Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa kondisi pangan Indonesia saat ini tetap aman meskipun dunia tengah menghadapi berbagai dinamika. Pemerintah, kata dia, terus melakukan berbagai langkah strategis untuk memastikan ketersediaan pangan nasional bagi seluruh masyarakat.
“Upaya menjaga stabilitas pangan menjadi bagian penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan sekaligus mendukung visi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Koordinasi intensif terus dilakukan, terutama jelang perayaan Idulfitri agar kebutuhan pangan masyarakat tetap tercukupi,” ujarnya dalam kegiatan buka puasa bersama di kantornya, Rabu (11/3/2026).
Mentan Amran juga menyampaikan apresiasi atas kebijakan presiden yang dinilai berpihak kepada petani. Salah satunya adalah penurunan harga pupuk hingga 20%. Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa kondisi dunia saat ini sedang menghadapi ketidakpastian geopolitik, termasuk konflik yang berpotensi mengganggu jalur perdagangan global seperti di Selat Hormuz. Namun, ia memastikan kondisi pangan Indonesia tetap aman.
“Sekarang dunia mengalami geopolitik, terjadi perang, bahkan jika Selat Hormuz ditutup itu akan berdampak pada banyak negara. Alhamdulillah dari sisi pangan kita aman,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kerja keras kepada seluruh pihak untuk mewujudkan kemandirian nasional di berbagai sektor strategis. “Kita wujudkan kemandirian energi, kemandirian protein, dan kemandirian pangan. Jika semua ini terwujud, Indonesia akan jauh lebih aman. Negara ini milik bersama dan akan kita wariskan kepada anak cucu kita,” ucapnya.
Sebagai penutup, ia memastikan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, petani, peternak, koperasi, dan BUMN menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan sinergi yang kuat dan kebijakan yang tepat, pemerintah optimis mampu menjaga stabilitas pasokan pangan sekaligus meningkatkan daya saing sektor pertanian.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Wakil Menteri Pertanian, asosiasi pertanian dan peternakan, anggota koperasi, perwakilan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), pelaku usaha, serta direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan dan pertanian. (INF)

