PERINGATAN HARI PANGAN SEDUNIA : FAO & KEMENTAN TEGASKAN PENTINGNYA STANDAR PANGAN UNTUK MITIGASI AMR

Menteri Pertanian bersama FAO mengajak masyarakat mengonsumi produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) dalam peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia 2023.
(Sumber : FAO 2023)

Dalam rangka memperingati Hari Keamanan Pangan Sedunia, Kementerian Pertanian (Kementan) bersama dengan Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi produk pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

Puncak peringatan Hari Keamanan Pangan Dunia atau World Food Safety Day (WFSD) 2023 yang dilaksanakan di Gedung Auditorium Kementerian Pertanian pada Kamis (8/6) sangat meriah.  Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor Leste, serta Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Pada kesempatan tersebut Mentan SYL menyampaikan, peringatan ini menjadi momentum dalam meningkatkan peran bersama untuk kita menjaga keamanan pangan.  “Pangan memiliki peran fundamental dalam keberlangsungan kehidupan manusia dan pangan yang aman merupakan hak setiap orang,” kata Mentan SYL. Sehingga menurutnya, segala upaya dalam memastikan pangan yang aman mutlak diperlukan.  

Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah menyampaikan, salah satu upaya pemerintah untuk menjamin keamanan pangan bagi masyarakat adalah melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV), yang merupakan salah satu bentuk jaminan keamanan pangan untuk produk asal hewan. “Adanya standar memberikan panduan penanganan makanan yang higienis bagi peternak, termasuk batas residu pestisida dan obat hewan, untuk mengurangi risiko resistensi antimikroba (AMR),” jelasnya.

Sebagai informasi, sejak tahun 2006, Indonesia bekerjasama dengan FAO dan USAID, serta pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat sistem pengawasan keamanan pangan dengan memastikan keamanan produk ternak di Indonesia, serta secara efektif mengendalikan ancaman AMR melalui anjuran penerapan biosekuriti 3-zona dan kebersihan-sanitasi di peternakan.

Sementara itu, Yohanes Baptista Satya Sananugraha, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Penduduk, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  menjelaskan pangan yang aman, sehat dan bergizi sangat diperlukan dalam setiap tahapan siklus hidup, mulai sejak dalam kandungan sampai usia lanjut. “Salah satu bahan pangan yang sangat baik untuk tumbuh kembang anak dalam upaya pencegahan stunting adalah protein hewani,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Rajendra Aryal, Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor Leste, menyoroti pentingnya keamanan pangan bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Rajendra menyatakan, “Dengan menegakkan standar keamanan pangan yang tinggi, kita dapat menyelamatkan nyawa dan memastikan rantai pasokan pangan yang lebih aman.”

 

Lebih lanjut, Rajendra menegaskan bahwa pangan yang tidak aman juga dapat dihasilkan dari kontaminasi organisme AMR yang berpotensi menimbulkan ‘silent pandemic’ atau pandemi senyap. Untuk itu  penggunaan antimikroba secara bijak dan bertanggung jawab pada semua sektor harus terus digencarkan. “Mari berkomitmen untuk menjunjung tinggi standar keamanan pangan dan bekerja secara kolaboratif untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (INF)

VAKSINASI MASSAL TEKAN RABIES DI TIMOR TENGAH SELATAN

Vaksinasi massal terhadap anjing-anjing di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan. (Foto: Istimewa)

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementerian Pertanian (Kementan), melakukan vaksinasi masal terhadap hewan anjing di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur, pasca penetapan kejadian luar biasa wabah rabies.

Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen PKH, Kementan, Nuryani Zainuddin, melalui keterangan tertulisnya, Minggu (4/6/2023), mengatakan Kementan telah bergerak cepat memantau langsung pendataan di wilayah penyebaran virus rabies.

“Kami telah mengalokasikan 15 ribu dosis vaksin rabies untuk Provinsi NTT dan saat ini juga memberikan bantuan tambahan sebanyak 5 ribu dosis vaksin untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan,” kata Nuryani.

“Kamis hingga Sabtu kemarin berturut-turut kita laksanakan vaksinasi massal terhadap anjing-anjing di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan ini akan terus berlanjut hingga target vaksinasi tercapai.”

Nuryani membeberkan, Kementan telah menjalankan program pengendalian dan pemberantasan rabies di Indonesia, antara lain melalui vaksinasi di wilayah tertular atau wilayah bebas yang terancam, surveilans, pengawasan lalu lintas hewan penular rabies (HPR), manajemen populasi HPR, dan bekerja sama dengan pihak kesehatan dalam rangka penanganan kasus gigitan yang terjadi.

Ia menyebutkan terdapat delapan provinsi bebas rabies, meliputi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Papua, dan Papua Barat. Sedangkan 25 provinsi lainnya di Indonesia menjadi endemik rabies.

Ia juga katakan Kementan telah mengirim tim pusat untuk pelaksanaan vaksinasi dan melakukan diseminasi informasi dan edukasi yang benar tentang rabies, sehingga upaya pencegahan dan pengendalian dapat dilakukan semua pihak.

Sementara Bupati Timor Tengah Selatan, Egusem Pieter Tahun, mengatakan adanya bantuan vaksin dan kehadiran tim vaksinator secara langsung ke lokasi sangat membantu mempercepat pengendalian wabah rabies.

“Kondisi saat ini sudah 128 orang dengan lokasi penyebarannya  di 11 kecamatan, 37 desa, dan kami sudah ke sana sudah tertata dengan kesiapan tenaga medis dan petugas dari peternakan” ujar Egusem.

Kepala Dinas Peternakan Kabupaten TTS, Dianar Ati, mengatakan vaksinasi massal rabies ini merupakan tonggak awal untuk terus dilakukannya vaksinasi terhadap seluruh hewan anjing yang ada di daerah ini.

“Mulai hari ini dan seterusnya vaksinasi harus selalu dilakukan, tadi bapak Bupati berpesan agar setiap hari harus melaporkan ke beliau seberapa banyak capaian pada hari tersebut,” kata Dianar.

“Saat ini sebanyak 2.500 dosis akan kami fokuskan di Kecamatan Kota Soe, kemudian kami juga mengarah ke kecamatan yang saat ini dikategorikan zona merah.” (INF)

FAO DAN KEMENTAN UNDANG BARA GELAR WORKSHOP AMR

Foto Bersama Para Peserta dan Trainer

Resistensi antimikroba (AMR) tentunya sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Isu tersebut bahkan merupakan salah satu topik yang dibahas oleh para pemimpin dunia pada KTT G-20 di bali beberapa waktu yang lalu.

Indonesia sendiri masih berjuang dalam mengendalikan resistensi antimikroba. Dengan tujuan studi banding sekaligus berbagi pengalaman, FAO ECTAD Indonesia bersama Kementan melaksanakan kegiatan workshop mengenai AMR bertemakan MPTF - BARA Traning and Workshop di Hotel Aston Priority, Jakarta Selatan (23/5) lalu. Pesertanya merupakan semua stakeholder baik pemerintah dan swasta yang bergerak dalam bidang medis, akuakultur, dan pertanian yang bersinggungan dengan penggunan antimikroba. 

Kasubdit POH Drh Ni Made Ria Isriyanthi yang hadir mewakili Direktur Kesehatan Hewan dalam sambutannya menyatakan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah mendukung keberlangsungan acara tersebut. Ia menyebut bahwa pelatihan ini merupakan upaya dari pemerintah dalam mengendalikan resistensi antimikroba.

"Kita berkolaborasi dengan BARA dan FAO juga bukan tanpa alasan, di Bangladesh kampanye AMR ini sangat masif, dan kita bisa mengambil hal - hal positif dari mereka," tutur Ria.

BARA (Bangladesh AMR Response Alliance) sendiri merupakan organisasi independen yang terdiri dari bermacam profesi yang berhubungan dengan medis seprti dokter, dokter hewan dokter gigi, apoteker, dan semua pihak yang berkecimpung di sektor keamanan pangan, akuakultur, dan pertanian secara luas.

Hal tersebut disampaikan oleh Jahidul Hasan selaku fasilitator / trainer dalam acara tersebut Pria yang berprofesi sebagai apoteker tersebut juga merupakan salah satu anggota BARA. Ia mengatakan bahwa BARA terbentuk sejak tahun 2018 atas keresahan mengenai resistensi antimikroba yang terjadi di Bangladesh.

Di negaranya, Jahidul mengatakan bahwa penggunaan antimikroba di berbagai sektor dapat dibilang sangat serampangan. Bahkan ia menyebut bahwa seorang profesor di satu rumah sakit besar di Bangladesh sampai terkaget - kaget bahwa bakteri yang diisolat dari rumah sakit tempatnya bekerja merupakan superbug alias bakteri yang resisten terhadap berbagai macam jenis antibiotik.

"Ini tentu sangat meresahkan, oleh karena itu kami berinisiatif membangun BARA. semua sektor kami rangkul, dokter, dokter gigi, dokter hewan, bahkan dari sektor akuakultur dan pertanian juga boleh, kami tidak membatasi keanggotaan kami, siapapun yang merasa terpanggil akan masalah ini boleh menjadi anggota kami," tuturnya.

Kegiatan yang dilakukan BARA antara lain melakukan penyuluhan, pendampingan, konsultasi, dan pelatihan ke masyarakat, pelajar, mahasiswa, kalangan medis, bahkan petani, peternak, dan pembudidaya ikan. Mereka umumnya melaksanakan kegiatan dengan pendekatan yang persuasif dan menyenangkan sehingga masyarakat menerima kedatangan mereka.

"Kami memulai dari bawah, mengumpulkan data, melihat apa yang terjadi, dan melakukan action sesuai dengan permasalahan yang ada di lapangan. Pemerintah pun ikut andil dalam hal ini, karena kami tahu bahwa data adalah hal yang penting juga bagi mereka dalam mengambil keputusan," kata Jahidul.

Dari data yang terkumpul, BARA kemudian mengolahnya dan menjadikanya aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat. Dari situlah masyarakat dapat mengakses isu tentang AMR, teredukasi, dan lebih menyadari pentingnya isu tersebut.

Dalam kesempatan yang sama Drh Erianto Nugroho selaku perwakilan FAO ECTAD Indonesia mengatakan bahwa program ini sangat bagus dan esensial bagi Indonesia yang tengah berjuang menghadapi AMR. Ia menilai dari sini Indonesia bisa banyak belajar, membagi dan berbagi pengalaman terutama challenge di lapangan terkait pengendalian AMR.

"Bisa saja kita membuat semacam organisasi kaya BARA, orang yang ikut yang benar - benar independen. Tapi sebagus - bagusnya program yang dibuat kalau masyarakatnya tidak aware akan hal ini juga rasanya percuma, jadi fokus utamanya bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat dulu ya mungkin," tutur dia.

Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari dimulai dari 23-26 Mei 2023. Diharapkan dengan selesainya kegiatan ini kapasitas Indonesia dalam mengendalikan AMR semakin meningkat dan lebih baik. (CR)

NUTRICELL PERANTARAI KERJASAMA INDONESIA DAN TIONGKOK DI BIDANG PENGOLAHAN SARANG BURUNG WALET

Penandatanganan MoU di Bidang Sarang Walet Antara Indonesia dan RRT
(Sumber : Infovet)

Dalam pertemuan G-20 yang lalu di Bali, kontingen pengusaha Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melakukan pertemuan bisnis yang membahas sarang burung walet. Dari sana disepakatilah bahwa akan diadakan kerjasama bilateral antara Indonesia dan RRT terkait sarang burung walet.

Pengejawantahan kerjasama tersebut terjadi pada Sabtu (25/3) di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Pada hari itu dilaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara dua negara terkait kerjasama di bidang sarang burung walet dan pertanian berkelanjutan. Acara tersebut diprakarsai oleh PT Nutricell Emmersa Biosicience. 

Hadir dalam acara tersebut yakni Dr Ir Nasrullah selaku Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan. Dalam sambutannya beliau menyambut baik kerjasama bilateral ini, dan mengharapkan bahwa kerjasama ini dapat menguntungkan kedua negara, bukan hanya dalam jangka waktu yang pendek tetapi panjang.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Kemenristek RRT di Indonesia, Chang Kong mengatakan bahwa kerjasama ini semakin mempererat hubungan bilateral kedua negara. Dimana sebelumnya RRT dan Indonesia sudah banyak melakukan kerjasama di bidang pertambangan dan kendaraan berbahan bakar listrik. 

Ditemui juga ditempat yang sama, CEO PT Nutricell Suaedi Sunanto menyatakan bahwa kehadiran nutricell dalam kerjasama ini tentunya membingungkan semua pihak. Pasalnya Saat mengikuti kontingen pengusaha di G-20, Suaedi benar - benar bingung mencari topik yang terdekat dengan bidangnya, peternakan. 

"Saya akhirnya ketemu topik yang menarik, yang paling dekat ya sarang walet, mau ngomongin pertambangan enggak ngerti, mau ngomongin listrik takut kesetrum, jadi ya sarang walet ini komoditi yang seksi bagi kita," tuturnya. 

Suaedi bercerita bahwa Indonesia merupakan produsen sarang burung walet terbesar di dunia, dimana 80% produksi dunia berasal dari Indonesia. Sementara RRT, merupakan konsumen tersbesar dari sarang burung walet di dunia. 

"Tiongkok itu punya sejarah terhadap sarang walet seperti Eropa punya sejarah terhadap rempah - rempah. Pada saat orang Eropa mencari rempah ke Indonesia, sebenarnya kaisar Tiongkok juga menjalankan "misi rahasia" mencari sarang walet ke Indonesia," tuturnya.

Selama ratusan tahun, sarang burung walet telah menjadi konsumsi wajib bagi warga RRT, selama itu pula penelitian terhadap khasiat sarang burung walet telah dijalankan di sana, lanjut Suaedi. Meskipun mahal, warga RRT sebisa mungkin akan mengonsumsi sarang burung walet, karena khasiat dan sudah menjadi tradisi dan takhayul bagi mereka. Percampuran science dan folklore inilah yang menurut Suaedi menjadi pasar tersendiri.

Selama ini volume perdagangan sarang walet Indonesia langsung ke RRT mengalami kendala, salah satunya dalam hal standarisasi. Suaedi bilang bahwa RRT lebih suka mengimpor sarang walet dari Malaysia, Singapura, dan Hongkong karena mereka berinvestasi di sana dalam jumlah besar. Padahal, sarang walet alias bahan baku yang didatangkan kebanyakan dari Indonesia.

"Kami menginisasi agar sarang walet dari sini bisa memenuhi standar di RRT makanya kami ajak RRT investasi di sini. Dari segi tenaga kerja, di sini masih sangat efisien, mereka hanya tinggal melakukan transfer teknologi saja, kita sudah siap. Nah, disinilah Nutricell ikut andil, kami yang akan menjadi mitra mereka dalam memenuhi standar yang mereka inginkan, dengan portofolio yang kami miliki, mereka setuju dengan itu," tutur Suaedi.

Total investasi yang digelontorkan oleh RRT pada acara tersebut yakni sekitar USD 200 juta atau sekitar 3 triliun rupiah. Tentunya dengan masuknya investasi sebesar itu menjadi angin segar bagi Indonesia. (CR)

KEMENTAN BERSAMA FAO LUNCURKAN PETA JALAN NASIONAL UNTUK MEREDUKSI AMR

Suasana Lauching Buku Manual Penyakit Unggas

Kementerian Pertanian (Kementan) bekerja sama dengan Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) telah meluncurkan peta jalan untuk mengurangi penggunaan antimikroba di peternakan.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Layanan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan, Nasrullah pada forum diskusi berkala dengan pemangku kepentingan unggas yang disebut OBRASS (Obrolan  Ringan Akhir Pekan Seputar Unggas) di Jakarta, Sabtu (04/03). Peta jalan ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan antimikroba untuk pencegahan hingga 40% pada tahun 2029.

Dalam kegiatan ini juga diluncurkan tiga publikasi lainnya, yaitu: (1). Manual Penyakit Unggas edisi 2023; (2). Pedoman Umum untuk Penatagunaan Antimikroba di Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan (3). materi komunikasi, informasi, dan edukasi penatagunaan antimikroba.

“Kita juga libatkan Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI) dalam penyusunan peta jalan ini. Publikasi ini ditujukan untuk membantu semua pemangku kepentingan dalam upaya memerangi resistensi antimikroba (AMR), terutama di sektor peternakan,” kata Nasrullah menjelaskan.

Menurut Nasrullah, penyalahgunaan antimikroba baik di sektor kesehatan manusia dan hewan, maupun dalam produksi pangan dapat mempercepat terjadinya AMR. “AMR merupakan salah satu ancaman kesehatan masyarakat global terbesar karena dapat mempersulit pengobatan infeksi dan meningkatkan jumlah kematian, serta menimbulkan kerugian ekonomi,” imbuhnya menerangkan.

Menyadari besarnya dampak kesehatan dan ekonomi ini, Indonesia telah mengembangkan Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba tahun 2020-2024.

“Publikasi yang diluncurkan ini merupakan penjabaran dari Rencana Aksi Nasional yang mendukung strategi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi seluruh sektor dalam melaksanakan praktik penggunaan antimikroba yang bijak dan bertanggung jawab,” tandasnya.

Rajendra Aryal, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, mengapresiasi kerja sama semua pihak dalam mengembangkan pedoman ini. 

“Panduan yang diluncurkan hari ini menjadi titik capaian penting dalam memperkuat pengendalian AMR melalui pendekatan One Health multisektor yang dapat digunakan pada semua tingkatan. Keberlanjutan dari komitmen yang ada saat ini dalam pelaksanaannya pada sektor kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan juga produksi pangan, merupakan hal utama yang diperlukan untuk terus meningkatkan dampak positif yang dihasilkan,” kata Aryal.

Kedepannya , FAO akan terus mendukung pemerintah Indonesia dalam menanggulangi AMR melalui pendekatan One Health dengan pendanaan dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID).

Kepala Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI), Dalmi Triyono, menekankan pentingnya menerapkan pedoman-pedoman ini guna mencapai target rencana aksi nasional untuk mengendalikan AMR.

“ADHPI mendorong semua pemangku kepentingan, terutama dokter hewan dan peternak, yang berada di garis terdepan dalam pengendalian AMR, untuk mengimplementasikan manual dan pedoman ini dengan baik agar dapat meningkatkan manajemen kesehatan unggas dan memperlambat laju AMR,” jelas Triyono.

Sebagai informasi, Sejak 2016, FAO telah bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan program pencegahan dan pengendalian AMR dalam produksi ternak dan sektor kesehatan hewan di seluruh Indonesia. Upaya yang berkelanjutan ini dilakukan untuk mengendalikan penggunaan antimikroba di sektor peternakan sekaligus mendorong peternak agar menghasilkan produk ternak yang lebih aman untuk konsumsi publik. (CR)

SAH! PENGURUS ADHPI 2022-2026 RESMI DILANTIK

Pengurus ADHPI Periode 2022-2026

Sabtu 4 Maret 2023 Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI) melakukan pelantikan kepada segenap pengurus barunya di Hotel Grand Whiz, Jakarta Selatan. Hal ini merupakan tindak lanjut sejak terpilihnya Drh Dalmi Triyono sebagai Ketua Umum ADHPI pada tahun 2022 yang lalu. Nantinya kepengurusan baru ini akan bekerja selama empat tahun dari 2022 hingga 2026.

Mewakili Ketua Umum PDHI yang berhalangan hadir, Sekjen PDHI Drh Andi Wijanarko menyatakan kegembiraannya. Dalam sambutannya ia kembali mengingatkan bahwa perunggasan merupakan "nyawa" dari kecukupan sumber protein hewani Indonesia, sehingga peran ADHPI dalam membangun negeri amat dinanti.

"Produk perunggasan merupakan sumber protein paling terjangkau dan realistis yang dapat memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia sangat disoroti mengenai isu stunting oleh karena itu ADHPI harus menjadi garda terdepan dalam menyediakan protein hewani untuk negeri," tutur Andi.

Ia juga mengingatkan kepada para anggota ADHPI untuk lebih melek birokrasi dan administrasi. Terutama dalam kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDHI. Sebagai pengingat, Andi mengatakan bahwa dalam peraturan PB yag masih terus direvisi, KTA wajib dimiliki oleh para dokter hewan yang bekerja di perusahaan obat hewan. 

Apabila dokter hewan tidak memilikinya, nantinya mereka akan kesulitan untuk mendapatkan surat izin praktik terintegrasi oleh perusahaan tempatnya bekerja karena ini merupakan salah satu syaratnya dan rekomendasi dari cabang.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kesehatan Hewan Drh Nuryani Zainuddin yang hadir dalam pelantikan tersebut dalam sambutannya juga memberikan beberapa saran dan masukan bagi ADHPI. Mulai dari isu daging ayam mengandung hormon, resistensi antimikroba, dan yang terbaru wabah Avian Influenza yang kembali mewabah.

"AMR, penyakit, dan berbagai isu lainnya masih menjadi isu yang sering sekali kita dengar dan ADHPI merupakan salah satu stakeholder yang bersentuhan langsung dengan semua hal tersebut. Oleh karena itu mudah - mudahan kepengurusan yang baru dapat bekerja dengan baik dan dapat menjadi partner pemerintah dalam menghadapi isu - isu tersebut," kata Nuryani. (CR)

Berikut ini adalah susunan pengurus ADHPI periode 2022-2026

Susunan Kepengurusan ADHPI Periode 2022 – 2026

Dewan Penasihat :

Prof. drh. Charles Rangga Tabbu, M.Sc. Ph.D.

drh. Tri Satya Putri Naipospos, M.Phil., Pd.D.

drh. Heri Setiawan

Prof. Dr. drh. CA. Nidom

drh. Hari Wibowo

drh. Wahyu Suradji

Dewan Pembina :

drh. Muhammad Munawaroh, MM.

Dr. drh. Nuryani Zainuddin, M.Si.

drh. Andi Widjanarko

drh. Dedy Kusmanagandhi, MM.

Dr. drh. Widiyanto Dwi Surya, M.Sc.

drh. Kamaludin Zarkasie, Ph.D.

drh. Muhamad Azhar

drh. Fitri Nursanti Poernomo, M.Sc, MM.

drh. Boris Budiyanto, MM.

drh. Wayan Wiryawan

drh. Asrokh Nawawi

Dewan Pakar :

Prof. Dr. drh. Wayan Teguh Wibawan, MS.

Prof. drh. I Gusti Ngurah Mahardika, M.Sc, Ph.D

Prof. Dr. drh. Suwarno, M.Si.

Prof. Dr. drh. Michael Hariyadi Wibowo, M.P.

drh. Desianto Budi Utomo, Ph.D.

Dr. rer. Nat. Teguh Y. Prajitno

Drs. Tony Unandar, M.Sc.

Dewan Pengurus

Ketua Umum : drh. Dalmi Triyono

Ketua 1 (Bidang Organisasi & Keanggotaan, serta Diklat & Kompetensi Anggota) : drh. Bimo Wicaksana

Ketua 2 (Bidang Hubungan Antar Lembaga & Luar Negeri, serta Advokasi, Komunikasi & Pelayanan Profesi) : drh. C. Baso Darmawan

Ketua 3 (Bidang Agribisnis & Kewirausahaan) : drh. Ilsan Arvan Nurgas

Sekretaris Jenderal : drh. Erry Setyawan, MM, PCAH, MAHM.

Wakil Sekjen : drh. Bugie Kurnianto Prasetyo, MM.

Bendahara : drh. Shinta Rizanti Binol

Wakil Bendahara : drh. Nadhiva Rachmatania

Bidang – Bidang

Bidang Organisasi & Keanggotaan

Koordinator : drh Wintolo

Anggota :

drh. Eko Prasetio

 drh. Catur Fajrie Diah Astuti

drh. Jumintarto

drh. Deddy Saraswati

Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kompetensi Anggota

Koordinator : drh. Didit Prigastono

Anggota :

drh Agus Mardianto

Dr. drh. Dwi Priyo Widodo, M.P.

drh. Komang Budianta

drh. Mendy Praharasty

Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri

Koordinator : drh. Imas Yuyun, M.Sc.

Anggota :

drh. Erianto Nugroho

drh. Gangga Anindito Widyanugraha

drh. Diptya Cinantya

drh. Merry Oktavia Sari Pradana

Bidang Advokasi, Komunikasi, dan Pelayanan Profesi

Koordinator : drh. Aidel Syukri Aziz

Anggota :

drh. Bambang Sepsianto

drh. Ratriastuti

drh. Indra Dwi Rasmana

drh. Nasrum

drh. Nur Anis Safitri

Bidang Agribisnis dan Kewirausahaan

Koordinator : Dr. drh. Tiok Bagus Taufani Sanoesi

Anggota :

drh. Amaldo Darma

drh. Sudarno

drh. Wahyudin

drh. Rully Setiawan

drh. Octarini Lia Ekawati

Koordinator Wilayah

Sumatera Bagian Utara (Aceh, Sumut, Riau, Kepualauan Riau, Sumbar) : drh. Anshar Jalaludin Gayo

Sumatera Bagian Selatan (Lampung, Sumsel, Jambi, Bengkulu) : drh. Aripin

Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi : drh. Baskoro Tri Caroko

Jawa Barat dan Banten : drh. Joko Tri Nugroho

Jawa Tengah : drh. Sumarno

Daerah Istimewa Yogyakarta : drh. Adriana Citra Nugroho

Jawa Timur : drh. Handris Nugroho

Bali dan Nusa Tenggara (Bali, NTB, NTT) : Dr. drh. Nata Kesuma, MMA.

Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur : drh. Agil Rahmat Akbari

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PMK SERENTAK DI 29 PROVINSI

Mentan SYL mengatakan kick off pengendalian dan penanggulan PMK merupakan kegiatan yang harus dilakukan bersama untuk menguatkan tekad dan kerja melanjutkan program penanggulangan PMK di Indonesia. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) menyelenggarakan Kick Off Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Nasional 2023, melalui kegiatan vaksinasi, penyerahan bantuan vaksin, obat-obatan, disinfektan dan penandaan ternak yang dilakukan secara serentak di 29 Provinsi.

Kick off PMK yang dipusatkan di Kabupaten Barru diluncurkan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL), guna mempercepat Indonesia bebas PMK sekaligus melakukan pendataan akurat.

Dalam keterangan resminya, Mentan Syahrul mengatakan kick off pengendalian dan penanggulan PMK merupakan kegiatan yang harus dilakukan bersama untuk menguatkan tekad dan kerja melanjutkan program penanggulangan PMK di Indonesia. Juga merupakan konsolidasi emosional guna menyatukan dinamika pelaksanaan vaksinasi PMK dan penandaan ternak yang dihadapi petugas lapang.

“Indonesia memiliki pengalaman keberhasilan memberantas PMK mencapai 99,9 persen. Kita mampu turunkan dalam waktu setahun, sementara negara lain membutuhkan waktu lama, puluhan tahun. Oleh karena itu, kick off yang kita lakukan adalah bentuk bela negara. Kita harus hadapi tantangan ke depan. Kondisi saat ini, kita memiliki petugas-petugas yang sudah terlatih dan ketersediaan akses vaksin PMK," ujar Mentan dalam peluncuran Kick Off Pengendalian dan Penanggulang PMK Nasional 2023, di Kabupaten Barru, Sabtu (28/1).

Ia tegaskan, keberhasilan memberantas PMK menjadi modal besar untuk segera membebaskan Indonesia dari wabah. Sebagai gambaran kasus PMK mulai turun dari puncak kasus Juni 2022, sampai saat ini.

“Oleh karena itu, kita hadir pada hari ini tidak semata sebagai acara seremonial belaka. Tidak hanya menjadi kegiatan rutinitas semata. Saya berharap adanya kick off kegiatan vaksinasi dan penandaan ternak ini agar kita tidak boleh berhenti memberantas PMK hingga Indonesia benar-benar zero kasus,” tegasnya.

Sementara Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah, menambahkan sejak terjadinya wabah PMK di Indonesia pada Mei 2022, Kementan telah mengupayakan berbagai pengendalian, diantaranya melakukan surveilans klinis, biosekuriti, pembatasan lalu lintas ternak dan vaksinasi secara masif dan massal. Pengadaan vaksin di 2022, telah terealisasi vaksinasi 9,3 juta dosis pada seluruh jenis hewan rentan PMK.

“Dampak vaksinasi pada ternak rentan PMK pada 2022, telah memberikan gambaran penurunan kasus PMK yang cukup signifikan sampai dengan 99,9 persen pada Desember 2022, dibandingkan pada puncak kasus pada Mei,” kata Nasrullah.

“Demikian juga dengan jumlah ternak sakit PMK yang terus menurun sejak puncak kasus pada Juni 2022 dan pada Desember turun sebesar 99,98 persen dari puncak kasus. Disamping itu dilaporkan 11 provinsi yang sudah tidak diketemukan kasus PMK baru selama minimal 14 hari sejak kasus terakhir dilaporkan atau zero reported case.”

Dijelaskan, untuk dapat memberikan kekebalan kelompok ternak, cakupan vaksinasi minimal 80% populasi hewan rentan PMK. Tentu ini menjadi perhatian bersama untuk terus meningkatkan cakupan vaksinasi agar ternak selamat dari PMK mencapai 100%.

“Tahun ini kita alokasikan vaksin PMK sebanyak 35.841.638 dosis untuk ternak sapi dan kerbau dengan target vaksinasi 80 persen atau sebanyak 32.957.208 dosis yang digunakan untuk tiga kali vaksin (vaksinasi 1 dan 2 dan vaksin booster) dan akan didistribusikan secara bertahap ke 29 Provinsi,” ucapnya.

“Kementan juga mengalokasikan biaya operasional vaksinasi dan tugas perbantuan. Untuk itu diharapkan daerah dapat memanfaatkan vaksin ini sebaik mungkin dan mengupayakan cakupan vaksinasi minimal 80 persen.” (INF)

ASF MASIH MENGHANTUI PETERNAKAN BABI DI NTT

Babi yang Mati di Provinsi NTT

Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan informasi bahwa 233 ekor babi di provinsi berbasis kepulauan itu mati mendadak selama periode Desember 2022 hingga Januari 2023.

“Data yang kami terima sudah ada 233 ekor babi di wilayah NTT ini yang dilaporkan mati mendadak oleh para peternak babi,” kata Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Provinsi NTT Melky Angsar, melansir Antaranews.com, Senin, 23 Januari 2023.

Dikatakannya, hal ini berkaitan dengan perkembangan kasus mati mendadak sejumlah ternak babi di NTT yang dikhawatirkan akibat African Swine Fever (ASF) atau Flu Babi Afrika.

Melky menjelaskan bahwa 233 kasus itu tersebar di enam kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur dan kasus terbanyak ada di kabupaten Kupang dengan kasus terbanyak.

Dia menyebutkan untuk babi yang mati di Kabupaten Kupang berdasarkan data terakhir jumlah babi yang mati mencapai 51 ekor. Sementara itu untuk kota Kupang ada 45 ekor, Flores Timur 33 ekor babi, kabupaten Sikka 41 ekor, kabupaten Ende 43 ekor dan Sumba Barat Daya 20 ekor.

“Ini data resmi yang masuk ke Dinas Peternakan Provinsi dari Dinas Kabupaten/Kota. Data di luar angka di atas, saya tidak bertanggungjawab,” ujar dia.

Dia menambahkan bahwa Dinas Peternakan Nusa Tenggara Timur menyiapkan 39.200 liter disinfektan untuk kemudian dibagikan kepada pemerintah daerah yang membutuhkan untuk mencegah menyebarnya virus African Swine Fever (ASF) atau Flu Babi Afrika tersebut.

Menurut dia, saat ini dari 22 kabupaten/kota di NTT potensi penyebaran virus ASF masih sangat tinggi. Hal ini karena sisa-sisa virus itu masih ada di sejumlah daerah itu. Sehubungan dengan itu, Dinas Peternakan NTT sudah mengimbau kepada Dinas Peternakan kabupaten Kota untuk meningkatkan pengawasan di wilayah kerja masing-masing.

“Sosialisasi ke masyarakat untuk lebih berhati-hati saat hendak memasukkan babi ke kandang dan babi dipastikan sehat,” tegas dia.

Kementan Ambil Langkah Cegah Virus ASF

Kementerian Pertanian akan melakukan gerakan pemetaan, mitigasi dan simulasi, terutama di daerah yang populasi babinya tinggi di Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah masuknya virus african swine fever (ASF) yakni virus yang menyerang hewan babi ke Indonesia.

"Mitigasi lapangan dilakukan dengan mencegah masuknya sampah pesawat terutama dari negara-negara yang sudah tercemar virus ASF," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Nasrullah saat menjadi pembicara utama pada Seminar ASF: The Emergence Preparedness for Indonesia di Kota Bogor, Sabtu, 21 Januari 2023 lalu. 

Menurut dia, potensi penyebaran virus ASF selain dari sampah pesawat, adalah dapat menempel pada manusia. Ketika manusia berdekatan dengan babi maka virusnya dapat terbawa.

"Virus ASF itu tidak menyerang manusia, tapi dapat menempel di tubuh manusia, dan pada saat manusia itu berada di dekat babi, virusnya dapat menyerang babi," katanya.

Ia juga menambahkan virus ASF bereaksi dengan cepat dan dapat mematikan babi di populasinya sampai 100 persen.

"Kondisi ini dapat merugikan peternak babi, sehingga harus segera diantisipasi," katanya (INF)