater yang sama. Nunung menjelaskan secara mendetail bagaimana menulis peresepan bagi hewan dalam suatu populasi baik pada pakan maupun air minum. 

"Untuk air minum dokter hewan harus tahu jumlah yang dibutuhkan, karena nanti tidak semua air akan terpakai, sehingga sisanya akan menjadi limbah dan tidak bisa dibuang begitu saja. Jadi harus panjang rencananya sampai ke eliminasi sisa airnya," kata Nunung.

Ia juga menjelaskan hal - hal yang perlu diperhatikan apabila dokter hewan meresepkan obat kepada suatu populasi.

"Dalam satu populasi mungkin tidak semua hewan sakit, ada yang sehat juga, nanti efeknya mungkin berbeda, makanya sebaiknya hewan yang sakit dipisahkan sebelum memberikan obat dalam populasi," tutur dia.

Sesi kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan brainstorming terkait perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regulasi, dan teknis terkait obat hewan serta realita yang terjadi di lapangan. Diharapkan nantinya akan ada tindak lanjut dari pemerintah dari sektor ini karena hal ini tidak hanya menyangkut aspek kesehatan hewan, tetapi juga menyangkut kesehatan manusia, dan lingkungan (CR).

DOKTER HEWAN DAN PARAMEDIK DIKERAHKAN UNTUK TANGANI LSD DI RIAU

Tim dikerahkan tangani kasus LSD di Provinsi Riau. (Foto: Istimewa)

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementerian Pertanian (Kementan), Nasrullah, siap kerahkan sumber daya untuk tangani penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) pada sapi di Provinsi Riau. Hal tersebut ia sampaikan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (5/3/2022).

"Untuk penanganan LSD di Riau, kita akan kerahkan dokter hewan dan paramedik staf Kementan di Riau untuk membantu melakukan vaksinasi," kata Nasrullah.

LSD pada sapi ditemukan di Provinsi Riau, setelah sebelumnya juga terjadi di beberapa negara di Asia termasuk di Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Myanmar, Laos dan Kamboja.

Nasrullah menambahkan, Kementan telah melaksanakan berbagai pencegahan kewaspadaan sejak LSD masuk Asia Tenggara pada 2019.

Pada waktu yang sama Direktur Kesehatan Hewan, Kementan, Nuryani Zainuddin, juga telah mengeluarkan Surat Edaran kewaspadaan penyakit LSD kepada para pemangku kepentingan di seluruh Indonesia sebanyak empat kali.

"Kita gencarkan sosialisasi tentang LSD melalui berbagai media serta webinar berseri tentang kesiapsiagaan terhadap LSD pada 2021," tutur Nuryani.

Upaya peningkatan kewaspadaan tersebut, kata dia, membuat petugas lapangan dapat mendeteksi secara cepat kejadian LSD, melaporkan dan menanganinya.

"Sistem kita telah berhasil mendeteksi dengan cepat, hal ini didukung sistem pelaporan real time iSIKHNAS dan kemampuan laboratorium kesehatan hewan yang baik, sehingga penyakit dapat dikonfirmasi segera," ucapnya.

Sesuai arahan Menteri Pertanian, timnya bergerak melakukan berbagai langkah pengamanan untuk mencegah penyebaran LSD lebih lanjut.

"Strategi utama adalah vaksinasi, namun ini harus didukung deteksi dini dan penelurusan kasus, pengendalian lalu lintas, pengendalian vektor, serta komunikasi, informasi dan edukasi," ucapnya.

Namun menurutnya penanganan LSD akan menantang, karena selain dapat disebarkan oleh lalu lintas sapi tertular dan produknya yang mengandung virus, LSD dapat ditularkan melalui perantara mekanik seperti gigitan serangga.

Kendati demikian, ditegaskan bahwa LSD tidak menular dan tidak berbahaya bagi manusia. Nuryani mengimbau agar masyarakat tidak perlu panik dan ikut mendukung upaya penanganan oleh pemerintah. (INF)