ASOHI SELENGGARAKAN SEMINAR AMR

Seminar AMR yang digelar ASOHI di Menara 165. (Foto: Dok. Infovet)

"Rencana Kebijakan Pemerintah Terkait Penggunaan Antimikroba di Industri Peternakan" menjadi tema dalam seminar antimicrobial resistance (AMR) yang diselenggarakan Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) di Menara 165, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

"Hari ini kita dapat berkumpul mengikut seminar Rencana Kebijakan Pemerintah Terkait Penggunaan Antimikroba di Industri Peternakan. Kita lihat obat hewan terutama antimikroba cukup banyak digunakan di peternakan terkait hasil produksi ternak untuk konsumsi, dengan harapan pelaku obat hewan bisa menyediakan produk antimikroba yang aman digunakan dan mengikuti aturan yang berlaku sehingga saat produk peternakan dikonsumsi manusia itu aman," ujar Ketua Umum ASOHI, Drh Irawati Fari.

Penggunaan antimikroba yang berlebihan dan tanpa pengawasan dinilai telah memicu risiko munculnya AMR. Resistansi antimikroba pun sudah menjadi isu global dan dibicarakan di berbagai belahan dunia, karena dampak yang ditimbulkannya sangat besar.

"Banyak kasus yang terjadi, salah satunya ketika pasien sudah minum antibiotik berkali-kali lipat atau dengan mengonsumsi obat keras namun masih tidak sembuh, bahkan berakhir kematian," jelasnya.

Begitupun di industri peternakan, dahulu sebelum Indonesia menerapkan pelarangan penggunaan antibiotik sebagai growth promoter (AGP) masih bebas digunakan dan cenderung berlebihan dalam penggunaannya, bahkan tanpa resep. Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah agar penggunaan antibiotik tidak lagi digunakan secara bebas di peternakan, namun harus dengan resep dokter hewan.

"Kalau dahulu antibiotik masih bebas digunakan sebagai AGP atau pemacu pertumbuhan. Namun dengan dijalankannya program pengendalian AMR ini pemerintah mulai mengkaji pelarangan penggunaan antibiotik sebagai AGP pada 2018, obat hewan yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia dilarang digunakan di peternakan yang produknya dikonsumsi oleh manusia," ungkap Irawati.

Walau dalam pelaksanaanya belum berjalan dengan baik, ASOHI bersama para stakeholder dan asosiasi terkait pun menginisiasi pertemuan dengan pemerintah agar implementasi dari aturan AMR berjalan sesuai yang diharapkan. Hingga pada akhirnya terbit keputusan pemerintah tentang petunjuk penggunaan obat hewan dalam pakan dan peternakan melalui resep dokter hewan untuk kebutuhan terapi.

"Alhamdulillah sampai sekarang walau masih perlu perbaikan kita sudah berupaya menjalankan sesuai aturan yang berlaku. Semoga dari seminar ini kita dapat menambah wawasan untuk menghasilkan produk ternak yang aman dan sehat dikonsumsi manusia sehingga terhindar dari AMR," pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, turut menghadirkan pembicara di antaranya Guru Besar Mikrobiologi dan Bioteknologi Farmasi Fakultas Farmasi UI Prof Amarila Malik, Senior Director of Government Engagement Fleming Fund Country Grant to Indonesia Dr Emil Agustiono, dan Ketua Tim Kerja Pengawasan Peredaran Obat Hewan Kelompok Substansi Pengawasan Obat Hewan Ditkeswan Drh Mario Lintang Pratama mewakili Direktur Kesehatan Hewan.

Adanya pelarangan beberapa penggunaan antimikroba sudah melalui beberapa tinjauan. Dijelaskan Mario Lintang bahwa tinjauan dari WHO salah satunya untuk golongan flouroquinolon diimbau untuk tidak digunakan karena berpotensi meningkatkan AMR.

"Tinjauan dari WHO ada beberapa kriteria sampai akhirnya diputuskan imbauan untuk tidak menggunakan golongan flouroquinolon, sebenarnya  sebagai bentuk peringatan. Mengikuti kesuksesan pelarangan colistin, pelarangan ini menjadi tinjauan yang sangat penting," katanya.

Kendati demikian, ada beberapa produk alternatif yang bisa digunakan. Seperti saat AGP dilarang, ada beberapa produk seperti accidifier, probiotik, dan lain sebagainya yang bisa digunakan.

"Walau belum sama seperti saat AGP digunakan, penggunaan alternatif dan perbaikan dalam pemeliharaan salah satunya dengan biosekuriti mampu memberikan hasil yang baik," tukasnya. (RBS)

KEMENTAN DAN SWASTA MENYATUKAN KOMITMEN PERANGI AMR

Lokakarya Kementan Dengan Swasta, Membahas AMR
(Foto : Istimewa)

Dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor kesehatan hewan dalam mencapai kesehatan masyarakat dengan tetap memastikan produktivitas perunggasan yang berkelanjutan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) serta dukungan dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), menginisiasi lokakarya penting tentang pendekatan Keterlibatan Sektor Swasta/Private Sector Engagement (PSE) dalam pengendalian resistensi antimikroba.

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Trembesi BSD, Tangerang Selatan (19/08). Dalam lokakarya tersebut dipertemukanlah pemangku kepentingan utama dari sektor pemerintah, asosiasi, dan pelaku usaha perunggasan untuk membahas penyusunan indikator pengendalian AMR di sektor kesehatan hewan melalui penggunaan antibiotik yang bijak dan bertanggung jawab dalam peternakan unggas.

Acara ini juga sebagai ajang inisiatif untuk mensinergikan arah kebijakan nasional jelang pemerintahan baru dan dalam rangka menyiapkan rencana aksi nasional Rencana Aksi Nasional (RAN) pengendalian AMR periode 2025-2029, dengan fokus pada pengurangan penggunaan antibiotik di peternakan unggas yang akan berdampak pada kesehatan masyarakat.

Lokakarya ini memberikan ruang bagi sektor swasta untuk berkontribusi pada pengembangan regulasi dan kebijakan, yang kemudian menghasilkan komitmen signifikan dari sektor swasta yaitu menyetujui penyelarasan indikator target untuk RAN AMR 2025-2029 serta bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan strategi bersama guna menangani ancaman global "pandemi senyap" yang mendesak akibat AMR.

Komitmen tersebut meliputi dukungan terhadap larangan bertahap penggunaan antibiotik sebagai langkah pencegahan dalam peternakan unggas untuk mengatasi AMR dan mempromosikan praktik peternakan yang berkelanjutan. Selain itu, pertemuan ini juga membahas potensi implikasi dalam menyikapi dinamika perubahan arah kebijakan, memastikan pemerintah dan sektor swasta dapat selalu bersinergi membangun peternakan unggas yang lebih baik dan menjadikan Indonesia teladan bagi negara lain dalam pengendalian AMR bersama.

Direktur Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, Imron Suandy, menyoroti pentingnya kesehatan hewan dalam kerangka kesehatan untuk semua, sehingga secara nyata berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih sehat.

“Program Penatagunaan Antimikroba yang sukses memerlukan kepemimpinan dan dedikasi yang kuat dari pemerintah dan sektor swasta. Di Indonesia, keterlibatan sektor swasta dalam industri unggas sangat besar, dengan banyak perusahaan aktif di berbagai tahapan rantai nilai unggas. Hari ini menandai awal upaya kolaboratif kami untuk bertindak bersama membangun bangsa, dan kita selalu dijadikan inspirasi bagi negara lain dalam pengendalian AMR di tingkat regional, langkah peran serta sektor usaha bersama dengan pemerintah ini tentu akan menjadi pendekatan yang akan kita bagun bersama ke depannya” kata Imron.

Sejak 2017, Indonesia telah menerapkan Rencana Aksi Nasional untuk Pengendalian Resistensi Antimikroba, yang disahkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No. 7/2021. Rencana ini menekankan pentingnya melibatkan semua pemangku kepentingan utama untuk mencapai target pengendalian AMR, dengan PSE memainkan peran penting dalam mendorong kolaborasi efektif untuk mencapai tujuan kesehatan penting ini.

Country Team Leader FAO ECTAD, Luuk Schoonman, menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta unggas untuk inisiatif ini. 

“Integrasi komitmen ini ke dalam Rencana Aksi Nasional menunjukkan dedikasi kita untuk meningkatkan praktik baik peternakan dan melindungi kesehatan masyarakat. Dukungan penuh FAO akan terus berlanjut sampai kita mencapai perbaikan yang substansial dan berkelanjutan,” kata Schoonman.

Team poultry health JAPFA Breeding Division, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, Dalmi Triyono mengatakan bahwa dirinya mendukung strategi pemerintah untuk pengendalian AMR dengan mempromosikan penggunaan antibiotik yang tepat dan bertanggung jawab, dengan mengurangi penggunaan antibiotik untuk pencegahan pada peternakan unggas. 

"Komitmen kami lebih dari sekedar kepatuhan, memastikan praktik kesehatan unggas kami memenuhi standar tinggi dan keberlanjutan. Dengan menerapkan biosekuriti dan manajemen pemeliharaan yang tepat dan berkelanjutan, kami memastikan ternak sehat, produktif dan aman dikonsumsi," tuturnya.

Surveillance Analyst Assistant Manager, PT Medion Farma Jaya, Gian Pertela juga mengutarakan hal serupa dimana Medion juga mendukung setiap rencana pemerintah terkait penggunaan antibiotik yang tepat dan rasional untuk kesehatan hewan. 

"Komitmen kami terhadap inisiatif ini mencerminkan dukungan terhadap kebijakan kesehatan yang bertanggung jawab dan dedikasi kami untuk berkontribusi pada upaya global melawan resistensi antimikroba, menjaga kesehatan hewan dan manusia, serta memastikan keberlanjutan industri peternakan di masa depan," kata dia.

Setelah lokakarya, sektor swasta, bekerja sama dengan pemerintah, akan menyusun indikator outcome dan output sebagai target untuk program intervensi. Program-program ini akan fokus pada peningkatan deteksi AMR melalui perbaikan sistem monitoring, pengujian laboratorium, dan data sharing, serta meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dan Penatagunaan Antimikroba (PGA) melalui pembangunan kapasitas, meningkatkan kesadaran, dan memperkuat komitmen di kedua sektor. Acara ini melanjutkan pertemuan sebelumnya yang diadakan pada 15 Agustus 2024, yang memperkenalkan pentingnya Keterlibatan Sektor Swasta (PSE) dalam pengendalian AMR dan menetapkan indikator target untuk RAN AMR 2025-2029. (CR)

MENGHAYATI PENTINGNYA PERAN TECHNICAL SERVICE DALAM MEMINIMALISIR AMR

Foto Bersama Para Peserta

Sabtu 17 Juni 2023 yang lalu di Hotel Oak Wood Taman Mini Indonesia Indah digelarlah Lokakarya Nasional Aksi Bersama Mencegah AMR Bagi Tenaga Pelayan Teknis (Technical Services) Peternakan Unggas di Indonesia.

Acara tersebut terselenggara berkat kolaborasi dari beberapa stakeholder di dunia peternakan seperti Asosiasi Dokter hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI), Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies (CIVAS), Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI), Food and Agriculture Organization (FAO), World Animal Health Organization (WOAH), dan tentu saja Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Dalam sambutannya Ketua Umum ADHPI, Drh Dalmi Triyono menyampaikan bahwa sejatinya penggunaan antibiotik di bidang kesehatan manusia dan hewan adalah keniscayaan. Namun kurang bijak dan sesuainya penggunaan antibiotik menyebabkan terjadinya resistensi antimikroba (AMR). 

"Salah satu bidang pekerjaan dokter hewan di perunggasan misalnya, Technical Service. Mereka merupakan garda terdepan untuk mengedukasi peternak, bukan hanya menjual produk saja, tetapi harus lebih banyak memberikan pengetahuan dan mengubah mindset peternak khususnya dalam penggunaan antibiotik," tutur Dalmi.

Dalam kesempatan yang sama secara daring Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nuryani Zainuddin menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia sebagai pemangku kebijakan juga telah melakukan berbagai upaya pengendalian AMR melalui penetapan peraturan yang mendorong AMU yang bijak dan bertanggung jawab.

Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan salah satu indikator pengendalian AMR 2020-2024 adalah tercapainya penurunan 30% penggunaan antimikroba untuk tujuan profilaksis di peternakan unggas pedaging pada tahun 2024. Dengan mulai terbukanya pasar negara lain terhadap produk unggas Indonesia, tata laksana terapi antimikroba yang baik bukan saja mendukung target pemerintah dalam pengendalian AMR, tetapi juga mendukung usaha dalam memperluas pasar produk perunggasan Indonesia.

Sedangkan Tikiri Priyantha yang merupakan perwakilan WOAH mengatakan bahwa resistensi antimikroba menjadi permasalahan bersama secara global dan merupakan sepuluh besar ancaman yang membutuhkan perhatian serius. Menurutnya AMR bisa membahayakan semua makhluk, tak hanya hewan, namun juga manusia hingga lingkungan, Untuk itu sebuah gerakan bersama pengendalian AMR, untuk meningkatkan kesadaran di antara para pemangku kepentingan menjadi sebuah hal yang penting. (CR)

RESISTENSI ANTIMIKROBA: SANG PANDEMI SENYAP

Yang ditakutkan adalah apabila resistensi antimikroba benar-benar sudah terjadi pada semua jenis antimikroba, sehingga tidak ada sediaan yang efektif dalam mengendalikan mikroba patogen. (Foto: Dok. Infovet)

Selain penyakit-penyakit yang telah disebutkan, nyatanya ancaman juga datang dari resistensi antimikroba (AMR). Bukan hanya sektor peternakan yang terancam, tetapi juga kesehatan manusia dan lingkungan.

Resistensi antimikroba kini sudah menjadi isu yang mendunia, bahkan dalam KTT G20 yang berlangsung di Bali, hal itu dibahas para pemimpin dunia yang hadir. Tentunya ini harus menjadi perhatian lebih dari para stakeholder, baik di bidang kesehatan manusia maupun hewan.

Isu Global Ditakuti di Seluruh Dunia
Team Leader FAO ECTAD Indonesia, Dr Luuk Schoonman, mengatakan bahwa sektor peternakan berkontribusi dalam masalah AMR. Berdasarkan data yang ia dan timnya kumpulkan, pada 2017 saja sekitar 93.000 ton antimikroba diberikan kepada hewan, dimana 73%-nya merupakan hewan yang didayagunakan sebagai pangan (ternak).

“Selain itu 76% antimikroba yang digunakan pada hewan ternak juga digunakan pada manusia. Ini tentu mengkhawatirkan, oleh karenanya resistensi antimikroba ini juga tanggung jawab bagi para stakeholder di dunia kesehatan hewan,” kata Luuk.

Yang ditakutkan menurut Luuk adalah apabila resistensi antimikroba benar-benar sudah terjadi pada semua jenis antimikroba, sehingga tidak ada sediaan yang efektif dalam mengendalikan mikroba patogen yang mungkin dapat menyebabkan kematian pada hewan dan manusia.

Beradasarkan data WHO yang dijabarkan oleh Luuk, sekitar 700.000 orang meninggal akibat resistensi antimikroba di 2014. Ia juga membuka data dari The Lancet pada Januari 2022, dimana pada 2019 sekitar... Selengkapnya baca di Majalah Infovet edisi Desember 2022. (CR)

MENGGUNAKAN ANTIMIKROBA SECARA CERDAS BERSAMA BETTER PHARMA

Dr Kanjana Imslip Melakukan Presentasi Secara Online

Isu resistensi antimikroba sudah menjadi isu global yang bahkan hendak dibahas dalam pertemuan G-20. Sektor peternakan menjadi sorotan karena dinilai menyumbang persentase yang tinggi karena praktik penggunaan antimikroba yang serampangan.

Better Pharma selaku perusahaan obat hewan terkemuka menggelar webinar bertajuk "Antibitotic Smart Used, Could Be Done?" melalui daring Zoom Meeting pada Senin (25/4). Dalam webinar tersebut yang bertindak sebagai narasumber yakni Dr Kanjana Imslip dari Departemen Farmakologi, Fakultas Kedokteran Hewan Kasetsart University, Bangkok.

Dalam presentasinya kita dibawa kembali mempelajari mata kuliah farmakologi. ia menjelaskan lebih detail mengenai berbagai hal terutama aspek farmakodinamik dan farmakokinetik dari suatu sediaan. Selain itu Dr Imslip juga menjelaskan terkait faktor - faktor yang mempengaruhi bioavabilitas dan distribusi sediaan antimikroba.

"Terdapat banyak sekali faktor yang menjadi pertimbangan dalam memilih sediaan antimikroba yang tepat untuk pasien kita, diataranya adalah spesies hewan, rute pemberian, serta faktor psikokimia lainnya, nah ini yang harus kita pertimbangkan," tuturnya.

Selain itu Dr Im juga menjelaskan juga interaksi antar antimikroba, mana saja yang sinergis bahkan yang antagonis. Ini juga merupakan pertimbangan dari seorang dokter hewan dalam mengombinasikan antimikroba (bila perlu).

Terakhir yang menjadi perhatian akan isu resistensi antimikroba dan residu antimikroba adalah tatacara dan waktu penggunaan. Dr Im mengingatkan pada para petugas medis agar bijak dalam menggunakan antimikroba, selain menjadi senjata terakhir, penggunaan antimikroba juga harus mempedulikan withdrawal time dari sediaannya.

"Agar tidak terjadi residu, sebainya diperhatikan waktu panen dan waktu paruh obat. Contoh misalnya pada ayam, jika waktu ayam dipanen sediaan antimikrobanya belum melewati withdrawal time, ini bahaya pasti akan ada residu di produk hewannya, nah ini makanya harus diperhatikan" tutupnya (CR)

WAAW 2021: MENTAN TEGASKAN PENDEKATAN ONE HEALTH DIBUTUHKAN UNTUK KESEHATAN DUNIA

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo pada puncak acara WAAW 2021. (Foto: Infovet/Ridwan)

Pekan Kesadaran Antimikroba Sedunia (World Antimicrobial Awareness Week/WAAW), yang diperingati setiap tahunnya pada 18-24 November, merupakan momentum penting untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat dunia dalam pengendalian resistensi antimikroba/antimicrobial resistance (AMR) dengan pendekatan one health.

“Pendekatan one health sangat dibutuhkan untuk kesehatan dunia, mengingat saat ini masalah kesehatan dengan adanya pandemi COVID-19 dan AMR membuat tren kemunduran dalam ketahanan pangan. Oleh karena itu, semua sektor harus terlibat aktif dan bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan dan ketahanan pangan,” ujar Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, dalam kegiatan puncak Pekan Kesadaran Antimikroba 2021 yang diselenggarakan secara hybrid di Provinsi Bali, Rabu (24/11/2021).

Lebih lanjut dijelaskan, AMR menjadi isu yang santer dibicarakan di seluruh dunia karena diprediksi menjadi pembunuh nomor satu pada 2050 mendatang dengan tingkat kematian mencapai 10 juta jiwa pertahun dan kematian tertinggi terjadi di kawasan Asia.

“Prediksi tersebut bisa saja terjadi apabila kita tidak melakukan pengendalian secara konkrit. Untuk itu komitmen kita dalam mengendalikan AMR bersama-sama menjadi bagian penting,” imbuh Mentan Syahrul.

Untuk mengantisipasi dampak tersebut dan meningkatkan ketahanan pangan, lanjut Syahrul, pihaknya telah melakukan beberapa strategi diantaranya meningkatkan kapasitas produksi berkelanjutan, penguatan diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan pangan dan sistem logistik, pengembangan pertanian modern dan dukungan Gratieks.

“Melalui strategi ini kita transformasikan kemandirian sistem pangan secara holistik, berintegrasi dan berkelanjutan. Saya berharap ada kesatuan emosional bahwa masalah kesehatan adalah ujung yang sangat penting melalui ketahanan pangan. Saya percaya kita semakin mempertajam program bersama lembaga dunia sebagai upaya gerakan antimikroba di Indonesia untuk kontribusi pada kepentingan dunia,” ucap dia.

“Mari kita bekerjasama saling bertukar pikiran cerdas kita dengan pendekatan intelektual melalui referensi dunia yang bisa kita pelajari bersama untuk kesehatan manusia, hewan dan lingkungan di masa mendatang.”

Konsep one health didefinisikan sebagai upaya kolaboratif dan komunikatif dari berbagai sektor, utamanya kesehatan manusia, hewan dan lingkungan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global untuk mencapai kesehatan optimal. Pengendalian penyakit zoonosis, AMR dan penggunaan antibiotik yang bijak memerlukan kolaborasi multisektor, tidak hanya terbatas pada kesehatan dan pertanian, tetapi juga kehutanan, lingkungan dan pendidikan. (RBS)

SOSIALISASI PENINGKATAN KESADARAN PENATAGUNAAN ANTIMIKROBA

Dirkeswan Nuryani Zainuddin saat memaparkan presentasinya dalam Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Penatagunaan Antimikroba untuk Dokter Hewan. (Foto: Infovet/Ridwan)

Antimikroba merupakan penemuan besar yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, hewan dan lingkungan. Kendati demikian, antimikroba bagai pedang bermata dua, penggunaannya yang tinggi dan tidak bijak memacu meningkatnya resistansi mikroba atau antimicrobial resistance (AMR).

Data WHO 2014, menunjukkan kejadian AMR sudah merenggut 700 ribu jiwa dan diperkirakan meningkat 10 juta jiwa pada 2050 apabila tidak dikendalikan. Sementara survei AMU 2020, menunjukkan antibiotik enrofloxacine, amoxicillin, colistin, sulfadiazine, trimethoprim, ciprofloxacin dan tylosin masih cukup tinggi digunakan di enam provinsi di Indonesia.

Dari latar belakang tersebut, dilaksanakan Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Penatagunaan Antimikroba untuk Dokter Hewan, Selasa (5/10/2021), atas kerja sama Kementerian Pertanian, FAO, USAID dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI).

Dalam kegiatan tersebut dijelaskan, salah satu dampak residu antibiotik yang tertinggal di bahan pangan asal hewan sangat berbahaya bagi manusia. Hal tersebut bisa mengakibatkan reaksi alergi, toksisitas, memengaruhi flora usus, pengaruh buruk pada respon imun dan resistensi pada mikroorganisme.

“Selain berbahaya bagi kesehatan, residu antibiotik juga berpengaruh terhadap lingkungan dan ekonomi,” papar Prof Ida Tjahajati dari Universitas Gadjah Mada yang menjadi narasumber.

Ida menjelaskan, faktor pendorong terjadinya resistensi antimikroba pada sektor peternakan akibat dari penggunannya yang berlebihan, tidak sesuai dosis dan waktu henti, penerapan sanitasi dan higiene yang buruk, minimnya kesadaran, serta lemahnya kepatuhan dan kontrol penggunaan antimikroba.

Oleh karena itu, kesadaran masyarakat di sektor peternakan dan kesehatan hewan menjadi sangat penting dalam menegakkan penatagunaan antimikroba. Hal itu ditegaskan Direktur Kesehatan Hewan (Dirkeswan), Nuryani Zainuddin.

Ia menjelaskan, tujuan penatagunaan antimikroba adalah untuk mengurangi kerusakan berkelanjutan akibat AMR pada hewan, manusia dan lingkungan, serta mengurangi konsumsi dan biaya antimikroba tanpa meningkatkan mortalitas. “Juga mengoptimalkan biaya perawatan kesehatan pada manusia maupun hewan,” katanya.

Lebih lanjut, adapun strategi penatagunaan antimikroba di bidang peternakan dan kesehatan hewan bisa dilakukan dengan menerapkan good farming practices, biosekuriti, biosafety, vaksinasi dan praktik kedokteran hewan yang baik. Dengan begitu, lanjut dia, bisa dipastikan penggunaan antimikroba dan risiko perpindahan mikroorganisme akan menurun.

“Penting juga untuk melakukan diagnosis tepat terhadap suatu kasus penyakit dan peresepan yang bertanggung jawab dari dokter hewan. Hal ini menjadi pendorong penggunaan antimikroba secara bijak dan bertanggung jawab,” pungkasnya. (RBS)

PASCA FREE AGP, KONSEKUENSI REGULASI DAN UPAYA MENJAGA PERFORMA AYAM DENGAN PAKAN TERAPI

Penggunaan antibiotik dalam pakan masih diperbolehkan melalui pakan terapi yang penggunaannya harus sesuai aturan pemerintah. (Foto: Dok. Infovet)

Kebijakan penggunaan antibiotik dalam dunia peternakan dua tahun terakhir ini benar-benar menjadi tema dan trending topik yang selalu seru untuk dikupas lebih rinci dan detail. Tidak hanya berdampak terhadap perubahan pola strategi dalam menyusun formula pakan, namun juga startegi tata cara pemeliharaan termasuk sistem biosekuritinya.

Zaman telah berubah, waktu berganti dan strategi untuk bisa bertahan hidup dengan efisiensi terbaikpun mengalami penyesuaian. Titik-tolak perubahan ini terjadi seiring dengan penegasan implementasi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 14/2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan pada bagian kelima. Kriteria obat hewan yang dilarang tercantum dalam Pasal 15 ayat 1. Kebijakan tersebut sesuai amanat Undang-Undang No. 18/2009 juncto No. 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Secara tersurat, esensi dari Permentan No. 14/2017 mengatur penggunaan antibiotik yang dicampur dalam pakan tidak lagi diperbolehkan. Kendati demikian, pencampuran antibitoik dalam pakan saat ini hanya boleh digunakan dengan resep dokter hewan dan dalam monitoring yang ekstra ketat. Berbeda dengan era sebelumnya dimana antibiotik masih diizinkan sebagai pemicu pertumbuhan (Antibiotic Growth Promotor/AGP). Namun dengan adanya penegasan pemerintah terkait pelarangan penggunaan antibiotik, menjadi paradigma baru bagi industri peternakan khususnya untuk menyediakan produk-produk peternakan yang lebih ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).

Konsekuensi yang harus dihadapi dari hal tersebut terjadi tidak hanya di kalangan peternak, namun juga terjadi di semua stakeholder yang berhubungan dengan industri peternakan (feed mill, breeding farm, perusahaan obat hewan dan imbuhan pakan, perusahaan penyedia bahan baku pakan dan sebagainya). Sehingga tantangan kuman penyakit, baik virus ataupun bakteri harus disikapi dengan melakukan antisipasi lebih dini dan lebih serius dibandingkan sebelumnya. Jangan sampai bakteri menjadi kebal (resistant) terhadap berbagai jenis antibiotik, sehingga akan menjadi bom biologis yang membahayakan bagi kelangsungan hidup manusia.

Isu Resistensi Antimikroba (AMR/Antimicrobial Resistance)
Pada Juli 2014 silam pernah diadakan pertemuan global “The Review on Antimicrobial Resistance” dimana dari hasil pertemuan tersebut menyatakan bahwa kasus infeksi bakteri yang kebal/resisten terhadap antimikroba meningkat sangat signifikan. Di Eropa dan Amerika Serikat saja lebih dari 50.000 nyawa hilang tiap tahunnya karena kasus resistensi ini pada kejadian infeksi sekunder bakteri penyakit malaria, HIV/AIDS dan TBC.

Dari pertemuan itu juga para ahli memperkirakan jumlah korban meninggal secara global di seluruh dunia mencapai sedikitnya 700.000 setiap tahun. Pada 2050, jumlah ini diprediksi naik mencapai 10 juta orang, jauh lebih tinggi dibandingkan korban meninggal akibat kanker, diabetes, kecelakaan lalu lintas, kolera, tetanus, measles, diarea dan kolera.

Dari total jumlah tersebut, korban terbesar sekitar 4 juta orang dari Afrika dan Asia. Bahkan prediksi biaya kesehatan untuk mengatasi kasus resistensi ini mencapai hingga 100 triliun dolar AS per tahun. Selain itu resistensi antibiotik juga turut meningkatkan risiko kematian yang secara langsung berpengaruh pada menurunnya usia harapan hidup suatu negara.

• Konsekuensi di Kalangan Peternak
Terbukti semua peternak berbenah diri. Bagi para peternak yang mempunyai anggaran cukup, tidak tanggung-tanggung langsung menyulap kandangnya dari open house (kandang terbuka) menjadi semi closed house (tunel) bahkan full closed house (kandang tertutup) dengan evaporative cooling system.

Tantangan kuman dari luar bisa ditekan karena kandang dalam kondisi tertutup 24 jam, dimana hanya area inlet (tempat udara masuk) saja yang dibuka. Harapannya jumlah kontaminan bibit penyakit bisa di tekan seoptimal mungkin. Tidak hanya itu, di kalangan peternak yang masih menggunakan sistem kandang terbuka pun tidak mau kalah. Mereka mencari... Selengkapnya baca di Majalah Infovet edisi November 2019.

Oleh: Drh Eko Prasetio

Private Commercial Broiler Farm Consultant