Gratis Buku Motivasi "Menggali Berlian di Kebun Sendiri", Klik Disini PB PDHI | Majalah Infovet I Majalah Peternakan dan Kesehatan Hewan -->

HALAL BIHALAL DAN VET GATHERING PDHI JABAR 2


Halal Bihalal PDHI Cabang Jawa Barat 2 Memperkokoh Silaturahmi Antar Anggota
(Foto : Afdi)

Bertempat di Ruang Mulia Grand Ballroom, Hotel Bigland Bogor, Sabtu 18 Mei 2024 lalu telah diselenggarakan kegiatan Halal Bihalal dan Vet Gathering bagi anggota Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Jawa Barat 2.

Acara tersebut dihadiri oleh 157 peserta yang terdiri atas anggota PDHI Cabang Jawa Barat 2. Selain itu hadir juga tamu undangan yakni Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI), Perhimpunan Istri Dokter Hewan Indonesia (PIDHI), Lansia Veteriner, serta institusi dan stakeholder lainnya.

Pelaksanaan Halal Bihalal dan Vet Gathering bertujuan sebagai momentum silaturahmi bagi anggota PDHI Cabang Jawa Barat 2 pasca hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Selain itu juga diadakan seminar mengenai perizinan praktik dokter hewan di wilayah kerja PDHI Cabang Jawa Barat 2.

Seminar tersebut difasilitasi oleh narasumber dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor dan DPMPTSP Kota Bogor sebagai dinas pengampu urusan perizinan. Dimana dalam seminar tersebut para peserta dapat beratanya dan melakukan pengaduan terkait masalah perizinan praktik dokter hewan di daerah lingkup PDHI Cabang Jawa barat 2. (Afdi)


KEMERIAHAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN PDHI KE-71

Prosesi Pemotongan Tumpeng Pada HUT PDHI Ke-71


Dalam menyambut hari jadi Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) ke-71 yang jatuh pada 9 Januari 2024 yang lalu, Pengurus Besar PDHI melangsungkan acara peringatan HUT PDHI pada Minggu, 28 Januari 2024, di Hotel Grand Whiz, Jakarta. 

Acara tersebut juga menjadi penutup rangkaian acara Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) mereka yang berlangsung sejak 26 - 27 Januari 2024. Sekitar 51 PDHI cabang dari berbagai penjuru Indonesia mengikuti pumcak tersebut. Beberapa perwakilan pemerintah dari berbagai instansi juga terlihat pada acara tersebut. 

Dalam sambutannya, Ketua Umum PDHI Drh Muhammad Munawaroh mengucapkan rasa syukurnya atas kesuksesan digelarnya acara ini sejak MUKERNAS hingga acara puncak. Ia mengapresiasi para anggota yang telah bekerja keras untuk organisasi hingga titik ini. 

"Kami menginginkan PDHI agar selalu menjadi profesional, maju, transparan, akuntabel, dan modern. Alhamdulillah semua itu kini sudah terwujud berkat kerjasama dari seluruh anggota dan pengurus," tutur dia. 

Ia juga menyebut beberapa keberhasilan yang telah diraih oleh PDHI pada acara tersebut. Salah satunya PDHI merupakan Organisasi profesi yang telah settle dan mandiri secara finansial. Hal tersebut dibuktikan dengan aset yang dimiliki oleh PDHI yang mencapai angka 2,8 Milyar rupiah. 

PDHI juga sudah memiliki aplikasi bagi pengguna smart phone bernama MyPDHI. Aplikasi tersbut dapat memudahkan dokter hewan untuk mendaftar keanggotaan, berkomunikasi antar anggota, dan mengakses konten dan info tertentu yang berhubungan dengan keprofesian. 

Selain aplikasi MyPDHI, mereka juga telah memiliki rencana untuk merilis aplikasi market place bernama Evet di bulan Februari 2024. Aplikasi tersebut hanya dapat diakses oleh dokter hewan anggota PDHI dimana di dalamnya dokter hewan dapat berbelanja kebutuhan mereka tanpa kekhawatiran apapun. 

Program lain yang disebutkan oleh Munawaroh yakni Koperasi Dokter Hewan Indonesia. Program ini nantinya bertujuan untuk saling membantu dan mendukung sesama anggota seprofesi. Munawaroh menerangkan bahwa nantinya anggota yang memiliki kekuatan finansial yang lebih mapan dapat membantu yang kurang mapan. 

Selain itu kata Munawaroh, kedepannya PDHI akan terus berkontribusi dalam kemajuan di setiap sektor. Misalnya saja dalam sektor upgrading skill anggota, PDHI terus berkolaborasi melakukan seminar, pelatihan, dan workshop yang rutin digelar. PDHI juga gencar mendukung standarisasi pelayanan kesehatan hewan yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). 

Terkait Undang - Undang Kedokteran Hewan, Munawaroh menjelaskan sampai saat ini drafnya sudah sampai di DPR, namun begitu pembahasan lebih lanjut masih menunggu antrean yang cukup panjang, sehingga belum kunjung terwujud. 

Ketum PDHI juga menyebut bahwa mereka memiliki target akan terwujudnya 20 Fakultas Kedokteran Hewan di Indonesia. Dimana Munawaroh merasakan bahwa 13 FKH yang ada di Indonesia pada saat ini masih kurang. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan tenaga medis di bidang kesehatan hewan dibutuhkan dokter hewan lebih banyak.

"Kami sudah mendorong Universitas Andalas, Universitas Sam Ratulangi, dan Universitas Mulawarman. Tapi mungkin yang paling cepat di Jawa Timur lagi tepatnya di Universitas Jember. Semoga target kami di semua bidang dapat tercapai," tutup Munawaroh. (CR)

PELANTIKAN PENGURUS PDHI 2022-2026 BERLANGSUNG MERIAH

Foto Bersama Pengurus PB PDHI Periode 2022-2026


Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI) melaksanakan pelantikan kepengurusan periode 2022-2026 di Hotel Borobudur pada Sabtu (3/12) yang lalu. Sejak terpilih kembali pada kongres yang berlangsung di Makassar di bulan Oktober yang lalu, Ketum PDHI Drh Muhammad Munawaroh mengambil langkah cepat agar PDHI dapat bekerja lebih maksimal.Mengusung tema “PDHI Menuju Organisasi Profsional, Transparan, dan Akuntabel”, diharapkan kepengurusan baru dapat bekerja dengan lebih maksimal dari yang sebelumnya. 

Drh Muhammad Munawaroh dalam sambutannya menjelaskan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang menanti organisasi di tahun - tahun kedepan. Mulai dari isu di penyakit hewan menular, resistensi antimikroba, peran profesi, hingga isu otoritas dan undang - undang kedokteran hewan dibahas oleh beliau. 

"Saya berharap kita dapat berkontribusi bagi profesi kita dan masyarakat. Kami juga berharap feedback dari para stakeholder lainnya dalam bentuk, saran, kritik, maupun ide yang membangun agar organisasi ini dapat menjadi semakin baik," tutur Munawaroh.

Ia juga meminta komitmen dari tiap pengurus dalam menjalankan organisasi, dimana para pengurus harus siap untuk di re-shuffle apabila kinerja dan kontribusinya dinilai belum maksimal untuk organisasi.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kesmavet Drh Syamsul Ma'arif yang mewakili Dirjen PKH mengatakan bahwa sekarang adalah saat yang tepat bagi dokter hewan Indonesia untuk menunjukkan eksistensi dan memberikan kontribusi bagi masyarakat.

"Kita diuji dengan penyakit hewan menular, serta isu lain yang merujuk pada one health. Oleh karena itu kita harus bisa lebih berkontribusi, bukan berarti kemarin - kemarin tidak ada kontribusinya," kata dia.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Prof Drh Wiku Adisasmito Guru Besar UI sekaligus juru bicara pemerintah dalam penanggulangan PMK. Beliau menyebut bahwa kinerja dokter hewan Indonesia sudah baik dalam penanganan PMK, sehingga hingga kini wabah PMK cukup terkendali.

Namun begitu, Wiku masih menyayangkan akan kurangnya SDM dokter hewan di berbagai daerah, terutama ketika dalam kondisi wabah yang kini melanda peternakan Indonesia. 

"Kami sempat diprotes, kenapa menggunakan TNI - Polri dalam vaksinasi PMK kemarin, padahal kami juga sudah mengajak para kolega untuk berkontrbusi. Namun nyatanya memang tidak ada sistem dimana dokter hewan dari berbagai daerah untuk migrasi membantu penanganan wabah. Jadi kita hanya memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah itu saja, mudah - mudahan nanti kita punya semacam peraturan yang bisa membuat itu terjadi, sehingga wabah ini segera berakhir," tutur Wiku.

Ia juga sedikit menyayangkan bahwa dokter hewan Indonesia masih dinilai mementingkan ego sektoral oleh sebagian kalangan, terutama pemerintah pusat. Oleh karenanya ia berharap di kepengurusan berikutnya, PDHI harus lebih "extrovert" lagi kepada jajaran pemerintah pusat agar tetap eksis.(CR)

SUSUNAN PENGURUS BESAR
PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA MASA BHAKTI 2022 – 2026
Pembina :
Prof. drh. Wiku Bakti Bawono Adisasmito, M.Sc., Ph.D.
Prof. drh. Muhammad Rizal Martua Damanik, MRepsSc, Ph.D
Prof. Dr. drh. Bambang Sumiarto, SU., M.Sc
Prof. drh. Bambang Purwantara, M.Sc.Ph.D
Prof. Dr. drh. NLP Indi Dharmayanti, Msi
Prof. drh. Aris Junaidi, PhD
Dr. drh. Teuku Sahir Sahali, MM, M.Ak
Dr. drh. Rohidin Mersyah, MMA
Penasihat :
drh. Tri Satya Putri Naipospos, MPhil., PhD
drh. Lukas Agus Sudibyo
drh. Sujarwanto
drh. FX. Sudirman
drh. Makmun, M.Si
Dr. drh. Nuryani Zaenudin, M.Si
drh. Syamsul Ma’arif, M.Si
drh. Indra Exploitasia Semiawan, M.Si
drh. Enny Pudjiwati, MM
Ketua Umum : Dr. drh. Muhammad Munawaroh, MM
Ketua I : drh. Bonifasius Suli Teruli Sitepu
Ketua II : Dr. drh. Agustin Indrawati, M.Biomed
Ketua III : drh. Ady Sasmita CPBC., CPPC
Ketua IV : drh. Siti Komariah
Sekretaris Jenderal : drh. Andi Wijanarko
Wakil Sekretaris Jenderal I : drh. Sariyanti, M.Si
Wakil Sekretaris Jenderal II : drh. Sugiyono
Bendahara Umum : drh. Suhartono, MM., M.Vet., CAT., CSA
Wakil Bendahara I : drh. Ani Juwita Handayani
Wakil Bendahara II : drh. Mirjawal
Ketua I Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Advokasi dan Perlindungan Hukum Bidang Organisasi dan Keanggotaan
Koordinator : drh. Bayu Sulistya
Anggota :
drh. Moch. Nova Raditya, M.Sc
drh. Ramzi CA
drh. Denni Kurnia
Bidang Advokasi dan Perlindungan Hukum
Koordinator : Kol. Kes. drh. Martha Mangapulina, SH, MH
Anggota :
drh. Bilqisthi Ari Putra, M.Si
drh. Kemaz Aditya Dewangga, SH., M.Kn
Ketua II Bidang Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Profesi, Kepemimpinan Veteriner Bidang Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Profesi
Koordinator : drh. Vivin Aulia Rahmi
Anggota :
drh. RR Susthira Astasari
Dr. drh. Ambar Retnowati, M.Si
Bidang Kepemimpinan Veteriner
Koordinator : Drh. Agung Budiyanto, MP., PhD
Anggota :
Dr. Med. Vet. drh. Denny Widaya Lukman, M.Si
drh. Joko Daryono
Ketua III Bidang Usaha Dana dan Kesejahteraan Anggota, Pembinaan Cabang dan UPNT Bidang Usaha Dana dan Kesejahteraan Anggota
Koordinator : drh. Ismanto
Anggota :
drh. Erry Setyawan, MM., PCAH., MAHM
drh. Vici Imshar
Bidang Pembinaan Cabang dan UPNT
Koordinator : drh. Puput Ridjalu Widjaya
Anggota :
drh. Jeck Ruben Simatupang
drh. Vici Eko Handayani
drh. Eka Dewi Wulandari, LCPC
Ketua IV Bidang Antar Lembaga, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Luar Negeri Bidang Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat
Koordinator : drh. Shinta Rizanti Binol
Anggota :
drh. Dwiana Hayati
drh. Eko Prasetio
Bidang Hubungan Luar Negeri
Koordinator : Dr. drh. Sophia Setyawati, MP
Anggota :
drh. Loisa, M.Si
drh. Wywy Goulda March

PENGHARGAAN WISUDAWAN PROGRAM DOKTOR TERBAIK DIRAIH KETUA UMUM PB PDHI

 

Dr Munawaroh bersama Prof Mirni Lamid (kiri) dan istri Drh Med Vet Istiani MM (kanan)

Rasa syukur dan bahagia menyelimuti hati Ketua Umum PB PDHI, Dr drh Muhammad Munawaroh MM. Pada Minggu (7/3/2021), pria kelahiran Yogyakarta 17 Mei 1965 ini memperoleh penghargaan sebagai wisudawan terbaik Program Doktor Sains Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga (Unair)

Acara wisuda dan pemberian penghargaan ini diselenggarakan di Ruang Garuda Mukti, Gedung Kantor Manajemen Unair.

Megantongi IPK sempurna 4.0, Munawaroh mendapat penghargaan dan ucapan selamat dari Rektor beserta jajaran pimpinan Unair.

Ujian Tahap Akhir atau Ujian Tahap II (Terbuka) Munawaroh telah dilaksanakan secara online pada Kamis, 21 Januari 2021 lalu. Sebagai ketua sidang adalah Prof Dr drh Mirni Lamid MP yang menjabat Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Unair.

Munawaroh menyelesaikan pendidikan S3 di Fakultas Kedokteran Hewan Unair dengan desertasinya berjudul “Karakterisasi Fragmen Gen VP1 Pada Feline Panleukopenia Virus (FPV)” dibawah bimbingan promotor Prof Dr drh Fedik Abdul Rantam dan Ko-Promotor Prof Dr drh Aulianni’am DES. (INF)

“HUT PDHI KE-68” MENGUPAS MAKNA SIMBOL DOKTER HEWAN INDONESIA

M. Chairul Arifin
Kado ulang tahun Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) tahun ini sangat berkesan sekali, yaitu bersamaan dengan peresmian Grha Dokter Hewan suatu tempat aktivitas dokter hewan Indonesia direncanakan, disiapkan, dilaksanakan dan dievaluasi.

Sebenarnya impian memiliki Grha Dokter Hewan ini sudah sejak lama, yaitu sejak 2005 dengan dibentuknya Pantya Persiapan Pembangunan Gedung Veterinary Center yg diketuai oleh  Drh A. Bolly A. Prabantara yang pembentukannya dilakukan dengan akte notaris dan disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 9 Maret 2006 dengan nama PT Sentra Veta Bhakti Mulia. Modal dasar saat itu Rp 500 juta dan dari para pendiri perorangan maupun saham dari para keluarga dokter hewan yang dihimpun melalui Yayasan Hemera Zoa sebesar Rp 125 juta.

Selanjutnya tanah seluas 800 m² di daerah Tajur Bogor yang berasal dari hibah Drs Mas'hud Wisnusaputra direncanakan menjadi gedung Veterinary Centre tersebut. Pada 26 Januari 2009, dirancang untuk acara penyerahan tanah wakaf dari Drs Mas'hud di Jl. Raya Tajur 170 Bogor kepada Yayasan Hemera Zoa yang sedianya bertindak atas nama organisasi. Tetapi kemudian Drs Mas'hud Wisnusaputra dipanggil Allah SWT pada 20 November 2008. Drs Mas'hud telah wafat mendahuluinya dan penyerahan tanah wakafnya tidak dapat terlaksana. Pada zaman tersebut PB PDHI baru menyelesaikan Kongres ke-15 yang memilih Drh Wiwiek Bagja selaku Ketua Umum masa bakti 2006-2010.

Estafet kepemimpinan PB PDHI yang terus terjadi hingga pada kepemimpinan Drh M. Munawaroh MM saat ini barulah terwujud rumah dokter hewan Indonesia di hari ulang tahun PDHI ke-68, pada 9 Januari 2021, sekaligus diresmikannya Grha Dokter Hewan dilengkapi motto dokter hewan yang terkenal “Manusya Mriga Satwa Sewaka” yang berarti Mengabdi Kemanusiaan Melalui Dunia Hewan.

Simbol Dokter Hewan Indonesia
Kalaulah Grha Dokter Hewan ini dianggap simbol eksistensi dan pengembangan organisasi profesi agar dapat lebih terfokus menghadapi tantangan global, regional dan nasional, serta memanfaatkan peluang dan menghindari hambatan dalam mengembangkan organisasi, maka ada lagi simbol yang jadi kebanggaan para dokter hewan Indonesia, yaitu yang berupa logo menarik yang menggambarkan lambang tentang kedokteran hewan.

Tentu setiap dokter hewan di Indonesia akan bangga menyematkan lambang tersebut pada setiap kesempatan untuk menunjukkan profesinya. Tetapi tahukah para dokter hewan bahwa lambang tersebut sebenarnya dari hasil kongres ke-6 yang diselenggarakan di Kota Pahlawan Surabaya, 22 September 1973. Jadi lambang tersebut telah berumur 48 tahun. Pada kesempatan kongres tersebut telah ditetapkan selain simbol/lambang tetapi juga tentang perbaikan sumpah dan kode etik dokter hewan.

Akan halnya simbol dokter hewan yang digambarkan sebagai “Aesculapius” yaitu sebagai (ular yang melingkar di tongkat) merupakan simbol universal para dokter manusia, dokter hewan, dokter gigi dan apoteker. Ular digambarkan untuk pengobatan, karena obat itu sebenarnya mirip dengan bisa ular yang beracun sehingga obat selain memiliki efek kuratif juga memiliki efek samping.

Dalam simbol PDHI, tongkat berarti eksistensi instrumen dokter hewan sebagai ahli dalam aspek preventif, kuratif, promotif dan rehabilatatif, serta ularnya melingkar pada tongkat yang bermahkota tiga. Mahkota pertama melambangkan pendidikan dokter hewan yang saat ini dihasilkan oleh 11 Fakultas Kedokteran Hewan. Mahkota kedua berarti dokter hewan dan organisasi profesinya dan mahkota ketiga menggambarkan dokter hewan yang selalu berkiprah di masyarakat sesuai dengan standar kompetensi yang dimilikinya.

Huruf “V” melambangkan kata Veteriner dengan latar belakang warna ungu yang merupakan simbol dari perguruan tinggi kedokteran hewan dunia atau dapat diartikan keagungan dan keluhuran profesi dokter hewan. Dokter hewan adalah profesi yang berpijak pada dua kaki. Kaki pertama berpijak pada aspek terkait produksi dan reproduksi (warna hijau) sedangkan kaki yang lain berhubungan dengan aspek kesehatan dan kesejahteraan (warna merah). Melalui dunia hewan, dokter hewan berkiprah untuk kesejahteraan umat manusia (Manusya Mriga Satwa Sewaka).

Tetapi semua simbol ini hendaknya dapat terealisasi. Saat ini profesi dokter hewan benar-benar diuji ketahanan kompetensinya di zaman pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Semua lini kekuatan dokter hewan dikerahkan, baik itu dokter hewan sebagai aparatur pemerintah, di kemiliteran dan sipil dosen, peneliti, dokter hewan swasta, hingga para praktisi. Karena sejatinya profesi ini tidak dapat diremehkan dan justru berperan sentral dalam setiap kejadian wabah penyakit menular. Selamat HUT PDHI ke-68. ***

Oleh: M. Chairul Arifin (Dari berbagai sumber)
Pegawai Kementan (1979-2006)
Staf Perencanaan (1983-2005)
Tenaga Ahli PSDS (2005-2009)

MENGAWALI 2021 PB PDHI SEGERA TEMPATI RUMAH BARU

Sabtu, 14 November 2020, Drh Munawaroh, Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI), dalam sambutan acara webinar bertajuk "Gumboro, ND dan AI pada Layer di Peternakan Unggas Komersial Mandiri", menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT dan kegembiraanya karena sejak ia memangku amanah menahkodai PDHI telah didukung oleh para pengurus yang luar biasa untuk ikhlas mengabdi pada negeri di bidang profesi mulia kedokteran hewan dengan terlibat aktif di PDHI.

Pak Mun-sapaan akrabnya, juga menyampaikan akan selalu lebih menjalin komunikasi intens dengan anggota, baik para junior maupun senior-senior sejawatnya. "Saat ini PB PDHI telah menerbitkan 10.100 Kartu Anggota yang berlaku untuk seumur hidup bagi anggotanya" kata dia.

Dalam keterangan yang dirilis oleh laman: http://portal.pdhi.or.id, Munawarah menyampikan bahwa sejak berdiri PDHI 9 Januari 1953, PDHI belum memiliki tempat permanen sebagai kantor tetap PBPDHI. Namun, sejak kepengurusan baru 2018-2022 telah dicanangkan untuk mengumpulkan dana iuran bagi seluruh dokter hewan untuk memberikan sumbangan pembelian rumah PDHI untuk setiap dokter hewan wajib memberikan dana sebesar Rp 100.000 setiap tahun selama empat tahun, serta (ada sebagaian-red) sumbangan dari anggota PIDHI MVI.

"Terkumpul Rp 1,5 miliar dan Rp 500 juta dari para donatur, untuk kemudian dapat membeli kantor mandiri. Jadi inilah Rumah Baru PB PDHI," tambahnya.

Dan gedung baru di Jl. Joe No. 8A, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan itupun telah bernama "Grha Dokter Hewan" yang selain PB PDHI, Perhimpunan Istri Dokter Hewan Indonesia (PIDHI) serta PT VIS (Veteriner Indonesia Sejahtera) dan VETNESIA (Media Komunikasi Dokter Hewan Indonesia) bermarkas.

Webinar PDHI yang kesekian kalinya itu diikuti 84 peserta yang menghadirkan dua narasumber ahli, yakni Drh Budi Tri Akoso MSc PhD dan Drh Baskoro Tri Caroko. (DS)

PELAYANAN MEDIS DOKTER HEWAN VIA DARING, MEMANG BISA?

Webinar ini merupakan rangkaian acara menuju Indo Vet 2021

Wabah Covid-19 nyatanya juga berimbas kepada bisnis pelayanan kesehatan hewan. Hal tersebut disampaikan oleh Drh Muhammad Munawaroh dalam webinar  dengan tema “Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pelayanan Kesehatan Hewan” (19/10) yang lalu.

Dalam webinar yang dihelat via daring tersebut, Munawaroh juga menjabarkan data survey yang dilakukan oleh PB PDHI kepada dokter hewan praktisi di Indonesia. Sebanyak 300 dokter hewan praktisi hewan kecil yang disurvey mengakui bahwa bisninya terdampak oleh wabah covid-19.

"Mereka mengalami penurunan kunjungan oleh kliennya, bahkan ada yang sampai 75%. Selama pandemi 64%  dokter hewan praktisi hewan kecil melakukan konsultasi online melalui daring atau media sosial," tutur Munawaroh.

Hal tersebut juga diamini oleh Drh Ni Made Restriatri praktisi hewan kecil sekaligus pemilik Bali Vet Clinic. Menurutnya semenjak pandemi Covid-19 dirinya terus memutar otak agar bisnisnya bisa terus survive ditengah cekaman pandemi.

"Kami memang tidak tutup 100%, kami memberlakukan PSBB, konsultasi via daring, dan tentu saja jika hendak berkunjung pemilik hewan diwajibkan untuk membuat appointment terlebih dahulu via telepon," tukasnya.

Sementara itu Dr Shane Ryan selaku mantan Ketua Umum Asosiasi Dokter Hewan Praktisi Hewan Kecil Seluruh Dunia (WSAVA) yang juga menjadi pemateri mengatakan bahwa sah - sah saja melakukan konsultasi memanfaatkan media sosial dan daring.

"Hal ini juga sudah kami lakukan sejak Covid-19 belum merebak, tetapi makin marak ketika pandemi berlangsung, dan memang kita tidak boleh mengesampingkan sisi keselamatan baik untuk klien dan kita sendiri," tukas Shane.

Kedepannya PB PDHI sedang membangun jejaring media sosial agar klien dapat melakukan konsultasi secara daring kepada dokter hewan apabila hewan peliharaannya mengalami hal yang tidak normal atau gejala sakit.

"Saat ini kami sudah ada aplikasi HaloVet, dari situ bisa dimanfaatkan apabila klien hendak bertanya dan konsultasi. Mereka juga bisa memilih dengan dokter siapa konsultasinya, dan bila hewan masih sakit maka akan langsung ditunjukkan lokasi terdekat praktik dokter hewan agar dapat membawanya," tutur Munawaroh.

Namun begitu Munawaroh mengakui bahwa pelayanan via daring yang dilakukan hanya sekedar konsultasi dan pertolongan pertama.

"Kita enggak bisa memberi diagnosis secara online, tetap nantinya kalau si hewan masih sakit akan kita arahkan agar menemui dokter hewan. Mendiagnosis itu harus melihat dan mengetahui langsung kondisi si hewan, kita ini dokter hewan, bukan dokter hewan. Jadi tetap punya kode etik, salah satunya itu," pungkasnya.

Webinar tadi merupakan rangkaian acara Indo Vet yang akan diselenggarakan oleh PT Napindo Media Ashatama yang akan dilangsungkan pada tahun 2021. Indo Vet merupakan pameran yang akan memamerkan perkembangan ilmu pengetahuan, tekonologi, peralatan, dan semua terkait aspek kedokteran hewan di Indonesia. Nantinya Indo Vet juga akan dihelat berbarengan dengan pameran sejenis yaitu Indo Livestock, Indo Beef, Indo Dairy, Indo Agritech, dan Indo Fisheries. (CR)


APARVI ADAKAN WEBINAR NASIONAL PARASITOLOGI

Webinar APARVI menggandeng HaloVet 



Asosiasi Parasitologi Veteriner Indonesia (APARVI) mengadakan Webinar Nasional Parasitologi yang terbagi dalam dua sesi. Hari pertama berlangsung pada Kamis (9/7/2020) dan hari kedua, Jumat (10/7/2020).

Sesi pertama mengusung topik “Zoonosis Parasitik”  dan sesi kedua mengupas “Parasit Penting pada Hewan Domestik”. Dalam webinar ini, APARVI juga turut menggandeng HaloVet.

Ketua APARVI Dr Drh R Wisnu Nurcahyo dalam sambutannya berharap materi yang akan disampaikan dalam webinar ini dapat memberi manfaat bagi para dokter hewan praktisi ataupun pengambil kebijakan akan pentingnya dunia parasitologi.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI), Drh H M Munawaroh MM menyambut baik webinar nasional ini.



“Saya mengucapkan terima kasih pada Ketua APARVI, Dr Wisnu Nurcahyo yang mempunyai gagasan untuk menggelar kegiatan seminar selama pandemi COVID-19 ini. PDHI sangat bangga dan kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi,” ungkapnya.

Lebih lanjut Munawaroh mengemukakan dalam beberapa bulan lalu, WHO telah memberikan pernyataan tentang penyakit Zoonosis yang bisa menular dari hewan ke manusia dan kurang lebih hampir 75% penyakit manusia ini berasal dari hewan.

Salah satu hal yang berkaitan dengan penyakit Zoonosis, lanjut Munawaroh, salah satunya bisa disebabkan oleh parasit yang menular pada manusia. “Oleh karena itu, sudah saatnya kita memberikan satu pencerahan untuk kolega kita para dokter hewan untuk selanjutnya dapat berkesinambungan melakukan sosialisasi tentang Zoonosis kepada masyarakat,” tandasnya.

Webinar ini banyak menghadirkan narasumber yang sudah dikenal ahli dalam bidang Parasitologi. Seperti Drh Fadjar Satrija MSc PhD, Prof drh Upik K Hadi MS PhD, April H Wardhana MSi PhD, Prof Drh Umi Cahyaningsih MS PhD, dan sebagainya. (NDV)      




PERAN DOKTER HEWAN SELAMA PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Muhammad Munawaroh

Oleh: Drh Muhammad Munawaroh MM, Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI)

Hari Kedokteran Hewan Dunia atau World Veterinary Day diperingati setiap tanggal 25 April. Tahun 2020, dokter hewan turut berperan dalam penanganan Covid-19.

Latar Belakang

Wabah COVID-19 / SARS-CoV-2 telah berkembang pesat sejak 31 Desember 2019. Agen penyebab telah diidentifikasi sebagai coronavirus novel SARS – CoV-2. Diperkirakan berasal dari kelelawar dan menyebar ke populasi manusia melalui spesies hewan lain seperti trenggiling, dan dianggap sebagai penyakit zoonosis. Infeksi telah menyebar ke sekitar 176 negara dan 6 benua, dan pada 11 Maret, dan WHO telah menetapkan wabah COVID-19 sebagai pandemi. Indonesia, sesuai dengan keputusan presiden Republik Indonesia (Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020) dinyatakan bahwa penyebaran COVID-19 merupakan bencana nasional

Otoritas kesehatan di seluruh negara telah diminta untuk menerapkan berbagai langkah untuk memperlambat penyebaran wabah penyakit ini. Mulai dari penerapan prosedur desinfeksi yang tinggi dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), hingga penutupan total pergerakan ke kawasan atau seluruh negara, serta menghentikan segala kegiatan yang tidak penting. Beberapa daerah dan kota di Indonesia telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang kesehatan. Hal ini tentu menimbulkan konsekuensi sosial dan ekonomi yang sangat besar.

Layanan oleh dokter hewan yang penting disediakan dalam konteks global COVID-19

Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan (OIE) dan World Veterinary Association (WVA) telah merilis pernyataan pada 18 Maret, yang isinya adalaha: perlunya mengadvokasikan persyaratan mutlak agar dokter hewan di seluruh dunia ditunjuk sebagai penyedia layanan penting dalam konteks pandemi COVID 19.

Layanan penting yang disediakan oleh dokter hewan dalam konteks  COVID-19 di Indonesia

Layanan pengaturan dan keamanan pangan

Dokter hewan pemerintah maupun non pemerintah yang bekerja dan berperan dalam rantai pasokan ternak yang memungkinkan hewan untuk diangkut, ditransaksikan, dan diproses untuk produksi protein di pasar domestik dan ekspor,  melaksanakan layanannya selama penanganan wabah COVID-19 ini berlangsung sehingga jaminan keamanan dan ketahanan pangan tetap terlindungi.

Dokter hewan yang selama ini telah menyediakan layanan vital dalam membantu mengoptimalkan produktivitas dan kualitas komoditas pada hewan produksi, tetap melaksanakan layanannya dengan prioritas mempertahankan pasokan daging, susu, telur dan komoditas ternak lainnya. Hal ini sangat penting dipertahankan dan tidak dapat ditunda karena memiliki potensi gangguan terhadap rantai makanan masyarakat. Keamanan dan Ketahanan Pangan tidak dapat dikompromikan selama masa penanganan wabah ini.

Seluruh layanan oleh Dokter Hewan di bidang ini dilaksanakan dengan mengacu kepada standar prosedur operasional dan Protokol Kesehatan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan

Layanan dokter hewan pada hewan ternak

Selain berperan dalam membantu optimalisasi produktivitas dan kualitas hewan pangan, peran utama layanan dokter hewan pada hewan ternak (hewan pangan) adalah dalam diagnosis penyakit, pengobatan dan surveilans terhadap penyakit hewan eksotik maupun penyakit hewan endemik  menular lainnya. Dokter hewan berada di garis depan dalam deteksi dan respons  terhadap penyakit endemik dan eksotis dan penting agar peran ini tetap terpenuhi selama penanganan COVID-19 di Indonesia.

Layanan kedokteran hewan ini saat ini bahkan lebih penting mengingat adanya penyakit eksotis yang telah masuk di negara ini disamping juga ancaman penyakit endemis lain karena bersamaan Indonesia memasuki masa perubahan musim.

Veteriner Indonesia saat ini sedang diuji kemampuannya karena dihadapkan dengan pandemi pada manusia dan  bersamaan pula ada ancaman wabah pada hewan ternak. Skala dampaknya terhadap ekonomi demikian luas dan belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu maka  Indonesia harus mampu mempertahankan diri dengan tetap melaksanakan deteksi terhadap penyakit endemis dan kapasitas respons sebelum, selama dan setelah wabah COVID-19.

Seluruh layanan oleh Dokter Hewan pada hewan ternak dilaksanakan wajib sesuai standar prosedur operasional dan Protokol Kesehatan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan

Layanan dokter hewan pada hewan peliharaan (companion animals) non ternak

Hewan hewan peliharaan dan kuda, biasa digolongkan sebagai hewan pendamping (companion animals) memiliki peran tersendiri dalam masyarakat. Kontribusi hewan peliharaan terhadap manusia sebagai pemilik adalah memberi rasa  tenteram dan bahagia. Akhirnya secara tidak langsung berkontribusi pada kesehatan pemilik. Hal ini tentu membantu ketenangan jiwa masyarakat dalam mengahdapi masa sulit ini.

Dokter hewan dalam praktik hewan kecil memiliki peran penting dalam menasihati klien mereka tentang implikasi kesehatan masyarakat dalam masa wabah COVID-19, dan menilai serta menafsirkan informasi yang tersedia dengan pengetahuan yang baik dan bijak terkait risiko kemungkinan penularan hewan peliharaan dari penyakit ini. Saat ini tidak ada bukti bahwa terjadi penularan dari hewan ke manusia , tetapi ini adalah situasi yang berkembang dan dokter hewan berada di garis depan dalam menghadapi masalah ini.

Dokter hewan juga memiliki peran berkelanjutan untuk memberi saran kepada klien tentang potensi    lain, penanganan hewan peliharaan dan kebersihan, dan pengawasan terhadap penyakit penting (misalnya rabies) yang selanjutnya dapat berdampak pada populasi manusia saat ini.

Mengingatkan masyarakat yang saat ini diminta untuk tinggal di rumah berada dalam jarak dekat dengan hewan peliharaan mereka, agar selalu menjaga hewan peliharaan tetap sehat dan menjaga jarak kontak dengan hewan sehari-harinya.

Dalam melaksanakan layanan terbatas saat ini, layanan dokter hewan pada hewan peliharaan non ternak dilakukan dengan tetap mematuhi protokol dan aturan Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan.

Kesejahteraan hewan

Dokter hewan banyak berperan untuk memastikan bahwa standar kesejahteraan hewan telah dipenuhi di seluruh kontinum hewan peliharaan dan ternak. Hal ini menjadi lebih penting dalam situasi COVID-19, mengingat potensi hewan peliharaan dan ternak domestik untuk ditinggalkan atau dianiaya akibat kesalahan pemahaman bahwa hewan dapat berperan dalam transmisi COVID-19.
Kehadiran dokter hewan secara berkelanjutan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses ke informasi yang akurat dan berbasis ilmiah dan bahwa perawatan berkelanjutan terhadap hewan dapat terjamin.

Pemenuhan standar kesejahteraan hewan ini sangat diperlukan dipertahankan setiap saat dalam produksi hewan ternak maka kehadiran layanan veteriner sangat penting untuk mencapai hal ini.

One Health/Satu Kesehatan

Mengingat bahwa COVID-19 dan sekitar 70% dari penyakit menular yang muncul pada manusia selama 30 tahun terakhir adalah zoonosis, maka dokter hewan perlu terus-menerus terlibat dalam kapasitas "One Health" ini.

Dokter hewan dalam praktik, konsultasi dan peranan pemerintah dalam memberi saran, mengendalikan, mendeteksi penyakit serta jalinan hubungan dengan otoritas kesehatan yang lebih dari sebelumnya sangat penting untuk memastikan respon terhadap COVID-19 dan peristiwa penyakit zoonosis lainnya di masa mendatang berjalan seefektif mungkin.

Mengelola risiko penyediaan layanan kesehatan hewan dalam pandemi COVID-19

Sejak deklarasi tentang pandemi COVID 19, PB PDHI telah proaktif mengumpulkan dan mendistribusikan berbagai saran, panduan kepada para dokter hewan anggota yang memungkinkan mereka untuk menerapkan prosedur manajemen risiko yang praktis dan efektif untuk meminimalkan penyebaran Coronavirus dan dampak selanjutnya pada praktik dokter hewan, staf dan klien.

PDHI percaya bahwa kombinasi dari pengetahuan ilmiah yang kuat serta penguatan epidemiologi penyakit, pengendalian infeksi, diagnosis penyakit dan manajemen ditambah dengan protokol seperti yang didistribusikan sebelumnya, akan secara memadai melengkapi dokter hewan di seluruh spektrum kesehatan hewan untuk menyediakan layanan dengan cara yang aman dan efektif, bahkan selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kesimpulan

Profesi dokter hewan di Indonesia memenuhi berbagai peran dan menyediakan banyak layanan vital yang bermanfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan hewan dan manusia, serta memastikan keamanan dan keamanan pangan. Dalam pandemi global COVID-19 saat ini, layanan ini menjadi lebih penting dari sebelumnya. Kemampuan profesi kedokteran hewan, dalam berbagai bentuknya, untuk terus menyediakan layanan ini. PDHI memiliki komitmen mutlak untuk menjaga kesinambungan layanan veteriner dengan cara yang praktis, aman dan terkelola risiko dengan baik.

PEDULI WABAH COVID-19: PDHI JAWA BARAT VII SALURKAN BANTUAN

Perwakilan PDHI Jawa Barat VII menyerahkan bantuan kepada tenaga medis

Wabah COVID-19 yang kini semakin mengkhawatirkan juga menggugah hati para dokter hewan untuk turut peduli. Kamis (9/4) 2020 yang lalu para dokter hewan dari PDHI cabang Jawa Barat VII (Depok) melakukan aksi nyata peduli wabah COVID-19.

Sebagai bentuk kepeduliannya PDHI Jawa Barat VII menyalurkan bantuan berupa 50 buah Perlengkapan Alat Pengaman Diri (APD), 50 pak paket susu dan biskuit, multivitamin, kopi dan teh, serta bahan pokok lainnya.

Drh Muhammad Nurtantio selaku Ketua PDHI Jawa Barat VII mengatakan bahwa gerakan kepedulian ini merupakan kontribusi dari profesi dokter hewan kepada para tenaga medis yang sedang berjuang dalam penanggulangan COVID-19.

"Mudah - mudahan gerakan ini dapat memberikan semangat dan dukungan juga menjadi simbol persatuan dan gotong royong bagi seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah kota Depok. Karena persatuan dan kesatuan ini penting dalam menanggulangi dan mengendalikan wabah COVID-19," tutur Nurtantio.

Kota Depok sendiri memiliki 38 puskesmas, 24 rumah sakit umum maupun daerah, 175 klinik, dan 260 apotek yang siap melayani kebutuhan medis 2,4 juta orang warganya. Terkait kondisi terkini wabah COVID-19 di Kota Depok, layaknya di beberapa belahan dunia lainnya, kurva kasus cenderung melandai dibandingkan 21 Maret - 4 April (2 minggu yang lalu). (CR)

BELASAN BABI MATI MENDADAK DI KABUPATEN GIANYAR

Babi, salah satu komoditi peternakan andalan Pulau Dewata

Kejadian babi mati mendadak terjadi kembali, kali ini giliran Kabupaten Gianyar yang harus menerima kenyataan tersebut. Berdasarkan laporan dari Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Gianyar, tercatat 19 eokr babi mati mendadak. Babi yang mati mendadak tersebar di 4 lokasi. Untuk memastikan penyebab kematian, Distan Gianyar sedang meneliti sampel bangkai babi yang telah dikubur.
Menurut Kabid Kesehatan Hewan dan Kesmavet Distan Gianyar Drh Made Santi Arka Wijaya, sebaran babi mati terbanyak di Kecamatan Payangan. "Di Payangan ada 3 titik. Di Desa Klusa, Bukian,dan Ponggang Puhu. Satu titik lainnya di (Kecamatan) Sukawati di Banjar Abasan, Desa Singapadu Tengah," ujarnya.
Mengenai babi yang mati mendadak, pihaknya langsung terjun ke lokasi kandang. "Setelah dilakukan tindakan desinfeksi, kasus kematian mendadak tidak berlanjut, kami juga mengambil sampel untuk diperiksa di lab," jelas Santi. Kini sampel bangkai babi dibawa ke BBVet Denpasar. "Kami belum dapat kabar (hasil lab). Tapi kami sudah berkoordinasi dengan BBVet Denpasar untuk terkait sampel yang kami berikan kesana," bebernya.
Pihak Distan memperkirakan, wabah Babi mati ini tidak berkaitan dengan virus Afrian Swine Fever (ASF) alias demam babi Afrika. "Kalau dilihat dari angka kematian relatif rendah, kemungkinan bukan terserang ASF, tetapi nanti kita lihat saja hasil uji lab," tegasnya. Selain melakukan desinfeksi, pihaknya juga melakukan upaya memperketat biosekuriti.
"Kami akan lakukan sosialisasi pada daerah yang banyak mengalami kasus kematian mendadak dan yang masih aman, untuk sama-sama kita perketat lalu-lintas babi," kata Santi. Disamping itu, perlu pengawasan bersama terkait jual-beli babi. "Orang-orang yang berpotensi pembawa virus juga disosialisasikan," imbuhnya.
Santi menjelaskan, para pembeli atau tengkulak babi juga berpotensi membawa virus dari satu kandang ke kandang lain. "Kita sepakat di seluruh Bali untuk memperketat keluarnya babi dari daerah kasus. Sebab tukang juk (tukang tangkap) babi, tumpung atau bangsung dan lain-lain peralatannya itu berpotensi sekali sebagai penyebar," terangnya.
Diakui, Gianyar tumbuh berjamuran usaha kuliner babi guling. Maka dia berharap para pedagang maupun tukang juk ini memperhatikan kebersihan babi. "Peralatannya seperti tumpung, mobil angkut, tukang juk dan lainnya harus bersih," pungkasnya. (CR)


DAMPAK NEGATIF IMPOR DAGING KERBAU PADA USAHA SAPI POTONG INDONESIA

Kajian tentang dampak importasi daging kerbau terhadap usaha sapi potong di Indonesia yang digelar PB ISPI bersama PB PDHI di Jakarta. (Foto: Andang/ISPI)

Populasi sapi di Indonesia mengalami peningkatan secara perlahan sejak 2005-2013, seiring dengan peningkatan konsumsi dagingnya. Total konsumsi daging sapi secara nasional pada 2017 mencapai 60.966 ton dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2018 misalnya, tercatat 662.540 dan 2019 pronogsa Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa konsumsi nasional diperkirakan mencapai 712.893 ton, sementara harga daging segar juga masih berkisar Rp 100.000-115.000/kg.

Perkembangan positif industri sapi pedaging tersebut sayangnya terkendala oleh adanya importasi daging kerbau dari India, yang berdampak negatif terhadap industri sapi pedaging Indonesia. Atas hal itu, Pengurus Besar Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (PB ISPI) dan Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI) menggelar kajian tentang dampak importasi daging kerbau terhadap keberadaan usaha sapi potong yang berkembang di Indonesia, melalui sebuah seminar di Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Dipandu oleh Ketua Umum PB ISPI, Ir Didiek Purwanto, seminar menghadirkan pembicara Dr Ir Andre Revianda Daut (ISPI) yang membahas dampak importasi daging kerbau terhadap usaha sapi potong di Indonesia, kemudian Dr Drh Tri Satya Putri Naipospos (PDHI) yang turut mengupas tema dampak importasi daging kerbau terhadap perkembangan penyakit mulut dan kuku (PMK) serta penanganannya di Indonesia.

Berdasarkan informasi data impor dari ITC Calculation based on Un Comtrade Statisyics, tercatat pemasukan daging kerbau asal India sebesar 173.534 ton (2016-2018) dan rencana di 2019 sebanyak 100.000 ton. Namun itu ternyata belum mampu menurunkan harga daging sapi menjadi Rp 80.000/kg, bahkan peredarannya cukup masif ke pasar-pasar becek yang tentunya bila tidak dikontrol dengan baik bisa menimbulkan persalahan baru terhadap daya saing usaha sapi potong para peternak maupun keamanan PMK.

Diperkirakan ada 22 unit Meat Plants di India yang disetujui untuk dapat mengekspor daging kerbau ke Indonesia ditengarai berada di wilayah endemik PMK. Hal ini menyebabkan produk yang dihasilkan berisiko menambah ancaman bagi indonesia yang berstatus bebas PMK.

Fakta tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 17/Permentan/PK.450/5/2016 tentang pemasukan daging tanpa tulang dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan, khususnya di dalam Pasal 9 huruf (g) berbunyi tidak terjadi kasus PMK sekurang-kurangnya 1 bulan sampai pengapalan daging beku tanpa tulang.

Dari kajian yang sudah dilakukan dalam acara tersebut, PB ISPI dan PB PDHI menyimpulkan antara lain bahwa importasi daging kerbau hanya menguntungkan peternak India dan pelaku tata niaga. Bahkan dampak negatif bagi peternak Indonesia, usahanya menjadi tidak bergairah karena tidak berdaya saing, serta kehilangan pasar potensial hariannya di rumah pemotongan hewan.

PB ISPI dan PB PDHI menyarankan, perlu adanya keberpihakan terhadap peternak rakyat dengan meninjau ulang kebijakan importasi daging asal India. Misalnya, distribusi impor daging kerbau benar-benar hanya untuk industri, juga segmentasi harga daging kerbau, sapi impor dengan lokal. (IN)

RESMI: PEMERINTAH UMUMKAN WABAH ASF DI INDONESIA


Memperketat biosekuriti, salah satu upaya mencegah penularan virus ASF. (Sumber: Istimewa)

Pemerintah Indonesia resmi melaporkan wabah demam babi afrika di 16 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Laporan wabah demam babi afrika tersebut dimuat dalam situs web Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE), 17 Desember 2019. Informasi laporan wabah tersebut disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI) Drh Muhammad Munawaroh, di Jakarta, Rabu (18/12/2019).

”Menurut situs web OIE, Indonesia telah melaporkan ASF (African Swine Fever/demam babi afrika) tanggal 17 Desember 2019 dan telah diumumkan OIE pada tanggal yang sama,” tutur Munawaroh. Menurut dia, Indonesia sudah menjadi anggota OIE sehingga wajib melaporkan kejadian penyakit baru jika ditemukan di negara Indonesia.

Munawaroh juga menerima salinan Surat Keputusan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Nomor 820/KPTS/PK.320/M/12/2019 tentang pernyataan wabah demam babi afrika di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara. Surat keputusan tersebut ditandatangani 12 Desember 2019. Sebelumnya beberapa grup WhatssApp juga telah dihebohkan dengan beredarnya surat tersebut, namun begitu kini resmi sudah surat tersebut diakui oleh pihak Kementan.

Dalam surat itu disebutkan 16 kabupaten/kota yang terjadi wabah ASF. Ke-16 kabupaten/kota itu adalah Kabupaten Dairi, Humbang Hasundutan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Karo, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Samosir, Simalungun, Pakpak Bharat, Langkat, Kota Tebing Tinggi, Kota Pematang Siantar, dan Kota Medan.

Laporan Indonesia kepada OIE dapat dilihat di link ini. Pada situs OIE juga tertulis bahwa laporan Indonesia disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Drh I Ketut Diarmita tanggal 17 Desember 2019.

Dalam laporannya disebutkan ada 392 wabah di peternakan rakyat di 16 kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut). Dalam laporan itu disebutkan ada 34 kabupaten/kota di Sumut. Yang benar terdapat 33 kabupaten/kota di Sumut.

Wabah pertama terjadi pada 4 September 2019 di Kabupaten Dairi dan dengan cepat menyebar ke 16 kabupaten lainnya. Konfirmasi ASF dilakukan pada 27 November 2019. Diagnosis penyakit ASF dilakukan Balai Veteriner Medan dengan uji PCR dan nekropsi atau bedah mayat. Penyebabnya adalah virus ASF. Sumber penularan disebutkan ”tidak dikenal dan tidak meyakinkan”.

Dalam kolom komentar epidemiologis, tertulis bahwa sumber infeksi tidak dapat disimpulkan, tetapi penilaian risiko yang cepat menunjukkan bahwa pengangkutan babi hidup dari daerah lain serta terkontaminasinya pakan babi oleh muntahan dari penanganan hewan, kendaraan, dan pakan ternak berperan dalam mewabahnya ASF. Selain itu juga disebutkan bahwa Pembuangan babi mati yang mati secara serampangan menjadi sumber penularan lainnya. Tidak lupa disebutkan pula bahwa tindakan pembersihan, dan desinfeksi sedang dilaksanakan. 

Dalam upaya mengontrol ASF agar tidak cepat menyebar, dalam laporannya Pemerintah Indonesia juga menuliskan bahwa kini pemerintah sedang melakukan tindakan berupa kontrol di dalam negeri, surveilans, karantina, pembuangan resmi karkas, produk sampingan, dan limbah, zonasi, desinfeksi, vaksinasi jika ada vaksin, dan tidak ada perawatan hewan yang terkena dampak ASF. (CR)

PB PDHI MEMBEDAH ASF LEBIH DALAM


Dibuthkan kerjasama yang apik antar lini yang berkecimpung di sektor peternakan dalam menangulangi ASF

Wabah Demam Babi Afrika kian mengkhawatirkan, pasalnya ribuan babi menjadi korban jiwa bahkan sampai membuat para peternak babi di Sumatera Utara gulung tikar. Hal tersebut diutarakan oleh Ketua Umum PB PDHI Drh Munawaroh dalam Seminar PB PDHI di Menara 165, Jakarta Selatan, Selasa (17/12) lalu.

"Ketika saya mengunjungi mereka ternyata keadaannya lebih mengkhawatirkan dari yang diperkirakan, kami dari sini sudah membawa bantuan berupa obat - obatan, desinfektan, dan lain sebagainya, nyatanya enggak berguna tuh disana, kenapa?, ya karena peternak - peternak babi yang backyard, rerata sudah habis babinya, sudah kehilangan sumber penghasilan," tuturnya.

Untuk itu Munawaroh menjelaskan bahwa nantinya PB PDHI akan mengumpulkan dana sosial untuk para peternak babi yang merugi, dana tersebut akan digunakan untuk membeli beras bagi peternak babi yang merugi.

"Kalau kami berikan babi lagi, bisa saja tapi itu memberikan "neraka" lagi bagi mereka kan?, oleh karenanya kami akan siapkan dana nantinya akan kami belikan beras. Mudah - mudahan nanti banyak yang bantu, target kami peternak disana mendapat bantuan beras 20kg per-kepala keluarga, hanya itu yang bisa kami lakukan untuk saat ini," ungkap Munawaroh.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa PB PDHI meyakini bahwa yang terjadi di Sumatera Utara bukan hanya Hog Cholera semata, tetapi juga kemungkinan besar ASF sudah mewabah di Negeri ini.Oleh karenanya Munawaroh mendesak kepada pemerintah agar segera mendeklarasikan bahwa ASF sudah mewabah di Indonesia.

Dalam mendeklarasikan suatu penyakit, dibutuhkan pembuktian, hasil laboratorium dan lain sebagainya. Bukti - bukti tersebut pun sudah dipegang kuat oleh Indonesia, seperti yang diutarakan oleh Kepala BalaiVeteriner Medan, Drh  Agustia. 

Menurut Agustia, hasil investigasi kematian babi di Sumatera Utara oleh timnya tidak semua babi mati dikarenakan Hog Cholera, mereka juga mencurigai ASF telah mewabah. Ia pun menuturkan bahwa hasil laboratorium dengan metode PCR sesuai standar OIE, terdeteksi adanya fragmen dari virus ASF.

"Nah disini kami mulai bingung, namanya uji lab itu kan positif sama negatif, tapi kalau disini kami umumkan, maka akan semakin kacau, pasalnya mengumumkan wabah itu bukan wewenang kami, maka dalam kebingungan itu, saya sebutlah itu terindikasi ASF, habis itu semua orang pada mengecam saya dan menganggap saya bodoh," tukas Agustia sembari berkelakar.

Wajar bila hal tersebut terjadi, kalangan dokter hewan yang sejatinya sudah mencium gelagat tidak beres akibat kematian babi yang mencapai ratusan ribu tersebut sudah pasti curiga akan mewabahnya ASF. Namun begitu, penting diingat bahwa ada peraturan perundangan yang hanya membolehkan Menteri Pertanian untuk mengumumkan suatu kejadian wabah penyakit eksotik.

Hal tersebut tertuang dalam UU Peternakan No. 18/2009 baik versi yang lama maupun yang telah direvisi pada pasal 40 ayat 1 dan 2 serta pasal 42 ayat 6. Dengan adanya peraturan tersebut adalah wajar jika pejabat sekelas Dirjen Peternakan dan Keswan saja masih bungkam dan tidak bersuara sedikitpun akan hal ini, karena memang bukan wewenangnya untuk mengumumkan hal ini. 

Sementara itu, dalam seminar juga dibahas mengenai peraturan OIE terbaru mengenai wabah penyakit yang disampaikan oleh ketua 2 PB PDHI Drh Tri Satya Putri Naipospos. Narasumber lainnya yakni Drh Paulus Mbolo Maranata membahas mengenai Peluang Ekspor Daging Babi apabila ASF mewabah di Indonesia.

Intinya, seminar pada hari itu PB PDHI ingin mendesak pemerintah agar segera mengumumkan ASF yang telah ada di Indonesia. Meskipun begitu, PB PDHI juga optimis bahwa jika ditangani dengan baik, ASF seharusnya dapat diminimalisir dan dieradikasi secara alami, namun begitu butuh kerjasama yang apik antat setiap lini yang berkecimpung di bidang ini. (CR)

SYUKURAN 1 TAHUN KERJA KEPENGURUSAN PDHI MASA BAKTI 2018-2022

Foto bersama tamu undangan (Foto: Infovet)

Sejak dilantik di Gedung MPR, yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah Pengurus PBDHI. Kini Kepengurusan PDHI masa bakti 2018-2022 telah melalui 1 tahun masa kerja. Syukuran untuk memperingatinya diadakan di Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah pada 15 Desember 2019.

Menghadiri acara tersebut diantaranya adalah Dr. Drh. Prabowo Respatio Caturroso (Mantan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan), pengurus Lansia Veteriner Drh. Bachtiar Moerad,  para ketua Organisasi Non Teritorial (ONT) PDHI, , tim BPHP, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, dan perwakilan dari Kementerian Perikanan dan sejumlah mitra termasuk Majalah Infovet.

Ketua Umum PB PDHI Drh Muhammad Munawaroh, MM, dalam pidatonya memaparkan pencapaian-pencapaian PB PDHI dalam 1 tahun masa kepengurusan. Diantaranya adalah terbentuknya Badan Perlindungan Hukum Perhimpunan (BPHP), sebagai lembaga untuk memberikan konsultasi dan pembelaan hukum bagi para anggota PDHI di seluruh Indonesia.

Kunjungan ke 45 cabang untuk melakukan koordinasi dengan PDHI Cabang juga telah dilakukan oleh Ketua Umum PB PDHI. Selan itu PB PDHI berhasil melakukan audiensi dengan para pejabat seperti Ketua MPR RI, Dirjen OTDA, Kementerian Dalam Negeri, Kapolri, Dirjen PKH Kementerian Pertanian, Direktur Keswan Ditjen PKH, Direktur Kesmavet Ditjen PKH, Kepala Balitvet, Bupati Enrekang, Bupati Pandeglang, Bupati Magetan, Ketua Komisi 4 Fraksi PAN DPR RI, serta memenuhi udangan Fraksi PKS dan Fraksi Nasdem.

Merambah dunia digital dibuatlah channel Youtube DRHTV yang bekerjasama dengan PT Dreamlight World Media. DRHTV akan memberitakan aktivitas kegiatan cabang dan memberikan informasi penanganan berbagai penyakit hewan.

Setelah paparan Ketua Umum, para hadirin memberikan tanggapan dan saran untuk kemajuan PDHI. Ikut memberi tanggapan antara lain Pemimpin Umum Majalah Infovet Bambang Suharno dan Pengurus Lansia Veteriner Drh Bachtiar Moerad yang mengapresiasi pencapaian luar biasa PDHI di bawah pimpinan Drh Munawaroh.

Adapun Dr Prabowo yang memberi sambutan di awal acara , selain memberikan pujian terhadap padatnya kegiatan PB PDHI saat ini, juga memberikan masukan pentingnya pengembangan struktur dan sistem dalam sebuah organisasi. Hal senada juga disampaikan oleh Bambang Suharno, bahwa ada 3 ciri kepemimpinan organisasi yang hebat yaitu berwibawa (di dalam pergaulan dengan pemerintah dan pihak lainnya), bermanfaat bagi anggota dan masyarakat dan berkelanjutan dalam membangun kesuksesan (kaderisasi). "tiga hal ini tampaknya sudah dilakukan dengan baik oleh pengurus PDHI sekarang ini," ujar Bambang.

Terhadap semua masukan tersebut, Ketua Umum PB PDHI menyampaikan terima kasih dan ia yakin dengan suasana yang kompak, PDHI akan terus berkembang.

Acara diakhiri dengan pemotongan tumpeng dan makan bersama seluruh tamu undangan. Namun sebelumnya Munawaroh memberikan penghargaan ke Drh Shinta Rizanti dan tim redaksi Vetnesia atas kiprahnya menggiatkan majalah digital Vetnesia. (NDV)

ARTIKEL POPULER MINGGU INI

ARTIKEL POPULER BULAN INI

ARTIKEL POPULER TAHUN INI

Translate


Copyright © Majalah Infovet I Majalah Peternakan dan Kesehatan Hewan. All rights reserved.
About | Kontak | Disclaimer