PASAR HEWAN TERNAK DI BOJONEGORO TUTUP SEMENTARA AKIBAT PMK

Penutupan Pasar Hewan Ternak Dilakukan Untuk Mencegah Penularan PMK
(Foto : Pemkab Bojonegoro, 2025)

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro memutuskan untuk menutup sementara semua pasar hewan ternak di wilayahnya. Hal ini menyusul melonjaknya jumlah sapi yang terpapar virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Berdasarkan data yang diterima dari Pemkab Bojonegoro, sebanyak 465 ekor sapi terindikasi terinfeksi PMK. Jumlah ini meningkat signifikan dari 280 ekor sapi yang terjangkit pada pekan sebelumnya.

"Dinas Peternakan akan melakukan penutupan sementara transaksi jual beli hewan ternak. Langkah ini akan dimulai pada 22 Januari 2025 hingga 4 Februari 2025," ujar Lutfi Nurrohman, Senin (20/1/2025).

Lutfi yang menjabat sebagai Kabid Kesehatan Hewan, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Peternakan Disnakkan Bojonegoro menjelaskan, penutupan pasar hewan sementara ini berdasarkan Surat Menteri Pertanian Nomor: B-03 / PK.320/M/01/2025 tentang Kewaspadaan Dini Peningkatan Kasus Penyakit Menular Strategis (PHMS), serta surat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro Nomor: 542/1304/412.222 / 2024 tentang Laporan Kejadian Kasus PMK.

"Pasar Hewan Baureno, Sumberrejo, Balen, dan Padangan ditiadakan selama 14 hari. Selain itu, juga dilakukan penyemprotan disinfektan di seluruh pasar hewan yang ada di Bojonegoro," jelas Lutfi.

Penutupan pasar hewan ini diambil untuk memutus risiko penularan PMK yang dapat menyebar melalui hewan dan media pembawa penyakit. Salah satunya, pasar hewan yang menjadi tempat berkumpulnya ternak dari berbagai daerah.

Di sisi lain, salah satu kepala desa di Kecamatan Temayang juga mengungkapkan, pascabanyaknya sapi yang mati di kampungnya, mereka langsung mengimbau penjual sapi atau blantik, untuk tidak masuk kampung. Ini sebagai langkah pencegahan penularan. Pasalnya, salah satu media pembawa virus PMK adalah manusia.

"Kami sempat imbau ke warga agar penjual sapi atau blantik untuk tidak dulu keluar masuk kandang milik warga untuk cegah penyebaran virus PMK," ujar Kardi. (INF)