-->

KETIKA DAGING, SUSU, DAN TELUR MENJADI PENENTU MASA DEPAN BANGSA

Beberapa sumber protein hewani. (Foto: iStock)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kerap dipahami secara sederhana, anak-anak makan di sekolah, lalu pulang dengan perut kenyang. Padahal, bagi penulis yang lama bergelut di dunia akademik dan lapangan peternakan, MBG jauh lebih besar dari sekadar urusan perut. Ia adalah titik temu antara kebijakan negara, ilmu gizi, kerja keras peternak, dan harapan orang tua akan masa depan anak-anaknya.

Di balik setiap piring makan siswa ada keputusan penting, sumber gizi apa yang disajikan, dari mana asalnya, dan siapa yang diuntungkan. Di sinilah produk peternakan yakni daging, susu, dan telur, memiliki posisi yang tidak tergantikan. Ia bukan hanya komoditas, tetapi penentu kualitas tumbuh kembang, kecerdasan, bahkan daya saing generasi mendatang.

Tulisan ini bukan semata-mata pujian pada MBG, tetapi refleksi kritis dari sudut pandang akademisi lapangan. Bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada keberanian negara menempatkan produk peternakan lokal sebagai tulang punggung gizi, sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat.

MBG: Investasi Peradaban
MBG seharusnya dipahami sebagai investasi jangka panjang, bukan belanja rutin tahunan. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk gizi anak hari ini akan menentukan kualitas sumber daya manusia puluhan tahun ke depan. Negara-negara maju telah lama menempatkan gizi anak sebagai fondasi peradaban.

Dalam konteks ini, MBG bukan hanya urusan dapur sekolah, tetapi kebijakan strategis lintas sektor dari pendidikan, kesehatan, pertanian, dan peternakan. Jika salah memilih komposisi gizi, maka peluang emas ini bisa berubah menjadi program mahal dengan dampak minimal.

Sebagai akademisi, penulis melihat MBG sebagai laboratorium kebijakan. Di sinilah ilmu gizi, data stunting, dan realitas lapangan diuji secara nyata, bukan hanya di atas kertas laporan.

Sumber Gizi Lengkap yang Tak Tergantikan
Produk peternakan bukan hanya soal gizi anak sekolah, tetapi juga soal keberlangsungan hidup jutaan peternak rakyat. Ketika negara memilih daging, susu, dan telur sebagai sumber utama gizi MBG, pada saat yang sama negara sedang memilih untuk menghidupkan kandang-kandang kecil di desa.

Bagi peternak, kepastian bahwa produk mereka dibutuhkan secara rutin adalah bentuk keberpihakan paling nyata. MBG membuka ruang pasar yang stabil, terukur, dan berkelanjutan, sesuatu yang selama ini sulit diakses peternak kecil karena fluktuasi harga dan ketergantungan pada tengkulak.

Dengan menjadikan produk peternakan sebagai komponen utama MBG, negara sebenarnya sedang menautkan dua tujuan besar sekaligus, yakni memperbaiki gizi anak dan menjayakan peternak lokal.

Telur Ayam, Protein Murah dengan Dampak Besar
Di banyak desa, usaha ternak ayam petelur dijalankan oleh keluarga dengan modal terbatas. Telur menjadi penopang ekonomi harian, namun harganya sering jatuh ketika produksi melimpah. MBG dapat menjadi penyeimbang yang adil bagi kondisi ini.

Dengan kebutuhan telur dalam jumlah besar dan berkelanjutan, MBG menciptakan permintaan yang relatif stabil. Bagi peternak ayam petelur, ini berarti kepastian penyerapan hasil produksi dan peluang memperbaiki manajemen usaha tanpa dibayangi ketidakpastian pasar.

Setiap butir telur yang tersaji di piring anak sekolah sesungguhnya adalah bukti bahwa negara hadir hingga ke kandang rakyat. Anak mendapatkan gizi, peternak mendapatkan harapan.

Susu dan Kalsium: Fondasi Sunyi bagi Pertumbuhan Generasi
Peternak sapi perah selama ini hidup dalam tekanan biaya pakan dan harga jual susu yang tidak selalu berpihak. MBG berpotensi menjadi jalan keluar jika dirancang dengan keberpihakan pada susu segar lokal.

Keterlibatan koperasi susu dan peternak kecil dalam rantai pasok MBG akan menciptakan efek domino positif. Produksi meningkat, kualitas diperbaiki, dan pendapatan peternak menjadi lebih layak.

Ketika anak-anak terbiasa minum susu hasil peternak lokal, sesungguhnya kita sedang menanam dua fondasi sekaligus, yaitu tulang yang kuat dan ekonomi desa yang hidup.

Daging dan Zat Besi
Bagi peternak sapi dan kambing rakyat, pasar daging sering kali tidak ramah. Harga fluktuatif, rantai distribusi panjang, dan posisi tawar yang lemah menjadi persoalan klasik. MBG dapat mengubah peta ini jika dikelola dengan tepat.

Meski tidak disajikan setiap hari, kebutuhan daging yang terencana dalam MBG menciptakan pasar yang lebih pasti. Ini memberi ruang bagi peternak untuk merencanakan produksi, penggemukan, dan perbaikan kualitas ternak.

Dengan demikian, daging dalam MBG bukan sekadar menu bergizi, tetapi juga simbol keberpihakan negara pada peternak ruminansia sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional.

Peternak Lokal di Balik Piring Anak Sekolah
Peternak lokal di balik piring anak sekolah jarang disadari, setiap menu MBG menyimpan cerita peternak di desa. Dari kandang sederhana, mereka menyumbang gizi bagi anak-anak yang mungkin tak pernah mereka temui.

Jika rantai pasok dikelola dengan adil, MBG bisa menjadi kebijakan pro-peternak rakyat. Bukan hanya menyerap produk, tetapi juga memberi kepastian harga. Inilah wajah keadilan pangan yang sering luput dari diskusi publik.

Ketahanan Pangan Dimulai dari Kandang, Bukan dari Impor
Ketika MBG dijalankan dengan orientasi impor, maka yang terjadi hanyalah pemindahan anggaran negara ke luar negeri. Padahal, ketahanan pangan sejati justru dimulai dari kandang-kandang peternak rakyat yang selama ini berjuang dengan keterbatasan modal dan akses pasar.

Peternak lokal sebenarnya memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan daging, susu, dan telur jika didukung dengan kebijakan yang konsisten. Dukungan tersebut tidak selalu berupa subsidi, tetapi bisa dalam bentuk kepastian serapan, regulasi harga yang adil, dan pendampingan teknis berkelanjutan.

MBG seharusnya menjadi momentum koreksi arah kebijakan pangan nasional, dari ketergantungan impor menuju kemandirian berbasis produksi dalam negeri.

MBG dan Peluang Kebangkitan Peternakan Rakyat
Permintaan besar dan rutin dari MBG membuka peluang kebangkitan peternakan rakyat yang selama ini stagnan. Pasar yang pasti memberi keberanian bagi peternak untuk meningkatkan skala usaha, memperbaiki kandang, dan mengadopsi teknologi sederhana.

Namun peluang ini tidak datang otomatis. Tanpa tata kelola yang berpihak, peternak kecil berisiko kembali tersisih oleh pemain besar. Karena itu, desain MBG harus memastikan keterlibatan koperasi, kelompok ternak, dan UMKM peternakan.

Jika dikelola dengan adil, MBG dapat menjadi tonggak sejarah kebangkitan peternakan rakyat di Indonesia.

Tantangan Mutu, Keamanan, dan Kontinuitas
Produk peternakan memiliki karakter mudah rusak dan sensitif terhadap penanganan. Oleh karena itu, rantai pasok MBG harus dirancang dengan standar mutu dan keamanan pangan yang ketat.

Bagi peternak, standar ini bukan ancaman, melainkan peluang untuk naik kelas. Dengan pendampingan yang tepat, peternak dapat meningkatkan kualitas produksi sekaligus memperoleh nilai tambah.

Di sinilah peran pemerintah daerah dan perguruan tinggi menjadi krusial sebagai jembatan antara kebijakan dan praktik lapangan.

Ilmu Peternakan yang Bekerja Diam-diam
Kualitas produk peternakan tidak lahir secara instan. Ia ditentukan sejak pemilihan bibit, manajemen pakan, hingga kesehatan ternak.

Ilmu peternakan sering kali bekerja di balik layar, namun menjadi penentu keberhasilan MBG. Tanpa pakan berkualitas dan manajemen yang baik, sulit mengharapkan produk bermutu tinggi.

MBG seharusnya juga mendorong pemanfaatan pakan lokal dan inovasi sederhana yang dapat diterapkan peternak rakyat.

Gizi Hewani dan Keadilan Sosial bagi Anak Indonesia
Akses terhadap protein hewani masih menjadi kemewahan bagi sebagian anak Indonesia. Kondisi ini menciptakan kesenjangan gizi yang berdampak jangka panjang.

MBG hadir sebagai instrumen keadilan sosial, memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memperoleh gizi yang layak.

Ketika produk peternakan lokal menjadi bagian dari MBG, keadilan sosial bagi anak bertemu dengan keadilan ekonomi bagi peternak.

Menghubungkan Sekolah, Peternak, dan Negara dalam Satu Ekosistem
MBG tidak boleh dipahami sebagai hubungan jual beli semata. Ia harus dibangun sebagai sebuah ekosistem yang saling menguatkan. Sekolah menjadi titik distribusi gizi, peternak sebagai produsen, dan negara sebagai penjamin keberlanjutan.

Ketiganya harus terhubung dalam sistem yang transparan. Ekosistem inilah yang akan memastikan MBG berjalan konsisten dan berkelanjutan.

Menjaga Harapan di Setiap Butir Telur dan Tetes Susu
Pada akhirnya, MBG adalah tentang harapan yang dititipkan pada hal-hal sederhana, pada butir telur, tetes susu, dan potongan daging. Di sanalah gizi bertemu dengan kerja keras, dan kebijakan bertemu dengan kehidupan nyata.

Harapan orang tua agar anaknya tumbuh sehat, harapan guru melihat muridnya lebih fokus belajar, dan harapan peternak agar jerih payahnya dihargai. Harapan-harapan ini tidak lahir di ruang rapat, tetapi di kandang, di dapur sekolah, dan di meja makan keluarga.

Jika MBG dikelola dengan hati dan ilmu, maka dari kandang-kandang rakyat itulah masa depan bangsa perlahan dibangun.

Catatan Akademisi Lapangan
Sebagai akademisi yang kerap turun ke lapangan, penulis melihat langsung bagaimana peternak rakyat bekerja dalam sunyi. Mereka bangun lebih pagi dari kebanyakan orang, merawat ternaknya dengan sumber daya terbatas, dan bertahan di tengah harga yang sering kali tak berpihak.

MBG menghadirkan harapan baru, bukan janji kosong, bahwa kerja keras itu akhirnya mendapat tempat dalam kebijakan negara. Namun harapan ini hanya akan menjadi kenyataan jika MBG dirancang secara adil, transparan, dan benar-benar berpihak pada produksi peternakan dalam negeri.

Pada titik inilah MBG diuji. Apakah ia berhenti sebagai program makan gratis, atau benar-benar menjadi jalan bersama menuju generasi yang lebih sehat dan peternakan rakyat yang berdaulat. ***

Ditulis oleh:
Assoc Prof Dr Ir Sadarman SPt MSc IPM
Dosen Ilmu Nutrisi dan Pakan Ternak,
Prodi Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Wartawan Infovet Daerah Riau

TRANSFORMASI PETERNAKAN SAPI PERAH

Peternakan sapi perah. (Foto: Dok. Infovet)

Transformasi peternakan sapi perah bukan lagi wacana masa depan, melainkan realitas yang sedang berlangsung. Perubahan teknologi, dinamika permintaan pasar, perilaku konsumen, serta sistem transaksi ekonomi bergerak jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan kebijakan publik dalam meresponsnya.

Terlebih lagi dengan adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG), memberikan tekanan kuat atas meningkatnya permintaan akan susu segar dalam negeri (SSDN). Akibatnya, peternakan sapi perah rakyat berada dalam tekanan struktural yang kian besar.

Selama puluhan tahun, kebijakan peternakan sapi perah cenderung dibangun di atas asumsi lama, yakni peternak kecil, produksi SSDN sebagai bahan baku, koperasi sebagai penampung, dan industri pengolah susu (IPS) sebagai penentu harga. Asumsi ini mungkin relevan di masa lalu, tetapi menjadi semakin usang di tengah perubahan lanskap ekonomi yang bergerak ke arah digitalisasi, diferensiasi produk, dan sistem bisnis berbasis pasar.

Sejak era industrialisasi hingga masuk ke fase Internet of Things (IoT) dan ekonomi digital, sektor pertanian dan peternakan telah mengalami perubahan mendasar. Produksi massal bergeser ke produksi spesifik sesuai preferensi konsumen. Komoditas bahan mentah berubah menjadi produk bernilai tambah. Namun, kebijakan peternakan sapi perah masih terlalu fokus pada peningkatan populasi ternak dan volume produksi, bukan pada transformasi sistem bisnis dan kelembagaan peternak.

Perubahan perilaku konsumen yang menuntut produk susu siap saji, aman, berkualitas, dan terlacak asal-usulnya belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam kebijakan yang operasional. Negara masih memperlakukan SSDN sebagai komoditas primer, padahal pasar telah bergerak ke arah produk olahan dan diferensiasi nilai. Ketimpangan ini membuat peternak rakyat terjebak sebagai pemasok bahan baku dengan posisi tawar yang lemah.

Masalah semakin kompleks ketika pola transaksi bisnis berubah. Sistem pembayaran di sektor pangan kini cenderung menuju cash before delivery, sementara sebagian besar peternak sapi perah masih bergantung pada sistem pembayaran tertunda (kredit) melalui koperasi. Sayangnya, kebijakan belum cukup hadir untuk menjembatani transisi ini, baik melalui skema pembiayaan yang adaptif, integrasi dengan sistem keuangan digital, maupun perlindungan arus kas peternak.

Koperasi yang seharusnya menjadi instrumen transformasi justru sering terjebak dalam peran administratif dan sosial. Kebijakan koperasi peternakan belum secara serius mendorong koperasi bertransformasi menjadi entitas bisnis modern dengan tata kelola profesional. Banyak koperasi diperlakukan sebagai objek program, bukan sebagai corporate vehicle milik peternak yang mampu mengelola rantai nilai dari hulu ke hilir.

Kritik utama terhadap kebijakan peternakan sapi perah adalah kecenderungannya yang terlalu sektoral. Pendekatan pembangunan masih didominasi oleh intervensi teknis—bibit, pakan, kandang, dan produksi—tanpa diimbangi reformasi kelembagaan, model bisnis, dan akses pasar. Padahal, masalah utama peternakan sapi perah rakyat bukan semata pada kemampuan produksi semata, melainkan pada ketidakmampuan sistem untuk menangkap nilai ekonomi dari perubahan pasar yang lintas sektor.

Transformasi peternakan sapi perah seharusnya diposisikan sebagai agenda kebijakan lintas sektor: pertanian, koperasi, industri, keuangan, dan digital. Negara perlu bergeser dari peran sebagai pelaksana program menjadi enabler transformasi, yang menciptakan ekosistem bisnis kondusif bagi peternak dan koperasi untuk tumbuh sebagai pelaku ekonomi modern.

Tanpa koreksi kebijakan yang mendasar, transformasi peternakan sapi perah akan berlangsung secara timpang, pasar bergerak cepat, sementara peternak rakyat tertinggal. Dalam kondisi demikian, jargon kedaulatan pangan dan penguatan peternak hanya akan menjadi retorika, bukan realitas ekonomi.

Transformasi peternakan sapi perah bukan semata urusan peternak, melainkan cermin kemampuan negara membaca perubahan zaman dan menerjemahkannya ke dalam kebijakan yang relevan, adaptif, dan berpihak pada masa depan.

Jika ini tidak segera dilakukan, tidak mustahil akan terjadi “disrupsi” yaitu perubahan besar dan cepat yang akan mengganggu cara lama (peternak rakyat) baik di sektor ekonomi, teknologi, sosial, maupun tata kelolanya oleh  entitas ekonomi lain non-koperasi, menggantikannya dengan cara baru yang lebih efisien. Dengan kata lain, peternakan rakyat akan terpinggirkan dan tumbuh korporasi yang berjiwa kapitalis. ***

Ditulis oleh:
Rochadi Tawaf
Ketua Asosiasi Holstein Indonesia

PEMERINTAH BERENCANA ALOKASIKAN DANA TRILIUNAN KE SEKTOR PETERNAKAN SAPI

Sarasehan soal 4,8 T untuk peternakan sapi yang digelar di Unpad. (Foto: Istimewa)

Kini industri peternakan menjadi atensi pemerintah, terutama untuk pemenuhan gizi masyarakat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan, dan swasembada pangan sesuai dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa produk peternakan yang harganya mudah dijangkau dan menjadi menu andalan program MBG adalah daging ayam dan telur. Namun memungkinkan pula jika daging sapi bisa menjadi variasi menu MBG satu kali dalam sepekan.

Setelah menggulirkan anggaran Rp 20 triliun untuk perunggasan, kini pemerintah juga berencana mengucurkan dana Rp 4,8 triliun untuk peternakan sapi sebagai dukungan atas program MBG untuk pasokan daging dan susu yang berkelanjutan. Strategi yang dibangun adalah pengembangan peternakan besar yang tersentralisasi di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur.

Oleh karena itu, Badan Kejuruan Teknik Peternakan Persatuan Insinyur Indonesia (BKT PII) mengadakan sarasehan bertajuk “4,8 T Alokasi Anggaran Pemerintah di Sektor Peternakan Sapi, Mewujudkan Pasokan Daging dan Susu untuk Program MBG yang Berkelanjutan” di Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/1/2026).

Kegiatan yang menghadirkan para stakeholder peternakan ini menjadi sangat penting untuk membahas arah penggunaan anggaran tersebut, potensi dampak terhadap rantai pasokan, kesejahteraan peternak rakyat, inovasi industri, pemerataan pembangunan antar wilayah, hingga mitigasi berbagai risiko teknis dan pasar.

Sarasehan dihadiri pemerintah pusat, pemerintah daerah dari luar Jawa, industri swasta, organisasi peternak, dan pelaku inovasi digital, untuk memperoleh pandangan komprehensif dan rekomendasi strategis. Dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Pertanian, BUMN, asosiasi industri susu, asosiasi koperasi persusuan, serta KADIN Indonesia.

Ketua BKT Peternakan PII, Prof Ir Budi Guntoro SPt MSc PhD IPU ASEAN Eng APEC Eng, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dari rencana integrasi peternakan sapi berbasis anggaran Rp 4,8 triliun, serta mengurai tantangan struktural yang perlu diantisipasi pemerintah dan industri, sekaligus merumuskan rekomendasi yang membangun untuk kebijakan, investasi, dan penguatan kelembagaan peternak.

"Kemudian yang cukup penting mendorong kolaborasi antara akademisi, pemerintah, industri, dan peternak,” ujarnya.

Pihaknya berjanji akan terus bersinergi dengan asosiasi peternakan untuk mengawal setiap anggaran dari pemerintah agar dapat memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan peternak.

“Selain itu memastikan generasi muda ke depan mudah mendapatkan akses dalam mengonsumsi protein hewani. Karena mereka merupakan generasi bangsa yang akan membangun Indonesia berikutnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Peternakan Unpad, Prof Dr Ir Rahmat Hidayat SPt MSi IPM, mengemukakan bahwa saat ini industri peternakan diibaratkan berada pada dua kaki. Kaki pertama di antaranya ketimpangan populasi antara jumlah ternak dan masyarakat Indonesia, produksi belum optimal, umur peternak umumnya sudah senior, dan tingkat pendidikan peternak dan partisipasi kelembagaan yang masih rendah.

Sedangkan, salah satu kaki lagi terkait kebijakan program MBG yang memacu permintaan produk peternakan. “Maka dengan kondisi ini tantangan sekaligus kesempatan bagi stakeholder peternakan,” katanya. (INF)

LANTIK PENGURUS NASIONAL, AHI KUKUHKAN VISI CIPTAKAN SAPI HOLSTEIN ADAPTIF UNTUK PETERNAK

Foto bersama dalam acara Pelantikan Pengurus Pleno Nasional AHI periode 2025-2029. (Foto: Istimewa)

Asosiasi Holstein Indonesia (AHI) resmi menyelenggarakan Pelantikan Pengurus Pleno Nasional AHI periode 2025-2029, di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat, Bandung, Jumat (28/11/2025).

Dalam sambutannya, Ketua Umum AHI, Dr Ir Rochadi Tawaf MS, menegaskan bahwa momen ini merupakan amanat penting dari AD/ART AHI. Ia menekankan bahwa AHI adalah satu-satunya organisasi peternakan sapi yang bergerak spesifik di bidang perbibitan (breeders association) di Indonesia.

“Tuntutan yang diemban organisasi ini amatlah berat. Pasalnya, AHI tidak hanya menjadi tolok ukur (benchmark) perkembangan persusuan, namun juga merupakan kepanjangan tangan kegiatan perbibitan sapi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Seperti halnya pembentukan bibit dasar dan bibit sebar di Unit Pelaksana Teknis (UPT) milik pemerintah,” ujarnya.

Harapan utama yang dibebankan kepada AHI adalah mengawal sapi-sapi unggul hasil seleksi, progeny, dan sertifikasi, sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produksi dan produktivitas sapi perah secara nasional.

Cita-cita luhur AHI yang dirumuskan dalam kongres nasional adalah membentuk “Sapi Holstein Indonesia, yang adaptif dengan ekosistem dan budaya masyarakat, untuk kesejahteraan peternak.”

Dalam upaya mengaktualisasikan cita-cita tersebut, AHI telah memperkuat jejaring internasional. Langkah strategis ini dilakukan dengan kehadirannya pada World Dairy Expo di Medison Wisconsin bulan lalu, pertemuan dengan Asosiasi Holstein USA dan Asosiasi Animal Breeder USA untuk menjajaki kerja sama, serta menjalin kolaborasi riset pengembangan sapi Holstein di Indonesia dengan International Livestock Research Institute (ILRI) melalui proyek Asia-Africa Dairy Genetic Gain (AADGG Project).

Dukungan Pemerintah Daerah dan Fokus Kesejahteraan
Kepala DKPP Jawa Barat, menyatakan bahwa komitmen pemerintah mendukung penuh kegiatan AHI. Dalam kesempatan ini, disoroti tiga pilar penting yang harus menjadi fokus kerja sama sinergis antara pemerintah, perguruan tinggi, dan asosiasi, yaitu pengembangan pedet; memastikan ketersediaan pakan yang memadai, murah, dan berkualitas; serta optimalisasi pemanfaatan kotoran ternak (kohe) sebagai sumber pendapatan masyarakat peternak.

Pemerintah Jawa Barat berharap AHI dapat membantu meningkatkan produksi susu dan penyelesaian masalah limbah sapi perah yang mencemari sungai di Jawa Barat.

FGD Strategis: Sertifikasi dan Kemandirian Genetik
Rangkaian acara dilanjutkan dengan focus group discussion (FGD) yang membahas “Strategi Implementasi Sertifikasi Sapi Holstein Indonesia.” Topik ini dianggap sebagai langkah strategi awal bagi AHI untuk mengawal peningkatan produksi dan produktivitas sapi perah.

Sertifikasi ini menurut AHI dipandang esensial untuk membangun database nasional, meningkatkan mutu genetik melalui verifikasi kualitas (estimated breeding value/EBV), dan mempercepat proses terbentuknya bibit sapi Holstein Indonesia yang unggul.

Model pengembangan sapi perah (Delmansarah) di Jawa Barat, akan dijadikan objek kerja sama antar stakeholder peternakan sapi perah seperti koperasi (GKSI), perusahaan peternakan (mega/medium dairy farm), AHI (asosiasi breeders), dan perguruan tinggi (Unpad dan IPB) dalam membangun persusuan nasional.

AHI menyadari bahwa tercapainya target nasional ini memerlukan kepengurusan nasional yang tangguh, berkomitmen, dan berkemampuan tinggi untuk mengeliminasi kendala sektor persusuan saat ini.

“Pengukuhan pengurus ini diharapkan menjadi motivasi kuat bagi seluruh jajaran AHI untuk menjadikan asosiasi sebagai tolok ukur perkembangan persusuan nasional. AHI berkomitmen penuh untuk melaksanakan program kerjanya demi mendukung upaya pemerintah menciptakan iklim yang kondusif serta membangun persusuan nasional yang berkelanjutan,” tukas Rochadi. (INF)

ASOSIASI HOLESTEIN INDONESIA HADIR DI WORLD DAIRY EXPO 2025

Rochadi Tawaf (paling kiri) bersama Linsey Worden (CEO US Holstein), dan Sarah Sarbecker (Director Sales and Market Development US Holstein), serta Arya Wicaksana (Sekjen AHI) dan Iman Karmawan (Bendahara AHI). (Foto: Dok. Rochadi)

Usai menggelar Kongres Nasional pertama Asosiasi Holestein Indonesia (AHI) pada 10 September 2025, dan launching-nya saat pembukaan ILDEX Indonesia 2025, pada 17-19 September 2025, di ICE BSD City, Tangerang, AHI berangkat ke Medison Wisconsin untuk menghadiri World Dairy Expo, 30 September-3 Oktober 2025 atas undangan ST Genetic, suatu perusahaan penghasil semen beku dan embrio transfer terbesar di USA.

Kesempatan ini dimanfaatkan untuk memperkenalkan AHI secara lebih meluas kepada asosiasi sejenis di dunia. Pasalnya, event World Dairy Expo yang diselenggarakan sejak 1967, telah menjadi kiblat perkembangan peternakan sapi perah dunia.

Expo tersebut setiap tahun dihadiri sekitar 60 negara di dunia. Selain kontes ternak, pameran ini juga menyelenggarakan seminar para ahli dan juga pameran produk dan sarana peternakan sapi perah.

Pada kesempatan ini, AHI mengikuti berbagai kegiatan di antaranya melihat persiapan kontes ternak. Sapi-sapi peserta kontes rata-rata berproduksi sekitar 50-60 liter/hari/ekor. Selain itu, mengikuti farm tour ketiga peternakan sapi perah, yakni Geno Source Farm, yang memiliki populasi 5.000 ekor sapi laktasi dengan rataan produksi 43 liter/ekor yang diperah dengan routers milking parlor robotic.

Kemudian ke peternakan Morman Dairy Farm yang memiliki 1.000 ekor sapi laktasi, rataan produksinya 50 liter/ekor/hari. Menggunakan individual robotic milking facility. Serta kunjungan ke Farnear Holstein Farm yang memiliki 600 ekor sapi laktasi dengan rataan produksi 43 liter/ekor/hari, menggunakan individual robotic miliking facility.

Selain itu, AHI juga mengikuti seminar tentang Introducing The Genetic Tools dengan topik-topik terkait Calculating Milking Speed PTAs Using Sensor Data; Genetic Tools for Healthier Calves, hingga Improving The Wheels On The Car-Hoof Health and Mobility.

Salah satu yang juga menjadi tujuan utama hadirnya AHI di expo ini adalah bertemu dengan Presiden Nasional Asosiasi Animal Breeder US (NAAB), Jay L. Weiker, untuk membicarakan rencana kerja sama dalam membentuk sapi Holstein Indonesia berkaitan dengan prosedur dan pencatatan dalam sistem produksi dan breeding.

Hal serupa juga dilakukan dengan pertemuan bersama CEO US Holstein, Linsey Worden, untuk membahas rencana kerja sama riset dan pengembangan organisasi dan penelitian tentang sapi Holstein Indonesia.

Dua pertemuan tersebut membicarakan sejarah US Holstein ke Indonesia pada 1989, berdirinya AHI September 2025, kerja sama membentuk sapi Holstein Indonesia, rencana kegiatan jangka pendek (seminar), hingga pengajuan proposal kegiatan kerja sama pada 2026 mendatang.

Pada kesempatan emas ini, peternak sapi perah di Indonesia harus banyak belajar seiring dengan perkembangan teknologi, seperti sistem Internet of Thing (IOT) dan robotik, digitalisasi manajemen pemeliharan dan sistem pola breeding yang akan menghasilkan bibit sapi perah yang berkualitas.

Selanjutnya,  AHI akan menjalin kerja sama tekonologi dan peningkatan SDM anggotanya untuk belajar di US Holstein. Kerja sama diharapkan dapat segera terwujud dalam rangka membantu pemerintah mempercepat peningkatan produksi susu nasional dan kesejahteraan peternak sapi perah. (Rochadi Tawaf-Direktur Utama AHI/INF) 

KONGRES NASIONAL PERTAMA ASOSIASI HOLSTEIN INDONESIA

AHI kembali berdiri, laksanakan kongres nasional. (Foto: Istimewa)

Bandung (10/9/2025), dalam upaya peningkatan produksi SSDN dan terbentuknya bangsa sapi Holstein, Asosiasi Holstein Indonesia (AHI) kembali berdiri dengan melaksanakan kongres untuk mengupayakan peningkatan produksi dan produktivitas susu dalam negeri.

Sebab pada cetak biru persusuan nasional, target konsumsi susu dalam negeri pada 2026 akan terpenuhi sekitar 60%, dengan asumsi kemampuan produktivitas sapi perah sekitar 20 liter/hari, konsumsi susu meningkat menjadi 30 liter/kapita/tahun, populasi sapi perah menjadi 1,8 juta ekor, dan populasi betina laktasi menjadi 50% dari populasi betina produktif.

“Namun, saat ini konsumsi susu nasional baru mencapai 16,5 kg/kapita, kemampuan rata-rata produksi sekitar 14 liter/ekor/hari, dan populasinya berkisar 485.809 ekor. Pada saat ini ternyata kontribusi produksi SSDN belum beranjak sesuai target yang dibuat, bahkan cenderung menurun dari base line 22%, masih di bawah 20% untuk memenuhi kebutuhan nasional,” tulis Sekretaris AHI, Arya Wicaksana, dalam keterangan resminya.

Menurut data Kementerian Perindustrian (2022), kebutuhan susu dalam enam tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata 6% per tahun, sedangkan produksi SSDN hanya tumbuh 1% saja.

“Artinya, diprediksi akan terjadi kesenjangan yang semakin melebar antara produksi SSDN dengan importasi susu jika tidak dilakukan intervensi peningkatan produksi dan produktivitasnya,” tambahnya.

Melihat fenomena itu, didukung iklim usaha dan kebijakan pemerintah, tokoh inisiator Dr Ir Rochadi Tawaf MS sebagai akademisi, Ir Iman Karmawan MM sebagai praktisi, dan Arya Wicaksana SE sebagai peternak, menginisiasi kembali berdirinya AHI.

Pada 1989, PPSKI pernah bekerja sama dengan US Holstein membentuk AHI, demikian pula Dinas Peternakan Jawa Barat bekerja sama dengan JICA Jepang membentuk IDHIA (1997-2002). Namun kegiatan tersebut terhenti aktivitasnya, sehingga lembaga ini harus dihidupkan kembali. Karena memiliki tujuan mulia yaitu melakukan standarisasi produksi dan meningkatkan mutu genetik sapi perah Holstein yang sesuai kondisi ekosistem iklim dan budaya Indonesia.

Dijelaskan, dalam rangka merealisasikan tujuannya, AHI bekerja sama dengan perusahaan peternakan sapi perah skala menengah dan besar, yang memiliki kelompok peternak binaan. Kerja sama ini produknya berupa sapi-sapi bakalan hasil inovasi teknologi rekayasa genetik.

“AHI dan perusahaan peternakan sapi perah merupakan mitra balai perbibitan sapi perah milik pemerintah. Adapun tugas pokok dan fungsi AHI yaitu mengawal, mengembangkan dan melakukan standariasi, serta sertifikasi sapi perah Holstein Indonesia dalam bentuk bibit sebar kepada peternak,” imbuh dia.

Kongres AHI bertajuk “Membentuk Sapi Perah Holstein Indonesia untuk Membangun Persusuan Nasional”, dilaksanakan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

Dihadiri peserta sebanyak 55 orang yang terdiri dari pendiri AHI, peternak dan perusahaan sapi perah, koperasi susu, perguruan tinggi, lembaga perbibitan pemerintah, dinas-dinas peternakan, asosiasi peternakan, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam kongres tersebut ditetapkan tata tertib dan agenda kongres pertama AHI, penandatanganan akta pendirian, menetapkan AD/ART, dan menetapkan program kerja, sekaligus membentuk dan melantik pengurus AHI periode 2025-2029: Dr Ir Rochadi Tawaf MS (Direktur Utama), Arya Wicaksana SE (Sekretaris), Ir Iman Karmawam MM (Bendahara), Afghan SPt (Direktur Pelaksana). Dewan Pengawas: Teguh Boediyana (Ketua), Drh Desi, Dedi Setiadi, dan Aun Gunawan (Anggota). (INF)

DAFTAR SEKARANG! SEMINAR SEPUTAR SAPI PERAH, TINGKATKAN GIZI MASYARAKAT


Kegiatan ini kolaborasi antara Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta didukung oleh Majalah Infovet, bertajuk “Akselerasi Usaha Sapi Perah, Tingkatkan Gizi Masyarakat”.

Kegiatan ini sangat cocok diikuti oleh para peternak sapi, akademisi/peneliti, pelaku usaha, konsultan, dan pemerintah, untuk menambah wawasan persapiperahan Tanah Air.

Catat tanggal dan waktunya:
• Senin, 29 September 2025

• Pukul 09:00-13:00 WIB (Hybrid)
Offline: Innovation Convention Center (ICC) BRIN, Cibinong, Bogor
Online: Zoom

Pembicara:
Keynote Speaker: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Dr Drh Agung Suganda MSc

• Prof Budi Tangendjaja: Pengembangan Usaha Sapi Perah Berkelanjutan melalui Optimalisasi Pakan

• Dr Drh Kurnia Achyadi MS: Manajemen Kesehatan Reproduksi Sapi Perah Pasca Out Break Penyakit Mulut dan Kuku

• Dadang Suryana (Direktur PT Sumber Citarasa Alam): Kiat Sukses Pengembangan Usaha Sapi Perah Hulu Hilir

• Dr. Santiananda Arta Asmarasari Spt MSi (Peneliti BRIN): Pemanfaatan Teknologi Seleksi Berbasis Marka Molekuler untuk Perbaikan Genetik Sapi Perah

Investasi: FREE
Offline: 100 orang
Zoom: 500 orang

Kesempatan terbatas, daftar sekarang!
https://bit.ly/SeminarSAPI_ASOHI

Informasi lebih lanjut, hubungi:
0877-7829-6375 (Mariyam)

Scan barcode di sudut kiri bawah flyer 

LEBIH DARI 1.500 SAPI PERAH IMPOR DATANG LAGI

Sapi perah bunting kembali didatangkan untuk perkuat populasi dan mendukung produktivitas peternak lokal. (Foto: Istimewa)

Dalam dua hari, lebih dari 1.500 ekor sapi perah bunting kembali didatangkan dari Australia ke Indonesia untuk memperkuat populasi sapi perah dan mendukung produktivitas peternak lokal.

Sebanyak 1.088 ekor sapi perah tiba di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Probolinggo, Sabtu (28/6/2025). Pemasukan ini difasilitasi PT Santosa Agrindo Lestari (Santori), anak perusahaan JAPFA, bekerja sama dengan PT Greenfields Dairy Indonesia, PT Karya Suci Pratama, PT Irfai Berkah Sejahtera, PT Arla Food, serta Koperasi Suka Makmur.

Sehari sebelumnya, 485 ekor sapi perah juga telah masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, oleh PT Kironggo Joyo. Total, dalam waktu dua hari, jumlah sapi perah impor yang masuk mencapai 1.573 ekor.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementerian Pertanian (Kementan), Agung Suganda, mengatakan bahwa langkah ini selaras dengan program pemerintah dalam mempercepat peningkatan populasi dan produksi susu nasional, khususnya melalui Program Percepatan Produksi Susu dan Daging Nasional (P2SDN).

“Pemerintah menargetkan peningkatan populasi sapi perah sebanyak satu juta ekor hingga 2029. Ini adalah bagian penting dari strategi mencapai ketahanan pangan dan mendukung program Makan Bergizi Gratis,” ujar Agung dalam keterangan resminya, Sabtu (28/6/2025).

Saat ini, produksi susu segar dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 21% dari kebutuhan nasional yang mencapai 4,6 juta ton/tahun. Kehadiran sapi impor ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas peternak lokal dan mendorong kemandirian produksi susu di dalam negeri.

Adapun jenis sapi yang diimpor merupakan persilangan antara Holstein dan Jersey yang memiliki keunggulan genetik berupa produktivitas susu tinggi, masa laktasi panjang, interval kelahiran yang singkat, serta lebih adaptif terhadap iklim tropis Indonesia. Selain itu, ukuran tubuh yang lebih kecil dinilai sesuai untuk dikelola oleh peternak skala kecil dan menengah.

Direktur Kesehatan Hewan, Kementan, Imron Suandy, menegaskan bahwa seluruh sapi impor telah melalui protokol kesehatan hewan sejak sebelum pengiriman hingga tiba di Indonesia. Pemerintah memastikan hewan yang masuk dalam kondisi sehat, bebas penyakit hewan menular strategis, dan telah disertai dokumen lengkap sesuai standar internasional.

“Bersama dengan Badan Karantina Hewan, tindakan karantina dan pemeriksaan kesehatan hewan kami lakukan secara menyeluruh. Ini bagian dari komitmen menjaga kesehatan hewan sekaligus menjamin keamanan pangan asal hewan,” kata Imron.

Ia menambahkan, pengawasan juga dilakukan selama proses distribusi sapi ke para perusahaan joint shipment dan peternak mitra Greenfields di Jawa Timur.

CEO Greenfields, Akhil Chandra, menjelaskan bahwa sapi-sapi tersebut akan didistribusikan kepada 120 peternak mitra yang tersebar di Kabupaten Malang, Blitar, Pasuruan, dan Kota Batu, Jawa Timur.

“Kami juga akan menyerap seluruh hasil susu dari peternak mitra dan memberikan dukungan teknis berkelanjutan agar para peternak dapat meningkatkan produktivitas secara optimal,” katanya. (INF)

ARTIKEL POPULER MINGGU INI

Translate


Copyright © Majalah Infovet I Majalah Peternakan dan Kesehatan Hewan. All rights reserved.
About | Kontak | Disclaimer