PENUTUPAN PROGRAM EPT-2 : CEGAH PANDEMI PENYAKIT JADI LEBIH SIGAP

Kerjasama yang apik antara USAID dan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi pandemi

Pemerintah Amerika Serikat melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dan Pemerintah Indonesia telah lama bekerjasama dalam peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan respon terhadap ancaman Penyakit Infeksi Emerging (PIE) dan pandemi. Kerja sama ini dimulai sejak proyek Avian and Pandemic Influenza (API) di Indonesia pada tahun 2006, yang dilanjutkan dengan proyek Emerging Pandemic Threats (EPT) yang terdiri dari dua fase, yakni EPT-1 (2011 – 2015) dan EPT-2 (2015 – 2019).

Rangkaian proyek ini dinilai berhasil memberikan kontribusi terhadap upaya pencegahan, deteksi dini, dan respon terhadap PIE dan pandemi melalui penguatan kapasitas inti dan penerapan Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) 2005 yang berfokus pada surveilans, peningkatan kapasitas laboratorium, dan koordinasi multi-sektoral.

Sejalan dengan hal tersebut, bentuk dukungan nyata dari Pemerintah Indonesia dalam kerja sama ini adalah dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia, yang ditetapkan pada bulan Juni lalu.

                                              

Memperkuat pernyataan tersebut, Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Drh Fadjar Sumping Tjatur Rasa menyampaikan bahwa Kementan telah aktif bekerjasama dengan USAID melalui FAO untuk peningkatan kapasitas di bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui pendekatan One Health.

"Telah banyak kemajuan di bidang pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, dan kita juga sangat aktif dalam membangun kerja sama lintas sektor dalam rangka meningkatkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan melalui implementasi One Health,” ucap Fadjar.

Tepat di tahun 2019 ini, Indonesia dan Amerika Serikat memperingati 70 tahun hubungan diplomatiknya.  Demikian pula, kerja sama Pemerintah RI dan Amerika Serikat melalui USAID telah berjalan lebih dari satu dekade. Dengan adanya kerja sama tersebut, berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan melalui berbagai program multisektoral. Dalam sambutannya, Ryan Washburn selaku Direktur USAID Indonesia mengatakan bahwa Amerika Serikat melalui USAID bangga dapat bermitra dengan Pemerintah Indonesia.

“Pemerintah AS melalui USAID telah bermitra selama lebih dari 13 tahun untuk memajukan kemandirian Indonesia dalam pengendalian dan pencegahan penyakit. Meskipun Indonesia terus menghadapi ancaman penyakit di kawasan ini, komitmennya untuk menerapkan pendekatan One Health menjadi acuan untuk peningkatan kemampuan pencegahan, deteksi, dan respons kawasan ini untuk mencapai ketahanan kesehatan. Kami bangga melihat kesuksesan kemitraan selama lima tahun terakhir yang menjadi bagian dari peringatan 70 tahun hubungan AS-Indonesia,” kata Direktur USAID Indonesia Ryan Washburn pada saat pembukaan acara Closing Ceremony EPT-2 yang diselenggarakan di Hotel Sari Pacific, Jakarta.  

Acep Somantri, selaku Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kesehatan sangat mengapresiasi kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Menurut dia, kerjasama semacam ini dapat terus dilakukan secara berkesinambungan dan kontinu. “Sebuah progress yang patut kita apresiasi. Dukungan lintas sektor telah banyak membantu program-program nasional di bidang kesehatan, khususnya program kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap ancaman PIE dan pandemi. Kami pastikan kapasitas para tenaga kesehatan di Indonesia terutama dalam menangani ancaman wabah sehingga Instruksi Presiden dapat kita tanggapi secara positif untuk dapat kita laksanakan secara bersama-sama dengan berbagai sektor," pungkas Acep. (CR)

LIMA LANGKAH UNTUK KEMAJUAN PERUNGGASAN

Memasuki akhir tahun , seperti biasa ASOHI menyelenggarakan seminar nasional outlook bisnis peternakan. Seminar tahunan ini menampilkan narasumber para pimpinan asosiasi dan pembicara tamu. Kali ini ada yang berbeda, yakni tampilkan Ketua Umum HPDKI (Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia) Yudhi Guntara Noor sebagai narasumber untuk menyampaikan outlook bisnis peternakan domba dan kambing. Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Monogastrik Indonesia (AMI) menyampaikan situasi terkini tentang “waspada ASF” dimana sejak beberapa bulan lalu, Indonesia dihebohkan oleh banyaknya babi yang mati akibat penyakit misterius. Kasus ini menjadi perhatian dunia mengingat di negara tetangga seperti Timor Leste sudah ditemukan kasus ASF.

Selain itu tampil juga pembicara tamu Prof. Didik J Rachbini, seorang pakar ekonomi yang sekaligus seorang politisi senior. Hadirnya Didik menjadi penting karena seminar ini mengangkat tema “Bisnis Peternakan di Era Pemerintahan Jokowi Periode Kedua”. Didik yang pakar ekonomi dan praktisi politik sangat pas membawakan tema ini karena dengan kepakaran dan pengalamannya ia mampu menganalisa bagaimana prospek ekonomi makro di era pemerintahan Jokowi periode kedua.

Hal penting yang disampaikan Didik adalah peringatan  buat para pelaku bisnis bahwa tahun 2020 kemungkinan pertumbuhan ekonomi akan melambat. Namun jika terjadi krisis pun ia meyakini tidak akan seperti krisis tahun 1998. Ia mengibaratkan, situasi nya seperti kita naik sepeda di jalan berlumpur. Perlu hati-hati , jangan ngebut karena mudah terpeleset. Demikian  Didik mengingatkan. Tentunya peringatan ini berlaku untuk semua pelaku usaha, termasuk usaha peternakan.

Akan halnya masalah perunggasan, intinya para pimpinan asosiasi masih mengharapkan pemerintah melakukan langkah-langkah perbaikan dalam mengatur iklim usaha agar kondusif bagi semua pelaku. Kasus hancurnya harga ayam di Jawa Tengah yang merembet ke wilayah lainnya pada tahun 2019 ini menjadi pelajaran perlunya pengelolaan pasokan DOC nasional  agar sesuai dengan permintaan pasar.

Berdasarkan data realisasi impor GPS, Pinsar Indonesia memprediksi tahun 2020 masih terjadi gejolak harga akibat over supply, jika tidak dilakukan penanganan yang serius.

Melihat pandangan-pandangan para narasumber, Infovet sudah beberapa kali menulis pandangan perihal bagaimana sebaiknya pemerintah campur tangan dalam urusan usaha perunggasan.

Setidaknya ada  lima langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam menangani gejolak perunggasan.

Pertama,  adalah manajamen pasokan (supply management). Pemerintah perlu campur tangan dalam urusan ini agar pasokan ayam dan telur sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tidak perlu khawatir karena negara yang menganut ekonomi pasar bebas pun melakukannya. Di Indonesia, pengaturan pasokan sangat penting karena mayoritas peternak menjual ayam hidup yang sangat rawan "dikendalikan"  pedangang karena keterbatasan waktu jual. Langkah ini sudah dilakukan pemerintah dengan membentuk Tim Analisa Supply Demand. Bahwa tim ini mungkin dipandang sebagian peternak belum menghasilkan rekomendasi yang jitu, sebaiknya didiskusikan perbaikan yang akan datang, apakah perbaikan metode kerja, jumlah anggota tim atau yang lainnya.

Kedua adalah hilirisasi, yang maksudnya pemerintah perlu mendorong pelaku usaha agar sebanyak mungkin yang melakukan investasi RPU (Rumah Pemotongan Unggas), sehingga yang dijual ke konsumen adalah daging beku dan daging segar dingin. Jika ini berkembang, maka gejolak harga kemungkinan tidak akan terlalu tajam dan masih dalam batas yang bisa diterima pelaku usaha.
Pemerintah juga sudah mengatur melalui Permentan agar peternak dengan skala tertentu wajib memiliki RPU. Dalam hal ini kami berpendapat, perlu ada kebijakan insentif yang menarik misalkan keringanan pajak, bantuan sarana dan yang lainnya, agar hilirisasi akan lebih cepat terealisir dan dampak lanjutannya fluktuasi harga ayam tidak terlalu tajam.

Ketiga adalah peningkatan konsumsi melalui promosi. Kampanye ayam dan telur masih bisa ditingkatkan karena pendapatan masyarakat makin meningkat dan jumlah penduduk terus bertambah. Upaya menangkal hoax tentang ayam dan telur masih menjadi PR masyarakat perunggasan dan pemerintah. Di tahun yang akan datang diharapkan pemerintah pusat dan daerah dapat memiliki anggaran khusus untuk kampanye ayam dan telur. Karena inilah sumber protein hewani yang paling terjangkau masyarakat namun masyarakat masih ditakut-takuti informasi mengenai hormon, kolesterol dan informasi negatif lainnya. Saat ini kampanye ayam telur baru dilakukan oleh asosiasi perunggasan saja dengan dana mandiri yang mungkin dampaknya tidak begitu besar.

Kementerian lain seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan kampanye  Gerakan Makan Ikan  (Gemarikan) yang kegiatannya mulai dari pusat hingga daerah secara berkesimbungan . tentunya Kementan juga bisa melakukan hal yang sama.

Keempat adalah pemasaran ke luar negeri. Kegiatan ekspor bukanlah semata-mata untuk meraih untung sesaat, melainkan sebagai langkah pengendalian supply demand di dalam negeri sekaligus promosi untuk membuka pasar baru. Insentif untuk perusahaan yang melakukan ekspor perlu diberikan agar kegiatan ini bisa terus berkembang.

Kelima, yang tak kalah pentingnya adalah pengendalian penyakit unggas. Jika ada wabah penyakit perlu penanganan yang cepat agar peternak terlalu lama tidak bertanya-tanya tentang bagaimana mengatasinya sehingga korban tidak terus bertambah dan konsumen makin ketakutan. Wabah AI tahun 2004 menjadi pelajaran bagi kita. Kini di era bebas AGP peternak juga dituntut melakukan perbaikan sistem budidayanya.

Menurut catatan Infovet lima langkah tersebut sudah dilakukan pemerintah, tinggal dikembangkan lagi  agar berdampak lebih positif bagi perunggasan nasional.  Mudah-mudahan tahun 2020 kebijakan dan implementasinya bisa disempurnakan lagi. Masyarakat perunggasan perlu memberikan masukan konstruktif untuk suksesnya program tersebut.***

Disusun oleh Bambang Suharno, Pemimpin Redaksi Majalah Infovet.
Artikel ini adalah Editorial Majalah Infovet edisi Desember 2019

RESMI: PEMERINTAH UMUMKAN WABAH ASF DI INDONESIA

Memperketat biosekuriti, salah satu upaya mencegah penularan virus ASF. (Sumber: Istimewa)

Pemerintah Indonesia resmi melaporkan wabah demam babi afrika di 16 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Laporan wabah demam babi afrika tersebut dimuat dalam situs web Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE), 17 Desember 2019. Informasi laporan wabah tersebut disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI) Drh Muhammad Munawaroh, di Jakarta, Rabu (18/12/2019).

”Menurut situs web OIE, Indonesia telah melaporkan ASF (African Swine Fever/demam babi afrika) tanggal 17 Desember 2019 dan telah diumumkan OIE pada tanggal yang sama,” tutur Munawaroh. Menurut dia, Indonesia sudah menjadi anggota OIE sehingga wajib melaporkan kejadian penyakit baru jika ditemukan di negara Indonesia.

Munawaroh juga menerima salinan Surat Keputusan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Nomor 820/KPTS/PK.320/M/12/2019 tentang pernyataan wabah demam babi afrika di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara. Surat keputusan tersebut ditandatangani 12 Desember 2019. Sebelumnya beberapa grup WhatssApp juga telah dihebohkan dengan beredarnya surat tersebut, namun begitu kini resmi sudah surat tersebut diakui oleh pihak Kementan.

Dalam surat itu disebutkan 16 kabupaten/kota yang terjadi wabah ASF. Ke-16 kabupaten/kota itu adalah Kabupaten Dairi, Humbang Hasundutan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Karo, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Samosir, Simalungun, Pakpak Bharat, Langkat, Kota Tebing Tinggi, Kota Pematang Siantar, dan Kota Medan.

Laporan Indonesia kepada OIE dapat dilihat di link ini. Pada situs OIE juga tertulis bahwa laporan Indonesia disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Drh I Ketut Diarmita tanggal 17 Desember 2019.

Dalam laporannya disebutkan ada 392 wabah di peternakan rakyat di 16 kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut). Dalam laporan itu disebutkan ada 34 kabupaten/kota di Sumut. Yang benar terdapat 33 kabupaten/kota di Sumut.

Wabah pertama terjadi pada 4 September 2019 di Kabupaten Dairi dan dengan cepat menyebar ke 16 kabupaten lainnya. Konfirmasi ASF dilakukan pada 27 November 2019. Diagnosis penyakit ASF dilakukan Balai Veteriner Medan dengan uji PCR dan nekropsi atau bedah mayat. Penyebabnya adalah virus ASF. Sumber penularan disebutkan ”tidak dikenal dan tidak meyakinkan”.

Dalam kolom komentar epidemiologis, tertulis bahwa sumber infeksi tidak dapat disimpulkan, tetapi penilaian risiko yang cepat menunjukkan bahwa pengangkutan babi hidup dari daerah lain serta terkontaminasinya pakan babi oleh muntahan dari penanganan hewan, kendaraan, dan pakan ternak berperan dalam mewabahnya ASF. Selain itu juga disebutkan bahwa Pembuangan babi mati yang mati secara serampangan menjadi sumber penularan lainnya. Tidak lupa disebutkan pula bahwa tindakan pembersihan, dan desinfeksi sedang dilaksanakan. 

Dalam upaya mengontrol ASF agar tidak cepat menyebar, dalam laporannya Pemerintah Indonesia juga menuliskan bahwa kini pemerintah sedang melakukan tindakan berupa kontrol di dalam negeri, surveilans, karantina, pembuangan resmi karkas, produk sampingan, dan limbah, zonasi, desinfeksi, vaksinasi jika ada vaksin, dan tidak ada perawatan hewan yang terkena dampak ASF. (CR)

PB PDHI MEMBEDAH ASF LEBIH DALAM

Dibuthkan kerjasama yang apik antar lini yang berkecimpung di sektor peternakan dalam menangulangi ASF

Wabah Demam Babi Afrika kian mengkhawatirkan, pasalnya ribuan babi menjadi korban jiwa bahkan sampai membuat para peternak babi di Sumatera Utara gulung tikar. Hal tersebut diutarakan oleh Ketua Umum PB PDHI Drh Munawaroh dalam Seminar PB PDHI di Menara 165, Jakarta Selatan, Selasa (17/12) lalu.

"Ketika saya mengunjungi mereka ternyata keadaannya lebih mengkhawatirkan dari yang diperkirakan, kami dari sini sudah membawa bantuan berupa obat - obatan, desinfektan, dan lain sebagainya, nyatanya enggak berguna tuh disana, kenapa?, ya karena peternak - peternak babi yang backyard, rerata sudah habis babinya, sudah kehilangan sumber penghasilan," tuturnya.

Untuk itu Munawaroh menjelaskan bahwa nantinya PB PDHI akan mengumpulkan dana sosial untuk para peternak babi yang merugi, dana tersebut akan digunakan untuk membeli beras bagi peternak babi yang merugi.

"Kalau kami berikan babi lagi, bisa saja tapi itu memberikan "neraka" lagi bagi mereka kan?, oleh karenanya kami akan siapkan dana nantinya akan kami belikan beras. Mudah - mudahan nanti banyak yang bantu, target kami peternak disana mendapat bantuan beras 20kg per-kepala keluarga, hanya itu yang bisa kami lakukan untuk saat ini," ungkap Munawaroh.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa PB PDHI meyakini bahwa yang terjadi di Sumatera Utara bukan hanya Hog Cholera semata, tetapi juga kemungkinan besar ASF sudah mewabah di Negeri ini.Oleh karenanya Munawaroh mendesak kepada pemerintah agar segera mendeklarasikan bahwa ASF sudah mewabah di Indonesia.

Dalam mendeklarasikan suatu penyakit, dibutuhkan pembuktian, hasil laboratorium dan lain sebagainya. Bukti - bukti tersebut pun sudah dipegang kuat oleh Indonesia, seperti yang diutarakan oleh Kepala BalaiVeteriner Medan, Drh  Agustia. 

Menurut Agustia, hasil investigasi kematian babi di Sumatera Utara oleh timnya tidak semua babi mati dikarenakan Hog Cholera, mereka juga mencurigai ASF telah mewabah. Ia pun menuturkan bahwa hasil laboratorium dengan metode PCR sesuai standar OIE, terdeteksi adanya fragmen dari virus ASF.

"Nah disini kami mulai bingung, namanya uji lab itu kan positif sama negatif, tapi kalau disini kami umumkan, maka akan semakin kacau, pasalnya mengumumkan wabah itu bukan wewenang kami, maka dalam kebingungan itu, saya sebutlah itu terindikasi ASF, habis itu semua orang pada mengecam saya dan menganggap saya bodoh," tukas Agustia sembari berkelakar.

Wajar bila hal tersebut terjadi, kalangan dokter hewan yang sejatinya sudah mencium gelagat tidak beres akibat kematian babi yang mencapai ratusan ribu tersebut sudah pasti curiga akan mewabahnya ASF. Namun begitu, penting diingat bahwa ada peraturan perundangan yang hanya membolehkan Menteri Pertanian untuk mengumumkan suatu kejadian wabah penyakit eksotik.

Hal tersebut tertuang dalam UU Peternakan No. 18/2009 baik versi yang lama maupun yang telah direvisi pada pasal 40 ayat 1 dan 2 serta pasal 42 ayat 6. Dengan adanya peraturan tersebut adalah wajar jika pejabat sekelas Dirjen Peternakan dan Keswan saja masih bungkam dan tidak bersuara sedikitpun akan hal ini, karena memang bukan wewenangnya untuk mengumumkan hal ini. 

Sementara itu, dalam seminar juga dibahas mengenai peraturan OIE terbaru mengenai wabah penyakit yang disampaikan oleh ketua 2 PB PDHI Drh Tri Satya Putri Naipospos. Narasumber lainnya yakni Drh Paulus Mbolo Maranata membahas mengenai Peluang Ekspor Daging Babi apabila ASF mewabah di Indonesia.

Intinya, seminar pada hari itu PB PDHI ingin mendesak pemerintah agar segera mengumumkan ASF yang telah ada di Indonesia. Meskipun begitu, PB PDHI juga optimis bahwa jika ditangani dengan baik, ASF seharusnya dapat diminimalisir dan dieradikasi secara alami, namun begitu butuh kerjasama yang apik antat setiap lini yang berkecimpung di bidang ini. (CR)

FAO KONFIRMASI KEBERADAAN ASF DI INDONESIA

Peternak babi dihimbau untuk lebih baik menerapkan biosekuriti untuk mencegah ASF

Organisasi Pangan Dunia (FAO) melaporkan bahwa wabah demam babi Afrika atau African swine fever (ASF) telah dikonfirmasi menjangkiti ternak babi di Indonesia. Dalam laporan rutin di situs resminya, FAO menyebutkan bahwa Kementerian Pertanian mengumumkan secara resmi terjadinya wabah tersebut di Provinsi Sumatra Utara pada Kamis pekan lalu (12/12/2019). Laporan awal menyebutkan bahwa Hog Cholera ditengarai sebagai penyebab kematian, dengan virus ASF masih dalam tahap indikasi.

Kini, dalam upaya penanggulangan ASF, FAO menyebutkan pihaknya tengah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Direktur Kesehatan Hewan pun disebut telah meminta rekomendasi FAO dalam hal pengendalian ASF. "Tim FAO saat ini tengah menyusun draf rekomendasi pengendalian ASF yang sesuai dengan kondisi Indonesia," tulis FAO dalam laporannya yang dikutip Bisnis, Rabu (18/12/2019).

Sementara itu, di beberapa WhatssApp Grup (WAG) juga telah beredar Keputusan Menteri Pertanian terkait mewabahnya ASF. Dalam Kepmentan yang diberi nomor 820/KPTS/PK.320/M/12/2019 tersebut tertera tandatangan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, namun tidak tertera cap basah stempel Kementerian Pertanian.

Dalam usaha mengkonfirmasi Kepmentan tersebut, Infovet telah menghubungi Direktur Jenderal kesehatan Hewan I Ketut Diarmita. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dan komentar dari yang bersangkutan. (CR)

MENTAN SIAP ANGKAT POTENSI EKSPOR PETERNAKAN DARI NTT

Mentan Syahrul Yasin Limpo (Foto:Dok.  Kementan)

Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo menyatakan siap menyambut potensi wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk bisa meningkatkan populasi dan produksi komoditas peternakan.

Menurutnya, pengelolaan yang maksimal dinilai bisa memberikan dampak signifikan terutama dalam pemenuhan pasar ekspor. Karena itu, dirinya akan melakukan Gerakan tiga kali ekspor (Gratieks).

Tak hanya itu, nota kesepahaman tentang peningkatan populasi dan produksi untuk percepatan ekspor komoditi peternakan pun telah dilakukan antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Gubernur Provinsi NTT Viktor Bungtilu Laiskodat.

"Kami sepakat bekerjasama untuk mewujudkan peningkatan populasi dan produksi dalam rangka ekspor komoditas peternakan. Apalagi NTT merupakan salah satu lumbung ternak sapi Nasional dan Kabupaten Kupang merupakan salah satu daerah penyuplai terbesar kebutuhan protein hewani," kata Syahrul melalui keterangan tertulisnya, Minggu, (15/12/2019).

Dalam nota kesepakatan ini, Pemprov NTT harus mampu meningkatan produksi komoditas peternakan antara lain sapi potong dan unggas minimal 7 persen per tahun. Dorongan ini juga dimaksudkan agar terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja subsektor peternakan dan kesehatan hewan.

"Kami mendukung pembangunan pertanian di NTT. Oleh karena itu, sarana prasarana dan pengembangan komoditas menjadi prioritas, tapi harus sesuai dengan agroklimat dan ekosistem agar bisa berkembang," ujar Syahrul. 

Kementan akan terus memfasilitasi peternak di berbagai wilayah di NTT dengan memberikan bibit unggulan untuk bisa dikembangkan. Syahrul menegaskan jumlah bantuan dan pendampingan akan ditingkatkan pada 2020 sebagai langkah percepatan produksi.

"Semua peluang upaya harus dilakukan termasuk kerja sama dengan perguruan tinggi, insemenasi buatan untuk sapi juga perlu digenjot, karena kebutuhan daging terutama di akhir tahun menjelang Natal dan tahun baru biasanya cukup tinggi," tuturnya.

Syahrul juga menekankan para peternak tak ragu memanfaatkan akses permodalan di program kredit usaha rakyat (KUR). Saat ini, prioritas telah dialokasikan untuk sektor peningkaan produksi pertanian dan peternakan.

"Kita ada dana KUR, nilainya Rp50 triliun dengan bunga rendah, hanya 6 persen. Silahkan Pak Gubernur manfaatkan untuk membantu peternak dan petani. Kostratani selain dipersiapkan untuk mengelola dan pengawasan, juga dipersiapkan untuk membuat ekosistem pertanian yang baik dengan teknologi IT membantu pertanian lebih smart," ungkapnya.

Kebutuhan daging sapi nasional juga masih besar untuk diisi produk dalam negeri dengan harga jual yang kompetitif. Dukungan Pemerintah NTT pun diyakini bisa mewujudkan ketahanan pangan terutama untuk komoditas daging sapi yang masih banyak diimpor.

“Kita perlu menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki termasuk kontribusi daerah dalam pembangunan peternakan," tuturnya.

Sementara itu, Gubernur NTT Viktor Laiskodat bertekad menjadikan peternakan di wilayahnya jadi yang terbesar di Indonesia. Pengelolaan sapi akan dibuat modern agar memenuhi kebutuhan pasar potensial, termasuk daging premium. Viktor juga menginginkan kejayaan daging dari NTT yang pernah membanjiri pasar Hongkong agar bisa kembali diwujudkan.

"Kami mengharapkan peternak rakyat kedepan menguasai daging premium dan Indonesia tidak lagi mengimpor daging premium" tandas Viktor. (Sumber: pasardana.id)

MEMANFAATKAN HAY UNTUK PAKAN RUMINANSIA

Tujuan pembuatan hay adalah untuk memanen hijauan pada umur optimum, yakni pada saat hijauan menjelang berbunga agar dapat diperoleh nutrisi optimal. (Sumbe: Istimewa)

Hijauan kering atau hay merupakan hijauan pakan yang pada umumnya berasal dari rerumputan atau kekacangan yang sengaja dikeringkan untuk cadangan pakan ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing dan domba. Hijauan yang akan dijadikan hay dipotong pada saat sebelum berbunga, sehingga kandungan nutrisinya masih tinggi.

Hijauan yang telah dipotong segera dikeringkan hingga kadar airnya turun 10-20%. Semakin rendah kadar air, semakin baik pula kualitas hay yang dihasilkan, karena dengan kadar air yang rendah, tidak terjadi lagi respirasi, fermentasi dan tumbuhnya jamur, sehingga hijauan kering menjadi tahan lama dan dapat disimpan dengan tanpa perubahan nyata nilai nutrisinya.

Hijauan segar yang dapat digunakan untuk bahan hay antara lain rumput, tanaman bebijian (serealia), biji-bijian (kekacangan), hasil sisa tanaman pertanian maupun perkebunan. Syarat hijauan yang dapat dibuat hay yakni berasal dari tanaman yang belum terlalu tua, karena kandungan karbohidrat mudah larutnya masih tinggi dan kandungan protein sedang sampai tinggi, serta tidak banyak tercampur dengan hijuan yang tidak dikehendaki.

Tujuan pembuatan hay adalah untuk memanen hijauan pada umur optimum, yakni pada saat hijauan menjelang berbunga agar dapat diperoleh nutrisi optimal, memanen hijauan pakan yang melimpah untuk persediaan pakan pada saat musim paceklik pakan dan mengawetkan hijauan dengan cara menurunkan kadar airnya. Pada ternak ruminansia, hay digunakan sebagai pakan penting untuk sumber energi (jika hay berasal dari rerumputan) dan sumber protein (jika hay berasal dari tanaman bebijian).

Hay berkualitas baik rata-rata mengandung serat kasar antara 25-35% dan total digestible nutrients (TDN) antara 45-55%. Berdasarkan kualitasnya, hay secara umum dibagi menjadi tiga kategori, yakni hay kelas I dengan kandungan protein tidak kurang dari 19% dan serat kasarnya tidak lebih dari 22%, kemudian hay kelas II dengan kandungan protein tidak kurang dari 17% dan serat kasar tidak lebih dari 25%, serta hay kelas III yang kandungan proteinnya 15% dengan kandungan serat kasar tidak lebih dari 28%.

Menurut Ristianto (2015), kualitas hay ditentukan antara lain oleh umur pemotongan hijauan, keadaan daun (rasio antara batang dan daun), warna hay, tingkat kelembutan hay dan banyak atau sedikitnya kotoran atau gulma maupun benda asing dalam hay. Kotoran yang dimaksud adalah benda lain yang tidak dikehendaki, seperti tanaman gulma, bonggol, batang atau benda lain yang berpotensi menurunkan kualitas hay.

Adapun warna hay yang pucat menunjukkan penurunan kualitas hay karena hal itu menunjukkan terjadinya kerusakan provitamin A, yang disebabkan oleh paparan sinar matahari yang terlalu lama. Oleh karena itu, sebaiknya segera setelah cukup masa pengeringan, segera dimasukkan ke gudang untuk menghindari kerusakan. Hay yang berkualitas baik adalah yang beraroma khas menyegarkan, tidak berbau apek atau menyengat. Jika hay berbau apek, berarti telah terjadi penjamuran akibat kadar air bahan hijauan yang masih tinggi pada saat penyimpananan.

Pengaruh Panas Berlebihan Terhadap Warna dan Kehilangan Nutrisi

Parameter	Suhu (°C)	Warna	Bau	Kehilangan MP	Kehilangan DP
Normal	50	Normal	Normal	-	-
Fermentasi>	50-60	Gelap	Menusuk	5-10	10-30
Fermentasi>>	60-70	Cokelat	Sangat menusuk	10-30	30-80
Over heating	>75	Hitam	Terbakar	30-60	80-100

Sumber: Watson (2009) dalam Utomo (2015).

Ket: MP (Martabat Pati), DP (Digestible Protein)

Bahan Tambahan Hay

Salah satu tantangan pembuatan hay di daerah tropis seperti di Indonesia adalah kadar airnya yang sering kali tidak dapat dicapai sesuai standar penyimpanan. Solusi untuk mengatasinya adalah perlu digunakan bahan pengawet untuk mencegah terjadinya pembusukan sekaligus mempersingkat waktu pengeringan di lahan akibat cuaca yang tidak menentu. Bahan pengawet hay yang umum digunakan antara lain bahan pengering, asam organik, garam asam, garam, anhydrous ammonia, urea, produk fermentasi, inokulan bakteri anaerob dan inokulan bakteri aerob.

Untuk pengawet dengan menggunakan garam, umum dipakai terutama pada hay berkadar air tinggi untuk meningkatkan palatabilitasnya. Penggunaan garam lebih berfungsi sebagai penghambat berkembang biaknya mikroorganisme yang tidak diinginkan, menghambat pertumbuhan jamur, sekaligus meningkatkan aroma, mempertahankan warna dan menaikkan palatabilitas hay berkualitas rendah. Perlakuannya yakni dengan penambahan garam atau sodium klorida sebanyak 10 kg/1 ton hay baru, dengan tujuan agar tidak berjamur dan menghindari heating atau pemanasan (Utomo, 2015).

Adapun penambahan bahan urea pada hay dimaksudkan untuk sumber amonia yang dihasilkan dari aktivitas urease di dalam hay. Urea yang ditambahkan umumnya 3% dosis yang kemudian di dalam hay akan diubah menjadi amonia oleh bakteri. Dosis yang lebih besar 5-7% bisa dilakukan selama proses pencetakan atau pengempesan hay dalam kadar air hingga 30%. Pemberian urea pada hay harus ditutup rapat dengan terpal plastik atau bahan lain yang kedap udara, sesegera mungkin setelah perlakuan.

Penyimpanan

Hay dapat bertahan hingga tiga tahun jika penyimpanannya dilakukan dengan baik dan benar. Adapun cara yang tepat dalam menyimpan hay adalah dalam kondisi kadar air 18-22%. Namun jika ingin hay tidak mengalami banyak perubahan selama proses penyimpanan dalam beberapa tahun, simpanlah hay pada kadar air 12-15%.

Terdapat beberapa metode penyimpanan hay, yakni disimpan dengan kondisi terurai dengan kadar air 25%, disimpan dalam bentuk gulungan dengan anjuran kadar air 20-22% dan penyimpanan dengan kondisi tercincang dengan kadar air 18-22%. Selain itu, hay bisa juga disimpan dalam bentuk balok atau kubus dengan kadar air antara 16-17%, namun bisa juga dalam kondisi kadar air 25% asal balok dibuat dalam ukuran besar.

Rekomendasi Kadar Air (%) untuk Penyimpanan Hay yang Digulung

Jenis Gulungan	Kadar Air
Balok segi empat kecil	16-18
Hay gulung (pusat lunak)	14-16
Hay gulung (pusat keras)	13-15
Balok besar persegi panjang	12-14
Hay untuk ekspor	<12

Sumber: Mickan (2009) dalam Utomo (2015).

Pemberian pakan hay pada ternak tergantung dari cara hay disimpan. Untuk hay berbentuk kubus dan tercincang misalnya, diberikan di kandang secara manual dengan cara disajikan dalam tempat pakan yang telah tersedia di kandang. Untuk hay berbentuk gulungan, perlu diurai terlebih dahulu di tempat terbuka sebelum diberikan pada ternak. Pemberian pakan dari hay sebaiknya dilakukan secara bertahap, sedikit-demi-sedikit agar ternak bisa menyesuaikan diri dan terbiasa dengan pakan tersebut. ***

Andang S. Indartono,

Pengurus Asosiasi Ahli Nutrisi dan Pakan Indonesia (AINI)

JANGAN REMEHKAN BIOSEKURITI

Desinfeksi sebelum masuk dan keluar kandang. (Foto: Infovet/CR)

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, manajemen pemeliharaan ayam juga ikut berkembang. Apalagi sejak diberlakukannya larangan AGP (Antibiotic Growth Promoter) dalam pakan, semua yang berkecimpung di sektor budidaya berlomba-lomba mengakali manajemen pemeliharaan agar performa ayam tetap terjaga.

Budidaya ayam layer maupun broiler di zaman now bisa dibilang susah-susah gampang. Peternak kini dihadapkan pada pesatnya pertumbuhan ayam, namun lebih rentan terhadap faktor eksternal, seperti iklim, penyakit dan lain sebagainya. Ditambah lagi AGP yang selama ini menjadi andalan untuk memacu pertumbuhan telah dilarang pemerintah. Tentunya hal ini semakin menjadi tantangan bagi para peternak dan stakeholder di sektor perunggasan.

Padahal, sejak dulu sudah ada “obat” alami agar usaha budidaya lancar tanpa adanya gangguan penyakit. Namun begitu tidak semua peternak mau dan mampu mengaplikasikannya, yakni program biosekuriti.

Dipandang Sebelah Mata
Sering didapati bahwa peternak tidak mengindahkan biosekuriti, misalnya saja masih bebasnya lalu lintas keluar-masuk suatu peternakan tanpa adanya treatment khusus. Padahal, treatment khusus semacam dipping atau semprot desinfektan merupakan salah satu aspek biosekuriti, dalam hal ini menjaga lalu lintas manusia.

Mengingatkan kembali bahwa ada beberapa aspek dasar dalam biosekuriti misalnya kontrol lalu lintas, vaksinasi, recording flok, menjaga kebersihan kandang, kontrol kualitas pakan, kontrol air dan kontrol limbah peternakan.

Dengan semakin berkembangnya zaman, ada juga peternak yang semakin sadar bahwa biosekuriti ini penting diaplikasikan. Misalnya saja yang dilakukan oleh Jenny Soelistiyani, peternak layer asal Lampung. Wanita yang juga merupakan Ketua Pinsar Petelur Nasional (PPN) ini sedang giat-giatnya menggalakkan penerapan biosekuriti di peternakan layer.

“Penerapan biosekuriti yang baik mutlak harus dimiliki, enggak bisa disepelkan. Peternak harus mau berubah, lah wong zaman berubah masa tata cara beternak gitu-gitu aja?,” tutur Jenny. 

Apa yang diutarakan Jenny bukannya tanpa alasan, terlebih lagi ketika AGP dilarang, otomatis untuk mencegah meledaknya wabah penyakit yang tak terkendali dibutuhkan upaya lain, menurut Jenny yang paling masuk akal adalah penerapan biosekuriti.

Jenny dan para peternak di Lampung kini sedang getol-getolnya mengajak para peternak layer di Lampung untuk mengaplikasikan biosekuriti tiga zona. Ia dibantu oleh FAO ECTAD, akademisi dari UNILA, pemerintah dan juga perusahaan yang bergerak di bidang obat hewan.

“Semua turun tangan, FAO memberi penyuluhan dan teknis aplikasi, UNILA juga mendampingi peternak, dinas juga aktif, perusahaan obat hewan juga jadi auditor internal kami, peternaknya jadi semangat dan rata-rata di sini peternak sudah mau mengaplikasikan biosekuriti tiga zona,” jelasnya.

Menuai Hasil Manis
Ketika biosekuriti diterapkan dengan baik, hasil manis dituai oleh peternak. Misalnya saja yang dirasakan oleh Subadio, peternak layer asal Kecamatan Purbolinggo, Lampung, yang sudah menerapkan biosekuriti tiga zona di peternakannya.

Subadio mengaku tertarik mengaplikasikan biosekuriti tiga zona karena dinilai menguntungkan. “Di Lampung ada pendampingan dan penyuluhan bagi peternak yang ingin mengaplikasikan sistem ini, kami dibimbing langsung oleh dinas peternakan setempat, FAO ECTAD, UNILA, technical service produsen pakan dan PPN Lampung,” tutur Subadio.

Tanpa pikir panjang Subadio membangun fasilitas seperti yang disarankan oleh para mentornya. Walhasil, kandang layer-nya yang baru setahun enam bulan berdiri mengalami banyak kemajuan. Tidak lupa ia mengajak para karyawannya untuk berkomitmen menjalankan SOP yang berlaku di peternakannya untuk dipatuhi. Subadio menerapkan sistem reward and punishment agar karyawan lebih berkomitmen dalam menerapkan SOP di peternakannya.

“Kandang saya awalnya kacau mas, sampai saya mulai tertarik ikut menjajal biosekuriti tiga zona, baru deh kandang ini produksi dan performanya benar. Sudah gitu ternyata nilai rupiah yang didapat Alhamdulillah bertambah,” tukas Subadio kepada Infovet. Pernyataan Subadio tadi didukung oleh data yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Misalnya saja kini disaat ayam di kandangnya menginjak usia sekitar 29 minggu produksinya stabil di angka 90% lebih. Selain itu, dalam data juga disebutkan bahwa tingkat kematian ayam di peternakannya sangat rendah, hanya 1% dari 30.000 ekor populasi. “Di farm sini per hari enggak melulu ada yang mati mas, enggak kaya di farm saya yang satunya yang belum saya bangun biosekuriti tiga zona,” ucap dia.

Ketika ditanya mengenai penyakit dan wabah AI, Subadio juga mengatakan bahwa belum pernah kandang tersebut terjangkit wabah mematikan seperti AI. “Paling penyakit cuma nyekrek-nyekrek (CRD) saja mas, kalau AI enggak pernah, kalau bisa jangan sampai kena AI deh,” kata Subadio.

Ia juga mengaku bahwa ketika terjadi penyakit, petugas kesehatan di farm-nya hanya memberikan terapi suportif berupa pemberian vitamin beserta suplemen pemacu sistem imun. “Kasus yang agak parah kemarin sih ada beberapa ekor yang kena fowl pox, sudah dibakar yang mati, terus sisanya kita pisahkan, isolasi dan kita vaksin ulang sambil diberikan terapi suportif,” kata Subadio.

Perihal dana yang dikeluarkan, Subadio enggan menyebut nominal angka yang ia gelontorkan untuk membangun sistem tersebut. “Yang jelas enggak sampai seratus juta untuk sistemnya saja, kurang dari itu. Tapi hasil yang saya dapatkan Alhamdulillah sudah balik modal itu biaya pembuatan sistemnya dalam dua bulanan,” tukasnya.

Hal serupa juga dirasakan Bambang Sutrisno, peternak layer asal Ungaran, Kabupaten Semarang. Bambang mengaku telah menerapkan biosekuriti tiga zona secara menyeluruh sejak 2015. Kini, Bambang merasakan hasilnya berupa keuntungan yang lebih baik ketimbang sebelum penerapan biosekuriti.

“Saya setelah mengadopsi sistem ini enggak nyangka bisa naik pendapatannya. Darimana? Pertama dari produksi yang bagus mas, per seribu ekor kini produksi telurnya stabil di 55-60 kg, padahal tadinya enggak segitu,” tutur Bambang berapi-api.

Selain itu dengan diterapkannya biosekuriti tiga zona, ia juga dapat menghemat penggunaan antibiotik di kandang sekitar 40%, begitu pula penggunaan obat-obatan lain yang dikurangi sampai 30% karena ayam jarang terserang penyakit.

“Dari penghematan itu kira-kira saya bisa kantongi 10 juta rupiah, yang tadinya buat beli antibiotik, obat-obatan dan lainnya, sekarang jadi masuk ke kantong saya. Lumayan banget,” ucap Bambang.

Menurutnya, menerapkan biosekuriti dengan baik itu mudah, modalnya hanya satu yakni niat. Jika niat sudah bulat otomatis komitmen akan terbangun, dengan terbangunnya komitmen akan timbul kebiasaan baik yang konsisten dan mengakar.

Efek Samping
Penerapan biosekuriti yang baik dan konsisten juga akan menghasilkan efek samping. Bukan efek samping yang negatif melainkan sebaliknya. Jenny Soelistiyani menerangkan, kini di Lampung animo peternak dalam menjalankan biosekuriti tiga zona meningkat pesat. Hal ini karena peternak yang menerapkan biosekuriti tiga zona dapat memperoleh Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dari Dinas Peternakan Provinsi.

“Ini juga jadi kerjasama kami dengan pemerintah, kemajuannya juga luar biasa. Tahu sendiri lah kalau sudah dapat NKV otomatis nilai produk yang dihasilkan juga meningkat. Tentu saja ini akan meningkatkan pendapatan peternak,” kata Jenny.

Yang lebih luar biasa, beberapa waktu lalu di Lampung, sekitar 14 peternak layer memperoleh sertifikat NKV dalam kurun waktu sembilan bulan. Ini merupakan salah satu capaian luar biasa bagi peternak di Lampung. Atas pencapaian itu, Provinsi Lampung mendapat ganjaran rekor MURI sebagai Pemprov yang menerima sertifikat NKV terbanyak dalam kurun waktu setahun. Selain menguntungkan peternak, tentunya ini juga dapat mengharumkan nama daerah.

Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung, Drh Anwar Fuadi, sangat bangga dengan pencapaian ini. Menurutnya, ini adalah hasil kerja nyata dari semua stakeholder peternakan layer yang ada di Lampung.
“Kami bangga, ini menunjukkan bahwa peternak rakyat juga mampu bersaing, selain menguntungkan peternak. Saya harap nantinya kedepan makin banyak peternak yang sadar akan hal ini,” tukas Anwar.

Tidak lupa Anwar juga mengingatkan bahwa penghargaan ini bukanlah titik akhir. Lampung memiliki program menjadi zona bebas AI di 2021 mendatang. Melalui penerapan biosekuriti yang baik, konsisten dan berkelanjutan, ia berharap bahwa program itu dapat tercapai. (CR)

SYUKURAN 1 TAHUN KERJA KEPENGURUSAN PDHI MASA BAKTI 2018-2022

Foto bersama tamu undangan (Foto: Infovet)

Sejak dilantik di Gedung MPR, yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah Pengurus PBDHI. Kini Kepengurusan PDHI masa bakti 2018-2022 telah melalui 1 tahun masa kerja. Syukuran untuk memperingatinya diadakan di Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah pada 15 Desember 2019.

Menghadiri acara tersebut diantaranya adalah Dr. Drh. Prabowo Respatio Caturroso (Mantan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan), pengurus Lansia Veteriner Drh. Bachtiar Moerad,  para ketua Organisasi Non Teritorial (ONT) PDHI, , tim BPHP, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, dan perwakilan dari Kementerian Perikanan dan sejumlah mitra termasuk Majalah Infovet.

Ketua Umum PB PDHI Drh Muhammad Munawaroh, MM, dalam pidatonya memaparkan pencapaian-pencapaian PB PDHI dalam 1 tahun masa kepengurusan. Diantaranya adalah terbentuknya Badan Perlindungan Hukum Perhimpunan (BPHP), sebagai lembaga untuk memberikan konsultasi dan pembelaan hukum bagi para anggota PDHI di seluruh Indonesia.

Kunjungan ke 45 cabang untuk melakukan koordinasi dengan PDHI Cabang juga telah dilakukan oleh Ketua Umum PB PDHI. Selan itu PB PDHI berhasil melakukan audiensi dengan para pejabat seperti Ketua MPR RI, Dirjen OTDA, Kementerian Dalam Negeri, Kapolri, Dirjen PKH Kementerian Pertanian, Direktur Keswan Ditjen PKH, Direktur Kesmavet Ditjen PKH, Kepala Balitvet, Bupati Enrekang, Bupati Pandeglang, Bupati Magetan, Ketua Komisi 4 Fraksi PAN DPR RI, serta memenuhi udangan Fraksi PKS dan Fraksi Nasdem.

Merambah dunia digital dibuatlah channel Youtube DRHTV yang bekerjasama dengan PT Dreamlight World Media. DRHTV akan memberitakan aktivitas kegiatan cabang dan memberikan informasi penanganan berbagai penyakit hewan.

Setelah paparan Ketua Umum, para hadirin memberikan tanggapan dan saran untuk kemajuan PDHI. Ikut memberi tanggapan antara lain Pemimpin Umum Majalah Infovet Bambang Suharno dan Pengurus Lansia Veteriner Drh Bachtiar Moerad yang mengapresiasi pencapaian luar biasa PDHI di bawah pimpinan Drh Munawaroh.

Adapun Dr Prabowo yang memberi sambutan di awal acara , selain memberikan pujian terhadap padatnya kegiatan PB PDHI saat ini, juga memberikan masukan pentingnya pengembangan struktur dan sistem dalam sebuah organisasi. Hal senada juga disampaikan oleh Bambang Suharno, bahwa ada 3 ciri kepemimpinan organisasi yang hebat yaitu berwibawa (di dalam pergaulan dengan pemerintah dan pihak lainnya), bermanfaat bagi anggota dan masyarakat dan berkelanjutan dalam membangun kesuksesan (kaderisasi). "tiga hal ini tampaknya sudah dilakukan dengan baik oleh pengurus PDHI sekarang ini," ujar Bambang.

Terhadap semua masukan tersebut, Ketua Umum PB PDHI menyampaikan terima kasih dan ia yakin dengan suasana yang kompak, PDHI akan terus berkembang.

Acara diakhiri dengan pemotongan tumpeng dan makan bersama seluruh tamu undangan. Namun sebelumnya Munawaroh memberikan penghargaan ke Drh Shinta Rizanti dan tim redaksi Vetnesia atas kiprahnya menggiatkan majalah digital Vetnesia. (NDV)

PT GALLUS INDONESIA UTAMA BUKA LOWONGAN KERJA SEBAGAI STAF MARKETING

PT Gallus Indonesia Utama adalah perusahaan yang didirikan oleh Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI). Bergerak di bidang penerbitan majalah dan buku-buku peternakan, event organizer dan konsultan peternakan dan kesehatan hewan. Memiliki 4 divisi yakni divisi penerbit majalah Infovet (majalah.infovet.com), divisi penerbit buku Gita Pustaka (jurnalpeternakan.com), divisi Gita Organizer dan divisi Gita Consultant).

STAFF MARKETING

Responsibilities :

·         Penjualan iklan dan majalah
·         Promosi dan distribusi

Requirements :

• Minimal D3 semua Jurusan, atau S1 Peternakan, perikanan atau Dokter Hewan.
• Mencitai dunia peternakan, perikanan  dan kesehatan hewan
• Diutamakan punya kemampuan menulis artikel dan memahami layout majalah.
• Tinggal di wilayah Jakarta Selatan atau tidak jauh dari kawasan Pasar Minggu.

      

     Kirim lamaran beserta pas foto email ke :

gallusindonesiautama@gmail.com; 

(Paling lambat 30 Desember 2019)