MENTAN PASTIKAN KONDISI PANGAN INDONESIA AMAN DI TENGAH GEJOLAK DUNIA

Mentan Amran berbicara dalam kegiatan buka puasa bersama di kantornya. (Foto: Istimewa)

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa kondisi pangan Indonesia saat ini tetap aman meskipun dunia tengah menghadapi berbagai dinamika. Pemerintah, kata dia, terus melakukan berbagai langkah strategis untuk memastikan ketersediaan pangan nasional bagi seluruh masyarakat.

“Upaya menjaga stabilitas pangan menjadi bagian penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan sekaligus mendukung visi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Koordinasi intensif terus dilakukan, terutama jelang perayaan Idulfitri agar kebutuhan pangan masyarakat tetap tercukupi,” ujarnya dalam kegiatan buka puasa bersama di kantornya, Rabu (11/3/2026).

Mentan Amran juga menyampaikan apresiasi atas kebijakan presiden yang dinilai berpihak kepada petani. Salah satunya adalah penurunan harga pupuk hingga 20%. Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa kondisi dunia saat ini sedang menghadapi ketidakpastian geopolitik, termasuk konflik yang berpotensi mengganggu jalur perdagangan global seperti di Selat Hormuz. Namun, ia memastikan kondisi pangan Indonesia tetap aman.

“Sekarang dunia mengalami geopolitik, terjadi perang, bahkan jika Selat Hormuz ditutup itu akan berdampak pada banyak negara. Alhamdulillah dari sisi pangan kita aman,” jelasnya.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kerja keras kepada seluruh pihak untuk mewujudkan kemandirian nasional di berbagai sektor strategis. “Kita wujudkan kemandirian energi, kemandirian protein, dan kemandirian pangan. Jika semua ini terwujud, Indonesia akan jauh lebih aman. Negara ini milik bersama dan akan kita wariskan kepada anak cucu kita,” ucapnya.

Sebagai penutup, ia memastikan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, petani, peternak, koperasi, dan BUMN menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan sinergi yang kuat dan kebijakan yang tepat, pemerintah optimis mampu menjaga stabilitas pasokan pangan sekaligus meningkatkan daya saing sektor pertanian.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Wakil Menteri Pertanian, asosiasi pertanian dan peternakan, anggota koperasi, perwakilan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), pelaku usaha, serta direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan dan pertanian. (INF)

KEMENTAN: HARGA PAKAN TERPANTAU TURUN, BISA TEKAN BIAYA PRODUKSI

Berdasarkan pemantauan SPORA Direktorat Pakan Kementan, penurunan terjadi pada berbagai jenis pakan untuk broiler maupun layer. (Foto: Dok. Infovet)

Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat tren penurunan harga pakan ternak di tingkat produsen pada periode Februari hingga awal Maret 2026. Penurunan ini diharapkan dapat membantu menekan biaya produksi peternak, khususnya pada sektor perunggasan yang bergantung pada pakan pabrikan.

Berdasarkan pemantauan Sistem Informasi Produksi dan Harga Pakan (SPORA) Direktorat Pakan Kementan, penurunan terjadi pada berbagai jenis pakan untuk ayam pedaging (broiler) maupun petelur (layer). Pakan broiler starter (BR1) mengalami penurunan rata-rata Rp 112/kg dari 33 pabrik pakan, bahkan pada beberapa pabrik penurunan mencapai Rp 600/kg, dengan rataan harga produsen sekitar Rp 8.010/kg. Pakan broiler pre starter (BR0) tercatat turun rata-rata Rp 82/kg dari 30 pabrik pakan dengan rataan harga produsen sekitar Rp 8.451/kg. 

Sementara untuk pakan broiler finisher (BR2) turun rata-rata Rp 89/kg dari 31 pabrik pakan dengan rataan harga produsen sekitar Rp 7.967/kg. Penurunan juga terjadi pada pakan layer masa produksi (P3) sebesar Rp 86/kg dari 32 pabrik pakan dengan rataan harga produsen sekitar Rp 6.803/kg, serta konsentrat layer masa produksi (KP3) yang turun rata-rata Rp 74/kg dari 14 pabrik pakan dengan rataan harga produsen sekitar Rp 7.735/kg.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, mengatakan tren penurunan harga pakan ini menjadi perkembangan positif bagi keberlanjutan usaha peternakan nasional.

“Penurunan harga pakan tentu menjadi kabar baik bagi peternak, karena akan membantu menurunkan biaya produksi. Jika biaya produksi lebih efisien, maka usaha peternakan bisa lebih berkelanjutan dan stabilitas harga produk peternakan juga lebih terjaga,” kata Agung di kantornya, Kamis (5/3/2026).

Kendati demikian, Agung mencatat penurunan harga pakan baru dilakukan oleh sebagian pabrikan. Dari total 87 pabrik pakan unggas yang beroperasi di Indonesia, sekitar 33 pabrik atau 38% telah menyesuaikan harga.

“Sesuai arahan Bapak Menteri Pertanian, kami secara rutin melakukan pemantauan harga melalui sistem SPORA serta menjalin komunikasi dengan industri pakan. Penurunan harga ini menunjukkan adanya penyesuaian yang positif di tingkat industri sehingga dapat membantu menekan biaya produksi peternak,” sebutnya.

Ketua Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT), Desianto Budi Utomo, dalam keterangan terpisah mengatakan industri pakan terus melakukan efisiensi agar harga pakan semakin kompetitif.

“Industri pakan terus melakukan berbagai efisiensi dan penyesuaian agar harga pakan dapat lebih kompetitif. Kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan ketersediaan bahan baku pakan dengan harga yang lebih kompetitif, sehingga industri pakan dapat mendukung keberlanjutan usaha peternakan nasional,” kata Desianto.

Sebelumnya, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat produksi jagung nasional sebagai bahan baku utama pakan ternak. “Tidak ada impor jagung khusus pakan. Bahkan kita sudah ekspor. Ekspor di Kalimantan Barat ke Malaysia, juga ekspor ke Filipina. Ada dari NTB dan Gorontalo. Jadi ada tiga tempat, dan Bapak Presiden lepas langsung,” kata Mentan Amran dalam Panen Raya Jagung di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (8/1/2026). (INF)

INDONESIA PERKUAT STANDAR KESEHATAN HEWAN DI TENGAH PEMBATASAN IMPOR UNGGAS SAUDI

Daging ayam beku. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan kebijakan pembatasan impor unggas dan telur oleh Otoritas Pangan dan Obat Arab Saudi (Saudi Food and Drug Authority/SFDA) merupakan langkah sanitari yang bersifat kehati-hatian dan lazim diterapkan dalam perdagangan internasional produk peternakan.

Indonesia saat ini masih termasuk dalam daftar negara yang dikenakan pembatasan impor unggas oleh Arab Saudi. Kebijakan tersebut bukan kebijakan baru, melainkan bagian dari kebijakan sanitari yang telah berlangsung sejak lama dan diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan penyakit unggas global, khususnya sejak peningkatan kasus avian influenza (AI) pada pertengahan 2000-an.

Indonesia mulai masuk dalam daftar temporary banned Arab Saudi sejak 2004, seiring merebaknya wabah AI. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan risiko kesehatan hewan yang bersifat dinamis dan ditinjau berkala oleh otoritas negara tujuan. 

Kementan memandang posisi tersebut sebagai bagian dari proses teknis perdagangan veteriner yang umum terjadi dan tidak secara langsung mencerminkan kondisi terkini sistem kesehatan hewan nasional secara menyeluruh.

Dari sisi ekonomi, dampak kebijakan ini terhadap industri unggas nasional dinilai terbatas karena ekspor produk unggas Indonesia ke Arab Saudi masih relatif kecil, sementara pasar domestik tetap menjadi penopang utama produksi. Namun demikian, pemerintah menjadikan kondisi ini sebagai momentum untuk memperkuat kredibilitas sistem kesehatan hewan dan kesiapan ekspor.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menegaskan pemerintah menjadikan dinamika pembatasan sanitari sebagai momentum memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global produk peternakan.

“Penguatan sistem kesehatan hewan adalah fondasi utama kepercayaan pasar internasional. Karena itu, kami memastikan biosekuriti, surveilans penyakit, serta penerapan zonasi dan kompartemen berjalan konsisten sebagai standar nasional,” ujar Agung di Kantor Kementan Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Ia menegaskan, pemerintah terus mendorong pembukaan akses pasar melalui diplomasi veteriner dan penguatan hilirisasi. “Pendekatan kami tidak hanya membuka pasar, tetapi memastikan produk peternakan Indonesia hadir dengan standar yang diakui dunia. Produk olahan menjadi jalur strategis sekaligus bukti kesiapan industri nasional,” kata dia.

Indonesia merupakan produsen unggas terbesar di ASEAN dengan populasi sekitar 3,9 miliar ekor, sehingga kapasitas produksi nasional telah melampaui kebutuhan domestik dan membuka peluang ekspor produk unggas dan turunannya. 

Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Hendra Wibawa, menegaskan bahwa pembatasan oleh negara mitra merupakan mekanisme reguler dalam perdagangan berbasis sanitari.
“Pembatasan sanitari oleh negara mitra umumnya bersifat berbasis risiko dan menjadi bagian dari mekanisme kehati-hatian. Pemerintah terus memperkuat biosekuriti, surveilans, serta transparansi data penyakit untuk memastikan sistem kesehatan hewan nasional memenuhi standar internasional,” ujar Hendra.

Ia menambahkan, pendekatan zonasi dan kompartemen menjadi instrumen utama dalam proses pembukaan akses pasar. “Melalui penguatan zonasi dan kompartemen, perdagangan dapat dilakukan secara aman berbasis risiko sekaligus mendukung proses dialog teknis dengan negara tujuan,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan, Makmun, menjelaskan proses akses pasar unggas ke Arab Saudi saat ini masih berada pada tahap negosiasi persyaratan teknis. “Ekspor produk unggas ke Arab Saudi masih dalam tahap negosiasi persyaratan,” ujar Makmun.

Ia menegaskan bahwa produk unggas segar seperti karkas dan telur belum memperoleh persetujuan akses pasar. “Untuk karkas dan telur, atau produk segar dan beku, saat ini belum disetujui,” kata dia.

Namun demikian, Makmun menyampaikan terdapat kemajuan pada produk olahan unggas. “Persyaratan yang sudah disetujui adalah produk olahan ayam yang telah mengalami pemanasan pada suhu yang mampu membunuh virus HPAI (Highly Pathogenic Avian Influenza),” ujarnya.

Sejalan dengan pengecualian sanitari tersebut, Indonesia masih dapat melakukan ekspor produk olahan unggas. Data menunjukkan ekspor produk olahan daging ayam ke Arab Saudi pada 2023 tercatat 19 ton dengan nilai sekitar USD 294.654. Selain itu, ekspor produk berbasis olahan ayam lainnya terus meningkat hingga mencapai lebih dari USD 132 juta pada 2024.

Pada 2025, Indonesia juga telah memperoleh izin ekspor produk unggas heat-treated retort sterilized atau produk sterilisasi komersial seperti semur ayam, opor ayam, dan rendang ayam untuk kebutuhan jemaah haji Indonesia.

Untuk memastikan standar internasional tetap terpenuhi, Kementan terus menjalankan penguatan biosekuriti berlapis di sentra produksi unggas, peningkatan surveilans penyakit, vaksinasi berbasis risiko, serta pengendalian lalu lintas dan produk unggas secara ketat.
Selain itu, sistem sertifikasi kesehatan veteriner diselaraskan dengan standar Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH), termasuk peningkatan ketertelusuran, audit fasilitas, dan verifikasi unit usaha berorientasi ekspor.

Pemerintah menegaskan akan terus membuka komunikasi teknis dengan otoritas Arab Saudi guna memperoleh kejelasan persyaratan, memperkuat kerja sama veteriner, serta menjajaki peluang pemulihan akses pasar secara bertahap, khususnya melalui jalur produk olahan yang telah memenuhi persyaratan sanitari. (INF)

SIDAK PASAR DI DEPOK, HARGA AYAM DAN DAGING SELAMA PUASA TETAP NORMAL

Sidak yang dilakukan Kementan di pasar wilayah Depok. (Foto: Istimewa)

Dalam rangka menjaga stabilitas pangan selama Ramadan hingga Idulfitri, Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di dua pasar tradisional di Depok, yakni Pasar Depok Jaya dan Pasar Kemiri Muka, Minggu (22/2/2026).

Dalam kegiatan itu Direktur Pakan Kementan, Tri Melasari, menyampaikan bahwa harga komoditas peternakan di dua pasar tersebut relatif masih normal.

“Harga daging ayam rata-rata masih berada di kisaran Rp 37.000-40.000 per ekor. Ini menunjukkan pasokan dan harga tetap terjaga,” ujarnya.

Berdasarkan hasil pemantauan, harga komoditas peternakan terpantau stabil. Di Pasar Depok Jaya, harga telur ayam ras berkisar Rp 32.000/kg, sementara daging ayam ras berada pada kisaran Rp 37.000/kg. Kondisi ini menunjukkan harga masih dalam batas wajar dan pasokan tersedia.

Sementara di Pasar Kemiri Muka, telur ayam ras dijual pada kisaran Rp 31.000/kg, dan daging ayam ras berada pada harga Rp 37.000-40.000/kg. Untuk daging sapi, harga terpantau sekitar Rp 140.000/kg. Harga tersebut dinilai masih stabil, sejalan dengan ketersediaan pasokan di tingkat pedagang.

Pemerintah juga mencatat pasokan ayam di tingkat pedagang cukup melimpah. Kendati begitu, percepatan distribusi tetap diperlukan guna menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Meskipun harga terpantau relatif stabil, pemerintah akan terus melakukan sidak secara rutin selama Ramadan untuk memantau pergerakan harga. Langkah ini dilakukan agar harga di tingkat konsumen tetap terkendali hingga Idulfitri, sesuai arahan Menteri Pertanian.

Sebelumnya Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang juga Kepala Badan Pangan Nasional, menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas terhadap praktik yang berpotensi mengganggu stabilitas harga pangan selama Ramadan.

“Kami terus memperkuat koordinasi. Jika ditemukan kenaikan harga yang tidak wajar, pemerintah bersama aparat terkait akan segera mengambil langkah penanganan,” ujarnya. (INF)

STABILKAN HARGA, GPM DAN SPHP JAGUNG DILAKSANAKAN SEPANJANG RAMADAN

Daging ayam. (Foto: Istimewa)

Komoditas daging ayam dan telur ayam terus menjadi perhatian pemerintah. Sumber protein hewani yang paling terjangkau tersebut patut dijaga kestabilan harganya di pasaran. Terbaru, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut rata-rata harga kedua komoditas itu mulai sedikit melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat konsumen pada minggu kedua Februari 2026.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) berkolaborasi dengan kalangan swasta menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) daging ayam beku. Adapun perusahaan yang terlibat antara lain PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPI) dan PT Japfa Comfeed Indonesia (Japfa).

CPI menggelar GPM daging ayam beku di 1.200 outlet penjualan yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara Japfa memastikan GPM daging ayam beku tersedia di 500 outlet jaringannya. Masyarakat dipastikan dapat memperoleh daging ayam beku seharga Rp 40.000/kg. Periodenya mulai 18 Februari sampai sehari sebelum Idulfitri.

“Untuk daging ayam di beberapa tempat kami pantau di wilayah Jakarta dan Tangerang relatif masih bagus. Harga Rp 40.000, paling tinggi. Nah ini ada inisiatif positif kami bersama PT CPI dan Japfa menggelar GPM daging ayam ras. Jadi masyarakat dipastikan bisa membeli sesuai HAP yang telah ditentukan pemerintah,” ujar Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Maino Dwi Hartono, di Jakarta pada Kamis (19/2/2026).

Sementara menurut BPS, rata-rata harga daging ayam ras sampai minggu kedua Februari 2026 berada di Rp 40.471/kg dengan batas maksimal HAP tingkat konsumen di Rp 40.000/kg. Jumlah daerah yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) daging ayam ras disebutkan mencapai 155 kabupaten/kota.

Akan tetapi, dari 155 kabupaten/kota tersebut, hanya 53 daerah saja yang mengalami rata-rata harga daging ayam ras melampaui HAP tingkat konsumen. Sementara 102 daerah mengalami kenaikan IPH tapi harganya masih tidak melebihi HAP tingkat konsumen.

Sementara untuk komoditas telur ayam ras, Maino menjelaskan bahwa kondisi harga saat ini masih terpantau stabil tanpa gejolak berlebihan. Ia optimis harga telur ayam ras sepanjang Ramadan dapat terkendali. Terlebih, pemerintah telah menyiapkan paket program intervensi pangan yang tidak hanya menyasar konsumen saja, namun juga produsen pangan dalam negeri seperti peternak unggas.

“Kalau telur bervariasi. Ada yang Rp 30.000, ada yang Rp 31.000, tapi kecenderungan memang sudah turun di beberapa tempat. Mulai menurun menjadi Rp 29.000-30.000 untuk telur, menurut pantauan kami,” ucap Maino.

Dalam laporan BPS, untuk rata-rata harga telur ayam ras secara nasional sampai minggu kedua Februari 2026, disebutkan berada di Rp 31.757/kg dengan HAP tingkat konsumen maksimal di Rp 30.000/kg. Sementara jumlah daerah yang mengalami kenaikan IPH telur ayam ras mencapai 80 daerah. Dari jumlah daerah itu, hanya 28 kabupaten/kota yang mengalami harga telur ayam ras melewati HAP tingkat konsumen, sementara 52 kabupaten/kota lainnya masih cukup aman dan sesuai koridor.

Salah satu upaya lain pemerintah untuk menjaga kestabilan harga daging ayam dan telur adalah pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan. Anggaran sebesar Rp 678 miliar, target penyaluran SPHP jagung pakan ke para peternak mencapai total 242 ribu ton.

Diharapkan program ini dapat menjadi angin segar karena target SPHP jagung di 2026 meningkat drastis hingga hampir lima kali lipat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Adapun penyaluran SPHP jagung 2025 berada di angka 51,2 ribu ton yang menyasar ke 3.578 peternak ayam ras petelur di 17 provinsi.

Terpisah, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, meminta agar harga daging ayam ras dan telur tidak ada kenaikan. Ini karena kedua komoditas tersebut telah surplus secara nasional. Produksi dalam negeri mampu penuhi kebutuhan konsumsi rakyat Indonesia.

“Daging ayam dan telur ayam tidak boleh naik. Kita surplus. Tidak ada alasan naik. Kita sekarang sudah swasembada sembilan komoditas. Termasuk telur dan daging ayam, kita sudah swasembada,” kata Amran saat di acara Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional di Jakarta (13/2/2026). (INF)

ASOHI KEMBALI GELAR PELATIHAN PJTOH, KINI MASUK ANGKATAN KE-28

Ketua Umum ASOHI, Akhmad Harris Priyadi, saat memberikan sambutannya. (Foto-foto: Dok. Infovet)

Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan profesionalisme tenaga teknis di industri obat hewan melalui penyelenggaraan Pelatihan Penanggung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) Angkatan XXVIII.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 10-12 Februari 2026, bertempat di Hotel Luminor dan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) Gunung Sindur, Bogor, serta melalui daring.

Hari pertama pelatihan, Selasa (10/2/2026), dibuka dengan pendalaman regulasi dan tata cara perizinan obat hewan, dengan serangkaian sambutan dari Ketua Panitia PPJTOH Rezki Eko Nugroho, Ketua Umum ASOHI Drh Akhmad Harris Priyadi, serta pembukaan resmi melalui daring oleh Direktur Kesehatan Hewan (Dirkeswan) Kementerian Pertanian Drh Hendra Wibawa MSi PhD.

Sambutan melalui daring oleh Dirkeswan, Hendra Wibawa.

Para peserta juga mendapat pembekalan materi mengenai aspek legalitas dan tugas pokok PJTOH, antara lain penjelasan mengenai peraturan obat hewan, pengenalan klasifikasi, serta pengawasan dan peresepan obat hewan yang disampaikan oleh Ketua Koordinator Substansi Pengawas Obat Hewan, Drh Arief Wicaksono MSi.

Kemudian diskusi mengenai peran dokter hewan dalam industri obat hewan oleh perwakilan PDHI, Drh Mirjawal MM, dan sosialisasi mengenai alur registrasi obat hewan, tata cara ekspor-impor, serta pembaruan sistem perizinan melalui OSS RBA dan update KBLI 2025 yang dipaparkan oleh tim POH dan tim dari Kementerian Investasi/BKPM.

Sementara pada hari kedua, yang akan dilaksanakan pada Rabu (11/2/2026), peserta dibekali materi yang lebih teknis terkait standar operasional di lapangan, meliputi prosedur CPOHB dan manajemen apotek veteriner, penjelasan mengenai peraturan terkait pakan (CPPB & NPP) dan peran apoteker dalam industri obat hewan, pengenalan struktur organisasi serta penegasan Kode Etik ASOHI bagi seluruh anggota, hingga soal manajemen cold chain yang sangat krusial dalam menjaga kualitas obat hewan.

Sedangkan pada Kamis (12/2/2026), kunjungan lapangan ke BBPMSOH Gunung Sindur menjadi puncak acara rangkaian Pelatihan PJTOH Angkatan XXVIII. Peserta dibagi menjadi dua kloter untuk melihat langsung proses di laboratorium BBPMSOH. Kunjungan ini bertujuan memberikan gambaran riil mengenai proses pengujian mutu obat hewan di Indonesia sebelum rangkaian acara resmi ditutup.

Melalui pelatihan ini, ASOHI berharap para penanggung jawab teknis dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih optimal, memastikan distribusi dan penggunaan obat hewan di Indonesia tetap memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan pemerintah. (RBS)

KEMENTAN PERKUAT PENGENDALIAN PENYAKIT HEWAN JELANG HBKN

Dirjen PKH Agung Suganda dalam Rapat Koordinasi Keswan dan Kesmavet. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat kesiapsiagaan nasional menghadapi Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) melalui koordinasi lintas wilayah dan penguatan deteksi dini, khususnya menjelang meningkatnya lalu lintas ternak pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah kerugian ekonomi serta menjaga pasokan pangan asal ternak tetap aman dan stabil bagi masyarakat.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan, Agung Suganda, menegaskan bahwa pengalaman kejadian penyakit hewan sebelumnya menjadi pelajaran penting agar pengendalian dilakukan secara terencana, terpadu, dan berbasis kewaspadaan.

“Pencegahan harus menjadi fokus utama. Jika ada kasus harus cepat ditemukan dan segera dikendalikan agar tidak meluas,” ujarnya di Bekasi, Rabu (4/2/2026).

Ia mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan langkah konkret di 2026 melalui alokasi vaksin, obat, dan sarana pendukung pengendalian penyakit, termasuk vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK).

Namun demikian, ia tekankan bahwa keberhasilan pengendalian tidak hanya bergantung pada besaran anggaran, melainkan kedisiplinan pelaksanaan di lapangan, terutama vaksinasi dan penerapan biosekuriti.

Ia juga menambahkan bahwa perhatian Komisi IV DPR RI terhadap isu PHMS menunjukkan pentingnya kesehatan hewan dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Hal tersebut tercermin dari kunjungan kerja spesifik Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner Wates yang secara khusus membahas pengendalian PHMS, dengan PMK sebagai salah satu penyakit utama yang menjadi perhatian.

“Alhamdulillah, respons Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI sangat luar biasa dan siap mendukung anggaran yang dibutuhkan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk pengendalian PHMS,” ucapnya.

Meski mendapat dukungan anggaran, Agung menegaskan pengelolaannya harus tetap dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Setiap alokasi anggaran harus memiliki kejelasan manfaat dan peruntukan. Ia menyebut, meskipun anggaran Ditjen PKH relatif terbatas, pemerintah tetap menyediakan alokasi khusus untuk pengendalian PHMS.

“Pada tahun ini alokasi vaksin dan sarana pendukung pengendalian penyakit mencapai sekitar 5,6 juta dosis, dengan strategi vaksinasi PMK dua periode yang terbukti efektif menekan kasus,” jelasnya.

Selain vaksinasi, Agung juga menyoroti kesiapan laboratorium veteriner sebagai garda depan deteksi dini. Ia meminta seluruh balai veteriner memastikan ketersediaan reagen dan alat diagnostik agar tidak terjadi keterlambatan penanganan ketika muncul dugaan penyakit.

Hal lain yang juga ia sampaikan agar tidak terjadi penyakit yang dapat mengganggu fokus pemerintah dalam menjaga ketahanan dan swasembada pangan, terutama menjelang HBKN. Sebab, pengendalian PHMS tidak hanya berkaitan dengan kesehatan hewan, tetapi juga berdampak langsung pada stabilitas pasokan pangan strategis, seperti daging, susu, dan telur.

“Jika terjadi kasus harus segera ditangani agar tidak mengganggu pasokan pangan. Menjelang HBKN, harga pangan strategis juga harus dijaga, termasuk harga sapi siap potong Rp 55.000 per kilogram berat hidup di tingkat peternak,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai Veteriner Subang Kementan, Putut Eko Wibowo, ikut menyampaikan bahwa wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten memiliki peran strategis sebagai pusat lalu lintas ternak nasional. Oleh karena itu, Balai Veteriner Subang terus memperkuat koordinasi dengan dinas daerah, karantina, dan balai veteriner lainnya untuk memantau perkembangan penyakit serta menyiapkan langkah antisipasi bersama.

Ia menjelaskan, sepanjang 2025 kondisi penyakit hewan di wilayah kerjanya relatif terkendali, dengan kasus PMK yang dapat ditekan melalui vaksinasi dan perbaikan biosekuriti. “Koordinasi rutin dan berbagi informasi antar wilayah menjadi kunci agar potensi risiko bisa diketahui lebih awal,” katanya.

Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk peternak, untuk aktif mendukung program vaksinasi dan segera melaporkan jika menemukan gejala penyakit. “Kewaspadaan bersama adalah benteng utama agar ternak tetap sehat dan pangan tetap aman,” tukasnya. (INF)

MENTAN AMRAN: RPH DILARANG NAIKKAN HARGA DAGING

Mentan Amran saat melihat ketersediaan daging sapi di pasar. (Foto: Istimewa)

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan seluruh rumah pemotongan hewan (RPH) untuk melarang para jagal menaikkan harga daging sapi, sebagai bagian dari kesiapan pemerintah menjaga stabilitas pangan nasional menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.

Penegasan tersebut disampaikan di tengah kondisi harga pangan nasional yang cenderung terkendali. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), komponen harga bergejolak (volatile food) secara bulan ke bulan mengalami deflasi sebesar 1,96%, sementara secara tahunan tercatat inflasi sebesar 1,14%, menandakan stabilitas harga pangan masih terjaga.

Pemerintah telah menetapkan harga sapi siap potong dari feedloter tidak lebih dari Rp 55.000/kg dan terima di RPH maksimal Rp 56.000/kg. Untuk itu semua jagal wajib menjaga stabilitas harga karkas sehingga harga daging di pasar tidak lebih dari Rp 130.000/kg.

“Seluruh RPH tidak boleh menaikkan harga daging. Pemerintah ingin memastikan harga sapi dan daging tetap stabil, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026,” kata Mentan Amran dalam keterangan resminya, Selasa (3/2/2026).

Ia juga menekankan bahwa kenaikan harga yang tidak wajar tidak akan ditoleransi, terlebih jika dilakukan dengan memanfaatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat pada momentum hari besar keagamaan.

Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, Mentan Amran meminta Satuan Tugas (Satgas) Pangan Mabes Polri bersama instansi terkait melakukan pengawasan dan pemeriksaan ketat terhadap RPH yang diduga memainkan harga daging.

“Satgas Pangan kami minta turun langsung memeriksa RPH yang memainkan harga. Jika ditemukan pelanggaran, akan dilakukan penindakan tegas,” ucapnya.

Sebagai langkah penertiban rantai pasok, Mentan juga menginstruksikan feedloter agar tidak menyalurkan/suplai sapi hidup kepada para jagal RPH yang tidak patuh terhadap ketentuan harga karkas dan daging.

“Feedloter jangan memasok sapi ke jagal/pemotong di RPH yang tidak patuh. Ini bentuk penertiban agar stabilisasi harga berjalan efektif,” tambahnya.

Sebagai informasi BPS mencatat terjadi deflasi pada Januari 2026, terutama pada komponen harga bergejolak terutama didorong oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan, salah satunya telur ayam ras di sejumlah wilayah. Sementara secara tahunan, beberapa komoditas termasuk daging ayam ras masih memberikan andil inflasi, namun dinilai masih dalam batas wajar dan tidak mengganggu stabilitas harga pangan secara keseluruhan.

Mentan Amran menegaskan, dengan pasokan pangan strategis yang berada dalam kondisi aman, pemerintah berkomitmen menjaga harga tetap terkendali serta memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idulfitri 2026 tanpa tekanan lonjakan harga pangan. (INF)