-->

SULAWESI SELATAN MULAI MENYIAPKAN KAMPUNG TERNAK DI ENAM KABUPATEN

Kampung Ternak Diharapkan Bisa Menjadi Solusi Untuk Meningkatkan Produksi Ternak
(Foto : Istimewa)


Sebagai salah satu program Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai dikembangkan pada enam kabupaten. Keenam kabupaten yang menjadi lokasi pengembangan Kampung Ternak, yaitu Barru, Bone, Bulukumba, Maros, Soppeng, dan Wajo.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel, Nurlina Saking mengatakan, Kampung Ternak adalah upaya meningkatkan kesejahteraan peternak. Sementara itu, Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi, Ahmad Masykuri menjelaskan konsep Kampung Ternak yang dikembangkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel.

Ahmad Masykuri mengatakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel memberikan enam ekor sapi betina untuk dibudidayakan.Selain itu, fasilitas kandang dan bibit rumput juga disiapkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel.Ia menjelaskan, pemberian ternak sapi beserta kandang dan bantuan bibit rumput adalah upaya mengubah pola budidaya peternakan.

"Pola budidaya yang harus diubah. Ini terkait kesehatan dan sistem produksi," kata Ahmad Masykuri.

Ia menjelaskan, budidaya Kampung Ternak akan menggunakan inseminasi buatan. Selain itu, konsep kampung ternak juga akan memiliki fungsi sebagai showroom ternak. Sehingga, transaksi jual beli hewan ternak akan berlangsung di Kampung Ternak.

Pada kesempatan yang sama, Ahmad Masykuri menjelaskan, Kampung Ternak memakai sistem bagi hasil. Menurutnya, sistem bagi hasil memacu para peternak untuk bekerja maksimal.Sistem bagi hasil juga akan ditentukan berdasarkan taksasi harga dari hasil budidaya ternak. Taksasi akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel akan memintanya petunjuk kepada DJKN terkait sistem taksasi pada bagi hasil Kampung Ternak. (INF)

SULAWESI SELATAN INTENSIFKAN PROGRAM IB DAN PENINGKATAN KUALITAS PAKAN

PLT Gubernur Sulsel Melakukan IB Mendukung Program Dinas Terkait
(Sumber : Suleslprov.go.id,  2024)

Pejabat Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, telah mengambil langkah progresif dengan melaksanakan program Inseminasi Buatan (IB) di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Program ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan populasi ternak, khususnya sapi Bali dan Simental, yang merupakan dua jenis sapi utama di desa tersebut.

Pada Jumat, 19 April 2024 ia berkunjung dan melakukan inseminasi buatan di Desa Kanco. Inseminasi buatan yang dilakukan antara indukan simental dan bibit limosine ini diharapkan dapat menghasilkan keturunan dengan kualitas genetik yang lebih baik.

Pelaksana IB di desa ini, Syamsir menyatakan optimisme bahwa bantuan provinsi dalam penyediaan straw (bibit) akan memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas ternak di Desa Kanco.

"Ini straw (benih) dari provinsi. Mudah-mudahan di provinsi bisa memenuhi kebutuhan masyarakat," sebutnya.

Adapun Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulawesi Selatan, Nurlina Saking, menambahkan bahwa Desa Kanco memiliki populasi sapi betina sebanyak 1.200 dari total 17.000 di Kecamatan Cina. 

"Program pelayanan kesehatan hewan, termasuk vaksinasi penyakit mulut dan kuku, serta pelaksanaan inseminasi buatan di sini berjalan dengan cukup baik," ujar Nurlina.

Selain itu, Bahtiar Baharuddin menekankan pentingnya dukungan pengetahuan dan pelatihan dalam menyediakan pakan yang berkualitas untuk ternak. Dia meminta Dinas Peternakan Sulsel untuk segera menyelenggarakan pelatihan pembuatan pakan ternak, mengingat bahan-bahan pakan yang melimpah namun belum termanfaatkan secara maksimal.

"Bu Kadis berikan pelatihan secepatnya untuk memanfaatkan potensi pakan yang ada, agar program ketahanan pangan ini dapat berjalan dengan sukses," kata Bahtiar Baharuddin, menanggapi masukan dari peternak dan penyuluh peternakan.

Program inseminasi buatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan populasi ternak, tetapi juga menjadi pilar penting dalam upaya peningkatan ketahanan pangan di Sulawesi Selatan. (INF)

DISABILITAS BUKAN HALANGAN UNTUK BERKONTRIBUSI DI SEKTOR PETERNAKAN

Sulaeman (37), Disabilitas Bukan Halangan Baginya Untuk Berkarya

Keterbatasan tak jadi penghalang untuk Sulaiman membangun bisnis berkelanjutan yang memiliki dampak untuk masyarakat. Awalnya, ia mencoba membuat peternakan ayam kampung sederhana pada tahun 2019 di Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Bermodal kandang bambu dan sepetak lahan di belakang rumah, ia telaten menggeluti usaha tersebut. "Saya memang suka memelihara ayam, harapannya dengan usaha ini juga dapat membantu warga sekitar," kata dia.

Kemudian pada pertengahan tahun 2022 , ia mendapatkan bantuan sarana berupa kandang, Day Old Chicken (DOC), dan pelatihan dari PT Vale Indonesia Tbk melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) untuk membuat peternakan ayam kampung organik. Melalui bantuan ini, pria yang karib disapa Eman ini kemudian membentuk sebuah kelompok usaha yang terdiri dari 12 orang bernama Kelompok Pemuda Woliko.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 4 orang merupakan penyandang disabilitas. "Kami dapat bantuan kandang, 500 DOC, dan pelatihan dari Vale Indonesia yang sekarang masih kami jalankan," ujar Eman. Ia menjabarkan, ada beberapa hal berbeda yang perlu dilakukan agar peternakan ayamnya dapat masuk kategori organik. Untuk pakan, ia menggunakan campuran konsentrat, dedak gabah, dan minyak khusus.

Kalau sedang tidak musim panen padi, Eman akan menggunakan ampas tahu sebagai pengganti dedak gabah. Selain itu, ada juga cairan mikro organisme lokal (MOL) yang digunakan sebagai disinfektan alami yang terbuat dari daun bambu kering, air kelapa, dan nasi sisa. Disinfektan ini berguna untuk menghilangkan bakteri pembusuk di kandang. Selain itu, untuk dapat disebut sebagai peternakan ayam organik, Eman tidak menggunakan vaksin untuk ayam. Gantinya, ia meracik sendiri jamu yang diberikan kepada ayam sebanyak 2 minggu sekali.

"Jamu ini terbuat dari tanaman herbal seperti jahe, temulawak, dan kencur. Jamu ini juga bisa diminum oleh manusia," ujar dia.

Dengan menggunakan sistem organik ini, Eman mengaku rasio pada DOC yang bisa mencapai dewasa jauh lebih besar. Bahkan, ia menyebut, jumlah rasio ayam yang mati hanya 2-3 persen. "Itu juga karena terjepit, salah penanganan, jadi bukan karena penyakit," ujar dia.

Dari segi usia, ayam kampung organik ini dapat dipanen pada usia 70 hari. Sementara, ia bilang, ayam kampung konvensional membutuhkan waktu hingga 5-6 bulan untuk dapat dipanen. Ayam kampung yang diternak dengan organik juga tidak banyak memunculkan bau seperti kandang ayam pada umumnya. Pun, setelah jadi daging, dari jeroan ayam kampung organik menguar bau rempah hasil jamu tadi. Sedikit catatan, harga untuk ayam hidup per kilonya dibanderol dengan harga Rp 65.000. Per bulan, peternakan ini bisa menjual hingga 300 ekor atau lebih tergantung permintaan.

Dengan begitu omzet peternakan Eman per bulan sekurang-kurangnya bisa mencapai Rp 20 juta. Bendahara dari Kelompok Woliko Istiqamal menceritakan, semula kelompok usaha ini bermula dari teman-teman yang hobi nongkrong. Suatu ketika, Eman merangkul mereka untuk dapat lebih produktif.

"Jadi kami ini ada yang teman, sepupu, teman nongkrong yang sekadar kumpul lalu membentuk Kelompok Pemuda Woliko," ujar dia. Istiqamal sendiri selain bertugas di bagian keuangan juga bertanggung jawab untuk mengolah pakan di peternakan ayam ini.

Sedangkan, anggota Kelompok Woliko lainnya bernama M. Taufik bertugas untuk mengurus kotoran ayam dan diolah menjadi pupuk kompos. Nantinya, kompos olahan dari peternakan ini digunakan pada lahan tanaman sayuran yang ada di dekat kandang peternakan. Tak jauh dari rumah Eman, Kelompok Woliko ini juga mengelola sebuah lahan penanaman sayuran organik seperti selada dan kangkung.

 Biasanya, sayuran di sini dijual dengan harga sekitar Rp 5.000 untuk ukuran tertentu. Dengan metode akuaponik, lahan ini dapat disatukan dengan kolam nila di bawahnya. Dengan begitu, ada nilai tambah yang dapat dirasakan. Omzet dari lahan sayuran ini kurang lebih dapat mencapat Rp 1 juta per bulan. Sebagian hasil dari peternakan dan penanaman sayur organik ini dibeli oleh PT Vale Indonesia Tbk guna memenuhi kebutuhan pangan di area tambang mereka.

Lebih lanjut, pendamping dari Yayasan Aliksa Organic Sri Konsultan, Azam menjelaskan, nantinya lahan sayuran organik ini akan diperluas dengan penanaman kangkung, kacang panjang, selada, sawi, dan terong ungu. "Itu semua jenis sayuran rekomendasi dari PT Vale Indonesia yang memang dibutuhan untuk konsumsi," tandas dia. (INF)


ADHPI SULSEL SOWAN KE DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN PROVINSI SULSEL

ADHPI Wilayah Sulsel Diterima Kepala Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Sulsel


Pengurus Wilayah Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan (ADHPI) Sulawesi Selatan berkunjung ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Provinsi Sulawesi Selatan. Kunjungan perwakilan ADHPI Wilayah Sulsel diwakili oleh Drh Subaedy Yusuf dan Drh Faisal diterima langsung oleh Kepala Dinas Drh Nurlina Saking, M.H., M.Kes didampingi Sub Kordinator Kesehatan Hewan Drh Sahrini Rauf di ruang kerja Kepala DPKH Provinsi Sulsel jalan Veteran Selatan.

Unggas adalah komoditas hewan pangan dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dimana daging ayam diperkirakan menjadi daging yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Selain penyebaran populasi mengikuti sebaran kebutuhan pasar, sebagian lainnya karena perubahan rantai pasok daging babi yang disebabkan oleh penyakit Demam Babi Afrika (African swine fever disease).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi daging ayam ras nasional mencapai 3,43 juta ton pada 2021 dimana jumlah tersebut meningkat 6,43% dibanding produksi tahun sebelumnya. Dari jumlah produksi tersebut, sebanyak 860,16 ribu ton berasal dari para peternak di Provinsi Jawa Barat. Angka tersebut porsinya mencapai 25,11% dari total produksi nasional. Sementara Provinsi Sulawesi Selatan menyumbang angka 90,03 ribu ton atau 2,63% dari total produksi Nasional dan berada diperingkat kesepuluh.

Selain daging ayam ras, provinsi Sulawesi Selatan mencatatkan populasi ayam ras petelur sebanyak 12.982.642 ekor dan proyeksi produksi telur ayam ras tahun ini sebanyak 188.248 ton. Dengan jumlah penduduk sebanyak 9.022.300 orang, asumsi kebutuhan telur tahun 2022 sebesar 175.033 ton sehingga terdapat surplus sebesar 13.215 ton. Surplus inilah yang digunakan sebagai bufferstock sebanyak 264 ton (2%) dan didistribusikan keluar Pulau Sulawesi, seperti ke Kalimantan, NTT, Maluku dan Papua sebanyak 733 ton (5,55%) per tahun. Berbekal dua komoditi unggas tersebut, provinsi Sulawesi Selatan menjadi daerah yang sangat potensial di bidang perunggasan. Komoditas unggas lainnya dalam skala kecil-menengah yang juga berkembang adalah ayam lokal persilangan, itik, dan puyuh.

Proses produksi bahan pangan asal unggas adalah hubungan yang rumit antara perusahaan pembibitan primer, pembenihan, produsen, pabrik pakan, peternak dan pabrik pengolahan hasil. Semuanya terkait dengan bidang biologi, industri, kesehatan masyarakat, kesejahteraan, dan politik. Pada bagian inilah yang menyenangkan sekaligus bagian yang paling menantang menjadi dokter hewan perunggasan. Menjadi penghubung antara proses input, budidaya hingga pengolahan bahan pangan menjadi makanan siap saji, from farm to table.

Para dokter hewan yang mengembangkan minat dan karir di bidang perunggasan bergabung dalam kelompok profesional yang terstruktur dari pusat, wilayah hingga ke rayon di beberapa daerah di Indonesia melalui Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI) sekaligus asosiasi ini menjadi organ non teritorial dari organisasi induk Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI).

Dokter hewan perunggasan bekerja sangat erat dengan produsen, biasanya sebagai techical support, membantu dengan diagnosa ketika ada wabah penyakit di peternakan, dan yang lebih penting, dengan pengobatan pencegahan untuk membantu menghentikan penyakit.

Di sisi veteriner hal ini dicapai dengan bekerja sama multielemen antara stake holder perunggasan mulai dari produsen input bagian hulu, peternak yang melakukan proses budidaya, dan produsen di hilir serta pemerintah sebagai regulator dan penyelia keamanan pangan untuk menerapkan praktik peternakan, biosekuriti yang baik, mengembangkan program vaksinasi dan pengobatan, serta melakukan surveilans penyakit secara rutin di peternakan.

Hal ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan pangan dan yang penting pula adalah kemananan bahan pangan. Ketika sinergitas ini didukung, maka ini keuntungan besar bagi industri perunggasan dan akan mempertahankan sustainabilitas sektor pangan strategis ini.

Nurlina sangat mengapresiasi pertemuan ini, sebagaimana arahan Pimpinan Pemerintahan dalam hal ini Gubernur Sulawesi Selatan untuk selalu mendorong kolaborasi dan sinergitas seluruh pihak dalam melayani masyarakat. Masukan profesional tentang pencegahan penyakit sangat penting karena para peternak unggas telah hadir dengan potensi yang sangat besar untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Pencegahan penyakit penting untuk kesejahteraan ternak unggas, ekonomi produksi, dan efisiensi biaya produksi. Kehadiran sektor perunggasan ini menjadi kekuatan ekonomi kita di daerah-daerah sentra komoditas perunggasan baik itu ayam layer dan broiler termasuk ternak unggas lainnya.

“Kerjasama antar elemen ini menjadi pondasi kita dalam menghadapi tantangan-tantangan yang kita hadapi di sektor perunggasan, dan pemerintah menjadi sentral karena pengawasan dan pendampingan harus dilakukan agar tercipta kondisi yang baik untuk semua” kata Nurlina yang juga aktif membina berbagai Kelompok Ternak di Sulawesi Selatan.

Senada dengan itu, Sahrini juga mengungkapkan harapannya agar kemitraan multielemen ini dapat betul terjalin dengan maksimal agar ke depannya kita dapat menyelesaikan setiap kendala yang ada di masyarakat peternakan, khususnya di perunggasan.

“Banyak hal yang perlu dikordinasikan dengan baik, kita memiliki banyak petugas yang siap melakukan monitoring bahkan bisa terlibat aktif dalam sektor ini. Dengan sinergi ini, kedepannya informasi-informasi di lapangan dapat dikordinasikan dengan kami di pemerintahan agar kita dapat mengambil langkah-langkah bersama untuk menyelesaikan… dengan kordinasi yang baik, pemerintah juga mengetahui dan akan mengambil langkah teknis” ujar Sahrini yang saat ini menjadi kordinator penanganan penyakit strategis yang ada di Sulsel.

Selain membicarakan sinergi asosiasi dan pemerintah, pertemuan kali ini juga membahas outlook penyakit hewan di peternakan unggas komersil menghadapi tahun 2023. Penyakit virus Avian influenza (Flu Burung), yang merebak tahun ini perlu dibahas secara komprehensif antar elemen yang terkait dengan aktifitas perunggasan.

Perkembangan virus di lapangan, ketersediaan vaksin, biosecurity, lalu lintas ternak menjadi bahasan penting. Melalui ADHPI, persoalan ini akan dibahas melalui kegiatan bertajuk Seminar Nasional Perunggasan yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2022 di Makassar. Kegiatan ini menhadirkan pakar imunologi dan virologi dari berbagai kalangan mulai dari Akademisi UGM, Unair dan Unhas, Balai Diagnostik Veteriner milik Pemerintah Balai Besar Veteriner Maros, Dinas Provinsi dan Kabupaten, serta kalangan Profesional dan akan dihadiri oleh praktisi perunggasan dari berbagai perusahaan, peternak dan mahasiswa dari berbagai kampus di Makassar.

“Avian influenza adalah wabah yang sudah terjadi dalam kurun waktu hampir dua dekade, harusnya kita mampu melewati hambatan teknis yang menyertai kejadian ini. Pengalaman kita bersama selama ini menjadi pelajaran terbaik bagi kita semua, tetapi kalau kondisinya terus meningkat apa yang harus kita benahi? Mungkin regulasi ketersediaan vaksin yang cocok dengan virus lapangan, atau mungkin pola mitigasi kita yang perlu diperbaiki. Kerjasama kita semua, akan memnguatkan kita untuk menyelesaikan ini..” ungkap Nurlina.

Seminar yang akan digelar ADHPI, mungkin menjadi titik awal untuk membangun kerja kolektif. Kolaborasi multipihak menjadi pilar penting di masa depan untuk menghasilkan produk pangan yang aman, sehat, utuh, melimpah dan membawa masyarakat perunggasan menjadi sejahtera. (INF)


PETERNAK DI TORAJA OGAH KERBAUNYA YANG PMK DIPOTONG PAKSA

 

Kerbau bule (tedong bonga), komoditas ternak paling berharga di Toraja

Sebanyak 179 ekor ternak warga yang terjangkit penyakit mulut dan kaki (PMK) di Sulawesi Selatan diusulkan untuk dipotong. Namun kebijakan pencegahan penularan PMK ini ditolak peternak di Kabupaten Toraja Utara karena khawatir akan rugi besar.

"Tidak setuju saya. Kerbau kita ini harganya sudah puluhan juta (rupiah) bahkan ada ratusan juta yang jenis Tedong bonga (kerbau belang). Kami rugi besar kalau begitu, kenapa tidak cari solusi lain saja kah," kata Herman, salah seorang peternak kerbau.

Herman mengungkapkan, ada dua kerbaunya jenis belang bernilai ratusan juta terpapar PMK. Namun dia lebih memilih mengisolasi kerbaunya sembari dirawat dengan baik dengan keyakinan akan sembuh.

"Dua bonga (belang) ada harganya Rp 200 juta ada Rp 100 juta. Saya isolasi saja dulu daripada dimusnahkan," tuturnya.

Herman lantas menyoroti kebijakan pemusnahan hewan ternak terjangkit PMK ini dengan cara pemotongan paksa. Menurutnya kebijakan ini tidak bisa serta merta diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi daerah.

"Harusnya pemerintah juga lihat daerahnya dulu sebelum ambil kebijakan, harga kerbau di Toraja itu tinggi, tidak seperti daerah lain. Itu merugikan kita (peternak) kalau itu dipaksakan," ungkap Herman.

Di Toraja Utara, kasus PMK kembali bertambah dengan jumlah 137 kerbau terinfeksi PMK. Dari jumlah itu, 13 kerbau sudah dinyatakan sembuh secara klinis dan tidak lagi mengalami gejala PMK.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Toraja Utara, Lukas P Datubarri mengutarakan, meski 13 kerbau PMK sudah dinyatakan sembuh secara klinis, virus PMK tetap ada pada kerbau tersebut.

"Kita sekarang bertambah lagi 137 kasus. Tapi sudah ada 13 yang sembuh, tapi menurut dokter hewan dan ahli meski kerbau dinyatakan sembuh secara klinis dan tidak memperlihatkan gejala, virus PMK tetap berada pada kerbau," ujarnya.

Hal ini membuat Pemda Toraja Utara dilema menyikapi perintah pemerintah pusat itu. Pasalnya, rata-rata peternak di Toraja Utara tak ingin kerbaunya dimusnahkan.

"Dilematis memang. Di lain sisi kebijakan pemerintah, di lain sisi lagi peternak tidak mau kerbaunya dimusnahkan. Padahal kita sudah mencoba melakukan pola komunikasi baik kepada mereka tapi tetap tidak ada yang mau," ucapnya.

Dengan meningkatnya kasus PMK, Pemkab Toraja Utara kembali mengambil kebijakan warga yang hendak membeli kerbau untuk keperluan pesta, setelah dibeli kerbaunya tidak boleh lebih dari 24 jam, harus dipotong segera.

"Jadi kalau ada warga yang membeli kerbau sehat, kalau kerbaunya sudah diambil dari peternak itu harus dipotong segera. Tidak boleh lebih 24 jam untuk meminimalisir penularan virus PMK," tegasnya.

Diketahui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel mengusulkan 179 ekor hewan ternak yang terpapar PMK untuk dilakukan pemotongan bersyarat. Pemotongan paksa ini harus dilakukan lantaran hewan ternak tersebut sulit untuk disembuhkan.

"Tercatat sampai kemarin yang akan dilakukan pemotongan bersyarat itu 179 ekor. Ini sesuai laporan di lapangan hewan yang tidak memungkinkan lagi dilakukan pemulihan," kata Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel Abdul Muas, Senin (18/7).

Pemotongan bersyarat ini dilakukan sesuai dengan arahan Kementerian Pertanian. Hal ini untuk mengantisipasi penularan PMK di Sulsel semakin meluas. (INF)

 

ARTIKEL POPULER MINGGU INI

ARTIKEL POPULER BULAN INI

ARTIKEL POPULER TAHUN INI

Translate


Copyright © Majalah Infovet I Majalah Peternakan dan Kesehatan Hewan. All rights reserved.
About | Kontak | Disclaimer