LAMPUNG SIAP JADI PROVINSI LUMBUNG TERNAK

Salah Satu Feedlot Yang Beroperasi di Lampung
(Sumber : Istimewa)

Provinsi Lampung siap menjelma menjadi lumbung ternak nasional. Potensi besar ini kian diperkuat dengan strategi matang yang disusun oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Diskeswan) Provinsi Lampung.

“Lampung memiliki luas lahan dan sumber daya alam yang melimpah, terutama sumber pakan baik hijauan maupun hasil ikutan dari produk pertanian,” kata Kepala Diskeswan Provinsi Lampung, Lili Mawarti, melalui pernyataan persnya, Minggu (21/3).

Keunggulan Lampung tak berhenti di situ. Populasi ternak di wilayah ini, seperti sapi, kambing, dan unggas, telah melampaui kebutuhan masyarakat Lampung. Menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan produksi dan memasok kebutuhan protein nasional.

Peningkatan populasi dan produksi peternakan di Lampung, sambung dia, merupakan bagian dari program yang dilaksanakan subsektor peternakan. Program tersebut antara lain. Optimalisasi reproduksi melalui inseminasi buatan (IB) untuk meningkatkan populasi ternak sapi dan kerbau.

Kemudian, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui aplikasi ISIKHNAS dan IDENTIKPKH untuk mendapatkan data yang akurat dan terkini tentang populasi dan kesehatan ternak Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi petugas teknis reproduksi di lapangan. Koordinasi yang terintegrasi secara holistik dari tingkat pusat hingga daerah dalam penetapan rencana strategis. Jika semua terlaksana dengan baik, bukan mustahil bahwa Lampung akan menjadi provinsi lumbung ternak.

“Dengan strategi yang matang dan terintegrasi, kami yakin Lampung dapat menjadi lumbung pangan nasional di sektor peternakan,” ujar Lili optimis.

Upaya Diskeswan Provinsi Sai Bumi Ruwa Jurai dalam mewujudkan Lampung sebagai lumbung ternak nasional turut mendapat dukungan dari berbagai pihak. Balai Veteriner Lampung, Balai Karantina dan BSiP, BPP, dan dinas terkait lainnya siap bersinergi untuk mencapai tujuan tersebut.

“Dengan sinergi dan kerja sama dari semua pihak, kami yakin Lampung dapat menjadi lumbung ternak nasional dan berkontribusi pada ketahanan pangan nasional,” pungkasnya. (INF)

STOK SAPI POTONG DI LAMPUNG AMAN

Daging Sapi, Mengalami Kenaikan Permintaan Menjelang Idul Fitri

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memastikan stok sapi potong dan daging sapi aman. Warga diminta tidak khawatir dan tetap mendukung produk daging lokal Lampung.

Berdasarkan Data Ketersediaan Komoditas Peternakan Menghadapi Ramadhan dan Idulfitri 1443 H/2022 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, jumlah pasokan sapi siap potong di feedlotter dan kabupaten/kota sebanyak 40.750 ekor. Sementara kebutuhan konsumsi sebanyak 21.304 ekor sehingga surplus sebanyak 17.446 ekor.

Pada April 2022, perkiraan kebutuhan sapi sebanyak 10.702 ekor atau 1.892 ton sementara ketersediaannya ada 12.282 ekor atau 2.172 ton alias surplus 1.580 ekor atau 279 ton. Kemudian pada Mei 2022, perkiraan kebutuhan sapi mencapai 10.602 ekor atau 1.875 ton dengan ketersediaan sebanyak 12.167 ekor atau 2.152 ton, surplus 1.565 ekor atau 277 ton.

"Yang pasti stok daging lokal di Lampung aman dan Lampung tidak menerima impor daging kerbau," kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Lili Mawarti, Senin, 18 April 2022.

Guna menjaga kestabilan harga dan pasokan daging di Provinsi Lampung, pihaknya mengaku sudah mengimbau seluruh perusahaan penggemukan sapi potong agar tidak menaikkan harga jual. Tetapi apabila mengalami kenaikkan maka diharapkan dengan harga yang wajar dan mengutamakan kebutuhan daging sapi di Provinsi Lampung dibandingkan daerah lain.

"Data harga rata-rata konsumen komoditas peternakan daging sapi di Provinsi Lampung selama Maret 2022 berdasarkan Petugas PIP di 9 Kabupaten/Kota) yakni Minggu pertama Rp126.600/kg, minggu kedua Rp128.500/kg, minggu ketiga Rp128.900/kg dan minggu keempat Rp130.000/kg," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Anwar Fuadi menambahkan, stok dan kebutuhan daging kerbau di Lampung terbatas.

"Dulu daging kerbau dicari karena lebih murah dibandingkan sapi dan dipakai untuk campuran untuk bakso dan sebagainya, tetapi sekarang harga daging kerbau sudah sama dengan daging sapi, bahkan sekitar Rp150an ribu/kg. Lampung belum merekomendasikan untuk daging kerbau impor masuk," katanya (CR)

PETERNAK LAYER DI LAMPUNG GULUNG TIKAR, DINAS PETERNAKAN BERJANJI BERI PENDAMPINGAN

Peternak layer sedang memberi pakan 

Peternak ayam petelur dan pedagang telur di Lampung kini banyak yang gulung tikar, dan menjual aset peternakan mereka kepada pengusaha besar. Bisnis peternakan ayam sudah tidak prospektif lagi karena ada pasar monopoli vertikal dari mulai pakan, obat-obatan, dan bibit ayam. Sekali ada distorsi harga pakan atau bibit, usaha ternak ayam langsung rontok.

Merespon hal tersebut, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Lili Mawarti mengatakan pihaknya siap menindaklajuti kondisi yang dialami oleh para peternak rakyat ayam petelur. Pihaknya pun melakukan langkah-langkah pendampingan, dan pembinaan.

"Upaya kami, melakukan pendampingan dan pembinaan terutama ke peternak skala UMKM dengan prioritas terkait peningkatan efisiensi produksi dan budidaya, pengolahan pakan, bantuan penanganan penyakit unggas, dan sebagainya," kata dia.

Kemudian ia mengatakan agar peternak UMKM membentuk kelompok/koperasi untuk memudahkan pembinaan dan komunikasi terkait masalah yang sedang dihadapi. Kemudian pihaknya meminta peningkatan peran Dinas Peternakan Kabupaten/Kota dalam pendampingan.

"Diusahakan rekomendasi untuk subsidi jagung dari instansi lain seperti Kementan, Bulog dan sebagainya, mengusahakan bantuan teknologi pengolahan pakan bekerjasama dengan pabrik-pabrik pakan, akademisi dan lainnya," katanya.

Sebelumnya, Koordinator Kelompok Peternak Ayam Petelur (Ketat) Sejahtera Mandiri Lampung, Yoce H Sadok mengatakan solusi dari Pemerintah Provinsi Lampung diminta untuk berkelompok dan berkoperasi. Saat ini yang tergabung dikempoknya ada 140 peternak. Ia menceritakan di Ketat Sejahtera Mandiri Lampung sudah ada 40 lebih peternak yang kolep/bangkrut. Kendala utamanya ada di harga pakan yang terus melambung saat ini harga pakan Rp345 ribu - Rp370 ribu/sak sebelumnya di angka Rp200 ribu/sak.

"Bila peternak mempunyai 500 ekor, dalam seminggu minimal membutuhkan 7 sak pakan. Bila harga telur Rp20 ribu/kg, untuk 1 petinya cuma dapet Rp300 ribu artinya peternak nombok Rp45 ribu - Rp70 ribu," katanya. (INF)

BIOSEKURITI TIGA ZONA, ALTERNATIF AMPUH NAIKKAN PERFORMA

Biosekuriti, aspek yang penting diaplikasikan dalam peternakan namun kurang dimaksimalkan oleh para peternak di Indonesia. Sejak beberapa tahun silam, FAO ECTAD giat mengkampanyekan sistem biosekuriti tiga zona, seperti apakah biosekuriti tiga zona?

Prinsip paling mendasar dari biosekuriti adalah mencegah penyakit agar tidak masuk dan keluar dari suatu peternakan. Penerapannya terserah kepada masing – masing peternak, namun begitu karena alasan budget rerata peternak abai terhadap aspek biosekuriti. Setidaknya minimal ada tujuh aspek yang harus dilakukan dalam menjaga biosekuriti di peternakan menurut Hadi (2010) yakni : (1) kontrol lalu lintas, (2) vaksinasi, (3) recording flok (4) menjaga kebersihan kandang, (5) kontrol kualitas pakan,(6) kontrol air dan (7) kontrol limbah peternakan. Sangat mudah diucapkan, namun sulit untuk diimplementasikan.

Mengganti alas kaki pada tiap zona, wajib hukumnya (Foto : CR)

3 Warna, 3 Zona

Kekhawatiran akan implementasi biosekuriti yang buruk di peternakan unggas Indonesia sudah lama dikhawatirkan oleh FAO ECTAD Indonesia. Terlebih lagi ketika AGP telah dilarang penggunaannya dalam pakan, bayang – bayang anjloknya performa makin menghantui peternak. Untungnya, kerumitan konsep biosekuriti bagi peternak berhasil disederhanakan oleh FAO ECTAD menjadi sistem biosekuriti tiga zona. Alfred Kompudu selaku National Technical Advisor FAO ECTAD memaparkan bahwa selama ini peternak kesulitan dan tidak memahami dengan baik konsep biosekuriti, sehingga abai akan hal tersebut.

“Kami sudah beberapa tahun ini melakukan pendekatan kepada para peternak dengan cara yang lebih santai dan casual, kami tidak ajak mereka seminar atau workshop atau yang lain – lain, kami ajak mereka agar mau menambah keuntungan, akhirnya pelan – pelan mereka mau,” papar Alfred.

Dalam konsep biosekuriti tiga zona. suatu peternakan dibagi menjadi tiga wilayah yakni zona merah, kuning dan hijau. Zona merah berada di area luar peternakan yang menjadi batas antara media kontaminan dan peternakan. Zona kuning adalah zona peralihan yakni perantara zona merah dan hijau. Dalam zona ini orang yang masuk ke peternakan harus didesinfeksi bila perlu mandi dan berganti baju kerja, termasuk alas kaki. Sementara zona hijau adalah lokasi peternakan dan pekerja/individu yang sudah steril.

“Kalau diperhatikan, sederhana ya sebenarnya ini penggabungan aspek kontrol lalu lintas dan hygiene personal saja. Namun hal ini kami rasa cukup efektif, karena beberapa data yang kami kumpulkan, metode ini dapat mengurangi penggunaan antibiotik sebesar 40% dan reduksi penggunaan desinfektan sebesar 30%,” kata Alfred. Selain itu Alfred juga mengklaim bahwa investasi yang dikeluarkan untuk pengaplikasian sistem ini dapat menghasilkan keuntungan hingga 1:10.” Ada peternak yang mengeluarkan modal Rp. 10 juta dalam membangun sarana biosekuriti 3 zona, dan dia untung sebesar Rp. 100 – Rp. 120 juta,” kata Alfred.

Fakta di Lapangan

Infovet berkesempatan mengunjungi Subadio, peternak layer asal Kecamatan Purbolinggo, Lampung yang sudah menerapkan biosekuriti tiga zona di peternakannya. Dirinya mengaku tertarik mengaplikasikan biosekuriti tiga zona karena dinilai menguntungkan. “Di Lampung ada pendampingan dan penyuluhan bagi peternak yang ingin mengaplikasikan sistem ini, kami dibimbing langsung oleh Dinas Peternakan setempat, FAO ECTAD, UNILA, Technical Service produsen pakan dan PPN (Pinsar Petelur Nasional) Lampung,” tutur Subadio.

Tanpa pikir panjang Subadio membangun fasilitas seperti yang disarankan oleh para mentornya. Walhasil, kandang layernya yang baru setahun enam bulan berdiri mengalami banyak kemajuan. “Kandang saya sebelumnya bukan yang di sini mas, ini kandang baru tetapi produksi, performa dan nilai rupiah yang di dapat sangat menjanjikan,” tukas Subadio kepada Infovet. Pernyataan Subadio tadi didukung oleh data yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya saja kini disaat ayam di kandangnya menginjak usia sekitar 29 minggu produksinya stabil di angka 90% lebih. Selain itu dalam data juga disebutkan bahwa tingkat kematian ayam di peternakannya sangat rendah, hanya 1% dari 30.000 ekor populasi. “Di farm sini per hari enggak melulu ada yang mati mas, enggak kaya di farm saya yang satunya yang belum saya bangun biosekuriti tiga zona,” pungkas Subadio.

Ketika ditanya mengenai penyakit dan wabah AI, Subadio juga mengatakan bahwa belum pernah kandang tersebut terjangkit wabah mematikan semisal AI. “Paling penyakit cuma nyekrek – nyekrek (CRD) saja mas, kalau AI mah engak pernah kan lihat sendiri tadi recording saya, kalau bisa jangan sampai kena AI deh,” tukas Subadio. Ia juga mengaku bahwa ketika terjadi penyakit, petugas kesehatan di farm-nya hanya memberikan terapi suportif berupa pemberian vitamin beserta suplemen pemacu sistem imun. “Kasus yang agak parah kemarin sih ada beberapa ekor yang kena fowl pox, sudah dibakar yang mati, terus sisanya kita pisahkan, isolasi dan kita vaksin ulang sambil diberikan terapi suportif mas,” kata Subadio.

Perihal dana yang dikeluarkan, Subadio enggan menyebut nominal angka yang ia gelontorkan untuk membangun sistem tersebut. “Yang jelas enggak sampai seratus juta mas untuk sistemnya saja, kurang dari itu deh. Tapi hasil yang saya dapatkan Alhamdulillah sudah bailk modal itu biaya pembuatan sistemnya dalam dua bulanan,” papar Subadio.

Hal yang berbeda nampak pada kandang milik peternak layer lainnya, H. Tumino yang berasal dari daerah yang sama. H. Tumino yang telah menjadi peternak sejak tahun 1988 tidak mengaplikasikan sistem biosekuriti tiga zona di kandang miliknya. Hasilnya tentu bisa ditebak, performa dari layer miliknya tidak sebaik milik Subadio. 

Biaya menjadi alasan utama bagi H. Tumino yang tidak meng-upgrade kandangnya dengan sistem biosekuriti tiga zona. “Anak saya ada tujuh mas, masih sekolah tiga, kalau saya keluarkan uang buat kandang nanti mereka bisa terhambat sekolahnya,” tutur H. Tumino. Walaupun begitu, H. Tumino mengakui bahwa dirinya juga mendapatkan pendampingan dan penyuluhan dari pihak yang sama terkait penerapan biosekuriti tiga zona, hanya saja H. Tumino belum bisa mengaplikasikan hal tersebut. “Mungkin nanti ketika anak saya sudah pada selesai sekolahnya, baru saya rehab ini kandang, sebenarnya saya tertarik mas, tapi memang masih mentok kalau dalam hitungan saya,” tukas H. Tumino.

           

Penyuluhan Berkelanjutan

Terlepas dari memiliki niat atau tidaknya peternak di Lampung dalam mengaplikasikan sistem biosekuriti tiga zona, hal yang dilakukan para stakeholder peternakan unggas di Lampung patut diapresiasi. Pemerintah Daerah di Lampung mencanangkan provinsi Lampung sebagai zona bebas flu burung pada tahun 2021. Salah satu upaya dalam mengendalikannya yakni dengan penerapan biosekuriti tiga zona pada peternakan ayam yang ada di Lampung. Selain itu dalam menjamin food safety & security bagi konsumen, peternak layer di Lampung diwajibkan memiliki NKV.

Drh Madi Hartono sebagai pendamping dari UNILA lebih jauh menjelaskan program yang ada di Lampung. “Nantinya farm yang sudah punya sistem biosekuriti tiga zona ini akan diwajibkan memiliki NKV. Syaratnya NKV kan salah satunya punya sistem biosekuriti yang bagus kan?. Dengan adanya NKV kan peternak nyaman, konsumen aman mas,” tukas pria alumni FKH UGM tersebut.

Madi menyebutkan bahwa dalam mendapatkan NKV, peternak akan dibimbing dan didampingi oleh PPN Lampung, Dinas Peternakan, Produsen Obat Hewan dan Sapronak, FAO dan UNILA dari awal sampai NKV tersebut terbit. “Pertama kita survey dulu kandangnya, kita bantu buatkan denah, sistem, dan cek kelayakan lainnya. Beberapa waktu kita pantau, dan kalau sudah layak kita minta Dinas Provinsi untuk datang dan mengaudit, ketika ada koreksi dan penyesuaian dari Dinas tetap kita damping sampai NKV-nya terbit,” tutur Madi.

Dalam pengurusan NKV, peternak tidak dipungut biaya sepeser pun oleh Dinas. Hal ini dikemukakakn oleh Drh Anwar Fuadi Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung. “Kita enggak pungut biaya sama sekali, karena kita sadar bahwa dengan begitu kita juga membantu peternak. Kalau peternak lebih semangat, punya NKV, produksinya meningkat, kualitasnya bagus, kan kita juga bangga, kalau bisa semua peternak di sini punya NKV,” pungkas Anwar.

Data dari PPN Lampung menyebutkan bahwa jumlah populasi layer di Lampung sekitar 4 juta ekor, dengan produksi telur 200 ton perhari, dengan jumlah peternak mencapai kurang lebih 1.000 peternak yang tersebar di 8 Kabupaten dan populasi terbanyak di Lampung Selatan dan Lampung Timur. Sebanyak 20 persen dari produksi tersebut telah dipasarkan ke Jakarta.

Sertifikasi NKV merupakan upaya pemerintah dalam memberikan jaminan persyaratan kelayakan dasar dalam sistem jaminan keamanan pangan dalam aspek hygiene & sanitasi, dengan adanya sertifikat NKV, suatu unit usaha dinilai layak dari aspek keamanan pangan sebagai produsen pangan asal hewan.

Selain itu NKV juga menjadi bukti bahwa produk milik peternak memiliki daya saing dalam perdagangan baik nasional maupun internasional. Anwar berharap kedepannya peternak di Lampung semakin peduli dan concern dalam mendapatkan sertifikat NKV, karena nilai jual produk akan semakin bertambah. “Untuk mendapatkan NKV, biosekuriti harus baik, minimal mengadopsi sistem biosekuriti tiga zona, makanya saya berterimakasih atas apa yang dilakukan oleh teman – teman di lapangan dalam membantu dan membimbing peternak – peternak kita di Lampung ini,” tutup Anwar. (CR)