APRESIASI FAO UNTUK DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Dr Stephen Rudgard selaku FAO Representative (kanan) bersama Dr James McGrane, Team Leader FAO Ectad Indonesia (kiri) menyerahkan hadiah untuk Dirjen PKH I Ketut Diarmita. (Foto: Humas Kementan)

Keberhasilan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) dalam penanggulangan penyakit flu burung atau Avian Influenza (AI) diapresiasi Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-bangsa (FAO).

“FAO telah mendukung program Pemerintah dalam pengendalian dan penanggulangan flu burung sejak tahun 2006. Sepanjang kerjasama selama 13 tahun ini, kami mengapresiasi angka kasus penyakit flu burung yang terus menurun,” kata Stephen Rudgard, FAO Representative untuk Indonesia dan Timor Leste di kantor Kementan, Jakarta, Rabu (28/5).

Kementerian Pertanian mencatat, angka tahunan kasus flu burung turun dari 2751 pada tahun 2007 ke 476 pada tahun 2018. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza yang menyerang semua jenis unggas domestik termasuk ayam, bebek, dan burung puyuh, serta diketahui dapat menyebabkan tingkat kematian yang tinggi.

Flu burung adalah penyakit yang dapat ditularkan ke manusia (Zoonosis). Indonesia tertular virus flu burung sejak tahun 2003 yang menyebar ke beberapa wilayah dalam beberapa tahun saja. Dalam rangka melindungi kesehatan manusia dan produksi ternak unggas di Indonesia, pemerintah gencar melakukan program pengandalian dan penanggulangan flu burung.

Dalam kesempatan tersebut, Ketut menyampaikan apresiasi kepada FAO atas kontribusinya dalam program pengendalian penyakit flu burung di Indonesia. Banyak keberhasilan yang telah diperoleh dalam kerangka kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan FAO disertai dukungan USAID.

“Saat ini pengendalian dititikberatkan pada peningkatan biosekuriti pada peternakan dan sertifikasi kompartemen bebas AI. Selain itu, program ini juga memantau dinamika virus yang beredar di lapangan untuk tujuan produksi dan penggunaan vaksin yang efektif dalam melindungi peternakan,” terang Ketut, dalam keterangan resmi yang diterima Infovet, Kamis (29/5).

Implementasi strategi pemerintah berhasil menekan kasus flu burung di peternakan rakyat dan memberikan sertifikasi kompartemen bebas AI bagi peternakan komersial. Keberhasilan sertifikasi tersebut membuat produk unggas Indonesia dapat diekspor ke beberapa negara. “Negara seperti Jepang yang persyaratan kesehatan hewannya sangat tinggi, mau menerima produk unggas Indonesia sebagai bentuk pengakuan penjaminan keamanan dan kesehatan hewan Indonesia,” tambahnya.

James McGrane, Team Leader Unit Khusus FAO di Bidang Kesehatan Hewan (FAO ECTAD Indonesia), pada kesempatan yang sama juga menyampaikan bahwa kerjasama yang baik antara Pemerintah Indonesia dan FAO perlu diteruskan agar dapat memastikan dampak yang berkelanjutan.

“Keberlanjutan kerjasama internasional ini akan memperkuat kapasitas Indonesia dalam melindungi masyarakat dan mata pencahariannya dari bahaya penyakit hewan yang dapat menular kepada manusia,” kata McGrane.

Ketut menyambut baik tawaran kerjasama lanjutan ini dan berharap akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia. (NDV)

MARKET PROJECT UNTUK PERMUDAH PETERNAK DAN KONSUMEN

Pemukulan gong oleh Walikota Bogor, Bima Arya, saat membuka launching Market Project, Rabu (22/5/2019). (Foto: Infovet/Ridwan)

Dalam rangka memperpendek rantai pemasaran, meningkatkan efisiensi dan membangun saluran pemasaran baru dari peternak ke konsumen, pemerintah menginisiasi kegiatan Market Project (MarkPro).

“Kegiatan ini juga sebagai sarana pelaksanaan sosialisasi atau promosi peningkatan konsumsi pangan asal ternak, serta sosialisasi berbagai program kegiatan nasional,” kata Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Kementerian Pertanian (Kementan), Fini Murfiani, saat launching MarkPro di lapangan Kelurahan Baranangsiang Bogor, Rabu (22/5/2019).

Kegiatan tersebut atas kerjasama Kementan, Dinas Pertanian Bogor, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor, Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA) dan Koperasi Pertanian Agrisatwa (Koperasi Takwa).

Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto, yang turut hadir dalam acara, menyatakan dukungannya atas penyelenggaraan MarkPro guna memotong rantai pasok pangan asal hewan. 

“Hal ini seiring dengan penduduk Kota Bogor yang memerlukan ketersediaan produk asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH), untuk penguatan pemenuhan kebutuhan gizi protein hewani yang cukup tinggi,” ujar Bima.

Ia berharap, kegiatan MarkPro dapat berkelanjutan, sehingga rantai pasok dari tingkat peternak hingga konsumen dapat terjaga. “Tidak hanya menguntungkan bagi kesejahteraan peternak, namun juga meningkatkan asupan gizi bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara di tempat terpisah, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan, I Ketut Diarmita, mengungkapkan bahwa kegiatan MarkPRO merupakan salah satu upaya mendekatkan peternak dengan konsumen, sehingga peternak dapat menentukan margin price sesuai dengan biaya produksi dan konsumen dapat memperoleh harga yang realistis.

“Selain itu, MarkPro dapat dijadikan embrio saluran pemasaran baru bagi peternak untuk memasarkan produknya secara langsung kepada konsumen, dimana produk yang dijual dapat berupa produk peternakan dan produk olahannya. Ini menjadi peluang bagi UMKM peternakan untuk mengembangkan diri mempromosikan dan memperkuat jalur market-nya,” kata Ketut.

Dalam kegiatan MarkPro, juga dilengkapi edukasi bagi masyarakat untuk pengenalan produk pangan asal hewan yang ASUH, melalui Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor. Edukasi berupa pengenalan perbedaan karkas ayam sehat dengan karkas ayam mengandung formalin dan ayam bangkai. Kemudian cara membedakan telur ayam yang baik dan yang rusak, serta mengenali perbedaan daging sapi, kerbau dan babi hutan (celeng).

Fini Murfiani dan Dirkeswan Fadjar Sumping Tjatur Rasa (tengah) bersama Bima Arya (pojok kanan) didampingi peternak bogor meninjau bazaar murah di lokasi launching Market Project. (Foto: Infovet/Ridwan)

Kegiatan yang juga dilakukan dibeberapa kabupaten dan kota lainnya ini juga menampilkan bazaar produk berupa karkas broiler dingin segar sebanyak 4.200 ekor, telur 2.100 kg dan produk lainnya. Selain itu, adapun partisipasi industri pengolahan susu yang memberikan susu gratis kepada masyarakat dan bazaar susu, diantaranya PT Indolakto, PT Frisian Flag Indonesia, PT Industri Susu Alam Murni, PT Fonterra Brands Indonesia, PT Sari Husada, PT Cisarua Mountain Dairy dan PT Greenfields Indonesia. (RBS)

JAMBORE PETERNAK NUSANTARA 2019 DIGELAR DI KARANGANYAR

Peluncuran "Buku Saku Bagi Peternak" dalam acara Jambore Peternak Nusantara 2019 (Foto: Baznas)

Jambore Peternak Nusantara 2019 yang berlangsung selama tiga hari, Senin-Rabu (13-15/5), di The Lawu Park Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, I Ketut Diarmita dan Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Irfan Syauqi Beik.

Irfan mengatakan, Jambore Peternak Nusantara 2019 diselenggarakan untuk mempererat tali silaturahim antarpelaku usaha peternakan di Indonesia. Selain itu juga sebagai cara memperluas jaringan. Dalam kegiatan jambore peternak tersebut, para peserta disuguhkan materi-materi tentang peternakan dari tokoh yang andal dalam bidangnya.

"Hal ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen dan teknis budidaya peternakan bagi peternak dan pendamping program pemberdayaan peternak," jelasnya.

Menurut Irfan, dalam kegiatan tersebut Baznas juga mengenalkan kepada masyarakat tentang konsep
Balai Ternak Baznas yang dikembangkan dalam program pemberdayaan ekonomi para mustahik di pedesaan.

Balai Ternak Baznas dikembangkan di beberapa daerah di Indonesia. Baznas memberikan modal usaha bagi para peternak mustahik. Selain itu, Baznas juga melakukan pendampingan, pengawasan, serta pelatihan-pelatihan.

"Setelah menerima modal usah berupa bibit ternak, para mustahik ini tidak serta merta ditinggalkan, Baznas melakukan pendampingan, memberikan mereka pelatihan agar tidak hanya sekedar ternak hewan, menjadikan mereka lebih mandiri. Baznas juga membantu proses pemasaran," terang Irfan.

Sementara itu, Kepala Pemberdayaan Peternak Mustahik (LPPM) Baznas, Ajat Sudarjat mencontohkan lokasi Balai Ternak Baznas di Magelang. Di lokasi tersebut, para petani mustahik yang diberdayakan Baznas mengalami peningkatan pendapatan.

Penghasilan para peternak di Magelang meningkat dari Rp 1.324.750 menjadi Rp 2.261.250. Padahal, upah minimum kabupaten (UMK) Magelang pada 2019 hanya Rp 1.882.000. Jika dibandingkan dengan Garis Kemiskinan Nasional tahun 2018 yakni Rp 1845.612, maka penghasilan tersebut lebih tinggi sebesar 22,8 persen.

"Artinya program Balai Ternak Baznas di Desa Dayugo, Desa Banyusidi, Pakis, Kabupaten Magelang dapat membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat," ungkap Ajat.

Jambore Peternak Nusantara 2019 diikuti sebanyak 77 peserta yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat.

Para peserta merupakan peternak binaan Baznas yang tergabung dalam program Balai Ternak Baznas. Selain dari peternak Baznas, acara ini dihadiri juga oleh banyaknya komunitas peternak peternak mandiri.

Pada kesempatan itu juga diluncurkan "Buku Saku Bagi Peternak" yang disusun oleh tim LPPM Baznas yang terdiri dari Ajat Sudarjat, Sugeng Prayitno, dan Achmad Salman Farisy. Buku tersebut diharapkan menjadi panduan pembelajaran bagi semua peternak binaan Baznas dan masyarakat umum yang akan atau sudah beternak. (Sumber: https://baznas.go.id)

TIMOR LESTE TAMBAH IMPOR KOMODITI UNGGAS DARI PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK

Pertemuan IRA digelar di Surabaya (Foto: Dok. Kementan)

Pertemuan Entry Meeting Import Risk Analysis untuk produk unggas dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) digelar pada 8-12 April 2019 di Surabaya. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita hadir bersama perwakilan manajemen PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk.

Dalam pertemuan ini, pemerintah RDTL telah menyetujui usulan penambahan impor dari unit usaha dari Indonesia untuk komoditi unggas PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk.

Direktur Jenderal Peternakan RDTL, Domingos Gusmao menyampaikan ketertarikannya untuk meningkatkan impor komoditi unggas, olahan ayam, dan pakan ternak dari Indonesia, hal ini didasari dengan adanya pengalaman impor Day Old Chick (DOC) dan Final Stock (FS) dari Indonesia yang
sudah berjalan dengan baik.

Direktur Jenderal Peternakan RDTL (kiri) bersama Dirjen PKH, I Ketut Diarmita (Foto: Dok. Kementan)

Pemerintah Republik Indonesia menjamin setiap unggas dan produk unggas dari peternakan yang memiliki Sertifikat Kompartemen Bebas Avian Influenza (AI) adalah komoditas yang terjamin sehat dan aman dari virus AI untuk perdagangan dalam negeri atau ekspor ke negara lain. Jaminan ini bisa diberikan karena Indonesia telah menerapkan kompartementalisasi sesuai pedoman Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE).

Hal tersebut dikemukakan Ketut saat menghadiri pertemuan tersebut. “Kementerian Pertanian terus mendorong dan memberikan dukungan terhadap perusahaan perunggasan untuk melakukan ekspansi pasar ekspor ke luar negeri. Kali ini giliran PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk yang akan diantar mengepakkan sayap ke negara tetangga RDTL,” ungkap Ketut dalam keterangan resmi yang diterima Infovet, Jumat (12/4/2019).

Ketut menekankan, semua komoditas unggas dan produk unggas yang diekspor ke Timor Leste berasal dari unit peternakan unggas yang telah mendapatkan Sertifikat Kompartemen Bebas AI dari Kementerian Pertanian, dan untuk komoditas daging ayam beku berasal dari Rumah Potong Hewan Ayam yang memiliki Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

Import Risk Analysis (IRA)

Pelaksanaan IRA oleh Delegasi RDTL terhadap unit usaha PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, diakui Domingos sebagai salah satu hasil tindak lanjut dari kerjasama Government to Government antara Republik Indonesia dan RDTL, dan keberhasilan Indonesia melaksanakan kompartemen bebas AI sehingga memenuhi persyaratan perdagangan internasional.

 “Kerjasama bidang pembangunan pertanian termasuk peternakan antara kedua negara telah dimulai dengan penandatanganan MoU antara Menteri Pertanian Indonesia dengan Menteri Pertanian dan Perikanan RDTL pada 26 Agustus 2015, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Technical Agreement yang ditandatangani Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan antara kedua negara pada 19 April 2018,” jelas Domingos. 

“Import Risk Analysis RDTL kali ini tidak hanya pada breeding farm, hatchery, dan Rumah Potong Ayam, namun juga dilakukan terhadap pabrik pakan ternak,” tambah Ketut.

Sementara itu, Direktur Animal  Health & Laboratory Services PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, Teguh Y Prajitno menambahkan bahwa jika proses IRA berjalan lancar dengan dibukanya pasar ekspor bagi produk PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, maka DOC yang akan dikirimkan nantinya berasal dari unit breeding Parent Stock Grati I Pasuruan dan penetasan telur  Baturiti Tabanan Bali. Sedangkan ekspor pakan berasal dari pabrik Sidoarjo dan karkas ayam berasal dari RPA Ciomas Krian, Sidoarjo.

“Sejauh ini PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk sudah mengekspor 3,9 juta butir Hatching Egg Parent Stock Broiler ke Myanmar sejak tahun 2015. Rencana ekspor di tahun mendatang adalah ke Banglades berupa DOC, Brunei, Pakistan dan Vietnam berupa Hatching Egg,” imbuh Teguh.

Lebih lanjut Teguh juga menjelaskan, proyeksi ekspor JAPFA ke RDTL direncanakan sebanyak 520.000 ekor dengan jumlah pakan yang menyesuaikan feed conversion ratio.

Menanggapi peluang ekspor komoditi unggas ke RDTL, Direktur Corporate Affairs PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, Rachmat Indrajaya menyatakan, bahwa pihaknya memiliki keyakinan produknya memenuhi standar internasional dan siap untuk memasuki pasar RDTL.

“Mulai dari breeding farm dan hatchery, kami sudah menerapkan sistem biosekuriti yang ketat dan telah memperoleh Sertifikat Kompartemen Bebas AI.  Demikian juga pabrik pakan kami telah bersertifikat ISO 9001:2008 dan RPA kami telah memiliki NKV serta berstandar ekspor,” pungkas Rachmat. (NDV)

PERESMIAN PUSAT PELATIHAN KAMBING DAN DOMBA DI YOGYAKARTA

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan meresmikan Pusat Pelatihan Kambing dan Domba di Yogyakarta (Foto: Dok. Kementan)

Berdirinya Pusat Pelatihan Kambing dan Domba Yogyakarta, disambut baik Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita. Minggu (7/4/2019) Ketut hadir meresmikan Pusat Pelatihan Kambing dan Domba Yogyakarta di Peternakan Kambing Domba Bhumi Nararya, Kabupaten Sleman.

Peresmian ini sekaligus diisi dengan kegiatan Breeding Camp. Ketut berharap dengan adanya Pusat Pelatihan Kambing Domba Yogyakarta ini, penerapan teknik pembibitan dan budidaya kambing domba dapat diimplementasikan dengan lebih baik dan dapat mendukung perkembangan populasi kambing-domba di Indonesia, sekaligus meningkatkan potensi ekspor produk peternakan.

"Domba dan kambing berkontribusi penting dalam pemenuhan gizi masyarakat dan populasinya tersebar di seluruh Indonesia. Prospek ekspor kambing dan domba masih sangat terbuka lebar, namun tantangannya ada pada infrastruktur beserta struktur pasar domba dan kambing yang belum terlalu berkembang. Ke depan ini adalah hal yang akan menjadi perhatian pemerintah," terang Ketut dalam keterangan resminya.

Lebih lanjut disampaikan juga bahwa terkait ekspor, domba hidup berpotensi untuk diekspor ke negara Singapura dan Malaysia. Sementara kambing hidup berpotensi di ekspor ke Brunei Darussalam.

Kementerian Pertanian telah menetapkan kawasan pertanian nasional melalui Permentan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertaian Berbasis Korporasi, dimana lokasi kawasan untuk pengembangan ternak kambing domba telah tesebar di 16 provinsi dan 34 kabupaten/kota. Untuk pengembangan usaha peternakan, Ketut menjelaskan bahwa peternak kambing/domba dapat memanfaatkan skema kemitraan, karena Kemitraan Usaha Peternakan ini telah dipayungi regulasi melalui Permentan Nomor 13 Tahun 2017. (NDV)

TINGKATKAN PENGAWASAN DAGING KERBAU IMPOR, KEMENTAN KIRIMKAN TIM AUDIT KE INDIA

Ilustrasi daging kerbau (Foto: Google Image)

Kementerian Pertanian telah meminta klarifikasi kepada Kedutaan Besar India di Jakarta terkait pemasukan daging kerbau beku dan tanpa tulang dari negara tersebut.

“Kami telah meminta klarifikasi kepada Kedutaan Besar India di Jakarta terkait kejelasan kasus yang diberitakan, dan lebih lanjut juga ditanyakan apa langkah-langkah yang diambil oleh otoritas kesehatan hewan berwenang di India dalam menangani kejadian tersebut jika memang benar terjadi,” ungkap Direktur Jenderal Peternakan dan  Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita di Kantor Pusat
Kementerian Pertanian (19/3/2019).

Indonesia akan mengirimkan tim audit ke India untuk melakukan verifikasi program pengendalian PMK yang dilakukan oleh otoritas India, disamping juga melakukan pemantauan terhadap semua rumah potong hewan (RPH) yang telah disetujui oleh Indonesia untuk memasukan daging kerbau beku tanpa tulang ke dalam negeri.

Hal ini dikemukakan oleh Ketut setelah pertemuan dengan Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Kantor Kementerian Pertanian.

Dalam pertemuan dengan Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dirjen PKH menyampaikan pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, serta selalu meminta masukan teknis dari komisi ahli.

“Saat ini, Komisi ahli telah memberikan masukan bahwa kemungkinan dan risiko adanya virus PMK terbawa ke Indonesia sangat kecil. Hal ini karena Indonesia telah memberikan persyaratan yang ketat sesuai dengan pedoman Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE), dan peraturan yang berlaku di Indonesia,” jelas Ketut, dalam keterangan resmi yang diterima Infovet, Senin (19/3/2019).

Lebih lanjut, Dr Drh Denny W Lukman salah seorang anggota Komisi Ahli memastikan bahwa pemerintah telah menerapkan prinsip-prinsip pengurangan risiko melalui penerapan persyaratan teknis pemasukan, sehingga kemungkinan virus PMK masuk ke Indonesia yang berasal dari daging India sangat kecil.

“Semua kerbau harus diperiksa sebelum dan setelah dipotong, tulang dan kelenjar getah bening utama harus dipisahkan dari dagingnya (deboned dan deglanded), kemudian daging dilayukan pada suhu lebih dari 20 celcius selama minimal 24 jam, dan pH daging harus di bawah 6.0. Jadi kemungkinan virus PMK dapat bertahan hidup sangat kecil,” terang Denny.

Kendati risiko tersebut sangat kecil, terlebih dengan adanya pengawasan di pintu-pintu pemasukan yang dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian terhadap setiap produk yang akan dimasukkan, pemerintah tetap memegang prinsip kehati-hatian untuk menentukan tindakan pengendalian dalam menjamin keamanan produk daging yang masuk ke Indonesia.

 “Sesuai peraturan di Indonesia, kita akan pastikan daging yang diekspor ke Indonesia harus berasal dari ternak yang ditampung atau dikarantina selama 30 hari, dan tidak ada kasus penyakit mulut dan kuku dalam radius 10 km selama periode penampungan atau karantina. Selain itu, ternak juga harus dipotong di RPH yang disetujui dan memenuhi persyaratan jaminan keamanan pangan dan kehalalan,” sambung Ketut.

Ketut menegaskan bahwa untuk memastikan Indonesia tetap sebagai negara yang bebas PMK, Direktorat Jenderal PKH melalui Pusvetma dan Balai Veteriner seluruh Indonesia juga melakukan pemantauan/surveilans PMK pada hewan. Sebanyak 3625 sampel dari hewan sepanjang tahun 2018 telah diperiksa untuk memastikan Indonesia tetap bebas dari PMK. (NDV)

MAHASISWA POLBANGTAN DIDORONG JADI PENYULUH HANDAL

Dirjen PKH, I Ketut Diarmita berfoto bersama para mahasiswa Polbangtan (Foto: spotnews.id)

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (Kementan) I Ketut Diarmita menjadi narasumber utama dalam Kuliah Umum mahasiswa Peternakan Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) di Magelang, Jumat (1/3). 

Pada kesempatan tersebut, Ketut mengatakan bahwa mahasiswa sebagai generasi penerus diharapkan kedepannya mampu ikut serta membangun bangsa dan negara untuk lebih sukses lagi menjadi bangsa yang mandiri dalam hal ketersediaan protein hewani. "Tugas kalian nantinya sebagai penyuluh handal, bagikan ilmu kalian ke peternak,” imbaunya.

Seperti dirangkum dari industry.co.id, Kementan mendorong mahasiswa Polbangtan nantinya setelah lulus kuliah menjadi penyuluh andalan yang dapat mencerdaskan peternak di Indonesia.

Lebih lanjut Ketut menjelaskan bahwa keanekaragaman protein hewani tidak hanya berasal dari daging sapi saja tetapi juga berasal dari produk peternakan lainnya seperti daging ayam, daging kambing, telur, susu dan hasil ternak lainnya.

Ia tambahkan bahwa persoalan pangan kedepan menjadi nomor 1 yang dibutuhkan oleh semua masyarakat di dunia. Ketut mengatakan bahwa Indonesia mempunyai mimpi menjadi Lumbung Pangan Asia untuk Daging Sapi pada tahun 2045. “Guna mempersiapkannnya mau tidak mau kita harus kerja keras,” tegasnya.

"Generasi muda harus mempunyai tekat yang kuat dan tangguh untuk memajukan peternakan, terutama mahasiswa Polbangtan jurusan peternakan yang sudah diamanahkan untuk ikut serta bermain dalam mensukseskan pembangunan peternakan, sehingga mimpi Indonesia untuk menjadi Lumbung Pangan Dunia dapat terwujud,” tukasnya.

Ketut mengimbau mahasiswa Polbangtan pada saat bekerja nanti harus menerapkan kedisiplinan dan membangun networking. "Dengan kerja keras dan komunikasi yang baik, maka kita akan lebih maju. Selain itu juga harus mempunyai integriti dan komitmen, sehingga ada kepercayaan (trust) dari orang lain,” ungkapnya.

Terkait dengan penyediaan protein hewani di Indonesia, I Ketut Diarmita mengatakan bahwa pemerintah telah membuat program terobosan, yaitu: 1). Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab); 2). Penambahan sapi indukan impor; 3). Peningkatan status kesehatan hewan melalui pengendaluan penyakit; 4). Penjaminan keamanan pangan asal ternak.

Sementara program pendukung: 1). Skim pembiayaan, investasi dan asuransi ternak; dan 2). Peningkatan kualitas bibit ternak melalui introduksi pengembangan sapi Belgian Blue, Galacian Blonde dan Sapi Wagyu.

Untuk UPSUS SIWAB, Ketut menjelaskan bahwa sejak diluncurkan pada bulan Oktober 2016 oleh Menteri Pertanian hingga saat ini capaian kinerjanya sangat fantastis. Hal ini terlihat dari pelayanan Inseminasi Buatan (IB) dari Januari 2017 hingga 31 Desember 2018 telah terealisasi 7.964.131 ekor. Kelahiran pedet mencapai 2.743.902 ekor atau setara Rp 21,95 Triliun dengan asumsi harga satu pedet lepas sapih sebesar Rp 8 juta per ekor. Nilai yang sangat fantastis mengingat investasi program Upsus Siwab pada 2017 sebesar Rp 1,41 triliun, sehingga ada kenaikan nilai tambah di peternak sebesar Rp 20,54 Triliun.

"Esensi Upsus Siwab mampu mengubah pola pikir petani/peternak yang cara beternaknya selama ini masih bersifat sambilan diarahkan ke praktik beternak yang menuju ke arah profit dan menguntungkan bagi peternak”, katanya.

Selain itu, Upsus Siwab juga berdampak terhadap penurunan pemotongan betina produktif melalui kerja sama dengan Baharkam Polri, sehingga mampu menekan angka pemotongan betina produktif mencapai 12.209 ekor pada tahun 2018 secara nasional atau mencapai 47,10% penurunan jika dibandingkan dengan pemotongan tahun 2017.

"Peternak kita harus dikenalkan dengan teknologi IB, tugas kalian semua nantinya setelah lulus sebagai penyuluh harus memberikan pengertian kepada peternak agar mereka mau membiakkan sapinya melalui teknologi IB, sehingga sapi-sapi milik peternak terus bertambah,” imbaunya dihadapan seluruh mahasiswa peternakan Polbangtan.

Mahasiswa Polbangtan juga diharapkan nantinya dapat menjelaskan tentang manfaat IB kepada peternak. Selain meningkatkan populasi, IB juga dapat memperbaiki mutu genetik ternak karena dapat menghindari in breeding (kawin sedarah).

Pada kesempatan tersebut, Ketut mengunjungi sapi Belgian Blue yang saat ini dikembangkan Polbangtan Magelang. Berat sapi tersebut kini telah mencapai 140 kg, meskipun umurnya baru 4 bulan. (NDV)

PETERNAK TASIKMALAYA TERIMA KUR DAN JUMPA PRESIDEN JOKOWI

Momen penyerahan KUR (Foto: Dok. Kementan) 

Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp. 34,3 Milyar untuk 632 debitur di Tasikmalaya diserahkan pada Rabu (27/2) di Pondok Pesantren Miftahul Huda, Desa Kalimanggis, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.

Presiden Jokowi yang hadir pada acara tersebut mengungkapkan, dalam upaya meningkatkan akses pembiayaan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pemerintah mendorong sinergi pondok pesantren dengan program pembiayaan kredit usaha yang diyakini dapat memperkuat perekonomian Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi melakukan temu wicara dan silaturahmi dengan beberapa petani dan peternak, serta santri milenial.

Ini adalah bukti bahwa pemerintah hadir untuk membantu rakyat agar dapat menjalankan usaha sendiri, sehingga kaum muda  pedesaan tidak perlu mengandalkan lapangan kerja dari pabrik atau mencari pekerjaan ke kota. KUR diharapkan dapat menggerakkan perekonomian di pedesaan yang dikelola rakyat, karena masyarakat dapat berwirausaha, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan membangun desa.

“KUR telah menjadi perhatian saya bahkan diawal 2018, bunga KUR diturunkan hingga 7% dimana pada tahun 2017 sebanyak 9%," ungkap Jokowi, demikian pernyataannya seperti yang dikutip dari Siaran Pers yang diterima Infovet.

Terkait pembiayaan, pemerintah juga telah membuat program Bank Wakaf Mikro yang didirikan untuk pondok-pondok pesantren. "Maksimal pembiayaan 8 milyar dan sudah berjalan 2 tuhun ini", ungkap Jokowi. "Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas di pondok- pesantren akan diberikan ketrampilan seperti bertani, beternak, menjahit, teknologi informatika dan lain-lain", tambahnya.

Saat penyerahan KUR, Jokowi berpesan kepada petani dan peternak agar dapat memanfaatkan KUR tersebut secara optimal. “Kepada peternak, semoga KUR dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga meningkat ekonominya.

Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Darmin Nasution menjelaskan KUR peternakan rakyat merupakan perluasan jenis KUR yang dulu hanya dapat diakses oleh pedagang, namun saat ini dapat diakses oleh petani dan peternak.

"Saya telah meminta semua bank penyalur KUR untuk mempermudah penyaluran kepada masyarakat," ucapnya.

Tercatat, sejak 2015 hingga 2018, tercatat KUR Peternakan sudah dinikmati oleh 687,897 debitur dengan total plafon sebesar Rp14,4 triliun. Untuk tahun 2019 pemerintah telah menargetkan 25,3 Triliun untuk 1,1 juta petani dan peternak (19,7 Triliun untuk 905 ribu petani dan 5,6 Triliun untuk 240 ribu peternak).

"Jika ini dapat disinergikan dengan e-commerce, maka hasilnya akan lebih optimal hasilnya", ungkap Menko Perekonomian. Termasuk menurutnya yang tidak kalah penting dalam pengembangan usaha petani adalah perlu adanya penetapan standar dan penentuan grade, sehingga harganya akan lebih tinggi dan mempunyai nilai tambah. "Untuk itu petani harusnya berkelompok dan melakukan kerjasama, jangan sendiri-sendiri," tandasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita yang hadir mewakili Menteri Pertanian menyampaikan, KUR Peternakan Rakyat merupakan bagian KUR Khusus yang diberikan kepada  kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster, dengan menggunakan mitra usaha baik penjamin pasar (off taker) maupun penjamin kredit (avalis), terutama untuk peternakan sapi dan ternak perah.

KUR peternakan dapat dimanfaatkan untuk komoditas peternakan rakyat baik pembibitan dan budidaya unggas,  sapi, domba dan kambing, ternak perah, babi,  serta integrasi pertanian/perkebunan dengan peternakan.

Ketut menyebutkan, realisasi KUR sub sektor peternakan lebih tinggi dibandingkan Realisasi KUR Sektor Perikanan dan Sektor Konstruksi, dimana pada tahun 2018 sebesar 5,06 Triliun Rupiah dengan jumlah debitur sebanyak 222.264. 

Dalam acara ini terdapat 3 peternak yang menerima bantuan KUR, yaitu Dian Wiraadiguna peternak ayam petelur dari Kabupaten Tasikmalaya memperoleh KUR sebanyak 500 juta, Nani Sumarni peternak ayam petelur Kabupaten Tasikmalaya sebesar 15 juta dan Supriyanto peternak domba Kabupaten Ciamis sebanyak 50 juta. (NDV)

Dirjen PKH: Upsus Siwab Tambah Populasi dan Pendapatan Peternak

Dirjen PKH bersama narasumber lain saat bincang agribisnis. (Foto: Infovet/Ridwan)

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita, mengatakan sejak peluncuran GBIB (Gertak Birahi dan Inseminasi Buatan) dan Upsus Siwab (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting), populasi sapi di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Ini terbukti dari loncatan populasi sapi sepanjang 2014-2017 naik sebesar 3,86% per tahun dibanding 2012-2014 yang hanya 1,03% per tahun pertumbuhannya. Pelayanan IB sepanjang Januari 2017-Desember 2018 telah terealisasi sebanyak 7.964.131 ekor, dengan kelahiran pedet mencapai 2.743.902 ekor atau setara Rp 21,95 triliun dengan asumsi satu ekor pedet Rp 8 juta.

“Nilai yang sangat fantastis mengingat investasi Upsus Siwab pada 2017 sebesar 1,41 triliun rupiah, sehingga ada kenaikan nilai tambah di peternak sebesar 20,54 triliun rupiah,” kata Ketut, Selasa (8/1).

Ia menambahkan, Upsus Siwab memiliki esensi mengubah pola pikir peternak yang cara beternaknya masih bersifat sambilan menuju ke arah profit dan menguntungkan peternak. “Siwab ini kan untuk menambah populasi dan pendapatan peternak, jadi jangan sampai berhenti. Ini terus kita lakukan, siwab terus kita genjot,” tambahnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, program Upsus Siwab ini juga mampu menurunkan pemotongan sapi dan kerbau betina produktif bekerjasama dengan Baharkam Polri. Sepanjang Januari-Desember 2018 pemotongan betina produktif mencapai 8.514 ekor, jumlah tersebut menurun 57,12% dibanding tahun 2017 yang mencapai sekitar 17 ribu ekor. (RBS)

Menengok Sapi Belgian Blue di BBPTUHPT Baturraden

Dirjen PKH ketika meninjau perkembangan sapi Belgian Blue di BBPTUHPT Baturraden (Foto: Dok. Kementan)   

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita, Selasa (18/12/2018) melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTUHPT) Baturraden untuk menyaksikan perkembangan sapi Belgian Blue yang merupakan hasil dari TE. Terdapat tiga pola warna pada sapi Belgian Blue ini, diantaranya adalah hitam (pie-black/pie-noire), semua putih dan roan (pie-blue).  

“Sebanyak tujuh ekor sapi dengan perototan besar, yaitu Belgian Blue, kini sudah bisa bisa kita jumpai di BBPTUHPT Baturraden,” ungkap Ketut dalam siaran pers yang diterima Infovet, Rabu (19/12/2018).

Pengembangan sapi Belgian Blue merupakan instruksi dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, sehingga pada tahun 2019 akan lahir Belgian Blue sebanyak 1.000 ekor dari hasil penerapan teknologi IB (Inseminasi Buatan) dan TE (Transfer Embrio).

Sapi Belgian Bue ini diharapkan dapat membantu upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi daging sapi di Indonesia melalui peningkatan mutu genetik ternak. Ketut mengatakan bahwa selain digunakan sebagai upaya pemenuhan produksi daging, keberadaan Belgian Blue juga digunakan untuk disilangkan dengan sapi lokal untuk meningkatkan perototan sapi lokal.

Menurut I Ketut, beberapa penelitian menyebutkan, perototan yang sangat ekstrim pada sapi Belgian Blue disebabkan oleh mutasi pada gen myostatin, gen yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan otot pada sapi. 

Mutasi inilah yang menyebabkan terjadinya muscular hypertrophy (MH) pada beberapa bangsa sapi.  Beberapa keuntungan yang diperoleh dari terjadinya mutasi ini adalah, perototan yang luar biasa sehingga jumlah karkas juga meningkat dan kandungan lemak pada daging yang rendah. 

“Saya sangat mengapresiasi atas capaian kinerja BBPTUHPT Baturraden, terutama dalam mengembangkan sapi Belgian Blue,” ujar Ketut.

Beberapa bulan yang lalu BBPTUHPT Baturraden juga telah mendistribusikan bantuan sapi indukan impor sebanyak 1.225 ekor kepada 80 kelompok peternak dan 2 UPTD yang berada di 35 Kabupaten di 5 Provinsi. Provinsi tersebut meliputi Kalimantan Barat, Jawa Tengah,Jawa Barat, Jawa Timur dan Yogyakarta.

Selain untuk pengembangan ternak ruminansia kecil, BBPTUHPT Baturraden juga telah mendistribusikan pemberian bantuan kambing di beberapa wilayah Jawa dan luar Jawa dalam rangka peningkatan ternak potong lokal.

Ketut juga mengapresiasi pencapaian kinerja BBPTUHPT Baturraden dalam mensukseskan program Kementerian Pertanian, yakni dalam pendistribusian bantuan ayam, pakan, dan paket obat-obatan dalam program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#Bekerja) di Kabupaten Brebes kepada 28.460 RTM yang telah tercapai 100%. (NDV)

Kesehatan Hewan dan Keamanan Pangan Kunci Tembus Pasar Global

Dirjen PKH dalam Rapat Koordinasi Teknis Nasional di Lombok (Foto: Dok. Kementan)

"Dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing produk ekspor, Kementan terus mendorong komitmen semua pihak dalam mewujudkan konsep One Health dalam penanganan penyakit Zoonosis," tutur Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) I Ketut Diarmita dalam Rapat Koordinasi Teknis Nasional (Rakonteknas) di Hotel Lombok Raya, Nusa Tenggara Barat, Rabu (5/12/2018).

Saat ini masalah kesehatan hewan dan keamanan produk hewan menjadi isu penting dalam perdagangan internasional. Bahkan menjadi hambatan dalam menembus pasar global.

Sebagai upaya memanfaatkan peluang ekspor, diperlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sektor peternakan, terutama dalam penerapan standar-standar internasional mulai dari hulu ke hilir.

Ditjen PKH sendiri terus membangun kompartemen-kompartemen Avian Influenza (AI) dengan penerapan sistem biosekuriti. Kini, kompartemen tersebut sudah berkembang menjadi 141 titik dan ditambah 40 titik yang masih dalam proses untuk sertifikasi, padahal awalnya hanya 49 titik.

“Kita terus mendesain kegiatan ini agar peternak lokal dapat menerapkan dengan baik dan kompartemen-kompartemen yang dibangun diakui oleh negara lain,” terang I Ketut.

Untuk penjaminan keamanan pangan, saat ini sudah ada 2.132 unit usaha ber-NKV (nomor kontrol veteriner). Nomor ini merupakan bukti tertulis yang sah bagi terpenuhinya persyaratan sanitasi higienis sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.

Peluang perluasan pasar untuk komoditas peternakan di pasar global, menurut I Ketut, masih sangat terbuka luas. Adanya permintaan dari negara di daerah Timur Tengah dan negara lain di kawasan Asia sangat berpotensi untuk dilakukan penjajakan karena keunggulan Indonesia salah satunya adalah produk halal.

"Jaminan kehalalan juga dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk ekspor produk peternakan ke wilayah Timur Tengah dan negara dengan penduduk mayoritas muslim lainnya dan ini harus kita manfaatkan,” ungkap Ketut.

Ekspor Peternakan 2018 Meningkat

Dalam kesempatan tersebut, I Ketut Diarmita juga menyatakan, ekspor sub sektor peternakan terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu sejalan dengan kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam meningkatkan daya saing dan mempermudah perizinan ekspor.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementan, volume ekspor sub sektor peternakan pada 2018 sejak Januari hingga September sebesar 183.414 ton dengan nilai 474.193.507 dolar AS. Dengan demikian terhitung volume ekspor naik sebesar 52,99 persen dan sementara nilai ekspor meningkat sebesar 194 persen, jika dibandingkan dengan volume dan nilai ekspor Januari-September 2017 yaitu sebesar 119.885 ton dan 161.171.933 dolar AS.

“Kita harapkan volume dan nilai ekspor sub sektor peternakan di triwulan akhir 2018 terus mengalami peningkatan,” katanya.

Ketut menjelaskan, data realisasi rekomendasi ekspor Ditjen PKH, capaian ekspor peternakan dan kesehatan hewan pada 3,5 tahun terakhir (2015-2018 semester I) mencapai Rp 32,13 triliun.

Kontribusi ekspor terbesar pada kelompok obat hewan yang mencapai Rp 21,58 triliun menembus ke 87 negara tujuan. Selain itu, ekspor babi ke Singapura sebesar Rp 3,05 triliun.

Produk susu dan olahannya juga menghasilkan sebesar Rp 2,99 triliun menembus pasar di 31 negara. Kelompok pakan ternak asal tumbuhan menyumbang Rp 3,34 triliun masuk ke 14 negara.

Beberapa produk lain seperti produk hewan non pangan, telur ayam tetas, daging dan produk olahannya, pakan ternak, kambing/domba, (DOC), dan semen beku juga menyumbang devisa cukup besar tahun ini.

“Langkah dan kebijakan Kementan dalam mewujudkan visi Indonesia menjadi Lumbung Pangan Dunia pada 2045 terus diupayakan bersama para pemangku kepentingan,” ujar I Ketut. (Sumber: Siaran Pers Kementan)

Kementan : 1.225 Ekor Sapi Brahman Cross Disalurkan ke Peternak

Kandang koloni sapi Brahman Cross (Foto: juraganedu.com) 

Sebanyak 80 kelompok peternak dan 2 UPTD yang berada di 35 Kabupaten, 5 propinsi yaitu Daerah Yogyakarta, Kalimantan Barat,  Jawa Tengah,  Jawa Timur dan Jawa Barat menerima bantuan sapi indukan jenis Brahman Cross.

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) melakukan penambahan sapi indukan jenis Brahman Cross sebanyak 1.225 ekor untuk peternak. Kebijakan penambahan indukan ini merupakan salah satu upaya mempercepat peningkatan populasi sapi di dalam negeri.

“Kami telah distribusikan sapi Brahman Cross sebanyak 1.225 ekor ke peternak. Melalui upaya ini diharapkan terjadi peningkatan share produksi daging sapi dalam negeri dan bertambahnya usaha sapi berskala usaha komersil,” kata I Ketut Diarmita, Dirjen PKH dalam keterangan resmi yang diterima Infovet (14/11/2018).

Sementara itu, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Sugiono mengemukakan proses pemasukan sapi indukan saat ini dilakukan oleh beberapa UPT lingkup Ditjen PKH yaitu Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTUHPT) Baturraden sebanyak 1.225 ekor.

“Sapi–sapi tersebut telah sampai di Indonesia pada 30 Oktober 2018, yang sebelumnya telah dilakukan preshipment inspection (PSI) di negara asal,” terang Sugiono.

Ditemui secara terpisah, Sintong Hutasoit Kepala BBPTUHPT Baturraden mengatakan, untuk memastikan sapi-sapi yang datang sehat, Ia katakan bahwa sebelumnya timnya telah meninjau langsung kedatangan sapi indukan tersebut di Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap. Selanjutnya, sapi-sapi tersebut juga telah dilakukan tindakan karantina selama 7 hari di Instalasi Karantina Hewan (IKH) Cilacap.

Berdasarkan hasil tindakan karantina, sapi-sapi tersebut telah dinyatakan 100% dalam keadaan sehat, nafsu makan sangat bagus dan tidak menunjukan gejala terkena penyakit hewan, sehingga telah diterbitkan sertifikat Kesehatan Hewan (KH) 14 dari IKH Cilacap.

“Saat ini sapi-sapi tersebut sudah terdistribusi ke 80 kelompok dan 2 UPTD  penerima dalam kondisi sehat. Pada hari ini adalah batas pengamatan 7 hari di kelompok dan UPTD, sehingga dilaksanakan proses administrasi Berita Acara Serah Terima kepada kelompok dan UPTD tersebut," kata Sintong Hutasoit. (NDV)

Langkah Pemerintah Perbaiki Harga Telur dan Jagung

Pemerintah mengimbau agar peternak meningkatkan kualitas telur (Foto: Infovet) 

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita turun ke lapangan langsung untuk meninjau pasar serta mengadakan pertemuan dengan peternak ayam petelur di Provinsi Jawa Timur, Rabu (31/10/2018).  

Pada pertemuan tersebut, Ketut menyampaikan beberapa langkah sebagai solusi untuk memperbaiki harga telur di tingkat peternak. Peternak diimbau agar meningkatkan kualitas telur dengan cara segera meregenerasi ayam yang sudah tua dan afkir, karena hal tersebut membuat produksi peternak tidak ekonomis dalam pemeliharaannya. Selain itu, Ketut menganjurkan supaya peternak memperbaiki kualitas telur.

“Kualitas telur mempengaruhi masa simpan telur agar bisa lebih lama, sehingga saat harga telur turun, penjualan masih bisa ditahan,” kata Ketut dalam keterangan resmi yang diterima Infovet, Kamis (1/11/2018).

Kementan juga meminta kepada perusahaan Pembibit untuk meningkatkan kualitas DOC, sehingga DOC yang diproduksi dan dijual ke para peternak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

“DOC yang tidak memenuhi SNI harus dimusnahkan untuk menjaga kualitas dan tidak merugikan para peternak,” tegas Ketut.  

Peternak diimbau untuk membangun kebersamaan dengan menguatkan koperasi yang mengarah berbentuk Korporasi sesuai kebijakan pemerintah, sehingga diharapkan dapat mampu bersaing serta memiliki posisi tawar yang lebih kuat ketika membeli DOC dan pakan.

I Ketut Diarmita

“Saya berharap Koperasi Putra Blitar terus membangun jaringan, agar distribusi telur bukan hanya memenuhi kebutuhan DKI Jakarta, namun harus mengembangkan pemasaran ke provinsi-provinsi lain yang tingkat kebutuhan telurnya tinggi,” imbuh Ketut.  

Bukan hanya masalah harga telur yang cenderung turun, peternak ayam juga tengah menghadapi masalah bahan baku pakan yaitu jagung.  

Pakan menduduki porsi tertinggi dalam usaha peternakan ayam petelur yakni 71% dari biaya produksi. Peternak mandiri umumnya belum mempunyai manajemen stok pakan yang baik untuk mendukung keberlangsungan usahanya.

Ketut juga menyampaikan harapannya agar dimasa mendatang Bulog dapat terlibat dalam bisnis jagung untuk membantu suply kebutuhan jagung  para peternak rakyat.

Sementara itu, Ketua Satgas Pangan Irjen Pol Setyo Wasisto yang  hadir dalam pertemuan tersebut mengimbau agar para trader telur dan jagung untuk menjaga kestabilan harga, demi terciptanya iklim usaha perunggasan yang baik dan berdaya saing.

Selain bertugas memantau distribusi jagung maupun telur, Tim Satgas Pangan Polri bertugas untuk memastikan lancarnya distribusi bahan pangan. 

“Saya mengimbau supaya tidak ada pihak yang coba bermain-main dalam distribusi jagung dan telur, karena ini menyangkut kebutuhan pangan masyarakat banyak,” tegas Irjen Setyo Wasisto.

Tim Kementerian Pertanian juga telah melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Blitar dan  disepakati langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan jagung dan rendahnya harga telur.

Langkah tersebut antara lain Kabupaten Toli-Toli siap mensuplai jagung ke Blitar, kemudian Kabupaten Blitar disarankan untuk meneruskan dan meningkatkan skala volume telur ke DKI melalui Koperasi Putra Blitar. Peternak Probolinggo dan Tasikmalaya diharapkan dapat mensuplai telur ke Kalimantan Selatan melalui Bulog Divisi Kalimantan Selatan, dimana harga telur di wilayah tersebut saat ini sangat tinggi. (NDV)

Belgian Blue Ramaikan Kontes Ternak dan Panen Pedet Terbesar di 2018

Mentan dan Dirjen PKH meninjau lokasi Kontes Ternak dan Panen Pedet.

Sapi unggul berbobot raksasa, Belgian Blue menjadi salah satu sapi yang meramaikan Kontes Ternak dan Panen Pedet yang digelar di Sidoarjo pada 26-28 Oktober 2018.

“Saya senang sekali melihat perkembangan sapi-sapi Belgian Blue ini, tolong dijaga baik-baik kesehatannya,” ucap Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau langsung lokasi pameran.

Sejak dihadirkannya Belgian Blue di Indonesia, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), I Ketut Diarmita menyampaikan bahwa sampai tanggal 26 Oktober 2018, telah ada 80 ekor kelahiran sapi Belgian Blue yang berhasil dikembangbiakkan baik dari hasil Transfer Embrio (TE) maupun Inseminasi Buatan (IB).

Ketut berharap jumlah ini akan terus bertambah, dan akan lahir keturunan-keturunan Belgian Blue yang lebih banyak lagi di tahun depan. Kementan menargetkan kelahiran 1.000 pedet Belgian Blue di tahun 2019, baik melalui IB maupun TE.

"Hingga saat ini, sapi yang dilaporkan bunting dari hasil transfer embrio saat ini sudah ada 126 ekor, sedangkan sapi yang bunting dari hasil inseminasi buatan saat ini sebanyak 150 ekor," ungkap I Ketut.

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Ditjen PKH Sugiono menyatakan berdasarkan informasi dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) bahwa mulai Oktober, November dan Desember 2018 merupakan bulan-bulan yang dinanti untuk kelahiran pedet-pedet Belgian Blue. (NDV)

Ekspor Obat Hewan Datangkan Devisa 20 Triliun

Pertemuan Dirjen PKH dengan para produsen obat hewan se-Indonesia (Foto: Humas Kementan RI) 

“Saya memberikan apresiasi kepada seluruh produsen obat hewan di Indonesia. Nilai ekspor obat hewan periode Januari hingga Agustus 2018 ini saja meningkat 7,8 persen dari posisi nilai ekspor tahun 2017.” Demikian pernyataan Direktur Jenderal PKH, I Ketut Diarmita dalam pertemuan dengan para produsen obat hewan se-Indonesia, Jumat (19/10/2018) di kantor pusat Kementerian Pertanian.

Dalam kurun waktu 3,5 tahun, ekspor obat hewan telah signifikan mendatangkan devisa negara yang cukup besar. Berdasarkan data Direktorat Jenderal  Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan), nilai ekspor obat hewan dari tahun 2015 sampai dengan bulan Juni 2018 telah mencapai Rp 20,16 Triliun.

Ketut menambahkan ekspor obat hewan asal Indonesia telah menembus lebih dari 80 negara di dunia yang tersebar di Benua Amerika, Asia, Afrika, Australia, dan Eropa. Obat hewan yang diekspor tersebut ada 3 tiga jenis sediaan, yaitu biologik, farmasetik, dan premiks.

Kementan meyakini ekspor ini masih terus dapat ditingkatkan, baik dari segi volume ekspor, jenis produk maupun tujuan pasar baru negara-negara di luar negeri. Untuk membuka pasar baru, perusahaan harus jeli melihat dan mengatasi hambatan teknis ke negara tujuan, serta menyampaikannya kepada Ditjen PKH.

"Kami akan fasilitasi dalam akselerasi ekspor dengan menjalin harmonisasi persyaratan ekspor dengan berbagai negara tujuan," terang Ketut dalam keterangan resminya.

Upaya Percepatan dan Daya Saing

Saat ini, Ditjen PKH telah membentuk Tim Percepatan Ekspor komoditas bidang peternakan dan kesehatan hewan, termasuk obat hewan untuk membantu pelaku usaha dalam mengatasi berbagai kendala. 

Pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran kepada pimpinan perusahaan ekspor obat hewan dan Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) bahwa obat hewan produksi dalam negeri yang didaftarkan untuk orientasi ekspor, akan mendapat prioritas dalam proses penerbitan SK Nomor Pendaftaran dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

"Ditjen PKH juga sedang melakukan pemutakhiran Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran Obat Hewan, sehingga diharapkan penerbitan nomor pendaftaran obat hewan dapat diterbitkan dalam waktu yang lebih cepat dengan tetap mempertimbangkan aspek teknis terkait mutu, khasiat dan keamanan obat hewan," jelas Ketut.

Pada era pelarangan penggunaan AGP (Antibiotic Growth Promoter) seperti saat ini, sangat diperlukan inovasi-inovasi baru di bidang obat maupun pakan ternak, dengan cara membuat pilot-pilot project pembuatan pakan yang melibatkan para ahli dari perguruan tinggi.

“Tingkatkan produksi dan kualitas obat hewan, serta buat bagaimana agar dapat berdaya saing,” kata Ketut penuh semangat.

Untuk meningkatkan daya saing, Kementan mendorong para produsen obat hewan untuk menerapkan Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB). Penerapan CPOHB, pendaftaran obat hewan dan pengujian mutu obat hewan merupakan penjaminan terhadap mutu, khasiat dan keamanan obat hewan.

Asisten Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian KUKM) Christina Agustin pada acara tersebut juga menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan fasilitasi kemitraan produksi dan pemasaran bagi usaha obat hewan skala kecil maupun menengah.

 Selain itu, Kementerian KUKM juga dapat memberikan pendampingan/pelatihan vocational bagi produsen obat hewan skala menengah. (NDV)

Pemerintah Respon Aspirasi Peternak Ayam Petelur

Pertemuan Dirjen PKH dan tim dengan para peternak di Blitar (Foto: Dok. Humas Kementan RI)

Menanggapi keluhan dan aspirasi para petani peternak ayam petelur mengenai harga jagung untuk pakan, Kementan RI melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) I Ketut Diarmita dan Dirjen Tanaman Pangan (TP) Sumardjo Gatot Irianto bertemu langsung dengan peternak di Kabupaten Blitar, Selasa (16/10/2018).

Sebelumnya, Dirjen PKH dan tim telah melakukan dialog dengan peternak ayam petelur mandiri di Kendal pada Minggu (14/10/2018) dan Cepu Senin (15/10).

Dalam pertemuan tersebut para peternak menyampaikan harapan bisa mendapatkan jagung dengan harga terjangkau, yakni maksimal Rp 4.600 per kilo gram (kg). Peternak juga meminta subsidi jika harga jagung tersebut di atas Rp. 4.600 per kg.

Sebagai langkah cepat jangka pendek, Dirjen PKH mengimbau para perusahaan pabrik pakan ternak (feedmill) untuk membantu para peternak mandiri mendapatkan jagung dengan harga terjangkau, yaitu Rp. 4.500-4.600 per kg dari harga pasar saat ini sebesar Rp. 5.000-5.200.

"Sehingga ada subsidi Rp. 500 - 600 per kg. Subsidi ini kan bisa disisihkan dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan pabrik feedmill," kata Ketut dalam keterangan resminya yang diterima Infovet, Kamis (18/10/2018).

Tambah Ketut, keterlibatan sejumlah perusahaan ini penting untuk saling membantu sesama peternak sehingga bisa sama-sama tumbuh. Kebutuhan jagung untuk para peternak ayam petelur mandiri di Kabupaten Blitar mencapai 1.000 - 1.500 ton per hari.

Merespon hal tersebut, beberapa perusahaan telah dan akan memberikan bantuan jagung dengan harga subsidi.

Contohnya PT Sido Agung yang memberikan jagung subsidi sebanyak 100 ton ke Kabupaten Kendal. Jagung bersubsidi dengan kadar air 15 persen itu dihargai Rp 4.500 per kg.

Sementara itu, untuk Kabupaten Blitar bantuan datang dari PT Charoen Pokhphand sebesar 50 ton, PT. Japfa Comfeed 40 ton, PT. Panca Patriot 100 ton, PT Malindo 20 ton, BISI 2 ton, dan CV Purnama Sari 10 ton.

Untuk jangka panjang, Dirjen PKH I Ketut Diarmita menyarankan agar dalam pembelian Day Old Chiken (DOC) dan jagung sebagai bahan baku pakan dilakukan secara bersamaan. Tujuannya supaya bisa mendapatkan harga lebih murah.

Adapun Dirjen TP Sumardjo Gatot Irianto menyatakan akan membantu petani jagung di sentra jagung setempat dengan memberikan 3 unit combine harvester, 5 unit traktor, dan bantuan benih jagung untuk 50 ribu hektar (ha).

Kelompok petani dan peternak juga diberikan 2 unit alat pengering jagung. Dirjen TP memberikan pula mereka subsidi pembelian jagung sebesar Rp 100 juta.

"Subsidi ini dilakukan untuk menutupi selisih harga pasar dengan kemampuan para peternak untuk membeli jagung yaitu diharga Rp. 4.600 per kg," kata Gatot.

Sebelumnya, Direktur Seralia Ditjen Tanaman Pangan Bambang Sugiharto mengusulkan adanya keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pembelian jagung untuk para peternak mandiri.

Dalam pertemuan di Cepu, diputuskan tim Kementan bersama perwakilan peternak dan BUMD akan mengecek dan sekaligus membeli jagung di PT Segar Agro di Cepu, serta Tuban dan Blitar. ***

Sistem Informasi Kesehatan Hewan Indonesia Terbaik di Asia

Dirjen PKH bersama dengan Tim Chapman (Foto: Humas Kementan)

Pada pertemuan akhir Komiter Koordinasi Program (PCC) Australia-Indonesia Partnership for Emerging Infectious Diseases (AIPEID), Selasa (18/9/2018), Dirjen PKH I Ketut Diarmita mengumumkan bahwa Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional yang terintegrasi Indonesia (iSIKHNAS) diakui Badan Kesehatan Dunia (OIE) sebagai salah satu sistem informasi kesehatan hewan terbaik di Asia.

Ketut mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Australia yang telah bekerjasama untuk mengembangkan iSIKHNAS melalui program AIPEID. Dalam pertemuan tertinggi sistem tata-kelola AIPEID tersebut, rapat dipimpin oleh Ketua Bersama. Pihak Indonesia dipimpin Dirjen PKH dan dari perwakilan pemerintah Australia dipimpin oleh Tim Chapman yang merupakan First Assistant Secretary, Animal Biosecurity, Department of Agriculture and Water Resources, Australia, serta dihadiri pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan.

“Melalui iSIKHNAS early report (laporan cepat) atau early detection (deteksi awal) dapat berjalan dengan baik, sehingga pemerintah dapat bergerak cepat untuk mengambil keputusan atau langkah-langkah aksi dalam pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan, sehingga jangan sampai terjadi outbreak penyakit,” ucap Ketut, dalam pernyataan tertulis yang diterima Infovet, Rabu (19/9/2018).  

Awal Oktober 2018 mendatang iSIKHNAS akan dipaparkan oleh staf Ditjen PKH di forum OIE. Selanjutnya OIE melalui Lembaga Penelitian Perancis, CIRAD akan melakukan penilaian dampak iSIKHNAS terhadap sektor peternakan dan kesehatan di Indonesia.

Lebih lanjut, Ketut menyampaikan pentingnya penguatan sistem pelayanan kesehatan hewan nasional, terutama sebagai upaya menghadapi ancaman masuknya penyakit hewan menular yang baru muncul. "Hal ini telah menjadi prioritas pemerintah untuk mengendalikan penyakit, serta meningkatkan produksi ternak domestik untuk memastikan keamanan pangan dan menstabilkan harga produk ternak," ungkapnya. (NDV)

Penjelasan Dirjen Soal Industri Tak Wajib Serap Susu Lokal

Kementan tetap mendorong kemitraan industri dengan peternak sapi perah (Foto : Antara/Raisan Alfarisi)

Kementerian Pertanian baru-baru ini melakukan revisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 26 Tahun 2017 menjadi Permentan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu. Aturan tersebut tidak lagi mewajibkan industri pengolahan susu (IPS) bermitra atau menyerap susu sapi dari peternak lokal.

Dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/8/2018), Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, I Ketut Diarmita, menjelaskan perubahan Permentan Nomor 26 Tahun 2017 menjadi Permentan Nomor 30 Tahun 2018 dan Permentan Nomor 33 Tahun 2018 tentang penyediaan dan pembelian susu, merupakan konsekuensi dari keputusan DBS WTO.

“Beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan hortikultura dan peternakan harus direvisi,” ungkapnya.

Lanjut Ketut, dalam permentan nomor 30/2018 prinsip dasarnya adalah menghilangkan kemitraan sebagai salah satu pertimbangan dalam penerbitan rekomendasi. Perubahan ini dilakukan karena Amerika Serikat (AS) mengancam akan mencabut produk ekspor Indonesia dari Generalized System of Preferance (GSP), sehingga bisa menurunkan nilai ekspor Indonesia.

Ketut menegaskan, dengan perubahan permentan tersebut program kemitraan antara pelaku usaha persusuan nasional dan peternak tetap diatur dalam rangka peningkatan populasi dan produksi susu segar dalam negeri. Kementan tetap mendorong pelaksanaan kemitraan industri dengan peternak , meski ada revisi Permentan 26 tahun 2017.

"Dengan perubahan Permentan tersebut, program kemitraan antara pelaku usaha persusuan nasional dan peternak tetap diatur dalam rangka peningkatan populasi dan produksi susu segar dalam negeri (SSDN). Pelaksanaan kemitraan ini tetap kita dorong untuk dilakukan oleh seluruh pelaku usaha persusuan nasional," tandasnya.

Informasi yang ditambahkan Ketut, bahwa dengan adanya Permentan Nomor 26 Tahun 2017, proposal kemitraan yang masuk hingga 6 Agustus 2018 sebanyak 99 proposal dari 118 perusahaan, terdiri dari IPS 30 dan importir 88 perusahaan dengan nilai investasi Rp 751,7 miliar.

Adapun bantuan yang diberikan Kementan untuk memajukan peternak diantaranya asuransi ternak sapi bersubsisi, IB dalam program Upsus Siwab, KUR khusus untuk pembiakan sapi, serta memfasilitasi kapal khusus ternak. (rilis/inf)

Peduli Gempa Lombok: Ternak Butuh Bantuan Pakan dan Obat

Dirjen PKH memimpin kegiatan koordinasi penanganan gempa Lombok. (Foto: Humas Ditjen PKH) 

Gempa bermagnitudo 7 mengguncang Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, dan wilayah sekitarnya pada Minggu (5/8/2018) sekitar pukul 18.46 WIB. Senin (6/8/2018), Badan Nasional Penanggulangan Bencana merilis data korban gempa Lombok, sebanyak 98 orang meninggal dunia, 236 orang luka-luka, ribuan rumah rusak, dan pengungsi mencapai ribuan jiwa yang tersebar di berbagai lokasi.

Sejumlah personil TNI membersihkan puing bangunan pasca gempa bumi (Foto: tempo.co)

Tim Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian dalam keterangan tertulis yang diterima Infovet, Selasa (7/8/2018) tengah berkoordinasi  dengan Dinas Peternakan Provinsi dan BPTP di Posko BPTP, Narmada, Lombok. 

Kegiatan koordinasi ini dipimpin langsung oleh Dirjen PKH, Dr Drh I Ketut Diarmita MP  untuk mengidentifikasi permasalahan di lapangan terkait hijauan pakan ternak, obat obatan pada ternak, serta kematian ternak.

Ketut mengungkapkan untuk sementara ini belum ada laporan kematian ternak. Tim Ditjen PKH bersama gabungan dinas peternakan setempat fokus menyisir dan mengidentifikasi petani yang terkena musibah.

“Karena petani di daerah gempa masih bergulat untuk menangani dirinya akibat musibah, tentu ternaknya tidak boleh terlantar. Jadi kita akan bergerak cepat untuk menangani masalah yang terkait pakan dan penyakit,” kata Ketut. Selain itu, pihaknya juga mengantisipasi adanya pencurian sapi karena ditinggal pemiliknya.

Ketua Tim Peduli Bencana NTB, Drh Wayan Masa Tenaya PhD menyampaikan data laporan dari Kepala Dinas Provinsi NTB yang menyebutkan Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur adalah kawasan yang terkena dampak paling besar.

“Ternak-ternak di dua kabupaten tersebut sangat perlu mendapatkan bantuan pakan serta pengobatan,” tutur Drh Wayan.

Terdapat 4 kecamatan di Kabupaten Lombok Utara yang telah didata untuk menerima bantuan pakan dan obat hewan, yakni Kecamatan Pemenang, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Gangga, dan Kecamatan Kahyangan

Sementara Kecamatan Sambelia, Kecamatan Sembalun, dan Kecamatan Pringgabaya adalah 3 kecamatan di Kabupaten Lombok Timur yang akan diberi bantuan.  

Informasi selanjutnya dihimpun dari Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) bahwa pakan ternak yang tersedia saat ini adalah konsentrat, pucuk tebu, dan lain sebagainya. Obat-obatan untuk ternak telah tersedia di dinas peternakan kabupaten terkait yaitu untuk gangguan reproduksi (Gangrep) pada sapi. *** (NDV)

Dieng Culture Festival Domba Batur, Pesta Kebanggaan Insan Peternakan

Dirjen PKH saat menyaksikan ratusan domba Batur yang ditampilkan (Foto: Humas Ditjen PKH)

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, I Ketut Diarmita menghadiri acara Dieng Culture Festival Domba Batur, Sabtu (4/8/2018) di Lapangan Soeharto Withlem Dieng Kulon, Banjarnegara. Festival Domba Batur merupakan ajang pesta insan peternakan untuk menampilkan keberhasilan yang dicapai oleh peternak maupun stakeholder peternakan, serta menjadikan domba Batur menjadi ikon budaya masyarakat Banjarnegara.

Domba Batur saat ini menjadi domba kebanggaan masyarakat Banjarnegara, khususnya di daerah Batur dan sekitarnya yang telah mengembangkannya secara turun-temurun. Domba ini berasal dari persilangan antara domba Merino dengan domba Ekor Tipis.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Infovet kemarin, pada kesempatan tersebut I Ketut Diarmita menyampaikan dalam upaya melestarikan domba Batur dan sebagai perlindungan hukum terhadap plasma nutfah Indonesia tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan Domba Batur sebagai rumpun/galur ternak melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2916 tahun 2011 tanggal 17 Juni 2011.

Ketut menyebutkan, populasi domba Batur di tahun 2018 sebanyak 7.900 ekor. Jumlah tersebut menurun sebanyak 40% bila dibandingkan dengan populasi tahun 2017 yakni sekitar 13.173 ekor. “Intinya pakan, pakan, pakan dan pengendalian penyakit untuk meningkatkan populasi ternak,” tegasnya.

Terkait dengan peningkatan produksi dan pengembangan pakan, Ketut menghimbau agar peternak berkomunikasi dengan UPT kami Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (BBPTUHPT) Baturaden, dan jika ada laporan penyakit segera komunikasikan dengan Balai Besar Veteriner Wates.

Lebih lanjut, Ketut menjelaskan tantangan yang perlu diatasi bersama untuk meningkatkan populasi domba Batur adalah terkait penjualan dan pemotongan domba Batur yang tak terkendali dan adanya penurunan kualitas akibat terjadinya inbreeding. Untuk mempertahankan dan melestarikan sumberdaya genetik domba Batur, Kementerian Pertanian telah menetapkan Kabupaten Banjarnegara sebagai wilayah sumber bibit domba Batur melalui Kepmentan Nomor 352 Tahun 2015.

Kementan siap membantu pengembangan domba Garut, melalui pengajuan e-proposal, kata Ketut.

“Tantangan pasca panen harus menjadi perhatian juga, terutama dalam mengolah wool domba Batur agar mempunyai nilai tambah bagi peternak sekaligus juga akan memberikan side effect bagi pertumbuhan wisata di wilayah Dieng,” tambahnya.

Belum lama ini Indonesia mengekspor domba sebanyak 2.100 ekor ke Malaysia. Terbukanya akses pasar ke beberapa negara, Ketut berharap dapat menjadi peluang bagi peternak dalam meningkatkan produksi domba Batur. “Terkait pengembangan domba Garut ke depan, Kementan siap membantu asal sesuai dengan aturan yang ada yaitu melalui pengajuan proposal via e-proposal,” tandasnya (NDV)