KOLABORASI BPJPH DAN DITJEN PKH DALAM PERCEPATAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL OLAHAN PETERNAKAN

Pangan Asal Hewan Harus Terjamin Kehalalannya
(Sumber : Istimewa)

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian berkoordinasi mempercepat sertifikasi halal Produk Olahan Peternakan.

Koordinasi itu dilaksanakan dalam audiensi Ditjen PKH di kantor BPJPH, Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (18/4/2024). Hadir dalam pertemuan Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tri Melasari, serta sejumlah pejabat di lingkungan BPJPH dan Ditjen PKH.

“BPJPH menyambut baik pertemuan dengan Ditjen PKH untuk mengakomodir upaya-upaya kolaboratif bersama dalam mengakselerasi sertifikasi halal produk olahan hasil pertanian yang merupakan sektor penting ekosistem halal," ujar Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham.

Dia melihat koordinasi sangat penting karena mendorong terlaksananya sosialisasi, edukasi, literasi, hingga fasilitasi sertifikasi halal khususnya di sektor tersebut. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tri Melasari mengatakan, sertifikasi halal dilakukan tidak hanya sebagai pemenuhan atas amanat regulasi, tapi juga sebagai upaya meningkatkan daya saing produk di pasaran.

"Sejumlah 2.457 UPH siap meningkatkan kualitas usahanya dengan melakukan sertifikasi halal dan meningkatkan daya saing produk di pasaran guna meningkatkan nilai realisasi ekspor produk halal,” kata Tri.

Sebagai tindak lanjut, BPJPH dan Ditjen PKH saat ini tengah menyiapkan webinar bagi 2.457 UPH. Tujuannya membantu seluruh UPH supaya siap melaksanakan sertifikasi halal produknya. Sebagai informasi, upaya kolaboratif akselerasi sertifikasi halal dalam rangka menyambut implementasi Wajib Halal Oktober 2024 juga terus dilakukan BPJPH Kemenag bersama sejumlah Kementerian/Lembaga yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), serta Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Saat ini, BPJPH bersama 6 stakeholder tengah melakukan revisi draf Perjanjian Kerja Sama. Salah satunya PKS antara BPJPH dan Ditjen PKH Kementan tentang Percepatan Sertifikasi Halal dan Pengawasan Produk Halal di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. (INF)

PELAKU USAHA HARUS PUNYA PENYELIA HALAL

drh. Wahyu Suhaji (dok:istimewa)

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Agama (Kemenag), Muhammad Aqil Irham, menegaskan bahwa sesuai amanat regulasi, keberadaan penyelia halal wajib ada di setiap perusahaan.

Hal itu ia sampaikan saat hadir dalam webinar Pelatihan Penyelia Halal Angkatan XXXIX pada Maret lalu yang diadakan Lembaga Pelatihan Halal Institute, yang diikuti 37 peserta berasal dari unit usaha mikro, kecil, dan menengah.

“Sudah saatnya, wajib bagi pelaku usaha menyediakan SDM penyelia halal di perusahaannya,” kata Aqil, melansir dari kemenag.go.id.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa penyelia halal merupakan bagian penting dari ekosistem halal. Keberadaannya berperan untuk memastikan proses produk halal (PPH) yang dilakukan pelaku usaha sesuai standar yang ditetapkan.

“Sesuai ketentuan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), penyelia halal merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal di sebuah perusahaan,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan, setelah lahirnya UU JPH, penyelia halal menjadi salah satu profesi baru yang muncul. Profesi ini, lanjut Aqil, memiliki standar tertentu sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang telah ditetapkan Kementerian Tenaga Kerja.

M. Aqil Irham (dok. kemenag)

 “Penyelia halal merupakan penanggung jawab  utama di internal perusahaan untuk memastikan proses halal yang dilakukan pelaku usaha dalam melakukan proses produksinya. Oleh karena itu pengetahuan, pemahaman, keterampilan, serta pengalaman dari calon penyelia halal begitu penting. Itu semua dapat diperoleh di pelatihan, uji kompetensi, dan juga melalui sharing dengan teman-teman penyelia halal yang lainnya.” ungkapnya.

“Penyelia halal harus memiliki integritas moral, komitmen kuat, tidak boleh keliru, tidak boleh salah, apalagi dengan sengaja memanipulasi, menyembunyikan bahan-bahan tertentu sehingga membuat ketidakjelasan yang tidak halal menjadi halal.”

Sementara Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Penyelenggara Produk Halal Indonesia (LSP PPHI), Wahyu Suhadji, mengatakan pelaku usaha yang akan membuat sertifikasi halal harus memiliki penyelia halal.

“Karena penyelia sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam proses sertifikasi. Untuk tahap pertama semua usaha makanan, minuman, dan jasa penyembelihan, ini sampai 18 Oktober 2024,” kata Wahyu kepada Infovet, Jumat (7/7/2023).

Dijabarkan Wahyu, penyelia halal bertugas mengawasi PPH di perusahaan, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, mengoordinasikan PPH, dan mendampingi Auditor Halal Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) pada saat pemeriksaan. Penyelia halal juga harus memenuhi syarat yakni beragam Islam, serta memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan. (Tim MSIB/INF)