-->

REMBUK PERUNGGASAN NASIONAL, SEBUAH PERTANDA BAIK?

Seluruh peserta tembug perunggasan tengah berdiskusi


Selasa 15 September 2020 seluruh stakeholder perunggasan nasional berkumpul di Hotel Aston Sentul, Kabupaten Bogor. Acara ini diinisiasi oleh PINSAR dan GOPAN dalam rangka mencari solusi dan menstabilkan harga ayam hidup.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan peternak PINSAR & GOPAN, integrator, dan pemerintah (Kementan dan Kemendag). Bisa dibilang pertemuan kali ini “lengkap” dihadiri delegasi dari semua stakeholder.

Dalam sambutannya mewakili Dirjen PKH, Sugiono selaku Direktur Perbibitan dan Produksi ternak mengakui bahwa mudah – mudahan pertemuan hari ini dapat memberikan solusi dan tidak berujung ricuh. Dirinya juga mengakui sudah jenuh dengan urusan perunggasan yang makin carut – marut.

“Saya berharap hari ini momen yang pas, jangan ada lagi demo – demo. Apalagi caci maki, kami dari Dirjen PKH sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan yang terbaik di perunggasan, namun memang masih terus saja dinilai kurang,” tutur Sugiono.

Sugiono juga menjabarkan mengenai beberapa data dan fakta terkait pengendalian populasi yang masih over supply. Padahal menurut Sugiono berdasarkan Surat Edaran yang terkahir kali terbit bulan Juli lalu sudah ada instruksi untuk melakukan cutting HE, afkir dini dan lain – lain dalam rangka mengurangi populasi DOC yang beredar.

“Sampai hari ini penyerapan live bird target 41 juta baru tercapai 21,8 juta (62%) cutting HE dari target 14 juta di bulan September ini realisasinya sudah 9,4 juta (67%), pengurangan jumlah setting HE dari target 7,5 juta baru sekitar 652 ribu (8%), dan afkir dini PS betina umur 50 minggu dari target 4 Juta baru 600 ribu,” tutur Suigono.

Sugiono melanjutkan bahwa Surat Edaran yang terbit bulan Juli lalu tidak mendapat tanggapan yang baik dari para stakeholder khususnya integrator.

“Saya menghimbau agar Surat Edaran itu diaplikasikan. Padahal menurut BPS data permintaan ayam kita menurun, tapi kok teman – teman integrator bukannya ngerem produksi bibit tapi malah genjot terus?. Ini kan ada ketimpangan antara supply dan demand, harusnya nggak begitu dong?,” tukas Sugiono.

Ia terus menghimbau agar para produsen DOC, juga GPPU khususnya agar menertibkan anggotanya dalam menjalankan Surat Edaran tadi, karena hal di hulu juga akan mempengaruhi sektor hilir.

“Tolong dong teman – teman integrator, kalau memang mau nambah produksi main di luar dong, ekspornya ditingkatkan saya tuh pengennya integrator main di liga – liga Eropa lawan Barcelona, lawan Real Madrid, jangan lokalan terus lawan Persikabo, Persija, kasihlah ini teman – teman peternak mandiri kesempatan,” pungkas Sugiono.

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Johni Martha juga mengakui bahwa permasalahan perunggasan nasional layaknya benang kusut yang basah. Hal ini diketahuinya setelah banyak mendengar dan menyelami permasalahan mengenai perunggasan nasional.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementan dalam hal ini Dirjen PKH, kami sudah menyusun langkah yang sampai saat ini belum kami berani pastikan, karena selain masalahnya banyak, asosiasinya perunggasan juga banyak. makanya belum berani, jadi ribet juga kan,” tutur Johni.

Namun begitu Johni bilang bahwa pemerintah akan mengendalikan impor GPS dengan baik dengan berkoordinasi dengan Kementan. Terkait tata niaga ayam hidup, ketika permasalahan harga ayam ditimpakan kepada Kemendag, Johni menjawab dengan jawaban yang sedikit normatif.

“Apakah harga urusan Kemendag?, bisa iya bisa tidak. Iya kalau tata niaganya diatur oleh kemendag, tetapi kalau urusan harga diserahkan kepada mekanisme pasar, ya disitu berarti berlaku hukum sedehana supply dan demand,” kata Johni.

Selain itu Johni mengaku bahwa dirinya juga tahu mengenai jumlah GPS dari data rekomendasi dan realisasi impor dari importir. Menurutnya data yang ada kurang lebih sama dengan data dari Kementan, namun menjadi ambigu ketika di cross – check kepada pelaku indsutri.

“Yang saya tahu kita kebanjiran DOC, tapi pelaku beda – beda bilangnya, enggak juga tuh kata pelaku. Pokoknya macem – macem, ada yang bilang over supply ada yang bilang over stock. Saya mah yang ngurusin perdagangan ga ada bedanya over supply dan over stock. Kalau saya lihat sih sebenarnya masalah pasar, tapi pasar mana nih?, becek, modern, apa internasional?,” tuturnya.

Johni juga bercerita bahwa selama ini Kemendag sudah mencoba membendung impor daging ayam dari Brazil. Ia pun mengakui bahwa Kemendag juga babak belur tak kuasa menahan Brazil dalam hal ini, karena Indonesia statusnya juga sudah kalah di WTO dan perlindungan dari aspek halal yang selama ini jadi tempat bernaung juga sudah bisa dipenuhi Brazil.

“Jadi mungkin sebentar lagi bakal ada ancaman dari luar, kalau kita masih cakar-cakaran di sini. Entah nanti bagaimana deh, pokoknya ini harus selesai. Jangan sampai kita lagi berantem, Brazil datang habis deh kita porak – poranda,” pungkasnya.

Yang menarik Johni menjabarkan beberapa program yang akan dilakukan Kemendag dan Kementan dalam mengatur komoditi khususnya daging ayam. Pertama yakni penegakan Permendag tentang ketentuan impor GPS. Jika realisasi impor GPS tidak dilaporkan sampai tanggal 15 di bulan berikutnya maka langsung akan di blacklist.

Kedua bekerjasama dengan retail modern untuk memasarkan frozen carcass. Ketiga yakni akan digalakkan kampanye untuk mengubah pola konsumsi masyarakat dari konsumsi daging segar menjadi daging beku. Keempat bekerja sama dengan Pemda untuk menegakkan Perda terkait perunggasan. Yang kelima membuat integrator untuk menguatkan cold storage sebagai buffer stock dikala over supply.

Program Jangka Pendek

Herry Dermawan Ketua Umum GOPAN langsung memimpin sesi kedua, hal yang dibicarakan adalah tentu saja mengenai harga live bird.

“Kita langsung saja ke topik utama ini, intinya bagaimana harga naik, tidak perlu nunggu ada pertemuan, ada demo - demo tapi harga naik dan stabil. Kita akan jujur – juruan, ini harga bisa kita naikkan nggak?, makanya mari kita diskusikan,” tukas Herry.

Ia juga memohon kepada para pejabat agar tidak menyangkut pautkan masalah harga ini dengan KPPU.

“Intinya mengatur harga di sini bukan untuk menguasai dan monopoli, tapi untuk menyelamatkan peternak. Jadi bapak dan ibu pejabat di sini nggak usah khawatir dengan KPPU, kalau ada apa – apa kan kita kena juga semua,” tuturnya sembari berkelakar.

Pada sesi ini perwakilan peternak dan integrator saling buka – bukaan mengenai harga, stok dan fakta di lapangan yang terjadi terkait dengan faktor yang mempengaruhi harga di lapangan. Ada fakta menarik yang disampaikan dalam sesi ini.

Menurut Ketua Umum GPPU Ahmad Dawami mengatakan bahwa berdasarkan data milik ARPHUIN yang ia kutip, diperkirakan stok yang ada saat ini 120 ribu ton karkas, artinya ada 120 juta karkas ayam yang ada di cold storage. Sedangkan pada bulan Maret ketika Covid-19 merebak dan heboh, stok yang ada yakni 170 ribu ton karkas.

Masih menurut Dawami, pada bulan Mei sebenarnya terjadi shortage di sektor live bird sehingga harga bisa terkatrol sedikit. Namun di bulan Mei juga terjadi pencairan ayam – ayam yang disimpan dalam cold storage. Bulan juni pun demikian, shortage semakin menjadi, dan harga juga naik.

“Pada bulan Juni ini kami GPPU dan anggotanya meilhat optimisme karena harga naik, oleh karenanya kami meningkatkan produksi. Tapi pertambahan ini tidak bisa dikontrol dengan demand yang tidak bisa diperkirakan. Akhirnya bulan Juni terjadi lagi over supply karena demand menurun sampai sekarang,” tutur Dawami.

Kemudian turun Surat Edaran dari Ditjen PKH mengenai cutting dan sebagainya, menurut Dawami cutting itu tidak mengindahkan animal welfare dan ia beralasan bahwa dengan melakukan cutting lagi – lagi GPPU harus merugi dengan cara yang tidak animal welfare dan Kementan melegalkan itu, sehingga Indonesia dapat dicap sebagai Negara pembunuh.

Dawami melanjutkan bahwa terbitnya SE yang harus segera ditindaklanjuti apalagi sampai melakukan afkir PS tentunya akan berakibat panjang di depannya. Selain itu menjual afkiran PS dalam waktu yang singkat juga menjadi PR besar bagi perusahaan integrator. Namun begitu ia sepakat bahwa adanya pengaturan supply dan demand itu memang penting dan mutlak harus dilakukan dalam waktu dekat.

Pendapat Dawami mendapat tanggapan “panas” dari beberapa perwakilan peternak yang memandang bahwa dirinya terlalu melindungi integrator. Namun begitu Dawami tetap tenang dan juga menyoroti tentang efek psikologis dari pengaruh broker.

“Kalau memang mau naik cepat terserah, tetapi yang saya perlu soroti ya itu. Nanti kalau harga naik dan broker bisa mengendalikan gimana?, coba saja. Tapi saya setuju kalau memang harus ada pengaturan supply dan demand. Langsung saja kita to the point di sini,” tuturnya.

Berbuah Keputusan

Menjelang akhir sesi diskusi, Dirjen Peternakan dan Keswan Nasrullah tiba di lokasi pertemuan. Dirinya mengapresiasi semua stakeholder yang menyempatkan diri untuk datang dan menghargai semua pendapat mereka masing – masing.

Menurut pengakuannya ia sudah beberapa kali didatangi oleh Duta Besar Brazil ke kantornya. Hal ini tentu saja perihal impor daging ayam asal Brazil yang tentu saja sudah harus masuk ke Indonesia.

“Saya sudah dihantam terus sama Brazil, saya bilang belum bisa. Dan saya masih menolak untuk melakukan importasi dengan cara saya sendiri. Dari situ saya berpikir, ini kalau nggak diselesaikan segera mungkin bisa hancur ini perunggasan kita. Yang kecil, besar, sama saja pasti bakal kena imbas,” tuturnya.

Akhirnya setelah menjabarkan data – data dan fakta yang ada, disepakatilah beberapa keputusan yang akhirnya menutup pertemuan hari itu. Diantaranya adalah mengeluarkan referensi harga live bird di beberapa daerah untuk hari rabu dan kamis (16-17 September 2020), menambah keikutsertaan integrator yang berpartisipasi dalam program on – off berjualan, dan membentuk satuan tugas (task force) perunggasan nasional yang melibatkan stakeholder perunggasan.

Semoga saja semua keputusan yang diambil oleh seluruh stakeholder yang datang dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, perlu diingat juga bahwa semua orang juga sudah jenuh dengan persoalan perunggasan ini, dan oleh karenanya harus segera dituntaskan. Perlu diingat juga, musuh sebenarnya, Brazil kini tengah mengintai kita untuk memangsa perunggasan Indonesia, idealnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan stakeholder lainnya untuk menjaga kondusifitas perunggasan di negeri ini. Semoga ini adalah pertanda baik (CR).

AKSI DAMAI PETERNAK AYAM DI KEMENDAG

Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menerima peternak yang melakukan demonstrasi (Foto : CR)

Ratusan peternak ayam dari berbagai daerah yang tergabung Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN) kembali menyuarakan kegelisahannya kepada instansi pemerintah. Kali ini mereka mendatangai Kementerian Perdagangan pada Rabu, (27/11).

Dalam aksinya kali ini, PPRN meminta agar pemerintah menetapkan regulasi terkait harga acuan ayam hidup (live bird). Salah satu koordinator aksi, Parjuni mengatakan bahwa dengan adanya harga acuan yang jelas dan pasti maka dapat melegakan nafas peternak.

"Kalau sudah ada regulasinya nanti peternak bisa lebih untung, enggak kaya sekarang, harga sudah ada acuan, tapi masih disuruh tetap turun. Yang rugi kan jadi peternaknya lagi," tuturnya.

Ia melanjutkan, sebenarnya dalam Permendag No. 96 tahun 2018 harga acuan memang telah diatur, namun begitu masih ada yang harus diperbaiki. 

"Di Permendag harga acuan live bird Rp. 18.000 - Rp. 20.000 perkilogram, untuk Pulau Jawa mungkin tidak ada masalah, namun rekan - rekan kami di Kalimantan misalnya, kan harga Sapronaknya juga berbeda (lebih mahal), makanya harga acuan itu harus diatur juga berdasarkan daerahnya," ungkap Parjuni.

Tuntutan lain yang disuarakan peternak yakni kestabilan harga bibit ayam umur sehari (DOC). Salah satu peserta aksi, Sugeng Wahyudi menuturkan bahwasanya saat ini acuan harga untuk DOC juga harus ditegaskan. 

"Harga DOC kan variatif ya, tergantung perusahaan breeding, ada yang murah (Rp.3.000-an) sampai yang mahal (Rp.5.000-an), nah ini harus diatur juga dan kami mohon agar Kemendag ikut andil dalam hal ini. 

Ia menambahkan bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi dan butuh campur tangan pemerintah untuk urusan perunggasan di hulu dan hilir. Karena menurut Sugeng, saat ini peternak rakyat yang selalu dirugikan dengan kondisi perunggasan yang carut - marut.

Aksi peternak ditanggapi oleh Sekretaris Direktorat Perdagangan Dalam Negeri, Syailendra. Ia mengajak perwakilan peternak dari tiap daerah untuk masuk dan berdiskusi.

"Saya rasa tuntutan peternak ini logis, dan kami juga akan berusaha untuk mengakomodir semua tuntutan tersebut. Saya harap aksi ini tetap berjalan baik dan damai, yakinlah bahwa pemerintah ada untuk rakyat," tukasnya.

Kemudian sekitar 15 orang perwakilan peternak dari berbagai daerah berdiskusi dengan pihak Kemendag. Diskusi digelar secara tertutup bersama Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga. Hingga berita ini diturunkan, hasil diskusi masih belum diumumkan. (CR)

ARTIKEL POPULER MINGGU INI

Translate


Copyright © Majalah Infovet I Majalah Peternakan dan Kesehatan Hewan. All rights reserved.
About | Kontak | Disclaimer