Refleksi: Rupiah Limbung, Harga Pakan Melambung

Stok jagung melimpah tetapi peternak kesulitan mendapatkannya. (Sumber: fajarsumatera.com)

Industri peternakan ayam di dalam negeri tidak henti-hentinya menghadapi cobaan berat. Para pelaku usaha di sektor ini berharap adanya keseriusan pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang sudah dibuat.

Ada kisah dunia khayalan yang belakangan sedang terjadi di dunia nyata. Kisah ini dikemas dalam film pendek animasi Superman versus Gatotkaca dan tengah menjadi viral di media sosial. Kedua pahlawan ini bertarung mempertahankan jati diri masing-masing. Gatotkaca berusaha sekuat tenaga untuk melawan Superman, namun akhirnya ia ambruk juga. Gatotkaca terkapar.

Pertarungan dalam film animasi ini mengilustrasikan bagaimana kondisi nilai tukar rupiah dalam beberapa bulan terakhir terhadap dolar Amerika. Media menuliskan dolar makin perkasa. Nilai tukarnya melampaui angka Rp 15.000 lebih per dolar, bahkan sempat mencapai Rp 15.283 per dolar.

Pelemahan rupiah yang terus berlanjut itu tampaknya sesuai prediksi mantan Menko Perekonomian, Rizal Ramli, pada 3 Oktober lalu. “Apakah Rp 15.000 ini sudah akhir? Ini baru permulaan,” ujarnya kepada awak media di kompleks DPR RI, Jakarta, waktu itu.

Makin tingginya nilai tukar rupiah tak hanya membuat situasi politik Indonesia kian gaduh, tapi juga berimbas berat terhadap usaha peternakan unggas. Harga bahan baku pakan ternak yang masih impor, seperti bungkil kedelai dan lainnya, mau tak mau makin melambung.

Yang memprihatinkan, pada pertengahan Oktober lalu, para peternak kesulitan mendapatkan jagung untuk bahan pakan ternak. Padahal, 22 Juni lalu, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menyatakan bahwa stok jagung nasional melimpah, bahkan surplus, begitu kata Mentan.

Mentan menjamin tidak akan ada impor jagung pada tahun ini. Bahkan karena stok melimpah, Indonesia dapat mengekspor jagung ke Filipina dan Malaysia. Menurut data Kementan, tingkat produksi jagung di dalam negeri meningkat dalam lima tahun terakhir. Jumlah produksi pada 2016 mencapai 23.578.413 ton meningkat menjadi 28.924.009 ton pada 2017 dan pada tahun 2018 mencapai 30.043.218 ton.

Tapi fakta di lapangan, empat bulan berikutnya, para peternak ayam kesulitan mendapatkan jagung untuk pakan ternaknya. Ada apa?

Sukarman, Ketua PPRN (Paguyuban Peternak Rakyat Nasional) memiliki dugaan yang cukup kuat. “Fakta di lapangan, jagung ternyata sebagian besar diserap perusahaan feedmill lewat pedagang saat panen di sentra-sentra produksi, sehingga peternak kesulitan memperoleh jagung dengan harga yang wajar,” ungkapnya saat menggelar aksi unjuk rasa di Pendopo Pemerintah Kabupaten Blitar, 15 Oktober lalu.

Selain sulit didapat, harganya pun tinggi. Ketua Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN), Herry Darmawan, menyebut harga jagung di Jawa Timur mencapai Rp 5.100 per kg, sementara di Jawa Tengah dan Jawa Barat harga jagung dipatok sebesar Rp 5.000 per kg.

Harga tersebut jauh dari acuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen, yaitu Rp 3.150  di tingkat petani dan Rp 4.000 di tingkat peternak. “Dengan harga yang melambung, peternak harus merogoh modal lebih besar lagi untuk bisa bertahan,” ujar Herry kepada Infovet.

Derita para peternak ayam tak sampai di sini. Di tengah kelangkaan dan tingginya harga jagung, dalam beberapa minggu di bulan Oktober harga telur dan daging ayam broiler justru merosot. Dari data yang dihimpun Infovet, pada Selasa (9/10), harga telur ayam pada kisaran Rp 16.000-Rp16.300 per kg, jauh bila dibandingkan harga acuan yang baru yakni Rp 18.000-Rp20.000 per kg di tingkat peternak. Kondisi ini menjadi pukulan telak bagi para peternak ayam di dalam negeri.

Soal langkanya jagung di pasaran, pemerintah memiliki argumen yang berbeda. Kementan berdalih, rantai pasok jagung yang tak sempurna sempat 'mengecoh' pasokan dan harga. “Mereka (petani dan peternak) tidak tahu informasi jagung sebenarnya ada. Ini masalah komunikasi dan distribusi saja. Jagungnya memang ada, tapi masalah komunikasi dan distribusi,” kata Sekretaris Jenderal Kementan, Syukur Iwantoro, kepada media di Jakarta, 24 Oktober lalu.

Peternak Menuntut

Lazimnya pelaku usaha di sektor lainnya, para pelaku usaha peternakan yang makin terjepit dengan kondisi ini pun makin terusik. Bagi mereka, tak ada jalan lain untuk menyuarakan kepentingannya, selain melalui aksi unjuk rasa. Pada 15 Oktober, PPRN menggelar aksi demonstrasi di Pendopo Pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

Para pengunjuk rasa menuntut agar Mentan Amran turun dari jabatannya. PPRN juga menuntut pemerintah menyediakan jagung yang cukup dengan harga yang wajar sesuai aturan Kemendag.

Cara peternak bersuara melalui aksi demo memang tergolong “cespleng”. Sehari setelah didemo, pemerintah merespon aspirasi peternak. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), I Ketut Diarmita dan Dirjen Tanaman Pangan (TP), Sumardjo Gatot Irianto dan tim dari Kementan langsung turun ke lapangan, melakukan pertemuan dengan peternak ayam petelur mandiri di Kabupaten Blitar, (16/10).

Sebelumnya, tuntutan yang sama juga muncul dari para peternak ayam petelur mandiri di Kendal dan Cepu. Namun di dua kota ini, Dirjen PKH dan tim sudah terlebih dahulu melakukan dialog dengan peternak. Tak ada gejolak massa.

Sebagai langkah cepat jangka pendek, Kementan merespon permintaan tersebut dengan menghimbau agar para perusahaan pabrik pakan ternak membantu para peternak mandiri mendapatkan jagung dengan harga terjangkau, yaitu Rp 4.500-4.600 per kg dari harga pasar saat ini sebesar Rp 5.000-5.200.

“Sehingga ada subsidi Rp 500-600 per kg. Subsidi ini bisa disisihkan dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan pabrik pakan ternak,” kata Ketut saat merespon tuntutan peternak.

Merespon hal tersebut, beberapa perusahaan akan memberikan bantuan jagung dengan harga subsidi ke Kabupaten Kendal oleh PT Sidoagung (100 ton) dan Kabupaten Blitar antara lain PT Charoen Pokhphand (50 ton), PT Japfa Comfeef (40 ton), PT Panca Patriot (100 ton), PT Malindo (20 ton), BISI (2 ton), CV Purnama Sari (10 ton) dan perusahaan lain. 

Butuh Keseriusan Pemerintah

Persoalan melemahnya nilai tukar rupiah, banyaknya persoalan yang dihadapi oleh pelaku usaha peternakan di dalam negeri, hingga “paceklik” jagung pakan ternak, merupakan bagian dari “nilai” rapor Pemerintahan Presiden Jokowi dan Jussuf Kalla selama empat tahun terakhir. Para pelaku bisnis di berbagai sektor memiliki pendapat yang beragam soal rapor Jokwi -JK. Ada yang menilai bagus, ada juga yang menilai jeblok.

Ketua Bidang Peternakan dan Perikanan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Anton J. Supit, seperti yang dikutip Kontan.co.id, mengapreasiasi kinerja Pemerintahan Jokowi -JK selama empat tahun berkuasa. Ada sejumlah hal positif yang terlaksana, seperti pembangunan infrastruktur hingga percepatan perizinan melalui Online Single Submission (OSS). Tapi beberapa sektor ia nilai masih kedodoran.

Salah satunya swasembada pangan masih menjadi pekerjaan rumah. Ada yang bilang berhasil surplus, tapi faktanya jagung untuk pakan ternak susah dicari. Ia mengatakan, masalah ini harus segera diselesaikan. Jika dibiarkan, bisa membingungkan investor.

Ketua Gopan, Herry Dermawan, berpendapat, industri peternakan ayam di dalam negeri tidak henti-hentinya menghadapi cobaan berat. “Sebelumnya kita dihadapkan persoalan ancaman masuknya ayam Brazil, sekarang kita dihadapkan persoalan tingginya harga jagung dan langka,” kata Herry.

Menurut dia, adanya ide untuk menggantikan jagung dengan gandum impor kurang tepat. Jika dipaksakan peternak menggunakan gandum sebagai pengganti jagung, maka performa ayam akan berubah. “Ayam kita sudah terbiasa makan jagung, performa akan berubah kalau diganti dengan gandum,” katanya.

Menyikapi persoalan krisis jagung yang belakangan menjadi poelmik, Herry menegaskan, dari sisi kebijakan pemerintah sudah bagus. Hanya saja, pelaksanaanya masih membutuhkan keseriusan. Tanpa adanya keseriusan, maka sebagus apapun kebijakan yang dibuat akan sia-sia.

Sementara, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT), Desianto Budi Utomo, mengusulkan agar pemerintah lebih memaksimalkan peran Bulog. Lembaga ini bukan hanya berurusan dengan beras semata, namun jagung seharusnya juga menjadi “wilayahnya”.

“Salah satu tugas Bulog juga menstabilkan harga jagung, jangan sampai terlalu mahal atau terlalu murah,” kata Desianto kepada Infovet.

Menurutnya, harga jagung yang ideal berkisar antara Rp 3.500-3.700 per kg. Dengan harga yang ideal, pabrik pakan bisa menyerap produksi jagung dengan baik pula saat panen raya tiba. Ia merinci kebutuhan jagung 87 produsen pakan ternak yang tergabung dalam GPMT diperkirakan rata-rata 500-600 ribu ton per bulan. Saat ini, serapannya hanya 200-300 ribu ton jagung, akibat kurangnya pasokan dan mahalnya harga. 

Akibatnya, “Stok jagung di pabrik pakan ternak yang dulunya bisa dua bulan, sekarang hanya 25 hari, bahkan belasan hari,” ungkap Desianto. Dengan kondisi kelangkaan jagung, anggota GPMT akan mencari jalan melalui substitusi dengan bahan baku lokal atau bahan baku impor, misalnya dengan mengganti gandum.

“Namun bagi feedmill, kalau memang kondisinya sedang tidak ada jagung, harga berapapun pasti akan dibeli. Seperti pada tahun lalu, harga jagung sempat Rp 7.000 per kg. Tapi kalau terpaksa menggunakan gandum untuk bahan baku pengganti, yang kasihan adalah pabrik-pabrik kecil yang belum memiliki teknologi pengolahannya,” pungkasnya.

Akankah kelangkaan jagung masih akan berimbas pada usaha peternakan unggas di tahun 2019? Semoga saja tidak. (Abdul Kholis)

Kapal Pengangkut Oleng, 4.000 Ternak Batal Dikirim Ke Timur Tengah

Kapal MV Jawan mulai oleng parah kedua sisi sejak berangkat dari pelabuhan Portland (Supplied: Allen McCauley) 

Lebih dari 4.000 ekor ternak terpaksa diturunkan kembali dari kapal yang akan mengangkutnya setelah gagal berlayar dari pelabuhan Portland, di Victoria barat daya, sebanyak dua kali dalam seminggu terakhir.

Departemen Pertanian dan Sumber Daya Air Federal telah meluncurkan penyelidikan atas kondisi seputar pengiriman ternak oleh kapal MV Jawan, yang dioperasikan oleh MarConsult Schiffahrt GmbH & Co KG dengan tujuan pengiriman ke Pakistan dan Oman.

Kapal itu dicegah meninggalkan pelabuhan pada Kamis, 22 November dan Sabtu, 24 November lalu karena ada  masalah kestabilan kapal. Sejumlah saksi mata menunjukkan rekaman video, serta foto-foto kapal tersebut bergerak oleng ke kiri dan ke kanan.

Dalam sebuah pernyataan yang dikirimkan kepada ABC, seorang juru bicara dari Otoritas Keselamatan Maritim Australia (AMSA) mengemukakan. "Tadi malam setelah berdiskusi dengan operator kapal MV Jawan dan juga meminta keterangan dari masyarakat, AMSA telah memutuskan bahwa kapal itu tidak diizinkan berlayar membawa muatan ternak karena memiliki masalah kestabilan pada armadanya yang belum terselesaikan.”

“AMSA telah memberitahu Departemen Pertanian dan Sumber Daya Air [DAWR] tentang keputusan kami untuk tidak mengizinkan pengiriman ini dan memahami bahwa semua ternak di dalam kapal itu telah mulai dikeluarkan dari kapal tersebut pada Selasa (27/11/2018) pagi, setelah diskusi antara DAWR dan eksportir,” lanjut juru bicara tersebut.

Lebih lanjut dijelaskan, AMSA tidak akan mengizinkan pemuatan ternak lebih lanjut pada kapal tersebut sampai penyebab dari masalah kestabilan pada kapal berhasil dipastikan. Kapal akan berangkat tanpa muatan ternak di dalamnya.

Ternak Dipindahkan

Kepala Eksekutif Pelabuhan Portland, Greg Tremewen mengatakan AMSA telah memberitahukan pihaknya pada Senin (26/11/2018) malam bahwa kapal itu tidak diizinkan untuk berlayar keluar dari pelabuhan dengan muatan ternak di atasnya.

"Kami hanya diberitahu bahwa ternak harus dibongkar dan kapal tidak diberi izin untuk berlayar sampai ternaknya dipindahkan," katanya.

Setelah itu, lanjut Greg, ternak harus diturunkan dari kapal di bawah pengawasan Departemen Pertanian dan proses itu telah dimulai sejak Selasa pagi.

Kapal MV Jawan harus mengeluarkan muatan 4.000 ekor hewan ternak yang rencananya dikirim ke Timur Tengah (Supplied: Allen McCauley) 

Greg memperkirakan bahwa proses pembongkaran memakan waktu satu atau dua hari, dan hewan-hewan itu akan dimasukkan ke truk dan diangkut dari pelabuhan.

Sebelumnya seorang juru bicara AMSA mengatakan mereka langsung menahan kapal itu untuk meninggalkan pelabuhan, karena kekhawatiran tentang kelayakannya setelah melihat cara kapal itu bergerak.

Juru bicara AMSA itu mengatakan sebanyak 380 dari 4.327 ekor sapi yang ada di atas kapal itu telah dipindahkan dalam upaya untuk meningkatkan kestabilan kapal, tetapi ketika berusaha untuk berlayar lagi dilakukan pada hari Sabtu (24/11) ternyata kapal itu masih mengalami masalah serupa.

Seorang juru bicara DAWR mengatakan ternak-ternak dari dalam kapal mulai diturunkan pada Selasa (27/11/2018) pagi ini setelah mendapat keputusan dari eksportir.

Departemen sebelumnya mengatakan seekor sapi telah mati, namun tidak terkait dengan masalah kestabilan yang dialami oleh kapal tersebut.

Seorang dokter hewan dari DAWR mengawasi proses pembongkaran hewan dari kapal dan telah melaporkan tidak ada masalah kesejahteraan atau kesehatan pada hewan-hewan yang dikembalikan ke tempat penggemukan.

"Para peternak tetap berencana untuk mengekspor ternak-ternak tersebut di kemudian hari," kata juru bicara itu. (Sumber: www.abc.net.au)

Riau Siap Jadi Tuan Rumah Penyelenggaraan HATN IX 2019

Kepanitiaan HATN berada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau (Foto:Infovet)

Perhelatan tahunan Hari Ayam dan Telur Nasional (HATN) IX masih terbilang jauh hari pelaksanaannya. Namun, tim yang ditugaskan untuk melakukan penjajakkan ke berbagai daerah untuk dijadikan tuan rumah, jauh-jauh hari sudah mulai dilakukan.

Ir Bambang Suharno dari Majalah Infovet dan Ricky Bangsaratoe dari Perhimpunan Insan Peternakan Rakyat, berkunjung dan bertemu langsung dengan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, drh Askardiya R Patrianov MP, Senin (26/11/2018). Adapun tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membicarakan kemauan dan kesiapan Provinsi Riau dijadikan sebagai tuan rumah HATN.

Menurut Ir Bambang, dijadikannya Provinsi Riau sebagai tuan rumah penyelenggaraan Hari Ayam dan Telur Nasional IX 2019 bukanlah tidak beralasan. Alasan mendasar adalah Provinsi Riau dengan Ibu Kotanya Pekanbaru, tumbuh dan berkembang menjadi pusat kota, dengan beragam aktivitas industri, masyarakat terdidik dari beragam kalangan, sehingga menjadikan kota ini salah satunya sebagai pusat kuliner.

“Kita sudah mahfum bersama, salah satu ciri masyarakat kota yang maju adalah memiliki sifat konsumtif, olahan pangan fast food, dan ini menjadi alasan, mengapa Provinsi Riau untuk tahun 2019 dijadikan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Hari Ayam dan Telur Nasional IX,” kata Bambang.

Pemaparan Ir Bambang terkait habit atau kebiasaan buruk masyarakat Indonesia kini dan bahkan nanti di depan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, rata-rata pengeluaran keluarga terbesar adalah untuk pembelian rokok. “Pengeluaran untuk rokok 5 kali lebih banyak dari pengeluaran untuk telur dan susu,” kata Bambang.

Beragam hasil kajian menyebutkan, Indonesia nomor 1 sebagai negara dengan konsumsi rokok terbesar di ASEAN, yakni 1.3 ribu batang/orang/tahun.

Masih menurut Bambang, tingginya angka konsumsi rokok tersebut berdampak pada penurunan angka konsumsi daging ayam dan telur, yang ditandai dengan posisi Indonesia untuk angka konsumsi daging ayam (11 kg/orang/tahun) dan telur (100 butir/orang/tahun) nomor 3 terendah di ASEAN setelah Filipina.

Menanggapi apa yang disampaikan Ir Bambang, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menyanggupi, Riau dapat dijadikan sebagai tuan rumah Hari Ayam dan Telur Nasional IX 2019. Kesiapan tersebut dilihat dari tujuan dan manfaat positif yang dapat diambil dari kegiatan dimaksud.

“Hari Ayam dan Telur Nasional mengandung tujuan mulia, yakni mengedukasi masyarakat agar sadar gizi, mengubah kebiasaan mereka ke arah yang lebih baik, sehingga mereka dan anak-anaknya dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan standar pertumbuhan yang diharapkan. Ke depannya, anak-anak mereka dapat menjadi generasi yang cerdas,” kata Patrianov.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, Patrianov meminta tim dari Hari Ayam dan Telur Nasional IX untuk memfikskan terlebih dahulu perihal pendanaan, sehingga pada saat kegiatan tersebut akan digelar, tidak ada hal-hal yang merintangi, terutama yang berhubungan langsung dengan keuangan.

“Kita sudah pahami bersama, ada banyak sumber dana yang dipaparkan oleh tim diantaranya sponsorships, sumbangan pemerintah daerah, penjualan stand pameran officials products, serta sumbangan atau donasi yang bersifat tidak mengikat,” urai Patrianov.

Namun demikian, lanjut dia, terkait dengan sumbangan pemerintah daerah, tentu kami meminta tim untuk menunjukkan jalan bagaimana mendapatkan dana tersebut dipenyelenggaraan tahun lalu.

“Jika dimasukkan ke anggaran murni, jelas tidak bisa. Kemudian apabila dimasukkan ke anggaran perubahan, tentu harus ada contoh atau petunjuk yang jelas,” tandasnya.

Terlepas dari itu, Patrianov memastikan bahwa kegiatan Hari Ayam dan Telur Nasional akan menuai sukses, apatah lagi acara ini telah mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah pusat dan daerah, organisasi pendukung, seperti Asosiasi Obat Hewan Indonesia. Ditambah lagi keterlibatan UIN Suska Riau dengan sumberdaya manusia yang mumpuni di bawah Program Studi Peternakan yang dimiliki.

“Kami yakin, acara ini akan sukses mengedukasi masyarakat agar sadar gizi. Tentu dengan keterlibatan Infovet sebagai media peternakan dan kesehatan hewan nasional, dan Riau Pos untuk media lokal yang juga telah me-nasional,” pungkas Patrianov. (Sadarman).

Peternak Unggas Blitar: Kebijakan Kementan Pro Rakyat

Foto: Dok. Kementan

Sukarman, pengurus PPRN (Paguyuban Peternak Rakyat Nasional) sekaligus Ketua Koperasi Putra (Koperasi Peternak Unggas Sejahtera) Blitar menuturkan, kebijakan Kementerian Pertanian saat ini dirasakannya berdampak terhadap keberlangsungan usahanya.  

“Blitar memiliki 4.200 peternak dengan populasi ayam layer sekitar 19 juta ekor dan produksi telur mencapai 650 ton per hari,” demikian disebutkan Sukarman, Selasa (27/11/2018) di Blitar.

Menurutnya selama ini peternak di Blitar merasa banyak dibantu oleh Kementerian Pertanian (Kementan), dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH).

"Saat harga telur jatuh pada tahun 2017 hingga mencapai Rp.13.500,- Kementan langsung datang, bahkan Dirjen PKH atas instruksi Bapak Mentan datang sendiri sampai 3 kali ke Blitar", sebutnya.

Lanjut dia, Sukarman menjelaskan bahwa untuk mengatasi penurunan harga telur tersebut, Kementan mengundangnya ke Jakarta dan dilibatkan dalam penyusunan kebijakan perunggasan di sektor hulu hingga terbit Permentan 32 tahun 2017.

"Untuk mengakomodir suara kami, Kementan merevisi Permentan sebelumnya menjadi Permentan No. 32 tahun 2017, dimana dalam Permentan tersebut diatur pembagian DOC layer, dimana peternak mandiri mendapatkan DOC 98% dan integrator cuma 2%, bahkan integrator tidak boleh menjual telur di pasar becek", ungkap Sukarman.

Imbuhnya, produksi telur sebelumnya agak jelek karena banyak ayam yang afkir, hingga harga telur setelah lebaran kembali mengalami penurunan sekitar Rp.15.500 - Rp. 16.000,-.

Menyikapi hal ini Dirjen PKH kembali turun ke lapangan dan menghimbau agar ayam yang sudah tidak berproduksi untuk diafkir. "Saat ini yang berproduksi adalah ayam-ayam muda dan sudah berproduksi maksimal", ungkap Sukarman.

Dalam dua minggu ini, kata Sukarman, harga telur ayam telah membaik yaitu berkisar antara Rp 19.500-Rp 20.000, sebelumnya sekitar Rp 16.000,-.

"Harga saat ini sudah sesuai dengan harga acuan yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Permendag No 96 Tahun 2018 yakni Rp 18.000,- hingga Rp 20.000,-", ucap Sukarman.

Menambahkan, jika jumlah anggota koperasinya saat ini ada 350 peternak, sedangkan anggota dari assosiasi PPRN banyak sekali. Rata-rata kepemilikan ayamnya 3.000 - 10.000, bahkan ada yang ratusan ribu.

Saat ini, PPRN juga bekerjasama dengan DKI Jakarta melalui MoU yang ditandatangani antara Bupati Blitar dan Gubernur DKI Jakarta.

"Kami akan mensuplai telur ayam ke Food Station sebanyak 150.000 ton hingga 200.000 ton per bulan", terangnya.

Foto: Dok. Kementan

Selain itu juga Blitar saat ini sedang membangun kerjasama dengan Kabupaten Majene untuk mensuplai telur, dan sebaliknya Kabupaten Majene akan mensuplai jagung ke Blitar.

Blitar merupakan basis terbesar produksi unggas dan produk turunannya di tingkat nasional. Sebanyak 4.321 keluarga di sana terlibat aktif dalam peternakan unggas layer (petelur). Di sana mereka memenuhi kebutuhan pakan unggas berupa jagung dan tanaman pangan lainnya secara mandiri dari pertanian lokal. Dari 7.600 ton produksi telur nasional, 40 persennya dihasilkan dari Jawa Timur. (Sumber: Rilis Kementerian Pertanian)

Program Asuransi Usaha Ternak Sapi Temui Kendala, Apa Saja?

Pemerintah alokasikan Rp 19,2 miliar untuk subsidi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (Foto: Infovet) 

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menggulirkan program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTSK).

AUTSK memberi perlindungan bagi para peternak sapi dan kerbau. Dalam teknis pelaksanaan asuransi ternak ini, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp19,2 miliar untuk subsidi

Perlindungan diberikan melalui pemberian ganti rugi kepada peternak apabilla terjadi kematian sapi miliknya akibat penyakit, kecelakaan, melahirkan, dan kehilangan akibat pencurian.

Hewan ternak dijamin dengan premi Rp 200.000 per ekor per tahun, di mana Rp 160.000 ditanggung pemerintah dan sisa Rp 40.000 dari swadaya petani. Ganti rugi yang dibayarkan sebesar Rp. 10.000.000 per ekor.

Program asuransi untuk sapi ternak mandiri sejauh ini dinilai masih mengalami kendala. Premi asuransi ternak sapi mandiri sebesar Rp 200.000 per ekor per tahun dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 10 juta. Untuk program ini, pemerintah memberikan subsidi sebesar 80% atau Rp160.000, sehingga sisanya Rp 40.000 per ekor atau 20% dari premi dibayar oleh peternak.

Menurut Sekretaris Jenderal Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Rochadi Tawaf, program mandiri masih menemui kendala karena minimnya kesadaran petani akan pentingnya asuransi dan tingkat ekonomi petani yang masih rendah.

“Program mandiri ini masih tersendat karena peternak tidak punya duit disuruh bayar (premi). Mau makan saja susah,” kata Rochadi, Minggu (25/11/2018).

Kendati demikian, Rochadi menjelaskan bahwa asuransi dengan subsidi pemerintah sejauh ini tidak mengalami kendala yang berarti, karena peternak berhubungan langsung dengan koperasi yang bekerjasama dengan penyelenggara asuransi. Selain itu, potongannya pun kecil.

“Kalau kredit dari pemerintah biasanya peternak lebih mudah pakai. Seperti program kredit yang biasanya otomatis dipotong dari koperasi,” ungkapnya.

Data yang diperoleh dari Kementan menunjukkan, jumlah kepesertaan asuransi ternak sapi di tahun 2016 adalah 20.000 ekor. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 92.176, tahun ini 21.130 dengan total 133.306 ekor sapi yang ikut asuransi. (Sumber: kontan.co.id)

Jamuan Riau Pos untuk Tim HATN 2019

Foto saat jamuan makan oleh GM Bisnis Riau Pos kepada tim HATN bersama Ketua ASOHI Daerah Riau, terkait penyelenggaraan HATN 2019 mendatang di Riau. (Foto: Infovet)

Bertempat di Rumah Makan Serbarasa Kota Pekanbaru, tim Hari Ayam dan Telur Nasional (HATN) IX 2019, yang terdiri dari Pimred Infovet, Bambang Suharno dan Ricky Bangsaratoe dari Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Indonesia, disambut hangat oleh Genaral Manager Bisnis Riau Pos, Ahmad Dardiri, dalam kegiatan jamuan makan malam, Minggu (25/11). Dalam acara tersebut, hadir pula Ketua Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) Daerah Riau, Drh Musran.

Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Dardiri, menyambut baik kehadiran tim HATN. “Riau Pos siap menjadi media pendukung untuk kesuksesan acara tersebut,” kata Dardiri.

Pimred Infovet, Bambang Suharno, menyampaikan, HATN merupakan kegiatan yang mempunyai dampak positif bagi masyarakat, pengusaha peternakan dan kesehatan hewan, universitas yang dilibatkan, serta pemerintah sebagai pengambil kebijakkan.

Lebih lanjut, kegiatan HATN dapat diisi dengan beragam kegiatan, seperti pelaksanaan seminar edukasi protein hewani kepada masyarakat, kegiatan lomba yang berbahan dasar daging dan telur ayam, lomba menggambar/mewarnai untuk anak usia dini, serta kegiatan positif lainnya.

Sementara, ditambahkan oleh Ricky Bangsaratoe, adanya isu negatif pada industri ayam dan telur, seperti konsumsi telur yang menyebabkan kolesterol dan daging ayam yang disuntik hormon untuk mempercepat pertumbuhan, masih menjadi persoalan di masyarakat.

“Ini sebenarnya informasi hoaks yang menyesatkan konsumen. Telur bukanlah pemicu kolesterol, justru telur merupakan bahan pangan sumber protein, sama halnya dengan daging ayam, yang tak kalah baiknya jika dibandingkan dengan bahan pangan lainnya,” jelas Ricky.

Adanya asumsi penyuntikkan hormon pemacu pertumbuhan ayam broiler, Ricky dan Bambang sepaham bahwa praktik itu sama sekali tidak benar, melainkan hanya informasi yang menyesatkan konsumen.

“Kita perlu media, seperti Riau Pos yang telah menjadi pioneer atau leader informasi di Riau, sehingga hal apa saja terkait dengan informasi yang tidak jelas terhadap daging ayam dan telur dapat diminimalisir, sehingga konsumsi daging ayam dan telur di Riau dapat ditingkatkan,” imbau Bambang.

Terkait dengan keinginan untuk melibatkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Bambang menyebut, kegiatan HATN memiliki tujuan mulia, yakni memprovokasi masyarakat melalui beragam kegiatan untuk mengedukasi mereka agar mereka dapat mengubah kebiasaan meningkatkan konsumsi telur sembari menurunkan konsumsi rokok termasuk uang yang di keluarkan untuk pembelian pulsa.

Di samping itu, untuk menghimpun peternak agar dapat mendukung HATN 2019 dan perusahaan yang bergerak langsung di bidang peternakan, baik perusahaan bibit, budidaya dan pakan ternak. 

Sementara itu, keterlibatan UIN Suska Riau yang mempunyai Program Studi Peternakan di Riau, diharapkan dapat meningkatkan pamornya di kancah akademik internasional. Hal ini dikatakan Bambang, karena setiap kegiatan HATN, pelaporannya diteruskan ke www.internationalegg.com. (Sadarman)

Kolaborasi Ditjen PKH dan AMI Bahas Tantangan Penyakit African Swine Fever (ASF)

Forum AMI diadakan usai makan siang hingga sore hari (Foto: Infovet/Bams)

Para pembicara workshop (Foto: Infovet/Bams)

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menggelar Workshop Nasional Penyakit African Swine Fever (ASF), Rabu (30/10/2018). Bertempat di Indraprastha Hall UNS Inn, kegiatan ini dibuka Direktur Kesehatan Hewan Drh Fadjar Sumping Tjatur Rasa PhD.

Lebih dari 150 orang dari kalangan peternak babi, perusahaan pakan, obat hewan, utusan dinas peternakan kesehatan hewan,  perguruan tinggi, karantina hewan dan lembaga terkait lainnya menjadi peserta workshop.

Lebih dari 150 peserta mengikuti workshop ASF. (Foto: Infovet/Bams)

Acara workshop menghadirkan pembicara Drh Tri Satya Putri Naipospos PhD, Prof Dr drh Widya Asmara PhD, Prof Dr drh Ida Bagus Komang Ardana MKes (ADHMI), dan Drh. Andro Jati Kusuma (FAO ECTAD Indonesia).

“Kegiatan workshop ini diadakan dalam upaya menindaklanjuti munculnya wabah ASF di Republik Rakyat Tiongkok bulan Agustus lalu, sebagai salah satu langkah kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini untuk mencegah serta mengantisipasi menyebarnya agen penyebab ASF di Indonesia,” jelas Fadjar.

Usai makan siang, kegiatan dilanjutkan dengan Forum Asosiasi Monogastrik Indonesia (AMI) yang diikuti oleh anggota AMI dan beberapa utusan perusahaan maupun pemerintah. AMI adalah organisasi yang menghimpun pelaku usaha peternakan hewan monogastrik khususnya babi serta pelaku usaha pendukung serta kalangan ilmuwan. Organisasi ini didirikan oleh penggagas Dr. Rachmawati Siswadi dari Fakultas Peternakan Unsoed didukung oleh para pengurus ASOHI (Asosiasi Obat Hewan Indonesia)  pada saat itu antara lain H. Abdul Karim Mahanan, Drh. Tjiptardjo SE, Drh. Sri Dadi Wiryosuhanto, serta Bambang Suharno dari majalah Infovet.

Pada saat berdiri, ditetapkan Dr. Rachmawati sebagai Ketua Umum AMI dan selanjutnya pada pemilihan pengurus tahun 2014  terpilih Dr. Sauland Sinaga (pakar babi dari Unpad) sebagai ketua umum dan Rachmawati sebagai penasehat. Kegiatan AMI antara lain menjembatani kepentingan pelaku usaha peternakan babi dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya. Adanya workshop dan forum ini, Ketua AMI Sauland Sinaga menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah khususnya Direktorat Kesehatan Hewan yang dengan cepat merespon keresahan peternakan babi tentang ancaman masuknya ASF. Melalui acara ini para peternak maupun pihak terkait menjadi lebih paham langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk mencegah masuknya ASF.

Pada acara Forum AMI, Ketua AMI Dr Sauland Sinaga bertindak sebagai moderator didampingi Penasehat AMI Dr Rahmawati dan wakil dari pemerintah Drh Arif Wicaksono MSi (Kasubdit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan /P3H).

Forum AMI menghasilkan beberapa rekomendasi untuk pemerintah diantaranya perlunya kepastian hukum mengenai lokasi peternakan babi. Selain itu, peternak babi juga mengungkapkan kesulitannya dalam mendapatkan jagung untuk bahan baku pakan. Situasi yang dialami para peternak babi ini sama seperti yang dirasakan peternak unggas self-mixer.

Mengenai tindak lanjut seminar, direncanakan akan diadakan kerjasama lanjutan antara Ditjen PKH khususnya Direktorat Kesehatan Hewan dengan AMI dalam membina peternak melalui program pelatihan biosekuriti. (NDV/bams)

Diagnosa dan Vaksin Jembrana Berbasis Bioteknologi

Sapi Bali (Foto: Erakini.com)

Nyaris 50 tahun kontrol terhadap wabah penyakit Jembrana hanya berdasarkan pada deteksi dini dan vaksinasi. Lebih memprihatinkan lagi  vaksin komersial yang tersedia terbatas satu merk semata, yaitu "JDVacc" yang telah digunakan secara rutin untuk mengatasi penyakit itu. Vaksin ini masih bersifat konvensional, yakni berbasis virus yang diisolasi dari jaringan terinfeksi (Tabanan/87isolate, JDVTAB/87) yang kemudian diinaktivasi.

Demikian paparan dari Dr drh Asmarani Kusumawati MP, Dosen FKH UGM yang mengupas tentang persoalan cukup sensitif dan krusial penyakit pada Sapi Bali. Penyakit ini sekarang penyebarannya tidak hanya di pulau Bali saja, namun sekarang diketahui menyebar pada beberapa daerah lain di Indonesia, bahkan merangsek hingga ke Australia.

“Penyakit Jembrana sekarang diduga telah berubah, meski belum tentu terjadi mutasi gen,” ungkap Dr Asmarani dalam Seminar Nasional Sapi Bali, Sabtu (24/11/2018). 

Jembrana juga sudah dapat menyerang sapi bangsa lain seperti sapi FH dan crossbred Bali. Meskipun menurutnya dengan gejala yang lebih ringan. Seperti diketahui, bahwa Sapi Bali merupakan salah satu penghasil daging utama di Indonesia, mengingat total populasinya mencapai 27% dari populasi total sapi. Sehingga tidaklah mengherankan, jika penyakit Jembrana menjadi penyakit strategis yang berpengaruh secara ekonomis cukup besar di Indonesia.

Berdasarkan data dari Provinsi Sumsel 2017 yang lalu, jumlah sapi Bali yang mati akibat terserang virus Jembrana sebanyak 50 ekor, Kabupaten Musi Banyuasin menjadi daerah terbanyak yang menyumbang angka kematian sapi Bali akibat virus Jembrana. Dari 200 ekor sapi Bali yang mati, sekitar 100 ekor berasal dari Kabupaten itu. Yang menarik dari beberapa kabupaten lain yang turut terserang virus ini ternyata memiliki masa inkubasi yang pendek, yakni hanya 5-12 hari. 

Lebih lanjut Asmarani menerangkan, Jembrana sebagai sebuah penyakit yang bersifat akut dan berat, memiliki gejala-gejala klinis pokok seperti keringat berdarah, demam lethargy, nafsu makan anjlok dan yang juga khas adalah pembesaran jaringan limfe. Menyerang sapi Bali baik jantan maupun betina pada semua umur.

Pada yang bunting memiliki tingkat kepekaan lebih tinggi terhadap serangan penyakit Jembrana sehingga menyebabkan tingkat abortus dapat mencapai 49%. Tingkat morbiditas mencapai 65% dengan tingkat mortalitas relatif rendah, berkisar 15%. Akan tetapi pada sapi penderita tingkat kematiannya (case fatality rate) menembus 30%. 

Lebih dari 90% kematian ternak sapi terjadi pada minggu pertama sejak munculnya gejala klinis. Yang cukup menarik adalah "Protein imunogenik virus Jembrana" masih dapat ditemukan, meskipun sapi sudah dinyatakan sembuh.

Selain itu yang berkaitan dengan bebas virus  pada Sapi dinyatakan setelah 2 tahun pascainfeksi. Sehingga hewan yang telah sembuh dapat menjadi "karier" untuk penyebaran penyakit. 

Ancaman dari penyakit ini berpotensi menurunkan produksi ternak sapi Bali yang berdampak pula terhadap memperlambat tercapainya swasembada daging.

Bioteknologi mampu membantu mengatasi masalah yang berkaitan dengan penyakit Jembrana. “Adapun melalui kontribusi dalam pengembangan vaksin untuk mempersiapkan sistemimunitas sapi sebelum melawan virus ketika terjadi infeksi,” urainya. 

Selain sebagai usaha mencegah kerugian dalam industri peternakan, bioteknologi mampu menyediakan berbagai macam jenis vaksin bergantung pada molekul yang diinjeksikan.

“Tipe vaksin DNA lah yang dinilai sangat berpotensi untuk diaplikasi dalam kasus penyakit ini,” ujarnya.

Penggunaan vaksin DNA ini mampu menghindari kemungkinan adanya reversal patogen teratenuasi menjadi "ganas kembali". Disamping itu,jika dibandingkan dengan jenis vaksin lainnya yang hanya mampu memicu respon imunitas humoral, vaksin DNA mampu memicu respon kekebalan seluler pula, yaitu respon yang sangat esensial untuk keberhasilan kontrol infeksi virus dalam tubuh organisme. 

Pengembangan vaksin DNA diharapkan mampu membantu mengatasi hambatan-hambatan untuk tercapainya swasembada daging sapi di Indonesia. Menurut Doktor lulusan Montpellier II Perancis tahun 1998 ini, bahwa beberapa kelebihan diagnostimolekuler diantaranya adalah kecepatan, hasil yang sangat tepat, relatif lebih sensitif serta akurat. Selain itu dapat mendeteksi sampai pada tingkat gen (DNA); RNA dan protein. 

Menurut wanita berdarah Makassar dengan tiga anak ini, dalam mendiagosa aplikasi bioteknologi dilakukan dengan metode yang tidak menyerang dan menimbulkan akibat buruk (non-invasive), artinya relatif aman terhadap jenis penyakit non-infeksi seperti kanker, penyakit degeneratif, penyakit kongenital dan kelainan genetis. Menjadi harapan besar kita bersama, agar aplikasi bioteknologi untuk mendiagnosa dan membuat vaksin yang handal. (Iyo)

Pelantikan Dokter Hewan FKH UNDANA Dihadiri Ketua Umum PB PDHI

Drh Munawaroh saat menyampaikan kata sambutannya

Ketua Umum PB PDHI Drh Munawaroh  MM menghadiri Upacara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Dokter Hewan Baru di Gedung Rektorat Universitas Nusa Cendana (UNDANA) Kupang, Jumat (23/11/2018).

Pelantikan 16 orang dokter hewan tersebut dilakukan oleh PLT Dekan Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) UNDANA, Dr drh Maxs Sanam MSc.

Drh Munawaroh bersama Dr Maxs Sanam

“Para dokter hewan harus optimis dan yakin, secara totalitas mengabdikan diri kepada bangsa dan negara,” harap Munawaroh dalam kata sambutannya. 

Seperti dikutip dari laman FKH UNDANA, dalam tujuan mencetak SDM unggul dalam bidang kedokteran hewan, FKH UNDANA tidak saja fokus pada kompetensi ilmu dan keterampilan tetapi juga pada pembentukan dan pengembangan karakter unggul lulusannya. 

FKH Undana menerapkan 9 tata nilai atau budaya kerja yang disingkat sebagai VETERINER  dan dirinci sebagai Visi, Excellency, Transparansi, Efektifi dan efisien, Rasional, Inovatif, Norma, hukum dan Etika, dan Rasa. Dalam spirit tata nilai ini, dengan didukung sumber daya pengajar yang kompeten dan profesional, serta sarana-prasarana laboratorium yang memadai, FKH Undana akan terus maju memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan dunia veteriner baik skala nasional maupun internasional. (NDV)

Agri Vaganza Ajak Minat Remaja Usaha di Bidang Pertanian

Bincang santai oleh Co-Founder Tanijoy, Nanda (baju hitam) dan Founder etanee, Cecep (baju biru), didampingi Sekretaris Jenderal Kementan, Syukur Iwantoro (baju batik), Jumat (23/11). (Foto: Infovet/Ridwan)

Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya memperkenalkan produk-produk hasil pertanian lokal kepada masyarakat, khususnya generasi milenial. Hal itu tercermin dalam gelaran Agri Vaganza 2018 yang dilaksanakan di Kementan, yang rata-rata dihadiri oleh kalangan pelajar sekolah.

Selain memperkenalkan produk pertanian lokal lewat bazaar tani, kegiatan yang digelar 23-24 November 2018 ini juga menghadirkan beragam diskusi menarik seputar industri pertanian, salah satunya bincang santai bersama wirausaha muda mengenai usaha pertanian digital untuk menarik minat kalangan remaja.

Diskusi yang dipadati pelajar sekolah ini menampilkan Founder etanee, Cecep MW dan Co-Founder Tanijoy, Muhammad Nanda Putra.

Dijelaskan oleh Cecep, hadirnya etanee adalah untuk membantu para petani/peternak mempermudah pemasaran produknya. “Concern kita adalah digitalisasi penjualan. Dengan adanya etanee pemasaran produk peternakan menjadi lebih mudah dan murah, serta bisa tersebar luas,” ujar Cecep.

Ia menyebut, latar belakang membangun digital marketplace tersebut berawal dari kegelisahannya terhadap fluktuasi penjualan produk ternak, ditambah dengan rendahnya minat generasi milenial terhadap sektor pertanian, khususnya peternakan.

Dengan hadirnya etanee, Cecep mencoba menjembatani produsen dalam memasarkan produknya dengan harga yang wajar dan melindungi konsumen dari harga jual produk peternakan yang tinggi. “Itu terbukti ketika terjadi kenaikan harga produk ternak, saat itu di kita harganya masih normal,” jelas Cecep. Saat ini, pihaknya masih berfokus pada pemasaran produk-produk frozen food yang sudah tersebar di sembilan kota besar.

Sementara, Muhammad Nanda, juga turut memperkenalkan Tanijoy kepada para peserta. Berangkat dari kepedulian ingin membahagiakan petani, ia bersama beberapa sahabatnya membentuk platform bisnis tersebut.

Tanijoy sendiri, kata Nanda, lebih berfokus kepada on farm-nya. Dimana petani diedukasi soal bagaimana cara bertani yang baik, jenis penanaman, lahan, permodalan, hingga akses pasar. “Kita lakukan permodalan untuk akses pertama ke petani dengan bentuk barang bekerjasama dengan vendor. Kamudian kita lakukan edukasi lewat field manager,” ujar Nanda.

Petani pun dibuat melek dengan teknologi dan diberikan kepercayaan dalam peningkatan produksi. Tanijoy menghubungkan langsung antara petani dengan investor dan pemilik lahan. Tanijoy juga membuka lahan bagi para investor yang ingin memiliki pengalaman bertani secara digital.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kedua platform tersebut, bisa mengunjungi www.etanee.id dan www.tanijoy.id. (RBS)

Kementan-Kadin Indonesia, Kerjasama Investasi Bidang Pertanian

Foto bersama usai penandatanganan kerjasama investasi bidang pertanian. (Foto: Infovet/Ridwan)

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) melakukan penekenan kesepakatan investasi Partnership for Indonesia Sustainable Agriculture (PISAgro) dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, di kantornya, Jumat (23/11).

Ketua Kadin Indonesia, Rosan Roeslani, mengapresiasi langkah Kementan yang berupaya mempermudah perizinan investasi menjadi lebih cepat dan efisien. “Kami sangat mengapresiasi sekali kepada Kementan. Dengan izin yang cepat, dalam waktu dekat kami akan merealisasikan semua izin investasi,” ujar Rosan.

Ia juga menambahkan, “Hadirnya kami di sini juga untuk membantu teman-teman dari PISAgro menciptakan tenaga kerja siap pakai, khususnya untuk industri pertanian”.

Pada kesempatan yang sama, Mentan Amran mengungkapkan, pihaknya siap mengawal 24 jam segala bentuk investasi di bidang pertanian. “Dulu investasi bisa 2-3 tahun lamanya, sekarang hanya tiga jam lewat OSS (Online Single Submission). Saya minta kepada pertanian kawal ini, kawal juga sampe ke daerah. InsyaAllah akan lebih cepat apalagi setelah dilakukannya deregulasi,” kata Amran.

Ia menegaskan, segala macam bentuk aturan yang menghambat pelayanan investasi akan segara dilakukan pencabutan. “Aturan dan layanan harus disederhanakan. Kalau perlu rekomendasi kementerian akan kita berikan. Kita ingin investasi, khususnya ekspor menuai hasil baik. Saat ini ekspor sudah meningkat seratus persen dari tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya. (RBS)

Keunggulan Daging Sapi Bali yang Tersembunyi

Sapi Bali. (Sumber: Google)

Menurut pakar sapi Bali, Prof Dr Drh Ni Ketut Suwiti, bahwa daging sapi Bali mempunyai beberapa kelebihan tak banyak orang ketahui saat ini. Diantara keunggulannya itu adalah kandungan proteinnya jauh lebih tinggi, lemak di dalam serat daging relatif rendah, serat dagingnya lebih lembut dan nilai prosentase karkasnya sangat tinggi, serta aroma cita rasa sangat familiar dengan bangsa ini.

Selain itu, dalam hal daya simpan daging sapi Bali tahan lebih lama dibandingkan dengan daging sapi bangsa persilangan. Prof Suwiti menjelaskan, dari aspek medis, hieginis untuk konsumsi kebutuhan menu harian, jauh lebih aman karena berbagai keunggulannya itu.

“Artinya potensi ancaman penyakit jantung, hipertensi dan asam urat, serta penyakit metabolik yang lain pada orang yang mengonsumsi relatif lebih aman,” kata dia.

Lebih lanjut, Prof Suwiti yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Kajian Sapi Bali Universitas Udayana (Unud) Denpasar, mengharapkan lebih banyak pihak, baik hotel dan restoran di Indonesia menggunakan daging sapi Bali dalam sajian menunya.

“Seharusnya hotel dan restoran di Indonesia diwajibkan menggunakan daging sapi Bali, walaupun tidak harus seratus persen,” ucapnya.

Sebab, saat ini nyaris seluruh kebutuhannya daging sapi berasal dari daging impor. Selain itu juga, penting adanya “good will” pemerintah yang memiliki kewenangan dan membuat regulasi tentang hal tersebut. Menurutnya, tanpa ada campur tangan yang kuat dalam hal regulasi, maka dikhawatirkan sapi Bali yang merupakan plasma nutfah Indonesia akan beranjak punah dan hanya menjadi catatan sejarah.

Peran penting yang lain, seperti ditunjukkan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau komunitas KAHMI vet, yang concern menyelenggarakan seminar terkait sapi Bali. Menurut Ketua Panitia, Drh Dewi Fadhlulah, seminar tersebut digagas atas keprihatinan komunitas KAHMI vet melihat dan mengamati perkembangan sapi lokal di Indonesia, baik itu sapi Bali atau jenis sapi lokal yang lainnya.

Dari latar belakang tersebut, pihaknya berkesimpulan bahwa tingkat perhatian dan instrumen kebijakan pemerintah yang masih kurang greget terhadap masa depan sapi asli Indonesia.

“Untuk itu dibuatlah agenda seminar ini secara berkelanjutan. Agenda perdana yaitu pemeliharaan sapi Bali pada pertengahan 2018, dilanjutkan aktivitas seminar ini. Kemudian berikutnya akan kembali dilanjutkan agenda berupa workshop dan temu nasional para peminat, peneliti maupun pelaku usaha budidaya sapi potong, terutama perusahaan feedlot. Semoga berhasil dan membawa kemaslahatan bagi ummat,” katanya. (iyo)

Bisnis Peternakan Menuju Generasi Industri 4.0

Ketua ASOHI Irawati Fari saat memukul gong pembukaan seminar bisnis peternakan 2018 didampingi para pengurus ASOHI. (Foto: Infovet/Ridwan)

“Meningkatkan Konsumsi Protein Hewani Menuju Generasi Industri 4.0” menjadi tema yang diangkat dalam Seminar Nasional Bisnis Peternakan 2018 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI), Kamis (22/11).

“Kami mencermati isu yang berkembang di dunia bisnis tentang terjadinya era baru yang disebut revolusi industri 4.0, di mana teknologi semakin berkembang dan manusia dituntut lebih mengembangkan pikirannya,” ujar Ketua Panitia, Yana Ariana, ketika menyambut peserta seminar.

Ia menambahkan, dengan berkembangnya dunia bisnis, industri peternakan dituntut mampu membiasakan diri dengan hadirnya revolusi industri tersebut. Sebab industri peternakan merupakan penyedia protein hewani terbesar untuk masyarakat.

Pada kesempatan serupa, Ketua ASOHI, Irawati Fari, menyampaikan, dengan hadirnya revolusi industri stakeholder peternakan dituntut untuk lebih bersinergi. “Kita sebagai pelaku ingin industri ini berjalan dengan baik. Stakeholder peternakan merupakan mitra ASOHI dan kita harus ikut memberi support kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Agar industri peternakan menjadi lebih sehat dan lebih bergeliat,” kata Ira.

Hal tersebut juga disambut baik oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (Kementan), I Ketut Diarmita, yang turut hadir pada seminar tahunan itu. Menurutnya, pelaku industri peternakan diharapkan mampu meningkatkan produksi dan mengembangkan produk-produk baru dengan pemanfaatan teknologi, guna meningkatkan konsumsi protein asal hewan.

Simbolis konsumsi telur sebagai kampanye peningkatan konsumsi protein hewani bersama para stakeholder peternakan, serta Duta Ayam dan Telur Indonesia (pojok kanan). (Foto: Infovet/Ridwan)

Seminar sehari ini turut menghadirkan pembicara tamu Pakar Ekonomi Pertanian, Bayu Krisnamurthi dan menghadirkan narasumber Direktur Pakan Sri Widayati, Direktur Perbibitan Sugiono yang diwakili Kasubdit Standarisasi dan Mutu Ternak, Muhammad Imran, Direktur Kesehatan Hewan Fadjar Sumping, Ketua ASOHI Irawati Fari, serta pandangan asosiasi peternakan diantaranya GPPU (Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas), GPMT (Gabungan Perusahaan Makanan Ternak), Pinsar Indonesia (Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat), GOPAN (Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional), PPSKI (Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia) dan AMI (Asosiasi Monogastrik Indonesia). (RBS)

Asosiasi Petani dan Peternak Deklarasikan Petisi Minta Menteri Pertanian Diberhentikan

Para perwakilan asosiasi petani dan peternak deklarasikan Mosi Tidak Percaya pada Menteri Pertanian (Foto: Istimewa) 

Sebuah petisi muncul, meminta Presiden Republik Indonesia Jokowi untuk memberhentikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Petisi ini dinamai Petisi Ragunan, di mana 20 perwakilan organisasi serta asosiasi petani dan peternak membubuhkan tanda tangan.

Para penggiat sekaligus pelaku sektor pertanian dan peternakan tersebut berkumpul di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan dalam kegiatan ‘Refleksi Akhir Tahun’ yang digagas oleh Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka). Acara berlangsung hari ini, Kamis (22/11/2018).

Petisi Ragunan dibacakan Ketua Pataka, Yeka Hendra Fatika. Dalam dasar pertimbangan petisi tersebut, disebutkan bahwa telah terjadi pembohongan data produksi pertanian yang sudah dibuktikan oleh BPS. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perwakilan berbagai organisasi dan asosiasi petani meminta Presiden Republik Indonesia untuk memberhentikan Mentan.

Berbagai pertimbangan sebagai alasan perlunya pendeklarasian Petisi Ragunan disampaikan para peserta diskusi. Agropreneur Jagung dari Lombok, Dean Novel melihat pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) terlalu asyik sendiri dengan kebijakan yang dibuat. 

“Petani justru bingung dengan kebijakan pemerintah. Apa yang petani perlukan tidak diberikan, sebaliknya yang petani tidak perlukan justru pemerintah berikan,” ungkap Dean. 

Misalnya, sebut Dean, ketika pemerintah mendorong tanam serentak membuat petani menjadi dilematis. Bahkan ketika panen, harga malah jatuh. Sementara pemerintah tidak menyiapkan sarana penyimpanan seperti alat pengering (dryer) dan pergudangan.

Ketika tidak ada panen, harga melonjak tinggi, sehingga peternak unggas yang kesulitan mendapatkan bahan baku pakan ternak. Lebih mirisnya, benih jagung bantuan pemerintah juga kualitasnya dipertanyakan. Artinya, ketika pemerintah membuat kebijakan persoalan utama (bottle neck)-nya tidak diselesaikan.

Dean tengah melihat perjagungan Indonesia tengah menghadapi anomali. Satu sisi pemerintah mengklaim surplus jagung dan sudah ekspor, tapi yang terjadi malah ada impor. Bahkan kemudian pemerintah meminjam stok dari pabrik pakan ternak untuk menutupi kebutuhan jagung peternak rakyat. 

Karena itu, kalangan petani jagung berharap pemerintah jujur dan kemudian berjanji akan menata pertanian Indonesia dengan lebih baik.

Kadma Wijaya dari PPUN (Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara) Bogor melihat dari sisi peternak rakyat, pemerintah juga tidak berpihak. Di sisi hulu pemerintah memaksa untuk harga mahal dengan berbagai kebijakan, tapi di bagian  hilir harga sesuai mekanisme pasar. Kondisi tersebut membuat banyak peternak bangkrut.

Kalangan peternak broiler yang tergabung dalam GOPAN (Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional) juga mengeluhkan kebijakan pemerintah. Pengurus GOPAN, Sigit Prabowo menilai pemerintah memang mengatur kebijakan di hulu, tapi dibagian hilirnya tidak pernah diatur. Menurutnya, kebijakan yang pemerintah buat sepotong-sepotong. 

“Pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebagai acuan, tapi harga jualnya sesuai mekanisme pasar. Akibat kebijakan itu, harga menjadi tinggi DOC, peternak pun terancam gulung tikar,” ujar Sigit.

Stimulan Pemerintah Cuma Lips Service

Keluhan terhadap kebijakan pemerintah juga dirasakan kalangan peternak sapi. Kebijakan yang pemerintah buat dinilai banyak yang kontra produktif. 

Seperti dalam penetapan harga daging yang tidak menguntungkan produsen. Bahkan produsen  sapi (feedloter) rakyat, banyak yang menutup usahanya. Sementara yang masih bertahan mengurangi kapasitas produksinya. Tapi hal itu berdampak dalam permodalan, karena perbankan tidak lagi berani membiayai. 

Agus Warsito dari APSPI (Asosisasi Peternak Sapi Perah Indonesia) mengatakan, tugas pemerintah sebenarnya tidak berat, buat regulasi yang berpihak kepada rakyat. 

“Kenyataannya regulasinya tidak berpihak nyata. Stimulan yang pemerintah berikan hanya lips service, gula-gula belaka,” tandas Agus. 

Pada awal pemerintahan, Agus mengaku optimis dengan kebijakan persusuan dengan keluarnya Permentan No. 27/ 2016. Tapi kemudian setelah mendapat respon swasta dan ditekan kepentingan asing, Permentan tersebut dicabut diganti Permentan 30, lalu diganti lagi Permentan 33. 

“Artinya, Kementan tidak mempunyai kedaulatan di negeri sendiri dan justru tunduk pada kepentingan asing,” lanjutnya. 

Selain penandatanganan petisi, dalam kegiatan ini menyepakati dua hal. Pertama, membentuk  Agriwatch yang akan berfungsi sebagai lembaga untuk melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan program-program di Kementan. 

Lembaga ini nantinya akan memberikan masukan kepada Kementan, baik diminta ataupun tidak diminta. (NDV)

Ketersediaan Daging dan Telur Ayam Jelang Natal dan Tahun Baru 2019

Jumpa pers Dirjen PKH terkait ketersediaan daging. (Foto: Dok. Kementan)

Ketersediaan daging ayam, sapi dan telur menjelang Hari Raya Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 dijamin mencukupi. Hal ini dilontarkan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) I Ketut Diarmita dalam jumpa pers, Kamis (22/11/2018) di Gedung C, Kementerian Pertanian, Jakarta. 

Ketut menandaskan perhitungan ketersediaan dan kebutuhan daging sapi dan kerbau terdapat surplus  sebanyak 11.219 ton.

“Perlu kami sampaikan bahwa  produksi sapi lokal sebanyak 35.845 ton, sedangkan kebutuhan daging sapi sebanyak 55.305 ton. Kekurangan disediakan melalui impor sapi dan daging sebanyak 30.679 ton, dengan  komponen impor sapi bakalan sebanyak 18.217 ton, setara sapi 91.543 ekor dan komponen impor daging sapi dan kerbau sebanyak 12.462 ton, setara sapi 62.623 ekor,” ungkapnya.

Ketut pun menegaskan untuk ketersediaan daging ayam menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru 2019 juga mengalami surplus. Berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan daging ayam, dapat disimpulkan terdapat potensi surplus atau kelebihan produksi daging ayam tahun 2018 sebanyak 466.445 ton dengan rataan per bulan sebanyak 38.870 ton. 

“Potensi produksi DOC, Final Stock Broiler sebanyak 3.281.345.300 ekor, dengan rataan perbulan sebanyak  273.445.442 ekor atau 62,9 juta ekor per minggu. Potensi produksi daging berdasarkan produksi DOC tahun 2018 sebanyak 3.517.721 ton, dengan rataan perbulan sebanyak 293.143 ton. Sedangkan proyeksi Kebutuhan daging tahun 2018 sebanyak 3.051.276 ton, dengan rataan perbulan sebanyak 254.273 ton,” sebutnya.

Disamping perhitungan berdasarkan potensi, lanjut Ketut, juga dilakukan penghitungan berdasarkan laporan realisasi produksi dari masing-masing perusahaan sampai dengan bulan Oktober 2018. Berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan terdapat surplus produksi daging sampai dengan November  2018 sebanyak 269.582 ton, dengan rataan per bulan sebanyak 22.482 ton.

“Berdasarkan potensi ketersediaan dan proyeksi kebutuhan telur ayam ras, maka terdapat potensi surplus telur sebanyak  795.071 ton pertahun atau 66.256 ton perbulan,” terangnya.

Produksi telur ayam tahun 2018 diperoleh dari laporan data realisasi produksi DOC layer tahun 2016, 2017, dan tahun 2018 yakni Januari hingga Mei 2018 karena produksi telur diperoleh setelah ayam umur 4,5 bulan. 

Berdasarkan data realisasi produksi DOC 2016-2018 tersebut diperoleh populasi ayam layer komersial tahun 2018 per bulan berkisar antara 207.565.729 ekor – 222.560.615 ekor, dengan rerata populasi perbulan sebanyak 214.153.020 ekor.

Sementara berdasarkan struktur umur diperoleh populasi layer komersial umur produktif yakni 19 sampai 88 minggu berkisar antara 144.023.895 ekor hingga 155.112.710 ekor, dengan rerata populasi sebanyak 149.103.895 ekor.

“Produksi telur tahun 2018 dihitung berdasarkan populasi layer komersial umur produktif, sehingga diperoleh potensi produksi  telur tahun 2018 sebanyak 2.561.481 ton, atau dengan rerata per bulanan sebanyak 213.457 ton. Sedangkan proyeksi kebutuhan telur tahun 2018 sebanyak 1.766.410 ton atau dengan rerata bulanan sebanyak 147.201 ton,” lanjut Ketut.

“Berdasarkan perhitungan kebutuhan dan ketersediaan daging sapi/kerbau, daging ayam dan telur ayam ras pada akhir tahun 2018 atau menjelang natal dan tahun baru 2019 dalam kondisi surplus, sehingga kondisinya sangat aman,” tambahnya.

Untuk menjaga stabilitas harga diharapkan seluruh Polda sampai Polres akan membentuk tim dan berkoordinasi dengan instansi terkait, dengan melakukan pemantauan ketersediaan pasokan dan harga pangan strategis menjelang dan selama Natal dan Tahun Baru 2019. 

Direktur PT Dharma Jaya, Johan Ramadhon yang hadir dalam jumpa pers turut menegaskan kebutuhan daging sapi/kerbau di DKI Jakarta untuk Natal hingga Tahun Baru 2019 dalam kondisi aman. 

Johan menuturkan pasokan daging ayam ke pasar-pasar di DKI Jakarta sebagian besar dipasok dari peternak mandiri dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat, dan Lampung.

“Kami saat ini menyediakan kebutuhan daging dan ayam untuk program pangan bersubsidi yaitu masyarakat penerima bantuan pangan bersubsidi. Untuk kebutuhan pasar pun kami jamin sesuai dengan kemampuan pasok yang dimiliki,” tutupnya. (NDV)