-->

PT SAP LUNCURKAN PROGRAM KERJASAMA PEMBERDAYAAN PETERNAKAN RAKYAT UNTUK SAPI POTONG

Foto Bersama Setelah Penandatangan Kerjasama (Foto: NDV/Infovet)

Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) yang digagas Guru Besar Fakultas Peternakan IPB, Prof Dr Muladno MSA, di tahun 2019 ini tercatat sebanyak 34 SPR-IPB yang telah dideklarasikan di 22 kabupaten di 10 provinsi. Perkembangan SPR yang pesat ini tak terlepas dari perwujudan kerjasama LPPM IPB dengan PT Surya Agropratama.

PT Surya Agropratama (SAP) adalah perusahaan agrobisnis yang memiliki peternakan sapi dan memproduksi susu segar yang berkomitmen untuk turut mensejahterakan peternakan rakyat.

Bernardi Rahaju


Untuk mewujudkannya, PT SAP membentuk struktur “konsorsium” guna mendukung peternakan rakyat yang terdiri dari pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, dan investor.

“Tujuan dari konsorsium ini untuk memberikan edukasi peternak rakyat menjadi kelompok peternak yang profesional, sekaligus mewujudkan kemitraan dalam rantai produksi yang teratur, sehingga secara keseluruhan rantai produksi sapi potong menjadi sustainable,” ungkap Bernardi Rahaju, Direktur PT Surya Agropratama dalam peluncuran Program Kerjasama di Bidang Peternakan Dengan Memberdayakan Peternakan Rakyat di Jakarta, (28/11/2019).

Pada acara peluncuran Program Kerjasama di Bidang Peternakan Dengan Memberdayakan Peternakan Rakyat turut hadir Darren S Dimoelyo, Direktur Utama PT Surya Jaya Abadi Perkasa (PT SJAP) sebagai Agriculture Sector Sponsor, Dr Ir Aji Hermawan MM selaku Kepala LPPM IPB, Prof Dr Muladno MSA Guru Besar Fakultas Peternakan IPB yang juga sebagai Penggagas Konsep Sekolah Peternakan Rakyat, serta Sebastian S Subba dari Master Agent Infrabanx INHC 103.

Penandatanganan kemitraan ini diwujudkan melalui penandatanganan beberapa kerjasama. Pertama, kerjasama antara Infrabanx dengan PT Surya Agro Pratama untuk pendanaan dan dukungan teknis investasi di bidang peternakan. Kedua, kerjasama antara PT SAP dengan LPPM IPB untuk Program Train of Trainers atas konsep SPR ke perguruan tinggi lainnya. Ketiga, kerjasama antara PT SAP dan Kabupaten Blora untuk implementasi kemitraan dengan peternakan rakyat di wilayah Kabupaten Blora. (NDV)

PT SUI GELAR PELATIHAN PEMELIHARAAN AYAM KUB DI NTT

Dr. Tike Sartika menjadi salah satu narasumber pelatihan (Foto : SUI)


PT Sumber Unggas Indonesia (SUI) selaku pembibit Ayam Kampung menggelar pelatihan pemeliharaan Ayam KUB (Kampung Unggul Balitnak), di Kupang dan Atambua, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan tersebut berlangsung pada tanggal 27 – 30 November 2019. Sekitar 70 orang peserta akan menghadiri pelatihan di Kupang dan 50 orang lainnya di Atambua. Pelatihan tersebut sekaligus menjadi kegiatan introduksi Ayam KUB kepada peternak di NTT.

Ayam KUB sendiri merupakan Ayam Kampung asli Indonesia hasil seleksi Balai Penelitian Ternak Ciawi. Ayam KUB dapat tumbuh seberat 0,9-1 kg dalam waktu 70 hari. Selain itu Ayam KUB juga berpotensi sebagai Ayam Kampung petelur dengan produksi 160-180 butir perekor pertahun dengan puncak produksi mencapai 65-70%.

Denny Natsir, Direktur Marketing & Sales PT SUI menuturkan bahwa kandungan protein pada Ayam Kampung yang tinggi kiranya dapat menjadi dapat menjadi alternatif bagi masalah stunting di NTT. Selain itu ia juga berharap pelatihan ini juga dapat meningkatkan kebutuhan protein hewani bagi masyarakat NTT.

“Harapannya agar dari pelatihan ini muncul peternak – peternak Ayam Kampung mandiri baru di NTT, sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Target kita disini mudah – mudahan dapat mendistribusikan 10.000 ekor DOC Ayam Kampung per minggu,” tukas Denny.

PT SUI sendiri baru memperoleh izin menjadi penetasan Ayam Kampung di NTT pada tahun 2019. Meskipun begitu, PT SUI telah berpengalaman sejak 2011 sebagai perusahaan yang bergerak di ayam asli Indonesia dari hulu hingga ke hilir.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, PT SUI bermitra dengan Australia-Indonesia Partnership for Promoting Rural Incomes through Support for Markets in Agriculture (PRISMA) dan Dinas Peternakan Provinsi NTT, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Belu. (SUI/CR)


BOGASARI LEPAS EKSPOR PAKAN TERNAK



Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat melepas ekspor komoditas pertanian (Foto: Kementan)

PT Bogasari Flour Mills, anak usaha Indofood Sukses Makmur melepas ekspor wheat bran pellet untuk pakan ternak sebanyak 7.700 ton ke Filipina dari pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (27/11/2019). Nilai ekspor pellet tersebut mencapai Rp 132 miliar. Pellet merupakan produk sampingan gandum.

Direktur Indofood Sukses Makmur, Fransiscus Welirang, khusus tahun ini, total ekspor produk pakan ternak oleh Bogasari ke Filipina sejak awal tahun hingga November 2019 telah mencapai 58 ribu ton atau senilai Rp 158 miliar. Adapun, total ekspor pellet ke seluruh negara tujuan ekspor pellet pada periode yang sama mencapai 273 ribu ton dengan nilai diperkirakan tembus Rp 726 miliar. 

"Pellet ini menjadi salah satu bahan baku pakan ternak, pasar kita di Asia Timur. Selain Filipina, ada Jepang, Vietnam, Cina, Jepang, dan Korea. Timur Tengah khususnya Arab Saudi juga sudah," kata Fransiscus dalam pelepasan ekspor di Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (27/11/2019).

Ia mengungkapkan, bahan baku pembuatan pellet untuk pakan ternak digunakan dari dedak gandum. Adapun dedak gandum merupakan sisa dari proses pengolahan gandum impor menjadi tepung terigu. 

Gandum impor yang diolah itu, sebanyak 75 persen menjadi tepung terigu dan sisanya, 25 persen yang menjadi dedak gandum dijadikan pellet sehingga seluruhnya menjadi barang yang bernilai. (Sumber: republika.co.id)


AKSI DAMAI PETERNAK AYAM DI KEMENDAG

Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menerima peternak yang melakukan demonstrasi (Foto : CR)

Ratusan peternak ayam dari berbagai daerah yang tergabung Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN) kembali menyuarakan kegelisahannya kepada instansi pemerintah. Kali ini mereka mendatangai Kementerian Perdagangan pada Rabu, (27/11).

Dalam aksinya kali ini, PPRN meminta agar pemerintah menetapkan regulasi terkait harga acuan ayam hidup (live bird). Salah satu koordinator aksi, Parjuni mengatakan bahwa dengan adanya harga acuan yang jelas dan pasti maka dapat melegakan nafas peternak.

"Kalau sudah ada regulasinya nanti peternak bisa lebih untung, enggak kaya sekarang, harga sudah ada acuan, tapi masih disuruh tetap turun. Yang rugi kan jadi peternaknya lagi," tuturnya.

Ia melanjutkan, sebenarnya dalam Permendag No. 96 tahun 2018 harga acuan memang telah diatur, namun begitu masih ada yang harus diperbaiki. 

"Di Permendag harga acuan live bird Rp. 18.000 - Rp. 20.000 perkilogram, untuk Pulau Jawa mungkin tidak ada masalah, namun rekan - rekan kami di Kalimantan misalnya, kan harga Sapronaknya juga berbeda (lebih mahal), makanya harga acuan itu harus diatur juga berdasarkan daerahnya," ungkap Parjuni.

Tuntutan lain yang disuarakan peternak yakni kestabilan harga bibit ayam umur sehari (DOC). Salah satu peserta aksi, Sugeng Wahyudi menuturkan bahwasanya saat ini acuan harga untuk DOC juga harus ditegaskan. 

"Harga DOC kan variatif ya, tergantung perusahaan breeding, ada yang murah (Rp.3.000-an) sampai yang mahal (Rp.5.000-an), nah ini harus diatur juga dan kami mohon agar Kemendag ikut andil dalam hal ini. 

Ia menambahkan bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi dan butuh campur tangan pemerintah untuk urusan perunggasan di hulu dan hilir. Karena menurut Sugeng, saat ini peternak rakyat yang selalu dirugikan dengan kondisi perunggasan yang carut - marut.

Aksi peternak ditanggapi oleh Sekretaris Direktorat Perdagangan Dalam Negeri, Syailendra. Ia mengajak perwakilan peternak dari tiap daerah untuk masuk dan berdiskusi.

"Saya rasa tuntutan peternak ini logis, dan kami juga akan berusaha untuk mengakomodir semua tuntutan tersebut. Saya harap aksi ini tetap berjalan baik dan damai, yakinlah bahwa pemerintah ada untuk rakyat," tukasnya.

Kemudian sekitar 15 orang perwakilan peternak dari berbagai daerah berdiskusi dengan pihak Kemendag. Diskusi digelar secara tertutup bersama Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga. Hingga berita ini diturunkan, hasil diskusi masih belum diumumkan. (CR)

KEMENTAN DORONG PENGUSAHA DI LINGGA UNTUK EKSPOR TELUR ASIN KE SINGAPURA

Telur asin (Foto: Pexels)


Nilai impor Singapura di tahun 2018 untuk telur bebek mencapai 16,3 juta dolar AS. Peluang besar ini harus ditangkap para pengusaha di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau (Kepri).

Hal tersebut disampaikan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Kementerian Pertanian (Kementan), Fini Murfiani di Biz Hotel Batam, Senin (25/11/2019) usai hadir dalam acara “Temu Bisnis Sinergitas Antar Daerah Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional”.

Lanjut Fini, Kementan mendorong pengusaha di Kabupaten Lingga untuk mengembangkan peternakan bebek dalam upaya memenuhi kebutuhan pasar telur bebek di Singapura.

Selain letak geografis Lingga yang sangat menguntungkan karena berdekatan dengan Singapura, menurut Fini, aktivitas di Lingga juga terbilang masih lengang. Kondisi ini dinilai sangat mendukung untuk peternakan bebek, mengingat bebek termasuk ternak yang mudah stres apabila mendengar suara bising yang berlebihan.

"Singapura itu masuk dalam daftar lima besar sebagai negara pengimpor telur bebek di dunia. Karena itu, pengusaha Lingga harus menangkap peluang pasar ini," kata Fini.

Menurut Fini, nilai impor Singapura tahun 2018 untuk telur bebek yang masuk ke kategori preserve (yang sudah diawetkan) atau cooked (dimasak) mencapai 16,3 juta dolar AS.

Bahkan, angka impor ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

"Ini baru telur asin atau telur dalam keadaan preserve (yang sudah diawetkan) dan telur yang sudah diolah atau dimasak," jelasnya.

Fini melihat peluang pasar ekspor telur bebek dari bumi "Bunda Tanah Melayu" itu cukup potensial karena berdekatan dengan Singapura.

Apalagi selama ini, Singapura melakukan impor telur bebek dari Indonesia masih sangat terbatas, tentunya hal ini membuka peluang besar untuk pengusaha di Lingga.

"Bahan baku pakan banyak tersedia di Lingga. Jadi, tinggal menyiapkan pabrik pengolahannya. Sehingga harga pakan bisa bersaing," paparnya.

Bupati Lingga Alias Wello mengatakan cukup tertarik dengan informasi tersebut. Pria yang akrab disapa Awe ini berjanji akan meminta Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Lingga untuk mendalami peluang pengembangan peternakan bebek yang disarankan.

"Benar apa yang dikatakan Bu Fini, kami punya bahan baku pakan yang melimpah. Sagu kami banyak dan masih murah. Bahan pakan lainnya seperti dedak dan ikan, juga sudah tersedia di sini," terang Awe usai berbincang dengan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Kementerian Pertanian di Biz Hotel.

Awe menambahkan, secepatnya akan mengumpulkan pengusaha Lingga agar peluang bisnis ini cepat terealisasi di Lingga, sehingga selain penghasil Udang tambak terbesar se-Kepri, Lingga juga merupakan pengekspor telur asin terbesar ke Singapura. (Sumber: kompas.com)


ISPI PILIH 25 PESERTA UNTUK IKUTI PROGRAM PENYIAPAN SDM PETERNAKAN

Program pelatihan kerja untuk lulusan baru di bidang peternakan (Foto: Dok. ISPI)


Guna mempersiapkan kualitas sumber daya manusia peternakan di masa mendatang, Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) bekerjasama dengan Indonesia-Australia Partnership on Food Security in the Red Meat and Cattle Sector (Partnership) menyelenggarakan program pelatihan kerja untuk lulusan baru di bidang peternakan.

Program yang bertajuk “ISPI-Red Meat and Cattle Partnership Internship Program for Fresh Graduate” ini diselenggarakan pertama kalinya tahun 2019 ini dengan diikuti 25 orang sarjana peternakan dengan pengalaman kerja maksimal 2 tahun yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Peserta terpilih dari sekitar 140 pendaftar yang berasal dari 32 universitas di seluruh Indonesia melalui dua tahap seleksi, yaitu administrasi dan wawancara. Mereka ditempatkan selama tiga bulan disembilan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiakan sapi dan sapi potong seperti PT Citra Agro Buana Semesta, PT Astra Menara Rachmat, PT Juang Jaya Abdi Alam, dan PT Buana Karya Bakti yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.

Muhsin Al Anas selaku Koordinator Program ISPI tersebut menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan teknis lulusan program studi peternakan terutama yang baru lulus (fresh graduate), sehingga memiliki pemahaman mengenai proses bisnis di industri peternakan secara nyata.

“Program ini merupakan kontribusi ISPI dalam menyiapkan SDM Indonesia Unggul sesuai dengan visi pembangunan Indonesia menuju negara maju 2045. Tidak hanya mempersiapkan sarjana unggul yang siap kerja di industri peternakan, kerja sama dengan Partnership ini diharapkan juga dapat meningkatkan daya saing dan pemikiran-pemikiran inovatif para sarja ini dalam menyiapkan sektor peternakan dalam revolusi industri 4.0 di Indonesia,” ungkap Muhsin. (AS)

APLIKASI SIMA MEMBANTU DUNIA USAHA MEMPERBAIKI SISTEM MANAJEMEN





Pernahkah Anda mengalami kesulitan mendapatkan file yang dibutuhkan segera karena staf sedang tidak di tempat ? Sulit mendapatkan file izin usaha dan dokumen sejenisnya? Mendapat data alamat customer tidak akurat dari bagian lain? Repot dengan banyaknya file dokumen yang harus disimpan?

Jika perusahaan tengah menjalankan sertifikasi semacam ISO , GMP dan sejenisnya, banyak dokumen berbagai level seperti SOP dan  Instruksi Kerja, yang harus  dikelola dengan baik sehingga pada tahap awal, karyawan yang terlibat kerap kali merasa mendapat beban baru yang merepotkan pekerjaan. Padahal sistem tersebut dimaksudkan untuk memperlancar semua proses pekerjaan.

Masalah-masalah tersebut kini mudah diatasi karena sudah ada aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIMA) buatan GITA CONSULTANT. SIMA merupakan aplikasi sistem manajemen untuk pelaku usaha maupun organisasi nirlaba. Aplikasi ini sangat memudahkan manajemen untuk mengakses data dan dokumen dari manapun dengan menggunakan laptop maupun telepon seluler.

Beberapa komponen yang disistematisasikan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan misalnya:
1.Data alamat customer
2.Data karyawan
3.Peraturan-peraturan  perusahaan
4.SOP (Standard Operating Procedure)
5.Alur kerja,
6.Instruksi kerja,
7.Formulir kerja
8.dan lain-lain

Dengan menyimpan dokumen dalam satu server maka karyawan sesuai tingkat kewenangannya dapat mengakses dokumen yang diperlukan secara online secara cepat dengan menggunakan password yang ditentukan. Selain itu formulir kerja bisa dibuat secara online dan bisa diisi melalui telepon seluler berbasis android.

Dengan sistem ini, organisasi/perusahaan akan lebih mudah untuk menuju sistem standar manajemen .Jika perusahaan sudah menerapkan standar manajemen, aplikasi ini akan membantu implementasi sistem sehingga sistem dapat berjalan lebih lancar dan tidak menambah beban kerja karyawan.

Hal ini karena segala catatan dan aturan sudah dikemas atau dikelola secara sistematis sebagaimana disyaratkan sistem manajemen. Adapun dokumen hardcopy cukup disimpan sebagai kontrol dan arsip.

Dengan menggunakan aplikasi SIMA maka perusahaan /organisasi mendapat  banyak manfaat antara lain:

1.Dokumen/data organisasi/perusahaan terintegrasi dan tersimpan rapi, aman dan mudah diakses oleh yang berwenang.
2.Data bisa diupdate setiap saat, misalkan data anggota organisasi, data klien/customer, data karyawan, data klien baru, data perubahan alamat klien/customer dan sebagainya.
3.Mudah mencari file perusahaan semudah menggunakan google search
4.Kordinasi antar bagian lebih mudah.
5.Jika ada karyawan yang resign, data customer/klien, data anggota organisasi tidak hilang atau sebagian hilang, karena sudah tersimpan di server.
6.Efisien waktu karena proses mencari dan mengisi form lebih cepat secara online
7.Efisien ruang, karena hardcopy tidak perlu banyak .
8.Efisiensi biaya, dan juga ramah lingkungan karena penggunaan kertas juga ikut berkurang.

Gambaran singkat aplikasi SIMA silakan lihat video di atas atau klik video pendek di sini  Info selengkapnya hubungi GITA Consultant 0816 482 7590 (Bambang), email : consultant.gita@gmail.com.

LANJUTAN EKSPOR CHAROEN POKPHAND INDONESIA, GENAP KE-200

Mentan Syahrul saat melepas keberangkatan ekspor 16 kontainer produk ternak milik CPI. (Foto: Infovet/Ridwan)

Minggu (24/11/2019), bertempat di Kantor Pusat, Jalan Ancol Barat VIII, Ancol, Jakarta Utara, PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) kembali melaksanakan ekspor produk ternak sebanyak 16 kontainer yang ditujukan ke Jepang dan Timor Leste, dengan total nilai Rp 2,5 miliar. Pengiriman kali ini menandakan genapnya ekspor CPI ke-200 kontainer.

Presiden Komisaris CPI, T. Hadi Gunawan, dalam kegiatan tersebut mengatakan, ekspor ini merupakan lanjutan dari ekspor yang sudah dilakukan pada 2017 lalu ke Papua New Guinea dan pada 2018 sebanyak 3 kontainer produk olahan dan griller ayam, 20 kontainer pakan ayam dan 82.000 ekor DOC ke Timor Leste dan produk olahan ayam ke Jepang.

“Pada waktu itu ibarat ekspor tersebut sebagai lilin kecil yang baru nyala dan terus kami upayakan secara konsisten. Saat ini lilin kecil itu telah berubah menjadi obor kecil yang terus menyala dan akan kami kobarkan untuk menjadi obor yang besar,” kata Hadi dalam sambutannya dihadapan ratusan tamu undangan.

Ekspor ini, lanjut dia, akan terus dikembangkan pihaknya ke beberapa negara lain. “Kami ingin terus berkembang bukan hanya ke tiga negara langganan itu saja. Dengan dukungan pemerintah dan stakeholder, kami yakin bisa memperluas pasar seperti ke Singapura, Hongkong, Timur Tengah dan negara lain, sehingga kita dapat mengharumkan nama Indonesia dan menambah devisa negara,” tambah dia.

Sementara, Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, yang turut hadir dan melepas keberangkatan ekspor, menyambut baik hal tersebut dan menegaskan produk ternak Indonesia tidak boleh kalah dari negara lain.

“Kami tidak bisa berjalan sendiri, pemerintah butuh saudara untuk membangun industri peternakan ini, kita jangan mau kalah dengan Malaysia atau Thailand, kita harus lebih maju dan merdeka,” ujar Mentan Syahrul.

Ia pun menegaskan, pengembangan sektor peternakan harus dikerjakan dengan serius demi memenuhi kebutuhan dalam maupun luar negeri. “Kalau kita tidak serius, bagaimana kita bisa penuhi kebutuhan pangan masyarakat kita? Bagaimana kehidupan mereka nanti? Inilah yang harus memicu adrenalin kita untuk bersama-sama membangun pertanian dan peternakan Indonesia,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kali ini CPI menambah rentetan ekspor sebanyak 16 kontainer dengan total produk griller dan olahan ayam 64,77 ton dan pakan berisi 200 ton, yang terbagi menjadi 5 kontainer griller ayam dan 10 kontainer pakan ayam ke Timor Leste, serta 1 kontainer produk olahan ayam ke Jepang. (RBS)

SEMARAK PERAYAAN PEKAN KESADARAN ANTIBIOTIK 2019 DI LAMPUNG

Penyerahan penghargaan Rekor MURI Sertifikasi NKV terbanyak (Foto: Istimewa)



Bertempat di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, berlangsung kegiatan Perayaan Pekan Kesadaran Antibiotik pada 21-23 November 2019.

Kegiatan senam bersama
Puncak Acara Pekan Kesadaran Antibiotik, Jumat (22/11/2019) digelar di Lapangan Korpri Bandar Lampung disemarakkan kegiatan senam bersama, kampanye makan 2000 telur sehat, pembagian sertifikikat NKV oleh Dirkesmavet serta penghargaan rekor Muri sertifikasi NKV terbanyak.

Pembukaan kegiatan ini dilakukan oleh Kepala Penasihat Unit Khusus FAO ECTAD di Indonesia, Luuk Schoonman.

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi juga turut hadir dalam acara ini didampingi Perwakilan FAO, dan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dirkesmavet) Drh Syamsul Maarif MSi.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa produk peternakan di Lampung (susu, daging, telur) aman dari residu antibiotik. Dirkesmavet mengimbau agar masyarakat tidak takut mengkonsumsi produk peternakan dari peternakan Lampung.

“Penggunaan antibiotik oleh peternak, peternakan dan stakeholder harus bijak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Kementan RI,” tegasnya.

Pekan Kesadaran Antibiotik 2019 diisi agenda acara antara lain Sarasehan Peternak tentang AMR yang digelar Kamis, 21 November 2019. Sarasehan berlangsung di Ballroom Springhill.

Penasihat Teknis Nasional FAO ECTAD Drh Gunawan Budi Utomo dalam sarasehan yang dihadiri raturan peternak Lampung mengutarakan, pengurangan antibiotik bisa dilakukan dengan biosekuriti. Menurutnya, dengan menerapkan biosekuriti maka tingkat penyakit menjadi rendah.

"Kita jaga kehigienisan ternak. Lingkungan yang bersih, maka kesehatan ternak akan terjaga dan penggunaan antibiotik berkurang," terangnya.

Resistensi antimikroba atau antimicrobial resistance (AMR) menjadi salah satu ancaman terbesar kesehatan global. Setiap tahunnya, AMR menyebabkan kematian setidaknya 700.000 jiwa/tahun di dunia. Tahun 2050, AMR diprediksi dapat menyebabkan 10 juta kematian/tahun, menjadi pembunuh nomor satu pada manusia yang mengakibatkan penyakit jantung, kanker dan diabetes serta menimbulkan krisis ekonomi global.

Penyebab utama AMR adalah penggunaan antibiotik yang tidak bijak pada sektor kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan lingkungan

Acara ditutup dengan agenda acara seminar untuk mahasiswa yang diadakan pada Sabtu, 23 November 2019 di Aula Fakultas Pertanian UNILA. (Joko Susilo/NDV)


MENCETAK BUTCHER YANG KOMPETEN DAN BERDAYA SAING TINGGI


Profesi butcher di Indonesia belum banyak jumlahnya. Di RPH ada banyak jagal tetapi mereka belum bisa dikatakan sebagai butcher. Pemerintah Indonesia saat ini sedang menggalakkan berbagai pelatihan dan sertifikasi profesi butcher untuk melahirkan butcher-butcher baru yang kompeten dan bersertifikat.

Atas hal itu, Kementerian Pertanian telah menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sektor Pertanian untuk bidang Pemotongan Daging (Butcher). Penyusunan SKKNI bidang Pemotongan Daging (Butcher) bertujuan untuk memberikan acuan baku tentang kriteria standar kompetensi kerja tenaga ahli Pemotong Daging berdasarkan topografi karkas (Butcher) bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam rangka mewujudkan Butcher yang profesional dan kompeten.

”Kompetensi Kerja mempunyai arti sebagai kemampuan kerja seseorang yang dapat terobservasi, serta mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja seseorang dalam menyelesaikan suatu fungsi dan tugas atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang ditetapkan," kata Staf Pengajar Fakultas Peternakan IPB Dr Ir Henny Nuraini, MSi dalam Pelatihan Butcher dan Sertifikasi Kompetensi bidang pemotongan daging (butcher) level yunior (SKKNI) yang berlangsung pada tanggal 18- 22 November dan 25- 27 November 2019 di Fakultas Peternakan IPB. Acara yang dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan BBPKH Cinaragara tersebut dimulai dengan beberapa materi penting, antara lain tentang penerapan K3, jaminana keamanan dan mutu produk serta higiene, dan kemudian dilanjutkan dengan materi dan praktek mengoperasikan pisau dan kebijakan mutu dari tim BBPKH.

Henny menjelaskan, berdasarkan peta fungsi, jabatan Butcher diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) level yaitu Junior, Senior, Master. Masing-masing level tersebut mempunyai keterampilan dengan kompetensi berbeda yang sifatnya berjenjang dan harus lulus uji kompetensi pada level sebelumnya.

Dengan adanya para butcher yang tersertifikasi, maka dapat dihasilkan tenaga-tenaga butcher profesional yang berkompeten, sehingga dapat memiliki daya saing yang tinggi dengan tenaga asing -yang diharapkan peluang kerja untuk profesi Butcher profesional di Indonesia dapat diisi oleh SDM dalam negeri. (AS)

KOLABORASI KEMENTAN & FAO TANGGULANGI RESISTENSI ANTIMIKROBA

Para peserta talkshow berfoto bersama


Resistensi antimikroba menjadi salah satu ancaman terbesar kesehatan global, tidak hanya pada kesehatan manusia, namun juga pada kesehatan hewan. Setiap tahunnya, 700.000 orang diperkirakan meninggal akibat infeksi bakteri yang resisten terhadap antimikroba. Hal yang sama terjadi juga pada hewan ternak.
Informasi tersebut disampaikan oleh Syamsul Ma’arif, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner yang mewakili Dirjen PKH I Ketut Diarmita. Sambutan tadi disampaikan pada acara Peluncuran Materi Komunikasi Informasi dan Talk Show Pengendalian Laju Resistensi Antimikroba di IICC Bogor, 19 November 2019. 
Antibiotik merupakan salah satu jenis antimikroba yang digunakan untuk menyembuhkan infeksi bakteri pada manusia dan hewan. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat di sektor peternakan, pertanian, perikanan serta masyarakat mempercepat laju resistensi bakteri menjadi kebal (superbugs). Tanpa adanya upaya pengendalian global, AMR diprediksi akan menjadi pembunuh nomor 1 di dunia pada tahun 2050, dengan tingkat kematian mencapai 10 juta jiwa per-tahun, melampaui penyakit jantung, kanker dan diabetes, serta dapat menimbulkan krisis ekonomi global.
Di sektor peternakan, ancaman AMR tidak hanya mengancam keberlangsungan kemampuan dalam mengendalikan penyakit infeksi pada ternak, akan tetapi juga sangat mengancam ketahanan pangan terutama produktivitas sektor peternakan dalam menyediakan sumber pangan hewani bagi masyarakat.
Pada Pekan Kesadaran Antibiotik Sedunia / World Antibiotic Awareness Week (WAAW) yang berlangsung sejak tanggal 18 November 2019, Ditjen PKH bersama dengan FAO Emergency Centre for Transboundary Animal Diseases (ECTAD) dan USAID Indonesia merangkai berbagai kegiatan kolaborasi dengan pemerintah daerah, institusi akademisi dan sektor swasta di tiga kota yakni Bogor, Lampung, dan Surabaya. 
"Tujuannya kegiatan ini adalah untuk memperkuat kesadaran akan bahaya nyata dari AMR dan menyuarakan penggunaan antibiotik dan antimikroba lainnya secara bijak, cerdas dan bertanggung jawab" tutur Syamsul.
Ia juga menambahkan bahwa tantangan dalam memerangi laju resistensi antimikroba dan mengendalikan penyakit infeksi baru harus dipandang sebagai kewajiban dan tanggung jawab semua pihak, untuk itu semuanya harus senantiasa berupaya meningkatkan kompetensi profesional dan selalu menjaga agar antimikroba tetap efektif.
Team Leader FAO ECTAD James McGrane menambahkan bahwa pelaku usaha peternakan dan industri peternakan sangat berperan dalam solusi pengendalian laju resistensi antimikroba. Menurutnya Kementerian Pertanian bersama FAO ECTAD dengan dukungan USAID terus menggaungkan praktik-praktik peternakan yang baik (good farming practices) dan Infection Prevention and Control (IPC), dimana didalamnya terdapat implementasi biosekuriti 3 zona, vaksinasi secara regular, dan pola hidup bersih dan sehat. 
"Hal ini menjadi solusi pengurangan penggunaan antimikroba di peternakan. Harapannya, dengan peternakan yang bersih dan terjaga, tercipta ternak yang sehat dan tidak mudah terkena penyakit,” ujar James. (CR)


PERMUDAH AKSES INFORMASI HARGA KOMODITI PETERNAKAN, KEMENTAN LUNCURKAN SIMPONI-TERNAK

Peluncuran SIMPONI-Ternak di Yogyakarta (Foto: Humas Kementan)



Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) meluncurkan Sistem Informasi Pasar Online Nasional Peternakan atau SIMPONI Ternak di Yogyakarta, Selasa (19/11/2019).

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Fini Murfiani dalam acara peluncuran SIMPONI mengemukakan Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) terus berupaya meningkatkan akses 
informasi harga komoditi peternakan di tingkat produsen. Salah satunya dengan memberikan Pelayanan Informasi Pasar atau disingkat PIP.

”Informasi harga komoditi peternakan terutama di tingkat produsen, dapat membantu para pelaku usaha dan calon investor dalam menyusun perencanaan bisnisnya”, ujar Fini, seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Infovet.

Menurutnya informasi harga pasar komoditi peternakan tidak hanya diperlukan oleh pemerintah dalam pengambilan kebijakan, para akademisi, dan peneliti saja, namun diperlukan juga oleh masyarakat.

Lanjut Fini menjelaskan, pelaksanaan PIP didukung oleh pemerintah daerah dari 34 provinsi dan kabupaten/kotanya. Saat ini pengumpulan data dan informasi harga peternakan dilakukan setiap hari oleh 284 petugas PIP yang tersebar di 34 provinsi. Informasi yang dikumpulkan tersebut dapat diakses melalui website www.pippeternakan.pertanian.go.id.

"Namun sekarang, seiring dengan kemajuan teknologi, Ditjen PKH telah mengembangkan aplikasi SIMPONI-Ternak untuk mempermudah para petugas melakukan pengelolaan data dengan berbagai fitur penyajian data yang informatif,” jelas Fini.

Peluncuran SIMPONI-Ternak ini dilaksanakan bersama para perwakilan pembina dan petugas PIP 34 provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sekaligus penyelenggaraan pertemuan evaluasi kinerja PIP.

Hadir pada acara tersebut Wakil Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY, Sugeng Purwanto yang menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan pengumpulan data dan informasi harga komoditi peternakan, yang sangat diperlukan baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha. (Rilis/INF)

SEMNAS ASOHI: KEBIJAKAN PEMERINTAH DIHARAP MAKIN KONDUSIF BAGI SEKTOR PETERNAKAN

Simbolis pemukulan gong oleh Kasubdit POH, Ni Made Ria Isriyanthi sebagai pembuka Semnas Bisnis Peternakan yang digelar ASOHI. (Foto: Infovet/Ridwan)

Bertempat di Menara 165 Jakarta, Rabu (20/11/2019), Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI), kembali menggelar acara rutin tahunannya yakni Seminar Nasional Bisnis Peternakan bertajuk “Bisnis Peternakan di Era Pemerintahan Jokowi Periode Kedua”.

Menurut Ketua Panitia, Drh Andi Wijanarko, sesuai tema mengingat tahun ini yang merupakan tahun politik, diperkirakan akan berdampak pada dinamika kebijakan yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi termasuk bidang peternakan.

"Memasuki Pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua ini, masyarakat peternakan berharap kebijakan pemerintah makin kondusif untuk pelaku peternakan," kata Andi.

Sebab lanjut dia, diperkirakan pada 2020 mendatang situasi ekonomi global akan mengalami penurunan.

"Hal itu telah dilaporkan oleh United Nations Conference On Trade and Development (UNCTAD) yang memberi peringatan bahwa resesi global bisa terjadi di tahun 2020," jelasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum ASOHI, Drh Irawati Fari. Menurutnya, dengan pemerintahan yang baru ini tentunya banyak harapan yang disampaikan pelaku bisnis peternakan.

"Namun sebagai pelaku usaha kita juga harus siap dengan berbagai kebijakan baru. Kita juga perlu melihat bagaimana kondisi ekonomi global dan nasional agar kita lebih siap dalam menghadapi tahun-tahun yang akan datang," ujar Ira.

Karena ke depannya, kata Ira, akan muncul banyak pertanyaan terkait kebijakan pemerintah, misalnya tentang impor daging kerbau, program swasembada daging sapi, swasembada jagung, program alih teknologi dan sebagainya.

"Kami harap lewat seminar ini kita dapat merekam opini dari masyarakat yang diwakili asosiasi yang nantinya akan kita sampaikan kepada pemerintah. Kami juga usulkan para pimpinan asosiasi nantinya dapat bersama-sama bertemu dengan Menteri Pertanian untuk menyampaikan hasil seminar ini dan mendiskusikan hal terkait lainnya," tandasnya.


Simbolis konsumsi daging dan telur ayam sebagai kampanye protein hewani. (Foto: Infovet/Ridwan)

Dalam kegiatan tersebut, ASOHI turut mengundang Kepala UPT Pusat Pelayanan Hewan dan Peternakan Dinas KPKP DKI Jakarta, Drh Renova Ida Siahaan, mewakili Gubernur DKI Jakarta, kemudian Kasubdit POH, Drh Ni Made Ria Isriyanthi mewakili Dirjen PKH, dan secara khusus mengundang pakar ekonomi Prof Dr Didiek J. Rachbini, serta sederet pimpinan asosiasi sebagai narasumber seminar, diantaranya ketua Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU), Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT), Pinsar Indonesia, Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI), Asosiasi Monogastrik Indonesia (AMI) dan ASOHI, serta tahun ini juga khusus mengundang ketua Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI), yang masing-masing membahas prospek dan tantangan industri peternakan. (RBS)

MENTAN AKAN ISOLASI DAERAH TERJANGKIT VIRUS HOG CHOLERA



Syahrul Yasin Limpo (Foto: Dok. Kementan)

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo akan mengisolasi jalur distribusi daerah yang terjangkit virus kolera babi (hog cholera) pada ternak babi.

"Nanti akan kita isolasi, baik distribusi terutama untuk ekspor-impornya. Karena ini juga bukan hanya dari Kementerian Pertanian, perlu koordinasi dengan pihak lain," kata Mentan di Jakarta, Senin (18/11/2019), seperti dihimpun Antara.

Saat akan mengikuti rapat kerja di Komisi IV DPR RI, Mentan sempat menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah untuk melakukan isolasi sementara.

Mentan menjelaskan tujuan dari isolasi tersebut adalah agar virus tidak menyebar pada ternak-ternak yang lainnya. Selain itu, perlu dilakukan tindakan pencegahan atas terjangkitnya virus hog cholera tersebut.

Sebelumnya, jumlah kematian babi akibat virus hog cholera di Provinsi Sumatera Utara terus bertambah hingga menjadi 5.800 ekor. Untuk mengantisipasi penyebaran virus tersebut, Kementan dalam hal ini Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan akan berpartisipasi dalam penanganan dan pengawasan babi. (Sumber: elshinta.com)


KLARIFIKASI PEMBERITAAN TINGKAT RACUN TELUR AYAM DI JATIM




Ilustrasi telur (Foto: Pixabay)

Beberapa hari lalu tepatnya pada Sabtu, 16 November 2019, salah satu media daring memberitakan informasi tentang tingkat racun telur ayam di Jawa Timur (Jatim). 

Pemberitaan tersebut berisi tentang peneliti dari jaringan kesehatan lingkungan global (International Pops Elimination Network / IPEN), bersama dengan Asosiasi Arnika dan beberapa Organisasi lokal Indonesia merilis laporan “Plastic Waste Poisons Indonesia’s Food Chain”. 

Disebutkan bahwa ayam buras (ayam kampung) yang dipelihara secara umbaran (dilepas) dan mencari makan disekitar tumpukan sampah plastik di daerah Tropodo, Kabupaten Sidoarjo, memiliki tingkat kontaminasi dioksin terparah sedunia.

Dalam siaran pers resmi dari Pemerintah Provinsi Jatim melalui Dinas Peternakan Jatim yang telah dikonfirmasi Infovet, Senin (18/11/2019) menguraikan tanggapan sekaligus tindakan guna meluruskan pemberitaan yang beredar.  

Tanggapan secara umum diterangkan bahwa jenis unggas yang dapat menghasilkan telur terdiri dari ayam ras petelur (ayam layer), ayam buras (ayam kampung), itik, entok dan burung puyuh. 

Populasi unggas yang menghasilkan telur di Jatim pada tahun 2018 adalah 97,4 juta ekor berkontribusi 28% terhadap populasi unggas Nasional dengan rincian ayam buras (kampung) sebanyak 20.148.523 ekor, ayam layer sebanyak 49.509.791 ekor, itik sebanyak 5.816.943 ekor, entok sebanyak 1.522.663 ekor, dan burung puyuh sebanyak 3.817.652 ekor

Metode pemeliharaan ayam ras petelur dan buruh puyuh 100% di kandangkan secara intensif sedangkan ayam buras (kampung), itik dan entok untuk penghasil telur 80% dikandangkan dan 20% masih umbaran.

Total unggas yang menghasilkan telur konsumsi dengan pemeliharaan diumbar hanya 7,5%, sedangkan 92,5% telah menerapkan good farming practices.

Pemeliharaan unggas dengan menerapkan good farming practices terhadap 92,5% unggas penghasil telur di Jatim menggunakan pakan yang memiliki NPP (Nomor Pendaftaran Pakan)

Produksi telur unggas di Jatim pada tahun 2018 adalah sebesar 543.567 ton atau setara dengan 8,2 milyar butir telur berkontribusi 29% terhadap Nasional (peringkat I Nasional). 

Dijelaskan lebih lanjut, produksi telur di Jatim 96,3% berasal dari ayam ras petelur (layer) dan hanya 3,7% berasal dari ayam buras (kampung).  

Jawa Timur telah surplus telur unggas sebanyak 191.255 ton/tahun atau setara 2,8 milyar butir telur dan telah mengekspor ke provinsi lainya di Indonesia diantaranya Jakarta, Jawa Barat, Padang, Batam, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, NTT, Bali, Ambon, Sumbawa, Jayapura, Sorong dan Merauke.

Penting diketahui, di Jatim terdapat 50 unit breeding farm untuk menghasilkan bibit ayam komersial dan 23 unit, diantaranya sudah dinyatakan bebas penyakit flu burung berbasis kompartemen.

Peternak dan Konsumen Resah 

Lebih lanjut dijelaskan, hasil penelitian yang dirilis oleh jaringan kesehatan lingkungan global (IPEN) hanya untuk ayam kampung dengan pemeliharaan umbaran di daerah Tropodo, Sidoarjo dan spesifik daerah terpapar sampah plastik, sehingga tidak mewakili seluruh telur yang dihasilkan Jatim. 

Fakta di Jatim, 96,3% telur dihasilkan dari ayam ras petelur yang sudah menerapkan good farming practices, sedangkan ayam kampung penghasil telur hanya 3,7% saja.

Tidak semua ayam kampung yang dipelihara model umbaran dipelihara di daerah sampah plastik (hanya wilayah tertentu semisal Tropodo). 

Menyangkut pemilihan judul berita oleh media daring tersebut, tidak sesuai dengan isi dan dinilai lebih menggeneraliser sekaligus tidak sesuai dengan fakta yang ada. 

Akibat judul yang tidak sesuai tersebut dapat berdampak pada kerugian ekonomi bagi peternak ayam petelur di Jawa Timur, serta keresahan peternak akan potensi penurunan demand telur. Keresahan juga dialami konsumen telur dan potensi penurunan konsumsi telur yang berdampak pada penurunan asupan protein hewani bagi masyarakat. 

Imbauan dan Upaya

Masyarakat diimbau tidak perlu khawatir terhadap pemberitaan yang beredar dan tetap mengonsumsi telur. 

Telur yang didistribusikan adalah telur sehat dan tidak mengandung racun, serta diproduksi dengan memperhatikan prinsip good farming practices.

Bagi masyarakat yang memelihara ayam kampung dengan cara dilepas atau diumbar, untuk segera beralih dengan pemeliharan unggas dengan skala bisnis dan dikandangkan.

Pemerintah Provinsi Jatim melalui Dinas Peternakan mensosialisasikan penjaminan kualitas dan mutu produk unggas yang beredar dengan informasi sebagai berikut: 

1. Sertifikasi Kompartemen Bebas penyakit Flu Burung (AI) di seluruh breeding farm yang memproduksi bibit untuk ayam petelur dan pedaging final stok (komersial);

2. Melakukan uji yang dilanjutkan sertifikasi bebas penyakit Pullorum untuk induk ayam yang menghasilkan Day Old Chick (DOC) yang akan diedarkan ke masyarakat;

3. Penerapan Biosekuriti Tiga Zona untuk mendukung good farming practices, sehingga telur dan daging unggas terbebas dari penyakit berbahaya;

4. Surveillance penyakit hewan oleh petugas Participatory Disease Surveillace and Respons (PDSR) untuk ayam kampung. Petugas Komersial Unggas Komersial (PVUK) untuk peternakan unggas komersial;

5. Melakukan pengambilan dan pengujian sampel telur dan daging unggas oleh Laboratorium Kesehatan Hewan secara periodik dengan hasil 96% telur yang beredar sesuai dengan standar SNI.

*(Sumber: Rilis Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Peternakan Jawa Tmur)

ARTIKEL POPULER MINGGU INI

Translate


Copyright © Majalah Infovet I Majalah Peternakan dan Kesehatan Hewan. All rights reserved.
About | Kontak | Disclaimer