MENTAN AJAK PETERNAK MAKSIMALKAN PENYERAPAN KREDIT USAHA RAKYAT

Syahrul Yasin Limpo Disela Kunjungannya ke Boyolali
(Foto :Detik.com)

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengajak para peternak Indonesia untuk memperkuat hilirisasi pangan asal ternak sebagai kekuatan utama masa depan bangsa. Menurutnya peternakan tak hanya untuk makan saja, tetapi sekaligus menjadi lapangan kerja.

"Peternakan adalah sesuatu yang sangat penting, karena itu terkait dengan nutrisi yang ada dan peternakan tidak hanya untuk makan tetapi sekaligus lapangan kerja. Dan bisa dilakukan oleh rakyat secara langsung," ujar Syahrul kepada para wartawan dalam puncak peringatan bulan bakti peternak dan kesehatan hewan ke-187 di Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Jumat (22/9/2023).

Mentan juga mengatakan bahwa Presiden sudah mempersiapkan dana untuk membantu permodalan masyarakat yakni melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pihaknya bersama jajaran tingkat kabupaten siap membantu untuk memfasilitasi masyarakat yang akan menggunakan fasilitas KUR di dalam program peternakan.

Lebih lanjut ia menuturkan, Kementan memiliki banyak program unggul serta layanan kredit usaha rakyat yang bisa diakses para peternak dalam memperkuat modal usaha. Selain itu, Kementan juga memiliki program Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri atau disingkat Si Komandan.

"Program Si Komandan mampu melahirkan 8 juta ekor. Modalnya hanya 1,8 triliun (rupiah) tapi hasilnya bisa mencapai 41 triliun. Kenapa? Karena peternak ayam hanya 40 hari, telur cuma 2 bulan. Domba juga begitu. Kambing juga begitu. Jadi maukah kita membangun ternak kita untuk Indonesia. Oleh karena itu saya berharap di momentum bulan bakti ini kita lebih banyak konsolidasi memperbaiki budi daya dan serap akses KUR peternakan yang baru 21 triliun," katanya.

Melalui peringatan bulan peternak dan kesehatan hewan ini, lanjut dia, menjadi bagian-bagian untuk melakukan konsolidasi berbagai konsep dan program. Baik yang sementara ini berlangsung difaktualisasi dengan melihat hasil-hasil yang ada.

"Ada yang sangat berhasil, tentu ada yang sedang-sedang saja dan tentu banyak PR-PR dari hasil kita berada di Boyolali ini (peringatan hari bakti peternakan dan kesehatan hewan)," imbuh dia.

Capaian bidang peternakan tahun ini, kata Syahrul, menunjukkan tren yang cukup baik. Baik dari produksi dan budidaya, industrisasi dan hilirisasi sampai dengan prospek ekspornya yang terus meningkat. (INF)

KEMBANGKAN TERNAK SAPI TERINTEGRASI, PEMERINTAH GANDENG SWASTA DAN PERGURUAN TINGGI

Kementan menggandeng kerja sama dengan PT Berdikari dan PT Bosowa Corporindo, serta Universitas Hasanuddin. (Foto: Istimewa)

“Melalui MoU ini diharapkan ada sinergi dari semua pihak untuk menyiapkan program-program pengembangan peternakan sapi terintegrasi dapat direalisasikan dengan lebih baik.”

Hal itu disampaikan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL), saat menyaksikan penandatanganan kerja sama antara Kementerian Pertanian (Kementan), swasta (PT Berdikari dan PT Bosowa Corporindo), dan perguruan tinggi (Universitas Hasanuddin), dalam mengembangkan peternakan sapi terintegrasi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penandatanganan MoU di Universitas Hasanuddin, Makasar, Sabtu (9/9/2023), dilakukan oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Nasrullah, bersama Direktur Utama PT Berdikari Muhammad Syarkawi Rauf, dan Rektor Universitas Hasanuddin Jamaluddin Jompa, serta Direktur PT Bosowa Corporindo Suardi Madama.

Lebih lanjut SYL menambahkan, penguatan komitmen dengan PT Berdikari dan Universitas Hasanuddin sangat penting dalam menjawab permasalahan kebutuhan daging sapi dalam negeri. Adapun ruang lingkup dalam kerja sama meliputi produksi pakan dan teaching farm, program Corporate Social Responbility (CSR), dan pengembangan peternakan terintegrasi.

Sementara, Direktur Utama PT Berdikari, Muhammad Syarkawi Rauf, mengungkapkan bahwa pihaknya sebagai perusahaan milik negara tentu akan mengoptimalkan penyediaan komoditas yang menjadi sumber protein hewani melalui pengembangan peternakan sapi terintegrasi. Berdikari juga bersinergi melaksanakan aktivitas penggemukan sapi bakalan di Kabupaten Sidrap.

“Kami akan fokus dan memaksimalkan kesepakatan ini dan berkomitmen mengembangkan lini bisnis peternakan sapi,” kata Syarkawi.

Rektor Universitas Hasanuddin, Jamaluddin Jompa, turut menambahkan, pihak kampus menyambut baik kerja sama ini, dengan Tri Dharma perguruan tinggi, pihaknya dapat memberikan sumbangsih pada pengembangan peternakan sapi terintegrasi dalam mendorong keberhasilan pembangunan pertanian nasional.

Sedangkan menurut Dirjen PKH, Nasrullah, pengembangan peternakan sapi terintegrasi bisa menjadi langkah strategis meningkatkan produksi dalam negeri, terutama dengan adanya sinergi dan kolaborasi antar semua pihak dari hulu sampai hilir. Ia menyebut, untuk mencapai itu perlu dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk akademisi, sektor, dan masyarakat.

“Kami optimis dengan hasil kesepakatan kerja sama ini akan dapat tercapai peningkatan populasi dan produksi, serta peningkatan nilai tambah dan daya saing produk peternakan, khususnya sapi,” tandasnya. (INF)

MENTAN: FOKUS PADA PENINGKATAN NILAI TAMBAH & DAYA SAING PRODUK OLAHAN

Mentan SYL saat menghadiri launching hilirisasi peternakan. (Foto: Istimewa)

Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL), menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak melalui berbagai program kerja sama yang fokus pada peningkatan nilai tambah dan daya saing produk peternakan.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Launching Hilirisasi Peternakan: Produksi Perdana Susu dan Keju Organik Indonesia di Kabupaten Pasuruan. Launching tersebut menjadi salah satu langkah nyata Kementerian Pertanian mendorong hilirisasi produk peternakan khususnya susu dan keju.

“ini menjadi langkah pasti bagi Indonesia, negara kita besar dengan berbagai produk pertanian yang sangat berpotensi dan hari ini kita lakukan upaya hilirisasi, ini menjadi bagian yang sangat penting,” kata SYL di Koperasi Peternakan Sapi Perah Setia Kawan (KPSP), Nongkojajar, Kabupaten Pasuruan, Selasa (29/8).

Produksi susu organik dan hilirisasi keju organik pertama di Indonesia ini merupakan bukti hasil kerja sama negara Indonesia-Denmark. SYL menyebut kerja sama ini diharapkan dapat mendorong peternak di sentra persusuan lainnya untuk berperan dan melakukan replikasi peternakan sapi perah organik di wilayahnya.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Nasrullah, mengungkapkan bahwa produk organik komoditas peternakan Indonesia sangat potensial dikembangkan melalui konsep back to nature. Pemerintah telah menetapkan Peta Jalan Pengembangan Persusuan Organik Nasional 2022-2026, sehingga pengembangan susu organik dapat didorong maksimal dan menembus pasar ekspor dunia.

“Dengan launching susu dan keju organik oleh Bapak Menteri Pertanian ini, kami harap para peternak sapi perah organik lainnya dapat menghasilkan berbagai jenis produk olahan berkualitas, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah serta daya saing di dalam maupun luar negeri,” ungkapnya.

Sementara, Chargée d’affairs a.i. (Acting Ambassador of Denmark), Per Brixen, turut menyampaikan Pemerintah Denmark bangga mendukung komitmen kuat Indonesia dan para peternak, serta pengusaha perintis untuk mengembangkan produk susu organik, sehingga dapat mencapai peluang ekspor baru, meningkatkan pendapatan peternak, dan mengatasi tantangan lingkungan.

Berdasarkan data Ditjen PKH, lokasi Pilot Project Pengembangan Susu Organik yang ada di KPSP Setia Kawan Pasuruan, sejak dikonversi menjadi peternakan organik pada 2021, memiliki target produksi di 2023 mencapai 32 ribu liter susu organik segar yang akan diolah menjadi 3 ton keju organik. Proyeksi untuk tiga tahun ke depan (2026), produksi susu organik segar tahunan akan mencapai 1,5 juta liter dan keju organik sebanyak 157 ton. (INF)

LANGKAH PEMERINTAH KENDALIKAN ANTRAKS DI GUNUNGKIDUL

Pengendalian antraks melalui vaksinasi dan membangun kesadaran deteksi dini gejala antraks. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) kendalikan penyakit antraks melalui pengoptimalan vaksinasi pada hewan khusus ruminansia seperti sapi, kerbau, atau kambing. Selain vaksinasi, pihaknya bersama pemerintah daerah juga membangun kesadaran masyarakat melakukan pengecekan dini guna mengenali gejala antraks.

“Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu menurunkan penyebaran antraks sekaligus meningkatkan sistem kekebalan hewan ternak,” ujar Kepala Dinas Veteriner dan Kesehatan Hewan Gunung Kidul, Wibawanti, di Desa Candirejo, Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Kamis (13/7/2023), melalui siaran pers Kementan.

Sementara Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Syamsul Ma'arif, mengatakan antraks yang merupakan penyakit bakterial bersifat menular akut pada manusia dan hewan yang disebabkan bakteri Bacillus anthracis yang hidup di tanah. Bakteri ini dapat menyerang hewan pemakan rumput dan dapat menular ke manusia.

“Pelaporan adanya penyakit atau kematian hewan yang tidak biasa, wajib dilakukan pemilik ternak dan perusahaan peternakan untuk menanggulangi penyebaran,” kata Syamsul.

Ia mengimbau semua pihak bisa bekerja sama, utamanya dalam melaporkan hewan yang sedang sakit. Sesuai aspek keamanan pangan, ketika hewan sakit harus dilaporkan ke dokter hewan untuk memastikan bahwa penyakit tersebut tidak berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang mengonsumsinya.

“Bila dokter mendiagnosis penyakit antraks, maka sesuai aturan berdasarkan sifat penyakit, hewan tersebut dilarang untuk dipotong dan/atau membuka bangkainya. Sebab bakteri antraks yang keluar dari tubuh, begitu terpapar udara akan segera membentuk spora, dimana spora tersebut akan dapat bertahan di lingkungan hingga puluhan tahun,” jelasnya.

Lebih lanjut, spora tersebut akan menginfeksi manusia dan dapat menimbulkan empat tipe penyakit, yaitu tipe saluran pencernaan bila masyarakat mengonsumsi, tipe kulit yang ditunjukkan dengan adanya keropeng khas, tipe paru- paru bila mengirup spora dan tipe radang otak.

“Kalau hewan sudah mati harusnya langsung dikubur dengan kedalaman tertentu hingga tanah uruknya kira-kira dua meter, agar tidak digali oleh hewan pemakan daging lainnya,” sebutnya.

Berkaitan dengan antraks, Syamsul mengatakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang sangat masif pada masyarakat sangat penting untuk membangun kesadaran akan kesehatan hewan dan menjamin keamanan pangan.

“Penyembelihan hewan di RPH juga sangat penting untuk memastikan hewan yang disembelih sehat atau tak berpenyakit yang membahayakan kesehatan masyarakat,” tukasnya. (INF)

CEK TEMPAT HEWAN KURBAN, MENTAN SEBUT STOKNYA AMAN

Mentan SYL saat mengecek ketersediaan hewan kurban di Bogor. (Foto: Istimewa)

Jelang Idul Adha tahun ini, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL), memastikan ketersediaan hewan kurban secara nasional dalam kondisi aman.

“Kami hari ini melakukan pengecekan on the spot, tempat-tempat yang dipersiapkan untuk menampung sapi, kerbau, dan hewan lainnya dalam rangka persiapan idul kurban yang sebentar lagi akan berlangsung,” ujar Mentan SYL usai mengecek ketersediaan hewan kurban di Kandang Kelompok Ternak milik PT Bima Jaya Farm yang berlokasi di Simpang Yasmin, Bogor, Senin (19/6/2023).

Depo yang di cek langsung Mentan ini menampung 900 ekor sapi yang 90% di antaranya berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB) dan 150 kambing/domba. Berdasarkan informasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), seluruh hewan kurban di depo tersebut dipastikan telah mengantongi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). Bahkan usai meninjau depo, Mentan SYL menyatakan semua hewan kurban dalam kondisi sehat dan sesuai standar yang telah ditetapkan.

“Hari ini saya cek ear tag, jadi semua hewan kurban yang dari daerah, NTT, NTB, maupun Sulawesi harus ada ear tag, dan saya cek tadi yang di sini ada semua,” ucapnya.

Ia menambahkan, pihaknya bersama pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota senantiasa berkoordinasi mempersiapkan hewan kurban tahun ini dalam segala aspek. Ia mengaku telah membentuk tim gugus tugas yang setiap minggunya melaporkan kesiapan hewan kurban di tingkat daerah.

“Tahun ini saya pastikan Kementan mempersiapkan hewan kurban dengan jauh lebih baik dalam segala aspek, tentu kami bersama dengan kabupaten dan provinsi yang ada di Indonesia,” terang dia.

Diketahui, ketersediaan hewan kurban saat ini dalam kondisi cukup bahkan suprlus. Kementan mencatat ketersediaan hewan kurban 2023 secara nasional, baik sapi, kerbau, kambing, maupun domba mencapai 2.737.996 ekor, sementara kebutuhan hewan kurban tahun ini diproyeksikan sebanyak 1.743.051 ekor atau meningkat 2% dari tahun sebelumnya. (INF)

LANGKAH DARURAT PEMERINTAH RESPON PENINGKATAN KASUS RABIES

Vaksinasi rabies digeber untuk merespon peningkatan kasus. (Foto: Istimewa)

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan) merespon peningkatan kasus rabies di beberapa daerah, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan mengambil langkah darurat penyediaan vaksin rabies tambahan, peningkatan kapasitas petugas, dan kampanye kesadaran masyarakat tentang rabies.

Hal tersebut disampaikan Direktur Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, Nuryani Zainuddin dalam keterangan tertulisnya Minggu (18/6/2023). “Tahun ini Kementan telah mengalokasikan vaksin rabies senilai Rp 6,92 Milliar secara nasional,” kata Nuryani.

Kendati demikian, Nuryani bilang jumlah vaksin yang disiapkan belum mencukupi, sehingga pihaknya tengah berupaya mengakses vaksin rabies dari World Organisation for Animal Health (WOAH) dengan total 400 ribu dosis yang akan dikirimkan secara bertahap.

“Untuk respon darurat kita kirimkan tambahan vaksin rabies ke daerah yang kasusnya meningkat seperti di NTT,” jelasnya  “Fokus utama vaksinasi di desa tertular dan dilanjutkan di desa-desa lain di wilayah tertular. Minimal 70% populasi anjing di wilayah tertular harus divaksinasi.”

Ia mengungkapkan bahwa vaksinasi tidak hanya melindungi hewan dari ancaman rabies, namun juga agar siklus rabies di hewan berhenti dan masyarakat terlindungi dari ancaman rabies.

“Saya harap kerja sama dan peran aktif masyarakat mendukung kegiatan vaksinasi ini dan saya juga minta masyarakat memastikan anjingnya dikandangkan atau diikat dulu,” imbuhnya.

“Kami juga telah menggandeng kerja sama kemitraan untuk ketahanan Kesehatan Indonesia-Australia (AIHSP) untuk mendukung pengendalian rabies, khususnya untuk peningkatan kapasitas petugas, pengujian laboratorium, dan KIE.”

Peningkatan kasus rabies pada hewan dan manusia disebut merupakan dampak dari adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penurunan kegiatan vaksinasi rabies dalam tiga tahun terakhir.

Sebagai informasi, sebelumnya juga telah dilaksanakan pelatihan kepada 35 petugas vaksinator di kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) NTT. Pelatihan serupa juga akan dilaksanakan di wilayah tertular lainnya. “Untuk pelatihan pengendalian rabies secara daring akan dibuka untuk seluruh Indonesia,” tambahnya.

Selain itu, untuk bisa menuntaskan rabies di daerah tertular, pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Kementerian Kesehatan terkait kemungkinan penggunaan dana siap pakai (DSP) melalui penetapan tanggap darurat wabah rabies ataupun siaga darurat rabies.

“Ini segera kita lakukan pembahasan karena beberapa kabupaten telah menetapkan kejadian luar biasa, bahkan ada yang telah menetapkan tanggap darurat wabah rabies,” ucap Nuryani.

Pihaknya juga akan mendorong pembahasan terkait potensi penggunaan sumber pendanaan lain, seperti dana desa untuk mendukung pengendalian rabies. “Ada beberapa contoh desa yang berhasil menggunakan dana desa untuk mendukung pengendalian rabies, sehingga harapannya jika di semua desa tertular bisa mengakses dana ini, saya yakin akan lebih mudah mengendalikan dan memberantas rabies,” tandasnya. (INF)

SOSIALISASI & BIMTEK PELAKSANAAN KURBAN DI TENGAH WABAH

Sosialisasi dan bimtek pelaksanaan kurban di tengah kewaspadaan penyakit hewan yang dilaksanakan secara hybrid di Kantor Kementan. (Foto: Dok. Infovet)

Menjelang pelaksanaan Hari Raya Iduladha, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) pelaksanaan kurban di tengah kewaspadaan wabah penyakit hewan.

Kegiatan dilakukan secara hybrid pada Rabu (14/6/2023), dihadiri sekitar 1.000 orang dari medik dan paramedik selaku tim pemantau hewan kurban, para Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) selaku pelaksana kegiatan pemotongan hewan kurban di luar RPH-R. Adapun narasumber pada sosialisasi dan bimtek di antaranya Drh Denny Widaya Lukman dan Drh Vetnizah Juniantito dari IPB University.

“Kegiatan sosialisasi dan bimtek kami laksanakan mengingat pelaksanaan kurban tahun ini kita dihadapkan dengan munculnya penyakit hewan baru, yaitu Lumpy Skin Disease (LSD) pada sapi dan kewaspadaan akan munculnya Peste des Petits Ruminant (PPR) pada kambing dan domba”, kata Dirjen PKH Kementan, Nasrullah, dalam keterangan resminya, Jumat (16/6/2023).

Ia menjelaskan, kegiatan ini sesuai arahan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL), terutama untuk menyikapi munculnya LSD di beberapa daerah. “Bapak Mentan mengarahkan agar pemerintah memberi bimbingan yang dapat memberikan ketenangan jiwa pada masyarakat. Kegiatan ini juga sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam pencegahan penyebaran penyakit. Pencegahan harus dimulai dari kegiatan penjualan hewan kurban hingga pelaksanaan pemotongan kurban, baik di rumah pemotongan hewan ruminansia (RPH-R) maupun di luar RPH.”

Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang saat ini telah menerbitkan Fatwa MUI No. 34/2023 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Merebaknya Penyakit LSD dan Antisipasi Penyakit PPR pada Hewan Kurban. Upaya ini, kata dia, dilakukan agar penyediaan hewan kurban memenuhi syariat Islam dan memenuhi kesehatan hewan.

Selain itu, Kementan juga menerjunkan tenaga medik dan paramedik veteriner untuk melakukan pemantauan pelaksanaan kurban di lapangan. “Kami imbau kepada seluruh dinas yang menangani fungsi PKH, organisasi profesi, serta fakultas kedokteran hewan di Indonesia ikut berpartisipasi aktif memantau pelaksanaan kurban di lapangan,” imbuhnya.

Sementara, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Syamsul Ma’arif, saat kegiatan sosialisasi dan bimtek mengharapkan kegiatan ini dapat memberi tambahan pengetahuan dalam menangani hewan maupun produk hewan saat pelaksanaan kurban.

“Dengan bimtek kita harapkan pelaksanaan pemotongan hewan kurban memenuhi standar higiene, sanitasi, dan daging yang dihasilkan memenuhi standar Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH),” ujar Syamsul.

Ia juga menerangkan bahwa seluruh proses pemotongan hewan kurban tidak boleh dilakukan sembarangan. “Mulai dari penyembelihan sampai proses penyediaan daging harus dilakukan dengan benar, karena dalam ibadah kurban tidak hanya mengacu pada aspek halal saja, tetapi juga harus tayib,” tukasnya. (INF)