INDONESIA PERKUAT JALINAN KERJA SAMA DENGAN TIMOR LESTE DIBIDANG PETERNAKAN

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Harvick Hasnul Qolbi menerima kunjungan kerja Menteri Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Republik Demokratik Timor-Leste, Marcos da Cruz (23/11)

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Harvick Hasnul Qolbi menerima kunjungan kerja Menteri Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Republik Demokratik Timor-Leste, Marcos da Cruz bersama rombongan di Gedung Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Wamentan Harvick mengatakan Indonesia dan Timor Leste berkomitmen memperkuat kerjasama di subsektor peternakan dan kesehatan hewan, terutama dalam memenuhi kebutuhan pasokan pangan produk peternakan di ke dua negara.

“Dalam pertemuan yang penuh persahabatan ini, kami membahas penguatan kerjasama di subsektor peternakan yang telah terbangun dengan baik,” kata Wamentan Harvick.

Menurut Wamentan, pertemuan ini merupakan tindaklanjut Memorandum of Understanding (MoU) Kerjasama di Bidang Pertanian antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Republik Demokratik Timor-Leste yang telah ditandatangani oleh Menteri Pertanian kedua negara pada 19 Juli 2022 lalu.

Direktur Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Nasrullah mengungkapkan fokus kerjasama bidang peternakan tidak terbatas pada fasilitasi akses pasar komoditas peternakan dan kesehatan hewan, namun juga termasuk harmonisasi peraturan ekspor dan impor komoditas peternakan dan kesehatan hewan, serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia bidang peternakan dan kesehatan hewan.

“Kami sangat bersyukur dapat meningkatkan kerjasama untuk pemenuhan kebutuhan pangan di Timor Leste, terutama terhadap produk peternakan dan kesehatan hewan seperti Daging ayam olahan, Bahan Pakan, Pakan Jadi dan Obat Hewan dari Indonesia, serta DOC (Day Old Chicken),” ungkapnya.

Sebagai informasi, volume ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan ke Timor Leste semester 1 tahun 2022 sebesar 6.796 ton atau mencapai USD 9.986.778.

Sementara itu, Menteri Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Republik Demokratik Timor-Leste, Marcos da Cruz menuturkan urgensi peningkatan kerjasama Indonesia di bidang peternakan sangat penting, mengingat wilayah Oecusse memiliki sumber daya peternakan yang melimpah.

“Kami berharap bahwa pertemuan ini dapat menciptakan gagasan inovatif, solutif, dan implementatif untuk mendukung potensi ekspor impor antara RI dan Timor-Leste di bidang peternakan,” ucapnya. (INF)

BAPANAS: IMPOR 250 RIBU TON JAGUNG DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN PETERNAK

Jagung, Bahan Baku Pakan Yang Paling Banyak Digunakan Dalam Formulasi

Harga jagung untuk bahan baku pakan di tingkat konsumen meroket hingga mencapai Rp 7.282/kg atau di atas Harga Acuan Pemerintah (HAP) sebesar Rp 5.000/kg. 

Merespon hal ini, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mendorong percepatan penugasan impor kepada Bulog sebanyak 250 ribu ton pada tahap awal. 

"Impor jagung tersebut dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan harga jagung di tingkat petani tetap baik," kata Arief dalam keterangannya, Kamis (19/10). 

Arief memastikan impor ini akan dilakukan secara terukur sesuai kebutuhan peternak kecil. Untuk itu, data peternak penerima jagung pakan harus detail by name by address dan dikoordinasikan bersama Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan serta Dinas Pertanian/Pangan setempat.

Pihaknya menjelaskan pertimbangan lain percepatan impor ini lantaran berdasarkan rilis data BPS, Senin (16/10) luas panen dan produksi jagung diperkirakan sebesar 2,49 juta hektar atau mengalami penurunan 0,28 juta dibandingkan tahun sebelumnya. 

Sementara itu, untuk produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen pada 2023 sebesar 14,46 juta ton. Hal ini pun berarti adanya penurunan sebanyak 2,07 juta ton atau 12,50 persen dibandingkan tahun lalu. 

Selanjutnya berdasarkan prognosa neraca jagung nasional, diperkirakan dalam empat bulan akhir tahun 2023 neraca bulanan jagung mengalami defisit. 

"Karena itu, untuk membantu peternak rakyat yang saat ini memerlukan pasokan jagung pakan yang memadai," jelas Airef. 

Diketahui, Pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan impor sebanyak 500 ribu ton jagung pada tahun ini. Pada tahap awal Bulog diharuskan merealisasikan 250 ribu ton impor. 

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto memastikan akan merealisasikan penugasan impor dalam waktu dekat. 

Pihaknya juga mengatakan telah ada tiga negara yang akan menjadi sumber pendapatan impor jagung yaitu Amerika Serikat, Brazil dan Aregentina. 

"Penugasan sudah ada saat ini sedang pengurusan perubahan Neraca Komoditas dan Persetujuan tinggi," ujar Suyamto. (INF)

SUKSES, PRODUK OLAHAN INDONESIA TEMBUS PASAR SINGAPURA

Pelepasan ekspor produk olahan PT Malindo ke Singapura. (Foto: Istimewa)

Plt. Menteri Pertanian (Mentan), Arief Prasetyo Adi, melepas ekspor produk olahan unggas Indonesia ke Singapura berupa karage dan nugget dari PT Malindo Food Delight.

Usai melepas tiga kontainer atau sekitar 18 ton produk olahan dengan nilai USD 90.000 atau setara Rp 1,4 miliar, Arief mengatakan bahwa Indonesia berpotensi menjadi produsen pangan dunia, salah satunya dengan mendorong para pelaku usaha agar aktif mencari peluang pasar internasional.

“Hari ini kita dorong tiga kontainer dari Malindofood ke Singapura, ke depan juga akan ke Jepang, dalam waktu dekat juga, kita harusnya buka pasar-pasar lain. UEA juga akan kita dorong agar masuk, sebenarnya Indonesia bisa menjadi produsen pangan dunia” kata Plt. Mentan Arief melalui siaran resminya saat di lokasi pelepasan ekspor di pabrik PT Malindo Food Delight di Cikarang, Jawa Barat, Jumat (20/10/2023).

Singapura menjadi salah satu negara yang dikenal ketat akan keamanan pangannya. Keberhasilan produk Indonesia, kata Arief, menjadi bukti bahwa produk peternakan Indonesia berkualitas. Selain membuka peluang ekspor, ia juga berharap produksi dalam negeri diperkuat sehingga upaya menekan importasi dapat terlaksana secara maksimal.

“Kalau produk kita sudah masuk Singapura, sudah masuk Jepang, tentu (negara) yang lain itu mudah, sehingga hari ini kita dorong terus ekosistem pangan Indonesia, begini cara mengelola pertanian Indonesia, kita kurangi secara berkala importasi, dorong produksi dalam negeri” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur PT Malindo Feedmill Tbk, Rewin Hanrahan, mengatakan bahwa dengan repeat order dari pihak buyer Singapura menandakan bahwa produk dalam negeri mendapat respon yang baik di tengah persaingan ketat dan tingkat ekonomi yang belum pulih sepenuhnya.

“Ini juga menjadi momentum penting bagi kami, bahwa produk Indonesia bisa menembus negara yang menjadi pusat perekonomian di Asia Tenggara bahkan dunia internasional,” ujar Rewin.

Ia menargetkan pada November nanti, pihaknya akan mengekspor dua kontainer ayam beku dan dua kontainer produk olahan ke Singapura. Ia juga berharap agar ekspor satu kontainer produk olahan ke UEA dan juga Jepang dapat segera terlaksana.

“Kami apresiasi kepada Pemerintah Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah memberi dukungan dan arahan mulai dari proses audit hingga terealisasinya ekspor ini,” tukasnya. (INF)

KEMENTAN, FAO, DAN BBGP JABAR INTEGRASIKAN ZOONOSIS DALAM KURIKULUM SEKOLAH

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat menandatangani Perjanjian Kerja Sama Program Pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Penggerak dalam Peningkatan Kesadaran Zoonosis pada Jenjang Pendidikan Tingkat Dasar di wilayah Provinsi Jawa Barat  (Foto : FAO)

Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) dan Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Jawa Barat, meluncurkan Program Pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Penggerak dalam Peningkatan Kesadaran Zoonosis pada Jenjang Pendidikan Tingkat Dasar di wilayah Provinsi Jawa Barat pada acara puncak perayaan Hari Rabies Sedunia atau World Rabies Day (WRD) di Bandung Sabtu (7/10).

Sesuai dengan semangat kampanye global WRD 2023 yang bertemakan, ‘All for 1, One Health for All’, kolaborasi multisektor ini mengambil pendekatan baru yang inovatifdengan memperkenalkan pendidikan zoonosis kepada siswa SD dan SMP melalui Kurikulum Merdeka Belajar.

 

Rabies merupakan salah satu dari enam penyakit zoonotik prioritas lintas sektor di Indonesia. Rabies adalah penyakit zoonotik pertama yang dikampanyekan sebagai model untuk memulai program ini, mengingat Jawa Barat masih dalam proses pembebasan rabies, khususnya Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sukabumi yang masih endemis terhadap penyakit berbahaya ini. 

Oleh karena itu, pendidikan sejak usia dini sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam respons rabies. Program ini merupakan bagian dari upaya pencegahan rabies yang lebih luas dengan melibatkan masyarakat dalam sektor pendidikan yang bertujuan untuk mengurangi risiko rabies, terutama di kalangan anak-anak.

 

Pada kesempatan tersebut, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementerian Pertanian bersama Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat menandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagai bentuk dimulainya pelaksanaan program tersebut. 

“Rabies memerlukan program pengendalian lintas sektor yang terpadu berdasarkan prinsip One Health. Kesadaran terhadap masyarakat berisiko tinggi, dalam hal ini anak-anak, sangat diperlukan, mengingat 40% korban rabies adalah anak-anak di bawah usia 15 tahun,” kata Syamsul Ma'arif, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kementerian Pertanian.

 

Mohammad Hartono, sebagai Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat menyambut baik adanya program ini, dan menyatakan bahwa kurikulum ini, nantinya perlu disampaikan kepada seluruh sekolah, tidak terbatas hanya di Sekolah Penggerak saja. 

“Program ini merupakan bentuk kerja sama multisektoral yang strategis dan inovatif di Sekolah Penggerak Provinsi Jawa Barat untuk mengendalikan zoonosis dan memperkuat ketahanan kesehatan melalui pendidikan,” kata Hartono.

 

“Memasukkan zoonosis ke dalam Kurikulum Merdeka Belajar pada pendidikan tingkat SD dan SMP merupakan kolaborasi  multisektoral yang strategis untuk menciptakan generasi yang sadar akan zoonosis yang mengancam kesehatan masyarakat dan bersedia mengambil bagian dalam pencegahan dan pengendalian rabies atau zoonosis lain yang mungkin muncul di Indonesia kedepannya," kata Rajendra Aryal, Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste.

FAO percaya bahwa program ini dapat memberikan dampak yang signifikan dalam membantu mencapai rencana strategis global untuk menghilangkan kematian manusia akibat rabies yang disebabkan oleh anjing pada tahun 2030, sehingga menciptakan Indonesia bebas rabies.

 

Sebagai bagian dari kegiatan komunikasi risiko rabies dan keterlibatan masyarakat, FAO Indonesia sebelumnya memfasilitasi webinar online tentang pencegahan rabies bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, yang secara eksklusif menyasar para guru dan staf kependidikan Sekolah Penggerak di Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan pengetahuan mereka mengenai ancaman rabies dan tindakan yang tepat dalam merespon penyakit tersebut. Setelah itu, materi informasi, edukasi, dan komunikasi dibagikan ke seluruh Sekolah Penggerak di Provinsi Jawa Barat sebagai alat bantu ajar untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang rabies. (INF)

CJ GROUP MELALUI SUJA KEMBALI EKSPOR TELUR TETAS KE MYANMAR

Dirjen PKH Bersama Jajaran PT SUJA Meresmikan Ekspor Telur Tetas
(Foto : CR)

Salah satu pemain besar dan integrator dalam industri perunggasan Indonesia, PT Super Unggas Jaya (SUJA) kembali melakukan ekspor telur tetas (Hatching Eggs) ke Myanmar. Kegiatan pelepasan ekspor tersebut berlangsung di unit Hatchery PT Super Unggas Jaya yang berletak di Cijeruk, Bogor, Jawa Barat pada hari Minggu (17/9) yang lalu. Dalam kegiatan ekspor yang ke-3 kali ini, SUJA mengekspor 58.000 butir telur tetas Parent Stock Male dan Female line yang berpotensi menghasilkan 18.000 ekor DOC Parent stock.

Sebagai pengingat CJ Group sebelumnya telah melakukan ekspor HE ke Myanmar pertama kali pada tahun 2020, dilanjutkan dengan ekspor yang ke-2 pada tahun 2021. Kini yang ke-3 pada 2023, tentunya ini menjadi ajang pembuktian bahwa produk yang dihasilkan di Indonesia telah diterima oleh negara lain dan mampu bersaing secara global.  

Direktur PT Super Unggas Jaya Hang Jun Kyu mengatakan bahwa kegiatan ekspor ini sangatlah penting bagi perusahaan yang ia pimpin karena menjadi salah satu tolak ukur dan tonggak keberhasilan atas kemajuan dari perusahaannya. 

“Dengan momen ini kami berharap supaya perusahaan kami dapat terus berkembang. Selain itu juga kami akan terus menjajaki potensi ekspor negara - negara lain seperti ekspor karkas ke Timor Leste, Singapura hingga potensi ekspor ke Korea Selatan,” jelas dia.

Lebih lanjut, dirinya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak pemerintah yang selalu mendukung perusahaan untuk berkembang hingga pada akhirnya kegiatan ekspor dapat terlaksana dengan lancar.

“Kami sangat berterimakasih kepada pihak pemerintah yang sudah terlibat khususnya Ditjen PKH Kementan, kedepannya, kami mohon untuk dukungan dari Kementan agar potensi ekspor produk kami dapat terus berkembang sekaligus menambah jangkauan usaha peternakan kami,” tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasrullah mengapresiasi apa yang telah sepenuhnya dilakukan oleh SUJA. Dirinya juga kembali mengingatkan , sesuai arahan Presiden RI dan Menteri Pertanian bahwa investasi dan ekspor dalam kondisi saat ini adalah sesuatu yang harus dilakukan.

“Dalam kurun tiga - empat tahun terakhir tren ekspor unggas, produk pertanian dan sub sektor peternakan dengan berbagai produknya, seperti ayam hidup, karkas, telur tetas sangat positif. Surplus,” ungkapnya. Selain itu, kualitas produk kita memiliki value untuk bertarung dengan produk luar negeri. Negara seperti Jepang dan Singapura yang ketat menerapkan kualitas saja, sudah bisa tembus,” paparnya.

Nasrullah juga mengatakan dengan banyaknya ekspor produk pertanian dan peternakan khususnya unggas ke luar negeri, secara tidak langsung Indonesia berkontribusi dalam memberi makan warga dunia.

Ia juga mendoakan kepada CJ Group untuk terus melaju agar tidak hanya dapat mengekspor telur tetas saja, tetapi juga produk perunggasan lainnya. 

"Kami sudah berusaha membuka peluang bagi pemain lokal untuk go internasional. Saat ini yang terdekat yang sedang kami jajaki yakni Uni Emirat Arab. Mudah - mudahan nanti SUJA dapat berkontribusi juga agar produknya dapat merangsek kesana dan lagi - lagi mengharumkan nama bangsa Indonesia," tutup Nasrullah. (CR)

PELATIHAN PJTOH ANGKATAN XXV BERLANGSUNG SECARA LURING

Pelatihan PJTOH angkatan XXV resmi di buka. (Foto : CR)

Setelah beberapa tahun dilaksanakan secara daring, ASOHI kembali menggelar Pelatihan Penanggung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) secara luring. Acara tersebut dilaksanakan di Avenzel Hotel Cibubur pada 29-30 Agustus 2023. 

Ketua Panitia acara tersebut Drh Forlin Tinora melaporkan bahwa antusias peserta dalam mengikuti acara tersebut semakin tinggi. Terbukti dari jumlah peserta yang mendaftar yakni sebanyak 115 peserta dari hanya slot yang disediakan sejumlah 70 peserta.

"Kami kaget antusiasmenya setinggi ini, mudah - mudahan ini menjadi indikasi bahwa setiap perusahaan semakin melek akan regulasi dan peraturan di sektor obat hewan," tutur Forlin.

Selanjutnya Forlin mengatakan bahwa dalam pelatihan yang sudah memasuki angkatan ke XXV ini diberikan juga materi baru yakni terkait Antimicrobial Resistance (AMR) yang menjadi perhatian khusus dan sudah menjadi isu hangat di tingkat dunia.

Ketua Umum ASOHI Drh Irawati Fari dalam sambutannya kembali mengingatkan peran dari seorang PJTOH. 

"seorang PJTOH harus bisa memberikan informasi tentang peraturan perundangan di bidang obat hewan kepada pimpinan perusahaan, memberikan saran dan pertimbangan teknis mengenai jenis sediaan obat hewan yang akan diproduksi/diimpor, yang berhubungan dengan farmakodinamik, farmakokinetik, farmakoterapi dan toksikologi serta imunologi obat hewan," tukas dia.

Selain itu kata Ira seorang PJTOH juga tidak boleh ragu dalam menolak produksi, penyediaan dan peredaran dan repacking obat hewan illegal dan menolak peredaran atau repacking obat hewan yang belum mendapatkan nomor pendaftaran. 

Tidak lupa ia menyebut tupoksi PJTOH di pabrik pakan,dimana di sana seorang PJTOH memiliki tugas yang sangat penting yakni mengawasi dan menolak penggunaan bahan baku atau obat hewan jadi yang dilarang dicampur dalam pakan ternak, kemudian menyetujui penggunaan bahan baku atau obat hewan jadi yang dicampur dalam pakan ternak yang memenuhi syarat mutu atau menolaknya apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.

Dalam kesempatan yang sama mewakili Direktur Kesehatan Hewan, Kasubdit Pengawasan Obat Hewan Drh Ni Made Ria Isriyanthi menyatakan bahwa Kementan khususnya Direktorat Kesehatan Hewan sangat mendukung kegiatan tersebut. 

Pasalnya menurut Ria PJTOH adalah ibarat seorang "polisi" yang senantiasa mengawasi perusahannya sendiri. Sehingga hal tersebut mempermudah kementan dalam melakukan survey dan monitoring kalau - kalau terjadi sesuatu di kemudian hari. 

"Semoga para peserta dapat belajar secara menyeluruh terkait regulasi dan penggunaan obat hewan, kami sangat mendukung sekali dengan acara tahunan ASOHI ini, dan terus berharap ASOHI dapat menjadi partner yang baik bagi pemerintah," tutup dia. (CR)

MENGHAYATI PENTINGNYA PERAN TECHNICAL SERVICE DALAM MEMINIMALISIR AMR

Foto Bersama Para Peserta

Sabtu 17 Juni 2023 yang lalu di Hotel Oak Wood Taman Mini Indonesia Indah digelarlah Lokakarya Nasional Aksi Bersama Mencegah AMR Bagi Tenaga Pelayan Teknis (Technical Services) Peternakan Unggas di Indonesia.

Acara tersebut terselenggara berkat kolaborasi dari beberapa stakeholder di dunia peternakan seperti Asosiasi Dokter hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI), Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies (CIVAS), Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI), Food and Agriculture Organization (FAO), World Animal Health Organization (WOAH), dan tentu saja Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Dalam sambutannya Ketua Umum ADHPI, Drh Dalmi Triyono menyampaikan bahwa sejatinya penggunaan antibiotik di bidang kesehatan manusia dan hewan adalah keniscayaan. Namun kurang bijak dan sesuainya penggunaan antibiotik menyebabkan terjadinya resistensi antimikroba (AMR). 

"Salah satu bidang pekerjaan dokter hewan di perunggasan misalnya, Technical Service. Mereka merupakan garda terdepan untuk mengedukasi peternak, bukan hanya menjual produk saja, tetapi harus lebih banyak memberikan pengetahuan dan mengubah mindset peternak khususnya dalam penggunaan antibiotik," tutur Dalmi.

Dalam kesempatan yang sama secara daring Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nuryani Zainuddin menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia sebagai pemangku kebijakan juga telah melakukan berbagai upaya pengendalian AMR melalui penetapan peraturan yang mendorong AMU yang bijak dan bertanggung jawab.

Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan salah satu indikator pengendalian AMR 2020-2024 adalah tercapainya penurunan 30% penggunaan antimikroba untuk tujuan profilaksis di peternakan unggas pedaging pada tahun 2024. Dengan mulai terbukanya pasar negara lain terhadap produk unggas Indonesia, tata laksana terapi antimikroba yang baik bukan saja mendukung target pemerintah dalam pengendalian AMR, tetapi juga mendukung usaha dalam memperluas pasar produk perunggasan Indonesia.

Sedangkan Tikiri Priyantha yang merupakan perwakilan WOAH mengatakan bahwa resistensi antimikroba menjadi permasalahan bersama secara global dan merupakan sepuluh besar ancaman yang membutuhkan perhatian serius. Menurutnya AMR bisa membahayakan semua makhluk, tak hanya hewan, namun juga manusia hingga lingkungan, Untuk itu sebuah gerakan bersama pengendalian AMR, untuk meningkatkan kesadaran di antara para pemangku kepentingan menjadi sebuah hal yang penting. (CR)

SOSIALISASI & BIMTEK PELAKSANAAN KURBAN DI TENGAH WABAH

Sosialisasi dan bimtek pelaksanaan kurban di tengah kewaspadaan penyakit hewan yang dilaksanakan secara hybrid di Kantor Kementan. (Foto: Dok. Infovet)

Menjelang pelaksanaan Hari Raya Iduladha, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) pelaksanaan kurban di tengah kewaspadaan wabah penyakit hewan.

Kegiatan dilakukan secara hybrid pada Rabu (14/6/2023), dihadiri sekitar 1.000 orang dari medik dan paramedik selaku tim pemantau hewan kurban, para Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) selaku pelaksana kegiatan pemotongan hewan kurban di luar RPH-R. Adapun narasumber pada sosialisasi dan bimtek di antaranya Drh Denny Widaya Lukman dan Drh Vetnizah Juniantito dari IPB University.

“Kegiatan sosialisasi dan bimtek kami laksanakan mengingat pelaksanaan kurban tahun ini kita dihadapkan dengan munculnya penyakit hewan baru, yaitu Lumpy Skin Disease (LSD) pada sapi dan kewaspadaan akan munculnya Peste des Petits Ruminant (PPR) pada kambing dan domba”, kata Dirjen PKH Kementan, Nasrullah, dalam keterangan resminya, Jumat (16/6/2023).

Ia menjelaskan, kegiatan ini sesuai arahan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL), terutama untuk menyikapi munculnya LSD di beberapa daerah. “Bapak Mentan mengarahkan agar pemerintah memberi bimbingan yang dapat memberikan ketenangan jiwa pada masyarakat. Kegiatan ini juga sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam pencegahan penyebaran penyakit. Pencegahan harus dimulai dari kegiatan penjualan hewan kurban hingga pelaksanaan pemotongan kurban, baik di rumah pemotongan hewan ruminansia (RPH-R) maupun di luar RPH.”

Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang saat ini telah menerbitkan Fatwa MUI No. 34/2023 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Merebaknya Penyakit LSD dan Antisipasi Penyakit PPR pada Hewan Kurban. Upaya ini, kata dia, dilakukan agar penyediaan hewan kurban memenuhi syariat Islam dan memenuhi kesehatan hewan.

Selain itu, Kementan juga menerjunkan tenaga medik dan paramedik veteriner untuk melakukan pemantauan pelaksanaan kurban di lapangan. “Kami imbau kepada seluruh dinas yang menangani fungsi PKH, organisasi profesi, serta fakultas kedokteran hewan di Indonesia ikut berpartisipasi aktif memantau pelaksanaan kurban di lapangan,” imbuhnya.

Sementara, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Syamsul Ma’arif, saat kegiatan sosialisasi dan bimtek mengharapkan kegiatan ini dapat memberi tambahan pengetahuan dalam menangani hewan maupun produk hewan saat pelaksanaan kurban.

“Dengan bimtek kita harapkan pelaksanaan pemotongan hewan kurban memenuhi standar higiene, sanitasi, dan daging yang dihasilkan memenuhi standar Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH),” ujar Syamsul.

Ia juga menerangkan bahwa seluruh proses pemotongan hewan kurban tidak boleh dilakukan sembarangan. “Mulai dari penyembelihan sampai proses penyediaan daging harus dilakukan dengan benar, karena dalam ibadah kurban tidak hanya mengacu pada aspek halal saja, tetapi juga harus tayib,” tukasnya. (INF)