KEMENTAN DAN AL-AIN FARMS TEKEN KERJA SAMA DORONG INVESTASI SUSU

Investasi produksi susu menjadi bagian dari kerja sama bilateral antara Indonesia dan PEA. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Al-Ain Farms for Livestock Production dari Persatuan Emirat Arab (PEA) terkait investasi produksi susu di Indonesia.

Penandatanganan MoU ini menjadi bagian dari rangkaian kerja sama bilateral antara Indonesia dan PEA yang ditandatangani pada 9 April 2025 di Abu Dhabi, sebagai tindak lanjut kunjungan Presiden RI ke PEA.

Kesepakatan investasi produksi susu di Indonesia tertuang dalam Memorandum Saling Pengertian antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, dengan Al-Ain Farms for Livestock Production PEA.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menyambut positif setiap komitmen investasi dan menegaskan bahwa Kementan akan mengawal penuh prosesnya agar dapat segera direalisasikan.

“Jika ingin menarik investor, maka yang utama adalah kenyamanan. Pemerintah hadir untuk mengawal agar proses investasi tidak berbelit,” ujar Mentan Amran beberapa waktu lalu saat menerima kunjungan investor di Jakarta.

Lebih lanjut, ia menegaskan pihaknya akan berkoordinasi erat dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat proses implementasi investasi di lapangan. 

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menyampaikan bahwa kerja sama dengan Al-Ain Farms ini difokuskan pada pengembangan sektor susu nasional, termasuk peningkatan produksi dan kualitas susu, serta penguatan ekosistem industri peternakan yang berkelanjutan.

“Kami menyambut baik minat investasi dari Al-Ain Farms yang akan menjadi bagian dari upaya mempercepat swasembada susu. Kerja sama ini juga diharapkan membuka lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan peternak lokal melalui kemitraan,” ujar Agung di kantornya, Kamis (10/4/2025).

Ia menambahkan, selain peningkatan terhadap kuantitas dan kualitas susu, kerja sama ini juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Dalam nota kesepahaman tersebut, Kementan menyatakan dukungannya terhadap rencana investasi Al Ain Farms, salah satunya melalui program pengembangan sapi perah di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Selain itu, pemerintah juga menawarkan kemudahan akses lahan dan juga insentif diberikan, termasuk pembebasan bea masuk impor ternak dan peralatan industri, skema pembiayaan berbunga rendah, program asuransi peternakan, serta koordinasi lintas sektor demi memastikan keberhasilan implementasi di lapangan.

“Kami percaya bahwa kerja sama ini akan menjadi contoh model investasi strategis yang dapat direplikasi di wilayah lain dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” pungkasnya. (INF)

PEMERINTAH GELAR OPERASI PASAR MURAH, HARGA DIBAWAH HET

Mentan Amran saat Kick Off Operasi Pasar Pangan Murah di Jakarta. (Foto: Istimewa)

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan pimpinan kementerian/lembaga terkait pangan menggelar operasi pasar murah di seluruh Indonesia dengan harga terjangkau di bawah harga eceran tertinggi (HET).

Dalam operasi pasar kali ini, daging kerbau beku dijual Rp 75.000/kg dari HET Rp 80.000/kg, lebih rendah dibandingkan harga daging kerbau dan sapi saat ini di pasaran. “Bapak Presiden Prabowo ingin agar masyarakat nyaman menjalankan ibadah puasa dan mendapatkan pangan yang terjangkau. Harga bahan pokok di operasi pasar di bawah HET. Dan saya ingatkan sekali lagi, jangan ada pengusaha yang menjual di atas HET. Itu ada pasal-pasalnya jika melanggar bisa disegel bahkan terancam penjara,” kata Mentan Amran usai melakukan Kick Off Operasi Pasar Pangan Murah di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin (24/2/2025).

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan kondisi stok komoditas pangan Indonesia relatif aman dibandingkan negara-negara lain seperti Malaysia, Filipina, dan Jepang yang saat ini tengah mengalami krisis pangan, khususnya beras.

”Kita patut bersyukur karena kita telah mempersiapkan diri dan bergerak cepat. Di saat negara lain mengalami krisis pangan, kita punya cadangan beras yang kuat. Bahkan parlemen Malaysia minta Kementerian Pertanian Malaysia belajar ke Indonesia. Itulah kebanggaan kita,” ucapnya.

Ia pun berharap agar semua pihak terus mempertahankan sinergitas untuk mewujudkan Indonesia yang semakin maju, termasuk mencapai swasembada pangan. Operasi pasar melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pangan Nasional, dan Satgas Pangan.

Seperti diketahui, Operasi Pasar Pangan Murah merupakan kolaborasi pemerintah dan BUMN Pangan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok selama Ramadan dan Idulfitri. Harga bahan pokok dijual di bawah HET. Selain daging kerbau, daging ayam ras beku dijual Rp 34.000/kg dari HET Rp 40.000/kg, Minyakita dijual Rp 14.700/liter dari HET Rp 15.700/liter, gula konsumsi Rp 15.000/kg dari HET Rp 18.500/kg, bawang putih Rp 32.000/kg dari HET Rp 40.000/ kg, dan beras SPHP Rp 12.000-12.600/kg dari HET Rp 12.500-13.500/kg.

Adapun pasokan pangan disediakan sejumlah jaringan asosiasi petani dan pengusaha komoditas, serta BUMN Pangan seperti Perum BULOG, PT RNI, PTPN, PT Berdikari, dan PT PPI.

Untuk memasifkan pelaksanaan operasi pasar kali ini, pemerintah juga menggandeng PT Pos Indonesia dan akan memanfaatkan jaringan BUMN Pangan serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementan di berbagai daerah. (INF)

GEJALA ANTRAKS MUNCUL DI GUNUNG KIDUL, TIM RESPONS CEPAT

Tim langsung merespons cepat dengan melakukan penelusuran dan pengambilan sampel kasus antraks di Gunung Kidul. (Foto: Istimewa)

Tim dari Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates yang merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian (Kementan) langsung merespons cepat satu kasus gejala antraks di Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, DIY, pada 15 Februari 2025.

“Pemerintah serius menangani setiap kasus penyakit hewan menular yang muncul. Kami telah mengirimkan tim ke lokasi kasus untuk melakukan penelusuran, pengambilan sampel, dan penyuluhan kepada pemilik ternak,” kata Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Agung Suganda, melalui siaran resminya saat meninjau laboratorium BBVet Wates, Selasa (18/2/2025).

Ia menambahkan, tim BBVet Wates juga terus berkoordinasi dengan Dinas PKH Kabupaten Gunung Kidul dan meminta untuk berkoordinasi lintas sektor dengan Dinas Kesehatan setempat dalam melakukan pemantauan dan cek kesehatan pada pemilik ternak atau yang memiliki riwayat kontak dengan ternak sakit.

Sementara itu, Kepala BBVet Wates, Hendra Wibawa, mengatakan tim BBVet Wates dan Dinas PKH Kabupaten Gunung Kidul telah melakukan disinfeksi secara menyeluruh pada kandang yang terdampak untuk memastikan dekontaminasi kuman, sehingga potensi penyebaran penyakit dapat dihilangkan.

“Ternak-ternak yang masih ada di kandang diisolasi, tidak boleh dikeluarkan, dan pembatasan akses keluar masuk, serta kandang terus dijaga biosekuritinya agar ternak tidak terpapar penyakit,” jelas Hendra.

“Pengobatan antibiotik pada ternak yang sekandang juga telah dilakukan dan akan dilanjutkan vaksinasi antraks pada ternak tersebut setelah masa kerja/residu antibiotik berakhir. Untuk di luar lokasi kasus, vaksinasi antraks dapat dilakukan secepatnya pada ternak-ternak yang sehat untuk mencegah penularan.”

Sampai berita ini diturunkan, pemerintah menyatakan tidak ditemukan penularan kasus pada ternak lain dan juga tidak ditemukan kasus klinis pada manusia. Kementan akan terus melakukan pemantauan dan penanganan kasus antraks untuk mencegah penyebaran penyakit, serta melindungi kesehatan hewan dan manusia. (INF)

JELANG RAMADAN, PEMERINTAH SIAPKAN OPERASI PASAR UNTUK STABILKAN HARGA

Rapat Koordinasi Ketersediaan Bahan Pokok bersama kementerian, lembaga, dan BUMN Pangan, di Kantor Pusat Kementan. (Foto: Istimewa)

Menjelang Ramadan pemerintah siapkan langkah strategis guna memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok di seluruh Indonesia. Salah satu langkah utama dengan menggelar operasi pasar di berbagai daerah dalam menekan potensi lonjakan harga pangan.

”Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, kita harapkan harga bahan pokok stabil, bila perlu harganya lebih rendah daripada tahun sebelumnya,” kata Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, sekaligus Menko Pangan Ad Interim saat memimpin Rapat Koordinasi Ketersediaan Bahan Pokok bersama kementerian, lembaga, dan BUMN Pangan, di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Senin (17/2/2025).

Mentan Amran mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan mekanisme operasi pasar, termasuk rencana volume komoditas yang didistribusikan, penentuan harga berbagai komoditas pada operasi pasar, hingga penentuan lokasi.

”Kita akan lakukan operasi pasar besar, khususnya komoditas daging, gula pasir, minyak goreng, dan seterusnya. Hari ini kita masih rapatkan dan keputusan terakhir itu pada 19 Februari 2025,” ucapnya.

Lebih lanjut disampaikan, pemerintah akan cermat dalam menentukan harga komoditas pada operasi pasar ataupun harga eceran tertinggi (HET) komoditas secara umum yang akan diumumkan pada 19 Februari 2025 nanti.

”Kita ingin di bulan suci Ramadan semua yang melaksanakan ibadah puasa tersenyum karena harga stabil. Tugas kita sebagai regulator dan pengatur kebijakan, bagaimana produsen dalam hal ini petani dan peternak tersenyum, konsumen bahagia, dan pengusaha tetap untung,” ungkapnya.

Mentan juga memastikan ketersediaan bahan pokok mencukupi jelang Ramadan. ”Beras aman, itu yang paling penting, beras aman karena ini kontribusinya kepada inflasi. Daging, bawang, insyaallah kita aman, stok aman. Intinya stok kita siapkan sekarang, kita sudah pantau, kita sudah rapat koordinasi tadi, stok aman, jumlahnya cukup,” tukasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, turut menyampaikan akan memberikan dukungan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok selama Ramadan. Salah satunya koordinasi dengan Dinas Perdagangan agar kegiatan operasi pasar menjangkau lapisan masyarakat di daerah.

”Atas arahan Bapak Menteri Pertanian, kami akan langsung berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan PD Pasar, terutama di daerah yang mengalami indikasi kenaikan agar bisa dikendalikan dan turun operasi pasar di sana dengan komoditas yang sudah ditentukan, juga dengan titik-titik yang telah ditentukan berdasarkan laporan,” katanya. (INF)

PENGUSAHA VIETNAM KUNJUNGI MENTAN, SIAP BERINVESTASI DI PETERNAKAN SAPI

Pertemuan Mentan dengan Madam Thai Huong di Jakarta. (Foto: Istimewa)

Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, menerima kunjungan dari Chairman TH Group Vietnam, Madam Thai Huong, dalam rangka menjajaki peluang investasi di sektor industri susu Indonesia. Pertemuan berlangsung pada Kamis (13/2/2025), di Jakarta.

Mentan Amran menegaskan bahwa Indonesia memiliki kebutuhan susu dan daging sapi yang cukup besar. Saat ini, produksi susu segar dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 20% dari kebutuhan nasional, dengan defisit mencapai 4,9 juta ton. Angka ini semakin meningkat dengan adanya program Makan Bergizi Gratis dari pemerintah baru, yang menambah kebutuhan sebesar 3,6 juta ton susu segar.

“Indonesia harus bisa meningkatkan kapasitas produksi susu dan daging sapi, yaitu sekitar 4,9 juta ton untuk susu segar dan 0,83 juta ton untuk daging sapi. Dengan tambahan kebutuhan dari program Makan Bergizi Gratis, kekurangan produksi menjadi 8,5 juta ton untuk susu segar dan 0,88 juta ton untuk daging sapi,” kata Amran.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah berkomitmen mendukung investasi luar negeri di sektor susu, khususnya dengan mitra terpercaya seperti TH Group Vietnam. Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah siap memberikan berbagai insentif kebijakan, mulai dari pembebasan bea impor untuk ternak dan peralatan industri susu, hingga skema pendanaan dengan bunga kompetitif dan asuransi usaha peternakan.

Sebagai bentuk fasilitasi, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyiapkan tiga lokasi strategis untuk investasi peternakan susu skala besar, yaitu Wajo-Sidrap Sulawesi Selatan, Barito Utara-Barito Selatan Kalimantan Tengah, dan Poso (Lembah Napu) Sulawesi Tengah.

Selain penyediaan lahan, pemerintah juga memastikan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, listrik, air bersih, serta layanan kesehatan dan pendidikan bagi pekerja di kawasan peternakan.

“Keberhasilan investasi industri susu tidak hanya bergantung pada lahan, tetapi juga infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen membangun akses jalan yang lebih baik, memastikan pasokan listrik stabil, serta menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi pekerja di sektor ini,” jelas Amran.

Pemerintah saat ini terus mendorong masuknya investasi luar negeri untuk peternakan sapi. Upaya ini dilakukan sebagai salah satu langkah strategis mewujudkan swasembada pangan. Tahun ini Kementan menargetkan bisa mendatangkan 200 ribu ekor sapi perah dan 200 ribu ekor pedaging.

Mentan pun berharap kerja sama investasi antara Indonesia dan TH Group Vietnam dapat segera terealisasi, sehingga mampu meningkatkan produksi susu segar dalam negeri dan memperkuat ketahanan pangan nasional. (INF)

KEMENTAN & PORDASI JALIN KERJA SAMA

Usai penandatanganan MoU antara Kementan dan PORDASI. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) dan Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk meningkatkan kualitas komoditas kuda nasional sekaligus mendukung prestasi olahraga berkuda di Indonesia.

Ketua Umum Pordasi, Aryo P. S. Djojohadikusumo, menyatakan kerja sama ini berfokus pada pengembangan budi daya kuda, sistem registrasi kuda nasional, serta pembentukan zona bebas penyakit kuda (equine diseases free zone/EDFZ).

“Sistem registrasi dan paspor kuda diharapkan dapat meningkatkan nilai dan daya saing ternak kuda sekaligus mempermudah pengelolaan secara profesional,” ungkap Aryo dalam penandatanganan MoU antara Kementan dan Pordasi di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

EDFZ, yang direncanakan di wilayah Jabodetabek dan Bali, bertujuan memenuhi standar kesehatan internasional, memfasilitasi perdagangan kuda antarnegara, serta mendukung turnamen berkuda internasional.

Selain itu, pengembangan bibit kuda unggul juga menjadi prioritas. Bersama perguruan tinggi seperti IPB, Kementan dan Pordasi akan mempercepat pengadaan bibit unggul dari negara-negara terbaik untuk disilangkan dengan bibit lokal menggunakan teknologi sekuens DNA.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan komitmennya dalam mendukung kolaborasi ini. “Kami akan membentuk tim khusus untuk mempercepat pengadaan bibit, pengembangan registrasi, dan persiapan EDFZ. Indonesia harus memiliki kuda-kuda terbaik dunia,” ujar Mentan Amran.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan Indonesia dapat mengembangkan potensi besar komoditas kuda sekaligus membuka peluang baru bagi para peternak dan atlet berkuda di Tanah Air. (INF)

GERCEP TANGANI PMK, VAKSINASI MASSAL DIGELAR SERENTAK

Vaksinasi PMK pada ternak milik warga. (Foto Istimewa)

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan), berkolaborasi dengan dinas peternakan provinsi, serta dinas yang membidangi fungsi peternakan di kabupaten/kota, bersama Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia (APPSI), pada 28-29 Desember 2024, telah melakukan distribusi dan vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) ke berbagai wilayah di Indonesia.

Kepala Balai Besar Veteriner Farma (BBVF) Pusvetma Surabaya, Edy Budi Susila, yang langsung mengkoordinasikan kegiatan di lokasi peternakan sapi Kabupaten Situbondo, menjelaskan bahwa vaksin PMK yang didistribusikan adalah produksi BBVF Pusvetma Kementan dan telah teruji serta mendapat persetujuan penggunaan oleh Ditjen PKH dalam pengendalian PMK.

“Vaksin diterima oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Situbondo didampingi pejabat otoritas veteriner (POV) kabupaten, petugas dinas provinsi, Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari, dan Ketua DPD APPSI Jatim untuk didistribusikan ke petugas kesehatan hewan dan langsung disuntikkan pada hewan sehat untuk menjaga dan membatasi penyebaran PMK,” ujar Edy sambil melakukan vaksinasi pada beberapa ternak.

Ia menambahkan, distribusi vaksin PMK mencapai 2.000 botol atau 50.000 dosis yang disebar ke berbagai wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bogor, Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Lampung. Untuk Jawa Timur, distribusi vaksin sejumlah 12.500 dosis diserahkan ke Dinas Kabupaten Kediri, Blitar, Tulungagung, Jombang, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, dan Jember.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (PPHNAK) Makmun, yang didampingi Kepala BBIB Singosari Akbar, langsung mengawal distribusi vaksin di wilayah Kediri. Disampaikan bahwa bantuan vaksin ini merupakan komitmen nyata dari pemerintah untuk melakukan pengendalian PMK di lapangan. Selain vaksin, Kementan juga menyediakan bantuan berupa obat-obatan, antibiotik, dan disinfektan untuk membantu peternak mengatasi potensi penyakit lainnya.

Sebelumnya, Dirjen PKH, Agung Suganda, mengingatkan perlunya meningkatkan kesiapsiagaan terkait potensi meningkatnya penyakit hewan. Menurutnya, kesehatan ternak merupakan faktor penting dalam mendukung peningkatan produksi ternak nasional.

“Vaksinasi adalah langkah preventif yang sangat penting untuk menjaga kesehatan ternak dan mencegah penularan penyakit, termasuk PMK. Pengendalian penyakit hewan sangat diperlukan untuk mendukung ketahanan pangan hewani dan memperkuat subsektor peternakan di Indonesia,” katanya di Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Sinergi antara pemerintah, produsen obat hewan, dan stakeholder terkait lainnya, lanjut Agung, menjadi kunci dalam mengatasi wabah PMK. Dengan kerja sama yang solid, diharapkan penyebaran PMK dapat dikendalikan, sehingga subsektor peternakan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. (INF)

PMK KEMBALI MEWABAH, ASOHI GALANG BANTUAN OBAT HEWAN

Ilustrasi PMK. (Foto: ANTARA)

Sehubungan dengan adanya informasi meningkatnya kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang kembali mewabah awal Desember 2024, Kementerian Pertanian melakukan koordinasi dengan Asosasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) dalam rangka penyediaan obat hewan melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).

Dalam surat keterangan resminya, ASOHI menyampaikan permohonan bantuan obat-obatan terkait keperluan darurat untuk menunjang sarana dan prasarana biosekuriti yang ketat agar wabah PMK tidak menyebar luas di daerah yang terdampak, meliputi Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sumatra Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo.

Untuk itu ASOHI mengajak kepada para anggotanya untuk berpartisipasi dalam penggalangan bantuan berupa disinfektan, vitamin injeksi, obat luka, antibiotika injeksi, analgesik, antipiretik, antiinflamasi, dan antihistamin, serta obat-obatan lainnya untuk hewan besar yang dapat digunakan untuk pencegahan maupun pengobatan PMK.

“Obat-obatan yang disumbangkan harus sudah memiliki nomor registrasi dari Kementerian Pertanian dengan spesifikasi obat hewan yang dibutuhkan,” sebut ASOHI dalam surat resminya.

Adapun spesifikasi obat hewan dalam rangka kedaruratan PMK, di antaranya:
1. Desinfektan Cair
• Komposisi minimal mengandung zat aktif glutaraldehyde/formaldehide/sodium hypocloride/didecyl dimethyl ammonium chloride/alkyl dimethyl benzil ammonium chloride/hypochloride acid/sodium hydroxide/sodium carbonate/sodium dicloroisocianurate/potasium peroksi monosulfate/pentopotassium bis (peroksomonosulfat) bis (sulfat)/sodium chloride/hypochlorous acid/HOCl/iodine;
• Memiliki nomor pendaftaran obat hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan disinfektan.

2. Disinfektan padat
• Komposisi minimal mengandung zat aktif glutaraldehyde/formaldehide/sodium hypocloride/didecyl dimethyl ammonium chloride/ alkyl dimethyl benzil ammonium chloride/hypochloride acid/sodium hydroxide/sodium carbonate/sodium dicloroisocianurate/potasium peroksi monosulfate/pentopotassium bis (peroksomonosulfat) bis (sulfat)/sodium chloride/hypochlorous acid/HOCl/iodine;
• Memiliki nomor pendaftaran obat hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan disinfektan.

3. Vitamin B komplek
• Bentuk sediaan cairan injeksi;
• Komposisi minimal paling kurang mengandung zat aktif vitamin B1, B2, B5, B12, nicotinamide, dan d-pathenol;
• Memiliki nomor Pendaftaran Obat Hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan vitamin B komplek.

4. Multivitamin
• Bentuk sediaan cairan injeksi;
• Komposisi minimal paling kurang mengandung zat aktif vitamin A, D3, dan E;
• Memiliki nomor Pendaftaran Obat Hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan multivitamin.

5. Antibiotic long acting broad spectrum
• Bentuk sediaan cairan injeksi;
• Komposisi obat mengandung antibiotik yang memiliki indikasi mengatasi infeksi sekunder yang ditimbulkan akibat PMK, seperti antibiotik golongan tetracyclin (antara lain oxytetracycline minimal 200 mg/mL dan lain-lain), golongan quinolon (antara lain enrofloxasin minimal 100mg/ml, dan lain-lain), golongan betalaktam (antara lain amoxicilin minimal 100mg/ml, cepalosporin minimal 100mg/ml dan lain- lain), dan lain-lain;
• Memiliki nomor Pendaftaran Obat Hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan antibiotic long acting broad spectrum.

6. Analgesik, antipiretik, antiinflamasi, dan antihistamin
• Bentuk sediaan cairan injeksi;
• Obat hewan yang memiliki indikasi analgesik/antipiretik/antiinflamasi/antihistamin dan/atau lebih dari satu indikasi tersebut, seperti dipyron, diphenhydramine, meloxicam, flunixin, dan lain-lain;
• Memiliki nomor Pendaftaran Obat Hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan analgesik, antipiretik, antiinflamasi, dan antihistamin.

7. Penguat otot (ATP)
• Bentuk sediaan cairan injeksi;
• Komposisi mempunyai indikasi penguat otot, seperti bio ATP (bio ATP dan kombinasinya), biophosphan, atau senyawa sejenis yang terdaftar di obat hewan;
• Memiliki nomor pendaftaran obat hewan yang masih berlaku; dan
• Terdapat leaflet tentang petunjuk penggunaan penguat otot (ATP).

Bantuan tersebut dikumpulkan mulai 27 Desember 2024 melalui ASOHI Daerah terkait dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi ASOHI Pusat: Koordinator ASOHI Pusat, Rezki Eko Nugroho (+62 812-9776-5559). (INF)