Komunikasi Tingkat ASEAN Bahas Ancaman AMR

Pertemuan ACGL di Yogyakarta. (Foto: Istimewa)

Resistensi Antimikrobia (AMR) menjadi ancaman besar bagi keberlangsungan kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan. Hal itu menjadi bahasan dalam pertemuan ASEAN Communication Group on Livestock (ACGL) di Yogyakarta, 7-10 Agustus 2018. 

Pertemuan yang keenam kali ini bertujuan merumuskan langkah-langkah komunikasi tepat dalam menyampaikan bahaya AMR dan peran masyarakat dalam pencegahannya. Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, Fadjar Sumping Tjatur Rasa menyampaikan, AMR menjadi masalah lintas sektor yang memerlukan pendekatan multi-sektoral. Menurutnya, saat ini sudah terlihat ada peningkatan kesadaran masyarakat dan peningkatan kapasitas teknis di kesehatan masyarakat untuk pencegahan dan pengandalian AMR.

“Risiko AMR tercatat lebih tinggi di negara-negara dimana peraturan perundang-undangan, pengawasan regulasi dan sistem pemantauan mengenai penggunaan antimikroba hampir tidak ada. Pencegahan dan pengendalian AMR yang tidak memadai dan lemah di beberapa negara akan meningkatkan risiko penyebarannya,” ujar Fadjar.

Dalam pertemuan ini dirumuskan kegiatan komunikasi dan pesan kunci AMR kepada seluruh pemangku kepentingan khususnya masyarakat. “Strategi komunikasi dan advokasi resistensi antimikroba tingkat regional yang telah sepakati oleh para Menteri Pertanian se-Asia Tenggara merupakan pedoman bagi negara anggota ASEAN dalam pelaksanaan kerangka kerja, serta menyempurnakan dan mengembangkan kesadaran AMR” tambah Delegasi Indonesia, Pebi Purwo Suseno.

Pada kesempatan itu, Indonesia juga berbagi pengalaman dalam mengimplementasi pencegahan dan pengendalian AMR, serta implementasi One Health dalam mencegah dan mengendalikan penyakit infeksi baru dan zoonosis. “Bentuk kegiatan edukasi yang sudah dilakukan seperti kuliah umum di perguruan tinggi, kampanye di CFD, perlombaan essay, pembuatan video pendek terkait AMR,  penyabaran informasi melalui media,” sambung Delegasi Indonesia lainnya, Imron Suandi.

Kendati begitu, masih ada tantangan yang dihadapi Indonesia dalam pemahaman AMR, yakni koordinasi lintas sektor, keterbatasan anggaran dan prioritas kegiatan AMR, pengembangan pesan kunci, Komunikasi, Informasi dan Edukasi bagi peternak dan motivasi sektor swasta untuk ikut berperan terhadap pengendalian AMR. “Diharapkan ke depan ada peningkatan pemahaman masyarakat dalam penggunaan antimikroba yang cerdas dan bijak,” pungkasnya. (INF)

Diskusi Strategi Komunikasi Kesehatan Hewan ASEAN di Yogyakarta

Perwakilan negara anggota ASEAN dan FAO (Foto: Istimewa)

Kota Yogyakarta menjadi tempat berkumpulnya perwakilan negara anggota ASEAN dan FAO dalam rangkaian kegiatan menyusun strategi komunikasi kesehatan hewan. Strategi komunikasi ini bertujuan sebagai upaya mencegah ancaman penyakit hewan menular dan Zoonosis serta resistensi terhadap antimikroba.

Kegiatan tersebut adalah bagian ASEAN Communication Group on Livestock (ACGL) yang  dilaksanakan mulai 7 hingga 10 Agustus 2018. Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) memfasilitasi sekaligus berperan aktif dalam diskusi.

Drh Fadjar Sumping Tjatur Rassa PhD

"Negara-negara ASEAN perlu menyikapi permasalahan munculnya penyakit hewan yang bersifat lintas batas (transboundary) dan Zoonosis di kawasan ASEAN, sehingga sangat diperlukan respon komprehensif dan terpadu antar negara anggota ASEAN,” kata Drh Fadjar Sumping Tjatur Rassa PhD selaku Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH, seperti dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/8/2018).   

Menurut Fadjar Sumping, yang melatarbelakangi pembentukan ACGL ini adalah  untuk menyelaraskan kegiatan komunikasi dan advokasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan di negara-negara anggota ASEAN. Kali ini pertemuan diikuti oleh seluruh negara anggota ASEAN yang diwakili oleh Focal Point ACGL, Focal Point dari ARAHIS (ASEAN Regional Animal Health Information System), Focal Point AHPISA (Animal Health and Production Information System for ASEAN) dan dihadiri oleh perwakilan Sekretariat ASEAN, serta FAO Regional untuk wilayah Asia dan Pasifik.

Pada kesempatan tersebut, Fadjar Sumping yang sekaligus sebagai National Focal Point ASWGL (ASEAN Sectoral Working Group on Livestock) memberikan apresiasi kepada delegasi ASEAN dan perwakilan badan Internasional dalam mewujudkan harmonisasi sekaligus komunikasi serta kegiatan advokasi di bidang kesehatan hewan di tingkat ASEAN. ASWGL sendiri merupakan forum kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara dalam kerangka ASEAN yang mewadahi bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Ketua Delegasi Indonesia, Pebi Purwo Suseno menyampaikan pertemuan ACGL ke-6 ini dibahas lebih lanjut mengenai perkembangan Mekanisme Implementasi Kerangka Strategi Komunikasi bidang peternakan untuk kawasan ASEAN dan pembahasan Website Kerjasama di bidang Kesehatan Hewan ASEAN.

Menurutnya, ASEAN selama ini mempunyai 3 website yaitu ARAHIS, AHPISA, dan www.asean.animalhealth, namun saat ini situs tersebut tidak lagi aktif.

“Untuk kemungkinan mengaktifkan kembali dan memelihara Website ASEAN tersebut, maka perlu dibahas bersama dengan negara anggota ASEAN lainnya,” kata Pebi. (NDV)

Pinsar Indonesia Peduli Lombok

Eddy Wahyudin (topi putih) menyerahkan bantuan Pinsar di Lombok (Foto: Pinsar)

Sebagai bentuk kepedulian Pinsar Indonesia terhadap bencana di Lombok, Wakil Ketua Umum Pinsar Indonesia Ir Eddy Wahyudin MBA ditunjuk oleh Ketua Umum Pinsar Indonesia Singgih Januratmoko untuk memimpin kegiatan Pinsar Peduli Lombok.

Dilansir dari laman pinsarindonesia.com, penggalangan donasi tanggap darurat dari pengurus dan  anggota serta mitra-mitra Pinsar dalam waktu sekitar 3 hari terkumpul sekitar Rp 24 juta. Eddy langsung terbang ke Lombok pada Selasa 7 Agustus 2018 untuk menyalurkan bantuan tersebut.

Tahap pertama ia ke Lombok Utara, menyerahkan bantuan di 2 titik di Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Gangga.

Sumbangan dalam bentuk barang berupa mesin diesel dan persediaan bahan bakar bensin untuk kebutuhan posko tempat pengungsian, karena malam hari keadaan gelap gulita. Mesin diesel tersebut juga bisa dimanafaatkan untuk menggerakkan mesin pompa air, sebab warga terdampak gempa juga mengalami kesulitan air.

Selain sembako, bantuan untuk warga terdampak gempa yaitu mesin diesel

“Disamping itu kita bawakan terpal untuk berteduh, selimut, sembako untuk mendukung dapur umum seperti beras, minyak, ikan asin, ikan teri, telur, mie Instan, gula, masker, serta lilin utk penerangan,” ujar Eddy.

Ia mengatakan, masih sangat banyak yang belum tersentuh kondisi kerusakan rumah hampir 90 %.

Kerusakan rumah hampir 90% akibat gempa

“Hari ini saya ke Lombok Timur untuk observasi sambil bawa tenda untuk tempat teduh pengungsi. Saya masih 2 hari lagi di Lombok sambil menunggu tambahan sumbangan dari anggota, pengurus dan mitra Pinsar. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini,” imbuhnya. (edw/bams)

Kementan Galang Dana Peduli Gempa Lombok

Mentan saat melepas bantuan peduli gempa Lombok. (Foto: Ridwan)

Kementerian Pertanian (Kementan) menggalang dana peduli gempa NTB, Lombok, yang terjadi pada Minggu 5 Agustus 2018. Kegiatan tersebut dilakukan di Auditorium Kementan, Senin (6/8).

Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, mengerahkan seluruh jajarannya untuk mengirim bantuan ke daerah yang terdampak bencana.

"Di sini kita undang PBNU dan MUI untuk meminta arahan. Dinas provinsi/kabupaten bantu kirim bantuan berupa makanan dan lain-lain. Sebab, pertanian kita banyak dan kita sudah mampu ekspor. Itu kita syukuri, dan kita harus peduli kepada korban di NTB, baik melalui bantuan maupun doa," ujar Mentan.

Dalam acara tersebut, Mentan mengatakan sudah terkumpul dana sebanyak Rp 8 miliar, diantaranya bantuan dari Kementan, Bulog, Indofood, Charoen Pokphand Indonesia, Japfa, Food Station, Pupuk Indonesia, padi DKI, asosiasi bawang merah, asosiasi pelaku importir, importir bawang, asosiasi sarang walet, KTNA, serta asosiasi bidang peternakan diantaranya ASOHI, Gapuspindo, Pinsar dan bantuan lainnya seperti gula, beras, minyak goreng.

"Ada pula sumbangan ayam 10 ribu ekor, kemudian telur dan daging. Ini ladang amal, kami layani sepenuh hati," katanya.

Untuk membantu hewan ternak yang terkena dampak bencana, Mentan mengarahkan Direktur Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita, untuk turun langsung ke lapangan. "Kita koordinasi dengan seluruh pihak. Kami juga bentuk tim di lapangan, kami kirim 100 tim untuk menangani tenak lewat arahan Dirjen PKH, bangun posko, bawa vaksin, obat, pakan, kita juga beri bantuan domba dan sapi," terang dia.

Pada kesempatan tersebut, Mentan melepas puluhan kendaraan bantuan yang langsung diberangkatkan ke NTB. (RBS)

Peduli Gempa Lombok: Ternak Butuh Bantuan Pakan dan Obat

Dirjen PKH memimpin kegiatan koordinasi penanganan gempa Lombok. (Foto: Humas Ditjen PKH) 

Gempa bermagnitudo 7 mengguncang Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, dan wilayah sekitarnya pada Minggu (5/8/2018) sekitar pukul 18.46 WIB. Senin (6/8/2018), Badan Nasional Penanggulangan Bencana merilis data korban gempa Lombok, sebanyak 98 orang meninggal dunia, 236 orang luka-luka, ribuan rumah rusak, dan pengungsi mencapai ribuan jiwa yang tersebar di berbagai lokasi.

Sejumlah personil TNI membersihkan puing bangunan pasca gempa bumi (Foto: tempo.co)

Tim Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian dalam keterangan tertulis yang diterima Infovet, Selasa (7/8/2018) tengah berkoordinasi  dengan Dinas Peternakan Provinsi dan BPTP di Posko BPTP, Narmada, Lombok. 

Kegiatan koordinasi ini dipimpin langsung oleh Dirjen PKH, Dr Drh I Ketut Diarmita MP  untuk mengidentifikasi permasalahan di lapangan terkait hijauan pakan ternak, obat obatan pada ternak, serta kematian ternak.

Ketut mengungkapkan untuk sementara ini belum ada laporan kematian ternak. Tim Ditjen PKH bersama gabungan dinas peternakan setempat fokus menyisir dan mengidentifikasi petani yang terkena musibah.

“Karena petani di daerah gempa masih bergulat untuk menangani dirinya akibat musibah, tentu ternaknya tidak boleh terlantar. Jadi kita akan bergerak cepat untuk menangani masalah yang terkait pakan dan penyakit,” kata Ketut. Selain itu, pihaknya juga mengantisipasi adanya pencurian sapi karena ditinggal pemiliknya.

Ketua Tim Peduli Bencana NTB, Drh Wayan Masa Tenaya PhD menyampaikan data laporan dari Kepala Dinas Provinsi NTB yang menyebutkan Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur adalah kawasan yang terkena dampak paling besar.

“Ternak-ternak di dua kabupaten tersebut sangat perlu mendapatkan bantuan pakan serta pengobatan,” tutur Drh Wayan.

Terdapat 4 kecamatan di Kabupaten Lombok Utara yang telah didata untuk menerima bantuan pakan dan obat hewan, yakni Kecamatan Pemenang, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Gangga, dan Kecamatan Kahyangan

Sementara Kecamatan Sambelia, Kecamatan Sembalun, dan Kecamatan Pringgabaya adalah 3 kecamatan di Kabupaten Lombok Timur yang akan diberi bantuan.  

Informasi selanjutnya dihimpun dari Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) bahwa pakan ternak yang tersedia saat ini adalah konsentrat, pucuk tebu, dan lain sebagainya. Obat-obatan untuk ternak telah tersedia di dinas peternakan kabupaten terkait yaitu untuk gangguan reproduksi (Gangrep) pada sapi. *** (NDV)

Dieng Culture Festival Domba Batur, Pesta Kebanggaan Insan Peternakan

Dirjen PKH saat menyaksikan ratusan domba Batur yang ditampilkan (Foto: Humas Ditjen PKH)

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, I Ketut Diarmita menghadiri acara Dieng Culture Festival Domba Batur, Sabtu (4/8/2018) di Lapangan Soeharto Withlem Dieng Kulon, Banjarnegara. Festival Domba Batur merupakan ajang pesta insan peternakan untuk menampilkan keberhasilan yang dicapai oleh peternak maupun stakeholder peternakan, serta menjadikan domba Batur menjadi ikon budaya masyarakat Banjarnegara.

Domba Batur saat ini menjadi domba kebanggaan masyarakat Banjarnegara, khususnya di daerah Batur dan sekitarnya yang telah mengembangkannya secara turun-temurun. Domba ini berasal dari persilangan antara domba Merino dengan domba Ekor Tipis.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Infovet kemarin, pada kesempatan tersebut I Ketut Diarmita menyampaikan dalam upaya melestarikan domba Batur dan sebagai perlindungan hukum terhadap plasma nutfah Indonesia tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan Domba Batur sebagai rumpun/galur ternak melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2916 tahun 2011 tanggal 17 Juni 2011.

Ketut menyebutkan, populasi domba Batur di tahun 2018 sebanyak 7.900 ekor. Jumlah tersebut menurun sebanyak 40% bila dibandingkan dengan populasi tahun 2017 yakni sekitar 13.173 ekor. “Intinya pakan, pakan, pakan dan pengendalian penyakit untuk meningkatkan populasi ternak,” tegasnya.

Terkait dengan peningkatan produksi dan pengembangan pakan, Ketut menghimbau agar peternak berkomunikasi dengan UPT kami Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (BBPTUHPT) Baturaden, dan jika ada laporan penyakit segera komunikasikan dengan Balai Besar Veteriner Wates.

Lebih lanjut, Ketut menjelaskan tantangan yang perlu diatasi bersama untuk meningkatkan populasi domba Batur adalah terkait penjualan dan pemotongan domba Batur yang tak terkendali dan adanya penurunan kualitas akibat terjadinya inbreeding. Untuk mempertahankan dan melestarikan sumberdaya genetik domba Batur, Kementerian Pertanian telah menetapkan Kabupaten Banjarnegara sebagai wilayah sumber bibit domba Batur melalui Kepmentan Nomor 352 Tahun 2015.

Kementan siap membantu pengembangan domba Garut, melalui pengajuan e-proposal, kata Ketut.

“Tantangan pasca panen harus menjadi perhatian juga, terutama dalam mengolah wool domba Batur agar mempunyai nilai tambah bagi peternak sekaligus juga akan memberikan side effect bagi pertumbuhan wisata di wilayah Dieng,” tambahnya.

Belum lama ini Indonesia mengekspor domba sebanyak 2.100 ekor ke Malaysia. Terbukanya akses pasar ke beberapa negara, Ketut berharap dapat menjadi peluang bagi peternak dalam meningkatkan produksi domba Batur. “Terkait pengembangan domba Garut ke depan, Kementan siap membantu asal sesuai dengan aturan yang ada yaitu melalui pengajuan proposal via e-proposal,” tandasnya (NDV)

Mobile Corn Dryer Siap Bantu Petani Jagung

Dirjen PKH Ketut Diarmita dan Presiden Komisaris CPI T. Hadi Gunawan, saat menyaksikan MoU Mobile Corn Dryer. (Foto: Ridwan)

Kementerian Pertanian (Kementan) bersama PT Charoen Pokhpand Indonesia (CPI) resmi melakukan pelepasan perdana sekaligus menandatangani nota kesepahaman Mobile Corn Dryer (unit pengering jagung) bersama Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Indonesia, yang di klaim mampu membantu petani jagung saat pasca panen. 

“Unit pengering jagung ini untuk membantu dan mempermudah petani jagung pada saat pasca panen. Dengan dukungan Kementan lahirlah unit ini yang sudah dikembangkan fungsi dan kapasitasnya. Ini kreasi anak bangsa,” ujar Presiden Komisaris CPI, T. Hadi Gunawan, saat acara pelepasan perdana unit pengering jagung di Pusat Informasi Agribisnis (PIA), Kementan, (3/8).

Ia menambahkan, dengan kapasitas 1 ton perjam, kehadiran Mobile Corn Dryer disebut sebagai sistem jemput bola yang diharapkan menjadi solusi masalah jagung, khususnya saat pasca panen yang sering mengalami kendala. “Semoga dengan kerjasama ini manfaatnya besar untuk petani dan sektor peternakan Indonesia,” tambahnya.

Adapun mekanisme yang akan berjalan, kata Hadi, unit tersebut menjadi hak penuh Kementan dalam memodifikasi dan memperbanyak unit yang nantinya berkonsentrasi di sentra-sentra jagung seluruh Indonesia secara mobile. “Jika ada kelebihan jagung kita siap bantu untuk penyerapannya, semoga petani lebih makmur tidak khawatir lagi kualitas jagung buruk dan gagal saat pasca panen,” ucap dia.

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, mengungkapkan, keluhan petani saat musim hujan merugi karena kadar air dalam jagung tinggi kini sudah mendapat solusinya. Pihaknya pun siap mengucurkan anggaran dalam pengembangan unit hasil kreasi anak bangsa itu. “Kami revisi anggaran 1 triliun rupiah bagi petani jagung. Dengan target 1.000 unit dryer untuk daerah sentra produksi jagung di Indonesia,” kata Amran.

Dirjen PKH Ketut Diarmita saat meninjau
unit pengering jagung. (Foto: Ridwan)

Sementara Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita, yang turut menyaksikan pelepasan perdana menyatakan kebanggaannya. “Ini bentuk eksekusi nyata yang dibuat oleh anak bangsa untuk membantu petani jagung. Sehingga ini ada jaminan pasar dan harga yang pasti, jadi ketika ada jagung lebih bisa kita ekspor,” kata Ketut.

Ia menyatakan, jagung merupakan komponen penting pada pakan unggas yang berkontribusi sebanyak 40%, hal ini merupakan pasar yang besar dan potensial. Tahun ini gambaran kebutuhan jagung mencapai 7,8 juta ton untuk pakan unggas.

Data yang ia himpun dari GPMT (Gabungan Perusahaan Makanan Ternak), industri pakan mengalami pertumbuhan positif dari aspek produksi. Pada 2017, produksi pakan mencapai 18,2 juta ton, meningkat 1 juta ton dibanding produksi 2016 yang hanya 17,2 juta ton.

Tahun ini produksi pakan diprediksi akan mengalami peningkatan. Prognosa produksi pakan 2018 mencapai 19,4 juta ton, mengalami pertumbuhan 6,6% dibanding produksi 2017. Dari total produksi pakan, sekitar 90% produksi untuk pakan unggas (broiler dan layer), 10% sisanya untuk jenis ternak lain dan pembibitan. (RBS)

Kementan: Hewan Kurban Harus Sehat dan Dagingnya Higienis

Dirjen PKH menghadiri acara Public Awareness Pemotongan Hewan Kurban 1439 H di Jakarta Timur (Foto: Humas Ditjen PKH)

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) I Ketut Diarmita mengingatkan, hewan kurban harus sehat dan dagingnya juga  higienis. "Daging Hewan Kurban harus memenuhi persyaratan ASUH yakni Aman, Sehat, Utuh dan Halal," kata Ketut dalam acara Public Awareness Pemotongan Hewan Kurban 1439 Hijriah di Sentra Pemotongan Hewan Kurban Al Azhar Jakarta Timur, Jumat (3/8/2018).

Dirjen PKH saat diwawancarai sejumlah media (Foto: Humas Ditjen PKH)

Hal tersebut telah diatur dalam Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 114 Tahun 2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban.

Guna menjamin daging hewan kurban memenuhi persyaratan tersebut, Ditjen PKH telah melakukan beberapa hal. Di antaranya memfasilitasi pilot project tempat pemotongan hewan kurban di lima wilayah di lima wilayah DKI Jakarta  salah satunya termasuk di Sekolah Al Azhar Sentra Primer Jakarta Timur, serta 12 lokasi di 12 provinsi lainnya

Poin kedua adalah imbauan peningkatan kewaspadaan terhadap peningkatan zoonosis saat pelaksanaan hewan kurban kepada seluruh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di seluruh provinsi/kabupaten/ kota. Imbauan diberikan melalui Surat Edaran Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tanggal 1 Agustus 2018.

Selain itu, Ditjen PKH turut  membentuk tim terpadu pemantauan hewan tahun 2018 sebanyak 2.698 orang petugas. Mereka terdiri atas Tim Ditjen PKH, Dinas DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, Kementerian Agama BPJPH, FKH IPB dan PDHI yang pada hari ini tanggal 3 Agustus 2018 yang dilepas oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mewakili Menteri Pertanian.

Pada kesempatan tersebut, Ketut menyebutkan kebutuhan hewan kurban untuk tahun 2018 diprediksi sebanyak 1.504.588 ekor, naik sekitar lima persen dari pemotongan hewan kurban tahun 2017. Kebutuhan hewan kurban ini terdiri dari, sapi sebanyak 462.339 ekor, kerbau sebanyak 10.344 ekor, kambing sebanyak 793.052 ekor dan domba sebanyak 238.853 ekor. (Humas Ditjen PKH)

Produksi Jagung 2018 Melimpah, Alokasi Pakan Ternak Cukup

Ilustrasi 

Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan produksi jagung nasional 2018 dalam kondisi surplus. Pasokan jagung nasional dinilai melebihi kebutuhan pakan ternak.

Melansir dari laman kompas.com, Jumat (3/8/2018), Kementan memahami bahwa jagung memiliki peran yang sangat penting dalam produksi pakan dan perkembangan industri ternak ayam ras di Indonesia.

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Ketut Kariyasa mengemukakan, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pakan merupakan bagian terbesar dari struktur biaya produksi daging ayam dengan porsi 65 hingga 70 persen dari total biaya produksi yang dibutuhkan.

“Proporsi jagung dalam pembuatan pakan ternak, khususnya ayam ras mencapai 40 hingga 50 persen. Jadi peningkatan produktivitas jagung menjadi salah satu perhatian utama kami demi mendukung keberlangsungan industri peternakan nasional,” jelasnya.

Saat ini, kebutuhan jagung untuk pakan di Indonesia mencapai 7,8 juta hingga 8,5 juta ton per tahun. Dengan perkembangan pesat pada industri peternakan ayam ras, Kariyasa memperkirakan kebutuhan jagung untuk pakan juga akan meningkat.

Dalam sepuluh tahun mendatang, Kariyasa memprediksi kebutuhan jagung untuk pakan ternak akan mencapai lebih dari 16 juta ton. Oleh karenanya, Kariyasa memastikan bahwa produksi jagung nasional masih melebihi kebutuhan industri pakan ternak.

Terus Meningkat

Kariyasa menyebutkan, dalam empat tahun terakhir produksi jagung telah meningkat secara signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2014 produksi jagung di Indonesia sebesar 19,0 juta ton.

Peningkatan produksi mulai terjadi pada 2015 menjadi 19,6 juta ton. Pada 2016 produksi jagung masih melanjutkan tren peningkatan dengan capaian produksi sebesar 23,6 juta ton. Puncaknya, pada 2017 produksi jagung sudah mencapai 28,9 juta ton.

Tahun 2017, peningkatan produksi jagung sangat tinggi, mencapai 5,3 juta ton. Jumlah ini meningkat 22,4 persen dibanding tahun sebelumnya.

Tahun 2018, tren positif peningkatan produksi jagung diperkirakan Kariyasa masih terus berlanjut. Tingkat produksi rata-rata 5,2 ton per hektar dan luas panen sampai akhir Desember nanti diperkirakan akan mencapai 5,74 juta hektar. Produksi jagung tahun ini diprediksikan bisa melebihi produksi tahun lalu dengan capaian lebih dari 29 juta ton. ***

Siaga Penyakit Zoonosis, Ditjen PKH Gelar Kegiatan Table Top Simulation

Ilustrasi

Kegiatan Table Top Simulation diselenggarakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka menghadapi kedaruratan penyakit Zoonosis dengan pendekatan One Health.

Direktur Kesehatan Hewan, Fadjar Sumping Tjatur Rasa menyampaikan kegiatan simulasi yang beberapa waktu lalu diadakan di Medan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah daerah dalam mencegah, mendeteksi dan mengatasi wabah Penyakit Infeksi Emerging (PIE) melalui peningkatan koordinasi multisektoral.

Menurutnya, perubahan kondisi dunia akibat pertumbuhan populasi manusia dan hewan yang sangat cepat, urbanisasi, penurunan kualitas lingkungan, sistem pertanian dan peternakan yang berubah, serta lalu lintas manusia/ hewan/produk hewan telah menyebabkan peningkatan risiko munculnya (PIE).

“Jika penyakit PIE ini tidak ditangani dengan baik, maka akan dapat menyebabkan wabah yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan dapat berdampak terhadap perekonomian di Indonesia,” ungkapnya, Jumat (27/7/2018).

Program Australia Indonesia Partnership for Emerging Infectious Diseases (AIPEID), PnR USAID, WHO, dan FAO sebagai mitra pemerintah dalam upaya mencegah, mendeteksi dan mengatasi wabah PIE sangat mendukung kegiatan Table Top Simulation ini.

Fadjar Sumping menjelaskan, kegiatan yang melibatkan semua sektor terkait ini sesuai dengan Pedoman Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektoral dalam kerangka “One Health” yang diluncurkan oleh Kemenko PMK dan PnR USAID, serta Pedoman Pelaksanaan Sistem Manajemen Keadaan Darurat Kesehatan Hewan yang susun oleh Ditjen PKH dengan dukungan AIPEID.

Sebelumnya, kegiatan simulasi yang sama juga telah dilaksanakan di kota Bogor, Manado, dan Bali sejak awal tahun 2018.

“Kita harapkan kegiatan simulasi ini dapat menjadi pioneer dan contoh bagi daerah lain di dalam penanganan kedaruratan kesehatan hewan zoonosis dan PIE lintas sektoral,” katanya.

Kate Smith, Perwakilan dari DFAT Australia mengatakan bahwa kesiapsiagaan menghadapi masuknya wabah penyakit hewan darurat dan Zoonosis yang berpotensi sebagai bencana non-alam merupakan hal yang sangat penting.

Pentingnya kesiapsiagaan ini maka dugaan wabah penyakit hewan Zoonosis dan PIE dapat segera ditangani secara efektif, cepat, dan tepat, sehingga dampaknya dapat ditekan seminimal mungkin. (sumber : bisnis.com)

Dinas Peternakan Pastikan Hewan Kurban Bebas Antraks

Dinas Peternakan sejumlah provinsi memastikan hewan kurban bebas Antraks. (Foto: Nunung) 

Jelang perayaan Idul Adha 1439 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jawa Barat mewaspadai ancaman hewan kurban yang terjangkit Antraks.

"Kita juga menerima kiriman hewan kurban dari luar, nanti akan kita periksa di lokasi cek point," ujar Kadis Pangan dan Peternakan Provinsi Jabar, Dewi Sartika, di Bandung, Rabu, 1 Agustus 2018, seperti dilansir dari Kantor Berita Antara.

Dewi menerangkan pengawasan hewan kurban itu akan bekerja sama dengan tempat potong hewan, dokter hewan dari IPB dan Unpad, untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan sebelum didistribusikan.

Apalagi Jabar akan kedatangan hewan kurban yang berasal dari wilayah yang rawan terjadi endemik Antraks seperti Jateng, Yogyakarta, Jatim, NTT dan NTB.

Selain pengawasan, upaya Pemprov Jabar mencegah hewan agar terbebas dari Antraks yaitu dengan melakukan vaksinasi terhadap hewan kurban yang berasal dari Jabar maupun luar daerah. Menurut dia, pemerintah akan menyiapkan 29 ribu lebih vaksin, yang akan difokuskan untuk dilakukan vaksinasi di daerah atau desa yang disinyalir terpapar antraks.

"Di Jabar itu ada lima Kabupaten dan tiga kota yang rawan antraks diantaranya Bogor, Bekasi, Purwakarta, Karawang, Subang, Bogor, Depok dan Bekasi. Tapi walau sekarang kasus Antraks belum ada, tapi kita tetap awasi dan cegah," tandasnya.

Sementara itu Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Kendari mulai melakukan pengawasan hewan ternak dengan membentuk tim khusus untuk memastikan kesehatan hewan ternak di 11 Kecamatan yang ada di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Kendari, Sitti Ganef, mengatakan tim pengawas telah dibentuk untuk menghadapi hari raya kurban ini. Tim terdiri dari dokter dan para medis yang ahli dalam penanganan kesehatan hewan. Mereka ditugaskan mengecek hewan ternak, utamanya kesehatannya agar layak konsumsi dan dijadikan kurban.

“Kita sudah bentuk tim yang akan mobile memeriksa kesehatan hewan yang layak untuk dijadikan kurban. Tim ini akan turun seminggu sebelum lebaran dan sesudah lebaran,” kata Sitti Ganef ditemui di kantor Wali Kota Kendari, Rabu (1/8/2018), dilansir dari sultrakini.com.

Selain memeriksa kesehatan hewan sebelum hari raya, tim juga memantau kesehatan hewan saat hari raya Idul Adha di rumah potong hewan (RPH).

Demi mengantisipasi pemotongan sapi-sapi produktif pada saat hari raya nantinya, pihaknya terus melakukan sosialisasi untuk tidak melakukan pemotongan hewan produktif guna mewujudkan program upaya khusus sapi wajib bunting (Upsus Siwab).

Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Kendari juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewannya sebelum dijadikan kurban. ***

NTB Scientific Veterinary Expo 2018

Pose bersama para pembicara NTB SVE 2018 bersama Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB dan panitia penyelenggara. (Foto: Heru)

Nusa Tenggara Barat Scientific Veterinary Expo (NTB SVE) sukses diselenggarakan pada 20-22 Juli 2018, di Hotel Jakakarta Senggigi Lombok.

Kegiatan ini diikuti oleh 75 orang peserta yang mewakili dokter hewan dari berbagai dinas yang membidangi kesehatan hewan dan peternakan dari berbagai kota dan provinsi diantaranya Marauke Papua, Medan, Bandung, Palembang, Bengkulu, Surabaya, Lombok, NTT, Kalimatan Timur dan Jakarta.

Selama tiga hari, event ini menghadirkan para pakar yang ahli di bidangnya, seperti Dr Drh H. Mustofa Helmi Effendi dari Pusat Halal Unair, Direktur Kesmavet Ditjen PKH Kementan Drh Syamsul Maarif, Prof Dr Drh Fedik Abdul Rantam dan Prof Dr Drh Bambang Sektiari dari FKH Unair, Prof Dr Deni Noviana dari FKH IPB, Drh Agung Budiyanto dari FKH UGM, Drh Chaindraprasto dari Asosiasi Dokter Hewan Kuda Indonesia, serta Kabid Keswan dan Kesmavet Disnakkeswan Kabupaten Lombok Timur Drh Heru Rachmadi yang juga ahli bedah sesar sapi. Pada sesi seminar dilaksanakan menjadi dua minat, yaitu 45 orang mengikuti seminar hewan besar dan 30 orang mengikuti seminar hewan kecil.

Menurut Ketua Panitia NTB SVE 2018, Drh Muhammad Munawaroh, kegiatan ini mengangkat tema “Peranan Dokter Hewan dalam Penyediaan Pangan Halal Nasional dan Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Profesional”.

“Semoga dengan terlaksananya kegiatan ini dapat memberikan masukkan khususnya kepada pemerintah, serta memberikan pencerahan kepada dokter hewan untuk dapat mewujudkan penyediaan pangan halal untuk kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner secara professional,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini sejalan dengan penyediaan pangan halal nasional untuk masyarakat, khususnya masyarakat muslim di Indonesia yang menjadi tugas bersama. “Dokter hewan secara profesi mempunyai peranan penting untuk menyediakan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal). Penyediaan pangan halal dimulai dari proses penyembelihan, penyimpanan, pengemasan dan pengolahan menjadi makanan siap saji. Dalam proses tersebut dokter hewan dituntut mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat dan pengawasan untuk menjamin pangan tidak melanggar proses kehalalan,” tambahnya.

Sementara pemerintah melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner berperanan menyediakan regulasi untuk pemenuhan standar internasional dan halal dalam proses penyembelihan di RPH maupun RPU di Indonesia.

Kegiatan NTB SVE 2018 ini diinisasi oleh Forum Sain Veteriner Unair atas kerjasama antara FKH Unair dan FKH UNTB dengan dukungan Halal Center Unair dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang NTB I. Semoga terselenggaranya NTB SVE 2018 dapat menambah bekal para peserta dalam menjalankan tugas dan profesinya, sehingga acara ini dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat. (Heru Rachmadi)

Aplikasi Angon, Jembatani Peternak Rakyat dan Masyarakat Urban

Angon dalam bahasa Jawa diartikan sebagai menggembala. Berangkat dari rasa kepedulian terhadap salah satu permasalahan di sektor peternakan yaitu rantai distribusi panjang, Agif Arianto membuat aplikasi berbasis financial technology (Fintech) bernama Angon.

Beternak kambing domba zaman now bisa dilakukan online melalui aplikasi Angon Indonesia. Aplikasi ini menjembatani masyarakat yang ingin beternak namun terkendala lahan, waktu dan keterampilan. Aplikasi ini juga menciptakan kerjasama antara peternak rakyat dengan masyarakat urban.

Ketika salah satu stasiun televisi swasta mewawancarai Agif pada 11 September 2017, dia menyatakan bahwa rantai distribusi panjang karena keberadaan tengkulak. “Kita melihat harga daging yang dijual ke masyarakat mahal, namun mengapa masih banyak peternak atau petani yang menjerit,” ungkapnya.

Agif sendiri semasa kuliah telah beternak 30 ekor domba dan ketika sebagian dombanya mati, dia merasakan bahwa beternak itu tidak mudah.

“Beternak itu tidak mudah, kita haru memikirkan bagaimana memperoleh bibit yang bagus, pakan berkualitas, masa panen hingga ketika menjual hasil ternak di pasaran, harga tidak sesuai ekspektasi,” imbuhnya.

Saat ini, Angon sudah memiliki 11.100 hewan yang diternakkan dari 10.000 lebih member aktif dengan 800 transaksi di setiap bulannya. Sentra peternakan rakyat (SPR) merupakan  mitra yang tersebar di desa beternak online  di Wawar Lor Kabupaten Semarang, Jogjakarta, dan Bogor.

Jadi, bagaimana caranya ternak kambing domba secara online? Kita cukup memasang aplikasi Angon di smartphone (saat ini baru tersedia untuk Android) -> mendaftarkan diri -> memilih jenis kambing yang ingin diternakkan -> membayar -> selesai. Mudah bukan?

Berikut cara kerjanya :

1. Beli bibit ternaknya

Angon menyediakan bibit domba dan sapi terbaik yang terbagi dalam beberapa jenis. Harga yang kita bayarkan di awal besarnya bervariasi, mulai dari  1 hingga 10 juta rupiah. Biaya tersebut meliputi harga ternak (sesuai bobot saat beli), asuransi ternak, biaya pakan, biaya perawatan oleh peternak rakyat, serta  biaya sewa kandang selama 3 bulan.

Ada beberapa jenis kambing domba yang ditawarkan yaitu Merino, Garut dan Gembel. Selain bisa memilih jenisnya, kita bisa memilih umur dan berat dari hewan tersebut. Hal ini mempengaruhi harga beli dan nilai Return of Investment (ROI) yang akan kita dapatkan.

Setelah memilih jenis kambing, kita akan ditunjukkan perhitungan perkiraan ROI selama tiga bulan. Jika sudah yakin, kita bisa memilih tombol ‘Beli Sekarang’ untuk melakukan transaksi. Ada dua metode pembayaran, yaitu melalui Tcash dan transfer bank.

2. Dirawat dalam 3 bulan

Jangka waktu perawatan ternak di Angon adalah 3 bulan. Selama itu, ternak akan diberi pakan dan dirawat oleh peternak rakyat mitra Angon. 

Kita dapat memantau kenaikan bobot ternak melalui aplikasi Angon pada tanggal 10 dan 25 setiap bulannya. Kenaikan bobot ternak tergantung pada jenis dan kondisi ternak yang dipilih.

3. Jual kembali hewan ternak ke Angon

Setelah 3 bulan, sistem Angon secara otomatis akan membeli kembali ternak dan kita  mendapatkan hasil sesuai bobot saat panen. Besaran keuntungan bervariasi antara 2% hingga 15%. 

Kita bisa memperpanjang masa ternak untuk 3 bulan berikutnya.Kita juga berhak untuk mengkonsumsi sendiri karena ternak ini sepenuhnya milik kita. ***

(sumber : angon.id)

Dirjen PKH Raih Doktor : Ritual Caru Tidak Melanggar Animal Walfare

Ritual Caru di Bali tidaklah melanggar prinsip animal walfare, justru apa yang dilakukan pada ritual Caru lebih dari sekadar animal walfare,  karena animal walfare hanya menilai dari aspek fisik semata sedangkan cari lebih dari sekadar fisik. Hewan caru bahkan didoakan agar kelak ketika reinkarnasi menjadi manusia hebat.

Demikian dikemukakan I Ketut Diarmita pada promosi Doktor di Institut Hindu Dharma Negeri (IDHN) Denpasar , hari ini (31/7).

Ketut yang saat ini menjabat sebagai Dirjen PKH menyampaikan desertasi dengan judul "Kajian Penerapan Animal Walfare Dalam Pelaksanaan Caru di Bali". Setelah sidang terbuka selesai dan diadakan rapat tim penguji, Ketut dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude. 

Acara yang berlangsung di aula pasca sarjana IHDN ini mendapat tanggapan antusias dari kalangan masyarakat peternakan, terlihat dari banyaknya pengusaha dan pimpinan asosiasi yang hadir. Selain para  para pejabat di Bali dan dari pusat, hampir semua  pimpinan asosiasi peternakan antara lain Ketua Pinsar Indonesia Singgih Januratmoko,  ketua umum GPPU Achmad Dawami, Ketua Umum GPMT Desianto Budi Utomo, Ketua ASOHI Bali Tarya (mewakili Ketua Umum ASOHI Irawati Fari),  sejumlah pengurus GOPAN dan PPUN (Dudung Rakhmat, Sigit Prabowo,  Kadma Wijaya), Ketua GAPPI Anton Supit, Direktur eksekutif Gapuspindo Joni Liano  dan lain-lain. Karena keterbatasan ruangan aula pasca sarjana IDHN, sejumlah tamu undangan terpaksa berdiri di baris belakang.

Menurut referensi yang ditemukan Infovet, Caru, dalam bahasa Jawa-Kuno (Kawi) artinya  korban (binatang), sedangkan ‘Car‘ dalam bahasa Sansekerta nartinya ‘keseimbangan atau keharmonisan’. Jika dirangkaikan, maka dapat diartikan : Caru adalah korban (binatang) untuk memohon keseimbangan dan keharmonisan.

Dalam presentasinya di depan guru besar tim penguji IHDN , ketut memaparkan hasil kajiannya di 5 wilayah di Bali untuk melihat bagaimana pelaksanaan caru dalam rangka mengkaji  secara ilmiah dari sisi kesejahteraan hewan (animal walfare).

Dari kajian ilmiahnya ia menyimpulkan, dalam pelaksanaan Caru di Bali , hewan diperlakukan dengan sangat baik. Hewan tersebut harus sehat, tidak cacat,  harus bebas dari rasa lapar. Ia dihormati seperti hormat kepada manusia. 

Ditanya oleh tim penyanggah perihal manfaat dari penelitian ini bagi jabatannya sebagai Dirjen PKH, Ketut menegaskan  ia akan mensosialisasikan penelitian kepada dunia internasional bahwa caru itu lebih holistik dari animal walfare. "Dengan jabatan yang  saya pegang saat ini,  saya lebih banyak kesempatan untuk bertemu lembaga internasional, LSM dan pihak lainnya, sehingga dapat menjelaskan informasi caru secara ilmiah dan diharapkan tidak ada lagi tuduhan bahwa caru melanggar animal walfare " ujarnya.

Sejumlah pertanyaan lain disampaikan tim penyanggah,  dapat dijawab dengan jelas dan tegas oleh Ketut.

Seorang guru besar menyampaikan rasa salutnya kepada Ketut yang di tengah kesibukannya dapat menyelesaikan jenjang pendidikan tertinggi. Guru besar lainnya menyampaikan pengakuannya bahwa tema yang diangkat adalah hal baru bagi masyarakat ilmiah sehingga diharapkan dapat menjadi referensi yang penting tentang caru dan animal Walfare.

Ketika ditanya tentang fakta bahwa di dalam pelaksanaannya tak bisa dipungkiri adanya kegiatan caru yang sangat mungkin melanggar prinsip animal walfare,  Ketut menjelaskan bahwa pelanggaran terjadi karena kurang pemahaman atas kaidah agama hindu.

Sejumlah pegiat organisasi ketika dimintai tanggapannya, menyampaikan selamat dan ikut bangga bahwa  Dirjen PKH sukses meraih gelar doktor.

"Gelar doktor ini topiknya agama dikaitkan dengan animal walfare yang sekarang sedang banyak dibahas.  Ini menunjukkan beliau sudah berada pada level pemuka agama sekaligus tingkat ilmiah yang tinggi, "kata Kadma Wijaya.

"Saya sampaikan selamat kepada pak Dirjen dengan gelar doktornya,  semoga bermanfaat bagi masyarakat, " kata Joni Liano. Hal senada disampaikan Sigit Prabowo, Dudung Rakhmat, Desianto Budi Utomp dan yang lainnya ketika ditemui Infovet di tengah acara promosi doktor. (Bams)***

Harga Telur Hari ini

Semenjak beberapa pekan lalu, harga telur meroket. Rabu (25/7/2018) di Pasar Cijantung, Jakarta Timur harga telur sudah mulai turun sejak lima hari lalu.

Bersumber dari tribunnews.com, sejumlah pedagang telur menjual dengan kisaran harga Rp 23.500 hingga Rp 24 ribu per kilogram. Sebelumnya, harga telur sempat menyentuh Rp 28 ribu per kilo.

Dilansir dari pikiran-rakyat.com, di Karawang, sejak harga telur ayam melambung tinggi sejumlah ibu rumah tangga di lebih senang membeli telur pecah atau retak. Pasalnya, harga telur yang kondisi kulitnya sudah rusak itu lebih murah, hanya Rp 1.000 per butir.

Hal tersebut disampaikan seorang pedagang telur di Pasar Johar, Rafli (29). "Saat ini harga telur utuh masih berada di kisaran Rp 25 ribu per kilogram. Harga tersebut masih cukup memberatkan para ibu rumah tangga," katanya, Selasa (24/7/2018).

Disebutkan Rafli, pasokan telur ayam ke kiosnya hanya 95 kilogram per hari. Padahal, sebelumnya pasokan bisa mencapai 150 hingga 200 kilogram per hari.

Berdasarkan Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang diperoleh Infovet hari ini, (27/7/2018), rata-rata harga telur di wilayah DKI Jakarta sebesar Rp 26.250 ribu per kilogram. Di Jawa Barat tercatat Rp 25.050 per kilogram dan Banten Rp 26.850 per kilogram. (NDV)

Kongres XII GPPU, Gandeng Stakeholder Perunggasan Hadapi Tantangan

Pemukulan gong oleh Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Sugiono,
sebagai simbolis pembukaan Kongres XII GPPU. (Foto: Ridwan)

Menghadapi tantangan nasional, regional dan global menjadi tema yang diangkat dalam Kongres XII Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas Indonesia (GPPU), yang dilaksanakan Kamis (26/7), di Santika TMII, Jakarta.

Ketua GPPU, Krissantono dalam sambutannya mengajak seluruh stakeholder bidang perunggasan untuk bersama-sama menghadapi tantangan industri perunggasan Indonesia. “Mari kita buka lembaran baru dan kita tinggalkan budaya saling menyalahkan  untuk bisa bergandengan tangan dan berjalan bersama. Karena kita tidak bisa memikul tantangan itu sendirian,” ujarnya.

Kongres yang dihadiri lebih dari 50 orang peserta ini turut mengundang Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Kementerian Pertanian, Sugiono, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo dan Ketua Federasi Masyarakat Perunggasan (FMPI), Don P. Utoyo.

Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo (kiri) saat menerima
cinderamata dari Ketua GPPU, Krissantono. (Foto: Ridwan)

Dalam arahannya, Mendes Eko mengungkapkan, di era global saat ini industri yang bergerak harus mampu mengikuti perubahan agar tak tergilas oleh perubahan itu sendiri. Ia pun menampilkan beberapa kegiatan pembangunan desa lewat komoditi pertanian melalui program Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) yang bisa menjadi contoh bagi industri perunggasan.

“Saya menawarkan peluang bagi GPPU dan pelaku usaha perunggasan lain untuk ikut membangun kemitraan, rumah potong atau produk olahan yang bisa meningkatkan konsumsi ayam di pedesaan, manfaatkan peluang pembangunan tersebut,” kata Eko.

Sementara disampaikan Sugiono, walau banyak kisruh yang terjadi di industri perunggasan, kekompakan tetap diperlukan demi penyediaan protein asal hewani. “Walau terjadi saling senggol tetapi kita bisa mempertahankan industri perunggasan, bahkan produksinya bisa mencapai surplus. Mari kita kompak untuk menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluarnya,” tutur dia.

Hal itu pun ditanggapi sigap oleh Sekjen GPPU, Chandra Gunawan, yang menyatakan pihaknya sangat siap dalam menghadapi tantangan industri perunggasan ke depan. “GPPU akan sangat siap, kita dorong bersama upaya yang sudah dilakukan pemerintah, salah satunya konsumsi telur dan daging ayam untuk kecerdasan bangsa. Kita juga sangat siap membantu membangun roadmap perunggasan,” tukas Chandra. (RBS)

Hasil Kongres
Dari hasil Kongres XII GPPU, ditetapkan kepengurusan baru BPP GPPU periode 2018-2022 sebagai berikut:
Ketua Umum : Ahmad Dawami
Ketua I : Krissantono
Ketua II            : Eko Parwanto
Sekjen : Chandra Gunawan
Wakil Sekjen I : Wahyu Nugroho
Wakil Sekjen II : Erwan Julianto
Bendahara : Theresia Yeni

Dirjen PKH I Ketut Diarmita Segera Raih Gelar Doktor

Di tengah kesibukannya sebagai Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, diam-diam Drh. I Ketut Diarmita MP terus memperdalam ilmunya  hingga jenjang tertinggi. Direncanakan akhir Juli 2018 ini ia secara resmi akan menerima gelar doktor dari Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar (IDHN) dengan judul desertasi "Kajian Penerapan Animal Welfare dalam Pelaksanaan Caru di Bali".

Kepastian tersebut diterima Infovet dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui komunikasi whatapps. Menurut Dirjen, acara promosi gelar doktor akan berlangsung Selasa 31 Juli 2018 pukul 10 -12 WITA di gedung Aula Pascasarjana IHDN, Jl Kenyeri no 57 Denpasar, Bali.

Sebelumnya, pada saat menyampaikan sambutan di acara Opening Ceremony Indonesia International Pets Expo (IIPE). di ICE BSD (20 Juli),  Dirjen juga menyampaikan bahwa meskipun tugas sebagai Dirjen sangat menyita waktu, tapi ia tetap berusaha menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi. "Mohon doanya, dalam waktu dekat saya akan ke denpasar untuk ujian terbuka gelar doktor," kata Dirjen yang disambut tepuk tangan hadirin.

"Ujian tertutup sudah selesai, tinggal ujian terbuka. Kebetulan salah salah satu profesor yang menguji saya hadir di sini," katanya sambil menunjuk salah satu profesor yang hadir di tengah acara pembukaan IIPE.

Selamat buat Pak Dirjen. Semoga dengan ilmu yang makin berbobot, semakin tinggi nilai pengabdiannya untuk masyarakat Indonesia. ***

OtoVet Nasional Deklarasikan Zona Bebas Penyakit Kuda

Jakarta (25/07), Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), I Ketut Diarmita, selaku Otoritas Veteriner (OtoVet) Nasional mendeklarasikan zona bebas penyakit kuda atau Equine Disease Free Zone (EDFZ) Jakarta. Self-declaration tersebut dipublikasi oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE) dalam website-nya setelah melalui screening administrasi dan teknis sesuai dengan standar OIE. (http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/self-declared-disease-status/)

Mengingat Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games ke-18 di Jakarta dan Palembang, mulai 18 Agustus-2 September 2018, salah satu dari 40 cabang olahraga yang diperlombakan di Asian Games adalah Equestrian meliputi tiga disiplin, yaitu jumping, eventing dan dressage. Kompetisi ini akan dilaksanakan di Jakarta Equestrian Park Pulomas.

Untuk memfasilitasi partisipasi kuda-kuda peserta Asian Games 2018 yang sebagian besar tinggal di Uni Eropa, Kementerian Pertanian melalui Ditjen PKH bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta telah membentuk zona EDFZ sesuai pedoman OIE. Terdiri dari Venue (Jakarta Equestrian Park Pulomas) sebagai kompartemen bebas penyakit, zona surveilans meliputi wilayah Provinsi DKI Jakarta (kecuali Kepulauan Seribu) dan zona pelindung yang meliputi Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kota dan Kabupaten Bekasi.

Status bebas penyakit kompartemen ini dipertahankan melalui tindakan biosekuriti yang terdokumentasi, terutama venue yang tertutup, zona penyanggah dalam radius 1 km di venue, serta pengawasan vektor dan pengawasan pergerakan kuda. Tindakan biosekuriti tersebut dilaksanakan oleh manajer biosekuriti atas nama panitia penyelenggara didampingi oleh pejabat berwenang Badan Karantina Pertanian, serta diawasi oleh OtoVet kementerian dan Provinsi DKI Jakarta.

Ditjen PKH membuat pernyataan Jakarta Equestrian Park Pulomas sebagai kompartemen EDFZ bebas penyakit equine infectious anaemia, glanders, equine influenza, surra, piroplasmosis dan Japanese encephalitis. Serangkaian kegiatan sensus dan registrasi kuda, surveilans dan pengujian laboratorium penyakit dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari Balai Veteriner Subang, Balai Besar Penelitian Veteriner dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, serta otoritas veteriner kabupaten/kota se-Jabodetabek dalam dua tahun terakhir. Berbagai perbaikan dalam sistem kesehatan hewan juga dilakukan untuk memenuhi standar OIE dan Uni Eropa.

EDFZ tersebut telah diakui oleh Uni Eropa sebagai pendekatan regionalisasi yang memungkinkan kuda-kuda ber-passport Uni Eropa dapat kembali ke Uni Eropa dengan persyaraatan teknis kesehatan hewan yang telah disepakati setelah mengikuti kompetisi Asian Games 2018 di Jakarta. Keputusan tersebut tertuang dalam Commission Implementing Decision (EU) 2018/518 tanggal 26 Maret 2018 yang dipublikasi di Jurnal https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0518&from=EN (INF)