TONTON SENI KETANGKASAN DOMBA GARUT GRATIS BARENG PRESIDEN DI JAMBORE PETERNAKAN NASIONAL 2017

Buperta Cibubur (22 September 2017). Budaya beternak masyarakat Jawa Barat erat kaitannya dengan budaya beternak domba, hal ini dapat dilihat dan dibuktikan dari data populasi ternak yang ada di Indonesia tahun 2015, bahwa hampir lebih dari 65 % populasi ternak domba di Indonesia yang berjumlah 16,5 juta ekor, ada di Jawa Barat (10,8 juta ekor). Besarnya populasi ternak domba di Indonesia umumnya dan khususnya di Jawa Barat sangat erat kaitannya dengan kekayaan, keanekaragaman, dan ketersediaan bibit ternak domba lokal yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Barat.

Salah satu jenis domba lokal yang paling terkenal di Indonesia yang banyak dikembangkan oleh peternak di Jawa Barat adalah jenis Domba Garut yang oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2914 tahun 2011 telah ditetapkan menjadi Rumpun Ternak Domba Lokal Indonesia. Masyarakat Jawa Barat dengan kearifan lokal budayanya juga mengaitkan kegiatan budidaya beternak Domba Garut ini dengan berbagai macam seni budaya masyarakat Jawa Barat yang ada, seperti Seni Ketangkasan Domba Garut, Seni Kontes Domba Garut, dan yang terakhir adalah Seni Domba Garut Catwalk.

Seni Ketangkasan Domba Garut merupakan salah satu jenis seni budaya masyarakat Sunda (Jawa Barat) yang paling populer. Menurut catatan sejarah yang ada kesenian ini sudah berkembang sejak tahun 1800-an (Disparbud Jawa Barat), hampir disetiap kabupaten/kota di Jawa Barat setiap minggunya dalam satu bulan, kegiatan budaya ini menjadi ajang silaturahmi dan pertemuan diantara para peternak juga dengan para tokoh masyarakat.

Berkembangnya Seni Ketangkasan Domba Garut saat ini telah diatur dalam hal tata cara pelaksanaan dan peraturan pertandingannya oleh Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI) yang berdasarkan beberapa kajian ilmiah yang dilaksanakan oleh beberapa akademisi peternakan di perguruan tinggi peternakan  di Jawa Barat, dalam rangka mengaitkan kegiatan seni budaya ini kaitannya dengan peningkatan dan pelestarian kualitas bibit Domba Garut, tanpa mengurangi dari nilai kearifan lokal budaya masyarakat Jawa Barat.

Menurut Ketua Umum HPDKI, Yudi Guntara Noor, saat ini 75 % penilaian Seni Ketangkasan Domba Garut berasal dari Kualitas Ternak Domba Garut, dan 25 % berasal dari kualitas pukulan dalam pertandingan. Penilaian dilakukan oleh Juri, Wasit, dan Inspektur Pertandingan yang bersertifikat. Adapun peraturan pendukung kegiatan Seni Ketangkasan Domba Garut saat ini yang diatur oleh HPDKI yaitu antara lain: pembatasan jumlah pukulan dalam pertandingan, penimbangan berat Domba dan pembagian Kelas Domba berdasarkan berat badan (Kelas C sampai dengan 65 kg, Kelas B 65-75 kg, dan Kelas A diatas 75 kg), dan lain-lain.

Kontes Domba dan Kambing Digelar Besok

Setelah pelaksanaan Kejuaraan Seni Kontes Domba Garut Piala Kemerdekaan tahun 2016 di Istana Bogor yang saat itu disaksikan langsung oleh Presiden RI Bapak Ir. Joko Widodo, maka tahun 2017 ini Kementerian Pertanian RI, Kantor Staf Kepresidenan, dan HPDKI melaksanakan Kejuaraan Nasional Seni Ketangkasan Domba Garut, selain Kejuaraan Nasional Seni Kontes Domba Garut dan Kambing Kaligesing, sebagai salah satu rangkaian acara dalam Jambore Peternakan Nasional 2017 mulai tanggal 22-24 September 2017 di Buperta Cibubur, yang juga rencananya Acara Puncak tanggal 24 September 2017 akan dihadiri oleh Bapak Presiden RI Ir. Joko Widodo.

Yudi menyatakan, domba-domba Garut terbaik hasil seleksi selama hampir satu tahun akan hadir dan berlomba dalam memperebutkan Piala Presiden 2017, ribuan peternak akan hadir di Buperta Cibubur dalam rangka memeriahkan dan mendukung ternak-ternak unggulannya bertanding di Kejuaraan Nasional ini. Tidak salah mengutip penyataan bapak Presiden RI, tahun lalu di Acara Piala Kemedekaan di Istana Bogor, bahwa Budidaya Ternak Domba (Garut) dan Kambing, merupakan penggerak ekonomi masyarakat peternak di pedesaan yang berbasis budaya. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa Daging domba & kambing merupakan sumber protein asal hewan alternatif selain daging unggas dan sapi, yang menyehatkan.”

Rakernas HPDKI, Silatnas, dan Expo Peternakan

Hari ini digelar Rakernas (Rapat Kerja Nasional) HPDKI untuk menetapkan langkah-langkah yang akan dicapai 4 tahun sisa kepengurusan saat ini. Kegiatan dihadiri para pengurus tingkat pusat dan daerah serta dewan pakar HPDKI. HPDKI merupakan rumah besar peternak domba dan kambing Indonesia. Niat baik organisasi untuk mensejahterakan anggotanya sehingga kegiatan ini merupakan saat yang tepat untuk menentukan langkah-langkah ke depan. Apalagi kita sudah memiliki Road Map HPDKI, tandas Yudi Guntara Noor.

Yudi menyatakan melalui Rakernas ini bisa menyeragamkan persepsi seluruh anggota untuk mencapai cita-cita organisasi HPDKI. Secara eksternal kita akan terus berkomunikasi secara intens dengan pemerintah. Juga menjadi mitra pemerintah sehingga kebijakan pemerintah bisa mewarnai bisnis kita, ujarnya.

Selain digelar Rakernas HPDKI, sore ini akan dibuka Silatnas (Silaturahmi Nasional) peternak kambing dan domba. Sudah ada 809 peternak yang mendaftar dari berbagai daerah di Indonesia untuk berkemah mulai nanti sore, terang Yudi Guntara Noor.

Mulai hari ini juga sudah digelar Expo Peternakan yang diikuti berbagai stakeholder peternakan dan kesehatan hewan di tanah air yang menampilkan produk-produk unggulannya masing-masing. Masyarakat umum bisa melihat kemeriahan Expo ini secara gratis atau tanpa dipungut biaya. (WK)

MULAI HARI INI, KEMENTAN DAN HPDKI GELAR JAMBORE PETERNAKAN NASIONAL 2017

Jakarta (22/09/2017). Dalam rangka mendorong peningkatan peran dan kontribusi sub sektor peternakan untuk pemenuhan kebutuhan protein hewani asal ternak dan kesejahteraan peternak, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian memfasilitasi penyelenggaraan "Jambore Peternakan Nasional Tahun 2017".

Sebanyak 1.200 peternak dan pelaku usaha mengikuti acara Jambore Peternakan Nasional 2017 dengan tema ‘Masyarakat Sehat dan Cerdas dengan Protein Hewani’. Acara ini akan dilaksanakan selama tiga hari, dari 22-24 September 2017 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur.

Di acara puncak pada Ahad, 24 September 2017 Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir untuk bertemu para peternak. Mantan Walikota Solo itu rencananya melakukan temu wicara dengan para peternak dan pelaku usaha peternakan.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengungkapkan kegiatan jambore ini adalah salah satu wadah bertemu antara presiden dengan para peternak.  “Dalam acara ini, Presiden Jokowi juga ingin lebih dekat bertemu dengan masyarakat, khususnya kalangan peternak domba dan kambing,” kata Teten di Jakarta, Kamis, 21 September 2017.

"Kegiatan ini digunakan sebagai salah satu wadah untuk melakukan konsolidasi antar pelaku usaha peternakan dalam mendukung program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan," ujar Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita dalam acara Konferensi Pers Jambore Peternakan Nasional Tahun 2017, Rabu 20 September 2017 di Kantor Kementerian Pertanian.

Menurutnya kedaulatan bangsa salah satunya diukur dari kemampuannya menyediakan pangan bagi rakyatnya, termasuk pangan asal ternak. Hal ini dapat diwujudkan apabila Indonesia mempunyai kedudukan yang kuat di kancah perdagangan internasional. Peran peternakan dan kesehatan hewan tidak hanya sebagai penyedia pangan, namun juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja, dan penghasil devisa.

"Untuk itu perlu penerapan kemitraan agribisnis yang berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha peternakan dan peningkatan investasi usaha peternakan yang muaranya adalah untuk menciptakan fondasi yang kuat mewujudkan bioindustri di masa mendatang," kata I Ketut Diarmita.

Pada usia 181 tahun, yang merupakan usia sangat matang sejak lahirnya Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tanggal 26 Agustus 1836, acara ini menjadi momentum kebangkitan sekaligus penyadaran kepada seluruh masyarakat peternakan Indonesia untuk memberikan perhatian lebih serius kepada peningkatan produksi dan skala usaha komoditas domba dan kambing, sehingga mampu berperan menjadi alternatif prioritas utama sumber protein hewani.

I Ketut Diarmita menyampaikan, Kegiatan Jambore Peternakan Nasional Tahun 2017 diinisiasi oleh peternak yang bergabung dalam Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI) yang mengangkat semangat Bangga Menjadi Peternak Indonesia.

Foto saat jumpa pers, dari ki-ka: Dirkesmavet Syamsul Ma'arif,
Dirjen PKH I Ketut Diarmita, dan Ketua HPDKI Yudi Guntara. 

Tujuan pelaksanaan kegiatan Jambore Peternakan Nasional 2017 adalah: (1). meningkatkan minat masyarakat terhadap usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan; (2). meningkatkan semangat, kreatifitas dan partisipasi peternak serta pelaku usaha peternakan dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan; (3). Meningkatkan sumber daya genetik lokal serta melestarikan seni budaya yang menunjang pembangunan peternakan; (4). Memberikan apresiasi/penghargaan kepada peternak/kelompok peternak, petugas teknis dan instansi terkait yang berprestasi untuk mendorong pelaku peternakanlainnyaagar lebih giat dan berdedikasi tinggi, memiliki kebanggaan terhadap profesi yang ditekuni dan kuatnya motivasi pemenuhan protein hewani serta pengembangan agribisnis peternakan.

Acara ini dihadiri oleh lebih kurang lebih kurang 700 peternak/pelaku usaha serta undangan lainnya seperti kementerian/lembaga pemerintahan terkait, pemerintah daerah, perbankan, dengan total peserta 1.200 orang. Pada tanggal 24 September 2017 merupakan acara puncak kegiatan yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk melakukan Temu Wicara dengan peternak dan para pelaku usaha peternakan.

Rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan pada Jambore Peternakan Nasional 2017 adalah (1). Kontes Ternak Domba dan Kambing, Seni Ketangkasan Domba Garut (23 September 2017); (2). Eksibisi ternak oleh peternak sapi, ayam lokal, itik, dan kelinci (24 September 2017); (3). Penghargaan Anugeran Bakti Peternakan dan Temu Wicara (24 September 2017); (4). Ekspo dan Pameran Peternakan menghadirkan industri pengolahan hasil peternakan, industri obat hewan, industri pakan, industri kerajinan hasil peternakan, perbankan, asuransi; serta Festival kuliner (22 - 24 September 2017); (5). Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Silaturahmi Nasional Peternak (Silatnas) Kambing Domba dengan Menteri Pertanian (22 - 23 September 2017); (5). Pemecahan rekor MURI makan bersama 100 ekor kambing guling (24 September 2017).

Dalam acara Jambore Peternakan Nasional 2017 ini akan diserahkan Piala Presiden dan penghargaan Anugerah Bakti Peternakan. Piala Presiden diberikan oleh Presiden Rl kepada pemenang kontes Domba Garut (24 pemenang), Kambing Kaligesing (48 pemenang) dan seni ketangkasan Domba Garut (18 pemenang). Selain itu juga akan diberikan Anugerah Bakti Peternakan Tahun 2017 dalam bentuk tropi/piagam, dari Menteri Pertanian sebagai penghargaan kepada kelompok peternak (10 kelompok), Unit Pengolahan Hasil (UPH) peternakan (3 UPH), dan inseminator yang berprestasi (15 orang).

Selama tiga hari, jambore diperkirakan dihadiri sekitar 700 peternak dan pelaku usaha.

I Ketut Diarmita mengungkapkan, pada acara tersebut Menteri Pertanian juga akan memberikan apresiasi kepada daerah yang bebas penyakit hewan tertentu yaitu: (1) penyakit Septicaemia epizootica/ Haemorrfiagic septicaemia untuk sapi kepada Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan dan Pulau Nusa Lembongan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali; (2) Rabies untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu juga akan diberikan apresiasi kepada daerah wilayah sumber bibit : (1) Kabupaten Rembang sebagai wilayah sumber bibit sapi Peranakan Ongoie (PO); dan (2) Kabupaten Buleleng sebagai wilayah sumber bibit Sapi Bali.

Lebih lanjut disampaikan, pemberian penghargaan dari pemerintah kepada para pelaku usaha bidang peternakan ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi dan memberikan apresiasi. I Ketut Diarmita mengatakan, urusan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dalam kerangka mewujudkan kedaulatan pangan dan peningkatan daya saing ekspor merupakan tanggung jawab bersama. "Untuk itu diperlukan kertelibatan, sinergisme peran, dan kewenangan semua pihak dalam menjalankan roda pembangunan. Pelaksanaan program pembangunan pun sudah tidak bisa lagi dilakukan secara parsial", ungkapnya.

"Mari kita terus perjuangkan nasib peternak-peternak kita agar berkembang usahanya dan sejahtera. Saya juga berharap kepada para peternak agar melakukan pembenahan manajemen budidaya dan perbaikan teknis lainnya untuk menjadikan Indonesia sebagai sumber protein hewani. Selain itu juga kita dorong peternak-peternak kita untuk membentuk korporasi peternak supaya skala usahanya ekonomis. Dengan bertambahnya usaha peternakan berskala komersil, kita berharap mimpi Indonesia pada tahun 2045 menjadi lumbung pangan Asia dapat tercapai," pungkas I Ketut Diarmita penuh harap. (WK) 

TINGKATKAN JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN PAKAN, KEMENTAN TERBITKAN REGULASI BARU

Suasana sosialisasi Permentan tentang
Pendaftaran dan Peredaran Pakan yang baru, Bogor (19/9). 

Bogor, Selasa 19 September 2017. Dalam rangka untuk meningkatkan penjaminan mutu dan keamanan pakan yang akan diedarkan, baik terhadap hewan, manusia maupun lingkungan, maka pemerintah melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian menerbitkan regulasi baru, yaitu Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 22/Permentan/PK.110/6/2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan. “Permentan ini merupakan revisi dari Permentan Nomor 19/Permentan /OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pakan”, kata Direktur Pakan Sri Widayati mewakili Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan saat membuka Sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian tersebut pada hari ini tanggal 19 September 2017 di Bogor.

Sri Widayati menjelaskan, dengan adanya perubahan tersebut, maka peraturan ini perlu disosialisasikan kepada stakeholders,  utamanya produsen pakan. Untuk itu, pada acara sosialisasi ini diundang Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan; Pimpinan Perusahaan Pakan; Ketua Asosiasi Bidang Pakan, Perunggasan, dan Obat Hewan;  Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP) Bekasi; Laboratorium Pengujian Mutu Pakan; dan Jajaran Ditjen Peternakan dan Lesehatan Hewan.

"Secara garis besar Permentan 22/2017 mengatur bahwa semua pakan yang dibuat/diproduksi untuk diedarkan baik yang diperdagangkan maupun tidak, wajib memiliki Nomor Pendaftaran Pakan (NPP) serta Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan,"ucapnya.  Lebih lanjut dijelaskan, untuk memperoleh NPP Pelaku Usaha/Pemohon harus memenuhi persyaratan Administrasi dan persyaratan Teknis.

Sri Widayati menegaskan, salah satu persyaratan teknis yang harus dilengkapi adalah pakan yang didaftarkan harus lulus Uji Mutu dan Keamanan Pakan. Untuk itu pemohon berkewajiban untuk mengirim sampel ke Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan.
Kalau selama ini penerbitan sertifikasi hanya dapat dilakukan oleh Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan di Bekasi;  maka saat ini telah dapat dilakukan di Laboratorium Pemerintah Daerah yang telah terakreditasi, yaitu Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Cikole, Jabar dan Laboratorium Pakan Dinas Provinsi Kalimantan Barat.

"Kelulusan Uji Mutu dan Keamanan Pakan ditentukan oleh pemenuhan kandungan nutrisi dan anti nutrisi pakan/bahan pakan seperti telah dipersyaratkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM) untuk pakan yang belum mempunyai SNI,"ucapnya.

Menurutnya, Standard Nasional Indonesia atas jenis pakan/bahan pakan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN). Namun mengingat banyaknya jenis pakan/bahan pakan, maka saat ini yang menjadi prioritas untuk diusulkan penetapan maupun revisi SNInya, adalah jenis yang kebutuhannya di lapangan relatif tinggi. Selain itu agar penjaminan mutu dan keamanan pakan dapat dilakukan secara berkelanjutan idealnya setiap 5 (lima) tahun sekali dilakukan peninjauan. 

Sri Widayati mengatakan, upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja bukan saja hanya pada aspek teknis, namun juga kemampuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat, transparan, dan berlaku sama terhadap semua stakeholders. Untuk itu mulai Juni 2014 dalam penerbitan NPP telah diproses secara on line melalui Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) sebagaimana telah diatur dalam Permentan Nomor 117 Tahun 2013.

Lebih lanjut dijelaskan, selain kewajiban mempunyai NPP, pabrik pakan yang memproduksi pakan yang diedarkan, dalam produksinya juga harus memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Pakan Yang Baik (CPPB) dan wajib memiliki Sertifikat CPPB setelah melalui serangkaian proses penilaian.  “Sertifikat CPPB diterbitkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian, sehingga dengan memiliki Sertifikat CPPB tersebut,  produsen/pabrik pakan dapat meningkatkan daya saing melalui jaminan mutu dan keamanan pakan yang dihasilkan kepada para konsumennya,” ungkapnya.

Foto bersama peserta dan pembicara seminar. 

Dalam rangkaian sosialisasi Permentan 22 Tahun 2017,  Direktur Jenderal yang diwakili oleh Direktur Pakan,  juga menyerahkan Sertifikat CPPB kepada 9 perwakilan perusahaan pakan yang telah dinyatakan lulus penilaian tahun 2017.

Isue penting lain yang disampaikan pada pertemuan ini adalah pelarangan penggunaan Antibiotik Growth Promotor (AGP) sebagai imbuhan pakan, dikarenakan adanya efek yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia, dengan adanya residu antibiotik dalam tubuh manusia,menyebabkan timbulnya kekebalan tubuh terhadap obat/antibiotik tertentu.

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 22 ayat (4) huruf c, bahwa setiap orang dilarang menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan. Ketentuan tentang pelarangan penggunaan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan telah diatur dalam Permentan Nomor 14 Tahun 2017.

"Saya berharap forum pertemuan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh peserta, demi kelancaran implementasi Permentan No. 22 Tahun 2017 di lapangan," ucap Sri Widayati penuh harap. (WK)

KOMPETISI BLOG HARI AYAM DAN TELUR NASIONAL 2017

Dalam rangka memeriahkan Hari Ayam dan Telur Nasional (HATN) dan World Egg Day  (WED) 2017 yang akan diperingati 1 Oktober 2017 di Lombok dan 15 Oktober 2017 di Jakarta , Panitia HATN bersama Ceva Animal Health Indonesia dan Trouw Nutrition Indonesia mengadakan  kompetisi blog berhadiah. Menangkan hadiah paket TELUR gratis selama tiga bulan, hadiah handphone, plus puluhan hadiah hiburan untuk peserta

TEMA : MAU SEHAT DAN CERDAS ? YUK MAKAN AYAM DAN TELUR  

OLEH : HATN 2017, CEVA  Animal Health Indonesia dan TROUW Nutrition Indonesia

UNTUK : Umum

PERIODE: Sampai 5 Oktober 2017 Pukul: 23.00 WIB

HADIAH UTAMA:

• PAKET TELUR SELAMA 3 BULAN dikirim 2 minggu sekali   untuk 3 Orang Pemenang Utama
• Untuk area JABODETABEK hadah telur dikirim ke alamat yang tertera di form pendaftaran
• dan hadiah lainnya berupa handphone keren, kamera dan HD External.

HADIAH HIBURAN:

# 30 PENDAFTAR PERTAMA akan mendapatkan hadiah menarik

CARANYA?

1. Like fanpage PINSAR INDONESIA >> KLIK Disini
2. Follow twitter PINSAR INDONESIA >> KLIK Disini
3. Buatlah tulisan di blog kamu dengan sesuai tema : “Mau Sehat & Cerdas? Yuk Makan Ayam dan Telur”
4. Tulisan bisa berupa ulasan atau cerita dan bersifat opini sesuai tema diatas
5. Bahan untuk menyusun artikel bisa menggunakan artikel di http://pinsarindonesia.com/category/bahan-lomba-menulis-hatn-2017/, https://www.ceva.co.id/ , http://trouwnutrition.co.id/ dan referensi lainnya.
6. Tulisan minimal 500 kata disertai foto dan atau video
7. Cantumkan keyword “Hari Ayam dan Telur Nasional” dan diberi link ke http://www.pinsarindonesia.com
8. Formulir pendaftaran dapat dibuka di link: http://bit.ly/hariayamtelur 
9. Setiap peserta dapat membuat maksimal 5 artikel untuk dilombakan.
10. Pengumuman pemenang akan diinformasikan melalui HP dan email
11. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat.

JAMBORE PETERNAKAN NASIONAL 2017

SILATURAHMI IKA FATERTAN UNDIP

BOGOR, Sabtu 19 Agustus 2017. Bertempat di Desa Lulut, Gunung Putri, Bogor, Ikatan Alumni Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro (IKA Fatertan Undip) mengadakan pertemuan Silaturahmi, Sarasehan dan Halal Bihalal yang dihadiri oleh para alumni disekitar wilayah Jabodetabek.
Ir. Slamet Widodo selaku Ketua Panitia menyatakan, kegiatan silaturahmi ini merupakan kegiatan yang kedua kalinya, di mana kali pertama diadakan di Sentul tahun lalu. “Silaturahmi yang bertepatan pula dengan Halal Bihalal diadakan dari kita, oleh kita dan untuk kita.”
Maksudnya, lanjut Widodo, kegiatan silaturahmi ini didanai oleh kami para alumni, diselenggarakan dan diadakan oleh kami semua dan tentunya ditujukan untuk kami para alumni Fatertan Undip.
Ir. Muslikhin Irmat, Ketua Fatertan Undip yang juga peternak unggas di wilayah Bogor ini mengatakan dalam sambutannya, sengaja pertemuan atau silaturahmi kali ini diadakan di kandang sapi. Hal ini untuk mengingatkan kembali kita sebagai sarjana peternakan akan suasana kandang.
“Banyak alumni yang bekerja diluar bidang peternakan. Ada yang bekerja di perbankan, industri makanan, sipil, restoran, butik, IT, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, dengan suasana di kandang ini kami ingin hadirkan atau nostalgia kembali bagi para lulusan yang sudah lama meninggalkan profesi peternak ini,” jelas Muslikhin.
Kami, katanya, juga ingin mengajak teman-teman yang ingin memulai usaha bersama dibidang peternakan. Jika belum siap mandiri beternak, bisa bermitra dengan teman yang sudah memulai usaha.
Dengan slogan 3G “Guyub, Gayeng, Greget” silaturahmi dihadiri oleh angkatan tertua yakni angkatan ketiga atau angkatan tahun 60-an hingga angkatan termuda yakni angkatan 2012. Diharapkan ikatan alumni ini terus bisa bersama, saling berkerjasama, semangat (guyub, gayeng, greget).
Dr. Ir. Sutopo, M.Sc., Wakil Dekan III mewakili Dekan FPP Undip turut pula hadir dan menyampaikan apresiasinya atas suksesnya penyelenggaraan silaturahmi tersebut. Saat ini, kampus FPP Undip telah memiliki kandang ayam closed house sendiri dengan kapasitas 33.000 ekor. Di mana yang sudah operasional kapasitas 11.000 ekor dan kandang satunya dengan kapasitas 22.000 yang akan diresmikan pada tanggal 22 September nanti. Setiap tahun juga dapat menjual sapi sekitar 10-15 ekor, kambing 10 ekor. Sehingga setiap bulannya, FPP dapat menyumbangkan dana sekitar Rp.80-100 juta ke universitas.

Talkshow bisnis
Tidak hanya ajang silaturahmi dan HBH saja, talkshow dengan menghadirkan para pembicara yang kompeten turut pula diselenggarakan untuk memberikan inspirasi bagi para alumni.
Beberapa pembicara yang dihadirkan ialah Ir. Bambang Krista yang membicarakan tentang Bisnis Ayam Kampung, Ir. Agus Swarna mengenai Bisnis Ayam Broiler, Ir. Wasdiro tentang Ternak Sapi Potong. Serta tema mengenai Produk Olahan dibawakan oleh Ir. Suprapto.
Ir. Bambang Krista pemilik Citra Lestari Farm merupakan angkatan tahun 1982, dan sudah pernah menekuni bisnis ayam broiler selama 15 tahun. Karena fluktuasi harga ayam hidup broiler yang tidak menentu, Bambang Krista memutuskan untuk beralih budi daya ayam kampung. Selain berbudi daya ayam kampung, Bambang juga tekun menulis buku mengenai ternak ayam kampung dan mengisi beberapa pelatihan.
“Citra Lestari Farm (CLF) sudah berjalan selama sewindu, sejak tahun 2008 setelah 15 tahun budi daya ayam broiler. Ayam kampung dapat dikelola secara modern sehingga dapat memberikan benefit yang banyak bagi pelakunya. Bisnis ayam kampung tapi jangan kampungan,” ucap Bambang.
Artinya, ayam kampung yang dikelola secara profesional tidak kampungan, akan memberikan hasil yang tidak kampungan pula. Hingga kini, CLF sudah masuk sebagai 5 breeder besar peternakan ayam kampung di Indonesia.
Ir. Agus Swarna sebagai pembicara mengenai bisnis ayam broiler, memilih tidak menampilkan presentasi. Menurutnya, jika sudah siang para peserta pasti sudah ngantuk, apalagi jika ditambah dengan pemaparan materi. Agus yang juga merupakan peternak ayam broiler lebih memilih memberikan kuis berhadiah dan mampu menghidupkan suasana siang hari itu.
Sementara Ir. Wasdiro angkatan tahun 1984 alhamdulillah saya melihat para alumni cukup merasa nyaman walaupun acara di kandang sapi. Berarti tidak ada bau yang mengganggu mas mba dan adek-adek yang datang.
“Mulai tahun 1975, Indonesia sudah mulai kekurangan sapi. Terakhir pada tahun 1979 Indonesia pernah ekspor sapi dan kerbau. Sejak tahun itu hingga sekarang, Indonesia terus mengalami kekurangan sapi. Maka sampai sekarang, Indonesia mengimpor sapi dengan kisaran 500.000 - 700.000 ekor per tahun, karena kebutuhan untuk seluruh Indonesia sekitar 3,2 juta ekor. Sementara yang ada di dalam negeri dalam kisaran 2 jutaan ekor,” kata Wasdiro.
Dari data tersebut, terlihat sekali kebutuhan lebih besar dari persediaan, maka timbul suatu peluang bisnis.
Sebagai pembicara terakhir, Ir. Suprapto membawakan materi mengenai Produk Olahan. Menurutnya, industri pengolahan makanan masih terbuka lebar untuk ditekuni. “Usaha ini saya tekuni sejak saya mengundurkan diri sebagai karyawan di perusahaan swasta, dengan menerapkan sistem agensi.”
Diakhir acara, para alumni disuguhi musik country sambil menikmati makan siang dan foto bersama. (WK)

Menyelaraskan Hubungan Asosiasi dengan Pemerintah (Editorial Infovet Juli 2017)

Hubungan pemerintah dengan asosiasi perlu terus ditingkatkan.

Seperti apakah sebaiknya hubungan  antara asosiasi atau perkumpulan pelaku usaha dengan pemerintah? Pertanyaan ini menjadi penting karena akhir-akhir ini beberapa kali terjadi situasi hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah dengan asosiasi bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Beberapa waktu lalu pemerintah menyatakan pasokan jagung nasional cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga pemerintah menyatakan impor jagung untuk pakan tidak diperlukan. Namun beberapa waktu kemudian perusahaan pakan dan peternak mengeluhkan langkanya jagung di pasaran. Kalau toh ada, harganya jauh lebih tinggi dari harga jagung di pasar internasional.  Peternak harus membeli jagung seharga Rp. 4.700/kg sedangkan di pasar internasional konon harganya hanya Rp. 3.100/kg. Melalui negosiasi yang cukup alot, Pinsar Indonesia akhirnya bisa meyakinkan pemerintah agar tidak melakukan penghentian impor jagung sehingga peternak tidak mengalami kerugian yang berlarut-larut. Apalagi pada saat yang sama, harga jual ayam dan telur di tingkat peternak masih di bawah biaya produksi.

KEMENTAN JAMIN KETERSEDIAAN TERNAK UNTUK IDHUL ADHA 2017 AMAN

Jakarta (15/08/2017), Menjelang Hari Raya Idul Adha atau yang dikenal juga dengan Hari Raya Qurban yang akan jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah 1438 H atau bertepatan dengan tanggal 1 September 2017, setiap umat Muslim yang sudah mampu secara financial biasanya akan mencari ternak untuk digunakan sebagai hewan qurban pada hari besar tersebut. Untuk itu, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) sesuai tugas dan fungsinya telah melakukan koordinasi dengan daerah sentra produsen ternak untuk memastikan pasokan sapi-sapi qurban, terutama untuk memenuhi kebutuhan ternak untuk Ibadah Qurban tahun 2017 aman.

I Ketut Diarmita selaku Dirjen PKH Kementan menyebutkan, berdasarkan data tahun 2016, penyembelihan hewan qurban yang dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebanyak 1.019,777 ekor, terdiri dari 279.221 ekor sapi, 7.535 ekor kerbau, 650.583 ekor kambing, dan 82.438 ekor domba. I Ketut mengatakan, kebutuhan ternak untuk ibadah qurban tahun 2017 diprediksi akan meningkat sekitar 10% dari kebutuhan tahun 2016.

“Untuk mengantisipasi kebutuhan ternak untuk ibadah qurban tahun 2017,  Ditjen PKH telah melakukan koordinasi dengan Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di seluruh provinsi di Indonesia”, tutur I Ketut. Selanjutnya disampaikan, jumlah  ternak yang siap untuk ibadah qurban tahun 2017 yaitu sebanyak 1.432.940 ekor, terdiri dari 440.323 ekor sapi, 9.851 ekor kerbau, 755.288 ekor kambing dan 227.479 ekor domba.

“Berdasarkan data tersebut, maka  estimasi kebutuhan ternak untuk Ibadah Qurban tahun 2017 dapat dijamin seluruhnya terpenuhi dari penyediaan ternak lokal” jelas I Ketut.

Menurut I Ketut Diarmita, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 114 Tahun 2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban, hewan yang akan digunakan untuk ibadah qurban adalah ternak lokal yang telah memenuhi sesuai kriteria syariah Islam yaitu: a) sehat; b) tidak cacat, seperti: buta, pincang, patah tanduk, putus ekornya atau mengalami kerusakan daun telinga; c) tidak kurus; d) berjenis kelamin jantan, tidak dikebiri, memiliki buah zakar lengkap 2 (dua) buah dengan bentuk dan letak yang simetris; dan e) cukup umur yaitu untuk sapi/kerbau diatas 2 (dua) tahun dan kambing/domba diatas 1 (satu) tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap.

Selanjutnya I Ketut  mengatakan, berdasarkan laporan dari Petugas Informasi Pasar (PIP) Ditjen PKH disebutkan bahwa menjelang hari Raya Qurban tahun 2017, harga ternak di tingkat konsumen mengalami kenaikan yang bervariasi antara 5-30% dibandingkan dengan harga pada kondisi normal. Sebagai contoh untuk harga sapi di Jawa Barat berkisar antara Rp. 51.000,- sampai Rp. 65.000,- per kg berat hidup, di Jawa Tengah berkisar antara Rp. 51.000,- sampai Rp. 55.000,- per kg berat hidup, dan di Jawa Timur berkisar antara Rp. 47.000,- sampai Rp. 52.000,- per kg berat hidup. Dalam prakteknya ternak qurban dijual dengan berat taksiran (tongkrongan) tanpa ditimbang.

I Ketut menjelaskan meningkatnya harga jual sapi di tingkat produsen dan konsumen saat menjelang hari Raya Idul Adha dikarenakan beberapa hal, diantaranya: 1). Adanya permintaan ternak yang meningkat dan serentak hampir di seluruh provinsi khususnya di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi; 2). Ternak qurban telah dipilih sesuai kriteria syariah Islam dan disiapkan secara khusus sebagai ternak qurban; 3). Adanya biaya transportasi tambahan dan biaya pemeliharaan di tempat-tempat penjualan ternak qurban; 4). Pembeli tidak terlalu mempermasalahkan harga selama kriteria  ternak qurban sesuai syariah Islam terpenuhi, karena membeli ternak bertujuan untuk ber-qurban (persembahan dalam keagamaan).

Lebih lanjut disampaikan, dalam rangka mengamankan masyarakat terhadap risiko penularan penyakit zoonosis (penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya) dan upaya penyediaan daging qurban yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal), Ditjen PKH telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
Pertama, Memfasilitasi penataan 3 pilot project tempat pemotongan hewan kurban di DKI Jakarta (Jakarta Utara, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat) melalui anggaran Tugas Pembantuan APBN Tahun 2017.

Kedua, Mengirimkan Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 20039/PK.400/F/07/2017 tanggal 20 Juli 2017, tentang Peningkatan Kewaspadaan Zoonosis terhadap Hewan/Ternak dan Pengawasan Pemantauan Hewan Qurban, kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di provinsi seluruh Indonesia. untuk meningkatkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban dan pengawasan pelaksanaan pemotongan hewan qurban.

Ketiga, Membentuk Tim Pemantauan Hewan Qurban dengan SK Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 7829/KPTS/OT. 050/F/08/2017, dengan jumlah anggota tim sebanyak 129 orang, terdiri dari Dokter hewan, Paramedik dan petugas teknis lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tim akan diturunkan ke lapangan di wilayah DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

Keempat, Membuat media sosialisasi penyembelihan hewan qurban, berupa: a) Leaflet “Cara Memilih Hewan Kurban yang Baik”; b) Video: “Cara Memilih Hewan Kurban yang Baik dan Kurban dan Kesejahteraan Hewan”; c) Buku Pedoman “Pedoman Penerapan Kesejahteraan Hewan dalam Pemotongan Hewan Kurban”; dan d) Media KIE “Pengelolaan dan Pelaksanaan Kurban yang Aman, Benar dan Nyaman.

Kelima, Bersama dengan DKM, Perguruan Tinggi dan LSM aktif melakukan sosialisasi penyembelihan hewan qurban yang benar sesuai Permentan No. 114 Tahun 2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban. Keenam, Merencanakan rapat koordinasi persiapan pemantauan penyembelihan hewan kurban untuk daerah Jabodetabek pada tanggal 18 Agustus 2017. Rapat mengundang peserta dari Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan se-wilayah Jabodetabek, Perwakilan Persatuan Dokter Hewan Indonesia, Fakultas Kedokteran Hewan – IPB, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, dan Direktorat Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Ketujuh,  Merencanakan Bimtek “Pengawasan Penyembelihan Hewan Qurban” bagi Tim Pemantauan Hewan Qurban Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tanggal 21 Agustus 2017. Kedelapan, Untuk memudahkan pelaporan petugas di daerah ke pusat telah digunakan sistem pelaporan on-line melalui sms gateway yang terintegrasi iSIKHNAS dimulai pada tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017.

“Langkah-langkah tersebut di atas, diharapkan dapat memberikan ketentraman bathin kepada umat Muslim yang akan melaksanakan ibadah qurban sekaligus memberikan jaminan keamanan daging qurban bagi masyarakat yang membutuhkan” ungakp I Ketut Diarmita. (WK)

SINERGI PEMERINTAH DALAM OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN SAPI NASIONAL

Dalam rangka mengoptimalkan sumber daya lokal (sapi-sapi lokal), terutama untuk mewujudkan pencapaian swasembada daging sapi di dalam negeri, Dewan Ketahanan Nasional bersama dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Terkait Lainnya  bersinergi untuk membuat Rumusan kebijakan pengembangan sapi nasional untuk memenuhi  tujuan swasembada daging sapi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan rumusan kebijakan tersebut dilaksanakan dalam Seminar dan Lokakarya yang diselenggaarakan oleh Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) bekerjasama dengan Universitas Andalas dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Semiloka diadakan di Padang Sumatera Barat pada tanggal 2 Agustus 2017 dengan tema “Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Untuk Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional”.

Peserta seminar terdiri dari, dosen, peneliti, pemerintah pusat dan daerah, pengusaha, serta praktisi peternakan. Seminar dibuka oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Letjen TNI Nugroho Widyotomo. Keynote speaker Menteri Pertanian dibawakan oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Drh I Ketut Diarmita, M.P dengan topik: “Kebijakan Swasembada Daging Sapi Nasional untuk Kesejahteraan Rakyat”. Dilanjutkan dengan penyampaian makalah dari Ditjen PKH Kementan, Kemendag,  Kemenkominfo.Kemenhub dan Kemenkop / UMKM

Dirjen PKH I Ketut Diarmita didampingi
Sekjen Wantanas Letjen TNI Nugroho Widyotomo saat jumpa pers.

Dalam sambutannya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita Menteri Pertanian menganggap penting perlunya membangun kedaulatan pangan dalam rangka menjaga kedaulatan bangsa. Amran menegaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar warga negara yang harus dijamin ketersediaannya oleh pemerintah.

Menurutnya, kedaulatan pangan menjadi semakin relevan disaat Indonesia telah memasuki era perdagangan bebas, termasuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dimana arus perdagangan barang dan jasa antar sesama negara se-kawasan Asia Tenggara akan semakin bebas untuk keluar masuk. “Kondisi ini membuat kita harus bisa meningkatkan daya saing melalui sistem produksi dan distribusi yang efisien, termasuk di dalamnya sistem produksi dan distribusi sektor peternakan,” kata Andi Amran Sulaiman dalam sambutannya.

Lebih lanjut disampaikan, Pemerintah saat ini telah merancang ambisi besar untuk menjadikan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Fokusnya pada komoditas pangan strategis meliputi padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, gula dan daging sapi.

Selanjutnya menurut Amran Sulaiman, pembenahan tata niaga produk pertanian domestik menjadi hal penting dalam rangka terciptanya perdagangan pangan yang berkeadilan karena Menurut Amran Sulaiman, saat ini petani menghadapi persoalan pasar monopoli dan oligopoli pada agroinputnya. Di sisi lain ketika menjual produk pertaniannya, para petani menghadapi pasar yang monopsonistik dimana posisi tawar petani sangat lemah dalam menentukan harga. Pada struktur tersebut beberapa gelintir pedagang/tengkulak yang menguasai akses pasar, informasi pasar, dan permodalan yang cukup memadai berhadapan dengan banyak petani yang kurang memiliki akses pasar, informasi pasar dan permodalan yang kurang memadai serta kelembagaan yang lemah. “Oleh karena itu pembenahan tata niaga pertanian akan terkait erat dengan akses dan informasi pasar, kelembagaan petani dan pembiayaan bagi petani,” ungkap Amran Sulaiman.

Penguasaan jalur distribusi dan praktik kartel mafia pangan dinilai bisa menjadi ancaman bagi target swasembada nasional.

Sekretaris Jenderal Wantanas Letnan Jenderal TNI Nugroho Widyotomo, menilai pemberantasan mafia pangan menjadi pilihan yang harus dilakukan. “Oleh sebab itu, mau tidak mau hal ini harus diberantas dan merupakan tugas dari pemerintah dan kita semua untuk menghilangkannya”, kata Nugroho.

Menurutnya impor pangan itu untungnya besar sehingga sangat memungkinkan pihak yang bisa menggagalkan swasembada adalah pelaku monopoli distribusi pangan dan kartel. “Logikanya kan rezeki mereka berkurang,” tambahnya.

Nugroho mengemukakan saat ini ada 250 juta penduduk Indonesia yang harus dipenuhi kebutuhan pangan dan mencari cara supaya tidak impor. “250 juta orang ini pangsa pasar yang besar bagi negara lain, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa memenuhi kebutuhan sendiri,” ujarnya. Ia menerangkan untuk mencapai bonus demografi salah satunya harus dipersiapkan sumber daya manusia yang baik dan kuncinya adalah pemenuhan kebutuhan pangan.

Sementara Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian I Ketut Diarmita mengatakan pihaknya terus berupaya mewujudkan swasembada pangan salah satunya memperpendek alur distribusi agar biaya tidak tinggi dan menetapkan harga eceran terendah.

“Kalau untuk unggas kita sebenarnya sudah swasembada, konsumsi sapi saat ini 6,7 %, telur 85% dan ayam 67%,” sebut Ketut.

Terkait dengan upaya pemerintah dalam mempercepat peningkatan populasi sapi potong, pemerintah melakukan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) pada tahun 2017 dengan target 4 juta ekor akseptor dan 3 juta ekor sapi bunting.  Sesuai dengan Permentan Nomor 48 Tahun 2016, perbaikan sistem manajemen reproduksi pada UPSUS SIWAB dilakukan melalui pemeriksaan status reproduksi dan gangguan reproduksi, pelayanan IB dan kawin alam, pemenuhan semen beku dan N2 cair, pengendalian betina produktif dan pemenuhan hijauan pakan ternak dan konsentrat. Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam rangka percepatan peningkatan populasi sapi adalah melalui implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar Ke Dalam Wilayah Negara Republik.

Kementerian Pertanian juga bekerjasama dengan TNI dalam pengawalan sapi indukan impor yang saat ini dipelihara oleh kelompok peternak di Provinsi Riau, Sumatera Utara dan Aceh). Selain itu juga bekerjasama dengan Polri untuk pengendalian pemotongan betina produktif.

Pemerintah saat ini juga sedang melakukan perbaikan sistem logistik dan supply chain untuk komoditas sapi dan daging sapi melalui langkah-langkah antara lain:  a) Pengadaan dan operasionalisasi kapal ternak yang didesain memenuhi standar animal welfare.  mengubah struktur pasar, meningkatkan harga di peternak dan harga yang lebih rendah di tingkat konsumen.  Saat ini dialokasikan subsidi sebesar 80%  pada tarif muat ternak pada kapal ternak. Hal ini diharapkan akan terus mendorong perluasan produksi peternakan dan mencapai swasembada produksi pangan hewani. Pemberian subsidi yang tepat guna kepada suatu program rintisan pemerintah merupakan satu instrumen yang perlu diterapkan guna tercapainya program tersebut. Saat ini sedang disiapkan tambahan kapal sebanyak 5 unit, dan diharapkan dapat beroperasi tahun 2018; b) Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) modern di sentra-sentra produksi; dan c) Perbaikan tata laksana dan pengawasan impor yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat.

Menurut I Ketut Diarmita, pengawasan dan pemantauan proses sistem logistik dan supply chain tersebut perlu lebih dioptimalkan melalui Penguatan Data dan Informasi peternakan dan kesehatan hewan yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan melalui pengembangan  sistem  jaringan informasi di daerah sentra produksi dan wilayah konsumsi untuk memantau perkembangan populasi, produksi, ketersediaan dan distribusi ternak serta produk ternak secara aktual dan akurat dan terintegrasi antar pemangku kepentingan.  Dengan demikian kebijakan pengendalian distribusi dan ketersediaan daging nasional dalam rangka ketahanan pangan nasional.dapat dipenuhi.

Lala M. Kolopaking, Ph.D Staf Ahli Menteri Sosial Ekonomi Budaya Kominfo menyampaikan, upaya swasembada ternak dan peningkatan budidaya ternak yang berorientasi pada kesejahteraan peternak sangat penting. Kepastian pasar dengan memperoleh daya tawar pada skala usaha yang lebih rasional akan memotivasi para peternak berpartisipasi aktif dalam meningkatkan produktivitas usaha peternakan yang dimiliki.

Lala menekankan bahwa pemanfaatan Teknologi Informatika merupakan enabler dalam mencapai kesejahteraan peternak melalui aspek pengembangan ekonomi (digital economic) dan aspek transformasi sosial (digital culture). Teknologi Informasi  diyakini dapat  menyederhanakan rantai distribusi produk yang dipasarkan melalui  Aplikasi Pengelolaan Peternakan Berbasis Komunitas Peternak sebagai portal informatika. Dengan konektivitas rantai pasok online melalui jasa ekspedisi atau agen Logistik maupun delivery service pelaku usaha Peternak skala UMKM pun dapat memasarkan produknya secara online langsung ke konsumen, berapapun volumenya. Sedangkan proses transaksi online dapat difasilitasi oleh pihak perbankan. Melalui portal informatika tersebut komunitas peternak dapat berbagi informasi, melakukan promosi dan transaksi elektronik, Knowledge Management serta  dokumentasi.

Lala juga menyinggung perihal optimalisasi kelembagaan melalui koperasi usaha peternakan yang fokus pada akses pembiayaan, fokus kepada koperasi sektor riil yang berorientasi ekspor, padat karya dan digital ekonomi (eCommerce).

Hasil pembahasan dari seminar dan Lokakarya ini nantinya akan dirangkum oleh Wantannas dalam bentuk draft naskah kebijakan. Draft tersebut akan segera disampaikan kepada Presiden RI untuk mendapatkan persetujuan Presiden menjadi produk kebijakan yang berupa rekomendasi bagi Kementerian Lembaga terkait guna memperbaiki pembangunan peternakan nasional dalam rangka memenuhi ketahanan nasional. (WK)