Gratis Buku Motivasi "Menggali Berlian di Kebun Sendiri", Klik Disini Aksi Demo Peternak | Majalah Infovet I Majalah Peternakan dan Kesehatan Hewan -->

SEMPAT KECEWA, PETERNAK AKHIRNYA BISA CURHAT KE DIRJEN PKH

Peternak "menggerebek" Dirjen PKH (Foto : Jefri)

Sekitar dua puluh orang perwakilan peternak ayam yang melakukan demonstrasi di Kementerian Pertanian Rabu (11/12) diterima oleh Kasubdit Unggas dan Aneka Ternak, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, Drh Makmun M.Sc. Pertemuan tersebut dalam rangka mendengarkan keluhan peternak agar ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung C Kementan tersebut, Makmun meminta maaf sebesar - besarnya kepada para perwakilan peternak.

"Saya sebagai tuan rumah memohon maaf kepada bapak - bapak sekalian apabila penyambutan dari kami kurang berkenan. Saya juga meminta maaf karena Pak Dirjen tidak dapat menemui bapak sekalian karena sedang ada pekerjaan lain," tukas Makmun.

Mendadak tensi berubah ketika perwakilan peternak mendengar pernyataan Makmun tadi. Kekecewaan pun juga terlihat jelas dari semua perwakilan peternak. Salah satu perwakilan peternak yang bersuara mengungkapkan kekecewaannya yakni peternak asal Bogor, Kadma Wijaya.

"Saya sangat kecewa hari ini, Pak Dirjen tidak ada di sini, padahal kami sudah sebanyak ini. Mohon maaf, bukan bermaksud mengecilkan, kalau Pak Makmun saja yang menerima, kami kan bisa bertemu dengan Pak Makmun kapan saja, kalau ketemu sama Pak Dirjen kan jarang - jarang," ungkap Kadma.

Selain Kadma, seorang perwakilan peternak dari Magelang juga mengungkapkan kekecewaannya. Menurutnya, penerimaan yang dilakukan oleh Kementan hari itu sangat tidak manusiawi. Mulai dari ketika tidak dibolehkannya peternak memasuki kawasan Kementan, hingga ketidakhadiran Dirjen dalam pertemuan tersebut.

Dengan semakin memanasnya tensi dan untuk mencegah hal - hal yang tidak diinginkan Sugeng Wahyudi yang juga salah satu koordinator aksi mengambil inisiatif agar peternak segera angkat kaki dari kawasan Kementan. Mereka pun memutuskan untuk memberikan rapor merah sekaligus tuntutan mereka kepada Makmun dan hendak melipir ke gedung A untuk menemui perwakilan Menteri Pertanian dan melakukan hal yang sama.

Dalam perjalanan menuju gedung A, seorang peternak mendapatkan info bahwa Dirjen PKH sedang berada di gedung Pusat Informasi Agribisnis Kementan. Syahdan mereka pun langsung menggerebek tempat tersebut dan bertemu dengan Dirjen PKH I Ketut Diarmita beserta Pejabat sekelas Direktur lainnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung alot, beberapa kesepakatan dihasilkan oleh mereka. Salah satunya mengenai akan dilibatkannya perwakilan peternak untuk mengetuai tim ahli yang dibuat oleh Ditjen PKH dalam menghitung supply - demand DOC.

Ketika dikonfirmasi oleh Infovet, Dirjen PKH hanya menjawab secara normatif dan terkesan adem ayem atas hal tersebut. "Ya biasalah peternak, wajar kalau mereka cari saya, pokoknya nanti ini akan kita godok kembali, yang jelas ini butuh waktu dan butuh koordinasi lebih lanjut secara hukum, terima kasih," tutur Ketut. (CR)


AKSI DAMAI PETERNAK AYAM DI KEMENDAG

Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menerima peternak yang melakukan demonstrasi (Foto : CR)

Ratusan peternak ayam dari berbagai daerah yang tergabung Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN) kembali menyuarakan kegelisahannya kepada instansi pemerintah. Kali ini mereka mendatangai Kementerian Perdagangan pada Rabu, (27/11).

Dalam aksinya kali ini, PPRN meminta agar pemerintah menetapkan regulasi terkait harga acuan ayam hidup (live bird). Salah satu koordinator aksi, Parjuni mengatakan bahwa dengan adanya harga acuan yang jelas dan pasti maka dapat melegakan nafas peternak.

"Kalau sudah ada regulasinya nanti peternak bisa lebih untung, enggak kaya sekarang, harga sudah ada acuan, tapi masih disuruh tetap turun. Yang rugi kan jadi peternaknya lagi," tuturnya.

Ia melanjutkan, sebenarnya dalam Permendag No. 96 tahun 2018 harga acuan memang telah diatur, namun begitu masih ada yang harus diperbaiki. 

"Di Permendag harga acuan live bird Rp. 18.000 - Rp. 20.000 perkilogram, untuk Pulau Jawa mungkin tidak ada masalah, namun rekan - rekan kami di Kalimantan misalnya, kan harga Sapronaknya juga berbeda (lebih mahal), makanya harga acuan itu harus diatur juga berdasarkan daerahnya," ungkap Parjuni.

Tuntutan lain yang disuarakan peternak yakni kestabilan harga bibit ayam umur sehari (DOC). Salah satu peserta aksi, Sugeng Wahyudi menuturkan bahwasanya saat ini acuan harga untuk DOC juga harus ditegaskan. 

"Harga DOC kan variatif ya, tergantung perusahaan breeding, ada yang murah (Rp.3.000-an) sampai yang mahal (Rp.5.000-an), nah ini harus diatur juga dan kami mohon agar Kemendag ikut andil dalam hal ini. 

Ia menambahkan bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi dan butuh campur tangan pemerintah untuk urusan perunggasan di hulu dan hilir. Karena menurut Sugeng, saat ini peternak rakyat yang selalu dirugikan dengan kondisi perunggasan yang carut - marut.

Aksi peternak ditanggapi oleh Sekretaris Direktorat Perdagangan Dalam Negeri, Syailendra. Ia mengajak perwakilan peternak dari tiap daerah untuk masuk dan berdiskusi.

"Saya rasa tuntutan peternak ini logis, dan kami juga akan berusaha untuk mengakomodir semua tuntutan tersebut. Saya harap aksi ini tetap berjalan baik dan damai, yakinlah bahwa pemerintah ada untuk rakyat," tukasnya.

Kemudian sekitar 15 orang perwakilan peternak dari berbagai daerah berdiskusi dengan pihak Kemendag. Diskusi digelar secara tertutup bersama Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga. Hingga berita ini diturunkan, hasil diskusi masih belum diumumkan. (CR)

DEMONSTRASI PETERNAK DI KEMENTAN HASILKAN BEBERAPA KESEPAKATAN


Aksi demonstrasi kembali terjadi di Ibukota, kali ini bukan di Gedung DPR/MPR melainkan di Kementerian Pertanian, Jl. Harsono RM, Ragunan. Rabu (26/9), sekitar 700-an peternak yang mengatasnamakan Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN) menyambangi kantor Menteri Pertanian.

Seruan yang digaungkan masih seputar kondisi harga ayam yang anjlok di bawah HPP beberapa bulan belakangan ini. “Kami peternak rakyat mandiri menyampaikan tuntutan dan aspirasi kami kepada pemerintah dan pihak terkait dalam menstabilkan harga ayam hidup dan penegakan regulasi," ujar Pardjuni, orator  aksi.

Ia juga mengatakan bahwa sebelumnya GOPAN juga sudah beberapa kali melakukan pertemuan dan berdiskusi dengan pihak terkait yang membidangi urusan ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementan, hingga Perum Bulog. Namun, pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil yang nyata, alias nihil. "Sudah berapa kali kami rapat, hasilnya nol besar," pungkasnya.

700-an orang peternak datangi Kementan menuntut stabilisasi harga ayam. (Foto: Infovet/CR)

Diajak Berdialog
Menanggapi aksi tersebut, Kementerian Pertanian dengan cepat mengajak peternak untuk masuk dan melakukan dialog. Dalam dialog tersebut, peternak, Kementan dan perwakilan perusahaan berdiskusi satu meja. Ada beberapa poin penting tuntutan peternak kepada pemerintah dan integrator selain menstabilkan harga jual ayam hidup, diantaranya :

1. Perusahaan integrasi dan afiliasinya tidak menjual ayam hidup ke pasar becek.
2. Perusahaan integrasi diharapkan memotong seluruh ayam produksinya di Rumah Potong Ayam (RPA) dan menjual ke pasar modern.
3. Perusahaan dan peternak yang memiliki populasi ayam masuk atau chick in 300 ribu per minggu, wajib memiliki RPA dengan kapasitas potong minimal 50% dari produksi.
4. Perusahaan integrasi harus mengembangkan pasar ekspor.
5. Perusahaan terintegrasi menurunkan harga DOC dan pakan, serta menjual minimal 60% DOC pada peternak mandiri dan menghentikan sistem kawin pakan-DOC bagi peternak mandiri.
6. Meminta pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden untuk penataan iklim usaha perunggasan nasional yang berkeadilan dan melindungi peternak unggas rakyat mandiri. (Sesuai UU 18 tahun 2009 jo UU 41 tahun 2014 pasal 33).

Diskusi sempat berlangsung alot antara peternak, perusahaan integrator dan pemerintah. Sampai-sampai menteri pertanian, Amran Sulaiman, mengambil alih diskusi sebagai moderator. Amran pun geram dengan suasana diskusi tersebut, ia mengancam para integrator yang tidak mau menyetujui tuntutan peternak agar dicabut izin impor GPS-nya.

“Para direktur, tolong catat ini perusahaan-perusahaan yang tidak mau sepakat, kalau perlu dicabut izin impornya, biar sekalian kalau mau dibikin ribut yang besar, jangan tanggung-tanggung,” kata Amran.

Tensi mulai mereda ketika kesepakatan yang dicapai dalam diskusi tersebut. Direktur Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita, menyatakan permintaan maafnya kepada semua unsur yang hadir.

“Saya minta maaf kepada semua, utamanya peternak dan Bapak menteri, karena ketidakmampuan saya dalam mengurus ini, sehingga semua jadi ricuh begini. Saya juga sebenarnya tidak ingin ada yang dirugikan baik integrator maupun peternak, kita harus hidup berdampingan dan seirama, sekali lagi saya mohon maaf bila ada yang merasa dirugikan,” tuturnya.

Sementara itu, sikap dingin perwakilan integrator terlihat ketika Infovet hendak meminta tanggapannya terkait kesepakatan yang dibuat.

Kendati demikian, para integrator yang hadir, diantaranya Japfa, Charoen Pokphand, Panca Patriot, Sumber Unggas Jaya dan beberapa perusahaan lainnya, sepakat mengikuti aturan dan tuntutan peternak, dengan penerapan secara bertahap. (CR)

LANGKAH DAN IMBAUAN DITJEN PKH TERKAIT SITUASI PERUNGGASAN TERKINI

Pemerintah mengambil langkah terkait situasi perunggasan saat ini, khususnya menyangkut harga livebird (Foto: Istimewa) 


Menyusul aksi demo ratusan peternak di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian Jakarta Pusat kemarin, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) mengambil sikap.

Terkait harga livebird di tingkat peternak (farm gate), langkah-langkah yang dilakukan Ditjen PKH diantaranya memastikan data yang terekam dan mensosialisasikan sampai bulan ini, potensi kebutuhan daging ayam ras tahun 2019 (Januari-Desember) sebesar 3.251.745 ton atau rata-rata 270.979 ton/bulan. Potensi produksi daging ayam ras tahun 2019 (Januari - Desember) sebesar 3.829.663 ton atau rata-rata 319.139 ton/bulan.

Dari data tersebut terdapat potensi surplus sebanyak 577.918 ton atau 17.77% selama periode 2019. Namun demikian, dari data potensi di atas realisasi sesungguhnya sampai saat ini (Agustus 2019) sebesar 2.334.042 ton atau per bulan 291.755 ton, artinya terdapat surplus sampai saat ini sebesar 7.29% dari kebutuhan nasional. Dari surplus sebanyak 7.29%, sebenarnya sangat ideal untuk cadangan pangan khususnya daging unggas secara nasional.

Langkah Cutting HE Umur 19 hari dan tunda setting berdasarkan Surat Edaran Ditjen PKH Nomor: 095009/SE/PK.010/F/09/2019 tanggal 2 September 2019 tentang Pengurangan Day Old Chick (DOC) Final Stock (FS) tahun 2019 dilakukan untuk mempercepat berkurangnya produksi DOC FS dengan harapan peternak mandiri menikmati harga HPP yang stabil sesuai Permendag No 96 tahun 2018.

Terjadinya anomali harga livebird di tingkat farm gate (peternak) dengan harga Rp. 11.000-17.000, dibandingkan dengan harga di pasar yang masih stabil tinggi sebesar Rp. 30.0000-35.000 sangat jelas menunjukan adanya disparitas harga yang sangat tinggi. Hal ini hendaknya menjadi perhatian seluruh stakeholder untuk menyikapi disparitas harga tersebut.

I Ketut Diarmita, Direktur Jenderal (Dirjen) PKH mengimbau kepada seluruh pelaku usaha peternakan baik integrator maupun peternak mandiri untuk tenang dalam rangka percepatan kembali normalnya harga livebird di tingkat farm gate ke HPP. Berikut imbauan Dirjen PKH secara lengkap seperti dalam siaran pers yang diterima Infovet, Jumat (6/9) :

 Agar pelaku usaha atau integrator memaksimalkan kapasitas pemotongan ayam di RPHU dan selanjutnya disimpan di cold storage minimal 30% dari produksi.

• Agar pelaku usaha/integrator membuat perencanaan produksi DOC FS secara baik dan benar dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar (keseimbangan supply demand).

• Agar Surat Edaran Ditjen PKH Nomor: 095009/SE/PK.010/F/09/2019 tanggal 2 September 2019 tentang Pengurangan Day Old Chick (DOC) Final Stock (FS) tahun 2019 dilaksanakan dengan tertib dan penuh tanggungjawab.

• Agar seluruh Integrator berempati kepada peternak mandiri untuk mendorong stabiltas harga Permendag No. 96 tahun 2018.

• Agar seluruh pelaku usaha dan integrator dapat mengirimkan data yang benar dan transparan ke sistem pelaporan online pada tautan http://bitpro.ditjenpkh.pertanian.go.id/unggas, karena Ditjen PKH hanya menggunakan data yg dilaporkan via online dalam menganalisis produksi dan supply demand yang dilakukan oleh tim analisa penyediaan dan kebutuhan ayam ras dan telur konsumsi.

• Sebagai bentuk transparansi, hasil pelaporan populasi, produksi dan distribusi GPS, PS, dan FS per provinsi per bulan dapat dilihat oleh masyarakat pada tautan http://bitpro.ditjenpkh.pertanian.go.id/unggas/Publik.html.

 (Rilis/INF)

Pemerintah Respon Aspirasi Peternak Ayam Petelur

Pertemuan Dirjen PKH dan tim dengan para peternak di Blitar (Foto: Dok. Humas Kementan RI)

Menanggapi keluhan dan aspirasi para petani peternak ayam petelur mengenai harga jagung untuk pakan, Kementan RI melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) I Ketut Diarmita dan Dirjen Tanaman Pangan (TP) Sumardjo Gatot Irianto bertemu langsung dengan peternak di Kabupaten Blitar, Selasa (16/10/2018).

Sebelumnya, Dirjen PKH dan tim telah melakukan dialog dengan peternak ayam petelur mandiri di Kendal pada Minggu (14/10/2018) dan Cepu Senin (15/10).

Dalam pertemuan tersebut para peternak menyampaikan harapan bisa mendapatkan jagung dengan harga terjangkau, yakni maksimal Rp 4.600 per kilo gram (kg). Peternak juga meminta subsidi jika harga jagung tersebut di atas Rp. 4.600 per kg.

Sebagai langkah cepat jangka pendek, Dirjen PKH mengimbau para perusahaan pabrik pakan ternak (feedmill) untuk membantu para peternak mandiri mendapatkan jagung dengan harga terjangkau, yaitu Rp. 4.500-4.600 per kg dari harga pasar saat ini sebesar Rp. 5.000-5.200.

"Sehingga ada subsidi Rp. 500 - 600 per kg. Subsidi ini kan bisa disisihkan dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan pabrik feedmill," kata Ketut dalam keterangan resminya yang diterima Infovet, Kamis (18/10/2018).

Tambah Ketut, keterlibatan sejumlah perusahaan ini penting untuk saling membantu sesama peternak sehingga bisa sama-sama tumbuh. Kebutuhan jagung untuk para peternak ayam petelur mandiri di Kabupaten Blitar mencapai 1.000 - 1.500 ton per hari.

Merespon hal tersebut, beberapa perusahaan telah dan akan memberikan bantuan jagung dengan harga subsidi.

Contohnya PT Sido Agung yang memberikan jagung subsidi sebanyak 100 ton ke Kabupaten Kendal. Jagung bersubsidi dengan kadar air 15 persen itu dihargai Rp 4.500 per kg.

Sementara itu, untuk Kabupaten Blitar bantuan datang dari PT Charoen Pokhphand sebesar 50 ton, PT. Japfa Comfeed 40 ton, PT. Panca Patriot 100 ton, PT Malindo 20 ton, BISI 2 ton, dan CV Purnama Sari 10 ton.

Untuk jangka panjang, Dirjen PKH I Ketut Diarmita menyarankan agar dalam pembelian Day Old Chiken (DOC) dan jagung sebagai bahan baku pakan dilakukan secara bersamaan. Tujuannya supaya bisa mendapatkan harga lebih murah.

Adapun Dirjen TP Sumardjo Gatot Irianto menyatakan akan membantu petani jagung di sentra jagung setempat dengan memberikan 3 unit combine harvester, 5 unit traktor, dan bantuan benih jagung untuk 50 ribu hektar (ha).

Kelompok petani dan peternak juga diberikan 2 unit alat pengering jagung. Dirjen TP memberikan pula mereka subsidi pembelian jagung sebesar Rp 100 juta.

"Subsidi ini dilakukan untuk menutupi selisih harga pasar dengan kemampuan para peternak untuk membeli jagung yaitu diharga Rp. 4.600 per kg," kata Gatot.

Sebelumnya, Direktur Seralia Ditjen Tanaman Pangan Bambang Sugiharto mengusulkan adanya keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pembelian jagung untuk para peternak mandiri.

Dalam pertemuan di Cepu, diputuskan tim Kementan bersama perwakilan peternak dan BUMD akan mengecek dan sekaligus membeli jagung di PT Segar Agro di Cepu, serta Tuban dan Blitar. ***

Demo Peternak Blitar Tuntut Mentan Hal Ini

Tuntutan peternak salah satunya agar Presiden Jokowi mengganti Menteri Pertanian (Foto: Istimewa)


Hari ini, Senin (15/10/2018) Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN) menggelar aksi demonstrasi di Pendopo Pemerintah Kabupaten Blitar, Kanigoro. Tuntutan peternak diantaranya agar Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman turun dari jabatannya dan protes mereka terkait harga jagung yang mahal.

Aksi demo yang diikuti peternak layer Blitar raya ini mempertanyakan mengapa Mentan menyatakan stok jagung melimpah, namun pada kenyataannya peternak kesultan memperoleh jagung untuk pakan dan bahkan harganya selangit.

Peternak meneriakkan perihal jagung yang diekspor ke Filipina dan Malaysia, padahal peternak rakyat amat membutuhkan. PPRN menuntut pemerintah menyediakan jagung yang cukup dengan harga yang wajar sesuai aturan Kemendag yaitu Rp 3.150  di tingkat petani dan Rp 4.000 di tingkat peternak.

Sukarman selaku Ketua PPRN mengkritisi Kementerian Pertanian yang selalu berujar jika produksi jagung sudah swasembada, sehingga tidak memerlukan lagi impor.



“Fakta di lapangan, jagung ternyata sebagian besar  diserap perusahaan feed mill lewat pedagang saat panen di sentra-sentra produksi sehingga peternak kesulitan memperoleh jagung dengan harga yang wajar,” ungkapnya.

PPRN juga mendesak pemerintah untuk menstabilkan harga telur di tengah melambungnya harga bahan pakan ternak yang menembus Rp5.300/kg itu.

Harga telur terus anjlok, menurut Sukarman. Sumber yang dirangkum dari surabaya.bisnis.com, data pada Selasa (9/10/2018), harga telur ayam menembus Rp16.000-Rp16.300/kg, jauh bila dibandingkan harga acuan yang baru yakni Rp18.000-Rp20.000/kg di tingkat peternak.

Jika permasalahan harga telur dan pasokan jagung tidak segera diatasi pemerintah, peternak Blitar berencana melakukan demo ke Jakarta. (NDV)

HARGA AYAM DAN TELUR JEBLOK, RIBUAN PETERNAK GERUDUK ISTANA NEGARA



JAKARTA, Kamis 30 Maret 2013. Ribuan peternak ayam pedaging (broiler) dan petelur (layer) hari ini menggelar aksi di depan Istana Merdeka. Mereka menuntut pemerintah segera turun tangan membantu mengendalikan harga ayam dan telur yang terpuruk sejak tahun 2013.
Sugeng Wahyudi, Koordinator Sekretariat Bersama Aksi Penyelamatan Peternak Rakyat dan Perunggasan Nasional (PPRPN), mengatakan anjloknya harga ayam dan telur terjadi karena kelebihan pasokan di pasar, sehingga membuat harganya turun di bawah harga pokok produksi (HPP).
"Jika kondisi terpuruk ini terus berlanjut, bisa dipastikan peternak unggas rakyat yang merupakan aset bangsa dalam memproduksi pangan protein hewani yang terjangkau akan hilang dari Indonesia, akibat usaha peternak unggas rakyat bangkrut," kata Sugeng dalam keterangannya kepada wartawan Infovet di sela aksi.
Sedikitnya 3.000 peternak melakukan aksi damai menuntut
perhatian pemerintah atas anjloknya harga komoditas unggas. 
Dalam aksi ini, sedikitnya 3.000-an peternak ayam baik pedaging maupun petelur memadati lokasi yang dijadikan tempat aksi. "Ada sekitar 3.500 yang ikut aksi," tutur Sugeng.
Ribuan peternak ini berasal dari berbagai wilayah di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten. Sebagian lagi datang dari Kalimantan Selatan, Lampung, dan Sumatera Selatan. Mereka tiba di Lapangan IRTI Monas pada pukul 09.00 WIB.
Selain berdemo di depan Istana Merdeka, ribuan peternak ini akan berjalan kaki ke Kantor Kementerian Perekonomian di Lapangan Banteng, Kantor Kementerian Perdagangan di Tugu Tani, dan kemudian melanjutkan dengan menumpang bus untuk berdemo di Kementerian Pertanian di Ragunan, Jakarta Selatan sampai sore hari.

Perwakilan peternak diterima Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita
dan Dirjen PKH Kementan I Ketut Diarmita. 
Bawa Empat Tuntutan
Sehari sebelumnya sebanyak 20 Armada bus membawa 1.500 peternak ayam petelur dari Blitar menuju Jakarta. Mereka seluruhnya adalah peternak dari Malang, Madiun, Solo, Yogya, Bogor dan Bandung dengan tujuan untuk menemui Presiden Jokowi dan berdialog terkait makin terpuruknya kondisi peternak di Indonesia.
Rombongan yang direncanakan tiba Jakarta Kamis pagi (30/3/2017) ini membawa empat tuntutan. Yakni hentikan integritor, hentikan peredaran telur tunas di pasaran, sediakan jagung dengan harga murah dan stok cukup serta berlakukan larangan import tepung telur, sehingga pengusaha kue bisa membeli telur fresh dari para peternak.
"Kami mohon presiden menemui kami walaupun hanya sebentar. Biar tahu kondisi yang sebenarnya, jangan hanya menerima laporan baik-baik saja. Kami menuntut copot Mentan Amran yang membiarkan kami peternak makin sekarat," teriak koordinator aksi, Sukarman saat orasi jelang keberangkatan di depan SPBU Srengat Kab Blitar, Rabu (29/3/2017).
Menurut Sukarman, kinerja mereka hanya sebatas pencintraan. Ini terbukti dengan naiknya harga jagung sebagai pakan ternak di kisaran Rp 4.400 per kg.
"Kondisi kami makin parah dengan naiknya harga jagung. Belum lagi aturan yang masih memperbolehkan telur tunas dijual ke pasar 'becek' (Istilah pasar tradisional)," katanya.
Saat ini, jelas dia, harga telur di tingkat peternak masih dikisaran Rp 14.200/kg. Sementara berdasarkan hitungan matematis, peternak bisa mendapat keuntungan jika harga telur sama dengan 3,5 kali harga pakan.
"Jadi kalau diambil rata-rata harga pakan Rp 5 ribu/kg, peternak baru untung jika harga telur Rp 17.500/kg," tuturnya kepada wartawan.
Peternak menuntut dihentikannya budidaya yang dilakukan oleh perusahaan Integrator. 
Kerugian Rp 3.300/kg ini harus ditanggung peternak sejak Desember 2016, hingga banyak dari peternak yang harus menggadaikan harta benda mereka.
"Ini sudah banyak yang sertifikat rumah, tanah dan kandangnya yang masuk pegadaian dan bank. Buat nambah kredit modal biar mampu bertahan. Tapi kalau kondisi seperti ini belum berubah, bulan depan peternak sudah tidak bisa bayar cicilan, sekarat semua," tambah Rofi Yasifun, peternak ayam petelur.
Sebelumnya, pada 8 Maret 2016 lalu Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN) diundang Kementan di Jakarta untuk forum grup diskusi membahas revisi Permentan No 61 tahun 2016.
Saat itu disepakati bahwa pembagian DOC (Day Old Chick: bibit ayam petelur) untuk layer yang keluar dari breding farm integrated. Peternak minta DOC 2% untuk internal integrated test farm, dan 98% untuk peternak rakyat atau UMKM koperasi. Namun sampai saat ini, ternyata aturan itu belum ditandatangani Kementan.
Sebelum berangkat, seorang peternak membanting beberapa telur sebagai simbol makin terpuruknya kondisi peternak, tidak hanya di Blitar namun seluruh Indonesia. Sekitar pukul 09.00 wib, satu per satu bus yang membawa rombongan peternak mulai berjalan untuk memulai perjalanan menuju Jakarta. (RBS,WK/detik.com)

ARTIKEL POPULER MINGGU INI

ARTIKEL POPULER BULAN INI

ARTIKEL POPULER TAHUN INI

Translate


Copyright © Majalah Infovet I Majalah Peternakan dan Kesehatan Hewan. All rights reserved.
About | Kontak | Disclaimer