Gratis Buku Motivasi "Menggali Berlian di Kebun Sendiri", Klik Disini Kementerian Pertanian | Majalah Infovet I Majalah Peternakan dan Kesehatan Hewan -->

ANTRAKS DI DIY LANGSUNG DITANGANI CEPAT AGAR TAK MELUAS

Pemberian vaksinasi pada sapi untuk mencegah antraks. (Foto: Istimewa)

Mencuatnya kasus antraks yang menyerang ternak sapi dan kambing di Kabupaten Sleman dan Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta (DIY), ditangani secara cepat dengan mengintensifkan disinfeksi, vaksinasi, dan pengawasan lalu lintas ternak.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah, mengungkapkan bahwa kasus ini telah menjadi perhatian Menteri Pertanian untuk segera diambil langkah-langkah preventif agar tidak meluas.

“Inilah kepedulian pemerintah terhadap rakyat. Harapannya yaitu wilayah kasus bisa kita isolir. Pemerintah jangan sampai lengah terhadap vaksinasi antraks. Stok vaksin kita lebih dari cukup dan tidak impor. Kita produksi sendiri,” kata Nasrullah saat memberikan sambutan pada kegiatan vaksinasi untuk pencegahan antraks di Balai Desa Gayamharjo, Prambanan, Sleman, Selasa (19/3/2024).

Dalam keterangan resminya, Nasrullah menyoroti pentingnya pemahaman yang lebih baik dari peternak tentang bagaimana menjaga kesehatan ternak dan mencegah agar kasus antraks tidak terulang.

Ia mengimbau jika ternak sakit, segera laporkan kepada petugas, tidak boleh menyembelih di sembarang tempat tanpa izin, serta mengonsumsi  ternak yang sakit apalagi yang telah mati. Hal tersebut dapat membahayakan kesehatan diri sendiri maupun masyarakat.

“Sangat penting bagi peternak untuk memahami bahaya antraks dan langkah-langkah pencegahannya. Edukasi harus rutin diberikan kepada peternak dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat,” ucapnya.

Ia juga menambahkan, perlu diperkuat check point lalu lintas ternak yang ada dan melakukan koordinasi lintas wilayah yang berbatasan. Aparat Kepolisian juga diharapkan menindak oknum yang menjual ternak sakit atau ternak mati yang diduga antraks.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan upaya pendataan kelompok ternak di Kabupaten Sleman dan turut memantau perdagangan ternak secara ketat. Terutama wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, menjadi fokus utama dalam pemantauan.

“Kami telah melakukan upaya disinfeksi di lingkungan kandang ternak yang positif antraks dan Pemda Sleman terus berupaya memusnahkan daging ternak kena antraks yang telah ditaruh di kulkas-kulkas, kita ambil semua, ini bekerja sama juga dengan TNI dan Polri,” kata Kustini.

Ia juga membeberkan telah dilakukan pengobatan dan pemberian vitamin terhadap 143 ekor sapi dan 224 ekor kambing/domba. Vaksinasi juga terus dilakukan pada zona kuning yaitu di Dusun Nawung, Kalinongko, dan Kalinongko Lor. Semua dilakukan beserta jajaran Pemda Sleman agar penyebaran antraks berhenti.

Pada kesempatan yang sama Direktur Kesehatan Hewan, Nuryani Zainuddin, menjelaskan bahwa antraks yang terjadi di DIY merupakan kasus yang berulang dan ini disebabkan oleh beberapa hal salah satunya adalah ketidaktahuan masyarakat terkait bahaya antraks.

“Penyakit antraks sebenarnya adalah penyakit yang mudah ditangani kalau dilakukan vaksinasi secara rutin, yaitu setiap tahun. Selain dengan vaksinasi, pemerintah melalui Balai Besar Veteriner bisa melakukan flooring atau semenisasi untuk daerah yang terkena antraks,” tutur Nuryani.

Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY, Hery Sulistio Hermawan, juga menekankan pentingnya koordinasi antar instansi dalam menangani kasus ini. Menurutnya, seluruh wilayah di DIY harus mengambil langkah tegas dan waspada.

“Berawal dari 2 Februari 2024 terjadi utamanya di Kalinongko Kidul, Gayamharjo, beruntun sampai 7 Maret 2024. Kemudian pada 23 Februari 2024 juga terjadi kasus di Serut. Artinya ada di dua lokasi penyakit antraks. Dua lokasi tersebut saling berdekatan di perbatasan dengan jarak 100-200 meter,” terangnya.

Ia sampaikan telah terjadi kematian dua ekor sapi dan 10 ekor kambing dan saat ini sudah 14 hari sudah tidak ditemukan kasus lagi. Artinya, kematian ternak yang terakhir terkonfirmasi pada 7 Maret 2024.

Update penanganan yaitu telah dilakukan disinfeksi, pengobatan antibiotik, dan vitamin sebanyak 750 ekor terdiri dari 238 sapi dan 519 kambing. Vaksinasi akan dilaksanakan 14 hari setelah ternak diobati. Untuk Klaten yang menjadi daerah terancam, juga telah vaksinasi 242 ekor yaitu terdiri dari 140 sapi, 55 kambing, dan 47 domba,” tukasnya.

Pada acara tersebut, Dirjen PKH Nasrullah juga menyerahkan bantuan Kementerian Pertanian berupa vaksin antraks (2.600 dosis), vitamin (1.500 botol), obat-obatan (600 botol), dan spuit (20.000 set) kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY. (INF)

TURUNKAN TIM KE LAPANGAN, KEMENTAN RESPONS CEPAT LAPORAN ANTRAKS DI YOGYAKARTA

Tim saat mengambil sampel di peternakan warga karena adanya laporan kasus antraks. (Foto: Istimewa)

Merespons laporan kasus antraks di Kabupaten Sleman dan Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada 8 Maret 2024, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementerian Pertanian (Kementan), langsung menurunkan tim ke lapangan.

“Tim kami dari Balai Besar Veteriner Wates telah melakukan investigasi dan pengujian laboratorium dengan hasil positif antraks dari sampel darah sapi dan tanah yang berasal dari Desa Serut, Kecamatan Gedangsari, Gunung Kidul dan sampel tanah dari Desa Gayamharjo, Kecamatan Prambanan, Sleman,” ujar Dirjen PKH, Kementan, Nasrullah, dalam siaran resminya di Jakarta, Selasa (12/3/2024).

Untuk mencegah tambahan kasus, ia sampaikan bahwa Kementan segera mengirimkan bantuan berupa vaksin sebanyak 1.000 dosis, 100 botol antibiotik, dan 1.000 botol vitamin untuk diberikan ke ternak di wilayah terdampak di DIY.

"Bantuan tersebut akan disalurkan untuk penanganan kejadian antraks yang dilaporkan dari Sleman, Gunung Kidul, dan wilayah terancam lainnya," ucapnya.

Sementara terkait adanya kasus antraks, Direktur Kesehatan Hewan, Kementan, Nuryani Zainuddin, menerangkan bahwa penyakit tersebut merupakan salah satu penyakit hewan yang dapat menular ke manusia (zoonosis).

"Saya minta masyarakat tetap waspada dan tidak menjual atau memotong hewan sakit, apalagi mengonsumsinya," imbuhnya. Sebab, adanya kasus pada masyarakat disebabkan karena mereka mengonsumsi ternak yang sakit dan dicurigai antraks.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa timnya bersama dinas setempat telah melakukan dekontaminasi dan disinfeksi pada lingkungan yang tercemar, yaitu lokasi penyembelihan, kandang dan area penguburan ternak, pengobatan antibiotik dan roboransia, serta KIE bersama dengan UPT Puskesmas. Sedangkan vaksinasi akan segera dilakukan setelah pengobatan.

“Tim kami akan terus melakukan penanganan di lapang dan dalam waktu dekat kita akan adakan pertemuan lintas sektor termasuk kesehatan yang dikoordinir oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY,” pungkasnya. (INF)

KEMENTAN LAKUKAN PERCEPATAN VAKSINASI PMK JELANG RAMADAN

Tim vaksinator memberikan vaksinasi PMK pada sapi. (Foto: Istimewa)

Sebagai upaya mencegah munculnya kembali penyakit mulut dan kuku (PMK) jelang Ramadan, Kementerian Pertanian (Kementan) didukung FAO ECTAD Indonesia melakukan percepatan vaksinasi PMK.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di delapan kabupaten pada lima provinsi, yaitu Kabupaten Indragiri Hulu di Riau, Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat, Kabupaten Barru di Sulawesi Selatan, Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Pati, Rembang, dan Wonogiri di Jawa Tengah.

“Akselerasi vaksinasi ini kita lakukan di daerah padat ternak, daerah yang merupakan produsen ternak, dan juga tinggi lalu lintas ternaknya” ujar Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Nasrullah, dalam siaran resminya di Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Lebih lanjut dijelaskan, vaksinasi tidak hanya dilakukan di daerah-daerah tersebut, namun dilaksanakan juga di wilayah lainnya di daerah tertular PMK.

Dalam program percepatan vaksinasi ini, pihaknya meminta dinas kabupaten menyiapkan tim vaksinator di setiap lokasi target untuk memetakan target wilayah vaksinasi, hewan, dan jumlah ternak yang akan divaksin, hingga merencanakan kegiatan edukasi ke peternak.

“Saya berharap bahwa dari kegiatan ini dinas dan tim vaksinator, serta semua pihak yang dilibatkan untuk berkomitmen bersama dalam memacu vaksinasi PMK di Lapangan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pusat Darurat FAO ECTAD di Indonesia, Luuk Schoonman, mengatakan bahwa pihaknya akan terus mendukung program pemerintah dalam pengendalian PMK. Dengan dukungan pemerintah Australia yang telah mengalokasikan anggaran khusus untuk hal tersebut termasuk dukungan percepatan vaksinasi.

Menurut Luuk, vaksinasi merupakan salah satu kunci pengendalian PMK dan diperlukan kolaborasi untuk mempercepat vaksinasi di berbagai wilayah di Indonesia.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Kesehatan Hewan, Kementan, Nuryani Zainuddin, menyampaikan bahwa hingga saat ini kasus PMK masih terus dilaporkan dari beberapa provinsi. Munculnya PMK menandakan bahwa virus masih terus bersirkulasi sehingga potensi penularannya tetap mungkin terjadi.

“PMK disebabkan oleh virus yang sampai saat ini belum ada pengobatan yang efektif, sehingga langkah terbaik yang bisa dilakukan adalah pencegahan dengan vaksinasi secara periodik, yaitu setiap enam bulan” kata Nuryani.

Ia menambahkan bahwa hasil pemetaan untuk kegiatan percepatan yang dilakukan dalam lima hari tersebut dengan total target vaksinasi diperkirakan akan mencapai 73.247 ekor dengan target jenis hewan sapi, kambing, dan domba.

Kegiatan percepatan vaksinasi direncanakan akan terus dilakukan secara bertahap di wilayah potensial hingga menjelang Idul Adha. Hal tersebut penting menurutnya, mengingat 1-3 bulan menjelang Idul Fitri dan Idul Adha, lalu lintas ternak sapi, kambing, dan domba akan tinggi untuk persiapan kebutuhan daging di hari raya tersebut.

“Kami tidak ingin ada lonjakan kasus PMK yang dapat menyebabkan kerugian bagi peternak akibat ternak sakit menjelang masa panen di hari raya, sehingga penting bagi kami untuk terus mengampanyekan vaksinasi dan mendorong dinas bersama tim vaksinator untuk terus meningkatkan capaian vaksinasi,” pungkasnya. (INF)

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH MELINDUNGI KEBERLANGSUNGAN HIDUP PETERNAK UNGGAS RAKYAT

Foto Bersama Narasumber Seminar

KPUN (Komunitas Peternak Unggas Nasional) berklobrasi bersama PSP3-IPB dan Saspri Nasional yang mewadahi para peternak unggas mandiri melaksanakan Seminar Perunggasan mengangkat tema “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Melindungi Keberlangsungan Hak Usaha Perunggasan Nasional”.

Acara tersebut dihelat di IICC Botani Square,Kota Bogor pada hari Rabu,(24/01/2024). Narasumber yang hadir diantaranya drh Agung Suganda Direktur Pakan Ternak, Ditjennakkeswan, Dr I Gusti Ketut Astwa Deputi 1 Bapanas RI, Alvino Antonio, Ketua KPUN, Dr Prabianto Mukti Wibowo, Komisioner Komnas HAM, dan Yeka Hendra Fatika yang merupakan Komisioner Ombudsman RI. Seminar juga dimoderatori oleh Prof Muladno yang merupakan mantan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sekaligus pendiri Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) dan Ketua PSP3 – IPB.

Dalam presentasinya, Drh Agung Suganda yang mewakili pemangku kebijakan memaparkan tentang arah kebijakan dan langkah-langkah kementerian pertanian dalam pelindungan dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat perunggasan.

“Kami saat ini sedang melakukan perubahan-perubahan sebagaimana diperintahkan oleh Pak Menteri, tujuan utamanya bukan hanya bagaimana meningkatkan produksi daging unggas dan telur ayam kita.

Ia juga menyebut saat ini Kementan mendorong pemberdayaan perlindungan terhadap peternak rakyat. Dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk juga para peternak mandiri yang melakukan usaha budidaya saat ini juga diperhatikan. 

Sedangkan Ketua KPUN Alvino Antonio dalam paparannya menyatakan rasa terima kasihnya atas terselenggaranya seminar ini. Dimana melalui seminar ini ada beberapa masukan dari instansi pemerintah lintas sektoral yang dapat diambil tindakan secepatnya.

"Tadi dijelaskan ada beberapa hal yang perlu diperbaiki diantaranya undang-undang dan beberapa aturan lain yang masih berpotensi merugikan peternak mandiri. Tentunya hal tersebut perlu dibahas lebih lanjut dan lebih mendalam bila perlu secepatnya. Hal yang akan disampaikan dan dibahas bersama lintas sektoral tadi diharapkan bisa menemukan jalan yang terbaik dan tercepat bagi industri perunggasan di Indonesia."tegas Alvino.

Masih menurut Alvino, peternak mandiri sejatinya telah terfokus meminta bantuan kepada pemerintah melalui kementan dan Kemendag, agar dapat berkonsolidasi mengangkat harga ayam dari peternak dengan harga yang sesuai. Karena harga ayam hidup itu jauh di bawah harga biaya produksi yang sekarang.

"Saat ini kami tidak bisa berbuat banyak karena harga pakan ternak terbilang tinggi harganya menyentuh Rp.10.000, untuk itu kami meminta pemerintah untuk bisa menekan harga pokok produksi khususnya pakan agar kami bisa menjual ayam dengan harga yang lebih baik,," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Ombudsman, Yeka Hendra Fatika menegaskan pemerintah wajib memberikan perlindungan yang nyata bagi peternak unggas baik di tingkat kebijakan dan implementasi.

Yeka mengatakan, Ombudsman telah menerima berbagai aduan dari para peternak di antaranya terkait rendahnya harga jual ayam hidup di kandang, tingginya biaya sarana produksi peternak hingga permasalahan PKPU antara Peternak dengan Perusahaan Pakan.

Di sisi lain para peternak mandiri juga mengadu soal terhambatnya proses pembayaran dalam Program Pencegahan Stunting oleh Pemerintah kepada Peternak.

Menurutnya, upaya jangka menengah dan jangka panjang yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan mendorong diskon pasar produk dari integrator dengan peternak rakyat/mandiri.

Sementara itu Prabianto Mukti Wibowo, Komisioner Komnas HAM menyoroti masalah Rekomendasi dan Pengembangan Industri Perunggusan Nasional yang Berkelanjutan serta Berkeadilan. (CR)


INDONESIA TERIMA BANTUAN VAKSIN LSD TAHAP KEDUA

Nuryani Zainuddin (kiri) saat penyerahan bantuan vaksin LSD tahap dua melalui Dane Roberts. (Foto: Istimewa)

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menerima bantuan vaksin lumpy skin disease (LSD) tahap kedua sebanyak 500.000 dosis dari Australia.

Vaksin tersebut diberikan secara resmi kepada Kementan dalam kegiatan serah terima pada Senin (8/1/2024), di Gudang cold chain  PT Kiat Ananda, untuk disimpan sebelum didistribusikan. Simbolis penyerahan bantuan vaksin dilakukan oleh Dane Roberts (Konselor Pertanian Australia), kepada Nuryani Zainuddin (Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan).

Pada kesempatan tersebut Nuryani mengatakan, kemitraan antara Indonesia dan Australia sangatlah penting untuk terus berkolaborasi dalam melawan penyakit LSD yang telah terkonfirmasi di 17 provinsi di Indonesia.

Penyerahan vaksin ini merupakan bagian keseluruhan donasi 1 juta dosis vaksin LSD yang telah disepakati di 2023, yang diberikan oleh Departemen Pertanian, Perikanan, dan Perhutanan Australia untuk membantu Indonesia dalam menangani LSD.

Sebelumnya, tahap pertama vaksin LSD sebanyak 500.000 dosis telah didonasikan pada Mei 2023 dan telah terdistribusi ke beberapa provinsi tertular.

“Dengan tambahan donasi 500 ribu dosis vaksin LSD, tahun ini vaksinasi akan dilakukan lebih intensif utamanya di provinsi-provinsi sentra ternak seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Lampung," ujar Nuryani, melalui siaran resminya, Rabu (10/1/2024).

Ia menambahkan bahwa harus dilakukan percepatan vaksinasi LSD dengan menyasar populasi rentan di provinsi baru tertular, ternak yang belum mendapatkan vaksin, dan untuk vaksinasi ulang tahunan di daerah tertular.

Menurutnya, dukungan dari Australia akan sangat membantu memperkuat kemampuan untuk mengendalikan dan mencegah perluasan penyebaran LSD di Indonesia.

“Pemerintah Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Australia atas pendekatan proaktif dan dukungan akan pentingnya kesehatan hewan dalam mempromosikan pertanian berkelanjutan, serta ketahanan pangan bagi masyarakat di Indonesia," ucapnya.

Sementara, Dane Roberts turut menyampaikan komitmen kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam penanganan LSD sudah ada sejak awal wabah.

“Kami memiliki hubungan kerja yang sangat erat dengan Indonesia dalam menyediakan dukungan upaya pengendalian penyakit hewan darurat, dan kami akan terus melanjutkan keterlibatan kami dalam memberikan dukungan teknis dan berbagai program lainnya," kata Dane. (INF)

AUDIENSI BERSAMA PETERNAK, AMRAN TEGASKAN: NEGARA DIBANGUN UNTUK MEMBANTU RAKYATNYA

Foto bersama saat audiensi antara Mentan Amran dengan para peternak unggas rakyat. (Foto: Istimewa)

Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, melakukan audiensi dengan para peternak unggas rakyat di kantornya pada Kamis (28/12/2023). Pada audiensi tersebut, Amran menegaskan keberpihakan pemerintah kepada para peternak rakyat.

“Negara dibangun untuk membantu rakyatnya,” tegas Amran dalam keterangan tertulisnya. Ia pun meminta jajarannya untuk merumuskan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang tata kelola ternak unggas. Diharapkan dengan peraturan terbaru tersebut nantinya akan lebih mudah bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan pasokan unggas nasional.

”Pendekatan dalam membenahi tata kelola peternakan unggas ini memang harus dilakukan secara holistik, tidak bisa parsial,” terang dia.

Pada kegiatan audiensi turut hadir sejumlah asosiasi peternak rakyat, antara lain Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar), Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN), dan Forum Peternak Layer Nasional.

Salah satu peternak asal Blitar, Nafisa, turut memberikan apresiasi salah satunya terkait respon cepat pemerintah dalam mengatasi permasalah pakan. ”Saya seorang ibu peternak. Ketika Pak Amran diangkat sebagai Menteri Pertanian, kami tidak percaya Bapak waktu itu. Kami ini sudah pasti mati lambat laun. Tapi setelah saya melihat sendiri kebijakannya, saya sangat apresiasi, saya sangat berterima kasih,” ungkap Nafisa.

Ia menyebut bahwa pemerintah bergerak cepat dalam mengatasi kendala pakan yang dialami para peternak unggas. Secara langsung, Kementerian Pertanian meminta Perum Bulog untuk menyalurkan jagung pakan khusus bagi para peternak rakyat.

”Ketika jagung belum ada, kami ini sampai menangis. Teman-teman kami bisa mati. Kapanpun bisa mati. Alhamdulillah Bapak Menteri Pertanian berusaha meng-cover kami,” ucapnya.

Lebih lanjut disampaikan, penyaluran stok jagung pakan telah berhasil membangkitkan usaha ternak miliknya maupun rekan-rekan peternak lainnya yang sempat kesulitan akibat kekurangan pakan.

”Memang peraturannya ketat (penyaluran stok pakan) dilakukan by name dan by address. Tapi kami ikuti semuanya. Alhamdulillah akhirnya kami punya jagung,” tukasnya. (INF)

PRODUKSI TURUN AKIBAT PMK, WAMENTAN HARAP PETERNAK LIBATKAN KUD

Wamentan Harvick Hasnul Qolbi saat menghadiri kegiatan di KUD Sembada, di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. (Foto: Istimewa)

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Harvick Hasnul Qolbi, mengatakan penyakit mulut dan kuku (PMK) turut memberikan dampak turunnya produksi susu nasional hingga 30-40 persen. Menurut Wamentan, hal tersebut disebabkan banyaknya populasi sapi yang mati.

Hal ini disampaikan saat meninjau peternakan sapi perah yang dikelola Koperasi Unit Desa (KUD) Sembada, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (15/12/2023). “Pasca PMK kemarin, populasi sapi perah mengalami penurunan, termasuk di Kabupaten Pasuruan. Ini tentu sangat berdampak pada produksi susu kita," kata Wamentan melalui siaran resminya.

Wamentan Harvick berharap para peternak di Pasuruan terus meningkatkan produksi susu melalui penambahan populasi dari masyarakat atau KUD melalui pembelian KUR. Sehingga, peternak dapat mengangsur dari bank pemerintah.

Selain itu, pihaknya juga akan merumuskan regulasi kepada Industri Pengolahan Susu (IPS) untuk mengutamakan koperasi yang melakukan pembinaan kepada peternak. “Padahal Pasuruan menjadi salah satu daerah penyumbang susu terbesar di Jawa Timur. Untuk itu saya meminta agar peternak dapat melibatkan KUD untuk menambah populasi sapi perah demi meningkatkan kembali produksi susu,” ucapnya.

Ketua KUD Sembodo Puspo, Purwo Budi Setiawan, mengungkapkan saat ini jumlah peternak sapi di koperasinya mencapai 3 ribu orang dengan rata-rata produksi susu mencapai 27 ton per hari.

Meski demikian, ia berharap pemerintah dapat memberikan kebijakan yang berpihak dan melindungi para peternak rakyat di Jawa Timur. “Sehingga program pemerintah untuk swasembada susu dapat berjalan,” katanya.

Sementara, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan, Ainur Alfiah, mengatakan populasi sapi perah di Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan hingga 7%, dari 97.101 ekor di 2021 menjadi 90.304 ekor di 2022.

“Sehingga dampaknya pada produktivitas susu juga turun hingga 30 persen. Pada 2021, produksi susu sapi di Kabupaten Pasuruan mencapai 137.590 ton. Untuk di 2022 turun hingga 30% menjadi 96.385 ton,” tukasnya. (INF)

ARTIKEL TERPOPULER

ARTIKEL TERBARU

BENARKAH AYAM BROILER DISUNTIK HORMON?


Copyright © Majalah Infovet I Majalah Peternakan dan Kesehatan Hewan. All rights reserved.
About | Kontak | Disclaimer