DRH DEDDY FACHRUDDIN KURNIAWAN ADAKAN AUDIENSI DENGAN ANGGOTA DPR

Drh Deddy Fachruddin Kurniawan dan Tim Melakukan Audiensi Bersama Anggota DPR
(Foto : Sukma, 2026)

Tokoh Muda Veteriner sekaligus Ketua PDHI Jawa Timur II, Drh. Deddy Fachruddin Kurniawan, M.Vet, memimpin delegasi dalam audiensi ke DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta 1 September 2026 lalu.

Deddy mendorong DPR RI agar menempatkan posisi dokter hewan pada porsi signifikan dalam bentuk kewenangan veteriner nasional termasuk pada struktur yang proporsional dalam mendukung penyediaan protein hewani, sebagai pilar utama dalam mendongkrak kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan ketahanan pangan nasional.

Didampingi oleh Drh. Gunadi Setiadarma, Drh. Fitri Nursanti, dan Drh. Sukma Kamajaya, mereka diterima secara resmi oleh jajaran pimpinan dan Anggota DPR RI Fraksi PKS termasuk Dr. H. Ahmad Heryawan, Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Drh. H. Slamet, Drh. H. Achmad Ru'yat, Ir. H. Ateng Sutisna, serta DR. Ir. Junaedi Auli.

Dalam paparan utamanya, Drh. Deddy Fachruddin menyampaikan keprihatinan mendalam mengenai peringkat Human Development Index (HDI) Indonesia yang masih tertinggal, padahal Indonesia sedang menikmati puncak bonus demografi dan menyoroti tentang konsumsi protein sebagai salah satu faktor utamanya. Sebagai Praktisi Veteriner Deddy menyampaikan bahwa pemenuhan konsumsi protein hewani bukan sekadar urusan keberlanjutan pangan, namun juga keamanan pangan, untuk menjamin keamanan sosial dan keamanan nasional.

Melanjutkan pada sesi diskusi teknis, Drh. Deddy menegaskan bahwa penguatan posisi dokter hewan sebagai garda terdepan memerlukan payung hukum yang kokoh melalui  percepatan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kedokteran Hewan. 

“Kepastian hukum ini penting untuk pengawasan kesehatan hewan, pencegahan penyakit zoonosis, serta perlindungan profesi dokter hewan secara menyeluruh," ujarnya.

Dalam kesempatan itu Ahmad Heryawan, menyatakan bahwa Badan Aspirasi DPR RI siap memfasilitasi dan mengawal aspirasi agar dapat disalurkan secara efektif sebagaimana drh. Slamet  yang berkomitmen untuk menindaklanjuti masukan yang disampaikan delegasi audiensi, dan akan mensinkronisasikan hal tersebut dengan RUU Pangan, agar peran dokter hewan didalam memastikan keamanan pangan asal hewani bisa sesuai dengan peran yang ada di RUU kedokteran hewan.

Selain itu drh. Achmad Ru'yat, yang juga ikut berdiskusi mendukung penuh penegasan drh. Deddy tentang pentingnya integrasi pendekatan One Health yang menghubungkan kesehatan hewan dengan kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Diskusi diakhiri dengan penyapampaian keinginan Ir. Ateng Sutisna untuk memanfaatkan teknologi peternakan terkini dalam meningkatkan produktivitas hasil ternak yang pada akhirnya akan mensejahterakan peternak. (INF)

KOMISI IV DPR MINTA KEMENTAN JABARKAN KRONOLOGI WABAH PMK

Petugas kesehatan hewan melakukan pemeriksaan terhadap sapi

Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian (Kementan) jujur soal asal penyebaran penyakit mulut dan kaki (PMK) yang menyerang hewan ternak di Indonesia. 

"Saya ingin tahu, asalnya dari mana, apakah (PMK) dari India? Jujur saja," ujar Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat membuka Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Dirut Perum Bulog, dan PT Berdikari ditayangkan secara virtual, Senin (23/5/2022).

Dia meragukan langkah Kementan mengatasi penyebaran penyakit mulut dan kaki (PMK) dengan menggunakan vaksin, karena asal penyakit tersebut belum diungkapkan pemerintah.

"Bagaimana mau tahu vaksinnya kalau asal muasalnya tidak tahu. Atau bisa saja, pihak karantina yang lalai bisa saja," kata dia.

Meski begitu, Komisi IV meminta Kementan harus saling koordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya dalam menangani PMK pada hewan ternak. Dengan koordonasi yang baik, diharapkan kebijakan pemerintah mampu menekan kasus penyebaran penyakit tersebut. 

Sudin mengatakan penanganan PMK sangat sangat penting karena permintaan daging sapi akan melonjak jelang Hari Raya Idul Adha. Komisi IV meminta kepada Kementan membuat rencana alternatif mencegah penyebaran PMK di Indonesia sembari menunggu vaksinasi PMK yang ditargetkan dilaksanakan pada awal Agustus 2022. Satu satu alternatif tersebut yaitu menyalurkan disinfektan sebanyak-banyaknya ke peternakan-peternakan yang belum terkontaminasi oleh PMK.

Pada kesempatan itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memaparkan 11 langkah darurat yang telah dilakukan mencegah penyebaran PMK. Seperti memusnahkan ternak yang terkonfirmasi positif, melakukan karantina dengan radius 3-10 kilometer (km) di wilayah yang terdampak PMK, hingga membentuk gugus tugas tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Selain itu, Pemerintah juga menghentikan sementara layanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan di daerah wabah PMK, mengendalikan lalu lintas ternak antar provinsi hingga kecamatan. (INF)