PERAN PENTING SDM DALAM MENGELOLA LIMBAH PETERNAKAN BERNILAI EKONOMIS

Pengukuhan Prof Ir Ambar Pertiwiningrum MSi PhD sebagai Guru Besar Fapet UGM (Foto: Istimewa)

Sumber Daya Manusia (SDM) berperan penting sebagai agent of change dan merupakan kunci keberhasilan pengelolaan peternakan terintegrasi, khususnya dalam hal pemanfaatan limbah peternakan. Limbah peternakan dan hasil ikutan ternak saat dipotong sangat bernilai ekonomi tinggi apabila dikelola secara terpadu oleh SDM yang unggul dan lembaga yang selalu melakukan perubahan untuk peningkatan kemampuan. Dengan demikian, berdampak terhadap peningkatan perekonomian perdesaan dan dapat menurunkan efek gas rumah kaca.

Hal tersebut diungkapkan oleh Prof. Ir. Ambar Pertiwiningrum, M.Si., Ph.D., IPM., ASEAN. Eng saat ditemui di kampus Fakultas Peternakan UGM, Senin (23/12)

Ambar yang baru saja dikukuhkan menjadi Guru Besar Fakultas Peternakan tersebut mengatakan, peternakan terbukti berkontribusi pada pencemaran tanah dan air, yakni limbah peternakan menghasilkan emisi gas metan yang menyebabkan perubahan iklim. Fakta ini mendorong penerapan praktik peternakan terintegrasi yang dapat dikelola untuk menyuplai kebutuhan pangan dalam negeri dan sekaligus ramah lingkungan dengan dikelolanya limbah peternakan dengan baik dan bernilai ekonomi.

Menurut Ambar, diperlukan adanya revitalisasi pengelolaan limbah peternakan dan hasil ikutannya yang ramah lingkungan dan berorientasi ekonomi dengan prinsip 3R, yaitu: Reduce (mengurangi), Re- use (menggunakan kembali), dan Re-cycle (mendaur-ulang). Selain itu, revitalisasi pemeliharaan dan penanganan limbah peternakan juga harus mengacu pada circular economy atau ekonomi siklus sebagai praktik bisnis yang menguntungkan dengan memanfaatkan limbah dan produk samping/hasil ikutan dari aktivitas peternakan.

Circular economy didefinisikan sebagai sebuah sistem dengan mempertahankan nilai dari produk, material, dan sumber daya di dalam siklus ekonomi selama mungkin sehingga limbah dan hasil ikutan ternak dapat diminimalkan atau disebut dengan zero waste. Dalam konteks ini, circular economy tidak hanya berfokus pada pengurangan limbah dengan prinsip 3R tetapi bagaimana merancang pemanfaatan limbah dan hasil ikutan menjadi produk yang berharga secara ekonomi dan bernilai jual tinggi.

Dengan penerapan prinsip circular economy, peternak dapat bertahan ketika ada guncangan fluktuasi harga pakan dan ternak. Mindset pengelolaan usaha peternakan perlu diubah secara terintegrasi agar menghasilkan nilai ekonomi tinggi. Limbah peternakan yang selama ini dianggap sampah, dengan konsep circular economy menjadikannya sebagai sumber pendapatan atau dengan kata lain “tambang emas”. Pengelolaan limbah peternakan dari hulu ke hilir mulai saat produksi sampai pascapanen, seperti kotoran ternak, sisa pakan, isi rumen, kulit, tulang dan sludge biogas dapat dimanfaatkan menjadi by-product memiliki nilai ekonomi.

Prinsip 3R dan circular economy dapat mengintegrasikan bidang peternakan dengan sektor nonpertanian. Ambar menyebutnya dengan sistem pertanian terintegrasi (Integrated Bio-cycle Farming System, IBFS) pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan sumber daya lainnya. Salah satu penerapan IBFS adalah adopsi teknologi biogas yang dikenal pertama kali di Assyria 10 tahun sebelum Masehi, yaitu memanfaatkan kotoran ternak untuk diolah menjadi sumber energi di perdesaan. Gas metana dalam biogas dapat dibakar dan menghasilkan energi panas untuk bahan bakar dan energi listrik.

Implementasi teknologi untuk mendukung sistem IBFS berprinsip 3R dan circular economy ini sangat membutuhkan sumber daya manusia (SDM) kompeten dan berjiwa entrepreneurship. Penguatan kompetensi SDM dalam pengelolaan limbah peternakan dan hasil ikutan ternak (by product) merupakan solusi pengelolaan peternakan secara komprehensif dan berdaya saing tinggi.

Pemberdayaan masyarakat peternak di perdesaan sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kompetensi SDM unggul, dan model penguatan kelembagaan dengan membuka ruang belajar formal dan informal. Selain itu, kompetensi kewirausahaan menjadi poin penting untuk mewujudkan peternakan terintegrasi sebagai lokomotif ekonomi lokal perdesaan dengan mewujudkan produk-produk dari limbah dan hasil ikutan peternakan menjadi bernilai tambah ekonomi yang berdaya saing.

Mencetak petani dan peternak muda melalui lulusan perguruan tinggi dan SMK bidang Agro merupakan solusi jitu dan strategis dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian. Revitalisasi peternakan dan pertanian dapat dilakukan melalui sistem pembelajaran Laboratorium Edukasi Tani (LARETA), yaitu sistem pembelajaran yang memanfaatkan konsep integrated farming system (pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan) dan ilmu lainnya berbasis zero waste dengan konsep circular economy khususnya terkait peternakan dan pertanian dalam satu kawasan. Tujuannya meningkatkan kompetensi generasi muda (lulusan pertanian/peternakan) dalam hardskill maupun softskill dalam transfer teknologi dan pengetahuan dari perguruan tinggi ke masyarakat.

Sinergitas antarpihak untuk konsep di atas perlu menerapkan model pentahelix, yaitu melibatkan berbagai peran: 1) akademisi, dalam hal ini universitas dan SMK; 2) mitra investasi; 3) pemerintah pusat dan daerah; 4) industri, korporasi dan UMKM; dan 5) mitra asosiasi profesional. Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian-Kementerian Pertanian, ada berbagai manfaat kegiatan sinergis di sektor pertanian dari sudut pandang ekonomi, moral, dan sosial-politis. Manfaat ekonomi, yaitu mencakup peningkatan produktivitas dan efisiensi, menumbuhkan jaminan kualitas, kuantitas serta kontinuitas, mengurangi resiko kerugian, memberikan, meningkatkan sosial benefit, dan meningkatkan ekonomi secara nasional. Dari segi moral, diharapkan kemitraan usaha mampu menunjukkan upaya kebersamaan dan kesetaraan, serta dari sudut sosial-politis diharapkan dapat mencegah kesenjangan, kecemburuan sosial, dan gejolak sosial-politik. Masing-masing memiliki peran dan menjadi syarat vital dalam keberlanjutan operasional dan perkembangan circular economy sektor peternakan.

Revitalisasi kelompok ternak juga menjadi salah satu upaya penting dalam mengembangkan kemitraan antarpihak. Dalam peningkatan kualitas SDM peternak melalui pelatihan teknologi tepat guna dan pengelolaan agrobisnis, tentunya melibatkan peran profesional penyuluh, pendamping dan akademisi. Kelompok ternak mandiri perlu didorong untuk mengkonsolidasikan diri dalam kelembagaan berbadan hukum, seperti: Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Koperasi atau UMKM sehingga memudahkan transaksi dan kemitraan usaha agrobisnis. Melalui kelembagaan resmi, kelompok ternak diberikan kemudahan akses pasar dan permodalan dengan mitra investasi, misalnya perbankan, koperasi, dan korporasi. (Rilis Fapet UGM)

KASUS PENYAKIT PENTING DI 2019 DAN PREDIKSINYA DI 2020

Ternak ayam broiler. (Foto: Dok. Infovet)

Kejadian penyakit di 2019 pasca pencabutan AGP (Antibiotic Growth Promoter) di dalam pakan masih ditemukan tinggi, terutama untuk penyakit pernapasan dan pencernaan. Tahun ini benar-benar menjadi ujian berat bagi para pelaku insan perunggasan nasional, selain masalah tren harga LB (live bird) yang kerap berada di bawah HPP (harga pokok produksi), juga tantangan penyakit yang semakin kuat.

Berdasarkan pengalaman penulis, di sini akan dijelaskan review beberapa kasus penyakit paling penting dan sering terjadi sepanjang tahun 2019, baik yang menimpa ayam broiler maupun layer.

Newcastle Diseases (ND)
Temuan kasus di lapangan untuk kejadian ND masih menjadi momok menakutkan dan penyebab kerugian utama pada ternak broiler dan layer. Seperti digambarkan dari data berikut pada 2019 ditemukan kejadian kasus ND sebesar 29%, terbanyak dibanding kasus lain. Data dihimpun dari Januari-Juli 2019 dengan total kasus penyakit sebanyak 357 laporan kasus, (sumber: Ceva 2019).

Grafik kematian kejadian ND pada broiler dimulai di umur 17 sudah ada peningkatan kematian dan puncaknya di umur 25 hari. Kerugian yang ditimbulkan dari ND selain kematian juga dari kualitas karkas yang rusak/merah dan kematian waktu tunggu di pemotongan.

Penyakit ND sudah sangat tidak asing bagi peternak, karena sudah sejak 1926 teridentifikasi ada di Indonesia dan virus ND yang bersirkulasi dikategorikan vvND (velogenic viscerotropic Newcastle Disease). Virus ini juga bisa menyerang mulai unggas usia muda hingga masa produksi dengan gejala klinis mulai munculnya kematian yang sering pada ayam muda atau mengakibatkan penurunan produksi telur pada layer.

Gejala yang muncul juga tergantung dari kekebalan ayam dan biasanya tergantung usia tantangan, kepadatan virus yang menantang dan jenis virus ND-nya. Berdasarkan publikasi ilmiah miller et all. (2014), menyebutkan bahwa virus ND yang bersirkulasi di Indonesia didominasi sub genotipe VIIi dan VIIh yang juga teridentifikasi di beberapa negara Asia (Malaysia, China, Kamboja dan Pakistan). Virus sub genotipe VIIi ini masih dekat kekerabatannya dengan virus ND yang bersirkulasi pada 1983-1990.

Virus ND genotipe VII mampu bereplikasi, mengakibatkan reaksi peradangan dan respon cytokine yang hebat di jaringan limfoid (limpa, timus dan bursa) dibandingkan genotipe V (herts 33) berdasarkan laporan Z. Hu et all. (2015).

Jika infeksi terjadi di masa produksi, “Cytokine storm” yang lebih hebat ini akan mengakibatkan ayam yang terinfeksi menunjukkan gejala... (Selengkapnya baca di Majalah Infovet edisi Desember 2019).

Drh Sumarno

Head of AHS Central & Outer Island, PT Sierad Produce Tbk

MALAYSIA LARANG IMPOR DAGING BABI DARI RI, MENTAN: ITU RISIKO

Pemerintah Malaysia larang impor babi dari Indonesia (Foto: nypost.com)

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo angkat bicara soal pemerintah Malaysia yang melarang impor daging babi asal Indonesia. "Itu salah satu risiko. Kalau terjangkit, maka saya tetapkan daerah khusus saja yang terjangkit," katanya, Rabu, 25 Desember 2019.

Hal itu disampaikan Syahrul menanggapi pelarangan impor daging babi asal Indonesia karena temuan ternak babi di beberapa wilayah di Indonesia terjangkit wabah demam babi Afrika atau African Swine Fever (ASF). Pemerintah daerah telah diperintahkan untuk mengisolasi daerah terjangkit agar penyebaran wabah tidak semakin meluas.

Menurut Syahrul, wabah tersebut hanya menjangkiti beberapa 16 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Kabupaten atau kota tertular yakni Pematang Siantar, Dairi, Medan, Humbang Hasundutan, Deli Serdang, Karo, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Samosir, Simalungun, Pakpak Bharat, Langkat, dan Tebing Tinggi.

Adapun ternak babi yang sudah positif terjangkit, kata Syahrul, harus dimusnahkan. "Pengamanan sesuai prosedur memang kita harus musnahkan di sana dan itu dalam proses," ujarnya.

Sebelumnya pemerintah Malaysia memutuskan untuk menghentikan impor daging babi asal Indonesia untuk sementara waktu. Larangan yang diberlakukan per 13 Desember 2019 ini dipicu wabah ASF yang muncul di sejumlah wilayah di Indonesia.

Selain melarang importasi daging babi, Wakil Menteri Pertanian dan Industri Berbasis Pertanian Malaysia, Sim Tze Tzin, pun melarang wisatawan dari luar negeri membawa produk berbahan baku daging babi ke negeri jiran. Petugas imigrasi Malaysia memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk turis dari luar negeri mengingat periode ini merupakan masa puncak liburan akhir tahun.

Langkah pelarangan ini pun disebut Sim dilakukan untuk melindungi industri daging babi Malaysia. Dia mengatakan bahwa industri babi lokal bernilai US$ 1,21 miliar dan berjalan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. (Sumber: bisnis.tempo.co)

TANGANI WABAH ASF DI SUMUT, PEMERINTAH BENTUK POSKO DARURAT

Tim gabungan membentuk posko darurat dan membantu masyarakat Sumut menangani wabah ASF. (Foto: Humas PKH)

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan), I Ketut Diarmita, menyampaikan bahwa Posko Darurat dan Tim Gerak Cepat (TGC) telah bergerak dalam penanganan kasus African Swine Fever (ASF) atau Demam Babi Afrika di Sumatra Utara (Sumut).

"Posko darurat telah dibentuk disemua tingkatan, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, bahkan tingkat kecamatan. Saat ini jumlah posko di tingkat kecamatan sudah berjumlah 102 posko, hampir sesuai dengan jumlah kecamatan tertular" ujar Ketut dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/12/2019).

Sebelumnya, Kementan telah mengumumkan adanya kejadian penyakit ASF di Sumut melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) No. 820/Kpts/PK.32/M/12/2019 tentang pernyataan wabah ASF di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumut pada 12 Desember 2019. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa penyebab utama kematian babi di Sumut disebabkan oleh ASF.

Disampaikan Ketut, bahwa pengendalian ASF di Sumut dilakukan secara terintegrasi oleh tim gabungan antar instansi daerah yang melibatkan TGC Ditjen PKH, Balai Veteriner Medan, serta dinas ketahanan pangan dan peternakan provinsi bersama dinas PU, dinas kesehatan dan kepolisian.

"Salah satu permasalahan yang ditangani bersama TGC dengan kepolisian adalah penanganan bangkai babi yang dibuang ke sungai. Hal ini terjadi pada awal kasus kematian babi di Sumut Oktober 2019 lalu," jelas dia.

Melalui kerjasama ini, lanjut Ketut, telah dilakukan pengawasan agar pembuangan bangkai babi dapat dicegah, dan bersama tim gabungan dilakukan pengumpulan serta penguburan bangkai ternak babi.

"Saat ini kasus pembuangan bangkai telah menurun, akan tetapi pengawasan harus tetap dilakukan, selain juga mengawasi lalu lintas ternak babi dan produknya," ucapnya.

"Tim gabungan saat ini terus melanjutkan pelaksanaan kegiatan di posko darurat dan lapangan untuk melakukan pengawasan, sosialisasi dan bimbingan teknis tentang ASF. Kementan juga telah mengalokasikan APBN sebesar lima milyar rupiah untuk mendukung operasional di lapangan."

Sebelumnya diberitakan bahwa penyakit ASF telah terjadi di 16 kabupaten/kota di Provinsi Sumut. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (ISIKHNAS), sampai minggu kedua Desember 2019, total kematian ternak babi yang terjadi di Sumut mencapai 28.136 ekor. (INF)

PENINGKATAN POPULASI DAN PRODUKTIVITAS TERNAK TERUS DIDORONG

Dirjen PKH, I Ketut Diarmita saat mendampingi kunjungan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, di BPTU-HPT Sembawa. (Foto: Humas PKH)

Pemerintah saat ini terus fokus meningkatkan populasi dan kualitas genetik sapi untuk menjamin peningkatan populasi dan produksi ternak dengan cepat.

Hal itu dikatakan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, pada kunjungan kerja ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pembibitan Ternak Unggul-Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Sembawa, Senin (23/12/2019).

"Kami puas melihat kinerja UPT ini, namun sayang jumlah sapinya hanya 1.200 ekor, kurang nendang. Seharusnya tiap UPT perbibitan maksimalkan lahan yang ada, misalnya memelihara 10.000 ekor sapi per UPT. Pasti akan mampu menjadi sumber replacement bibit sapi peternak kita di lapangan," kata Mentan Syahrul melalui keterangan tertulisnya. 

Syahrul menambahkan, upaya peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak harus dilakukan secara lebih masif dan cerdas, dengan memanfaatkan teknologi peternakan terkini.

Sementara, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), I Ketut Diarmita, di lokasi yang sama saat mendampingi Mentan, menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong peningkatan populasi dengan meningkatan penyediaan semen beku berkualitas lewat berbagai UPT. 

"Khusus BPTU-HPT Sembawa, Balai ini merupakan salah satu sumber penghasil pejantan (bull) berkualitas, serta bibit indukan Sapi Ongole bermutu," kata Ketut.

Ia juga mengemukakan bahwa BPTU-HPT Sembawa merupakan UPT yang mengelola komoditas sapi sebanyak 1.200 ekor dan ayam berjumlah 13.217 ekor. 

"Populasi bibit ternak ini disebarkan hampir ke seluruh wilayah Indonesia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing provinsi dan penugasan dari kementerian," pungkas Ketut. (INF)

KEMENTAN: STOK PANGAN ASAL HEWAN AMAN JELANG NATAL 2019 DAN TAHUN BARU 2020

Konpres ketersediaan pasokan dan harga bahan pangan asal hewan jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 oleh Dirkesmavet, Syamsul Ma'arif. (Foto: Infovet/Ridwan)

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) memastikan stok pangan asal hewan (daging dan telur) aman dan tercukupi menjelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.

"Saat ini komponen kebutuhan pokok (daging dan telur) untuk hari-hari besar kita jamin dan bisa kita penuhi," kata Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Ditjen PKH, Syamsul Ma'arif, mewakili Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, pada Konferensi Pers Ketersediaan Pasokan dan Harga Pangan Asal Hewan Menjelang Hari Raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, di Gedung C Ditjen PKH, Kementan, Senin, (23/12/2019).

Hal itu dibuktikan melalui data Ditjen PKH, untuk ayam ras sesuai laporan realisasi produksi secara online dari para pelaku usaha perunggasan, potensi produksi tahun 2019 dan data konsumsi daging ayam ras sesuai hasil Kajian Konsumsi Bahan Pokok (Bapok) BPS 2017 sebesar 12,13 kg/kapita/tahun, diperkirakan kebutuhan daging ayam pada 2019 sebesar 3.251.745 ton, sedangkan ketersediaan mencapai 3.488.709 ton, jadi terdapat surplus sebanyak 236.964 ton, atau rata-rata surplus sebesar 19.747 ton per bulan.

"Surplus ini selain sebagai buffer stock juga berpotensi menjadi sumber devisa melalui ekspor ataupun diolah menjadi produk olahan untuk menambah nilai jualnya. Karena itu, pentingnya peningkatan mutu dan keamanan produk pangan dan non-pangan asal hewan dalam rangka pemenuhan persyaratan negara tujuan ekspor," ucap Syamsul.

Sementara, terkait kondisi stok telur ayam ras, Syamsul menyebut, berdasarkan hasil kajian Tim Analisa dan Asistensi Supply-Demand Ditjen PKH 2019 dan data konsumsi telur sesuai dengan hasil Kajian Konsumsi Bapok BPS 2017 sebesar 17,69 kg/kapita/tahun, diperkirakan ketersediaan telur ayam ras di Indonesia sebesar 4.753.382 ton dengan angka kebutuhan 4.742.240 ton, sehingga masih ada surplus sebanyak 11.143 ton atau 929 ton per bulan.

Lebih lanjut, untuk perhitungan kebutuhan dan ketersediaan daging sapi pada 2019 ini, kebutuhan nasional daging sapi diperkirakan sekitar 686.271 ton dengan asumsi konsumsi sebesar 2,56 kg/kapita/tahun. Adapun ketersediaan daging sapi berdasarkan produksi dalam negeri sebesar 404.590 ton yang dihasilkan dari 2,02 juta ekor sapi yang dipotong. 

Berdasarkan data tersebut, kata dia, masih diperlukan tambahan sebanyak 281.681 ton yang dipenuhi melalui impor, yakni impor sapi bakalan setara 99.980 ton, impor daging sapi 92.000 ton dan daging kerbau 100.000 ton. Dari impor tersebut ada buffer stock sebanyak 10.299 Ton.

"Adapun khusus untuk Desember 2019, kita masih ada stok 75.735 ton yang terdiri dari stok daging sapi lokal, stok sapi bakalan di feedlotter, stok daging dan jeroan di gudang importir, stok daging kerbau di Bulog dan stok daging sapi tambahan di Berdikari. Dengan kebutuhan daging sebesar 56.538 ton, maka pada Desember ini masih ada surplus 19.197 ton," jelas Syamsul.

Dengan data-data tersebut, Syamsul menegaskan pihaknya yakin bahwa sampai akhir tahun 2019 dan memasuki 2020, stok pangan asal hewan mencukupi dengan harga relatif stabil.

"Untuk perkembangan harga kami lihat tidak terlalu ada gejolak yang tinggi. Data kami pada November-Desember 2019 (minggu ketiga) untuk daging sapi rerata harga nasional di tingkat konsumen Rp 111 ribu/kg, sementara di produsen Rp 45 ribu/kg/bobot hidup. Begitu juga pada harga rata-rata daging broiler di konsumen stabil di Rp 35 ribu/kg, sementara di produsen tercatat Rp 20 ribu/kg. Kemudian harga rata-rata telur ayam ras di konsumen Rp 25 ribu/kg, di produsen Rp 21 ribu/kg. Perkembangan harga ada kenaikan sedikit, tetapi relatif stabil," jelasnya.

Ia juga menambahkan, upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan serta stabilitas harga pangan memperhatikan beberapa aspek penting, yakni kecukupan stok, distribusi dan kenaikan permintaan. Kementan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait, untuk melakukan penghitungan supply-demand bahan pangan pokok asal hewan secara periodik melalui Rapat Koordinasi Teknis yang dikoordinir Kemenko Perekonomian, bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan BPS. (RBS)

DINAMIKA PENYAKIT UNGGAS DI INDONESIA

Manajemen kesehatan pada peternakan harus kombinasi antara biosekuriti, vaksinasi dan medikasi. (Foto: Dok. Infovet)

Dapat diamati insidensi dari emerging disease pada hewan ternak dan manusia terus meningkat, hal ini utamanya disebabkan oleh meningkatnya kontak antara hewan liar, hewan ternak dan manusia (Astill, 2018). Pun di Indonesia, beberapa penyakit yang sudah ada sejak beberapa dekade lalu bisa tetap dijumpai sekarang dengan tingkat insidensi yang semakin meningkat, sedangkan beberapa penyakit tetap menjadi endemik hingga saat ini. Pola berulang cenderung terjadi dan persistensi, tren penyakit yang paling banyak ditemui cenderung tidak berubah dari tahun ke tahun.

Iklim dan Globalisasi sebagai Faktor Utama Predisposisi
Indonesia merupakan negara beriklim tropis dimana terbagi menjadi dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan yang ditandai dengan tingginya curah hujan menciptakan iklim yang kondusif termasuk bagi penyakit Newcastle Disease (ND), Avian Influenza (AI) dan Infectious Bursal Disease (IBD). Temperatur dan suhu rendah mengakibatkan virus bertahan lebih lama dan meningkatkan resiko penyakit, sehingga pengendalian penyakit lebih sulit dilakukan (Mitchell, 2017).

Suhu yang rendah pun mengakibatkan ayam cenderung makan lebih banyak, minum lebih sedikit dan cenderung berkelompok untuk menghangatkan tubuhnya, dengan kata lain jarak yang dekat akan meningkatkan resiko transmisi penyakit.

Sebaliknya, suhu yang hangat akan menyebabkan virus sulit untuk bertahan, namun level kelembaban yang tinggi dapat memperparah masalah pernapasan dan penyakit enterik. Ayam pun cenderung untuk lebih sedikit makan dan lebih sering minum. Suhu yang ekstrem, baik dingin atau panas akan menyebabkan ayam stres, meningkatkan sensitivitas terhadap penyakit dan mempengaruhi performa produksi (Mitchell, 2017).

Perubahan iklim secara global turut mempengaruhi penyebaran suatu penyakit, seperti contohnya perubahan rute migrasi burung akibat berkurangnya sumber makanan dan air di rute normal sebelumnya. Pertemuan jenis burung yang berbeda diakibatkan perubahan migrasi ini pun menyebabkan resiko transmisi penyakit meningkat, contohnya dalam kasus penyebaran Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI).

Namun di luar itu semua, Abolnik (2017) memandang jika penyebaran penyakit lebih disebabkan oleh faktor globalisasi, yaitu meningkatnya permintaan makanan yang diikuti dengan intensifikasi sistem produksi dan meningkatnya impor dan ekspor yang mengakibatkan seringkali lalu lintas menjadi tidak terkontrol.

Penyakit Viral
Pembahasan tren penyakit yang terjadi saat ini dan tahun mendatang, dapat dimulai dengan penyakit yang disebabkan oleh virus. Seringkali digolongkan sebagai... (Selengkapnya baca di Majalah Infovet edisi Desember 2019).

Oleh: Drh Diptya Cinantya

Technical and Marketing Manager Hipra Indonesia

SEMINAR TUNGGAL & LAUNCHING BUKU BERSAMA TONY UNANDAR

Launching buku Tony Unandar. (Foto: Dok. Infovet)

Dalam budidaya unggas, kesehatan menjadi prioritas untuk mencapai produksi maksimal. Kasus penyakit yang kerap merepotkan menjadi musuh utama bagi peternak. Apalagi ditambah dengan adanya perubahan iklim dan dilarangnya penggunaan AGP (Antibiotic Growth Promoter). Tentunya ini membutuhkan beberapa trik dalam pemeliharaan ternak unggas modern.

Melihat kondisi itu, PT Gallus Indonesia Utama (GITA) melalui divisi Infovet bekerjasama dengan GITA Pustaka dan GITA Organizer, menyelenggarakan seminar Manajemen Kesehatan Unggas Modern di Era Bebas AGP, dengan narasumber utama Tony Unandar selaku private consultant farm, sekaligus me-launching bukunya yang berjudul "Manajemen Kesehatan Unggas Modern" terbitan Gita Pustaka.

"Dalam seminar kali ini kita sekaligus launching buku Pak Tony. Beliau selama ini juga turut membantu memberikan informasi seputar kesehatan unggas melalui artikel-artikel yang dimuat di Infovet sejak 1992," ujar Direktur Utama PT Gallus, Bambang Suharno, yang juga Pimpinan Redaksi Majalah Infovet dalam sambutannya.

Seminar yang dimulai sejak pukul 13:00 WIB dihadiri Direktur Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, Drh Fadjar Sumping Tjatur Rasa, dan dipadati sekitar 70 orang peserta yang terdiri dari kalangan praktisi kesehatan unggas, feedmill dan perwakilan perusahaan yang bergerak di industri perunggasan.

Seminar dipadati puluhan peserta yang berkecimpung di bidang perunggasan. (Foto: Infovet/Ridwan)

Dimoderatori oleh Direktur HRD PT Gallus, Rakhmat Nuriyanto, seminar diawali dengan pembahasan oleh Tony mengenai bagaimana peternak bisa memanajemen kesehatan unggas dengan baik.

Menurutnya ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam manajemen kesehatan unggas modern, khususnya di era pelarangan AGP.

"Ada tiga hal yang harus menjadi perhatian dalam memanajemen kesehatan unggas modern, yakni genetik ayam itu sendiri baik broiler maupun layer, kemudian manajemen pemeliharaan dan lingkungan. Semuanya akan saling berkaitan," kata Tony.

Selanjutnya Tony juga menjabarkan lebih jauh mengenai faktor-faktor baik ekstrinsik maupun intrinsik yang mempengaruhi performa di lapangan beserta cara menangani performa unggas agar tetap terjaga. (INF)

BAGAIMANA KONDISI PENYAKIT DI TAHUN DEPAN?

Penyakit unggas di tahun depan akan tetap begitu-begitu saja apabila tidak ada peningkatan dari segi pemeliharaan. (Foto: Dok. Infovet)

Di tahun depan, sepertinya beberapa penyakit pernapasan diprediksi masih akan terjadi di Indonesia. Namun begitu, perlu kiranya dilakukan peningkatan terutama dalam upaya pencegahan.

Bicara prediksi, tentunya tidak akan 100% akurat. Semua masih tergantung pada yang “di atas” juga. Namun begitu, tidak ada salahnya memperkirakan dan sedikit meramal apa yang akan terjadi di tahun depan, sambil mengambil ancang-ancang agar lebih siap.

AI Sedang Kurang Hits
Memang jika dilihat lebih lanjut persoalan wabah AI (Avian influenza) di Indonesia tahun ini, sepertinya AI bisa dibilang kurang hits. Namun hal tersebut bukan berarti peternak bisa santai, terutama dalam pemeliharaan. Semakin zaman berubah, bibit-bibit penyakit juga akan berubah menyesuaikan diri dalam upaya bertahan hidup layaknya manusia. Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan secara maksimal, berkesinambungan dan konsisten.

Seperti disampaikan oleh National Laboratory Advisor FAO ECTAD Indonesia, Drh Nining Hartiningsih. Menurutnya, sepanjang 2019 ini kejadian AI di Indonesia bisa dibilang berkurang. Kendati demikian, tidak berarti peternak lengah dengan menurunnya wabah yang terjadi. Kemungkinan, kata dia, wabah AI berkurang karena seleksi alam, utamanya musim.

“Virus AI kemungkinan kurang bisa bertahan dengan musim panas yang berjalan sepanjang tahun ini, walaupun hujan tetapi tidak seperti tahun lalu, relatif lebih panas suhu di tahun ini,” kata Nining.

Tidak lelah mengingatkan, Nining mengatakan bahwa pekerjaannya sebagai peneliti tetap berjalan. Sejak 2011 lalu, Nining beserta timnya merintis sistem bernama IVM (Influenza Virus Monitoring). Sistem ini merupakan program yang melibatkan semua stakeholder yang berkecimpung di dunia perunggasan. Tujuannya adalah untuk memonitoring, mengetahui dan mempelajari sifat, karakterisitik, bahkan genetik dari virus AI di Indonesia.

Sejak AI mewabah pada 2003 silam, kini AI sudah berkembang sedemikian cepat. Bukan hanya H5N1 beserta berbagai strainnya, kini H9N2 juga menjadi momok menakutkan bagi peternak unggas Indonesia. Vaksinasi merupakan salah satu upaya dalam pengendaliannya.

“Masih banyak yang harus diketahui tentang AI dan saya rasa ketika penyakit ini sedang... Selengkapnya baca di Majalah Infovet edisi Desember 2019. (CR)

PENUTUPAN PROGRAM EPT-2 : CEGAH PANDEMI PENYAKIT JADI LEBIH SIGAP

Kerjasama yang apik antara USAID dan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi pandemi

Pemerintah Amerika Serikat melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dan Pemerintah Indonesia telah lama bekerjasama dalam peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan respon terhadap ancaman Penyakit Infeksi Emerging (PIE) dan pandemi. Kerja sama ini dimulai sejak proyek Avian and Pandemic Influenza (API) di Indonesia pada tahun 2006, yang dilanjutkan dengan proyek Emerging Pandemic Threats (EPT) yang terdiri dari dua fase, yakni EPT-1 (2011 – 2015) dan EPT-2 (2015 – 2019).

Rangkaian proyek ini dinilai berhasil memberikan kontribusi terhadap upaya pencegahan, deteksi dini, dan respon terhadap PIE dan pandemi melalui penguatan kapasitas inti dan penerapan Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) 2005 yang berfokus pada surveilans, peningkatan kapasitas laboratorium, dan koordinasi multi-sektoral.

Sejalan dengan hal tersebut, bentuk dukungan nyata dari Pemerintah Indonesia dalam kerja sama ini adalah dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia, yang ditetapkan pada bulan Juni lalu.

                                              

Memperkuat pernyataan tersebut, Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Drh Fadjar Sumping Tjatur Rasa menyampaikan bahwa Kementan telah aktif bekerjasama dengan USAID melalui FAO untuk peningkatan kapasitas di bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui pendekatan One Health.

"Telah banyak kemajuan di bidang pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, dan kita juga sangat aktif dalam membangun kerja sama lintas sektor dalam rangka meningkatkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan melalui implementasi One Health,” ucap Fadjar.

Tepat di tahun 2019 ini, Indonesia dan Amerika Serikat memperingati 70 tahun hubungan diplomatiknya.  Demikian pula, kerja sama Pemerintah RI dan Amerika Serikat melalui USAID telah berjalan lebih dari satu dekade. Dengan adanya kerja sama tersebut, berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan melalui berbagai program multisektoral. Dalam sambutannya, Ryan Washburn selaku Direktur USAID Indonesia mengatakan bahwa Amerika Serikat melalui USAID bangga dapat bermitra dengan Pemerintah Indonesia.

“Pemerintah AS melalui USAID telah bermitra selama lebih dari 13 tahun untuk memajukan kemandirian Indonesia dalam pengendalian dan pencegahan penyakit. Meskipun Indonesia terus menghadapi ancaman penyakit di kawasan ini, komitmennya untuk menerapkan pendekatan One Health menjadi acuan untuk peningkatan kemampuan pencegahan, deteksi, dan respons kawasan ini untuk mencapai ketahanan kesehatan. Kami bangga melihat kesuksesan kemitraan selama lima tahun terakhir yang menjadi bagian dari peringatan 70 tahun hubungan AS-Indonesia,” kata Direktur USAID Indonesia Ryan Washburn pada saat pembukaan acara Closing Ceremony EPT-2 yang diselenggarakan di Hotel Sari Pacific, Jakarta.  

Acep Somantri, selaku Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kesehatan sangat mengapresiasi kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Menurut dia, kerjasama semacam ini dapat terus dilakukan secara berkesinambungan dan kontinu. “Sebuah progress yang patut kita apresiasi. Dukungan lintas sektor telah banyak membantu program-program nasional di bidang kesehatan, khususnya program kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap ancaman PIE dan pandemi. Kami pastikan kapasitas para tenaga kesehatan di Indonesia terutama dalam menangani ancaman wabah sehingga Instruksi Presiden dapat kita tanggapi secara positif untuk dapat kita laksanakan secara bersama-sama dengan berbagai sektor," pungkas Acep. (CR)

LIMA LANGKAH UNTUK KEMAJUAN PERUNGGASAN

Memasuki akhir tahun , seperti biasa ASOHI menyelenggarakan seminar nasional outlook bisnis peternakan. Seminar tahunan ini menampilkan narasumber para pimpinan asosiasi dan pembicara tamu. Kali ini ada yang berbeda, yakni tampilkan Ketua Umum HPDKI (Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia) Yudhi Guntara Noor sebagai narasumber untuk menyampaikan outlook bisnis peternakan domba dan kambing. Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Monogastrik Indonesia (AMI) menyampaikan situasi terkini tentang “waspada ASF” dimana sejak beberapa bulan lalu, Indonesia dihebohkan oleh banyaknya babi yang mati akibat penyakit misterius. Kasus ini menjadi perhatian dunia mengingat di negara tetangga seperti Timor Leste sudah ditemukan kasus ASF.

Selain itu tampil juga pembicara tamu Prof. Didik J Rachbini, seorang pakar ekonomi yang sekaligus seorang politisi senior. Hadirnya Didik menjadi penting karena seminar ini mengangkat tema “Bisnis Peternakan di Era Pemerintahan Jokowi Periode Kedua”. Didik yang pakar ekonomi dan praktisi politik sangat pas membawakan tema ini karena dengan kepakaran dan pengalamannya ia mampu menganalisa bagaimana prospek ekonomi makro di era pemerintahan Jokowi periode kedua.

Hal penting yang disampaikan Didik adalah peringatan  buat para pelaku bisnis bahwa tahun 2020 kemungkinan pertumbuhan ekonomi akan melambat. Namun jika terjadi krisis pun ia meyakini tidak akan seperti krisis tahun 1998. Ia mengibaratkan, situasi nya seperti kita naik sepeda di jalan berlumpur. Perlu hati-hati , jangan ngebut karena mudah terpeleset. Demikian  Didik mengingatkan. Tentunya peringatan ini berlaku untuk semua pelaku usaha, termasuk usaha peternakan.

Akan halnya masalah perunggasan, intinya para pimpinan asosiasi masih mengharapkan pemerintah melakukan langkah-langkah perbaikan dalam mengatur iklim usaha agar kondusif bagi semua pelaku. Kasus hancurnya harga ayam di Jawa Tengah yang merembet ke wilayah lainnya pada tahun 2019 ini menjadi pelajaran perlunya pengelolaan pasokan DOC nasional  agar sesuai dengan permintaan pasar.

Berdasarkan data realisasi impor GPS, Pinsar Indonesia memprediksi tahun 2020 masih terjadi gejolak harga akibat over supply, jika tidak dilakukan penanganan yang serius.

Melihat pandangan-pandangan para narasumber, Infovet sudah beberapa kali menulis pandangan perihal bagaimana sebaiknya pemerintah campur tangan dalam urusan usaha perunggasan.

Setidaknya ada  lima langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam menangani gejolak perunggasan.

Pertama,  adalah manajamen pasokan (supply management). Pemerintah perlu campur tangan dalam urusan ini agar pasokan ayam dan telur sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tidak perlu khawatir karena negara yang menganut ekonomi pasar bebas pun melakukannya. Di Indonesia, pengaturan pasokan sangat penting karena mayoritas peternak menjual ayam hidup yang sangat rawan "dikendalikan"  pedangang karena keterbatasan waktu jual. Langkah ini sudah dilakukan pemerintah dengan membentuk Tim Analisa Supply Demand. Bahwa tim ini mungkin dipandang sebagian peternak belum menghasilkan rekomendasi yang jitu, sebaiknya didiskusikan perbaikan yang akan datang, apakah perbaikan metode kerja, jumlah anggota tim atau yang lainnya.

Kedua adalah hilirisasi, yang maksudnya pemerintah perlu mendorong pelaku usaha agar sebanyak mungkin yang melakukan investasi RPU (Rumah Pemotongan Unggas), sehingga yang dijual ke konsumen adalah daging beku dan daging segar dingin. Jika ini berkembang, maka gejolak harga kemungkinan tidak akan terlalu tajam dan masih dalam batas yang bisa diterima pelaku usaha.
Pemerintah juga sudah mengatur melalui Permentan agar peternak dengan skala tertentu wajib memiliki RPU. Dalam hal ini kami berpendapat, perlu ada kebijakan insentif yang menarik misalkan keringanan pajak, bantuan sarana dan yang lainnya, agar hilirisasi akan lebih cepat terealisir dan dampak lanjutannya fluktuasi harga ayam tidak terlalu tajam.

Ketiga adalah peningkatan konsumsi melalui promosi. Kampanye ayam dan telur masih bisa ditingkatkan karena pendapatan masyarakat makin meningkat dan jumlah penduduk terus bertambah. Upaya menangkal hoax tentang ayam dan telur masih menjadi PR masyarakat perunggasan dan pemerintah. Di tahun yang akan datang diharapkan pemerintah pusat dan daerah dapat memiliki anggaran khusus untuk kampanye ayam dan telur. Karena inilah sumber protein hewani yang paling terjangkau masyarakat namun masyarakat masih ditakut-takuti informasi mengenai hormon, kolesterol dan informasi negatif lainnya. Saat ini kampanye ayam telur baru dilakukan oleh asosiasi perunggasan saja dengan dana mandiri yang mungkin dampaknya tidak begitu besar.

Kementerian lain seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan kampanye  Gerakan Makan Ikan  (Gemarikan) yang kegiatannya mulai dari pusat hingga daerah secara berkesimbungan . tentunya Kementan juga bisa melakukan hal yang sama.

Keempat adalah pemasaran ke luar negeri. Kegiatan ekspor bukanlah semata-mata untuk meraih untung sesaat, melainkan sebagai langkah pengendalian supply demand di dalam negeri sekaligus promosi untuk membuka pasar baru. Insentif untuk perusahaan yang melakukan ekspor perlu diberikan agar kegiatan ini bisa terus berkembang.

Kelima, yang tak kalah pentingnya adalah pengendalian penyakit unggas. Jika ada wabah penyakit perlu penanganan yang cepat agar peternak terlalu lama tidak bertanya-tanya tentang bagaimana mengatasinya sehingga korban tidak terus bertambah dan konsumen makin ketakutan. Wabah AI tahun 2004 menjadi pelajaran bagi kita. Kini di era bebas AGP peternak juga dituntut melakukan perbaikan sistem budidayanya.

Menurut catatan Infovet lima langkah tersebut sudah dilakukan pemerintah, tinggal dikembangkan lagi  agar berdampak lebih positif bagi perunggasan nasional.  Mudah-mudahan tahun 2020 kebijakan dan implementasinya bisa disempurnakan lagi. Masyarakat perunggasan perlu memberikan masukan konstruktif untuk suksesnya program tersebut.***

Disusun oleh Bambang Suharno, Pemimpin Redaksi Majalah Infovet.
Artikel ini adalah Editorial Majalah Infovet edisi Desember 2019

RESMI: PEMERINTAH UMUMKAN WABAH ASF DI INDONESIA

Memperketat biosekuriti, salah satu upaya mencegah penularan virus ASF. (Sumber: Istimewa)

Pemerintah Indonesia resmi melaporkan wabah demam babi afrika di 16 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Laporan wabah demam babi afrika tersebut dimuat dalam situs web Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE), 17 Desember 2019. Informasi laporan wabah tersebut disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI) Drh Muhammad Munawaroh, di Jakarta, Rabu (18/12/2019).

”Menurut situs web OIE, Indonesia telah melaporkan ASF (African Swine Fever/demam babi afrika) tanggal 17 Desember 2019 dan telah diumumkan OIE pada tanggal yang sama,” tutur Munawaroh. Menurut dia, Indonesia sudah menjadi anggota OIE sehingga wajib melaporkan kejadian penyakit baru jika ditemukan di negara Indonesia.

Munawaroh juga menerima salinan Surat Keputusan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Nomor 820/KPTS/PK.320/M/12/2019 tentang pernyataan wabah demam babi afrika di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara. Surat keputusan tersebut ditandatangani 12 Desember 2019. Sebelumnya beberapa grup WhatssApp juga telah dihebohkan dengan beredarnya surat tersebut, namun begitu kini resmi sudah surat tersebut diakui oleh pihak Kementan.

Dalam surat itu disebutkan 16 kabupaten/kota yang terjadi wabah ASF. Ke-16 kabupaten/kota itu adalah Kabupaten Dairi, Humbang Hasundutan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Karo, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Samosir, Simalungun, Pakpak Bharat, Langkat, Kota Tebing Tinggi, Kota Pematang Siantar, dan Kota Medan.

Laporan Indonesia kepada OIE dapat dilihat di link ini. Pada situs OIE juga tertulis bahwa laporan Indonesia disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Drh I Ketut Diarmita tanggal 17 Desember 2019.

Dalam laporannya disebutkan ada 392 wabah di peternakan rakyat di 16 kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut). Dalam laporan itu disebutkan ada 34 kabupaten/kota di Sumut. Yang benar terdapat 33 kabupaten/kota di Sumut.

Wabah pertama terjadi pada 4 September 2019 di Kabupaten Dairi dan dengan cepat menyebar ke 16 kabupaten lainnya. Konfirmasi ASF dilakukan pada 27 November 2019. Diagnosis penyakit ASF dilakukan Balai Veteriner Medan dengan uji PCR dan nekropsi atau bedah mayat. Penyebabnya adalah virus ASF. Sumber penularan disebutkan ”tidak dikenal dan tidak meyakinkan”.

Dalam kolom komentar epidemiologis, tertulis bahwa sumber infeksi tidak dapat disimpulkan, tetapi penilaian risiko yang cepat menunjukkan bahwa pengangkutan babi hidup dari daerah lain serta terkontaminasinya pakan babi oleh muntahan dari penanganan hewan, kendaraan, dan pakan ternak berperan dalam mewabahnya ASF. Selain itu juga disebutkan bahwa Pembuangan babi mati yang mati secara serampangan menjadi sumber penularan lainnya. Tidak lupa disebutkan pula bahwa tindakan pembersihan, dan desinfeksi sedang dilaksanakan. 

Dalam upaya mengontrol ASF agar tidak cepat menyebar, dalam laporannya Pemerintah Indonesia juga menuliskan bahwa kini pemerintah sedang melakukan tindakan berupa kontrol di dalam negeri, surveilans, karantina, pembuangan resmi karkas, produk sampingan, dan limbah, zonasi, desinfeksi, vaksinasi jika ada vaksin, dan tidak ada perawatan hewan yang terkena dampak ASF. (CR)

PB PDHI MEMBEDAH ASF LEBIH DALAM

Dibuthkan kerjasama yang apik antar lini yang berkecimpung di sektor peternakan dalam menangulangi ASF

Wabah Demam Babi Afrika kian mengkhawatirkan, pasalnya ribuan babi menjadi korban jiwa bahkan sampai membuat para peternak babi di Sumatera Utara gulung tikar. Hal tersebut diutarakan oleh Ketua Umum PB PDHI Drh Munawaroh dalam Seminar PB PDHI di Menara 165, Jakarta Selatan, Selasa (17/12) lalu.

"Ketika saya mengunjungi mereka ternyata keadaannya lebih mengkhawatirkan dari yang diperkirakan, kami dari sini sudah membawa bantuan berupa obat - obatan, desinfektan, dan lain sebagainya, nyatanya enggak berguna tuh disana, kenapa?, ya karena peternak - peternak babi yang backyard, rerata sudah habis babinya, sudah kehilangan sumber penghasilan," tuturnya.

Untuk itu Munawaroh menjelaskan bahwa nantinya PB PDHI akan mengumpulkan dana sosial untuk para peternak babi yang merugi, dana tersebut akan digunakan untuk membeli beras bagi peternak babi yang merugi.

"Kalau kami berikan babi lagi, bisa saja tapi itu memberikan "neraka" lagi bagi mereka kan?, oleh karenanya kami akan siapkan dana nantinya akan kami belikan beras. Mudah - mudahan nanti banyak yang bantu, target kami peternak disana mendapat bantuan beras 20kg per-kepala keluarga, hanya itu yang bisa kami lakukan untuk saat ini," ungkap Munawaroh.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa PB PDHI meyakini bahwa yang terjadi di Sumatera Utara bukan hanya Hog Cholera semata, tetapi juga kemungkinan besar ASF sudah mewabah di Negeri ini.Oleh karenanya Munawaroh mendesak kepada pemerintah agar segera mendeklarasikan bahwa ASF sudah mewabah di Indonesia.

Dalam mendeklarasikan suatu penyakit, dibutuhkan pembuktian, hasil laboratorium dan lain sebagainya. Bukti - bukti tersebut pun sudah dipegang kuat oleh Indonesia, seperti yang diutarakan oleh Kepala BalaiVeteriner Medan, Drh  Agustia. 

Menurut Agustia, hasil investigasi kematian babi di Sumatera Utara oleh timnya tidak semua babi mati dikarenakan Hog Cholera, mereka juga mencurigai ASF telah mewabah. Ia pun menuturkan bahwa hasil laboratorium dengan metode PCR sesuai standar OIE, terdeteksi adanya fragmen dari virus ASF.

"Nah disini kami mulai bingung, namanya uji lab itu kan positif sama negatif, tapi kalau disini kami umumkan, maka akan semakin kacau, pasalnya mengumumkan wabah itu bukan wewenang kami, maka dalam kebingungan itu, saya sebutlah itu terindikasi ASF, habis itu semua orang pada mengecam saya dan menganggap saya bodoh," tukas Agustia sembari berkelakar.

Wajar bila hal tersebut terjadi, kalangan dokter hewan yang sejatinya sudah mencium gelagat tidak beres akibat kematian babi yang mencapai ratusan ribu tersebut sudah pasti curiga akan mewabahnya ASF. Namun begitu, penting diingat bahwa ada peraturan perundangan yang hanya membolehkan Menteri Pertanian untuk mengumumkan suatu kejadian wabah penyakit eksotik.

Hal tersebut tertuang dalam UU Peternakan No. 18/2009 baik versi yang lama maupun yang telah direvisi pada pasal 40 ayat 1 dan 2 serta pasal 42 ayat 6. Dengan adanya peraturan tersebut adalah wajar jika pejabat sekelas Dirjen Peternakan dan Keswan saja masih bungkam dan tidak bersuara sedikitpun akan hal ini, karena memang bukan wewenangnya untuk mengumumkan hal ini. 

Sementara itu, dalam seminar juga dibahas mengenai peraturan OIE terbaru mengenai wabah penyakit yang disampaikan oleh ketua 2 PB PDHI Drh Tri Satya Putri Naipospos. Narasumber lainnya yakni Drh Paulus Mbolo Maranata membahas mengenai Peluang Ekspor Daging Babi apabila ASF mewabah di Indonesia.

Intinya, seminar pada hari itu PB PDHI ingin mendesak pemerintah agar segera mengumumkan ASF yang telah ada di Indonesia. Meskipun begitu, PB PDHI juga optimis bahwa jika ditangani dengan baik, ASF seharusnya dapat diminimalisir dan dieradikasi secara alami, namun begitu butuh kerjasama yang apik antat setiap lini yang berkecimpung di bidang ini. (CR)

FAO KONFIRMASI KEBERADAAN ASF DI INDONESIA

Peternak babi dihimbau untuk lebih baik menerapkan biosekuriti untuk mencegah ASF

Organisasi Pangan Dunia (FAO) melaporkan bahwa wabah demam babi Afrika atau African swine fever (ASF) telah dikonfirmasi menjangkiti ternak babi di Indonesia. Dalam laporan rutin di situs resminya, FAO menyebutkan bahwa Kementerian Pertanian mengumumkan secara resmi terjadinya wabah tersebut di Provinsi Sumatra Utara pada Kamis pekan lalu (12/12/2019). Laporan awal menyebutkan bahwa Hog Cholera ditengarai sebagai penyebab kematian, dengan virus ASF masih dalam tahap indikasi.

Kini, dalam upaya penanggulangan ASF, FAO menyebutkan pihaknya tengah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Direktur Kesehatan Hewan pun disebut telah meminta rekomendasi FAO dalam hal pengendalian ASF. "Tim FAO saat ini tengah menyusun draf rekomendasi pengendalian ASF yang sesuai dengan kondisi Indonesia," tulis FAO dalam laporannya yang dikutip Bisnis, Rabu (18/12/2019).

Sementara itu, di beberapa WhatssApp Grup (WAG) juga telah beredar Keputusan Menteri Pertanian terkait mewabahnya ASF. Dalam Kepmentan yang diberi nomor 820/KPTS/PK.320/M/12/2019 tersebut tertera tandatangan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, namun tidak tertera cap basah stempel Kementerian Pertanian.

Dalam usaha mengkonfirmasi Kepmentan tersebut, Infovet telah menghubungi Direktur Jenderal kesehatan Hewan I Ketut Diarmita. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dan komentar dari yang bersangkutan. (CR)

MENTAN SIAP ANGKAT POTENSI EKSPOR PETERNAKAN DARI NTT

Mentan Syahrul Yasin Limpo (Foto:Dok.  Kementan)

Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo menyatakan siap menyambut potensi wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk bisa meningkatkan populasi dan produksi komoditas peternakan.

Menurutnya, pengelolaan yang maksimal dinilai bisa memberikan dampak signifikan terutama dalam pemenuhan pasar ekspor. Karena itu, dirinya akan melakukan Gerakan tiga kali ekspor (Gratieks).

Tak hanya itu, nota kesepahaman tentang peningkatan populasi dan produksi untuk percepatan ekspor komoditi peternakan pun telah dilakukan antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Gubernur Provinsi NTT Viktor Bungtilu Laiskodat.

"Kami sepakat bekerjasama untuk mewujudkan peningkatan populasi dan produksi dalam rangka ekspor komoditas peternakan. Apalagi NTT merupakan salah satu lumbung ternak sapi Nasional dan Kabupaten Kupang merupakan salah satu daerah penyuplai terbesar kebutuhan protein hewani," kata Syahrul melalui keterangan tertulisnya, Minggu, (15/12/2019).

Dalam nota kesepakatan ini, Pemprov NTT harus mampu meningkatan produksi komoditas peternakan antara lain sapi potong dan unggas minimal 7 persen per tahun. Dorongan ini juga dimaksudkan agar terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja subsektor peternakan dan kesehatan hewan.

"Kami mendukung pembangunan pertanian di NTT. Oleh karena itu, sarana prasarana dan pengembangan komoditas menjadi prioritas, tapi harus sesuai dengan agroklimat dan ekosistem agar bisa berkembang," ujar Syahrul. 

Kementan akan terus memfasilitasi peternak di berbagai wilayah di NTT dengan memberikan bibit unggulan untuk bisa dikembangkan. Syahrul menegaskan jumlah bantuan dan pendampingan akan ditingkatkan pada 2020 sebagai langkah percepatan produksi.

"Semua peluang upaya harus dilakukan termasuk kerja sama dengan perguruan tinggi, insemenasi buatan untuk sapi juga perlu digenjot, karena kebutuhan daging terutama di akhir tahun menjelang Natal dan tahun baru biasanya cukup tinggi," tuturnya.

Syahrul juga menekankan para peternak tak ragu memanfaatkan akses permodalan di program kredit usaha rakyat (KUR). Saat ini, prioritas telah dialokasikan untuk sektor peningkaan produksi pertanian dan peternakan.

"Kita ada dana KUR, nilainya Rp50 triliun dengan bunga rendah, hanya 6 persen. Silahkan Pak Gubernur manfaatkan untuk membantu peternak dan petani. Kostratani selain dipersiapkan untuk mengelola dan pengawasan, juga dipersiapkan untuk membuat ekosistem pertanian yang baik dengan teknologi IT membantu pertanian lebih smart," ungkapnya.

Kebutuhan daging sapi nasional juga masih besar untuk diisi produk dalam negeri dengan harga jual yang kompetitif. Dukungan Pemerintah NTT pun diyakini bisa mewujudkan ketahanan pangan terutama untuk komoditas daging sapi yang masih banyak diimpor.

“Kita perlu menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki termasuk kontribusi daerah dalam pembangunan peternakan," tuturnya.

Sementara itu, Gubernur NTT Viktor Laiskodat bertekad menjadikan peternakan di wilayahnya jadi yang terbesar di Indonesia. Pengelolaan sapi akan dibuat modern agar memenuhi kebutuhan pasar potensial, termasuk daging premium. Viktor juga menginginkan kejayaan daging dari NTT yang pernah membanjiri pasar Hongkong agar bisa kembali diwujudkan.

"Kami mengharapkan peternak rakyat kedepan menguasai daging premium dan Indonesia tidak lagi mengimpor daging premium" tandas Viktor. (Sumber: pasardana.id)